20 HALAMAN
NOMOR 216 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat kliwon, 31 maret 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Bersaksi pada Sidang E-KTP
Ganjar Akui Pernah Ditawari Titipan
Ganjar Pranowo
Bali Post/ant
Novel Sebut Miryam Ditekan Anggota Komisi III DPR-RI Jakarta (Bali Post) Perang urat saraf berlangsung pada sidang suap e-KTP di Pengadilan Tipikor, Kamis (30/3) kemarin. Beda pengakuan dan ungkapan kebohongan berlangsung ketika pemeriksaan saksi dari penyidik KPK dengan saksi mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura. Penyidik KPK Novel Baswedan menjelaskan bahwa anggota Komisi II DPR-RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR sebelum diperiksa di KPK. ‘’Yang bersangkutan bercerita karena sebulan sebelum pemanggilan sudah merasa mengetahui akan dipanggil dari rekan anggota DPR lain, disuruh beberapa anggota DPR lain dari Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang itu, bahkan yang bersangkutan mengaku kalau mengaku bisa dijeblosin,’’ kata Novel dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis kemarin. Novel pun mengaku bahwa Miryam yang dalam dakwaan disebut menerima 23 ribu dolar AS itu tidak pernah menerima uang. Hal. 19 Sampaikan Kebenaran
Jakarta (Bali Post) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui pernah ditawari uang oleh koordinator Badang Anggaran Komisi II Mustoko Weni terkait pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP). ‘’Saya tidak ingat kapan tawaran itu kalau tidak sekali, dua kali, tiga kali dalam ruangan sidang, Bu Mustoko Weni almarhumah dengan mengatakan Dek ini ada titipan, saya katakan tidak usah karena sudah jadi sikap saya sejak awal, saya mengira-ngira uang apa, tapi saya katakan pek en (ambil),’’ kata Ganjar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/3) kemarin. Ganjar menjadi saksi bersama dengan mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjadi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa. ‘’Tawaran itu disampaikan setelah rapat. Dek ini ada titipan, saya katakan tidak usah, tapi saya lupa rapat apa karena ada beberapakali rapat,’’ ungkap Ganjar. Selain tiga kali penawaran uang, Ganjar juga pernah disodori goody bag oleh orang yang tidak dikenal saat sedang berbicara
Bali Post/ant
JALANI PEMERIKSAAN - Penyanyi dangdut Ridho Rhoma (tengah) meninggalkan ruangan seusai menjalani pemeriksaan di BNN, Jakarta, Kamis (30/3) kemarin. Ridho diperiksa psikologi dan assesment selama enam jam terkait kasus penggunaan dan kepemilikan narkoba. Ridho Rhoma ditangkap, Sabtu lalu, oleh aparat BNN di sebuah hotel di Jakarta karena kedapatan menyimpan paket sabu-sabu.
dengan stafnya. ‘’Suatu ketika setelah rapat selesai ngobrol dengan beberapa orang, saya ingatnya saya bicara sama staf saya, lalu tiba-tiba ada orang nyelonong dan memberikan goody bag, saya pikir buku ternyata dari bentuknya bukan buku lalu saya katakan balikin saja balikin, lalu dia pergi saja lari. Saya tidak tanya lagi orang ini siapa. Saya tanya sama orang di depan saya itu siapa, ternyata juga tidak tahu,’’ ungkap Ganjar. Hal. 19 Tidak Terlibat
Miryam S Haryani
Bali Post/ant
Miryam Vs Novel
Neymar, Dari Ruang Sempit Sampai Bau Durian Pemain Besar setelah Lionel Messi Manchester Ma na je r Ma nche st e r United (MU) Jose Mourinho mengatakan timnya ‘’tidak mungkin’’ merekrut Neymar dari Barcelona. Mourinho bahkan mengatakan ‘’tidak masuk akal’’ jika klub yang bermarkas di Old Trafford itu terus menggoda kapten Brazil agar bergabung dengan MU. Neymar yang tampil bagus bersama Brazil pada Kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018 didatangkan Barcelona dari Santos dengan biaya mencapai 88 juta euro pada 2013. Pemain bernomor punggung 10 di Timnas Brazil itu menandatangani kenaikan kontrak bersama Blaugrana pada Oktober lalu. Kesepakatan itu mengikat Neymar hingga 2021 dengan klausa pembelian terus meningkat. ‘’Ini spekulasi. Saya selalu mencoba bersikap objektif dan pragmatis kepada klub dan meminta apa yang bisa mereka berikan kepada saya. Namun meminta Neymar adalah hal yang tidak masuk akal,’’ kata Mourinho dilansir dari ESPN, Kamis (30/3) kemarin. ‘’Klub seperti Barcelona tidak bisa dan tidak akan kehilangan Neymar. Meskipun Messi masih menjadi pemain muda di tahuntahun mendatang, tapi usianya hampir 30 tahun, dan Neymar akan menjadi pemain besar Barcelona setelah Messi,’’ tutur bekas pelatih Real Madrid itu. Ia menambahkan, ‘’Sering saya pikirkan bahwa itu (mencoba merekrut Neymar) seperti mencoba membobol brangkas, itu tidak mungkin.’’ Neymar telah mencetak 14 gol dan menorehkan 23 assist dalam 35 pertandingan bersama Barcelona musim ini. (ant) Neymar
PENGADILAN tindak pidana korupsi KTP elektronik (e-KTP) di Jakarta, Kamis (30/3) kemarin, menyuguhkan perdebatan antara penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani soal tekanan yang dihadapi Miryam saat pemeriksaan di KPK. Sebelumnya, dalam sidang pada 22 Maret 2017 Miryam mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengaku
ditekan penyidik KPK saat diperiksa sebagai saksi di KPK. ‘’Waktu pemeriksaan pertama itu 1 Desember 2016, itu pas ulang tahun saya. Jadi kurang tidur, terus dapat panggilan dan kondisi saya secara fisik sedang datang bulan,’’ kata Miryam dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis kemarin. Hal. 19 Kurang Tidur
OTT KPK di PT PAL
Jakarta (Bali Post) – KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua lokasi yaitu Jakarta dan Surabaya. Penangkapan ini terkait bidang perkapalan. ‘’Operasi tangkap tangan ini terkait bidang perkapalan. Ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara,’’ kata sumber di Gedung KPK, semalam.
Pemeriksaan intensif masih dilakukan untuk penindakan lebih lanjut. ‘’Yang di Jakarta telah kita lakukan proses pemeriksaan secara intensif, dan juga terhadap pihakpihak yang di Surabaya. Nanti kami dapatkan informasi lebih lanjut dan lebih rinci. Kita akan sampaikan berikutnya,’’ katanya. Hal. 19 Cari Informasi
Mendikbud Minta Peretas Tak Ganggu UNBK
Jakarta (Bali Post) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta peretas atau hacker tidak mengganggu pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). ‘’Untuk pengamanan UNBK, kami sudah menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Meski demikian, kami meminta agar para peretas tidak mengganggu lalu lintas pelaksanaan UNBK,’’ ujar Muhadjir, Kamis (30/3) kemarin. Dia meminta pada semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengakui bahwa teknologi yang dimiliki Kemendikbud masih
belum canggih. Dalam pelaksanaan UN, Kemendikbud juga menggandeng Ombudsman dan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk mengawasi pelaksanaan UN. ‘’Sejauh belum ada masalah untuk pelaksanaan UN. Untuk yang kertas, sudah sampai di provinsi dan akan segera disalurkan ke sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, sekarang sedang dikemas di percetakan.’’ Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana untuk UN tingkat SMA terdapat enam mata pelajaran yang diujikan, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan tiga mata pelajaran sesuai jurusan. Hal. 19 Bahasa Asing
Hentikan, DPR Sosialisasi Revisi UU KPK Jakarta (Bali Post) – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan sosialisasi terkait revisi Undang-undang KPK. ‘’Revisi UU KPK ini sebaiknya dengan jiwa besar dari DPR itu segera dihentikan aktivitas sosial sosialisasinya,’’ kata Busyro setelah menjadi narasumber dalam acara ‘’Ngobrol Santai Bersama Wadah Pegawai KPK: Menyikapi Revisi UU KPK’’ di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/3) kemarin. Pertama, katanya, argumen filosofis, sosiologis, dan otomatis yuridisnya dari revisi UU KPK itu sangat lemah. ‘’Itu tampak pada sejumlah pasal di mana di antara pasal-pasal itu justru memperlemah dan memutilasi KPK. Memutilasi KPK itu artinya memutilasi sistem gerakan pemberantasan korupsi,’’ katanya. Kedua, menurut Busyro, jika DPR memaksakan untuk menyosialisasikan
revisi UU KPK itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mubazir. ‘’Toh dari kunjungan-kunjungan yang telah dilakukan itu tidak ada satu pun yang mendukung. Semuanya menolak kan mubazir duit dan sebagainya padahal kan DPR harus beri contoh dalam penggunaan anggaran negara,’’ tuturnya. Selanjutnya ketiga, ia mengatakan bahwa waktu untuk revisi UU KPK juga itu tidak tepat. ‘’Waktunya juga tidak tepat, kalau dalihnya mau memperkuat KPK jangan sekarang, nanti saja, didahului dengan cara kerja yang sistematik. Pertama revisi dulu UU Tipikor, yang kedua UU KUHP ketiga KUHAP baru UU KPK, setelah itu revisi UU Kepolisan dan Kejaksaan dengan pendekatan integrated justice system dan terakhir UU Kekuasaan Kehakiman, ini kalau DPR mau serius,’’ ucap Busyro. Ia pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dulu pernah menunda soal revisi UU KPK tersebut. ‘’Saya ber-
terima kasih kepada Presiden yang dulu pernah menunda, tetapi akan lebih bagus lagi kalau Presiden menyatakan jadwal revisi UU KPK bukan ditunda tetapi didrop saja dari daftar Prolegnas karena alasannya sama sekali tidak kuat, apalagi ketika ini diajukan bersamaan dengan kasus megakorupsi e-KTP. Ini kan menambah proses munculnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR,’’ kata Busyro. (ant)
’’Itu tampak pada sejumlah pasal di mana di antara pasal-pasal itu justru memperlemah dan memutilasi KPK. Memutilasi KPK itu artinya memutilasi sistem gerakan pemberantasan korupsi.’’ Busyro Muqoddas Mantan Wakil Ketua KPK
BaLI Post/ant
DISKUSI - Novel Baswedan, Imam Prasodjo, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas bersama-sama mengepalkan tangan usai diskusi membahas strategi menghadapi upaya pelemahan KPK, termasuk revisi UU KPK di DPR.