Edisi 31 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 117 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 31 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

UNTUK percontohan, program ini diuji coba di dua kecamatan yakni Lunyuk dan Labangka. Pemkab Sumbawa melalui program GEMA JIPI ini akan ‘’mengawinkan’’ budidaya jagung dengan ternak sapi atau kerbau.

Demikian salah satu kes-

impulan yang mengemuka dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema ‘’Membedah Program Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (GEMA JIPI)’’ yang digelar di Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (29/7).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi dalam perekonomian di Kabupaten Sumbawa. Hal itu terlihat dari sumbangan sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2016.

Termasuk, kontribusi dari sektor peternakan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para petani dan peternak, Pemkab Sumbawa membuat program terobosan Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (GEMA JIPI).

H. Agus Talino

Pipin S. Bitongo H. Sahril

TO K O H Wadah Menebar Kebaikan KETUA Umum Dewan Tanfidziyah Nahdlatul PBNW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menegaskan bahwa suatu organisasi merupakan wadah perjuangan.

Wadah untuk menebarkan kebaikan baik di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Bersambung ke hal 15

H. Mahmud Abdullah

Thalifuddin

Tarunawan

Integrasi Jagung-Sapi Harus Berorientasi Bisnis dan Industri KABUPATEN Sumbawa memiliki potensi yang cukup besar, khususnya dalam bidang peternakan dan pertanian. Di NTB, daerah yang terkenal dengan produksi jagungnya tidak hanya Dompu, tapi juga Kabupaten Sumbawa. Selain jagung, komoditas yang juga potensi besar daerah ini ialah sapi. Bahkan Sumbawa menjadi daerah penyuplai sapi terbesar untuk konsumsi masyarakat Lombok.

Tak heran jika Pemkab

Sumbawa ingin mengembangkan dua potensi besar ini menjadi sebuah program yang terintegrasi. Berbagai masukan diutarakan akademisi maupun praktisi yang terlibat dalam diskusi itu. Salah satunya ialah akademisi sekaligus praktisi bidang pertanian, Dr. Mashur.

Dalam pengembangan dua komoditas itu, Mashur mengatakan Pemkab Sumbawa harus berorientasi pada bisnis dan

industri. Dengan demikian, maka harapan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua komoditas ini dapat tercapai.

Ia pun menyambut baik program integrasi dua komoditas ini, karena selama ini pengembangannya masih dilakukan parsial. ‘’Apa yang akan kita bangun dalam integrasi sistem ini orientasinya harus bisnis.

Yusuf A. Sutaryono Bersambung ke hal 11

Sumbawa Bisa Jadi Ikon Integrasi Jagung-Sapi

Pemprov Mendukung, BUMDes Bisa Jadi Pintu Masuk KEPALA BMPD Provinsi NTB, H. Rusman, SH. MH secara khusus mengapresiasi konsep Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (GEMA JIPI) yang digalakkan Pemkab Sumbawa.

Program

terintegrasi ini diyakini akan mulus, bila didukung secara sistematis, dengan memanfaatkan BUMDes sebagai pintu masuknya.

Rusman menyebut satu persatu konsep tersebut.

Soal pengembangan ternak, ia

Mashur

mengatakan harus ada konsep yang jelas yang dapat memantik minat masyarakat mengikuti konsep tersebut.

Bersambung ke hal 15

KALANGAN pelaku usaha menilai Kabupaten Sumbawa bisa menjadi ikon di bidang industri agro berbasis jagung dan sapi. Namun, untuk bisa berinvestasi di sebuah daerah, pelaku dunia usaha pun mengharapkan penyajian data yang valid. Hal ini penting untuk memancing minat mereka.

“Kalau mau terintegrasi dengan sapi. Harusnya ada sentra industri agro yang berbasis jagung dan sapi.

Karena di Sumbawa 40 persen ada di situ, Kita harapkan Sumbawa menjadi ikon,’’ harapnya.

Bersambung ke hal 11

H. Rusman M. Syafriari

Muhamad Riadi

Abubakar UQ

Korean Air Angkut 194 Wisatawan Mendarat di LIA Praya (Suara NTB) – Pariwisata NTB, khususnya Lombok menjadi incaran wisatawan mancanegara.

Tidak terkecuali bagi wisatawan asal Korea Selatan. Pada Sabtu (29/7), sebanyak 194 penumpang pesawat Korean Air mendarat di Lombok International Airport (LIA). Ini merupakan pendaratan perdana Korean Air di Lombok. ‘’Alhamdulillah pesawat carter milik Korean Air sudah mendarat dengan mulus.

Mereka membawa 194 orang penumpang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist/kir)

MENDARAT - Korean Air saat mendarat di Lombok International Airport untuk pertama kalinya, Sabtu (29/7). Tampak wisatawan Korea disambut Direktur Promosi Asia Pasifik Kemenpar RI, Vinsensius Jemadu didampingi Kadipar NTB, H.L.Moh.Faozal.

Herman Rachman

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

Halaman 2

Tagih Tunggakan Kerugian Negara Lakukan Evaluasi SERAPAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Mataram di bawah 50 persen atau senilai Rp 7 miliar lebih. Jumlah ini terakumulasi dari capaian enam kecamatan. Khusus di Kecamatan Sekarbela serapan mencapai 30 persen dari target Rp 3,7 miliar. Kelurahan pun didesak melakukan evaluasi dan menekan lingkungan yang serapannya paling rendah.

Camat Sekarbela Cahya Samudra, SSTP, MH., mengaku telah melakukan verifikasi kembali terhadap keberadaan tanah yang belum berubah SPPT -nya.

(Suara NTB/ist) Terutama di Kelurahan Cahya Samudra Jempong banyak perubahan lahan kosong menjadi perumahan, sehingga perlu dilakukan pendataan kembali wajib pajak.

Selain itu, pihaknya mengevaluasi lingkungan di Kecamatan Sekarbela yang serapan PBB paling rendah. Pengidentifikasian ini agar memudahkan pola intervensi dilakukan kelurahan, kecamatan maupun instansi teknis. “Yang paling rendah itu di Lingkungan Citra Warga,” katanya, Minggu (30/7).

Di Sekarbela katanya, jual - beli tanah sangat tinggi. Pemilik yang mempercayai jasa notaris tidak kemudian mengurus balik nama kepemilikan lahan. Hal ini kemudian menyebabkan petugas di lapangan sulit menagih.

Oleh karena itu, masing - masing kelurahan kata Yaya sapaan akrabnya, meminta warga yang mengurus administrasi kependudukan ataupun lainnya harus melampirkan bukti lunas pembayaran pajak. “Sekarang kalau ada yang ngurus administrasi harus lampirkan bukti lunas PBB,” paparnya.

Dia menyebutkan capaian serapan PBB masih 30 persen dari target Rp 3,7 miliar. Ia pun mewanti - wanti batas jatuh tempo sampai 31 Agustus serapan mencapai 80 - 90 persen. Sehingga, lurah selaku penerima surat tugas (SK) juru pungut pajak agar turun membantu ke lapangan.

Mantan Lurah Pagutan Barat menambahkan, PBB dibayarkan oleh masyarakat akan masuk jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Nantinya akan dikembalikan ke masyarakat melalui intervensi program fisik. Artinya, pajak dibayarkan ke daerah menjadi kemandirian pemerintah daerah. Pemkot Mataram tidak terlalu berharap APBN, bilamana masyarakat sadar dan taat bayar pajak. “Pajak ini kan dari rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. (cem)

Pemkot Libatkan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kota Mataram yang terdiri dari Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah terus melakukan penagihan terhadap tunggakan kerugian negara. Terutama aset yang diduga masih dikuasai mantan Anggota Dewan serta tunggakan lainnya.

Penyelesaian aset ini ada dua cara yang bisa ditempuh oleh Pemkot Mataram. Yaitu, dengan cara litigasi dan non litigasi. Sejauh ini, Pemkot Mataram masih memilih pola persuasif dan pendekatan pendekatan dalam melakukan penagihan. Jika buntu, TPTGR akan melibatkan Kejaksaan untuk melakukan penagihan kerugian negara.

Sekretaris Daerah Kota Mataram yang juga Ketua Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti

Rugi, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM mengatakan, saat ini tim sudah mulai bekerja melakukan penagihan tunggakan yang berpotensi merugikan daerah.

Terutama persoalan aset yang diduga masih dikuasai mantan Anggota Dewan.

Eko tidak detail menyebutkan tunggakan kerugian negara yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. “Tim yang kita bentuk ini mulai bekerja,” katanya pekan kemarin.

Penyelesaian kerugian ini,

Sekda mengaku masih melakukan pola persuasif. Pihaknya membangun komunikasi dengan mantan Anggota Dewan untuk melakukan penagihan. Jika tidak ada solusi penagihan akan melibatkan Kejaksaan. “Kita libatkan Kejaksaan kalau tidak ada penyelesaian,” paparnya.

Berdasarkan LHP Nomor 13.B/LHP -LKPD/XIX.MTR/05/ 2017 aset lain - lain yang dikuasai oleh mantan Anggota Dewan Kota Mataram senilai Rp

300.964.999. Item serta nilainya berbeda. Rinciannya di tahun 2006 senilai Rp 48 juta. Berupa pengadaan laptop merek Asus. Diduga ini masih dikuasai oleh empat mantan Dewan dan satu diantaranya masih aktif. Yaitu, Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis, H.M Zaini, dan H. Wildan.

Di tahun 2007 terdapat tunggakan Rp 67.140.000.

Dengan item pengadaan berupa laptop merek Toshiba. Aset ini diduga dikuasai oleh Jansari, I Wayan Sugiartha, dan I Made Slamet.

Kemudian di tahun 2008 tunggakan Rp 89.100.000.

Kali ini, hanya satu nama yang tercatat yaitu Muzakir. Lima mantan Anggota Dewan lain-

nya tak diketahui.

Sekretariat Dewan kembali melakukan pengadaan di tahun 2010. Dari rekapan data terdapat delapan nama mantan Anggota Dewan yang belum mengembalikan. Yaitu, Nyayu Ernawati, AB Taufiqurrahman, H.M. Tohri, I Gde Sudiartha, Abdul Malik Thalib, Lalu Suriadi, H. Wildan, dan H.M. Zaini.

Totalnya Rp 72.724.999.

Tetapi tahun 2001, Sekwan mengadakanbarangberupahandy talky (HT). Hingga kini tidak tercatat siapa pemegang aset tersebut yang nilainya Rp 24 juta.

Selanjutnya, tunggakan retribusi rekanan pengelola jasa retribusi senilai Rp 200 juta lebih. Dan, beberapa item kerugian lainnya. (cem) (Suara NTB/ynt)

SEMRAWUT - Kesemrawutan di depan Pasar Sindu, Jalan Sultan Hasanuddin, Cakranegara.

Pedagang Dipindah ke Lahan Parkir, Cidomo Parkir di Badan Jalan MESKI Pemkot Mataram telah mengatur jam buang sampah, namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya. Buktinya, masih ada asyarakat yang membuang sampah di atas jam 08.00 Wita. Padahal, Pemkot Mataram melalui DLH (Dinas Lingkungan Hidup) telah menentukan jam buang sampah mulai pukul 18.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita. ‘’Sehingga hasilnya kurang maksimal,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menjawab Suara NTB di Mataram, pekan kemarin. Terkait rencana DLH yang akan memberlakukan TPS keliling guna mengatasi kurang maksimalnya penanganan sampah di pasar, ia mengaku setuju jika polanya memobilisasi pengangkutan sampah.

Konkretnya, menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, DLH mensiagakan kontainer sampah di dalam areal pasar. Dengan catatan, bahwa dalam waktu 1 – 2 jam, kontainer itu harus sudah diambil kembali. ‘’Harusnya kontainernya distand by kan, bukan kendaraannya yang dibiarkan di sana. Cara itu dianggap lebih efektif,’’ ujarnya. Dengan cara itu, Ketut Sugiarta yakin sampah tidak akan berserakan.

Karena seperti diketahui, DLH Kota Mataram terpaksa menutup TPS yang ada di depan Pasar Pagesangan.

Penyebabnya, karena warga yang membuang sampah di sana, tidak saja mengingkari jam buang sampah, tetapi juga tidak rapi dalam melakukan pembuangan sampah.

Sehingga, sampah yang dibuang masyarakat di sana lebih sering terlihat meluber hingga ke badan jalan.

Pada bagian lain, Ketut Sugiarta menyarankan agar TPS keliling itu kontinyu melakukan pengangkutan sampah pada tiap-tiap pasar. Polanya, kata anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini bisa dilakukan per kecamatan. ‘’Pagi jam 07.00 Wita ke pasar A ambil kontainer yang berisi sampah sembari menyiapkan kontainer kosong. Ganti kontainer,’’ ucapnya. Artinya, saat kontainer diambil, harus ada kontainer pengganti,’’ imbuhnya.

Sehingga, sambung Ketut Sugiarta, harus dihitung berapa kebutuhan kontainer berdasarkan jumlah pasar tradisional yang ada di Mataram. ‘’Kalau tidak cukup, baru investasi kontainer,’’ ucapnya.

Hal itu, menurut dia, adalah bagian dari inovasi. Hanya saja, jadwal pengangkutan menjadi lebih sering dibandingkan TPS biasa. ‘’Kan ngangkutnya nanti bisa dua kali,’’ pungkasnya. (fit)

I Ketut Sugiarta (Suara NTB/dok)

pala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi.,MM kepada Suara NTB meminta permakluman kepada masyarakat atau para pengguna jalan. “Kita harapkan pengertian dari masyarakat karena ini lagi masa perbaikan,” kata dia.

Ia juga mengimbau kepada para pengguna jalan agar sebisa mungkin menghindari jalan tersebut untuk sementara waktu dan bisa mencari alternatif jalan lain.

“Kita harapkan masyarakat pengguna jalan untuk menghindari se-

mentara karena pedagang ada di depan sehingga lalu lintasnya terganggu,” imbaunya seraya menambahkan ada beberapa ruas jalan yang bisa dilalui para pengendara jika menuju arah utara, salah satunya berputar melalui Jalan Kebudayaan.

Karena kesemrawutan itu, pihaknya juga akan mengupayakan pembangunan bisa secepatnya rampung dilaksanakan. Sesuai kontraknya, proyek perbaikan pasar akan berlangsung selama lima bulan. “Mudah-mudahan

Lapangan Umum Dilarang untuk PKL dan Arena Permainan Mataram (Suara NTB) – Kendati telah ditertibkan pada akhir Mei lalu, masih ada saja PKL yang berjualan di tengah Lapangan Umum Mataram.

Selain PKL, kadang ada juga arena permainan yang menawarkan jasanya di tengah lapangan. Atas kondisi ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan pihaknya melarang aktivitas PKL dan arena permainan di tengah lapangan.

Jikapundiberikantempat,PKL hanya boleh menggunakan pinggir lapangan. Selain itu, mereka juga diberikan batas waktu berjualan hanya sampai pukul 22.00 Wita.

“Ada batas waktu sebenarnya.

Tidak boleh mendapatkan itu. Kemarin kita hanya berikan pada saat bulan puasa, setelah bulan puasa tidak boleh lagi berada di dalam kawasan,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada para PKL yang masih berjualan jangan sampai melawan anggota tim yustisi yang turun untuk memberikan teguran atau menertibkan mereka. “Mereka tidak usah menunjukkan perlawanan-perlawanan

seperti itu kepada aparat, kepada tim yustisi karena tim yustisi melaksanakan itu dalam rangka melaksanakan tugas,” terangnya.

Tim yustisi sambungnya juga bekerja berdasarkan aturan untuk menegakkan aturan maupun kebijakan Pemkot Mataram.

Perlawanan kepada aparat menurutnya tak pantas dilakukan karena selama ini Pemkot Mataramtelahmemberikanruangselebar-lebarnya bagi mereka yang ingin berusaha. Sehingga mereka juga wajib mengikuti aturan dengan tidak berjualan di titik-titik yang telah dilarang. “Jangan paksakan untuk berada di situ. Maka tim yustisi akan turun,” ujarnya.

Mohan mun membantah ada pihak yang membekingi para PKL sehingga berani berjualan di sana dan melawan aparat kendati telah seringkali diingatkan.

Perlawanan kepada aparat ini juga diakui Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati. Beberapa waktu lalu anggotanya turun ke Lapangan Umum Mataram menertibkan PKL yang tetap berjua-

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana lan di tengah lapangan. Malah anggotanya ditantang berkelahi.

“Ditantang anggota saya. Berani apa Pol PP dia bilang,” ceritanya.

Ia pun sempat bersitegang dengan pedagang sehingga sekarang mereka agak bergeser ke sebelah barat. “Saya bersikap keras. Saya yang langsung pimpin anggota kemarin,” ujarnya. (ynt)

Masih Moratorium, Satu Retail Modern Mulai Beroperasi Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram masih memberlakukanmoratoriumpenerbitan izin retail modern. Namun nyatanya, satu retail modern di Jalan Catur Warga dibuka dan mulai beroperasi belum lama ini. Dikonfirmasi perihalini,KepalaDinasPerdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi.,MM menyampaikan sejak moratorium diberlakukan, pihaknya tak pernah lagi mengeluarkan izin operasional retail modern.

Menurutnya jika pun ada yang mulai beroperasi, kemungkinan telah mengurus izin jauh sebelum moratorium diberlakukan. “Sudah saya setop. Begitu ada moratorium tidak ada lagi izin yang keluar untuk pasar modern. Dikecualikan kalau dia sudah melakukan proses dari awal, dia melakukan persetujuan lingkungan dan sebagainya silakan tidak bisa kita setop. Mungkinituyangberoperasi,”jelasnya.

Menurutnya retail modern yang baru dibuka tersebut telah lama keluar izinnya namun barubaru ini mulai dibuka. Jika ada retail modern yang mengurus

(Suara NTB/dok)

Lalu Alwan Basri izinnya sepanjang Januari-Februari 2017, ia tidak mempersoalkan operasionalnya. Pengecualian bagi yang mengurus izin setelahnya, maka dipastikan izin tidak akan diterbitkan.

“Kalau sudah proses bulan Januari sampai Februari silakan dilanjutkan. Untuk pendirian yang baru, kami setop tidak boleh sebe-

lum ada hasil kajian dari Badan Litbang,” jelasnya. “Saya masih komitmen, masih pegang komitmen kita dengan ketua dewan dan walikota. Ya bagaimana, izinnya kan dari sana (walikota) bagaimana kita buat-buat,” sambungnya.

Alwan mengaku saat ini sedang menunggu hasil kajian dari Badan Litbang Kota Mataram terkait keberadaan retail modern. Setelah kajian rampung ada beberapa kemungkinan; moratorium dihentikan atau bisa juga diperpanjang.

Ia berharap kajian segera rampung dilaksanakan sehingga bisa dijadikan acuan dalam mengeluarkan kebijakan terkait retail modern ini. Moratorium tak hanya berlaku bagi retail modern yang selama ini banyak bertebaran di seluruh Mataram, tapi juga diberlakukan bagi semua jenis pasar modern termasuk supermarket dan hipermarket. Kajian akan dilakukan secara komprehensif termasuk menentukan berapa jumlah ideal retail modern di Kota Mataram jika dibandingkan dengan luas wilayah. (ynt)

bisa cepat. Kita lihat terus progres pekerjaannya. Semoga bisa lebih cepat dari target. Ini baru dua minggu,” ujarnya.

Persiapan perbaikan pasar membutuhkan waktu cukup lama khususnya untuk memindahkan pedagang ke lahan parkir.

Jumlah pedagang cukup banyak sementara luas lahan parkir untuk menampung mereka terbatas. Jika sebelumnya satu lapak hanya untuk satu pedagang kini dibagi untuk dua pedagang.

Pasar Sindu merupakan

satu-satunya pasar di Kota Mataram yang tak pernah tersentuh perbaikan sejak puluhan tahun. Karena itulah tahun ini perbaikan pasar itu menjadi salah satu prioritas Dinas Perdagangan. Anggaran perbaikan pasar ini sebesar Rp 1,3 miliar. Konsep bangunannya tidak bertingkat, hanya pembangunan los yang dibuat lebih tertata. “Ndak ada perubahan, tapi bagaimana kita menata supaya rapi dan bagus,” demikian Lalu Alwan Basri. (ynt)

Buang Limbah ke Saluran

DLH Tegur Usaha Katering Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram melakukan sidak dan menegur salah satu usaha katering di Kota Mataram. Pasalnya Dinas LH mendapat laporan bahwa usaha tersebut membuang limbahnya ke saluran. “Saya perintahkan kemarin anak buah cek ke lapangan. Itu limbahnya dibuang ke saluran. Enggak benar juga itu, seharusnya dia memiliki standar pengelolaan lingkungan,” jelas Kepala Dinas LH Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP pekan kemarin.

Jika terbukti bahwa usaha katering tersebut tidak memiliki sistem pengelolaan limbah usaha sesuai standar, maka pemilik usaha akan dipanggil untuk klarifikasi. Pihaknya kemudian akan memberikan rekomendasi bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan harus segera dipenuhi. “Kalau sudah diberikan kesempatan klarifikasi dan tidak dipenuhi rekomendasi dari kita tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik itu bisa kita rekomendasikan untuk membekukan atau tidak melanjutkan izin operasional usahanya,” jelasnya seraya menambahkan untuk hal ini Dinas LH akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Hal yang juga menjadi perhatian Dinas LH saat ini ialah usaha binatu (laundry) yang masih banyak belum berizin. Irwan mengatakan semua usaha binatu wajib mengurus izin baru. Termasuk juga usaha binatu yang telah memiliki izin k i n i harus diper-

Irwan Rahadi

barui. “Kita sudah melakukan peneguran, bukan hanya laundry tapi semua jenis usaha yang berdampak pada lingkungan. Itu amanat Undang-undang dan Perda kita sudah ada itu, Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” paparnya.

Ada tiga klasifikasi izin lingkungan yaitu skala kecil (SPPL), sedang (UKL-UPL), dan besar (AMDAL). Tokotoko kecil termasuk binatu wajib memiliki SPPL. Dinas LH disebutkan Irwan memiliki tim teknis AMDAL yang melakukan pemantauan terhadap usaha-usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi secara kontinyu di semua kecamatan terkait izin lingkungan ini. Selain usaha kecil, sosialisasi ini juga menyasar retail modern. “Saya memiliki kewenangan melakukan peneguran apabila dia tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Bukan hanya urusan limbah, tapi urusan sampah dan limbah B3,” tandasnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Investasi Kontainer

Mataram (Suara NTB) – Dalam beberapa waktu terakhir ini, arus lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin tepatnya di depan Pasar Sindu, Cakranegara cukup padat dan macet. Pasalnya cidomo yang menunggu penumpang parkir di badan jalan. Kondisi ini disebabkan proyek perbaikan pasar yang telah mulai dikerjakan sejak dua pekan lalu.

Lahan parkir yang semula diperuntukkan bagi cidomo kini ditempati sementara oleh para pedagang. Atas kondisi ini, Ke-

SUARA NTB

Senin, 31 Juli 2017

Halaman 3

Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si

(TANZILUL KHODIJAH AMIROH)

Trah Pemimpin Mengalir dalam Darahnya Namanya Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si. Ia lahir sebagai anak pertama dari pasangan Drs.I Ketut Ginantra dan Made Neti.

Selly lahir di Rumah Sakit Umum Mataram yang sekarang bernama RSUP NTB, pada 15 September 1961.

ELLY Andayani, lahir dari orang tua dengan latar belakang sebagai pemimpin.

Ayahnya Ketut Ginantra, adalah salah seorang tokoh sentral yang ikut bersamasama tokoh lain termasuk kalangan pemerintah saat pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1959 silam. Dalam perjalanan pengabdiannya di NTB, Ketut Ginantra juga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Birokrasi Pemprov NTB. Sebagai pejabat birokrasi di lingkup Pemprov NTB, kemampuan Ketut Ginantra dalam memimpin institusi yang dikomandoinya, tak perlu diragukan lagi. Selain karena memiliki kapabilitas yang mumpuni, trah pemimpin memang mengalir dalam darahnya. Ketut Ginantra lahir dari seorang ayah yang di zamannya pernah menjabat sebagai Kepala Keuangan Sunda Kecil (meliputi Bali, NTB, NTT). Jadi kakek dari Selly yang tamatan sebuah universitas di Amerika itu, sejatinya adalah seorang pemimpin di eranya.

Kemampuan memimpin yang dimiliki kakek dan ayahnya, ternyata mengalir deras dalam darah Selly. Trah pemimpin dimiliki Selly Andayani yang telah menjadi mualaf dengan nama TANZILUL KHODIJAH AMIROH, pada 15 September 2002 silam. TANZILUL KHODIJAH AMIROH (yang artinya, Allah menurunkan seorang perempuan dermawan untuk berjuang). Nama ini, diberikan oleh Hj.Nurainy Harun Al Rasyid, istri Drs.H.Harun Al Rasyid, Gubernur NTB periode 1998-2003.

Trah sebagai pemimpin yang mengalir di dalam darah Selly telah dibuktikannya. Selly Andayani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi

‘’

Desakan kepada PDI-P agar partai mempersiapkan Ibu Selly sebagai calon Walikota Mataram juga begitu kuat. Tetapi kami memilih di Pilkada NTB. Agar pengabdiannya nanti skupnya lebih luas, NTB, H. Rachmat Hidayat NTB, sebelumnya telah dipercaya ‘’menakhodai’’ sejumlah SKPD di lingkup Pemprov NTB . Mulai dari menjadi Kepala Biro Ekonomi. Kemudian Kepala Biro Keuangan. Selanjutnya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Sebelum dimutasi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Selly dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Di luar sejumlah jabatan penting yang pernah dipercayakan kepada Selly, sebuah amanah besar pernah diembannya. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai Penjabat Walikota Mataram tahun 2015 lalu. Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik Selly Andayani sebagai penjabat Walikota Mataram, pada Senin 10 Agustus 2015.

Mengemban tugas sebagai penjabat Walikota Mataram bukan tugas ringan.

Memimpin Kota Mataram, di tengah berlangsungnya proses Pilkada Kota Mataram yang berlangsung panas, menjadi batu ujian bagi Selly menjadi pemimpin sekaligus sebagai kepala daerah. Tugas berat selama tujuh bulan sebagai kepala daerah di ibu kota Provinsi NTB yang notabene penduduknya sangat heterogen, dilaluinya dengan mulus dan sukses. Selly berhasil mengemban amanah sebagai Penjabat Walikota Mataram dengan sukses. Salah satu buktinya, proses Pilkada di daer-

ah yang dipimpinnya berlangsung aman, tertib dan lancar tanpa gejolak.

Dukungan Mengalir Melihat dan merasakan sukses dan keberhasilan Selly dari sejumlah tugas berat yang diembannya, memunculkan simpati dari masyarakat. Istri Ketua DPD PDI-P NTB, H.Rachmat Hidayat, SH ini, tidak saja sukses saat mengemban tugas sebagai Penjabat Walikota Mataram. Ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, perempuan rendah hati ini, berhasil meraih penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dalam sebuah acara Selasa (11/7) di Ball Room Hotel Karebosi, Makassar.

Penghargaan dan lencana Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diberikan kepada Selly Andayani, karena dinilai berhasil dalam membangun dan membina koperasi menjadi koperasi-koperasi berkualitas di NTB. Penghargaan juga diberikan kepada NTB sebagai daerah terbaik ke tujuh di Indonesia yang berhasil mengendalikan hargaharga kebutuhan pokok baru-baru ini.

Penghargaan ini tentu tidak lepas dari peran Selly sebagai Kepala Dinas Perdagangan NTB yang mampu beker-

ja maksimal dan bersinergi apik dengan lintas sektoral. Terutama dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok saat Ramadhan yang lalu.

Kiprah dan keberhasilan Selly, tidak saja mengundang simpati masyarakat termasuk mantan-mantan staf di mana saja sebelumnya ia bertugas. Simpati tersebut memunculkan harapan dan dukungan kepada Selly, agar ia bersedia berkompetisi dalam Pilkada NTB tahun 2018 mendatang. Simpati tersebut secara terbuka telah disampaikan ke PDI-P NTB. Agar partai berlambang sapi gemuk dengan moncong putih dalam lingkaran itu, mencalonkan Selly sebagai kandidat Gubernur NTB dalam Pilkada serentak tahun 2018.

Ketua DPD PDI-P NTB, H.Rachmat Hidayat, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (29/7), membenarkan mengalirnya simpati dan dukungan masyarakat agar PDI-P NTB mencalonkan Selly Andayani dalam Pilkada NTB 2018 mendatang. Dukungan masyarakat yang begitu besar juga sejalan dengan hasil Rakerda PDI-P NTB beberapa waktu lalu. ‘’Dalam Rakerda yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa, partai telah menetapkan Ibu Selly Andayani sebagai calon dari PDI-P NTB dalam Pilkada NTB 2018. Kami rasional saja, Ibu Selly kami siapkan untuk bertarung sebagai Calon Wakil Gubernur,’’ jelas Rachmat Hidayat.

Diakui Rachmat Hidayat bahwa aspirasi masyarakat yang mendukung Selly sebenarnya tidak saja maju dalam Pilkada NTB. Dukungan dan harapan juga mengalir agar PDI-P mempersiapkan Selly sebagai kandidat Walikota Mataram. ‘’Desakan kepada PDI-P agar partai mempersiapkan Ibu Selly sebagai calon Walikota Mataram juga begitu kuat. Tetapi kami memilih di Pilkada NTB. Agar pengabdiannya nanti skupnya lebih luas, NTB,’’ jelas Rachmat Hidayat.

Sebagai bakal calon Wakil Gubernur NTB, siapa bakal calon Gubernur NTB yang telah ‘’melamar’’ Selly? ‘’Siapa bakal calon gubernur yang berpasangan dengan Ibu Selly, pada saatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,’’ demikian Rachmat Hidayat. (*)

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

TGB Ajak Jamaah NW Bersiap pada Tahun Depan Selong (Suara NTB) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB)mengajak khususnya kepada jamaah NW untuk bersiap-siap menghadapi tahun depan. Di sanalah, katanya, tempat bersungguh-sungguh bekerja dan memberikan yang terbaik pada agama, nusa dan bangsa.

(Suara NTB/yon)

HADIR - Ribuan jamaah menghadiri Hultah NWDI ke 82 dan Haul ke 20 Almagfurullah Maulana Syaikh di Pancor Lombok Timur, Minggu (30/7).

Demikian disampaikan TGB di hadapan puluhan ribu jamaah pada acara Tasyakuran Hultah NWDI ke-82 dan Haul ke-20 Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor Lombok Timur (Lotim), Minggu (30/7).

Di akhir pidatonya, TGB yang juga merupakan Gubernur NTB ini mengatakan dirinya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar akan apa yang harus dilakukan tahun depan atau tahun 2018 mendatang. Diketahui, tahun tersebut merupakan tahun dilaksanakannya Pilkada secara serentak di beberapa daerah di NTB, seperti Pilbup di Kabupaten Lotim, Lombok Barat dan Kota Bima.

Termasuk Pilkada NTB untuk priode 2018-2023. Hal tersebut dikarenakan ia meyakini jamaah NW sudah paham atas sikap dan tindakan yang dilakukan.

Pada kesempatan itu, TGB mengharapkan kepada jamaah NW meniat-

kan semua itu untuk perjuangan, sehingga dunia tidak hanya sekedar permainan dan senda gurau. “Ini tempat kita untuk sungguh-sungguh bekerja, memberikan yang terbaik. Saya yakin kita semua paham apa yang harus dilakukan untuk tahun depan,” ujarnya.

Sementara, TGB yang pada saat itu melontarkan kata “paham” akan apa yang harus dilakukan tahun depan disambut oleh puluhan jemaah yang hadir dengan kata “paham” pula. Pada kesempatan itu, TGB mengungkapkan dalam momen Pilkada, semua berlomba-lomba mendapatkan dukungan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah tujuan utama.

Sebagaimana diajarkan, Maulana Syaik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, kepada murdi-muridnya untuk cinta kepada agama, sehingga apabila ada seseorang maju dengan melupakan agama, maka harus ditinggalkan. (yon)

Pemotongan DAK ”Rugikan” Daerah Terapkan SE Gubernur MENINDAKLANJUTI Surat Edaran (SE) Gubernur NTB terkait larangan membawa handphone (HP) dan sepeda motor ke sekolah tampaknya tak hanya berlaku terhadap siswa. Pasalnya, para guru pun diingatkan supaya tidak membawa dan memainkan HP saat di dalam kelas.

“Larangan itu tidak hanya berlaku bagi siswa, melainkan guru juga dilarang membawa terlebih memainkan handphone di dalam (Suara NTB/yon) kelas,” ujar Kepala Unit LaySaiful Islam anan Dikmen dan PK-PLK Lotim, Saiful Islam, dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (29/7).

Diungkapkannya, larangan membawa HP dan sepeda motor ke sekolah saat ini sudah diterapkan sekolah-sekolah baik di SMA,SMK maupun SLB. Siswa hanya diperbolehkan membawa sepeda motor bagi siswa-siswa yang sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM). Untuk lebih mengefisienkan penerapan larangan membawa HP ke sekolah, Saiful Islam menyebut pihaknya saat ini sudah mengumpulkan semua kepala SMA/SMK, termasuk SLB. Maka dari itu, Saiful Islam mengungkapkan larangan membawa HP dan sepeda motor ke sekolah sejauh ini Lotim tidak ada masalah, respons sekolah-sekolah cukup baik. Bahkan dari laporan sementera hampir 75 persen sekolah SMA, SMK/ SLB di Lotim yang sudah menerapkan. Apabila ada siswa yang melanggar aturan tersebut, maka pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa akan.

Maka dari itu, ia berharap kepada orang tua untuk mendukung surat edaran tersebut, salah satunya dengan melakukan antar jemput terhadap anaknya saat berangkat maupun pulang sekolah, di tengah belum tersedianya kendaraan umum atau bus khusus anak sekolah. “Kita harapkan, orang tua siswa juga mendukung,”harapnya. (yon)

Nasdem Diperebutkan Tiga Balon Bupati Selong (Suara NTB) Partai Nasdem merampungkan proses pendaftaran bakal calon bupati sekitar pukul 18.00 WIta Sabtu (29/ 7) lalu. Selama tiga hari pendaftaran terhitung sejak Kamis (27/7) lalu, Nasdem didatangi tiga orang bakal calon. Masing-masing H. Haerul Warisin yang saat ini Wakil Bupati Lombok Timur, Ali Masadi seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Najamudin.

Ketua DPD Partai Nasdem Lotim, Syamsul Rizal dalam rilisnya, Sabtu lalu menyampaikan, mekanisme penentuan bakal calon dari Nasdem ini dilalui dengan membuka pendaftaran karena sesuai dengan hasil rapat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Dia menuturkan, sudah digelar rapat di kantor DPW sebelumnya membahas soal mekanisme penentuan bakal calon dari partai dengan jargon restorasi ini.

Dalam menjalankan proses politik penentuan bakal calon, Partai Nasdem sudah memiliki struktur kepengurusan pada Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu). Termasuk untuk di Kabupaten Lotim. Bappilu yang melakukan proses penjaringan bakal calon.

Setelah menerima pendaftaran semua bakal calon, diminta segera mengembalikan berkas sampai Kamis mendatang. Selanjutnya oleh pihak Nasdem akan membawanya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem di Jakarta melalui DPW NTB di Mataram.

“Kami akan sampaikan beserta dengan rekomendasi nanti dibawa ke DPP melalui DPW NTB,” ungkap Syamsul Rizal yang juga anggota DPRD Lotim ini menambahkan.

Setelah di tangan DPP nantinya akan diproses melalui mekanisme yang ada di pusat. Salah satu cara menindaklanjuti sebelum menjadi keputusan akhir, rencana akan dilakukan survei.

Langkah survei yang dilakukan Nasdem ini semata untuk mencari kandidat-kandidat yang paling berpeluang menjadi pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang.

Proses pendaftaran para bakal calon di Nasdem di Lotim ini dikomandi Ketua Bappilu Nasdem Sarafuddin, SH., dan Sekretaris Sapoan. Semua proses pendaftaran diketahui Ketua DPD Nasdem. “Saya tetap berada di sini memantau,” sebut Rizal.

Dari ketiga nama tersebut, Nasdem Lotim belum bisa menentukan pilihan sampai adanya keputusan DPP. Rencananya bulan Agustus mendatang baru bisa keluar hasilnya. Pilihan Nasdem, bakal calon yang ditetapkannya nanti adalah tentunya yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya serta paling berpeluang memenangkan pertarungan perebutan kursi Bupati Lotim 2018-2023 mendatang. (rus/*)

Selong (Suara NTB) Perubahan kebijakan pemerintah pusat kerap terjadi di tengah tahun anggaran berjalan. Seperti terjadi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti terjadi dua sampai tiga tahun terakhir, kebijakan pemerintah pusat itu dianggap kerap ‘’merugikan’’ Lombok Timur (Lotim).

Menurut Kepala Bappeda Lotim Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan, meruginya Lotim akibat kebijakan pusat ini, karena sebagian besar APBD Lotim bersumber dari transfer pusat, yakni sekitar 92 persen APBD merupakan dana transfer pusat. Dari jumlah ini, hanya 8 persen saja dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karena itu, dana transfer ini

sangat berpengaruh pada kinerja kita,” akunya pada Suara NTB, Sabtu (29/7).

Selain pemotongan DAK ada juga rencana akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terjadi pada tahun anggaran berjalan. Bahkan, dari informasi yang ia terima, sekitar bulan November mendatang ada kabar akan terjadi pemangkasan lagi untuk DAU. Dalam hal ini, tidak saja Lotim yang terkena dampak, tapi semua daerah.

“Kalau sebelumnya Lotim tidak terpotong DAU, yang terpotong hanya DAK,” tutur Dedi.

Dikabarkan, rasionalisasi anggaran akan dilakukan pusat, sehingga terjadi penurunan 3-4 persen. Pihaknya mengharapkan pemangkasan tidak terjadi untuk Lotim, se-

hingga diperlukan antisipasi agar Lotim tidak sakit.

Terlepas dari adanya pemangkasan anggaran ini, ujarnya, tidak berpengaruh pada kinerja. Seberapapun besarnya anggaran yang ada diharap bisa tetap meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ditambahkan, anggarananggaran di desa saat ini terus ditingkatkan. Desa dan kecamatan diharap terus melakukan perbaikan layanan. Potensi anggaran desa, lanjutnya, selama tiga tahun terakhir makin diperbesar.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan dasar ini, Lotim sudah membentuk tim koordinasi percepatan capaian

Polres Loteng Perkenalkan Pemainan Tradisional pada Anak Usia Dini Praya (Suara NTB) Momen peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar Polres Lombok Tengah (Loteng) dijadikan momen untuk memperkenalkan berbagai macam jenis permainan tradisional kepada anak-anak usia dini di daerah ini. Hal itu dilakukan sebagai upaya melestarikan sekaligus membangkitkan kembali permainan tradisional di tengah serbuan berbagai jenis permainan modern saat ini.

“Kita ingin anak-anak kita tahu, bahwa daerahnya kaya akan berbagai jenis permainan tradisional. Yang tidak kalah seru dan asyik dengan permainan modern yang ada saat ini,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., di selasela peringatan HAN di Aula Mapolres Loteng, Sabtu (29/7).

Beberapa jenis permainan yang diperkenalkan seperti enggrang dari bambu serta gangsing kayu. Bahkan, Kapolres bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat tinggi di lingkup Polres Loteng turut mempraktikkan permainanpermainan tradisional tersebut.

“Dengan mengenal berbagai jenis

(Suara NTB/ari)

NELAYAN - Nelayan di KLU masih harus belajar dalam menerima kemajuan. Untuk sementara, nelayan KLU masih membutuhkan pelatihan dalam mengelola kapal tangkap berskala besar. permainan tradisional khas daerahnya, kita berharap tumbuh rasa kepedulian dan kecintaan pada daerah dan negara,” tandasnya.

Sebagai aset bangsa, kepedulian dan kecintaan kepada negara harus dipupuk sejak dini. Karena di tangan merekalah nasib daerah dan bangsa ini bergantung. Kalau sejak sekarang mereka tidak mengenal permainan tradis-

ionalnya, bisa-bisa kekayaan budaya tersebut akan musnah di masa yang akan datang.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, perayaan HAN tahun ini memang sengaja digelar berbeda. Selain diperkenalkan permainan tradisional, anak-anak yang berasal dari perwakilan TK dan SD yang ada di Kota Praya tersebut juga dihibur dengan permainan sulap. (kir)

(Suara NTB/dok)

Achmad Dewanto Hadi indikator pelayanan dasardasar. Di bawah komando Asisten I Sekretariat Daerat Kabu-

paten Lotim, H. M. Juaini Taufik, Pemkab Lotim menggandeng pihak Kompak untuk mempercepat pelayanan dasar.

Pada pertemuan membahas soal pelayanan dasar ini bersama Kompak Sabtu lalu, ketua Tim Percepatan Pelayanan Dasar menyampaikan, percepatan pelayanan dasar ini dimaksudkan juga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Sementara, Provincial Manajer Kompak NTB, Anja Kusuma menyatakan pihaknya siap membantu Pemkab Lotim untuk mempercepat pelayanan dasar di Kabupaten Lotim. Dalam hal ini, Kompak sudah mendesain beberapa kegiatan untuk membantu Pemkab Lotim melakukan langkah percepatan. (rus)

Gerakan Peduli Palestina

Jamaah Masjid Galang Aksi Salat Subuh Berjamaah Tanjung (Suara NTB) Gerakan Salat Subuh Berjamaah kembali digalang ratusan warga Pemenang, khususnya Dusun Karang Gelebek. Ratusan warga pada Minggu (30/7) kembali memenuhi Masjid Hidayatul Hasanah susun setempat. Aksi itu selain menumbuhkan kebiasaan sholat subuh berjamaah, dihajatkan pula untuk mendoakan umat muslim Palestina yang tengah berada di bawah tekanan zionis Israel.

Pemandangan di Masjid Hidayatul Hasanah tampak lain dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Ratusan orang jamaah laki-laki dan perempuan hingga anakanak, memenuhi shaf salat hingga pemandangan masjid seramai jamaah salat Jumat.

Warga pada kesempatan ini menunaikan hajat mendoakan penduduk Palestina.

Hal itu terlihat dari dibacakannya doa Qunut Nazilah khusus untuk umat muslim Palestina yang tengah membela tanah kelahirannya.

“Tanah Palestina, adalah tanah para Nabi. Di sana merupakan kiblat pertama umat ini. Di sana pula tanahnya diberkati. Ibu-ibu di sana tak tahu harus memakan apa untuk anak-anaknya,” kata Hulil Huda, dalam ceramah usai salat.

Ustadz Hulil Huda sebelumnya bertindak selaku imam salat. Ia juga bertindak selaku penggagas gerakan Salat Subuh Berjamaah di Masjid tersebut. Usai salat Ustadz Hulil Huda memimpin Istigotsah.

Sementara menurut Ketua Takmir Masjid, Suhadman, S. Sos., ikut haru dalam suasana tersebut. Ia tak membayangkan sebelumnya bahwa masjid dipenuhi jamaah. Bahkan jamaah tidak hanya datang dari Kecamatan Pemenang tetapi Kecamatan lain. “Beberapa rombongan jamaah ada dari kecamatan lain, dan beberapa komunitas yang hadir.

Saya perkirakan jamaah kali ini jumlahnya hampir 1.000 orang,” katanya. (ari)

Menilik Mega Proyek Global Hub (1)

Spekulan Muncul, Minim Advokasi Lahirkan Trauma Masyarakat Sebagian kalangan masih memandang Mega proyek Global Hub sebagai proyek mimpi. Namun publik Kabupaten Lombok Utara (KLU) justru optimis proyek infrastruktur kepelabuhanan ini akan terwujud, meski entah kapan.

MINIMNYA informasi yang diperoleh masyarakat terkait proyek Rp 150 triliun itu kian membingungkan masyarakat, khususnya di lingkar lokasi yang direncanakan. Mengacu pada penjelasan Pemda KLU tahun 2015 lalu - sejak isu investasi ini mencuat, radius penggunaan lahan 10.000 hektar diproyeksikan memanjang dari selatan ke utara (pinggir) pantai sekitar 10 km dan 6 km dari pantai ke daratan. Artinya akan ada sedikitnya 3 sampai 4 desa yang akan terkena, atau minimal direlokasi, meliputi sebagian masyarakat Desa Selengen, Desa Salut, (Kecamatan Kayangan) dan Desa Mumbul Sari serta Desa AkarAkar di Kecamatan Bayan.

KLU dipilih sebagai lokasi Bandar Internasional Kayangan (BIK) didasari hasil analisis

SWOT Tim Pengkaji (Strengths, Opportunities, Weakness dan Threats). Di mana KLU berada pada matriks hasil kajian paling visibel. Dengan Strength (kekuatan) dan Opportunities (kesempatan) meliputi, Free Trade Zone (dunia), Processing Zone bagi Hinterland, memiliki World Class Tourism, memungkinkan untuk Shipping/Shipbuilding (industri perkapalan), Energy industry yang potensial serta Most Livable City didukung bisnis lokal.

Dua tahun sejak diisukan, masuknya BIK sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyiratkan investasi besar itu seolah menunggu waktu. Sebagai daerah dengan daya tarik investasi, secara tidak disadari berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat khususnya di 4 desa itu. “Spe-

kulan sudah beredar. Di wilayah kami banyak yang datang tapi justru membuat masyarakat kita trauma. Ada yang datang cari lahan banyak, tapi sebentar kemudian hilang,” kata Kepala Desa Mumbulsari, H. Sawaludin, Minggu (30/7).

Sewajarnya masyarakat khawatir, mengingat lahan yang dibutuhkan seluas 10.000 ha. Ini untuk kawasan Bandar Kayangan saja. Belum termasuk lahan Kilang Minyak Pertamina yang membutuhkan ratusan hektar.

“Kalaupun ada yang jual beli itu tanpa sepengetahuan kita, seandainya ada sertifikat (copi) warga yang dibawa, kita juga tidak ada hak melarang. Yang melapor jual beli ke kita hanya tanah yang tidak sertifikatnya, tetapi ada sebagian yang sudah sampai di notaris,” sambung Kades.

Pembebasan lahan Global Hub yang masih simpang siur membingungkan warga. Terlebih di daerah (KLU dan Provinsi NTB) belum terlihat upaya advokasi yang mengarahkan masyarakat untuk terli-

bat pada skema Perusahaan (PT) Bersama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat ( Public Private People Partnership - 4P).

Mengapa 4P? Hasil kajian Tim Global Hub menegaskan 4P mengacu pada amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menyebut SDA dikuasai negara, untuk perekonomian bersama, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Stakeholders di dalamnya memiliki “peran” dan “hak”. Pemerintah/Pemda bertindak menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan menyediakan sarpras. Pihak swasta memiliki keahlian, pekerja berkontribusi dalam produksi dan memiliki aset negara, dan masyarakat/ulayat memiliki hak aset negara.

PT bersama menerapkan kebijakan “inklusif” dan “adil”, sesuai arahan Presiden RI, yang diterjemahkan sebagai prinsip “stakeholders” menjadi “shareholders”.

Dengan konsep “bagi hasil adil” sebagai saham tertulis dalam akte PT, masing-masing swasta, pekerja, masyarakat/ulayat,

pemda provinsi, dan kabupaten/ kota, maka “4 PRO” disimpulkan Tim Pengkaji, bisa tercapai.

Keberadaan PT. Bersama (4P) yang belum tersosialisasi di masyarakat menyebabkan warga rentan tergiring spekulan dan menjual lahannya. Dinamika ini tidak sejalan dengan imbauan Pemkab agar warga tidak menjual lahan tetapi terlibat selaku pemegang saham.

Jumadil, warga Salut Timur yang memiliki setidaknya 5 hektar lahan, mulai resah. Ia khawatir lahannya yang masuk di radius Global Hub, akan diburu spekulan. “Saya pernah lihat di koran per arenya mau dibeli Rp 5 juta.

Kalau kami menjual mau dikemanakan masyarakat. Untuk membeli kembali harga tanah di Lombok tidak mungkin karena harganya sudah mahal,” kata Jumadil.

Tanpa disadari, isu Global Hub dan pembangunan investasi di KLU telah menjadikan harga pasar tanah melejit.

Kepala Desa Mumbil Sari mengakui, belakangan harga tanah sudah tidak wajar. (ari)

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Selamatkan Tanaman Padi

Tuntaskan Catatan BPK PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengklaim telah berhasil menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait hasil pemeriksaan keuangan APBD tahun 2016 lalu. Dari proses ini, ratusan dana APBD Loteng berhasil ditarik kembali ke kas daerah.

Demikian ditegaskan Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Sabtu (29/7).

Sesuai catatan yang diberikan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan keuangan APBD Loteng tahun 2016, ada beberapa (Suara NTB/kir) kegiatan yang menjadi temuan.

L. Aswatara Baik itu berupa kelebihan bayar pada rekanan atau kontraktor.

Maupun dugaan penyimpangan anggaran daerah lainnya.

Untuk menyelesaikan catatan, BPK RI memberikan waktu selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan ke Pemkab Loteng. “Jumat (28/7) kemarin, merupakan batas akhir penyelesaian rekomendasi BPK RI. Dan, kita sudah bisa menyelesaikan semua rekomendasi yang ada,” tandasnya.

Diakuinya, penyelesaian rekomendasi tidak sampai 100 persen, tapi hanya sampai 93 persen. Tetapi secara umum seluruh rekomendasi sudah bisa diselesaikan, karena sisa penyelesaian yang 7 persen tersebut, lebih kepada persoalan administrasi saja. “Kalau urusan pengembalian dana daerah, semua sudah kembali. Tinggal administrasi saja yang kita selesaikan,” tambah Aswatara.

Disinggung besaran dana daerah yang berhasil ditarik kembali, Aswatara mengaku tidak hafal persis datanya. Tapi yang jelas mencapai ratusan juta. Sesuai dengan catatan yang diberikan oleh BPK RI. “Jumlah pastinya saya lupa.

Tapi yang jelas sudah selesai,” imbuh mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini.

Sebelumnya, dari lapora hasil pemeriksaan terhadap pelaksaan APBD Loteng tahun 2016, Pemkab Loteng kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat tersebut merupakan yang kelima kalinya diperoleh Pemkab Loteng sejak tahun 2012 lalu. Meski demikian, BPK RI tetap memberikan catatan dan rekomendasi yang harus diselesaikan. (kir)

Bupati Tegur Sejumlah Pejabat Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid memberikan teguran keras terhadap pejabat eselon II,III dan IV di Pemkab Lobar yang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah tanpa tujuan jelas. Bahkan dalam surat teguran yang dilayangkan ke semua SKPD, bupati agak keras.

Khusus SPPD eselon II yang ditandatangani oleh dirinya langsung memastikan sangat selektif, jika tak penting, maka ia menolak menandatangani.

Ia juga memerintahkan langsung ke Sekda Lobar selaku yang memparaf SPPD pejabat eselon II selektif menandatangani (Suara NTB/dok) SPPD. “Saya agak keras H. Fauzan Khalid ngomong di surat itu, itu juga artinya perintah ke Pak Sekda sebenarnya,’’ tegasnya, akhir pekan kemarin.

Jika perjalanan dinas kurang penting, maka ia meminta agar sekda jangan paraf. Ia juga tidak akan menandatangani. Sejauh ini, bupati mengaku kalau ada pejabat yang keluar daerah, namun tidak jelas tujuan dan hasilnya. “Kadangkadang ada yang begitu (tidak jelas tujuan), kalau urgent justru saya mendorong, sebab saya minta SKPD rajin-rajin ngamen ke pusat,” akunya.

Menurut bupati jika dibiarkan, maka tentu perjalanan dinas pejabat akan boros, malah menghabiskan dana, namun tanpa tujuan yang jelas. Hanya saja ia mestinya perjalanan dinas juga perlu juga dikomparasi dengan perjalanan dinas di dewan. Seperti apa perjalanan dinas dewan, dibandingkan eksekutif. “Coba dewan tanya soal perjalanan dinas,” imbuhnya. (her)

Fauzan Akui Cocok Berduet dengan Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Figur Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun dianggap sangat cocok oleh H. Fauzan Khalid untuk berpasangan pada Pilkada Lobar 2018 mendatang. Fauzan yang juga Bupati Lobar ini, mengaku, dari sisi geografis (geopolitik), antara dirinya dan politisi Partai Golkar itu bagus perpaduannya, yakni antara utara (Batulayar) dan selatan (Sekotong). Kemudian dari sisi gender ada laki-laki dan perempuan sangat bagus, namun untuk menetapkan pasangan ini nanti ditentukan oleh parpol pengusung.

Dikonfirmasi akhir pekan kemarin, Fauzan mengaku, untuk mengecap (menetapkan) 100 persen bisa berpaketan dan perpasangan ditentukan nanti oleh parpol pengusung. Apalagi sejauh ini penerimaan parpol terhadap duet Fauzan-Sumiatun bagus, namun ia tidak bisa mengatakan 100 persen sebelum ada penetapan dari parpol.

Terkait komunikasi dengan parpol, pihaknya terus intensif bergerak di lapangan. Terkait parpol mana saja yang sudah ada lampu hijau, Fauzan Khalid tidak mau mengklaim, sebab nanti dikira “jual kecap” oleh parpol.

Pihaknya sudah komunikasi di Jakarta dengan pengurus parpol di pusat, bahkan ada kemajuan yang luar biasa dengan parpol yang enggan disebut namanya tersebut. Salah satunya PPP sudah lama diajak komunikasi, termasuk peluangnya di PKB, PAN dan Nasdem. Sedangkan kalau Golkar, jelas Fauzan, Ketua DPD Partai Golkar Lobar, yakni Hj. Sumiatun yang menjawab.

Sebelumnya, Fauzan Khalid juga sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Sumbawa. Dirinya bersama TGH Ahyar Abduh membahas terkait rencana pilkada 2018. Setelah itu, bertemu dengan Ketua DPW PPP NTB Hj. Wartiah dan Hj. Sumiatun di Jakarta.

Untuk diketahui, petahana telah mendaftar di sejumlah parpol. Partai terakhir tempatnya daftar, yakni Nasdem.

Sebelumnya ia mendaftar di PAN, PDIP, PPP, Hanura, Golkar. Sejauh ini di sejumlah parpol ini belum diputuskan siapa yang direkomendasikan.

Pengamatan di lapangan, di wilayah Narmada-Lingsar hampir di sepanjang jalan terpasang baliho Fauzan bersama Hj. Sumiatun. Baliho dipasang di pohon-pohon dan dipasang menggunakan kayu. Tidak saja di wilayah Narmada, di wilayah Sekotong juga di sepanjang jalan terpasang baliho Fauzan-Sumiatun. Baliho ini dipasang oleh simpatisan Hj Sumiatun. (her)

Petani Batu Putih Sewa Mesin Pompa Air Giri Menang (Suara NTB) Para petani di wilayah Dusun Berambang Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) terpaksa menyewa pompa air untuk mengairi lahan pertanian mereka yang nyaris gagal panen akibat kekeringan. Kekeringan dipicu debet air di Embung Tibu kuning yang menurun drastis. Petani berharap ada pembangunan sumur bor untuk menjamin keberlanjutan pertanian di wilayah itu.

“Kami terpaksa sewa mesin pompa air untuk mengairi lahan pertanian kami.

Tanaman kami yang mengalami kekeringan terselamatkan,’’ kata Ketua Kelompok Tani (Poktan) Ihsan, Sabtu (29/7).

Dijelaskan kekerinan melanda suudah beberapa waktu terakhir karena debet embung yang menurun drastis, selain itu dipicu pola tanam yang tak teratur.

Pihaknya pun terpaksa menyewa mesin pompa air per hektar sebesar Rp 500 ribu. Namun untungnya ada saja mau mau meminjamkan mesinnya ke petani. Selain padi, petani setempat juga mengembangkan tanaman hortikultura, kedepan ia berharap agar pemda membangunkan sumur bor untuk keberlanjutan pertanian di wilayah setempat.

Munajah Ketua Kelompok Bina Bersama Desa Batu Putih juga mengeluh-

kan penurunan debet air Bendungan Tibu kuning yang ada di wilayah setempat berdampak terhadap lahan pertanian petani. Bahkan lahan yang mengalami gagal panen. Akibat kondisi ini, petani pun merugi jutaan hingga puluhan juta, karena tak mampu menutupi biaya produksi. Petani berharap agar SKPD terkait turun menangani.

“Luas lahan pertanian kami yang terkena dampak penurunan irgasi, terserang hama tikus dan burung itu mencapai 50 hektar khusus di Dusun Tibu Baru. Petani terpaksa panen muda, akibatnya petani merugi,’’ akunya.

Dijelaskan, khusus di dusunnya terdapat 50 hektar yang terkena dampak hama tikus dan burung. Kendala lain, air irigasi bendungan tibu kuning yang debetnya menurun drastis. Air bendungan yang ada sangat terbatas, dikarenakan seharusnya pada musim (MT) II lalu petani tidak menanam padi namun dipaksakan sehingga berpengaruh terhadap debet air bendungan menjadi menurun. (her) SEWA MESIN POMPA - Petani Batuputih Sekotong menyewa pompa air untuk menyelamatkan tanaman dari kekeringan.

(Suara NTB/her)

Tunggak Kerugian Daerah

Gaji ASN Dipotong dan BPKB Kendaraan Ditahan Giri Menang (Suara NTB) Total tunggakan kerugian daerah yang belum tertagih dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) hingga ratusan juta. Dari kerugian negara ini, terbanyak pada ASN di sekolah akibat kelebihan bayar tunjangan dan gaji. Untuk mengembalikan kerugian negara ini, Majelis TPTGR pun telah menyidang puluhan ASN. Puluhan ASN yang telah disidang, gajinya dipotong dan BPKB kendaraan ditahan sebagai barang bukti jaminan agar ASN membayar kerugian tersebut.

“Sidang mejalis pekan sebelumnya 10 orang ASN disidang, pekan ini pun 10 orang dengan total kerugian lebih Rp 40 juta,” kata Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat akhir pekan kemarin. Diakui tunggakan kerugian dari ASN ini bervariasi, ada yang besar dan kecil. Dijelaskan, jika sudah melalui sidang majelis, maka jaminannya berupa BPKB ditahan dan diserahkan ke majelis. Selain itu gaji ASN akan dipotong untuk membayar

kerugian tersebut.

Gaji yang dipotong ini pun bervariasi sesuai dengan besaran kerugian negara. Misalnya yang telah disidangkan pekan sebelumnya, ada ASN dipotong gajinya Rp 1 juta per bulan, ada juga Rp 2 juta per bulan. Mereka mengangsur selama tiga bulan dari total kerugian negara tersebut.

Disebutkan, total kerugian yang telah disidangkan mencapai Rp 40 juta lebih. “Sudah kami laksanakan Jumat pekan sebelumnya,” jelasnya.

Termasuk pekan ini pihak majelis kembali menyidangkan 10 orang yang nunggak kerugian negara. Temuan ini sebagian besar tahun 2016 dan 2015. Terkait berapa nilai kerugian negara yang disidangkan, pihaknya belum melihat angka pastinya. Melihat data yang ada, kebanyakan ASN yang disidangkan berasal dari di sekolah (para guru), kerugian ini biasanya disebabkan kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras. (her)

PDIP Timbang Dua Nama

Hanura Adu Visi-Misi Kandidat Giri Menang (Suara NTB) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lombok Barat (Lobar) sepertinya telah mengerucutkan pilihan terhadap kandidat yang bakal diusung pada Pilkada 2018 mendatang. Informasi yang diperoleh dari internal PDIP bahwa terdapat dua nama yang ditimbang untuk direkomendasikan, yakni nama H. Fauzan Khalid dan H. L. Sajim Sastrawan.

“Kami sudah menemui semua kandidat, termasuk H. L. Sajim dan petahana, dua nama ini yang ditimbang. Kalau ndak Sajim ya petahana, Pak Fauzan yang bakal direkomendasikan,” ungkap petinggi PDIP Lobar yang enggan dikorankan namanya, Minggu (30/7).

Pertimbangan memilih dua nama ini, karena dari sisi elektabilitasnya tinggi. Bahkan menurut sumber ini, bahwa

PDIP lebih condong ke Sajim dengan tidak memaksakan harus menggandeng kader PDIP yang diketahui bakal maju, yakni H. Sardian. Namun persyaratannya, H. L. Sajim Sastrawan harus mencari kekurangan kursi dukungan di DPRD, sebanyak lima kursi, sebab PDIP telah memiliki empat kursi.

Konon PBB telah dijajaki oleh Sajim Sasrawan, namun belum ada titik kejelasan, termasuk dengan Nasdem dengan langsung ke Ketua DPW H. Muh. Amin. “Pak Sajim mernyanggupi dua pekan akan memenuhi kekurangan dukungan kursi tersebut,” jelasnya.

Demikian juga syarat yang diajukan ke Fauzan Khalid, tidak terlalu memaksakan menggandeng kader PDIP sebagai wakilnya.

Sementara itu, Ketua

Bidang Organisasi yang juga Ketua Panitia Pilkada PDIP, L. Ratmawa Wiraguna menyatakan saat ini masih proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Pihaknya melihat banyak figur-figur yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk membangun Lobar ke depan. “Segala sesuatu di PDIP jelasnya masih dinamis, berbagai hal ini menjadi pertimbangan kita,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Hanura Khaerul Anwar menyatakan pihaknya bakal menggelar adu visi misi kandidat yang mendaftar di Hanura. Adu visi misi ini jelasnya salah satu rangkaian tahapan dari proses penjaringan. Proses adu visi misi ini proses tahapan terakhir, rencananya dihadiri unsur tim pilkada DPP, DPD dan DPC. (her)

Nasdem Ramai Pendaftar di Hari Terakhir Giri Menang (Suara NTB) Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Partai Nasdem resmi ditutup, Sabtu (29/7). Kandidat yang mendaftar hari terakhir paling banyak dibandingkan hari sebelumnya, terhitung sebanyak lima kandidat yang mendaftar.

Di antaranya TGH. Khudari Ibrahim, H. Fauzan Khalid dan mantan anggota DPRD NTB H. Ahmad Isror Idris.

Selain itu ada juga nama TGH. Muammar Arafat, Lalu Ahmad Yani dan Nauvar F Farinduan.

Hingga penutupan Sabtu, jumlah yang resmi mendaftar di Nasdem sebanyak 8 orang dari 9 orang mengambil formulir. Kandidat L Jaya Asbani sebagai pendaftar pertama Jumat (28/7), lalu diikuti HL Sajim Sastrawan. Sabtu (29/7), kandidat TGH. Muammar Arafat giliran mendaftar, diikuti secara marathon oleh TGH Khudari Ibrahim, L. Ahmad Yani, H. Fauzan Khalid, diikuti Nauvar Farinduan dan terakhir H. Ahmad Isror.

Sosok TGH. Muammar Arafat sebagai pendaftar pertama pada hari terakhir membawa massa hingga ratusan orang yang dinamakan (Kita Teman Muammar (KTM). Didampingi istri dan sejumlah tokoh ponpes, anggota DPRD NTB ini diterima langsung Ketua DPD Nasdem Lobar H. L. Herwanto, Ketua Panitia Pilkada Nasdem Khatib Qazwaini serta pengurus Nasdem lainnya. Tak beberapa lama kemudian, giliran TGH. Khudari Ibrahim yang mendaftarkan diri. Anggota DPRD NTB Dapil Lobar ini tidak bisa hadir langsung, karena ada keperluan yang tak bisa diitinggalkan. Politisi PKB itu pun mengutus tim pemenangannya. Kedatangan tim pun diterima Ketua DPD Nasdem Lobar dan jajaran.

Koordinator Desk Pilkada TGH Khudari, Gede Samsul Hadi menyatakan TGH. Khudari tidak bisa hadir langsung, karena ada

kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan selaku pimpinan pondok pesantren. Meski demikian tegas Wakil Sekretaris DPC PKB Lobar ini, TGH. Khudari sangat serius mendaftar di Nasdem, sebab komunikasi informal sudah dilakukan dengan pengurus Nasdem.

Terkait adanya figur lain seperti Sulhan Mukhlis dari Ponpes Islahuddiny Kediri yang berencana maju, menurutnya tidak sampai memecah alumni dan partai, sebab makin banyak kader yang berpotensi maka menandakan PKB punya banyak kader potensial.

Artinya PKB tidak kekurangan kader, sebab PKB saat ini ingin menjadi partai modern dan profesional.

L Ahmad Yani mendaftar sebagai bacawabup. Lalu menyusul petahana H. Fauzan Khalid didampingi sang istri dan tim Relawan Sopoq Angen mendaftar di Nasdem. Fauzan diterima langsung Ketua DPD Nasdem Lobar H. L. Herwanto bersama jajaran.

Dalam kesempatan itu, tampak berbeda kehadiran Sekjen DPW Nasdem NTB Multazam. Menurut Herwanto kehadiran Multazam guna memantau langsung proses pendaftaran, sebab melihat kandidat yang mendaftar lain dari yang lain.

Sementara itu, H. Fauzan Khalid menyatakan apapun keputusan dari Nasdem itulah yang terbaik bagi partai sendiri, Lobar dan bangsa. “Kita semua memiliki keyakinan ada objektivitas dan rasionalitas dan hak dari partai Nasdem untuk memutuskan siapapun yang nanti akan diusung,” jelasnya.

Tak lama setelah Fauzan mendaftar, Nauvar Farinduan datang bersama sejumlah Tim Meton Farin.

Tidak seperti mendaftar di Golkar, anak semata wayang mantan Bupati H Zaini ini tidak membawa massa saat ke Nasdem. Terakhir yang mendaftar H Ahmad Isror Idris. (her)

Pembangunan Poltekpar Lombok Dimulai Agustus Praya (Suara NTB) Pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dipastikan tetap berjalan.

Kendati muncul aksi klaim bahkan pendudukan terhadap lahan rencana lokasi pembangunan kampus tersebut.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) NTB. Drs. H.L.Moh. Faozal, M.Si., kepada wartawan, Sabtu (29/7).

Ditemui di Lombok International Airport (LIA), Faozal mengaku kalau rencana pembangunan kampus Poltekpar Lombok sedianya akan dimulai pertengahan bulan Juli kemarin. Namun, karena proses

tender belum selesai, maka pembangunan kampus diundur sampai bulan Agustus. “Terakhir sudah ada konfirmasi dari pemerintah pusat, groundbreaking pembangunan kampus Poltekpar Lombok akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus mendatang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, proses pembangunan kampus dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal, akan dibangun tiga blok ruang kampus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 135 miliar. Kemudian untuk tahap II dilanjutkan dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 180 miliar lagi setelah proses pembangunan tahap pertama selesai.

“Sampai pada tahap akhir nantinya, total anggaran yang

bakal dihabiskan untuk membangun komplek kampus Poltekpar Lombok ini diperkirakan mencapai Rp 738 miliar,” ungkapnya. Seluruh anggaran pembangunan kampus tersebut, ditanggung pemerintah pusat. Termasuk untuk proses tender proyek itu sendiri, semua ditangani pemerintah pusat. ‘’Jadi pemerintah daerah dalam hal ini tinggal duduk manis. Sampai proses pembangunan kampus tersebut tuntas. Pemerintah daerah memang diminta menyiapkan lahan. Dan, lahannya pun sudah ada. selebihnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujarnya.

Pembangunan ini, ujarnya, sebenarnya berkah bagi pemerintah dan masyarakat

di daerah ini. Bagaimana tidak, tanpa harus bersusah payah, pemerintah membangunkan kampus yang begitu besar dan megah tersebut.

Sementara daerah lain harus bersusah payah meminta dibangunkan kampus serupa.Tetapi tidak diberikan oleh pemerintah pusat. ‘’Jadi akan menjadi satu kerugian besar bagi masyarakat NTB dan khususnya Lombok Tengah (Loteng) selaku lokasi pembangunan kampus tersebut. Karena jika kampus tersebut terbangun, tidak hanya secara ekonomi saja perekonomian masyarakat akan terangkat. Tetapi secara kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat ini juga,’’ ujarnya.

Terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., me-

negaskan, kampus Poltekpar Lombok merupakan satu-satunya di NTB dan hanya ada dua di Indonesia. Untuk itu, kalau sampai gagal terbangun, bukan hanya pemerintah daerah saja yang akan rugi. Tetapi bagi masyarakat NTB dan Loteng itu akan menjadi satu kerugian yang amat besar.

“Kita tinggal mendukung saja. Sementara semua urusan terkait pembangunan kampus tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Kalau pemerintah daerah yang akan membangun, jelas tidak akan mampu. Jadi apakah tidak rugi kalau kemudian kesempatan empat yang sudah di depan mata untuk memiliki Poltekpar disia-siakan,” tambahnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Tingkatkan Kompetensi, Guru SD di Sumbawa Jalani Diklat PKB Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa menjalani diklat terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Kegiatan dalam bentuk tatap muka ini anggarannya bersumber dari dana APBN yang dilaksanakan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa di dua tempat yakni di SDN 6 Sumbawa dan SDN Kerato, dimulai pada Sabtu (29/7) lalu. Pihak dinas juga mendukung kegiatan ini dengan melaksanakan hal serupa menggunakan dana APBD. Kasi Pendidik Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Ketengaan, Sutan Sahril S.Sos, menyampaikan program PKB adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kompetensi bagi guru-guru, baik guru SD maupun SMP. Program PKB ini dimulai tahun 2017 dengan sasaran 40 guru SD kelas atas dari wilayah Kecamatan Sumbawa bertempat di SDN 6 Sumbawa. Kemudian 40 guru SD kelas bawah di wilayah Kecamatan Unter Iwis dan Kecamatan Labuhan Badas di SDN Kerato.

Kegiatan yang bersumber dari dana APBN ini pola pelaksanaannya 60 jam pelajaran.

Pelaksanaan seharusnya sela-

ma 6 hari dengan rentang sehari 10 jam. Namun pihaknya mencoba mendesain kegiatan supaya para peserta tidak meninggalkan proses belajar mengajar. Dalam hal ini tiga hari berada di KKG dan tiga hari melaksanakan tugas mandiri di sekolah masing-masing. Tiga hari dimaksud tidaklah setiap hari, tetapi setiap seminggu sekali dengan pola in-on-in.

“Kegiatan dimulai hari ini “in” pertama. Kemudian “on” mereka kembali lagi ke sekolah masing-masing untuk melaksanakan tugas mandirinya seminggu. Seminggu kemudian mereka kembali lagi ke sini untuk melaksanakan “in” kedua tanggal 12 Agustus. Setelah itu kembali lagi (on) ke sekolah masing-masing untuk menyelesaikan tugas-tugas mandiri yang diberikan pada (in) kedua.

In ketiga kembali lagi tanggal 26 agustus. Jadi sistimnya inon-in, sama dengan 60 jam pelajaran. Setelah ini ketiga berakhir maka tahap berikutnya guru-guru ini akan dievaluasi dengan melaksanakan postes di tempat uji kompetensi yakni di SMP N 1 Sumbawa, SMA N 1 Sumbawa, dan SMKN 1 Sumbawa. Pelaksanaan itu serempak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyerapan hasil-hasil yang telah didapat di

Dua SKPD di KSB Belum Maksimal Kelola DAK Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat mencatat ada dua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang masih belum maksimal dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Dua dinas tesebut yakni Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) dan Dinas Perindustrian perdagangan koperasi (Disperindagkop) UMKM. Terhadap dua dinas tersebut pihaknya sudah melay(Suara NTB/ils) angkan surat untuk segera Nurdin Rachman menggunakan dana tersebut, karena apabila tidak, maka anggaran yang tersedia akan tertahan dan akan hangus begitu saja.

“Kita sudah minta kepada dua dinas tersebut untuk segera menggunakan uang tersebut, karena anggarannya sudah siap semua di kas daerah untuk alokasi DAK tahap pertama. Apalagi untuk pencairan tahap keduanya juga sudah cukup molor sampai dengan bulan ini (juli) yang dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan program nantinya,” ungkap Sekretaris BPKD Sumbawa Barat, Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB baru-baru ini.

Dikatakannya, untuk Disperindagkop yang menjadi kendala sehingga belum juga dicairkan, karena pembangunan fisik bangunannya belum rampung. Apalagi saat ini pembangunan pasar tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Sedangkan untuk Dikpora, molornya penyerapan DAK tersebut terjadi karena dinas terkait masih menunggu petunjuk teknis tentang jenis belanja DAK dari pemerintah pusat.

Namun, untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap pertama saat ini sudah mencapai angka Rp 29 miliar dari total anggaran sekitar Rp 35 miliar. Apabila dipersentasekan, saat ini sudah mencapai angka 83 persen.

“Kita sudah cukup bagus untuk realisasi tahap pertama ini, tetapi untuk pencairan tahap keduanya kita juga tergolong telat.

Karena saat ini sudah masuk triwulan ketiga,” ungkapnya.

Oleh karenanya, hasil realisasi DAK tahap pertama tersebut, pihaknya sudah membawa laporannya ke Pemerintah Pusat (Pempus). Hal tersebut dilakukan sebagai salah-satu cara untuk dilakukan pencairan DAK tahap kedua. Meskipun penyerapan DAK sudah cukup bagus, tetapi pihaknya tetap berharap kepada dinas untuk bisa sungguh-sungguh dalam mengevaluasi DAK ini. Karena apabila tidak dicairkan maka uang tersebut tetap akan tertahan di Pusat. Artinya, uang yang ada saat ini harus bisa maksimal digunakan jangan sampai menunggu uang ini ditahan oleh Pusat.

Apabila sampai ditahan, maka pelaksanaan program yang ada akan sangat terganggu. “Kita akan genjot supaya dinas ini bisa maksimal lagi untuk penyerapan DAK tahap pertama ini.

Sehingga transfer DAK tahap kedua bisa berjalan serta pelaksaan program juga akan maksimal,” tandasnya. (ils)

DPMD KSB Akui SDM BUMDes Masih Rendah Taliwang (Suara NTB) Salah satu permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam berkembang adalah persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Personel yang ditempatkan oleh desa dalam mengelola lembaga perekonomian desa ini pun belum mumpuni.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si sendiri mengakui hal tersebut. Menurut dia, persoalan SDM BUMDes menjadi salah satu fokus yang saat ini terus diupayakan pembinaannya. “Dalam rangka menggiatkan BUMDes selain kelembagaannya, kita juga sedang upayakan peningkatan SDM-nya,” terangnya kepada media ini.

Ia mengatakan, lemahnya kemampuan personel secara otomatis berpengaruh pada upaya percepatan pengembangan BUMDes. Sebagai motor penggerak, personel BUMDes memiliki otonomi menentukan kelanjutan lembaga ekonomi desa tersebut.

Tidak saja terhadap manajemen kelembagaannya, tetapi juga pada unit-unit usaha yang dikelolanya. “Jadi sukses tidaknya BUMDes itu sepenuhnya di tangan pengurus,” cetusnya.

Kelemahan terbesar pengurus BUMDes terletak pada ide menggerakkan unit usaha yang akan dikelola. Hampir seluruh BUMDes KSB belum memiliki konsep pengembangan unit usaha berbasis potensi desa. Padahal saat ini BUMDes diarahkan mampu memanfaatkan hal tersebut dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara luas.

Menurut Mulyadi, pengurus BUMDes saat ini banyak yang belum berani menjajal unit usaha baru bahkan yang berbasis potensi desa. Alasannya, kemampuan dan pengalaman yang belum ada sehingga mereka ragu dan khawatir mengalami kegagalan. “Ini yang kita lihat terjadi. Di samping itu juga kadang mereka masih malas dan ini lagi-lagi soal SDM,” timpalnya.

Karenanya kata Mulyadi, fokus membina SDM BUMDes yang kini tengah diupayakannya terpaku pada seluruh sisi.

Mulai dari manajemen, pengembangan bisnis hingga kemampuan membaca peluang dalam melihat setiap potensi desa.

“Kerja kita membina BUMDes cukup berat. Tapi ini harus kita laksanakan karena BUMDes akan disiapkan menopang ekonomi masyarakat,” ujarnya. (bug)

pelaksanaan kegiatan yang menggunakan waktu 60 jam pelajaran,” ujarnya.

Dijelaskannya, kegiatan ini adalah program pusat yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indoenesia. Tetapi karena anggaran terbatas, Sumbawa hanya mendapat quota sebanyak 80 peserta terdiri dari 40 peserta di kelas bawah dan 40 peserta di kelas atas. Untuk itu pihaknya juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan yang sama dari dana APBD. Hal ini supaya guru lain juga mendapat pelatihan yang sama.

Rencananya kegiatan akan dilaksanakan mulai Minggu (30/7) hingga Rabu (2/8) mendatang. Dimana dari anggaran APBD sasaranya guru-guru dari wilayah Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Batulanteh.

Pihaknya menargetkan supaya semua guru SD sekabupaten Sumbawa medapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan kompetensi.

“Selain dana dari pusat, daerah juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan yang sama. Jadi ada sheering anggaran antara pusat dan daerah,” terangnya.

Adapun dalam pelatihan narasumbernya adalah narasumber yang sudah dilatih dan

(Suara NTB/ind/arn)

PELATIHAN - Puluhan Peserta Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di SDN 6 Sumbawa (foto kiri).

Kabid dan Kasi bersama narasumber diklat (foto kanan). memiliki nilai bagus. Mereka adalah narasumber lokal yang kapasitasnya adalah instruktur nasional. Dimana pesyaratan untuk instruktur nasional adalah yang nilainya pada saat UKG 2015 lalu diatas 80. Jadi awal pelaksanaan kegiatan ini adalah UKG di tahun 2015. Dimana setelah UKG keluarlah nilai semua guru kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai rapor.

Bagi yang jumlah merahnya satu diprioritaskan menjadi instruktur nasional. Kemudian bagi yang jumlah merah 3 sampai 5 akan diberikan diklat dengan pola mandiri yakni sistem online. Sistem ini nantinya

mereka berkumpul dalam satu komunitas di Sumbawa, dengan instrukturnya bisa saja berada di luar daerah memberikan diklat melalui online.

Selanjutnya, bagi yang jumlah merahnya 6 sampai 7 diberikan diklat dengan pola kombinasi. sebagian diklat dengan moda tatap muka dan setelah tatap muka melakukan diklat melalui online. Terakhir yang jumlah merahnya 8 sampai 10 menggunakan moda diklat tatap muka.

Sebelumnya, dalam pembukaan kegiatan Kabid Pembinaan Ketenagaan, M. Ali HK, S.Pd., M.Pd, menginginkan den-

gan program pemerintah ini bisa mengubah tatanan tata pendidikan di Kabupaten Sumbawa secara khusus dan di Indonesia secara umum. Tatatan tata kelola dimaksud misalnya pola yang selama ini dilakukan di sekolah dalam penyampaian materi kepada anak bisa diubah. Dimana dalam memberikan materi kepada anak perlu melakukan pendekatan.

“Dengan adanya K13, PKB, dan sistem pembelajaran inilah yang ingin kita ubah. Dengan memberikan sebuah tema kepada anak didik, dalam memberikan pembelajaran 10 menit atau 15 menit kita mem-

berikan anak bagaimaa terhadap tema itu. Walaupun dalam penyampaian anak SD memberikan pendapat tidak sama dengan pendapat anak SMP dan SMA. Minimal mereka bisa mengungkap semua permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diberikan. Inilah yang diinginkan,” ujarnya.

Dengan adanya pelatihan PKB ini diharapkan adaya perubahan kedepannya. Baik dari pola pendekatan, pola mengajar dan lainnya. Terpenting, para guru dapat berkolaborasi dan bekerjasama mengisi kekurangan masing-masing. (ind/arn/*)

Retas Penyelundupan Kerbau, Atur Struktur Populasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pakar kerbau dari Universitas Mataram, Profesor Suhubdy, menilai masalah kerbau di Sumbawa bukan pada kualitasnya. Melainkan pada permintaan akan kerbau Sumbawa dari luar daerah yang tidak mau berhenti. Mengingat Sumbawa merupakan pusat pembibitan kerbau. Sehingga, praktik penyelundupan kerbau melalui jalur tikus seolah tak terelakkan. Selain perlu aturan yang tegas, struktur populasi mesti diatur.

“Kuota Sumbawa untuk pengiriman kerbau ke luar daerah yang diberikan Provinsi sudah habis. Namun kuota KSB, Bima dan Dompu karena kerbaunya terbatas, mengambil kerbau dari Sumbawa. Dibawa keluar dari Sumbawa dibawa ke Bima, KSB dan Dompu melalui jalur tikus.

Ambil di Sumbawa lewat jalur tikus, seolah olah menggembala kerbaunya. Ada oknum oknum

yang memang melakukan penggelapan,” duga Suhubdy, saat diwawancarai Suara NTB, terkait analisis potensi kerbau dan sapi di Sumbawa.

Bahkan Suhubdy khawatir jangan-jangan kerbau yang keluar melalui jalur tikus lebih besar dari kuota sebenarnya yang diberikan Provinsi. Makanya, pengiriman betina produktif harus dilarang keluar dari

Sumbawa. Sebab kalau ampai “pabriknya” hilang, maka populasi juga terancam. Paling tidak 50 persen dari populasi dasar dipertahankan.

“Kita juga tidak bisa melarang peternak menjual ternaknya.

Tetapi untuk betina produktif sebaiknya dilarang,” jelasnya.

Kemudian struktur populasi kerbau perlu diatur dengan baik. Berapa banyak jantan

besar, jantan dewasa, jantan muda, betina dan anak yang nesti dipertahankan diatur lengkap secara persentase.

Selain tentunya menegakkan aturan sesuai UU No. 41 tahun 2014 tentang dilarang menyembelih betina produktif.

Dalam UU dimaksud, pelanggar diancama pidana, menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif (sapi, kerbau) diancam kurungan paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 300 Juta.

“Sanksi dalam UU ini harus diterapkan dan ditegakkan secara tegas. Dinas Peternakan juga harus berani nol pengiriman betina produktif ke luar daerah,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Suhubdy

FK2D Sayangkan Masih Ada Desa di KSB Belum Cairkan DD Tahap I

(Suara NTB/bug)

Kapal Datu Seran Ekspress

Datu Seran Ekspress Hentikan Operasi di Dermaga Labuhan Lalar Taliwang (Suara NTB)Kapal Cepat Datu Seran Ekspress ternyata menghentikan operasional pelayarannya di dermaga Labuhan Lalar. Penghentian sementara itu dilakukan PT Kaleang Sakti (KS), selaku manajemen kapal menyusul belum finalnya kerja sama yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Direktur PT KS, Faturrahman MD mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menanti tindaklanjut Pemda KSB atas kesepahaman yang telah diambil bersama Pemda KSB mengenai kerja sama yang ditawarkan sebelumnya untuk memanfaatkan dermaga Labuhan Lalar.

“Sebelumnya kita sudah MoU. Nah yang kita tunggu sekarang itu perjanjian kerja samanya saja,” ungkapnya kepada media ini.

Ia menjelaskan, kerja sama yang ditawarkan pihaknya kepada Pemda KSB bukan dalam bentuk subsidi. Melainkan kerja sama pembelian tiket. Dalam kerja sama ini perusahaan meminta Pemda membantu kegiatan penjualan tiket untuk menutupi biaya operasional kapal dalam setiap kali pelayaran.

Adapun sistemnya, Pemda KSB mengakomodir penjualan tiket sebanyak 50 kursi setiap

pelayaran Datu Seran Ekspress dari dan menuju dermaga Labuhan Lalar. “Biaya untuk menutupi kebutuhan BBM (minyak) sekitar Rp 20 juta sekali pelayaran. Harapan kita di tahap awal ini Pemda KSB bisa bantu kami karena kami sudah menyiapkan armada untuk pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar,” beber Faturrahman.

Menurutnya, kerja sama yang itu tidak berlangsung permanen. PT KS dalam penawarannya, bantuan penjualan tiket itu paling lama berjalan selama 1 tahun termasuk dalam tahapan promosi di awal operasionalnya.

“Bahkan kami siap dievaluasi per 3 bulan. Jadi kalau sudah ramai penumpangnya, maka kami akan secara mandiri melakukan penjualan tiket,” ujarnya.

Dari sisi keuntungan, Faturrahman mengungkapkan menyiapkan komitmen terbaik kepada Pemda KSB. Di mana PT KS bersedia memberikan pendapatan kepada Pemda KSB sebesar 10 persen sampai 12 persen dari keuntungan bersih perusahaan ke depan. “Itu tidak termasuk retribusi biaya tambat kapal di dermaga Labuhan Lalar,” klaimnya.

Ia mengakui, pihaknya sementara ini menghentikan operasional pelayaran di dermaga La-

buhan Lalar. Selain karena belum adanya kesepakatan terkait kerja sama yang diajukan kepada Pemda KSB, alasan lainnya karena jumlah penumpang yang minim setiap pelayaran. “Kita baru berlayar sekali dari sana.

Setelahnya kita coba lagi ternyata hanya 10 sampai 15 penumpang saja. Makanya terpaksa kami hentikan,” ujarnya seraya menambahkan, kini pihaknya hanya melayani pelayaran di dermaga Benete, kecamatan Maluk.

“Kalau di Benete kami masih dapat bagian satu kali trip sehari. Tapi kami sangat ingin bisa melayani masyarakat KSB dari dermaga Labuhan Lalar. Makanya kami berharap Pemda menerima tawaran kerja sama kami,” sambung Omen sapaan akrab Faturrahman.

Selanjutnya ditanya mengenai pernyataan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST yang telah menyatakan tidak akan menerima kerja sama yang ditawarkan pihaknya? Omen mengaku, pihaknya telah menjelaskan secara rinci tawaran yang diajukannya itu kepada Wabup. “Saya sudah coba jelaskan. Memang mungkin ada sedikit informasi yang tidak sampai kepada beliau karena kami ajukan suratnya lewat dinas (perhubungan) dan langsung ke bupati,” tukasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) akan molor. Oleh karena itu, piKetua Forum Komunikasi haknya sangat berharap suKepala Desa (FK2D) Lukmanul paya desa-desa ini bisa dengan Hakim SP sangat menyayang- segera melakukan pencairan. kan adanya dua desa di SumbaSelain itu, pihaknya juga wa Barat yang belum sama seka- akan semakin intens melakuli mencairkan Dana Desa (DD) kan komunikasi dengan desatahap pertama. Hal tersebut desa yang dianggap bersangat disayangkan lantaran masalah ini sudah segera akan menggangu transfer DD menyelesaikan masalah yang dari pusat ke kas daerah untuk ada. Apalagi tenggat waktu tahap II. Akibat dari adanya ke- untuk pencairan DD tahap perterlambatan tersebut, program tama bulan ini (Juli) sudah pembangunan yang ada di desa harus 100 persen juga untuk dipastikan akan terganggu dan realisasi penggunaannya. masyarakat juga yang akan “Bulan ini sebenarnya sudah dirugikan nantinya. laporan final realisasi angga“Kita akan berupaya dengan rannya, tetapi ini kan belum dinas terkait (DPMD) untuk 100 persen dicairkan kita mau menekan supaya desa-desa yang laporkan apa,” sesalnya. masih memiliki kendala terseDisinggung mengenai apa but segera melakukan pencair- yang menjadi masalah sehingan. Karena paling tidak hal ini ga molornya pencairan DD, dia akan berdampak kepada semua menyebutkan, rata-rata karedesa,” ungkapnya kepada Suara na penyusunan APBDesnya NTB, Sabtu (29/7). yang belum clear. Baik itu Dikatakannya, berkaitan dalam penetapan, maupun dengan Dana Desa (DD), apa- pengesahaan dengan BPDnya. bila belum rampung 100 pers- Tentu masalah ini merupakan en semua desa untuk realisa- masalah internal desa terkait si penggunaan, maka akan di- sehingga pihaknya tidak mau lakukan penundaan untuk ikut campur lebih jauh. Selain pencairan tahap selanjutnya. masalah APBDes, kelengkaTentu dalam mekanisme pan SPJ dan LPJ hasil pelakpencairan DD tahap selanjut- sanaan program di tahun senya harus selesai 100 persen. belumnya juga belum selesai.

Kalaupun sudah ada bebera“Kita tidak mau menginterpa desa yang realisasinya sudah vensi lebih jauh dalam penyele100 persen, tetapi masih ada saian masalah internal masdesa yang belum melakukan ing-masing desa. Tetapi yang sama sekali ini juga yang akan jelas kita akan dorong desamenjadi masalah nantinya. desa ini segera melakukan Karena pada dasarnya pemer- pencairintah tidak akan melihat desa- a n , ” desa mana saja yang sudah t a n mencairkan baru mencairkan dasnDDnya, melainkan akan dilaku- y a . kan secara kolektif dalam (ils) pencairan tersebut.

“Kita diwajibkan untuk menunggu sampai 100 persen dulu untuk mencairkan tahap selanjutnya. Apabila tetap seperti ini, maka semua program pekerjaan yang ada di desa akan terganggu,” timpalnya.

Ia menyebutkan, selain adanya keterlambatan transfer dari Pemerintah pusat, item program pekerjaan yang Lukmanul Hakim ada di desa juga (Suara NTB/ils)

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

Lama di Pokja

Kontraktor Diharapkan Maksimalkan Waktu yang Ada Dompu (Suara NTB) Ancaman Kementerian Keuangan RI yang tidak akan mentransfer sisa anggaran bila tidak sampai 70 persen dana transfer pertama terealisasi, menghantui pemerintah daerah (Pemda). Hingga akhir Juli 2017, proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih banyak yang belum ditandatangani kontrak kerja akibat terlalu lama di pokja ULP. Kontraktor pun diharapkan bisa memaksimalkan waktu yang ada hingga 31 Agustus 2017 mendatang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB, Minggu (30/7), mengaku telah menerima hasil pemenang tender untuk pekerjaan pembangunan pasar Manggelewa dengan pagu Rp 5,747 M dan dimenangkan dengan nilai Rp 5,687 M. Setelah diserahkan ULP, Senin (31/7) hari ini akan ditandatangi kontrak kerjanya. “Besok kita tandatangani kontraknya,” kata Muhammad.

Diakui Muhammad, pihaknya menyerahkan dokumen untuk diproses tender sejak awal Mei 2017 lalu. Normalnya, proses di ULP hingga ditentukan pemenang selama 1 bulan. Tapi untuk pekerjaan pembangunan pasar Manggelewa justru 3 bulan.

“Awal Mei kita serahkan berkas, baru sekarang ada pemenangnya. Prosesnya terlalu lama di Pokja. Seharusnya 1 bulan, tapi ini sampai 2 bulan lebih,” katanya.

Kendati baru akan ditandatangani kontrak, Muhammad mengaku, tidak khawatir dengan surat edaran Kementrian Keuangan yang tidak akan mentransfer sisa anggaran ke kas daerah bila kemajuan pekerjaan hingga 70 persen pada 31 Agustus 2017 mendatang. “Insyaallah bisa (sampai 70 persen). Paling sisanya finising,” ungkapnya.

Namun Muhammad mengatakan, kemajuan pekerjaan proyek sangat bergantung kontraktornya. Karenanya akan terus didorong hingga bisa mencapai kemajuan pekerjaan seperti yang diharap. Ia pun mengaku, pemerintah pasti menyiapkan jalan keluar bila hingga 31 Agustus kemajuan pekerjaan proyek belum sampai 70 persen realisasi anggaran dari 30 persen yang ditransfer awal.

“Paling nanti tetap akan ada jalan keluar dari pemerintah. Seperti kemarin diberi waktu sampai 31 Juli, diperpanjang lagi sampai 31 Agustus,” katanya.

Pembangunan pasar Manggelewa ini dikemangkan oleh PT Guruh Mandala Putra dari Tasikmalaya Jawa Barat dengan nilai Rp 5,687 M dari pagu Rp 5,747 M. Selain itu, masih ada beberapa pekerjaan yang dalam tahap proses tender di ULP. Lamanya proses tender dikhawatirkan akan memperlambat penyerapan anggaran. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Warga Parado Resah Hutan Tutupan Negara Dibabat Bima (Suara NTB) Warga Kecamatan Parado, meresahkan dampak pembabatan liar yang terjadi di atas lahan hutan tutupan negara, yang berada di Kecamatan setempat.

Mereka berharap pihak terkait turun tangan.

“Jika hal ini terus dibiarkan kami khawatir akan berisiko menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor,” kata salah seorang warga Fatakurahman, S.Pd kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Diakuinya, diatas lahan tutupan negara itu, kurang lebih sekitar 1.000 hektar.

Yang berada di berada di empat lokasi, yakni So Pirintara, So Ndano Kalate, So Doro Kaoa dan So Pele, pepohonan besar telah habis dibabat, diduga dilakukan warga setempat. “Makanya kami berharap agar pihak-pihak terkait turun tangan mengatas-

inya,” katanya.

Fatakurahman sendiri tidak mengetahui secara pasti tujuan dari pembabatan tersebut.

Hanya saja berdasarkan informasi dan keterangan yang didapat, tujuannya untuk membuka lahan pertanian.

“Pembabatan hutan ini sering terjadi pada musimmusim kemarau seperti ini, atau beberapa bulan sebelum memasuki mana tanam tadah hujan,” ungkapnya.

Menindaklanjuti dugaan praktek tersebut, pihahknya sudah melaporkan kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk meminta pihak ter-

kait turun ke lokasi. Mengawasi sehingga pembabatan hutan tidak meluas.

“Kami sudah laporkan tapi hingga kini belum juga ditindaklanjuti karena aksi pembabatan hutan ini masih terus terjadi,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M. Pd, yang dimintai komentar pembabatan hutan itu, mengaku telah meninjau langsung ke lokasi tersebut. Bahkan Dahlan menilai kondisinya sangat memperihatinkan.

“Sudah kami tinjau kondisinya, sangat miris dan memprihatinkan. Tapi Persoalan ini

(Suara NTB/uki)

DIBABAT - Kondisi hutan tutupan negara Parado dimana sejumlah pohon sudah dibabat. sudah kami koordinasikan ke Pemrov NTB untuk menindaklanjut secepatnya,” katanya.

Dahlan menghimbau masyarakat Parado tidak lagi

melakukan tindakan tersebut dengan tujuan dan alasan apapun. Ia juga meminta warga setempat untuk tetap menjaga kelestarian hutan. (uki)

Ormas HTI Tak Terdaftar di Kesbangpoldagri

Camat Dituntut Intensif Lakukan Pengawasan DD Dompu (Suara NTB) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari tahun ketahun mengalami peningkatan cukup siginifikan.

Tahun 2017, total alokasi DD sebesar Rp 61.166.022.000,dan ADD termasuk diantaranya bagi hasil pajak sebesar Rp 641.40977.000,- untuk 72 Desa di Kabupaten Dompu.

Perbaikan rumah tidak layak huni menjadi fokus masing – masing Desa di Dompu dalam menangani kemiskinan yang masih dirasakan 34.300 jiwa warga Dompu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu, mengaku dari Rp 61.166.022.000,- jumlah DD untuk 72 Desa di Kabupaten Dompu yang baru dicairkan tahap awal sekitar Rp 36,699 M dan terakhir mencairkan DD tahap awal ini Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu dan Desa Tanju Kecamatan Manggelewa beberapa waktu lalu. Karena pencairan tahap awal DD dilakukan sekitar awal Juli 2017, praktis belum ada Desa yang menyampaikan SPJ penggunaan uang.

“Tapi sudah ada dua Desa yang memberitahukan akan menyampaikan SPJ-nya. Tapi kami dorong ke Desa- Desa lain untuk membuat SPJ berdasarkan kemajuan pekerjaannya agar tidak menumpuk,” kata H. Supardi.

Sistem keuangan Desa (Sikudes) yang terpasang di masing – masing Desa, lanjut H. Supardi, mempermudah Desa dalam menyelesaikan SPJ. Karena Desa cukup mengisi belanja dan langsung keluar total pajak yang harus dibayarkan oleh Desa. Dengan sistem ini akan menjadi model SPJ on line, selain SPJ secara manual dilakukan. Sikudes ini terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Pemda.

Untuk SPJ manual, lanjut H. Supardi, Camat menjadi pihak pertama yang akan memeriksa sebelum dikeluarkan rekomendasi. Karena Camat didituntut melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan DD maupun ADD agar sesuai APBDes dan fisiknya di lapangan benar adanya.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan, pastikan pekerjaan di lapangan tidak ada masalah. Makanya harus dilakukan pengecekan sebelum rekomendasi dikeluarkan,” harapnya.

Ilham, Plt Desa Raba Baka yang dihubungi Suara NTB beberapa waktu lalu, mengaku, belum bisa merampungkan SPJ dari pencairan tahap pertama karena proses pembangunan masih berjalan. Dari Rp 936 juta DD dan ADD yang dicairkan Juni 2017 lalu dan diarahkan untuk pembangunan jalan usaha tani di So Tolo Foo, Kambeu dan sekitarnya. Rabat gang di Dusun Raba dan pemasangan talut di Dusun Saleko dan Raba.

“Kalau non fisiknya sudah selesai semua,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (28/7).

Jika dirata-ratakan pekerjaan fisik saat ini sudah mencapai 70 persen dan digenjot rampung seluruhnya 14 hari kedepan. Program fisik tersebut kata Ilham, termasuk dalam skala prioritas pihaknya dari beberapa jumlah program yang direncanakan, seperti pemeliharaan pembuangan air limbah, pemeliharaan jembatan Desa, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan saluran irigasi Desa, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan Dusun. “Kemudian juga ada pengadaan papan informasi, baliho sebagai sumber informasi untuk masayarakat, misalnya dana Desa ini apa saja yang digunakan dan berapa nilainya,” ujarnya.

Di bidang perencanaan lanjut dia, terdapat program musyawarah dusun, pembangunan desa, LKP desa, penyusunan APBDes dan honor tim. Sementara untuk bidang pembinaan masyarakat berupa review RPJMDes, RKPDes dan APBDes, insentif guru PAUD dan belanja modal untuk menunjang kegiatan PAUD. “Itu DD-nya,” jelasnya.

Sementara untuk ADD dialokasikan untuk operasional pemerintahan Desa sebesar Rp 101 juta lebih, operasional BPD dan belanja pegawai Rp 369 juta, operasional PT PKD sekitar Rp 32 juta dan Pilkades Rp 39 lebih.

Selain itu tambah Ilham, pembangunan dan pemerliharaan sarana dan prasarana kantor, evaluasi perkembangan pemerintahan Desa, honor guru ngaji, pembinaan pengembangan dan edukasi masyarakat, pemberian makanan tambahan, pembinaan tim penggerak PKK dan operasional, pembinaan LPM, karang taruna, pengadaan penerangan jalan taman dan hutan Desa, hut RI, bantuan lembaga adat dan hari besar keagamaan.

“Kesehatan itu juga masuk di tahap kedua. Ada pembangunan jamban keluarga, insentif bidan Desa, insentif kader posyandu. Untuk penanggulangan kemiskinan, kita ada pembangunan rumah tidak layak huni. Penyertaan modal untuk Bumdes Rp 100 juta. Untuk Bumdes bidang usahanya seperti penyiapan Saprodi pertanian bagi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ula/jun)

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

NYARIS AMBRUK - Kondisi rumah Nuhrah (58) warga kampung Sigi Kelurahan Paruga, yang nyaris ambruk dan berharap bantuan pemerintah untuk perbaikan.

Malam Tidur Tidak Tenang, Akibat Rumah Nyaris Roboh Kota Bima (Suara NTB) Satu rumah milik M. Nor Sidik (59), yang berada di Rt 10 Rw 03, Kampung Sigi Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat kondisinya sangat memprihatinkan dan nyaris roboh.

Rumah panggung sembilan tiang, yang berada di sekitar bantaran sungai Padolo itu, diketahui mulai rusak akibat terkena dampak banjir penghujung 2016 lalu. Bahkan dapurnya roboh dan tidak layak untuk ditempati.

Istri M. Nor Sidik, Nuhrah (58), ditemui Suara NTB, mengaku rumah tersebut dihuni oleh enam jiwa. Termasuk dirinya, sang suami, dua anak kandung beserta dua cucunya yang masih kecil dan setiap malamnya merasa tidak tenang.

“Setiap malam kami dihantui rasa tidak tenang, takut

rumah roboh seketika. Kondisi ini pasca rumah diterjang banjir,” terangnya.

Menurutnya, beberapa kali sejumlah orang yang berbeda, pernah mendatangi untuk melihat, mengecek dari dekat serta memotret kondisi rumahnya tersebut. Dijanjikan akan diberikan bantuan untuk rehab.

“Sudah sering orang yang datang, katanya dari pemerintah pusat, Dinsos, macammacamlah, pokoknya bedabeda orangnya. Ada yang mendata dan memotret, katanya sebagai bahan supaya diberikan bantuan. Tapi sampai saat ini belum datang lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Nuhrah tidak mempermasalahkan hal itu.

Justru Ia kecewa terhadap perlakuan dan dengan sikap Pemerintah Kelurahan Paruga. Yang menurutnya, terkesan pilih kasih

dalam memberikan bantuan.

“Saya sangat kecewa sikap Pemerintah Kelurahan. Tetangga saya bisa mendapat bantuan, dan rumahnya sudah selesai direhab, sementara saya tidak. Padahal dulunya sama-sama didata,” ujarnya.

Nuhrah menambahkan, Pemerintah Kelurahan juga sempat turun meninjau dan menjanjikan program bedah rumah. Hanya saja, hingga kini belum kunjung terealisasi. Justru tetangga lain, yang menerima bantuan dan saat ini tahap perbaikan.

“Saya merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Kelurahan. Semoga keluarnya berita ini, aspirasi kami bisa dibaca langsung oleh Walikota dan Gubernur. Supaya mengetahui kondisi sebenarnya,” pungkasnya. (uki)

Andra And The Backbone Sukses Hibur Masyarakat Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Band Andra And The Backbone sukses menghibur masyarakat Sumbawa di Panggung Prajurit Bhayangkara 2017, Sabtu (29/7) malam lalu. Band papan atas Indonesia tersebut menghipnotis The Backboners dan masyarakat yang memadati stadion Cendrawasih Sumbawa, tempat dilaksanakannya kegiatan dalam Rangka HUT Bhayangkara yang ke-71.

Band yang memulai debutnya sejak tahun 2007 silam tersebut membuat ribuan penonton yang hadir ikut larut dalam alunan musik yang dibawakan. Selama satu jam tampil, band dengan Dedi (vokalis), Andra (melodi) Moer (drummer) dan Anka (keyboard) tersebut membawakan hits andalan mereka. Diantaranya Musnah, Lagi dan Lagi, Main Hati, dan Hitamku. Termasuk membawakan lagu Sempurna yang pernah dipopulerkan ulang oleh Gita Gutawa.

Dalam membawakan lagu sempurna sang vokalis mengajak Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad Sutejo, SIK., MT untuk berduet bersama. Begitupula para penonton yang ikut bernyayi bareng. Dalam salah satu kesempatan, sang vokalis juga memperkenalkan salah satu personilnya yang tidak asing lagi dengan Sumbawa.

(Suara NTB/ind)

BERAKSI - Personel Andra And The Backbone tengah beraksi di hadapan ribuan penonton konser mereka di Sumbawa, Sabtu (29/7).

Dia adalah Anka keyboardis mereka yang merupakan putra asli Sumbawa.

Pantauan Suara NTB, kegiatan tersebut berlangsung tertib dan aman tanpa adanya keributan. Ratusan personil terlihat berjaga-jaga di masing-masing tempat yang sudah disediakan. Sebelum memasuki lapangan tempat kegiatan, para penonton diperiksa terlebih dahulu oleh personil yang berjaga di gerbang. Bahkan di sekitaran panggung dipasang pagar besi untuk mengantisipasi adanya penonton yang menerobos naik ke panggung. Di dalam pagar terlihat sejumlah personil yang berjaga-jaga.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK., MT mengapresiasi para penonton yang ikut menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Termasuk para personil yang sudah melakukan pengamanan. Puncak kegiatan dari HUT Bhayangkara diakuinya sebagai bentuk terima kasih pihak Polres kepada masyarakat Sumbawa sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat.

Dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan BRI mendatangkan band papan atas Indonesia Andra And The Backbone, yang kebetulan salah satu personelnya putra asli daerah Sumbawa. (ind)

Dompu (Suara NTB) Kasubdit Fasilitasi Ormas dan Pemilu Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu, Selamet Hartono mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak pernah terdaftar di institusinya, baik secara kelembagaan maupun perwakilan.

Kalaupun ada dipastikan ormas tersebut ilegal keberadaanya, karena dalam aturan perundang-undangan diperintahkan setiap ormas yang beroperasi di daerah wajib mendaftar dan mengantongi SKT (Surat Keterangan Terdaftar).

“HTI tidak terdaftar di kami, tidak ada pewakilannya di sini, jadi khusus HTI itu belum ada, kalaupun ada kemungkinan dia tidak mendaftar,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Terkait kebijakan pemerintah pusat agar membubarkan HTI yang dianggap anti Pancasila, Selamet mangatakan, pihaknya akan tetap menindaklanjuti keputusan tersebut. Hanya memang diakui sulit karena tak adanya data pasti keberadaan mereka.

Langkah utamanya yakni terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi ormas

yang dinilai membahayakan itu.

Dan upaya ini tegas Selamet, bukan untuk langsung membubarkan HTI melainkan mensosialisasikan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas dan menerangkan status mereka sebagaimana aturan tersebut.

“Kami akan sosialisasikan bahwa (HTI, red) dalam undang-undang sudah dibubarkan, itu tugas kami. Setelah itu kami lakukan pembinaan terhadap anggotanya yang betulbetul berada di Kabupaten Dompu,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ketika berada di lapangan, pihaknya akan melibatkan instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan.

Sementara itu disinggung soal ormas yang tergolong radikal dari 183 ormas yang terdaftar, Selamet Hartono mengungkapkan sampai saat ini tak ada satupun ormas radikal di Dompu.

Mereka tetap melaksanakan kegiatanya sesuai orientasi lembaganya masing-masing.

“Kecuali yang tidak terdaftar mungkin bisa saja ada di Dompu, kami tidak mengatakan 100 persen ormas radikal tidak ada, bisa saja ada tapi mungkin mereka ini tidak terdaftar,” pungkasnya. (jun)

KPH Tingkatkan Tensi Penindakan Dompu (Suara NTB) KPH TPMRW mulai meningkatkan tensi penindakan terhadap pelaku penebangan liar.Pasalnya, musim kemarau seperti ini intesitas kegiatan mereka cukup tinggi,karena jalur keluar masuk untuk pengangkutan kayunya sangat mendukung.Terlebih jelang musim tanam biasanya pembukaan lahan baru juga rawan terjadi.

“Sehinga kita tingkat intesitas patroli, intensitas penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat. Mulai tingkat lapangan, resort sampai KPH,” kata Kepala KPH TPMRW, Dadan Kuswardhan, S. Hut., di ruang kerjanya.

Dalam kegiatan tersebut pihaknya melibatkan berbagai stakeholder terkait, seperti halnya pemerintah desa dan aparat penegak hukum.

Minimal, mereka bisa mengantisipasi ancaman kerusakan yang dapat terjadi di wilayahnya masing-masing.

Sementara untuk satuan Pamhut yang telah direkrut, Dadan berharap memaksimalkan upaya memberi menghimbauan pada masyarakat untuk tidak melangggar hukum serta memantau pergerakan para pelaku perusakan hutan ini, khususnya di wilayah rawan seperti teka ndahu. “Sebenarnya tugas kita bukan nangkap orang, bukan membuat susah orang tapi menghidarkan masyarakat supaya tidak melanggar hukum dalam hal pemanaatan dan pengelolaan sumber daya hutan,” jelasnya.

Khusus wilayah pengelolaannya titik rawan penbangan liar dan sudah masuk zona merah sebut Dadan, dari selatan ke timur Kabupaten Bima itu terjadi di Karampi, Wadu Ruka, Pusu, Laju, Lere Parado. Dan baru-baru ini muncul di katua, bahkan pihaknya sempat mendapat serangan ketika ingin mengamankan tumpukan kayu beberapa waktu lalu.

“Kita sempat dilempari, dipanah juga. Akhirnya kita mundur karena memang tidak ada petugas yang membawa senjata api,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah Dompu titik rawan selain kawasan Teka Ndahu yakni Jati

(Suara NTB/jun)

Dadan Kuswardhana Ale di Desa Ranggo, modusnya mengangkut kayu bakar yang disertakan dengan kayu olahan.

Dan untuk jalur pengangkutan biasanya para pelaku melintas di Desa Jambu.Sedangkan untuk di Bima melalui jalur tengah yang memang tidak ada kantor-kantor pemerintah yang akan dilewati. Sehingga kayu dapat langsung masuk dalam gudang penyimpanan.

Tinggi aktifitas peredaran kayu khususnya jenis snokling ini jelas dia, dipicu terbitnya surat ijin edar yang tidak disertai ijin pengangkutan.Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan keputusan Menteri Kehutan Nomor 447 Tahun 2003 bahwa snokling termasuk apendiks 2 sesuai keputusan cites Tahun 2017. Sehingga termasuk dalam kategori kayu langka tapi tidak dilindungi.

“Sehingga masih bisa beredar dengan batas-batas tertentu. ketika dia masuk cites apendiks 2 maka penata usahaan peredaraanya ada persyaratan yang harus dipenuhi, dari sisi pengedar itu harus memiliki ijin edar BKSDA. Setelah memiliki surat ijin edar ketika akan menperjualbelikan barang yang tersedia di dalam penampungan atau penimbunan tadi harus menggunakan Surat Angkutan Tanaman Atau SatwaDalam Negeri (SATSDN) atau SATS LN untuk ke luar negeri. Tapi hari ini sesuai surat edaran BKSDA Mataram petunjuk tentang peredaran ini belum diterbitkan oleh Kementerian LHK, sehingga peredaran ini tidak dapat dilakukan,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

Halaman 8

(Suara NTB/why)

KORBAN LAKA LALIN Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli memberikan santunan kepada Lalu Rizal, salah satu korban kecelakaan lalu lintas pada acara launching Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan 2017/2018 di Mapolda NTB, Minggu (30/7).

Multitafsir di UU Tipikor PARA penegak hukum, termasuk di dalamnya lawyer kini tidak lagi ambigu memahami penerapan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan revisi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Udang Tipikor. Frasa “dapat” pada kata kalimat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dihilangkan sehingga tidak ada lagi multitafsir, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) kepolisian dan kejaksaan dalam memproses tersangka.

Menurut pengurus LBH Amanah Kota Bima, Jahrudin, SH selama ini penegak hukum dinilainya menggunakan pasal tersebut sebagai diskresi untuk penentuan kerugian negara.

Padahal dari sisi materil, belum tentu dalam kasus tertentu ada kerugian negaranya. “Sebab menurut penegak hukum, kata “dapat” merugikan kerugian negara itu bisa menjerat tersangka yang belum tentu dalam perbuatannya ada kerugian negara,” kata Jahrudin kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Setelah frasa “dapat” dihapus, maka penegak hukum harus mempedomani perubahan sesuai putusan MK tersebut. Kerugian negara tidak lagi harus subjektivitas penegak hukum, tapi harus melalui pembuktian oleh lembaga auditor, khususnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Revisi pasal ini menjadi “keuntungan” pihaknya sebagai tim advokasi dalam penanganan perkara kedepan. Salah satunya kasus yang kini sedang didampinginya, dugaan korupsi kliennya Syahrullah, mantan Asisten II Setda Kota Bima. Terdakwa divonis bersalah dan diganjar dua tahun penjara dan pengembalian kerugian negara Rp 600 juta.

Kerugian itu timbul dari pengadaan sebidang lahan atas nama Pemkot Bima saat Syahrullah menjabat. Menurut penyidik kepolisian dan didukung hasil audit, pembelian lahan itu dianggap menyalahi aturan dan kerugian timbul secara total los, pengadaan lahan dianggap tidak ada. Padahal faktanya saat ini lahan itu sudah dimanfaatkan oleh pemerintah. Kerugian negara yang timbul itu menurutnya masih bisa diperdebatkan, sehingga dengan modal revisi Pasal 2 ayat 1 tersebut, menjadi bahannya mengajukan kasasi. (ars)

Laka Lalin di NTB Renggut Nyawa 543 Orang Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 543 orang NTB meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (laka lalin) pada 2016 dari total 1.824 kasus. Jika dirata-ratakan, maka ada 1,5 nyawa melayang per-harinya. Sementara se-Indonesia, ada 70 nyawa melayang per hari akibat kecelakaan lalu lintas.

Lalu Rizal (23), kini berjalan dengan alat bantu tongkat. Pria asal Lembar, Lombok Barat harus kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan tahun 2015 lalu.

Ia bernasib naas saat mengemudi mobil pikap di Jalan Raya Lembar, mobilnya terperosok ke sawah.

“Waktu itu saya mengantuk,” ungkapnya saat berbincang dengan Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, Minggu (30/ 7) saat menghadiri peluncuran

Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan 2017-2018 di Mapolda NTB. Ia datang bersama tiga korban lainnya, yang samasama menderita disabilitas pascakecelakaan. Dalam kesempatan itu mereka mendapat santunan.

Kini Rizal sedang berjuang mencari pekerjaan untuk menghidupi istri dan satu putranya. Menyupir kendaraan jelas tak bisa ia lakoni lagi.

Kecelakaan boleh dianggap

sebagai musibah, tetapi tentu ada cara untuk setidaknya meminimalkannya.

Firli menyebutkan, aksi Tahun Keselamatan itu dihajatkan untuk mengurangi angka fatalitas kecelakaan.

“Perintah dari pusat adalah upaya penurunan 50 persen angka kecelakaan selama dua tahun ke depan,” ujarnya.

Januari-Juni 2017 ini, 224 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sejumlah angka data itu dicatat Pol-

Jahrudin

Polres Mataram Canangkan Tahun Keselamatan Berkendara PAN Yakin Menang di NTB (Suara NTB/ars)

Pemilu 2019

Mataram (Suara NTB) PAN berkeyakinan kuat akan bisa memenangkan pemilu 2019 di NTB, baik untuk Kabupaten/Kota, Provinsi maupun DPR RI. Keyakinan itu didasari oleh beberapa alasan, terutama karena alasan soliditas.

“Sangat yakin, karena kondisi PAN sangat solid, berbeda dengan partai yang lain, yang tengah terjadi gangguan internal. Karena saya sangat menjaga soliditas itu, saya pimpin partai ini tidak sendiri, tapi distribusikan kewenangan itu, misalnya untuk pilkada, ada timnya, cukup saya terima laporan, tidak intervensi terlalu jauh,” ujar Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar.

Alasan kedua, yakni dalam daftar sementara pencalegkan dini, Muazzim menyebutkan sudahnya banyak tokohtokoh NTB yang sudah pindah partai ke PAN. Setidaknya sudah ada tiga mantan kepala daerah yang sudah mendaftar untuk mencalegkan diri lewat PAN. “Target PAN itu jadi pimpinan di DPRD NTB. Untuk kabupaten/Kota juga kita tergetkan sama. Karena kalau menang di pilkada ini, calon yang kita usung ada komitmen memenangkan PAN,” kata Muazzim.

PAN juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk memenuhi cita-cita menjadi pemenang pemilu 2019. Strategi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PAN, Hanafi Rais, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) DPW PAN NTB, Sabtu (29/7).

Dikatakan Hanafi Rais, aturan main yang sudah disusun oleh DPP PAN dalam menghadapi pemilu 2109, yakni pertama sistem konpensasi. Dimana setiap caleg PAN akan diberikan target suara yang harus diraih. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan PAN dapat mengunci minimal satu kursi.

“Caleg yang menang dengan suara terbanyak, harus memberikan uang konpensasi pada caleg peraih suara terbanyak kedua, tapi mampu mencapai target suara. Nah yang kurang maka tidak akan dapat. Sehingga yang tertinggi akan menang, dan yang nomor urut dua diberikan apresisi,” jelas Hanafi dihadapan ratusan kader PAN NTB yang mengikuti Rakornis tersebut.

Strategi yang kedua adalah, dengan sistem zonasi. Di mana setiap caleg dalam satu dapil harus berbagi zonasi.

Sehingga diharapkan suara PAN dapat menyebar serta dengan begitu tidak akan terjadi kanibalisasi antarcaleg.

“Jadi masing-masing caleg itu sudah tahu medan masing-masing, mereka berangkat bertarung tanpa buta medan, kita tahu jalan masing-masing. Sehingga di sini itu caleg PAN bersaing dengan caleg dari partai lain,” jelas anak mantan Ketua Umum DPP PAN, Amien Rais itu.

Strategi terakhir yakni sistem tandem, di mana caleg Kabupateb/Kota akan ditandemkan dengan caleg Provinsi dan juga caleg dari DPR RI, berdasarkan nomor urut masing-masing.

Hal itu dimaksudkan untuk pemerataan prolehan suara PAN mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga DPR RI. “Jadi kalau dikabupaten/kota suaranya menggelembung, tapi di provinsi kecil, dan di DPR RI berbeda juga, maka pasti ada yang salah. Jadi tandem ini juga termasuk dengan berbagi biaya,” ujar anggota DPR RI itu.

Berbagai aturan main yang tengah disusun oleh DPP PAN itu nantinya lebih jelasnya akan diatur dalam juklak juknis.

Trutama terkait teknis pelaksanaanya, termasuk besaran konpensasi yang akan diterima oleh peraih suara terbanyak kedua yang tidak jadi, tapi prolehan suaranya melebihi target.(ndi)

(Suara NTB/ndi)

PENJELASAN TEKNIS - Hanafi Rais, didampingi oleh H.M. Muazzim Akbar, dan H. M. Syafruddin serta sejumlah pengurus DPP PAN, tengah memberikan penjelasan teknis dalam persiapan menghadapi pemilu 2019.

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram meluncurkan pencanangan Tahun Keselamatan Lalu Lintas untuk Kemanusiaan 2017-2018, Minggu (30/7) di sela-sela Car Free Day. Acara yang sama juga dihelat serentak se-Indonesia.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan, kepolisian memiliki tanggung jawab dinas dan moral untuk mengurangi angka kecelakaan.

Terlebih yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu faktor penyebab tingginya angka meninggal dunia di Indonesia,” ujarnya seusai peluncuran balon tanda dibukanya aksi tahun keselamatan itu.

Turut hadir di antaranya, Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa, dan Kasatlantas, AKP Suherdi.

Dalam peluncuran itu, disampaikan pesan kepada pengguna jalan raya untuk senantiasa berkendaraan untuk keselamatan, agar terhindari dari kecelakaan.

Kapolres berharap kepada masyarakat pengguna jalan raya baik yang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan lain, agar selalu mengecek ken-

(Suara NTB/why)

LAUNCHING - Kapolres Mataram, AKBP Muhammad didampingi Wakapolres, Kompol I Made Baduarsa melepas balon pertanda launching Tahun Keselamatan Berlalu Lintas 2017-2018, Minggu (30/7). daraan sebelum dipergunakan di jalan raya.

“Ceklah kendaraan anda sebelum dipergunakan mulai dari kelengkapan surat-surat, lampu, rem, lampu depan belakang, serta memakai sabuk pengaman.Yang sepeda motor agar memakai helm,” kata Muhammad.

“Semua ini kita lalukan demi keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam berlalulintas,” imbuhnya.

Suherdi menambahkan, momen peluncuran Tahun

Keselamatan 2017-2018 di acara Car Free Day itu juga merupakan momentum pendekatan yang lebih masif kepada masyarakat.

Ia berharap, masyarakat lebih menyadari tentang pentingnya keselamatan berkendara.

Catatan kepolisian, dari Januari 2016 hingga April 2017, terjadi 3.320 kasus kecelakaan lalu lintas, 669 orang di antaranya meninggal dunia. Korban rerata berumur 20-30 tahun, yang mana merupakan usia produktif. (why)

Pilkada NTB 2018

PKS Jajaki Koalisi dengan Golkar Mataram (Suara NTB) Bakal calon (balon) wakil Gubernur NTB dari PKS, Johan Rosihan, ST mulai merapat mendekati balon Gubernur NTB dari Partai Golkar, H. M. Suhaili FT, SH. PKS menjajaki kemungkinan koalisi untuk menghadapi Pilkada NTB 2018.

Johan Rosihan yang kini tengah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD NTB itu, menyambangi kantor DPD I Partai Golkar di, Jalan Sriwijaya, Mataram, Sabtu.

Menurut Johan yang dikonfirmasi wartawan, mengaku bahwa kedatangannya ke kantor DPD Partai Golkar itu untuk bersilaturahmi, sekaligus menyerahkan surat pernyataan kesiapan untuk berdampingan dengan Suhaili di pikada NTB 2018.

“Tadi pagi silaturahim saja, serta menyampaikan pernyataan kesiapan berpasangan dengan Suhaili,” terangnya.

Kedatanganya ke kantor Golkar, diakui oleh Johan untuk menindaklanjuti perintah partainya yang telah mengajukan dirinya sebagai bakal calon Wakil Gubernur untuk menajajki komunikasi politik dengan sejumlah parpol dan bakal calon gubernur.

Kedatangan Johan ke DPD I Partai Golkar NTB, diterima langsung oleh Sekretaris DPD I

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN KOMITMEN - Balon Wagub PKS, Johan Rosihan (kiri), menyerahkan surat komitmen pada Golkar untuk kesiapannya dipasangakan dengan Suhaili, di kantor DPD I Partai Golkar.

Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang juga merupakan kolega Johan di Udayana, yang kini tengah menjabat sebagai Ketua DPRD NTB itu.

Sementara itu, Isvie yang dikonfirmasi terkait kedatangan Johan tersebut ke Golkar, tidak menampiknya sebagai salah satu bentuk komunikasi Golkar dengan PKS untuk menjajaki peluang koalisi.

Namun demikian, Isvie enggan untuk menjelaskan lebih detail apa isi pembicaraanya dengan politisi PKS itu, yang jelas hal itu dalam rangka penjajakan koalisi.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kominfo DPD Partai Golkar NTB, Chris Paran-

gan, SE, menegaskan bahwa merapatnya Johan Rosihan ini bisa memberikan sinyal positif menguatnya dukungan bagi Suhaili di Pilkada NTB 2018 mendatang. Kehadiran Johan selaku politisi PKS menurutnya juga bisa memperkuat gambaran peta koalisi yang tengah disusun Suhaili.

Chris menilai, meski berasal dari PKS, namun, Johan juga sering ikut berkontribusi dalam dinamika yang menyangkut kekuatan Partai Golkar di DPRD NTB. “Dia dulu juga sering mendampingi ibu Isvie waktu proses mengantarkan Ibu Isvie ke kursi Ketua DPRD NTB. Jadi dia bukan orang baru bagi kami,” tegas Chris. (ndi)

da NTB sebagai bahan kajian menekan fatalitas kecelakaan.

“Dari angka-angka ini tentu saya berharap semua masyarakat harus paham, harus diberi penjelasan bahwa kecelakaan salah satu penyebab kematian tertinggi,” jelas Firli.

Tahun Keselamatan bersandar pada lima pilar dalam aksinya, yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pascakecelakaan.

Lima pilar tersebut, menurut Kapolda, bukan saja sebagai acuan satu-satunya

dalam rangka upaya menekan korban meninggal karena kecelakaan.

“Tetapi sangat erat kaitan dengan perilaku pengemudi.

Jadi mental dan perilaku pengemudi itu sangat menentukan,” jelasnya.

Upaya lainnya antara lain, rekayasa jalan, perbaikan jalan, penambahan ramburambu lalu lintas, serta pengaturan dan penjagaan oleh aparat kepolisian.

“Kalau ada yang melawan arus, maka tugas kita seluruh komponen bangsa memberikan pencerahan pendidikan berlalu lintas, agar mereka memamahi aturan berlalu lintas yang baik,” tandas Kapolda. (why)

Dugaan Penyimpangan ADD Mendana Ditingkatkan ke Penyidikan Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Mendaya Raya, Keruak, Lombok Timur (Lotim), masuk babak baru. Kasus yang ditangani Kejari Lotim itu sudah naik ke tahap penyidikan.

“Indikasi ada perbuatan pidana, berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup. Status penanganannya telah ditingkatkan ke proses penyidikan,” kata Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan, dihubungi akhir pekan kemarin.

Pihaknya meningkatkan status penanganan kasus itu berdasarkan hasil gelar perkara dua pekan lalu.

Objek penyidikan jaksa, lanjut

dia, yakni mengenai penggunaan ADD dan DD desa Mendana Raya pada tahun 2015 dan tahun 2016, dengan nilai Rp 1 miliar.

Meski sudah tahap penyidikan, pihaknya tidak sertamerta menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Perbuatan pidana dimaksud harus ditelusuri dan didalami lagi mengenai siapa yang melakukannya. Di dalam proses penyidikan nantinya akan berkembang ke arah sana.

Bukti permulaan yang sudah didapatkan pada proses penyelidikan, akan diperkuat di proses penyidikan. “Pasti akan ada tersangka di proses penyidikan.

Tapi saat belum ada kita tetapkan,” terangnya. (why)

Festival Budaya Sasak

Kopi Ya Susu ”Goyang” Janapria Praya (Suara NTB) Titik keenam Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di lapangan Janapria, Lombok Tengah, Sabtu (29/7), empat ribuan warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Janapria tersebut.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susukembalimenghadirkanderetan artis dangdut Sasak ternama dan musik Sasak lainnya, seperti lawak sasak Penginang Robek pimpinan H. Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Di setiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa pembuatan gapura kecamatan Janapria, pembuatan plang nama jalan dan pemberian 1 paket sajadah untuk desa.

Di sela-sela acara hiburan, Kapolsek Janapria, AKP I Ketut Wedha Dharma memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. ‘’Terima kasih kepada Kopi Ya Susu atas terselenggaran-

ya acara hiburan ini, semoga bisa warga masyarakat tetap menjaga kerukunan dan keamanan di desa Janapria ini, ‘’ tegasnya.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Acara dibuka oleh penampilan gendang beleq dari Teruna Harapan Bangsa SD Negeri Penimbung. Kemudian berlanjut lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan dari Erni Ayuningsih.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah atas partisipasi warga. “Warga Janapria luar biasa, warganya kompak, dan mau terlibat langsung, semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ tuturnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi Satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Agus Mulyadi. ‘’Kaget luar biasa, dan Alhamdulillah, kami sekeluarga sangat bersyukur, terima kasih Kopi Ya Susu, ‘’ katanya.

Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magic com. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

BUDAYA SASAK - Musik tradisi Gendang Beleq di Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu di Janapria

SUARA NTB

Senin, 31 Juli 2017

Halaman 9 (Suara NTB/why)

FNI dan Komnas HAM berdialog dengan nelayan Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

FNI dan Komnas HAM Kunjungi Nelayan Lombok

Bebaskan Nelayan dari Jerat Larangan Penangkapan Benih Lobster FRONT Nelayan Indonesia (FNI) bersama Komnas HAM RI mengunjungi nelayan lobster di seantero pesisir selatan Lombok.

Mayoritas nelayan menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tentang larangan dan ekspor benih lobster.

Kunjungan itu meliputi penggalangan aspirasi di tiga titik pada Sabtu (29/7), diantaranya, di Dusun Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat yang nelayannya bertani lobster di Teluk Blongas.

Nelayan Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, daerah tangkapan Teluk Selong Belanak, serta Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dengan daerah tangkapan Teluk Gerupuk.

Kunjungan itu dipimpin Ketua FNI, Rusdianto Samawa bersama Komisioner Komnas HAM RI, Manager Nasution; Yayasan Nelayan Indonesia (YNI), Nanang Qodir; dan Koordinator Bidang Ekonomi Lembaga Bantu Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Sutia Budi.

Sejumlah nelayan mengeluhkan kondisi perekonomian mereka pascapelarangan penangkapan benih lobster awal 2015 lalu. Komoditas laut lainnya tidak seprofit dengan benih lobster.

Nelayan Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Abdul Majid menyebut, program bantuan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) seperti budidaya lele bukanlah substitusi sepadan.

“Kita ini nelayan laut bukan petani ikan air tawar. Ekosistem di sini tidak mendukung. Buku panduan tidak ada, bagaimana mau berhasil,” keluhnya. Nelayan di desanya menolak bantuan dari Menteri Susi Pudjiastuti tersebut.

Sebab, bantuan itu hanya bertahan untuk beberapa bulan saja. Bagi dia, menangkap benih lobster hasilnya lebih berkelanjutan. Dalam satu hari, waktu benih lobster sedang jaya, nelayan Dusun Sepi sanggup meneguk hasil Rp 200-300 ribu dalam sehari.

“Sekarang cuma RP 50 ribu. Kita punya tanggungan keluarga, belum lagi untuk sekolah anak. Cari makan sekarang tambah susah.” ungkapnya.

Nelayan setempat lainnya, Amaq Dani alias Bogoh, mengaku sebelumnya pernah terlibat pencurian dan perampokan. Lalu ia tobat beralih menjadi nelayan benih lobster.

Angin kesejahteraan malah bertiup menjauh darinya sejak terbitnya Permen KP itu. “Apakah pemerintah mau pemuda-pemuda ini jadi perampok dan pencuri karena dilarang menangkap lobster,” ujarnya tak ingin menjadi kriminal lagi.

Ungkapan senada diutarakan Kepala Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Sarjan. Nelayan benih lobster itu merasa kesulitan

sejak adanya pelarangan penangkapan benih lobster.

“Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti sangat menyakitkan bagi kami rakyat Lombok ini. Dalam sejarahnya, masyarakat nelayan Lombok yang temukan lobster, dan kalaupun ditangkap secara manual tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.

Ia mengakui memang ada bantuan pemerintah sebagai ganti dari aturan tersebut. Namun, hasilnya seperti menyunat potensi penghasilan. ‘’Bantuan untuk budidaya ikan lele dan ikan bawal kita tolak. Tidak akan sebanding dengan hasil kami dari lobster selama ini,’’ kata Sarjan.

Menurutnya, nelayan seolah dianggap sebagai penjahat, yang diperlakukan seperti pencuri. Bagi dia, benih lobster merupakan anugerah kekayaan alam Lombok.

“Lobster bukan barang terlarang seperti narkoba. Jangan juga kami ditangkap-tangkap seperti maling,” kata dia sedikit emosi.

Sarjan, berikut ratusan nelayan lobster Selong Belanak lainnya, memiliki jalan menuju kesejahteraan dari hasil menangkap benih lobster, salah satu jalan keluar dari kemiskinan.

Beda nasib dengan Yasin, nelayan lobster dari Dusun Gerupuk, Desa Sengkol. Ia pernah merasakan dinginnya lantai penjara enam bulan lamanya.

Ia pernah terlibat penyelundu-

pan benih lobster di Lombok International Airport, bersama tiga pelaku lainnya, dua diantaranya oknum pegawai bandara. Keluar dari penjara, ia tetap melaut. “Nelayan di sini trauma,” tuturnya.

Nelayan Dusun Gerupuk mulai menangkap benih lobster sejak tahun 1990. Pernah dicoba dibudidayakan hingga dewasa, tetapi selalu kandas. Maka ia memilih, bersama 420 nelayan lainnya untuk menangkap dan menjual benih lobster. Dalam satu hari, musim cuaca tak bersahabat pun ia bisa memeroleh Rp 1-2 juta per hari. ‘’Kalau lagi musim bagus bisa sampai Rp 5 juta sehari,” kata Yasin. Namun semua itu tinggal kenangan. Bagi yang masih cobacoba menangkap, atau menyelundup, penjara sudah menanti.

Berpotensi Langgar HAM Rusdianto mengatakan, penetapan Permen KP 1/2015 dan revisinya, Permen KP 56/2016 disusun tanpa kajian komprehensif dan matang secara akademik.

“Lebih fatal lagi tidak pernah melibatkan nelayan lobster sebagai pihak yang terkait langsung,” tegasnya.

Menurutnya, Permen itu dapat dibatalkan karena tidak memiliki pertimbangan dasar sosial. “Terbitnya dua Permen KP ini berdampak

pada meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas,” kata Rusdianto.

Ia menambahkan, nelayan penangkap lobster memerlukan pendampingan. Sebab selama ini dianggap sebagai korban dari kebijakan Menteri KP, Susi Pudjiastuti.

“Kehadiran kami di sentra-sentra benih lobster nelayan untuk mendengar aspirasi dalam rangka membebaskan nelayan dari jerat Permen KP 1/2016 beserta revisinya Permen KP 56/2016,” ujarnya.

Nelayan dengan mata pencaharian utamanya dengan melaut, terancam hak kesejahteraannya akibat larangan penangkapan benih lobster tersebut. ‘’Dalam pertemuan dialog sangat dinamis dan nelayan banyak memberikan masukan dan saran agar peraturan menteri dapat dicabut,” ungkapnya.

Berbagai argumen dan temuan lapangan, kata Rusdianto, menunjukkan pola dan cara penangkapan benih lobster sangat ramah lingkungan. Rusdianto melihat sendiri peralatan tangkap para nelayan.

Alat tangkap itu disebut pocong. Peralatan tradisional yang ditemunkan dan dikembangan oleh nelayan sendiri.

Dibuat dari bahan bekas karung semen, kemudian diikat serupa kupu-kupu. Dipadu dengan pelampung dan batu pemberat, posisi penempatannya setengah tenggelam.

“Melihat faktanya, alat tangkap benih lobster sangat sempurna keramahan lingkungannya. Alat tangkap ini bersifat pasif, sama sekali tidak merusak terumbu karang,” jelasnya.

Sementara Komisioner Komnas HAM RI, Manager Nasution mengemukakan, kunjungan lapangannya itu untuk menilai proses penyusunan ataupun penerapan Permen KP dimaksud sudah sesuai atau sebaliknya.

“Ini sebagai bagian dari Komnas HAM mengumpulkan fakta. Nelayan memang banyak mengeluhkan, mengalami kesulitan,” ungkapnya.

Sejumlah catatan awal Komnas HAM, antara lain alat tangkap nelayan lobster ramah lingkungan karena dibuat dari bahan bekas daur ulang. Penerapannya pun tidak mengganggu terumbu karang atau ekosistem laut lainnya.

Mengenai dalih pemerintah akan adanya kepunahan spesies lobster, menurutnya tidak beralasan. “Dan tidak masuk akal. Kalaupun tidak diambil pun dia akan mati, atau dimakan ikan lebih besar,” terangnya.

Manager mengemukakan, Permen KP itu berpotensi menganggu hak jaminan hidup nelayan, berikut juga hak pekerjaan, dan hak kesejahteraan.

“Ini tentu bisa mengancam perekonomian rakyat kecil. Kemiskinan di kalangan nelayan akan sulit dientaskan,” tandasnya. (why/*)

Rombongan FNI memberi penjelasan di Kantor Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

LBHNI, Sutia Budi dan Ketua FNI, Rusdianto Samawa berbincang dengan nelayan Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Ketua FNI, Rusdianto Samawa bersama Kepala Dusun Selong Belanak, Sarjan, dan istri dari korban penerapan Permen KP 1/2015.

Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mewawancarai nelayan Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Alat tangkap benih lobster yang dinamai pocong oleh nelayan, teronggok tak terpakai setelah muncul aturan pelarangan penangkapan benih lobster.

FNI dan Komnas HAM berbincang dengan nelayan Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Nelayan bersama alat tangkap benih lobster.

Teluk Selong Belanak tempat penangkapan benih lobster.

Nelayan bersama alat tangkap benih lobster.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Menag Resmi Lantik Rektor UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin melantik 8 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta 2 Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/7) siang.

Menag Lukman Hakim Saifuddin pada kesempatan tersebut meminta agar Rektor UIN, IAIN dan Ketua STAIN mengarahkan seluruh civitas akademika agar istiqomah dalam pelaksanaan misi yang dibawa Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam Negeri sejak lahirnya.

Selain itu, Lukman Hakim berpesan bahwa pemerintah menitipkan kepercayaan dan sekaligus harapan yang besar kepada para rektor dan ketua untuk memimpin, mengelola, serta memajukan Perguruan Tinggi Agama Islam agar tumbuh menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan di Tanah Air. Adapun mereka yang dilantik adalah Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag sebagai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., sebagai Rektor UIN Raden In-

tan Bandar Lampung, Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, MA., sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., sebagai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,Dr. H. Mutawali,M.Ag sebagai Rektor UIN Mataram, Dr. H. Eka Putra Wirman, MA., sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Dr. H. Hadri Hasan, MA., sebagai Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag, M.H., sebagai Rektor IAIN Bengkulu, Dr. Mundakir, M.Ag., sebagai sebagai Ketua

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Suasana pelantikan 8 Rektor UIN dan IAIN serta 2 Ketua STAIN oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (28/7).

STAIN Kudus, dan Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M.Hum., sebagai Ketua STAIN Watampone.

Bertindak sebagai saksi Sekretaris Kementerian Agama Nur Syam dan Dirjen Pen-

Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Gelar Seminar Akademik Pendidikan Karakter K3S Inisiasi Pelatihan Guru

10 SD di Labuapi Belum Terapkan Program K13 SEBAGIAN besar Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Labuapi telah menerapkan program Kurikulum 13 (K13), dari 28 sekolah yang ada 18 SD sudah menerapkan hanya 8 SD belum menerapkan. Untuk mempercepat penerapan program K13 ini di 10 SD, pihak Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Kecamatan Labuapi menginisiasi mengadakan pelatihan bagi sekolah yang akan menerapkan K13.

Hal ini dijelaskan Wakil Ketua (Suara NTB/her) K3S Labuapi Hj. Baiq Srijali, Hj. Baiq Srijali S.Pd., pada Suara NTB, Sabtu (29/7). Dijelaskan K13 sudah dua tahun ini berjalan, sehingga untuk murid kelas I dan IV telah menerapkan tahun lalu. Sedangkan yang baru menerapkan, seperti SDN 1 Kuranji, SDN 3 Karang Bongkot dan SDN 1 Perampuan mulai menerapkan tahun ini.

Menurutnya penerapan K13 tahun lalu berjalan dengan baik, namun tahun ini belum ada pelatihan khusus untuk para guru.

Sebab yang baru ini masih bingung, sehingga diminta dilakukan bimbingan teknis (bimtek).

Bimtek ini, lanjut Kepala SDN 2 Perampuan ini belum dilakukan dinas, namun pelaksanaannya masih diinisiasi oleh K3S. Setelah pembekalan dari K3S barulah dilakukan pelatihan oleh Dinas Dikbud. Sebab ada rencana dari Dikbud bakal melakukan pelatihan bulan September. Terkait apa saja diberikan bimbingan, yakni bagaimana membuat program, penilaian, membuat RPP. Dijelaskan beberapa materi dalam pelatihan pembekalan ini seperti perangkat pembelajaran seperti RPP, proses pembelajaran dan penilaian. Pemateri dihadirkan dari instruktur terlatih dari kalangan guru SD, yakni satu pengawas dan dua guru. Terdapat empat orang instruktur di Labuapi, mereka ini dilatih dan diberi pelatihan dari pihak dinas.

Khusus 10 sekolah yang belum menerapkan K13 pihaknya menargetkan tahun depan sudah terlaksana. Sebab rencana pemerintah harus semua, sejauh ini tidak ada kendala. Sebab dari sisi buku K13 pihak sekolah diberikan kewenangan untuk pengadaan buku dari BOS bahkan buku yang ada sudah lebih.

“Sudah lengkap sarana, terutama buku,” jelasnya. Pihak sekolah dari sebelumnya memesan dulu buku tersebut supaya ketika penerapan tidak ada kendala.

Apakah K13 ini relevan dengan lima hari sekolah, menurutnya harus sesuai, sebab lima hari sekolah ini yang diharapkan pembentukan karakter anak didik. Sedangkan proses pembelajaran seperti biasa, namun ada lebihnya ,karena ada pendidikan karakter. (her)

Mataram (Suara NTB) Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Seminar Akademik bertemakan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Agama Hindu, Sabtu (29/ 7) di STAHN Gde Pudja Mataram. Hadir sebagai pembicara, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil, P.hD. Ketua Panitia Seminar yang juga Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M. Si., mengatakan tujuan diadakan seminar ini untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan kepada dosen dan mahasiswa magister atau pascarjana pendidikan agama Hindu.

“Beliau (pembicara) juga seorang profesor, ada semacam disiplin profesor, sehingga akan memberikan semacam pemahaman untuk pendidikan karakter, khususnya agama Hindu,” katanya.

Peserta seminar akademik ini

(Suara NTB/ron)

SEMINAR - Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil, P.hD., (kanan) saat menyampaikan materi Seminar Akademik bertemakan Pendidikan Karakter dalam Persepktif Agama Hindu, di STAHN Gde Pudja Mataram, Sabtu (29/7) diikuti dari kalangan STAHN Gde Pudja, PHDI, dan stakeholders lainnya. Diharapkan ada komparasi terkait penyelenggaraan pendidikan karakter. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin setiap tahun. “Setiap tahun mengadakan kegiatan yang bernuansa akademis, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kompetensi dalam bidang pembelajaran,” jelasnya.

Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M. Ag., mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, berharap dari kegiatan ini akan dapat meningkatkan pendidikan, terutama yang membahas tentang karakter. “Apalagi ini sekolah yang bernuansa agama, tentunya pendidikan karakter atau kualitas manusia perlu ditingkatkan terutama dengan kondisi zaman kekinian,” katanya.

Pembicara seminar akademik ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil, P.hD., mengatakan Pendidikan agama Hindu menggunakan metode asrama atau pasraman atau boarding school. Murid tinggal bersama dengan guru di asrama.

Dahulugurutidakdibayar,guru bekerja dengan profesional meski tidak dibayar. Murid harus tinggal dengan gurunya, tinggal di asrama untuk melayani gurunya.

Kalaugurunyapuas,gurunyaakan memberikan mata pelajaran.

“Dengan menjadi guru, ia akan mencapai pembebasan,” katanya.

Ia menjelaskan orang membangun peradaban, peradaban ini yang mengikat. Dalam peradaban itu ada praktik agama. Misalnya peradaban Hindu Indonesia sudah berkembang, pasca kemerdekaan, tandanya ada dua, yaitu adanya umat Hindu di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Kedua, adanya puradiseluruhIndonesia.“Didalam pura itu sebagai pusat peradaban, Peradaban sudah berkembang, kalau peradaban ini hilang, umat Hindu juga hilang,” katanya.

Dalam pasraman, salah satu tujuannya anak dididik di sana agar mengerti substansi agama.

Anak akan berani membela substansi agama Hindu. Dalam pendidikan Hindu, karena boarding school, maka bisa melahirkan karakter. Karena pendidikan yang lama berlangsung di asrama.

Menurutnya, karakter tidak bisa diajarkan, tapi dipraktikkan secara langsung. Pendidikan pasraman atau pendidikan agama Hindu, dalam asrama mereka dibentuk. Dalam pasraman, sangat kuat pendidikan karakter.

Gurutidakdilihatbagaimanamengajarkan, tapi memberi contoh.

Ketut Widnya menyampaikan,m karakter harus terus menerus dibina, kemudian terimplementasikan menjadi budaya.

Karakter itu bisa berubah setiap saat. Pengawasan selalu dilakukan. Dalam revolusi mental, nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam hidup sehari-hari.

Jika dilihat dari revolusi mental, ada tiga karakter utama bangsa Indonesia, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. “Pendidikan agama Hindu yang dipraktikkan melalui pasraman bisa membentuk karakter manusia Hindu,” pungkasnya. (ron/*)

didikan Islam Kamaruddin Amiin, serta dihadiri pejabat Eselon I dan II Kementerian

Agama dan sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. (dys/*)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Wisuda Ke-XV Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar wisuda ke-XV program Sarjana (S1) jurusan Dharma Acarya, Dharma Duta, dan Brahma Widya. Serta wisuda ke-III program Pascasarjana (S2) Ilmu Komunikasi Hindu di Aula STAHN Gde Pudja Mataram, Sabtu (29/7).

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM., dalam sambutannya, mengatakan, STAHN Gde Pudja setiap tahunnya mampu menyelenggarakan wisuda bagi lulusannya. Wisuda kali ini diikuti oleh 55 wisudawan dan wisudawati. Terdiri dari 47 orang Program Sarjana dan delapan orang dari program magister.

Dari 55 wisudawan itu, 29 wisudawan program sarjana dan empat wisudawan program magister memperoleh predikat pujian atau cum laude. Dengan IPK tertinggi diraih Ni Wayan Mariaseh dari prodi Pendidikan Agama Hindu dengan IPK 4,00.

Ia berharap para wisudawan sebagai alumni STAHN Gde Pudja dapat secara konsisten, konsekuen, dan sistematis menularkan nilainilai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika dan memantapkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

“Berbagai tantangan yang hadir membuat STAHN Gde Pudja terus berikhtiar mencari format terbaik. Agar mampu menjadi perguruan tingi yang berintegritas dalam mencetak lulusan berkualitas dalam keilmuan dan keterampilan,” katanya.

STAHN sebagai perguruan tinggi yang mencerminkan citra umat Hindu dan sekaligus motor penggerak pengembangan agama Hindu di NTB, dalam rancangan jangka panjang pada tahun 2035, STAHN secara konsisten melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan kebijakan umum, diharapkan STAHN Gde Pudja mampu menghasilkan lulusan yang unggul berdasya saing dan bermartabat, berwawasan luas,

mandiri, dan inovatif, berpola pikir, dan memiliki integritas moral . Berdasarkan kebijakan umum yang kedua, STAHN Gde Pudja mampu menghasilkan pengabdian masyarakat dan layanan masyakat yang berpedoman pada keberpihakan kepada masyaakat “Tolok ukur keberhasilan STAHN tentu saja melalui prestasi dosen, mahasiswa, alumni yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa,” ujarnya.

Ni Putu Listiawati berpesan kepada wisudawan, ada yang lebih penting yaitu tanggung jawab dan kewajiban sebagai sarjana atau magister adalah mengamalkan ilmu yang diperoleh. Dan selalu mengikuti perkembangan ilmu sepanjang masa.

“Ilmu sebagai alat sangat bergantung dari apa dan bagaimana ilmu itu digunakan. Nilai universal dari pemanfaatan ilmu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat secara keseluruhan.

Sekarang sudah saatnya saudara mengamalkan ilmu di masyarkat dengan karya nyata. Saya mengharapkan mengamalkan ilmu dalam profesi saudara, secara bertanggung jawab dan berkualitas,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Prof.

Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil, P.hD., dalam sambutannya menyampaikan, wisuda adalah salah satu bukti bahwa STAHN Gde Pudja Mataram bisa menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

“Ini satu bukti bahwa koordinasi antara lembaga antara program studi berjalan dengan baik, bukti bahwa kita masih mengikuti aturan perguruan tinggi yang berlaku sehngga hari ini,” katanya.

Meskipun wisuda sudah dianggap rutinitas, tapi rutinitas ini memerlukan koordinasi yang luar biasa. Pihaknya berterimakasih karena kemajuan yang dicapai STAHN juga merupakan kemajuan yang dicapai Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

WISUDA - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM., memindahkan tali toga wisudawan saat acara Wisuda ke-XV program Sarjana (S-1) dan wisuda ke-III program Pascasarjana (S2) STAHN Gde Pudja Mataram, Sabtu (29/7).

SUARA NTB

SUARA NTB Senin, 31 Juli 2017

Halaman 11

Sumbawa Bisa Jadi Ikon Integrasi Jagung-Sapi Dari Hal. 1 Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Usaha Masyarakat Pertanian Indonesia (Permapi), Herman Rachman.

Hanya saja, ia mengutarakan saat ini ada sejumlah kendala yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Misalnya saja, terkait problem data. Ia mensinyalir, saat ini sejumlah instansi mulai dari Kementerian Pertanian, BPS, dan Bank Indonesia menyampaikan data yang berbeda terkait potensi pengembangan lahan jagung.

Herman khawatir hal ini bisa membuat pengusaha terjebak dalam asumsi kapasitas produksi yang besar, tapi kenyataannya mereka kekurangan pasokan. Dari pelaku dunia usaha, diharapkan penyajian data yang valid. ‘’Artinya mau ke mana ini dunia usaha, tidak boleh parsial antara dunia usaha dan pemerintah,’’ katanya.

Terkait dengan Sumbawa, Herman mengatakan, ketika panen raya jagung di Kecamatan Moyo, hasil produktivitas per hektar sudah 8,4 ton, dengan tanpa perlakuan khusus.

Jika dilakukan perlakuan khusus bisa mencapai 11 ton.

Menurutnya, ini dapat menjadi agenda pemerintah daerah agar momen ini dijadikan satu langkah peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga capaiannya adalah kesejahteraan.

Ia mengutip pertemuan dengan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah.

Menurutnya wakil bupati mengatakan saat ini yang sudah produksi 71 ribu hektar dengan hasil produksi 426.000 ton dan akan ditingkatkan menjadi menambah 41 ribu hektar, tambahan 113.000 ton. ‘’Menarik di sini, sebetulnya tidak ada lagi istilahnya kita mengirim TKI. Kalau kita melakukan dengan satu sistem manajemen tani, artinya dalam skala ekonomi ini kan tidak boleh lagi petani dibiarkan sendiri, sehingga rentan menjadi permainan,’’ jelasnya.

Dengan kejadian terakhir kenaikan harga jagung, menurutnya ada kesempatan petani bisa menghasilkan sesuatu agar masa depannya lebih baik.

Ketika pertemuan dengan Menteri Perindustrian, Herman meminta ke menteri untuk menjadikan Sumbawa dan Gorontalo sebagai sentra industri berbasis jagung dan sapi. Sehingga ketika nanti jagung untuk pa-

kan ternak berkurang sudah siap yang lainnya, seperti minyak jagung dan tepung jagung. ‘’Ini yang harus dipikirkan langkah ke depan. Jangan sampai kita menggebu-gebu sudah produksi tinggi, serapannya kurang. Ini terjadi hukum ekonomi supply and demand,” katanya.

Herman menjelaskan, adanya data yang menyebutkan bahwa Sumbawa bisa dikembangkan 113 ribu hektar. Jika menggunakan sistem manajemen tani, di mana 50 hekter per manajer yang merupakan sarjana pertanian. Bisa menyerap 840 sarjana pertanian per satu kabupaten. Tenaga kerja 40 persen, satu tenaga kerja atau satu petani untuk menguasai 2,5 hektar ‘’Dibutuhkan 16.800 tenaga, kalau ini mau kita lakukan.

Kalau itu diterapkan dengan komposisi upah 4,7 per hektar, dibutuhkan 40 persen tenaga kerja, dari luas maka kita butuh kan sekitar 16.800 tenaga.

Apa yang terjadi? Harga terkendali, kebutuhan saprodinya terkendali, ini bisa kita lakukan, terkait tadi dengan kelembagaan,’’ urainya.

Ia berharap semua kepala desa bisa menjadi koordinator untuk menerapkan sistem ini.

pihaknya sudah menyiapkan Teknologi Informasi untuk merangsang orang untuk investasi. Investor akan mudah melihat peta investasi dari nasional sampai ke desa dan unit manajemen. ‘’Kemarin saya titip juga ke Bappenas, tolong data pertanian ini yang jelas. Supaya kita mau berbuat apa. Kalau ada masuk ke bisnisnya, kita tahu apa yang mau kita ubah, apa yang akan kita hasilkan. Jangan sampai kita bangun satu industri, akhirnya jadi seperti besi tua. Materialnya besar, dibangun industri besar, materialnya tidak ada, ini yang terjadi,’’ katanya.

Ia mengaku sudah mengajak mitra. Jika ada lahan 42 hektar belum optimal. Dengan membutuhkan Rp 10 juta per hektar, maka harus disiapkan Rp 42 miliar. Tentu dengan harapan, bersama pemerintah daerah menata kembali dan itu bisa dimulai dari penyajian data.

Perlu Evaluasi Ketua Permapi NTB, Abu Bakar UQ mendorong pemerintah dan kalangan akademisi untuk melakukan kajian serta menelaah kebijakan produksi jagung di NTB. Ia meminta agar

tidak hanya fokus pada permasalahan harga, tetapi bagaimana meningkatkan produksi jagung di NTB. Sebab, target di tahun 2016 produksi jagung mencapai 1 juta ton.

Ia melihat bahwa pada tahun 2007 di Pulau Sumbawa sangat sulit ditemukan petani menanam jagung. Kalaupun ada itu hanya di daerah Labangka dan kawasan transmigrasi. Berbeda halnya saat ini mulai ujung Bima, Dompu, Sumbawa hingga Kabupaten Lombok Barat semua menanam jagung.

Justru, Abu Bakar kaget produksi Jagung di Sumbawa kalah dengan produksi di Dompu dan Bima. Padahal, Kabupaten Sumbawa yang pertama menginisiasi menanam jagung dibandingkan Dompu dan Bima. “Nah, ini jadi pertanyaan kok bisa begini,” katanya heran.

Pada era kejayaan produksi jagung di tahun 2015, produksi sampai 1,4 ton di NTB. Pihaknya perlu mengapresiasi program dari Pemerintah NTB. Dari segi harga lanjutnya, di tahun 2015 harga jagung 5.500/ kg diterima oleh peternak. Ia pernah mengambil jagung ke NTT pada saat itu harganya Rp 3.800/kg. Dan masuk ke penggiling menjadi 5.500 kg. Pada

tahun 2016 posisi Maret dan April dikejutkan dengan harga kisaran 3.150 – 3.700/kg. Kemudian sambungnya, naik lagi menjadi Rp 4.500/kg.

“Saya pulang dari Jawa Timur di Pare harganya posisi Rp 3.800 – 3.900/kg. Sampai di pabrik Sumbawa jadi Rp 3.825 dan Bima harganya Rp 4.100 – 4.200/kg,” bebernya.

Dua pekan lalu kata dia, pihaknya bertemu dengan Asosiasi Peternak Ayam Petelur. Mereka ternyata menjerit dengan harga pakan yang dibeli. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan telaah terhadap kondisi riil saat ini.

Artinya, tidak hanya berbicara pada harga melainkan produksi jagung. Produksi jagung satu hektar sampai empat ton dengan biaya cukup besar. Idealnya, satu hektar bisa menghasilkan 12 – 13 ton dengan asumsi harga jagung Rp 3.800 – 3.900/kg.

“Kita harus sejalan dengan akademisi untuk sama mengkaji sehingga kita tidak perlu bicara soal harga naik, tapi produksi kita tingkatkan,’’ katanya.

Di sisi lain, Abu Bakar juga mengulas persoalan sapi. Pengalamannya bertemu dengan salah satu profesor dari Universitas Brawijaya seharusnya

menjadi referensi untuk pengembangan bibit sapi di Sumbawa. Ia memiliki analogi bahwa ayam diusia 40 hari bisa dipanen. Ia menilai, model ini bisa juga dikembangkan ke sapi.

Ia menegaskan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) justru hanya mimpi pemerintah. Kenyataan di lapangan ternyata peternak yang ingin membeli sapi 100 ekor malah tidak ada.

Calo ternak hanya memutar sapi itu dari satu pasar hewan ke pasar hewan lainnya.

“Nanti yang di Masbagik itu lagi yang dijual ke Selagalas. Jadi itu – itu saja yang muter. Terus mana program BSS,” kritiknya.

Pihaknya pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdesaan dan Daerah Tertinggal senilai Rp 3,4 miliar. NTB khususnya Lombok Timur termasuk dari lima kabupaten di Indonesia yang mendapatkan bantuan. Tetapi masyarakat menolak padahal satu kelompok mendapatkan 10 ekor sapi.

Alasannya, masyarakat tidak ada kandang dan tidak bisa mencari nafkah lainnya.

Akhirnya, kelompok mengembalikan bantuan sapi tersebut karena harga sapi tidak sebanding dengan biaya dan energi dikeluarkan. (ron/cem)

Integrasi Jagung-Sapi Harus Berorientasi Bisnis dan Industri Kalau tidak berorientasi bisnis maka upaya di dalam rangka peningkatan pendapatan atau kesejahteraan akan lebih lama kita capai,’’ paparnya seraya menambahkan harus ada skala pemeliharaan sapi bagi masyarakat Sumbawa.

Ia mengingatkan, skala pemeliharaan sapi harus jadi orientasi. Masyarakat atau peternak juga sudah harus berpikir ke arah bisnis sehingga tidak cukup dengan memelihara hanya dua atau tiga ekor sapi.

Terkait dengan produksi jagung, mantan Sekretaris Bakorluh NTB ini memaparkan potensi limbah jagung di Sumbawa cukup besar namun selama ini hanya dibakar. Padahal jika berorientasi pada industri, maka limbah tersebut bisa diolah menjadi pakan sapi. Sehingga pada masa tertentu, peternak tidak kesulitan mendapatkan pakan. ‘’Ternak ini kan arahnya penyediaan pakan. Kita sebet-

ulnya tidak kekurangan pakan pada saat panen tapi saat kemarau atau musim paceklik di sanalah kekurangan. Maka yang harus kita lakukan adalah konservasi terhadap pakan, pengolahan dan penyimpanan,” jelasnya. Harus ada inovasi dalam mengolah limbah jagung ini sehingga sejalan dengan orientasi bisnis terhadap usaha ternak sapi.

Limbah jagung kering sebagaimana telah ia lakukan disebutkan Mashur dapat diproduksi menjadi pelet yang dapat disimpan dalam kurun satu tahun. Industri pakan ini juga bisa dilakukan oleh BUMDes. Dengan tersedianya pakan ini, maka waktu para peternak menjadi lebih produktif. ‘’Jadi nanti dia beli pakan.

Jadi bukan lagi harus habis waktu untuk ngawis (menyabit rumput),” ujarnya. Selain limbah jagung dapat dimanfaatkan, pakan juga akan tersedia terus menerus sehingga peternak tidak kesulitan memberi

makan sapi-sapinya. Dalam hal ini, masyarakat juga harus dilibatkan. Ia pun mengingatkan jangan sampai orientasi petani maupun peternak hanya bantuan, karena itulah harus diajarkan bagaimana supaya mereka memiliki orientasi bisnis.

Menurutnya Pemkab Sumbawa harus mencontoh program Gora (Gogo Rancah) yang dikembangkan Pemprov NTB beberapa tahun silam. Hal paling esensial kenapa program Gora berhasil karena terintegrasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kecamatan, hingga ke desa-desa. Semua pihak harus berada di satu garis yang sama (in line).

“Ketika itu bingkainya gerakan masyarakat, pimpinan daerah harus berada di depan.

Gora itu berhasil karena bupati itu sebagai koordinator untuk bongkar tanah, bukan Kepala Dinas Pertanian sebagai koordinatornya. Pimpinan daerah,

pak camat harus berada di depan, kepala desa harus berada di depan. Banyak kepala desa tak tahu semua program yang masuk ke desanya. Kalau bisa ini nanti kepala desa, kepala dusun, camat berada di depan kemudian dikawal teman-teman penyuluh dan petugas lain di lapangan Insya Allah berhasil,’’ sarannya.

SALON

SALON

SALON

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

SALON TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

Dari Hal. 1

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm.

Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/ rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Program Penanaman Lamtoro Dalam rangka mendukung program integrasi jagung-sapi, akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Prof. Yusuf A. Sutaryono menyarankan kepada Pemkab Sumbawa agar memprogramkan penanaman lamtoro. Pohon lamtoro dapat menjadi sumber protein bagi sapi. Karena jika pakan sapi hanya limbah jagung, itu tidak akan cukup. ‘’Kami menganjurkan program penanaman lamtoro sebagai sumber protein. Itu tanaman murah. Lahan di Sum-

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

bawa luas. kalau sebagian ditanami lamtoro akan memfasilitasi limbah pertanian, limbah jagung yang banyak itu,’’ jelasnya. Untuk penanaman lamtoro ini, Pemkab Sumbawa bisa memanfaatkan 20-30 persen lahan kering.

Ia mengatakan, sapi dengan bobot 300 Kg asupan makanannya 7 Kg per hari. Jika 7 Kg itu hanya dari batang jagung kering, maka semua tidak bisa dimakan sehingga harus ada jenis makanan lain untuk asupan proteinnya salah satunya dari tanaman leguminosae, seperti lamtoro.

“Dari 7 Kg mestinya 3 Kg berasal dari leguminosae pohon. Itu konsepnya. Kalau enggak ya tadi pakai pelet karena kandungan

proteinnya bagus tidak perlu makan sampai 3 Kg. Ini yang harus dilakukan apabila konsep integrasi jagung sapi terlaksana dengan bagus. Itu secara teknis peternakan,’’ jelasnya.

Yusuf berhitung dengan memanfaatkan 10 persen limbah pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Sumbawa, maka jumlah sapi yang bisa dipelihara mencapai 600 ribu ekor. Namun ia juga mempertanyakan ke mana dan di mana limbah pertanian yang disebut jumlahnya cukup banyak itu.

Terkait keinginan Pemkab Sumbawa mengandangkan sapi, dengan tidak lagi melepasnya di lahan-lahan terbuka, menurut Yusuf mewujudkan itu harus melalui jalan

yang cukup panjang. Karena telah menjadi kebiasaan atau budaya yang melekat di tengah masyarakat. Menurutnya pemerintah tak perlu memaksakan warganya yang menjadi peternak untuk mengandangkan sapinya karena lahan yang tersedia masih cukup luas.

“Barangkali kita melakukan intervensi melakukan konsep perbaikan manajemen dalam sistem yang mereka lakukan sekarang. Jadi biar mereka melakukan ekstensif tapi intervensi dalam sistem itu. Itu saja yang masih mungkin. Kalau kita pakai kandang, pilot project boleh, kalau sapi di Sumbawa dikandangkan semua butuh jalan panjang,” tandasnya. (ynt)

Siap Mundur Jika Gagal Persembahkan Emas Mataram (Suara NTB) Pimpinan pengurus organisasi cabang olahraga menembak memasang target yang sangat tinggi di PON XX 2020.

Meski cabor menembak belum pernah meraih medali emas di pesta puncak olahraga nasional, namun kepengurusan menembak yang baru dilantik mengatakan siap mempersembahkan medali emas di PON/2020.

“Kami dari cabor menembak siap memasang target satu medali emas di PON XX/ 2020. Kalau atlet kami gagal saya siap mundur dari jabatan ketua Perbakin NTB,” ucap Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta di acara Pelantikan Pengurus Perbakin NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Plaza Mataram, Jumat (28/7).

Hadir pada acara Pelantikan, Sekjen PB Perbakin, Agung Prabowo, Kabid Organ-

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

isasi PB Perbakin, Franz Pecsh. Kemudian hadir juga Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Danrem 162 Wira Bhakti (WB), Kol. Inf. Farid Makruf dan sejumlah undangan dari beberapa pengurus cabor dan pejabat SKPD NTB. Dalam sambutannya, I Gusti Lanang Bratasuta yang biasa disapa Bratasuta mengatakan pihaknya sebagai pengurus cabor menembak tidak main-main dengan target satu medali emas di PON XX/2020. Dia pun berjanji, bila target tersebut gagal, dirinya siap mundur dari jabatan ketua umum Perbakin NTB. Lanjut Bratasuta target satu emas bukan sekedar pernyataan sia-sia. Namun mereka punya tolak ukur yang jelas sebelum menetapkan terget. Menurut catatan mereka prestasi atlet menembak sudah banyak kemajuan. Terakhir mereka berhasil meraih medali perunggu di PON 20216, medali perunggu tersebut merupakan pertama kali diraih atlet menembak di PON sepanjang keikutsertaan mereka di PON. Lanjut Bratasuta, meski atletnya baru pertama kali sumbang medali perunggu di PON, namun di setiap kali ikut kejurnas singel event menembak selalu mempersembahkan medali emas. “Kalau bu-

LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

kan medali emas, kadang medali perak dan perunggu,” jelasnya.

Sementara itu Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dimintai tanggapannya terkait target satu emas mengaku optimis. Menurut Andik, bila dilihat dari kemampuan sejumlah atlet menembak, maka NTB cukup berpeluang menyubang medali emas, khususnya lewat tim beregu air pistol putra, air pistol putri dan air rifle putra dan putri.

Di kelas air rifle dan air pistol putra dan putri diakui Andik punya kans meraih medali emas PON karena nomor-nomor tersebut unggulan NTB. Pasalnya di dua nomor itu atlet NTB selalu menyubang medali di setiap kejurnas. “Kalau tidak berhasil menyumbang medali emas, ya medali perak dan perunggu yang atlet kami raih,” jelasnya. (fan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Senin, 31 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 31 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 31 Juli 2017

Halaman 14

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Kota Tua Ampenan Butuh Regulasi Khusus JIKA Jakarta memiliki Kota Tua dan Paris tepatnya Strasbourg memiliki daya tarik dengan keberadaan bangunan bersejarah. Grande Ile yang letaknya di pusat kota memiliki magnet tersendiri b a g i wisatawan mancaneg a r a .

Grande Ile merupakan kota kecil tetapi suasananya ramah bagi pejalan kaki. Berbicara kota t u a ,

Kota Mataram juga menyimpan sejarah di Ampenan. Dikenal sebagai Kota Tua Ampenan di tahun 2015 melalui intervensi Eco Distric.

Ampenan memiliki sejarah panjang. Sebagai kawasan pelabuhan dan pusat ekonomi, Ampenan berkontribusi terhadap pembangunan dan stabilitas perekonomian di NTB kala itu. Sebagai daerah pelabuhan banyak etnis budaya tinggal di sekitar itu. Cina, Arab, Melayu, dan pribumi beradaptasi jadi satu.

Namun pasca-aktivitas bongkar muat dipindah ke Pelabuhan Lembar. Praktis, kegiatan ekonomi berangsur lumpuh. Namun bangunan tua hingga tempat ibadah warga Tionghoa dan gereja berdiri kokoh. Meski terlihat rapuh, tapi sisa ornamen berdiri tegak.

Peninggalan rumah tua dengan gaya arsitektur berbeda satu sama lain. Seharusnya, jadi modal yang dikembangkan oleh Pemkot Mataram sebagai kawasan cagar

budaya. Intervensinya pun harus memperhatikan nilai sejarah, agama dan kebudayaan setempat.

Di samping itu, keaslian bangunan mulai bentuk dan desain, bahan, guna dan fungsi serta keaslian tradisi dan bentuk warisan tak benda lainnya harus diperhatikan.

Sebab, item - item tersebut bisa dijual dengan catatan mampu mempertahankan keaslian ornamen bangunan.

Namun demikian, Pemkot Mataram belum memiliki regulasi khusus untuk mengintervensi Kota Tua Ampenan. Bangunan sepanjang Jalan Pabean dan Jalan Energi adalah milik pribadi. Tahun 2015 lalu, intervensi skala kecil bisa dilakukan dengan mengecat bangunan serta memberikan hiasan di sepanjang jalan masuk eks Pelabuhan Ampenan.

Berbeda halnya dengan Kota Tua Grande Ile Strasbourg. Bangunan tua itu dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Meski dimiliki swasta tetapi ada regulasi khusus. Demikian pula bangunan dikelola oleh pemerintah.

Regulasi kuat mengharuskan pihak swasta mempertahankan nilai sejarah dari bangunan tersebut.

Pengelola pun ambil bagian untuk melakukan penataan serta mempercantik kawasan tersebut.

Grande Ile Strasbourg meskipun berada di tengah kota tetap jadi

tarik wisatawan.

Kepala Bagian Infrastruktur Setda Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/7) menjelaskan, intervensi Kota Tua Ampenan dilakukan melalui program Eco Distric oleh Pemerintah Prancis. Sayangnya, program tersebut tidak berjalan maksimal karena belum disupport penganggaran dari Pemerintah Pusat. ‘’Penganggaran belum disetujui Bappenas tapi programnya sudah jalan,’’ katanya.

Dipilihnya Ampenan karena sebagai simpul yang menghubungkan Lombok bagian Selatan dan Lombok bagian Utara. Sebagai simpul paling penting sehingga Kota Tua Ampenan perlu dipercantik.

Yang menjadi kendala kata Fikri, bangunan tua adalah milik pribadi. Pemerintah tidak berani melakukan intervensi kecuali intervensi melalui swasta dengan mengecat bangunan tanpa mengubah ornamen sedikit pun. ‘’Kalau bisa dijadikan kawasan konservasi bisa sebagai daya tarik,’’ tambahnya.

Fikri menceritakan pengalaman studi banding yang dilakukannya ke Paris. Kota tua di sana dimiliki oleh pemerintah dan swasta (pribadi).

Pola konservasi atau pemeliharaan bangunannya menggunakan teknologi canggih dan pemeliharaan

bangunan bersejarah itu memiliki regulasi.

Artinya, swasta dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan Kota Tua Grande Ile Strasbourg. Berbeda halnya di Indonesia tidak diperbolehkan mengintervensi milik swasta menggunakan APBD atau APBN. ‘’Regulasi kita berbeda dengan di sana,’’ ucapnya.

Persoalannya pada keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jika dikelola serius, kemungkinan Kota Tua Ampenan menjadi indah dan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara dan mendongkrak kunjungan wisatawan ke NTB. Penduduk di Paris dan Ampenan tidak jauh berbeda.

Artinya, multikultural budaya ada di sana. Tinggal bagaimana pemerintah memusatkan kegiatan atau event budaya di

Ampenan.

Karena dari sisi sarana prasarana telah terbangun.

Aneka kuliner telah tersedia sehingga bisa jadi promosi pariwisata.

Terkait konsep penataan lanjutnya, rencana tata bangunan dan lingkungan Kota Tua A m p e n a n dibuat oleh Kementerian PU. ‘’Pemkot memberikan data saja,’’ demikian ujarnya. (cem/*)

Kedepankan Pemberdayaan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Beberapa negara maju seperti kota tua di Grande Ile Strasbourg Paris.

Pemerintahannya mengedepankan kearifan lokal. Keberagaman etnis yang tinggal di kota tua dimanfaatkan dengan menyuguhkan kuliner beraneka macam. Makanan Cina, Arab, Turki hingga makanan khas kota setempat dijajakan di sepanjang jalan. Sehingga, wisatawan bebas memilih sesuai selera mereka.

Berbagai etnis di Kota Tua Grande Ile di Strasbourg tidak jauh berbeda di Kota Tua Ampenan. Berbagai etnis hingga kini menetap. Arab, Melayu, Cina, dan penduduk lokal berbaur. Sepanjang Jalan Niaga dan Pabean Ampenan.

Warga keturunan Cina dan Arab membuka toko kelontong. Dari sisi ornamen toko kelontong tidak ada perubahan. Hanya saja, bangunan bersejarah butuh perawatan.

Kota Tua Ampenan terletak di dua kelurahan. Kelurahan Ampenan Tengah dan Bintaro Kecamatan Ampenan. Kelurahan Ampenan Tengah dengan luas 59 hektar dihuni oleh 12.013 jiwa. Penduduk di sana mayoritas keturunan Arab, Melayu dan Cina. Sementara, Kelurahan Bintaro dengan luar wilayah 81,7 hektar dihuni oleh 10.907 jiwa. Berbeda dengan Ampenan Tengah. Penduduk di Bintaro hanya sebagian kecil keturunan Cina dan Arab.

Selebihya adalah warga keturunan Bugis dan Lombok.

Jika Pemkot Mataram serius menjadikan Kota Tua Ampenan sebagai cagar budaya dan tercatat sebagai peninggalan bersejarah Unesco. Banyak persoalan yang meski dirampungkan. Bukan saja persoalan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar Kota Tua Ampenan perlu dipikirkan.

Persoalan pendidikan di Ampenan Tengah dan Bintaro masih jadi soal.

Dari 12.013 jiwa penduduk di Ampenan Tengah. Tercatat, 2.567 jiwa belum sekolah, 2.594 hanya tamatan sekolah dasar, 1.918 jiwa tamatan sekolah menengah pertama, 4.071 tamatan sekolah menegah atas, 184 warga lulusan Diploma dan 84 warga lulusan perguruan tinggi.

Berbeda halnya dengan Kelurahan Bintaro. Dari 10.907 jiwa penduduk yang menetap 2.617 tidak sekolah, 4.185 lulusan sekolah dasar, 1.851 lulusan sekolah menegah, 2.101 warga lulusan menegah atas, 102 warga lulusan diploma tiga, dan 321 warga lulusan perguruan tinggi (S1).

Sementara itu, dari tingkat atau status pekerjaan masyarakat di Kota Tua Ampenan. Sebanyak 425 warga di Ampenan Tengah berstatus PNS, 1.574 warga pegawai swasta, 7 orang dokter, 1.605 orang wirausaha, 45 orang bekerja sebagai TNI/Polri, 50 orang nelayan, 337 orang buruh, dan 2.075 orang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kemudian di Kelurahan Bintaro, 117 orang berprofesi sebagai PNS, 371 orang sebagai pegawai swasta, 5 orang dokter, 1001 wirausaha, 19 orang se-

bagai TNI/Polri, 848 orang bekerja sebagai nelayan, 487 buruh, dan 2.084 tidak memiliki pekerjaan tetap.

Dari data ini, Pemkot Mataram seharusnya memiliki gambaran seperti apa strategi untuk melakukan intervensi terhadap Kota Tua Ampenan.

Sebagai daerah pesisir dan keberagaman etnis semestinya menjadi modal untuk menyelaraskan atau memadukan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi ini tertuang dalam poin sembilan program eco distrik oleh Pemerintah Prancis di Kota Mataram.

Sayangnya, Pemkot Mataram belum menemukan formula sehingga belum tahu mau dibawa ke mana Kota Tua Ampenan.

Camat Ampenan, Zarkasy menjelaskan, Kota Tua Ampenan ingin dijadikan branding oleh Pemkot Mataram. Beberapa program banyak menopang sehingga nantinya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisawatan.

Program dimaksud, program Pusaka di mana Ampenan menggunakan konsep keaslinan bangunan sebagai warisan budaya. Dari segi infrastruktur telah didukung melalui program Kotaku. Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat. ‘’Di sepanjangan Jalan Pabean ditempatkan untuk traditional food. Etnis Cina, Sasak dan Arab ada di sana. Itu sebagai program pendukung,” jelas Zarkasy belum lama ini.

Dari konsep penataan Kota Tua Ampenan masih sama - sama mencari bentuk. Bentuk itu akan mengerucut sehingga membutuhkan pemikiran program. Pemkot Mataram kata dia, cukup selektif memilih investor yang ingin mengelola Ampenan.

Sebab, ada kebijakan kepala daerah secara khusus untuk penanganan. ‘’Investor yang masuk tidak serta merta diterima,’’ ujarnya.

Zarkasy mengklaim, intervensi pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat cukup banyak di dua kelurahan tersebut. Khusus nelayan telah diberikan asuransi. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam konsep pemberdayaan.

Di samping itu ke depan, perlu dibuatkan secara kolektif lokasi pemindangan dan pengolahan hasil tangkapan nelayan.

Kabag Infrastruktur Setda Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menambahkan, konsep pemberdayaan masyarakat tercantum dalam poin ke sembilan program eco distric. Konsep ini akan jadi andalan dan meski dikelola serius oleh pemerintah.

Ia mengkomparasikan hasil studinya di Kota Tua Paris bahwa pemberdayaan ekonomi di Paris sangat baik. Keberagaman etnis yang tinggal di kota tua diberdayakan dengan menjual kuliner sesuai ciri khas etnis mereka. ‘’Harapan kita di Kota Tua Ampenan juga seperti itu,’’ katanya. (cem)

Kembalikan Kejayaan Ampenan Berpeluang Raih PAD PASCA-kegiatan bongkar muat dipindah ke Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Aktivitas ekonomi Mataram khususnya Ampenan lesu. Pengusaha satu persatu gulung tikar.

Setelah diintervensi oleh Perancis, asa itu kembali tumbuh. Apalagi berbagai penataan dilakukan oleh Pemkot Mataram di eks Pelabuhan Ampenan. Ada asa yang muncul di benak masyarakat akan kembalinya kejayaan Ampenan tempo dulu.

Kejayaan Ampenan tergambar dari sisa - sisa bangunan hingga kini kokoh. Dari arsitektur bangunan serta tempat ibadah sampai saat ini digunakan sebagai peninggalan sejarah. Bahwa, pusat ekonomi di Lombok berada di Ampenan. Berb-

agai etnis berbaur hingga saat ini.

Tak ada sekat masyarakat saat beraktivitas.

Cerita kejayaan ‘Ampenan Tempo Dulu’ dirindukan sebagai besar masyarakat sekitar. Yosep misalnya. Ia telah lama tinggal dan menyaksikan betul aktivitas ekonomi masyarakat di Ampenan.

Kapal besar sandar dan masyarakat sekitar bekerja siang malam. Ekonomi di NTB saat itu tercermin dari aktivitas di Pelabuhan Ampenan.

Dia melihat program pemerintah yang memberikan perhatian khusus ke kota tua dan eks Pelabuhan Ampenan merupakan program patut diapresiasi. Sehingga, ini bisa menjadi cikal bakal kembalinya ke-

jayaan Ampenan. ‘’Mungkin tidak dari segi ekonomi. Tapi dari sisi pariwisata bisa dijual,” katanya.

Kota Tua Ampenan memiliki sejarah panjang dalam perekonomian di NTB. Artinya, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Pelestarian dan menjaga warisan budaya bisa jadi modal. Ini bisa dijual ke wisatawan mancanegara, sehingga menjadi destinasi andalan Pemkot Mataram.

Secara kultur budaya lanjutnya, berbagai etnis tinggal. Cina, Melayu, Arab dan Sasak telah berbaur jadi satu. Keberagaman ini jadi modal besar pemerintah. Bisa saja, Kota Tua Ampenan menyuguhkan kuliner khas masing - masing etnis.

Sehingga, wisatawan bebas milih

ssesuai seleranya.

Syarif menambahkan yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana Ampenan bisa menjadi daya pikat dan memberi peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Jika roda perekonomian berputar di Ampenan. Maka berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. ‘’Banyak manfaat kalau pemerintah mau serius,’’ katanya.

Dengan penataan seperti saat ini, ia berharap jadi magnet tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara sehingga Ampenan jadi salah satu pilihan destinasi wisata di Lombok dan NTB secara umum. (cem)

SUARA NTB

Senin, 31 Juli 2017

Halaman 15

Sumbawa ”Kawinkan” Budidaya Jagung dan Ternak Sapi Dari Hal. 1 Diskusi tersebut dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan menghadirkan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah.

Hadir pula sejumlah pimpinan instansi terkait di Pemkab Sumbawa. Mereka antara lain, Kepala Distan Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Thalifuddin, M.Si, Kadis DPMPTSP Sumbawa, H. Sahril, M.Pd, Kabid PPE Bappeda Sumbawa, Pipin S. Bitongo.

Selain itu, hadir juga Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Rusman, Kabid PEP3 Bappeda NTB, Muhamad Riadi, Kabid TP Distanbun NTB, M. Syafriari, Ketua Umum Perhimpunan Usaha Masyarakat Pertanian Indonesia (Permapi), Herman Rachman, Ketua DPD Permapi NTB, Abubakar UQ, Ketua Pimpinan Wilayah Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) NTB, Dr. Mashur dan Akademisi Unram, Prof. Ir. Yusuf A. Sutaryono.

Mahmud Abdullah memaparkan, Program GEMA JIPI berawal dari tingginya gairah masyarakat untuk menanam jagung. ‘’Dalam pemikiran pemerintah, semangat masyarakat menanam jagung ini harus ditangkap oleh pemerintah, karena bagaimanapun semangat ini harus terarah,’’ paparnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa kemudian langsung bergerak melakukan berbagai kajian supaya bagaimana potensi jagung tersebut bisa memberikan efek ganda ke sektor lainnya, terutama pada sektor peternakan.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan limbah jagung untuk memenuhi kebutuhan makanan ternak sapi. ‘’Karena di Sumbawa itu setiap petani pasti peternak. Tidak ada peternak yang tidak jadi petani. Kami hanya berpikiran bagaimana sapi yang ada bisa diberikan makan dari limbah jagung yang ada, yang selama ini tidak dimanfaatkan, karena terbuang sia-sia,’’ ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi kemudian dalam melaksanakan program GEMA JIPI tersebut yakni bagaimana mengolah limbah jagung tersebut menjadi bahan pakan ternak sapi. Sementara limbah jagung tersebut sudah tidak lagi segar, sebab jagung baru dipanen setelah pohonnya dalam

keadaan kering. ‘’Ndak mungkin untuk memanen pada saat masih menghijau. Karena jagung Sumbawa ini sudah dikenal kualitasnya yang sangat bagus, nomor satu di Indonesia, karena dia kering pohon. Nah dengan limbah yang ada ini kita coba olah dan produksi supaya bisa dimakan oleh ternak. Ini perlu masukan, dan alhamdulilah, masyarakat bisa diajak bicara serta mereka menyambut baik program ini,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Abdullah juga menegaskan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sumbawa beberapa bulan lalu itu, bukan disebabkan oleh aksi penanaman jagung, seperti yang banyak disampaikan oleh orang. Akan tetapi bencana banjir bandang tersebut murni karena akibat cuaca ekstrem yang sedang terjadi dan menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi, yakni sampai 140 mili meter. ‘’Banyak yang menyalahkan petani jagung sebagai penyebab banjir. Padahal itu karena curah hujan yang tinggi dan erosi. Nah untuk mencegah erosi itu kami menanam lamtoro, sekaligus untuk menjadi bahan pakan ternak,’’ sebutnya.

Mahmud Abdullah pun menyampaikan harapannya kepada Pemprov NTB supaya bisa menjaga kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Sumbawa. Di tengah musim tanam jagung saat ini, pihaknya sangat khawatir petani jagung tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk.

Karena ia menerima laporan bahwa alokasi pupuk urea untuk Kabupaten Sumbawa itu sangat kurang. ‘’Nah ini yang harus kita bersama mengatasinya, supaya jangan sampai masyarakat sudah bersemangat, tapi pupuk tidak ada. Kalau dulu masyarakat kecewa karena harga yang rendah.

Sekarang ini kecewa karena kekurangan pupuk,’’ pungkasnya.

Mengubah Tradisi Beternak Dalam kesempatan di awal diskusi, Tarunawan menjelaskan alasan dibentuknya program ini. Dilihat dari namanya, program ini cukup antik GEMA JIPI. Tarunawan mengatakan, pemberian nama itu berdasarkan hasil diskusi dengan Bappeda Kabupaten Sumbawa.

Mengingat JIPI memiliki kesesuaian penyebutan dengan kata GP pada MotoGP, setengah berseloroh, ia mengatakan pemberian nama program ini

terinspirasi dari pebalap MotoGP, Valentino Rossi dalam mengendarai kendaraan saat balapan. ‘’Kita ingin lima tahun ke depan Sumbawa itu lebih maju dari kabupaten/kota di NTB,’’ terangnya.

Tarunawan menjelaskan, program GEMA JIPI ini juga sudah ada kajian dan pengalaman di lapangan. Dikatakan, sejak dulu Sumbawa sudah terkenal dengan pengembangan ternak dengan sistem padang penggembalaan (lar). Di Sumbawa, ketika musim panen jagung, ribuan ekor kerbau dibawa ke padang penggembalaan tepatnya di Empang.

Tahun 1980-an, kerbau yang dibawa ke padang gembalaan dalam kondisi kurus, namun ketika dibawa pulang sudah gemuk. Namun, kondisi sekarang sudah terbalik, tidak seperti dulu lagi. Di mana, Tarunawan mengatakan jika sekarang kerbau yang dibawa ke padang pengembalaan punya tulang rusuk 10, maka ketika dibawa pulang tulang rusuknya menjadi enam. Artinya, ketersediaan pakan sudah terbatas. “Karena sumber pakannya ndak ada.

Berebut sudah manusia dengan ternak,’’ katanya.

Sehingga, pengembangan peternakan sapi dan kerbau dengan sistem lar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Model pemeliharaan ternak sapi dan kerbau dengan sistem ekstensifikasi sudah tidak cocok lagi.

Namun, harus menggunakan pola intensifikasi.

Dengan pola integrasi ini pihaknya akan mencoba mengarahkan ternak dan juga sebagai petani untuk memelihara ternaknya dengan dikandangkan. ‘’Ndak usah banyak, cukup dua atau tiga ekor saja. Dengan pola ini maka petani dan peternak berpikir harus mencari makanan tambahan, harus mencari makanan sendiri.’’

Jika dikaitkan dengan perkembangan budidaya tanaman jagung di Kabupaten Sumbawa lima tahun terakhir, katanya, sangat luar biasa. Luas areal tanam jagung maupun produksi terus mengalami peningkatan. Tarunawan menyebut, tahun 2013 luas areal tanaman jagung di Sumbawa sebesar 31 ribu hektar. Tahun 2017 ini, luas areal tanaman jagung meningkat menjadi 94 ribu hektar.

Belum lagi, ketika selesai panen masyarakat akan menanam lagi. Sehingga, pihaknya memperkirakan luas

areal tanam jagung mencapai 101 ribu hektar. Jika rata-rata produksi dalam satu hektar sebanyak 7 ton maka produksi jagung di Sumbawa tahun ini diperkirakan 700 ribu ton lebih.

Sehingga, menurutnya, target produksi jagung sebesar 1 juta ton pada tahun 2018 mendatang bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Tarunawan menambahkan, potensi lahan kering dan lahan sawah di Kabupaten Sumbawa mencapai 251 ribu hektar. Jika potensi tersebut ditanami jagung setengahnya atau 125 ribu hektar saja dengan produksi rata-rata 8 ton per hektar maka akan mampu mencapai 1 juta ton. ‘’Andaikata ini berhasil maka ada substitusi, saling melengkapi sekaligus simbiosis mutualisme antara jagung dan sapi. Jagung akan memberikan tambahan pakan peternak kita.

Kemudian sapi akan memberikan makanan bagi tanaman jagung, kotorannya bisa dijadikan pupuk kompos,’’ katanya.

Menurutnya, dalam setahun sekitar 2,5 ton kotoran ternak yang tercecer. Seandainya, ternak sapi dan kerbau dikandangkan, kemudian kotorannya dimanfaatkan sebagai pupuk kompos maka petani tidak perlu membeli pupuk untuk menanam jagung. Integrasi antara agribisnis jagung dengan ternak sapi ini memang agak sulit jika dibiarkan secara alami.

Menurutnya, perlu ada upaya “paksa” dengan strategi tertentu supaya program ini dapat terlaksana di lapangan. Ia mengatakan, dengan keterbatasan pakan ternak jika tetap memelihara sapi dan kerbau menggunakan sistem lar sudah tidak cocok diterapkan sekarang. Sehingga, perlu ada gerakan masyarakat supaya bisa mengintegrasikan agribisnis jagung dengan ternak sapi.

Ia mengatakan, antusiasme masyarakat untuk mengembangkan ternak sapi di Sumbawa cukup tinggi. Kemudian, Sumbawa juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh yang sudah berpengalaman. Jika program GEMA JIPI ini digerakkan lewat satu komando maka ia yakin program ini akan berhasil. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sangat mendukung baik dari sisi sarana prasarana maupun lainnya.

Semua Bergerak Sementara itu, Kepala Dinas

Wadah Menebar Kebaikan Dari Hal. 1 Maka dari itu, tugas-tugas organisasi harus dilaksanakanu dengan baik yang merupakan bagian dari ibadah.

Tuan Guru Bajang (TGB)sapaan akrab Gubernur NTB ini— menegaskan, organiasi itu adalah wadah perjuangan, bukan wadah bernostalgia. Bernostalgia dan berjuang amatlah berbeda. Kalau bernostalgia, katanya, itu selalu melihat ke belakang. Selalu melihat masa lalu dengan segala pahit dan manisnya. Bahkan, terkadang orang yang bernostalgia lebih sering mengingat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyedihkan. Hal-hal yang bahkan menyebabkan hati, jiwa dan perasaan kehilangan semangat untuk berjuang. ‘’NW itu bukan wadah bernostalgia, melainkan NW adalah wadah perjuangan. Itu harus dipahami,’’ tegas TGB saat menutup Rakernas Pengurus Besar NW, sekaligus pengukuhan pimpinan dari beberapa badan otonom organisasi NW yang merupakan amanat mukhtamar, di Panggung Putih Aula YPH-PPD NW

Pancor, Sabtu (29/7).

Diuraikan dalam Bahasa Arab bahwa menyebut hal-hal masa lalu, membanggakan yang pernah terjadi di masa yang lalu dapat mematikan semangat untuk berjuang untuk masa sekarang dan akan datang. Untuk itu organiasi NW jangan menghabiskan waktu untuk menyebut masa lalu, semanis apapun masa lalu itu.

Menurutnya, masa lalu hanya berguna apabila dalam kadar yang secukupnya dan menjadi semangat dalam menghadapi masa yang sekarang dan masa yang akan datang. ‘’Guru-guru kita, khusus Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, tidaklah beliau bersuka cita, riang gembira di alam barzah dengan kita berulang-ulang menyebutnya nama beliau, menyebut kehebatan beliau. Tetapi, Almagfurullah Maulana Syeikh, pendiri NW akan bersyukur apabila murid-muridnya lebih banyak waktunya dihabiskan untuk berjuang melaksanakan tugas-tugas dan amanah organisasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang,’’ TGB mengingatkan.

Menyebut masa lalu, memang perlu tapi dengan kadarnya. Dicontohkannya, dalam Al Qur’an, Allah SWT selalu menyebut tentang sejarah dengan aktor-aktornya yang sangat luar biasa, para nabi dan rasul orang-orang yang baik. Akan tetapi Allah SWT tidak pernah menyebut tentang sejarah kecuali dalam konteks untuk mengambil pelajaran, maka dari inti-inti sejarahlah yang diungkap dalam Al Qur’an.

Ditambahkannya, berorganisasi artinya pijakan yang sama, bergerak dari pijakan yang sama. Melangkah di atas pijakan yang sama. Selain itu, berorganisasi itu menuju tujuan yang sama. Maka berorganisasi di dalam NW tidak berbicara siapa dan di mana? Apakah ketua umum, wakil ketua, sekretaris jenderal ataupun yang lainnya. Tetapi, beroganisasi tentang bagaimana memelihara nilai-nilai dan akhlak yang baik. ‘’Kita dari organisasi NW yang lahir dari mushalla Al Mujahidin, lahir dari madrasah NWDI, maka akhlaknya harus akhlaqiyah Islamiah pesantren,’’ harap TGB. Dengan demikian, di-

Penerbangan kedua 2 Agustus mendatang bahkan akan membawa sekitar 208 orang,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si, di Praya, Sabtu (29/7).

Faozal mengatakan, wisatawan asal Korea ini akan dibagi dalam tiga agen perjalanan wisata yaitu Naru Tour, Matahari Tour dan Anjani Tour.

Selama ini wisatawan asal Korea banyak berdatangan melalui Bali dan Jakarta. Sebab tidak ada penerbangan langsung menuju Lombok. Namun saat ini sudah ada penerbangan langsung yang diharapkan dapat memudahkan wisatawan saat berkunjung ke NTB. ‘’Tak kurang dari dari 12 hotel kita akan menjadi tempat menginap dan untuk penerbangan pertama ini mereka ratarata memilih resort,’’ ujarnya.

Menurut Faozal, keberhasilan NTB mendatangkan wisatawan Korea melalui Korean Air tidak lepas dari perjuangan seluruh pihak.Mulai dari Gubernur NTB Dr.TGH M.Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB H.Muh. Amin, SH.M.Si, Kementerian Pariwisata hingga Angkasa Pura.

‘’Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang baik untuk menggarap pasar Korea. Ini juga membuktikan bahwa Korea sudah jadi pasar kita,’’ ujar Faozal.

Sementara itu, Direktur Promosi Asia Pasifik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Vinsensius Jemadu mengatakan, tentang kehadiran Korean Air di Lombok mulai diinisiasi Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Saat itu Arief Yahya berkunjung ke Korea pada Mei 2016 dengan menemui manajemen Korean Air, Jin Air dan Busan Air. “Ada dua yang tertarik penerbangan ke Lombok yaitu Korean Air dan Jin Air. Tapi diputuskan Korean Air yang terbang ke Lombok,’’ katanya.

Vinsensius menyebutkan meski baru melayani penerbangan carter, tidak menutup kemungkinan rute penerbangan Korea-Lombok menjadi reguler ke depannya. Pasalnya, animo masyarakat Korea untuk berlibur ke Lombok dalam enam bulan terakhir sangat tinggi dan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

“Mereka lihat penerbangan ke Bali sudah penuh dan ingin lihat yang lain dan yang terdekat adalah Lombok,” ucap Vinsensius.

Lombok Urutan Ketiga Dengan adanya penerbangana Korean Air ini diharapkan dapat menambah jumlah kunjungan wisatawan asal Negeri Gingseng itu ke NTB. Saat ini, Lombok berada pada urutan ketiga setelah Bali dan Kepri sebagai tujuan utama wisatawan Korea Selatan.

“Sampai saat ini jumlah kunjungan wisatawan Korea ke Indonesia sebanyak 350 ribu orang. Target tahun ini sebanyak 550 ribu. Semoga banyak yang berkunjung ke Lombok,” harap Vinsensius.

Kemenpar akan terus melakukan promosi pariwisata NTB sehingga wisatawan asal Korea Selatan bisa semakin banyak yang berkunjung. Terlebih, letak Lombok sangat dekat dengan Bali yang menjadi tujuan utama wisatawan Korea.

“Kemenpar akan terus berupaya agar wisatawan Korea semakin banyak berkunjung ke Lombok. Ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB yang ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan,” ujarnya.

Korea Selatan menjadi salah satu negara sasaran utama di wilayah Asia Pasifik untuk mencapai target

pakan ternak. Artinya, tanaman lamtoro ini juga selain dapat menjadi pakan ternak, juga dapat menahan erosi. “Jagungternak terintegrasi dan bisa menahan erosi. Saya yakin ini akan berhasil kalau dikerahkan semua camat dan kepala desa.

Itu supaya ada posko di kecamatan dan desa. Ini yang harus dibantu,” sarannya.

Program Selaras Kepala Bidang PPE Bappeda Sumbawa, Pipin S. Bitongo menegaskan, progam GEMA JIPI ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program ini menjadi sangat tepat, karena selaras dengan program yang dilaksanakan Pemprov NTB maupun pemerintah pusat.

Di tingkat provinsi, pemerintah melaksanakan program Sapi Jagung dan Rumput Laut (Pijar) sebagai program unggulan. Demikian juga di tingkat pusat, Kementerian Pertanian menggalakkan program swasembada pangan.

Potret makro ekonomi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 dan dirilis pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Sumbawa paling tinggi disumbang oleh sektor pertanian, menyusul sektor peternakan. Karena itulah, GEMA JIPI menjadi program utama yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa pada 2016-2021.

Keunggulan program ini menurut Pipin, karena selaras dengan program provinsi dan program pusat. Sehingga diharapkan benar-benar menjadi solusi bagi persoalan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Pada tahun 2015 (rilis tahun 2016) tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa berada di posisi 16,73. Turun dari keadaan tahun 2012 yang mencapai angka 18,22 persen. ‘’Artinya, melalui kegiatan ini kita harapkan akselerasi penurunan angka kemiskinan bisa tercapai,’’ ujarnya.

Selanjutnya, di dalam hasil pertanian jagung berdasarkan perhitungan di Dinas Pertanian. Limbah yang dihasilkan oleh petani antara 2,5 ton sampai 4,5 ton per hektar. Limbah sebanyak ini belum ada solusi, biasanya hanya dibakar dan menjadi limbah yang terbuang sia-sia. Padahal dengan membakarnya, dapat berpengaruh langsung terhadap kerusakan lingkungan.

Analisa lainnya, di Kabupat-

en Sumbawa, lahan peternakan semakin berkurang dan menjadi pemasalahan yang dihadapi peternak. Apalagi peternakan di Kabupaten Sumbawa bersifat ekstensif (pengembalaan).

Dengan berkurangnya lahan ternak, otomatis sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pakan. Dengan gerakan GEMA JIPI ini, pola peternakan akan diubah menjadi intensif (dikandangkan). Pakannya melalui limbah-limbah yang tersedia. ‘’NTP (Nilai Tukar Petani) saat ini berada di 106,3 poin.

Dengan integrasi program pertanian dan peternakan ini. Kita harapkan NTP akan semakin naik, dengan ditopang oleh peternakan. Karena itu, kita harapkan petaninya sekaligus menjadi peternak,” demikian Pipin.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah berupaya untuk mendatangkan investor yang mau menanamkan modalnya di segala bidang.

Dalam konteks program GEMA JIPI, kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha berskala besar tentunya adalah hal yang mutlak. Karenanya, Pemkab Sumbawa pun menjanjikan kemudahan akses investasi bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di bidang ini.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sumbawa H.Sahril menegaskan, masyarakat atau investor yang ingin mengurus dan mengajukan perizinan di Kabupaten Sumbawa saat ini telah dipermudah. Bila tidak perlu verifikasi, maka perizinan dapat diurus hanya dalam waktu 60 menit. ‘’Kalau ada verifikasi dalam pengajuan perizinannya itu perlu waktu maksimal sampai lima hari. Intinya kami ingin mempermudah pelayanan dan pemberian izin kepada masyarakat maupun penanam modal,’’ kata Sahril.

Untuk mendukung program GEMA JIPI itu, pihaknya akan mempermudah proses perizinan. Sehingga masyarakat tidak kesulitan dan terbantu dengan hal itu. Pihaknya juga memiliki target yang representatif dalam mendukung program GEMA JIPI. ‘’Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan mendorong dan membantu yang menyangkut fasilitas perizinan. Bagaimanapun memerlukan izin tertentu, izin usaha atau izin lain yang mengangkut degan investasi,’’ ujarnya. (nas/bul/ndi/lin)

Pemprov Mendukung, BUMDes Bisa Jadi Pintu Masuk manapun seseorang itu ditempatkan oleh organisasi, maka jangan berkecil hati, tidak bersombong diri. Melainkan satu sama lain harus mencintai dan menghargai dengan sebaik-baiknya.

Termasuk apapun yang sudah disepakati dalam Rakernas, TGB berharap supaya mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta mencermati tantangan kedepan yang sangatlah tidak mudah yang apabila hanya bersenjatakan masa lalu, maka tidak mungkin akan terselesaikan. Tetapi tantangan yang mengharuskan untuk banyak belajar, membuka diri dan rendah hati, banyak memberi dan berbagi.

Itulah tantangan masa depan, tantangan umat Islam.

Termasuk tantangan NW yang merupakan organisasi Islam di NKRI bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk umat Islam di Indonesia. ‘’Marilah kita rendah hati, terus belajar. Tetap membuka diri karena disitulah letak kunci kekuatan kita untuk masa yang akan datang,’’ katanya. (yon)

Korean Air Angkut 194 Wisatawan Mendarat di LIA Dari Hal. 1

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Thalifuddin menyatakan potensi tanaman jagung yang demikian banyak harus diintegrasikan dengan pengembangan ternak sapi. Paling tidak, setiap petani memelihara satu sampai dua ekor sapi atau kerbau.

Selama masa budidaya tanaman jagung sampai panen, biasanya petani menyemprot rumput yang ada. Menurutnya, rumput tersebut tidak perlu disemprot, tetapi dibiarkan tumbuh dan menjadi pakan ternak. Di samping itu, daun jagung juga dapat diambil sebagai pakan ternak.

Mengenai program GEMA JIPI ini, menurut Thalifuddin semua harus bergerak, dari camat sampai kepala desa. Selain itu, perlu dibangun posko di kecamatan dan masing-masing desa. ‘’Kalau semua SDM ini selain penyuluh pertanian konsentrasi untuk menggolkan program ini. Insya Allah program ini akan berhasil,” katanya.

Menurutnya, jika bupati/wakil bupati memerintahkan seluruh camat sampai kepala desa bergerak mengawal program ini maka semua akan menjadi mungkin. Ia mengatakan, program ini memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa sudah terbiasa beternak dengan sistem lar.

Thalifuddin mengungkapkan, program ini didukung oleh Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian. Rencananya, program ini akan mulai diterapkan pada dua kecamatan terlebih dahulu, yakni Labangka dan Lunyuk. Dipilihnya dua kecamatan ini lantaran mereka sudah selangkah lebih maju dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa.

“Artinya, unit percontohan ini harus berhasil. Sehingga menjadi tempat belajar bagi yang lain,” ucapnya.

Ia yakin program ini akan berhasil apalagi didukung oleh penyuluh pertanian yang ada.

Para penyuluh inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini di lapangan.

Thalifuddin menambahkan, pada dua kecamatan yang menjadi percontohan program GEMA JIPI ini sebagian sudah punya alat penghancur limbah jagung.

Saat ini, areal tanam jagung sudah merambah ke bukit-bukit. Tanaman lamtoro yang ada di bukit tidak perlu ditebang tetapi dapat dipangkas sebagai

kunjungan wisata asing. Beberapa destinasi wisata unggulan di Indonesia yang gencar dipromosikan antara lain Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Derawan (Kalimantan Timur), Lombok (NTB), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Raja Ampat (Papua Barat), Batam, dan Bintan serta Bali.

“Sementara ini Bali masih jadi tujuan utama. Kedepannya kita berharap Lombok bisa menjadi tujuan utama mereka,” harapnya.

Ia berharap kunjungan dari Korea Selatan bisa memenuhi target kunjungan wisatawan ke NTB yang mencapai 3,5 juta wisatawan. Sebanyak 1,5 juta wisman, dan 2 juta wisnus. Selain itu, ia juga berharap destinasi wisata yang ada di Lombok bisa sesuai dengan karakteristik destinasi yang diinginkan oleh wisatawan Korea. Sehingga Lombok bisa menjadi tujuan utama wisatawan Korea di masa mendatang.

“Semoga dengan adanya penerbangan dari Korea ke Lombok bisa menambah kunjungan wisatawan ke Lombok.

Tentu saja dengan berbagai promosi yang telah dan akan dilakukan,” ujarnya. (lin/*)

Dari Hal. 1 Konsep pengembangan sektor peternakan ini harus di sosialisasikan secara massif kepada masyarakat. ‘’Sama seperti program KB, dulu sangat sulit. Orang disuruh KB sangat lelah kita. Tetapi setelah melihat KB bagus, masyarakat yang minta. Begitupun di peternakan konsepnya jelas. Kembangkan dari masyarakat dan desa, desa ini ada di saya,” katanya.

Ada 507.717 jiwa penduduk Kabupaten Sumbawa. Jika pemerintah daerah ingin menyejahterakannya, ia menyarankan untuk menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis desa. Konsep penanggulangan kemiskinan dimaksud sebetulnya ada juga di pemerintah provinsi. ‘’Sekarang sudah ada dana desa yang besarannya sampai Rp 1 miliar dan sumber-sumber lain untuk desa. Kembangkan BUMDes. Kalau sekarang fokusnya di pertanian, ke depan geser ke peternakan,’’ ujarnya.

Apa korelasinya dengan program GEMA JIPI? Rusman mengatakan, dengan mengembangkan BUMDes, seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pertanian maupun peternakan, dipusatkan di BUMDes. Misalnya untuk kebutuhan permodalan petani, kebutuhan pemupukan, atau untuk kebutuhan peternakan, BUMDes menjadi tumpuan masyarakat. ‘’Dengan dikelola oleh BUMDes Mart misalnya, uangnya datang dari masyarakat, dan kembali kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dengan pengembangan jagung dan ternak yang pengelolaannya dikoordinir langsung oleh BUMDes, maka diyakini akan lebih terkoordinir dan akan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu sendiri.

Tinggal mengoptimalkan peran BUMDes ini, harus ada payung hukum, misalnya Perbup.

Lumbung Jagung Nasional Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun), juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap program GEMA JIPI Kabupaten Sumbawa itu. Pemprov NTB berjanji akan memberikan dukungan yang sangat besar pada program tersebut. Karena dinilai telah menjadi semangat baru yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa untuk menjadikan NTB sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional untuk komoditas jagung.

‘’Jagung sudah menjadi komuditas unggulan kedua kita setelah padi. Oleh karena itu, NTB selain jadi lumbung pangan nasional untuk padi, kita juga diminta tahun depan itu menjadi lumbung pangan nasional untuk jagung, sebab Gorontalo sudah mulai menurun,’’ ujar Kabid TP Distambun NTB, M. Syafriari.

Melihat potensi produksi komuditas jagung di NTB yang cukup besar, Kementerian Pertanian telah memberikan respons yang sangat besar terhadap Pemerintah NTB. Oleh karena itu pemerintah NTB diberikan tambahan areal luas tanam untuk jagung menjadi 267.750 hektar dari yang awalnya telah dicanangkan sebanyak 185 ribu hektar.

“Pengembangan jagung tahun ini dan tahun depan akan lebih dititikberatkan pada perluasan areal baru, tentunya ladang di luar hutan produksi dan hutan lindung. Dari penelitian Unram, ditemukan ada potensi areal sebanyak 1.440 ribu hektar di Pulau Sumbawa yang bisa ditanami jagung, itu di luar lahan sawah. Nah, 50 persennya lahan itu ada di Kabupaten Sumbawa. Ini sangat segaris dengan apa yang menjadi hajat Kabupaten Sumbawa dalam mengembangkan GEMA JIPI,” ucapnya.

Komuditas jagung dari sisi nilai ekonomis, sangat menguntungkan masyarakat. Saat ini jagung sedang sangat dibutuhkan oleh pasar dalam negeri, sebab pemerintah telah menutup keran impor untuk jagung. ‘’Semangat tanam jagung ini dalam bahasa agribisnisnya, bukan memasarkan hasil budidaya. Tetapi membudidayakan apa yang dibutuhkan pasar. Sehingga kita tidak heran pada saat panen kemarin, ini fakta di lapangan, bahwa harganya berkisar dari Rp 3.400 - Rp 3.500, padahal harapan kita bisa menembus harga Rp 3.150, ini luar biasa,” sebutnya.

Disampaikan Syafriari, pertumbuhan baru di Kabupaten Sumbawa, akan menjadi spirit Pemprov NTB untuk terus mendukung berbagai sarana dan prasarananya, seperti penyediaan sumbar daya air. Bahkan pemerintah provinsi akan memperjuangkan hal tersebut pada pemerintah pusat.

Pilihan Tepat Upaya untuk mengintegrasikan program pengembangan jagung dan sapi dinilai sudah tepat. Terlebih dengan harga jagung yang mencapai Rp 3.750

yang dianggap dapat menguntungkan petani jagung. Sementara limbahnya dapat digunakan sebagai pakan ternak, dalam hal ini adalah sapi. ‘’Integrasi program jagung dengan sapi ini merupakan suatu program yang tepat. Karena dengan ditetapkannya harga pokok Rp 3.750 oleh pemerintah, bisa mendatangkan keuntungan bagi petani. Itu akan jadi stimulan yang luar biasa,” kata Kabid Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (PEP3) Bappeda Provinsi NTB Muhammad Riadi.

Meski demikian, ia melihat perlu adanya penyuluhan lebih lanjut kepada petani agar tidak menanam secara terus menerus dalam setahun. Sebab hal itu dikhawatirkan dapat membuat hama menjadi kuat dan justru merusak tanaman petani.

Sebab saat harga suatu komoditas menarik atau dianggap menguntungkan, maka petani cenderung akan menanamnya secara terus menerus dalam jumlah yang besar.

“Dengan analisis harga Rp 2.500 saja petani sudah senang apalagi Rp 3.000 lebih. Ini akan memberikan keuntungan yang luar biasa dan ini akan mendorong petani kita untuk menanam jagung. Jagung itu tidak membutuhkan energi yang lebih seperti padi. Tanam, pupuk selesai tinggal nunggu panen,” ujarnya.

Menurutnya perlu adanya antisipasi dengan semakin banyaknya petani yang menanam jagung. Sebab jika dalam setahun petani menanam hingga dua kali dan dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan hama atau penyakit pada tanaman itu. Hal itu justru dapat merugikan petani dan stok jagung dikahwatirkan menjadi terbatas.

“Selama ini kenapa tdak muncul karena hanya satu siklus satu kali setahun. Nanti kalau sudah intensif tentu saja siklus hidup hama tanaman jagung akan berubah dan berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, untuk limbah yang dihasilkan dirasa sangat pas dijadikan sebagai pakan sapi. Saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan mengandangkan hewan ternaknya. Sehingga limbah itu dapat dimanfaatkan dan tidak dibuang atau dibakar.

“Pemerintah proovinsi tentu saja sangat mendukung program integrasi jagung dengan sapi ini. Kita akan terus dukung sehingga prorgam ini bisa sukses,” ujarnya. (bul/ndi/lin)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 31 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tasyakuran Hultah NWDI Ke-82 Berjalan Sukses Selong (Suara NTB) – Bertempat di Aula Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor, Minggu (30/7), tasyakuran Hultah NWDI ke-82 yang dirangkaikan dengan Haul ke-20 Almagfurullah TGKH. M. Zainuudin Abdul Madjid berjalan sukses. Hadir dalam acara tersebut, ulama terkemuka, Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, anggota DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah, H.M. Syamsul Luthfi, Anggota DPD RI, H. Suhaimi Ismy, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Perwakilan Kementerian Pertahanan RI, Kemendikbud RI, Rektor Universitas Hamzanwadi, seluruh pengurs YPH-PPD NW Pancor dan tamu undangan lainnya.

Dalam momentum bersejarah itu, Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW, Dr. TGKH. M. Zainul Majdi mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk tidak menjadikan dunia sebagai tempat permainan dan senda gurau. Dikatakan TGB-sapaan akrabnya, sebagian orang menganggap bahwa dunia hanyalah tempat permainan dan senda gurau belaka.

Akan tetapi tidak bagi organisasi NW. Pasalnya, Almagfurullah Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid melalui NW tidak menganggap bahwa dunia ini hanya untuk tempat bermain dan senda gurau. “Hidup didunia ini bukan suatu permainan dan senda gurau. Melainkan bagi orang beriman, harus ada hal yang bermakna,”pesannya.

Seperti Maulana Syaikh yang mengingatkan dengan slogan, pokoknya NW dan pokok NW Iman dan Takwa. Melalui keimanan dan ketakwaan itulah seseorang akan menjadi kuat dimanapun ia berada. Dikatakan TGB sekaligus Gubernur NTB ini, NW memang merupakan organisasi Islam paling besar di NTB, tapi hal tersebut bukan ukuran di hadapan Allah. Ukuran didepan Allah dari banyaknya amal kebaikan. Maka dari itu apabila ada amalan-amalan yang keras, menyalahkan, bahkan menyesatkan, hal itu bukanlah ajaran dari NW. Sejak 8 tahun Indonesia sebelum merdeka, katanya, Almagfurullah sudah mengajarkan kepada muridmuridnya untuk cinta kepada bangsa. Dimana, pergerakan yang dimulai dari surau kecil di Desa Pancor bernama Al Mujahidin, yang selanjutnya secara resmi didirikan dalam bentuk madrasah NWDI tahun 1934 yang saat ini sudah tersebar hampir ke seluruh nusantara. “Madrasah NW menjadi tonggak perjuangan,”ujarnya.

Bagi NW, tambah TGB, hubungan agama dan negara sudah selesai, hal itu dikarenakan tidak ada masalah.

Meskipun demikian, ia mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk terus mengokohkan iman, keyakinan serta ketakwaan, karena semakin besar suatu organisasi maka tanggung jawab yang diemban juga se-

makin besar, tidak hanya untuk menjaga negara, melainkan menjaga agama. “Apabila kita mengaku sebagai organisasi besar, maka tanggung jawab kedepan semakin besar pula,”jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PBNW ini juga mengatakan kehidupan di luar. Terdapat banyak sekali ummat-ummat yang hebat, sehingga hal tersebut harus dimanfaatkan dengan cara menuntut ilmu dan mengambil pengalaman dari mereka.

Ia mengimbau kepada para santri untuk menuntut ilmu dimanapun itu untuk kepentingan sekarang dan masa yang akan datang. Ia mencontohkan, saat mampir di Inggris yang terkenal dengan daerah yang cukup hebat, yang pertama kali terlintas dalam pikirannya saat melihat kubah di sana, kapan anak-anak NW menuntut ilmu dibawah kubah tersebut, mesikipun pada saat di Inggris dan Korea ia bertemu dengan kader NW. Sementara, Ketua Pengurus Daerah NW Lotim, H. M. Syamsul Luthfi, NWDI sudah berusia 82 tahun, di usian 82 tahun ini sangat panjang perjalanan dan perkembangan dari madrasah yang berada di naungan NWDI. Sejak dirikan cikal bakal NWDI pada 1934 lalu. Dimana pada awal pendiriannya, Maulana Syaikh mengajarkan kepada santri dan muridnya dengan sistem Khalaqoh dengan kondisi yang cukup sederhana pada saat itu. Hingga saat ini, 1.000 lebih madrasah sudah tersebar di seluruh Indonesia “Itu menunjukkan bahwa dari 34 provinsi Indonesia, hampir 2/3 provinsi sudah dipenuhi,”ujarnya.

Mengingat perjuangan yang begitu keras, H.M. Syamsul Luthfi mengharapkan hal tersebut menjadi inspirasi untuk terus meneruskan menyebarkan panji-panji kebaikan.

Dalam setiap perjuangan, katanya, harus diiringi dengan ikhlas, yakin dan istiqomah. Dengan begitu, tujuan organisasi akan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. “Momentum Hultah NWDI ke-82 semakin mengokohkan kebangsaan warga NW dan

memeliharan apa yang ditanamkan guru besar kita untuk bisa mewujudkan, NW Fill Khair, NW Fastabiqul Khairat,”terangnya.

Ketua Panitia Hultah NWDI ke-82 di Pancor, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, mengharapkan supaya momentum Hultah Ini dapat dijadikan momen bersyukur atas nikmat Allah, bahwa NW telah diwariskan sebagai jalan kebaikan dan pintu pengkhidmatan. Tentunya, katanya, banyak hal yang perlud dievaluasi, introspeksi diri, muhasabah dan belajar. Karena dalam Penghidmatan NW, untuk bagaimana bersama-sama membangun daerah.

“Sejak awal didirikannya NW, diajarkan untuk cinta kepada bangsa. Kedepan fokus pada kerja, fokus pada rencana baik, dakwah dan pembangunan,”ungkapnya.

Sementara, Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, menyampaikan bahwa kemajuan NW tidak bertentangan dengan kemajuan Bangsa. Namanya NW, artinya kebangkitan bangsa sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Menurutnya, Maulana Syaikh mendirikan NW untuk kemajuan bangsa, kebangkitan bangsa dengan mengajarkan ilmu, adab, akhlak, sehingga barulah bangkit bangsa Indonesia.

“Kunci kedamaian, kunci kemakmuran, kemajuan masyarakat, dengan mengokohkan ilmu dan ketakwaan kepada Allah,”paparnya.

Sementara, Menhan RI diwakili Staf Ahli Menteri Pertahanan RI bidang keamanan, me Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, meyakini dari Lotim bisa menjawab tantangan yang diharapkan oleh negara Indonesia kedepan. Berbicara masalah bela negara, katanya, tidak hanya dibebankan pada aparat, melainkan semuanya harus terlibat dalam pertahanan negara. Itulah perlunya bela negara. “Apabila hanya mengandal TNI, Polri, tidak akan mampu mempertahankan negara Indoensia yang begitu luas, NW diharapkan dapat menjadi pengawal negara dan bangsa Indonesia,”pungkasnya. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Foto bersama Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama H. M. Syamsul Luthfi dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/yon)

BADAN OTONOM - Pemberian ucapan selamat kepada pengurus Badan Otonom NW.

(Suara NTB/yon)

Hj.Sitti Rohmi Djalilah memberikan sambutan

(Suara NTB/yon)

H. M. Syamsul Luthfi saat memberikan sambutan

(Suara NTB/yon)

Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan