20 HALAMAN
NOMOR 161 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (157 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa umanis, 31 januari 2017
@balipostcom (4.710 Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Tiga Kebijakan Reformasi Koperasi DALAM acara Hari Koperasi di Palangkaraya beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo berpesan mengenai reformasi koperasi secara total. Arahan ini kemudian dijabarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI A.A. Ngurah Puspayoga dalam tiga kebijakan. Pertama, melakukan rehabilitasi koperasi. Kedua, melakukan reorientasi, dan ketiga, pengembangan. ‘’Kebijakan yang pertama adalah bagaimana rehabilitasi koperasi. Terutama Pak Menteri menekankan bagaimana kita membenahi data koperasi yang selama ini masih perlu ditingkatkan keakuratannya, kebenarannya,’’ ujar
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Agus Muharam kepada Indonesia Network, Bali TV, dan Bali Post. Untuk itu, Kemenkop lantas melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga dan juga dinas yang membidangi koperasi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Data koperasi terbaru dapat dihitung sekitar lebih kurang 212.000 koperasi. Namun yang aktif hanya sekitar 150.000 koperasi. ‘’Aktif ini melakukan aktivitas usaha dan juga melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari 150.000 koperasi ini ada sekitar 25 juta anggota termasuk di dalamnya koperasi fungsional dan koperasi-koperasi karyawan. Nah ini hasil rehabilitasi dan paling penting adalah pendataan ini sekarang sudah
dilakukan secara ODS (Online Data System),’’ paparnya. Menurut Agus, koperasi yang aktif dan melakukan RAT ada sekitar 82.000 dari 150.000. Koperasi-koperasi itulah yang kemudian diberikan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) oleh Menteri Koperasi dan UKM. NIK ini akan dijadikan satu sarana untuk mempermudah mendapatkan data tentang koperasi yang dibutuhkan. ‘’Misalnya oleh lembaga keuangan perbankan, itu salah satu fase rehabilitasi. Kemudian, Pak Menteri juga mengamanatkan adanya reorientasi terhadap koperasi. Jadi beliau menginginkan koperasi ini jangan dilihat hanya dari jumlah, TEtapi yang paling penting adalah kualitas koperasi,’’ jelasnya.
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
Agus mencontohkan, koperasi misalnya harus sudah go international atau sudah akan melaksanakan bisnis lewat e-commerce. Pihaknya akan mendorong koperasi melakukan pengembanganpengembangan dalam hal manajemen. Sebagai contoh, manajemen koperasi akan diperbaiki dengan berbasis IT. ‘’Jadi jargonnya, salah satunya ‘tiada koperasi tanpa IT’. Terus kemudian Bapak Menteri juga meminta kepada koperasi-koperasi untuk selalu melakukan pelatihan-pelatihan, jadi ‘tiada koperasi tanpa pelatihan’. Beliau juga mengamanatkan supaya anggota ini berpartisipasi dalam bertransaksi dengan koperasi, jadi ‘tiada koperasi tanpa transaksi’,’’ imbuhnya. Hal. 19 Perekonomian Nasional
‘’…koperasi ini harus dilihat tidak dari jumlah lembaganya tetapi jumlah anggotanya yang semakin hari semakin bertambah. Dengan jumlah anggota yang bertambah, berarti transaksi semakin tinggi, sehingga omzetnya akan semakin besar. Dengan demikian, kontribusinya terhadap koperasi maupun terhadap perekonomian setempat bahkan perekonomian nasional akan terus meningkat.’’ Agus Muharam
Berita Siang, Pukul 12.30 Wita Seputar Bali, Pukul 18.00 Wita Selasa, 31 Januari 2017
Kebijakan Trump Tak Terkait Islam
Jakarta (Bali Post) – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan mengatakan bahwa kebijakan pelarangan visa kepada warga tujuh negara yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump terfokus pada keamanan daerah perbatasan AS. ‘’Saya rasa, apa yang menjadi perhatian Presiden Trump saat ini adalah pentingnya mengkaji kembali prosedur-prosedur yang berlaku, untuk memastikan bahwa kami menyediakan sistem keselamatan dan keamanan yang sesuai,’’ kata Dubes Donovan usai bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (30/1) kemarin.
TINJAU - Presiden Jokowi didampingi Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat meninjau produk hasil industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor seusai meluncurkan Kebijakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Dusun Tumang Desa Cepogo Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/1) kemarin.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani 10 perintah eksekutif (executive order), di mana salah satu di antaranya merupakan pelarangan visa kepada warga tujuh negara dengan mayoritas penduduk muslim, yaitu Irak, Iran, Libya, Suriah, Yaman, Sudan dan Somalia. Merujuk kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Dubes Donovan menegaskan
Patrialis Mundur dari MK
Jakarta (Bali Post) – Hakim Konstitusi nonaktif Patrialis Akbar telah memberikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim Konstitusi. ‘’MK baru saja menerima surat yang ditulis tangan dari rekan kita Pak Patrialis Akbar, yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai hakim MK,’’ ujar Ketua MK Arief Hidayat usai pertemuan dengan Komisi III DPR-RI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/1) kemarin. Arief kemudian mengatakan dalam waktu dekat MK akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan atas hakim MK setelah pengunduran diri Patrialis Akbar. Terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), Arief mengatakan sidang etik itu akan tetap dilaksanakan meskipun Patrialis sudah menyatakan mengundurkan diri. ‘’Masih akan bersidang dengan itu, justru akan lebih mudah dan cepat untuk diproses nantinya,’’ kata Arief. Hal. 19 Kasus Suap
Bali Post/ap
MISS UNIVERSE - Iris Mittenaere, Miss Universe 2016, dan Pia Wurtzbach, Miss Universe 2015.
Wakil Prancis Miss Universe 2016 MAHKOTA Miss Universe 2016 diberikan kepada Iris Mittenaere, kandidat dari Prancis. Iris berhasil menyisihkan dua pesaingnya di tiga besar, yakni peserta dari Haiti dan Kolombia. Iris adalah model Prancis kelahiran 25 Januari 1993. Ia menjadi kandidat Prancis kedua yang menyandang mahkota Miss Universe sejak Christiane Martel menang pada 1953. Sementara itu, Puteri Indonesia Kezia Warouw berhasil masuk ke peringkat 13 besar. Kontes kecantikan Miss Universe ke-65 berlangsung di Filipina dan kembali dibawakan oleh Steve Harvey yang tahun lalu menjadi buah bibir akibat salah mengumumkan nama pemenang. Harvey langsung membahas hal itu saat membuka acara yang digelar di Mall of Asia, Manila, Filipina, Senin (30/1) kemarin. Tahun lalu, dia memberikan mahkota pada kontestan yang salah, Miss Kolombia 2015 Ariadna Gutierrez awalnya diumumkan sebagai pemenang, sebelum Harvey menyadari kesalahannya dan mahkota itu akhirnya diberikan kepada Miss Filipina 2015 Pia Wurtzbach. ‘’Saya tahu apa yang kalian pikirkan,’’ kata Steve pada
penonton di Manila. ‘’Apakah itu pria dari tahun lalu? Mereka membawa lagi dia? Ya, mereka melakukannya. Itu saya! Saya kembali!’’ kata Steve. ‘’Sudah setahun berlalu. Wow, saya sudah membayar kesalahan tahun lalu. Saya menjalani operasi kecil, membereskan sedikit mata saya, jadi saya bisa mengumumkan nama yang benar ketika hasilnya keluar.’’ Kontestan Kolombia tahun ini, Andrea Tovar, berkelakar dengan Harvey betapa ia telah menyinggung negaranya pada perhelatan tahun lalu. ‘’Banyak orang membencimu, tapi kau tahu aku mencintaimu. Itu yang penting,’’ canda Tovar. Harvey menimpali, ‘’Apakah itu ancaman mati? Saya agak takut sekarang.’’ Pia Wurtzbach juga beberapa kali melontarkan candaan tentang insiden tahun lalu, dia berterima kasih pada Steve karena membuatnya jadi Miss Universe paling terkenal. Harvey kemudian menekankan bahwa para kontestan Miss Universe tidak hanya dinilai dari kecantikan, tetapi juga pencapaian intelektual. Acara grandfinal Miss Universe digelar di Mall of Asia (MOA), Manila, Filipina pada Senin pukul 08.00 waktu setempat atau pukul 07.00 WIB. (ant)
Bali Post/ant
JABAT TANGAN - Ketua MK Arief Hidayat (kanan) berjabat tangan dengan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (kedua kiri) dan didampingi Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman saat melakukan pertemuan rapat konsultasi di gedung MK, Jakarta, Senin (30/1) kemarin.
Suap Patrialis Sudah ’’Deal’’ di Lapangan Golf
Jakarta (Bali Post) – Deal atau kesepakatan antara hakim Konstitusi Patrialis Akbar dengan pengusaha Basuki Hariman dalam putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diduga terjadi di lapangan golf. ‘’Perlu disampaikan pada Rabu, 25 Januari 2017 itu pada pagi hari PAK (Patrialis Akbar), hakim MK, sudah bertemu dengan KM (Kamaludin) yang diduga sebagai pihak perantara kasus suap ini di kawasan lapangan golf Rawamangun. Pada saat itulah indikasi transaksi terjadi, kemudian setelah melakukan pengamanan terhadap KM, ditemukan draf putusan MK No. 129 yang ingin dipengaruhi dalam indikasi suap tersebut,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (30/1) kemarin. Hal. 19 Uji Materi
bahwa kebijakan tersebut bukan menyangkut masalah agama ataupun Islam. ‘’Perintah eksekutif ini dikeluarkan untuk melindungi keamanan Amerika dan daerah perbatasannya. Ini merupakan langkah sementara yang dilakukan selama kurang-lebih 90 hari, di mana kami akan dapat mengkaji ulang prosedur-prosedur kami,’’ ungkapnya. Hal. 19 Gedung Putih
Bali Post/rtr
LARANGAN PERJALANAN - Ratusan orang berunjuk rasa menentang larangan perjalanan yang ditandatangani oleh Presiden Trump di Bandara Detroit Metropolitan di Romulus, Michigan.
Pemimpin Bali: Dari Kita, oleh Kita dan untuk Kita
Rakyat akan Tinggalkan Parpol Tak Aspiratif Keinginan rakyat untuk mewujudkan pemimpin yang mau nindihin gumi Bali, makin mengerucut. Slogan ‘’dari kita, oleh kita dan untuk kita’’ pun semakin mengemuka. Karenanya, desakan kepada parpol untuk mencalonkan pemimpin yang merakyat, semakin menguat. Bila tidak, konsekuensinya, mereka ditinggalkan. Rakyat punya cara untuk menentukan pemimpinnya.
MENJADI pemimpin Bali ke depan sebaiknya memahami betul tentang apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bali. Terutama masalah ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman akan adat istiadat yang mengacu pada ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam menentukan pilihannya diharapkan benar-benar selektif. Begitu juga dengan partai politik. Para pemimpin partai harus lebih selektif dan transparan dalam menentukan kader-kadernya menjadi calon pemimpin. Sehingga tidak tidak timbul kesan, rakyat ‘’dipaksa’’ untuk memilih calon yang tak jelas rekam jejaknya. Pandangan ini diungkapkan Bendesa Adat Desa Pakraman Sanur Ida Bagus Paramartha, S.H., M.M. dan akademisi Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Minggu (29/1). Ida Bagus Paramartha yang secara konsisten menolak rencana rekla-
masi Teluk Benoa ini mengatakan, pemimpin Bali hendaknya orang yang berdarah Bali dan mengerti tentang agama dan budaya Bali. Selain itu, menjadi pemimpin Bali harus mengerti dan memahami apa yang menjadi aspirasi rakyat. Selain itu, harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik untuk Bali. Diakui, menentukan calon pemimpin, peran partai politik masih dominan. Oleh karena itu, pimpinan partai politik seharusnya tidak memaksakan kehendak untuk mencalonkan kadernya yang belum tentu mempunyai kemampuan untuk memahami budaya dan aspirasi masyarakat Bali. Hal senada diungkapkan Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. Ia mengatakan, pemimpin Bali ke depan harus mengedepankan kepentingan masyarakat
Bali, mampu menjaga kebinekaan dan mengawal Pancasila, adat istiadat Bali, memberikan rasa aman, serta antikorupsi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Bali agar cerdas memilih pemimpin Bali ke depan. Salah satunya melihat rekam jejaknya, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Apalagi, masyarakat Bali memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpin yang diinginkan dalam memajukan Bali. Tentu hal ini harus didengarkan oleh partai politik supaya di dalam menjaring kader-kadernya benar-benar mempersiapkan calon-calon pemimpin Bali yang memiliki visi dan misi menyejahterakan rakyat Bali. Sehingga pemimpin yang diharapkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hadir untuk memimpin Bali ke depannya,’’ pungkas kandidat calon doktor UGM ini. Hal. 19 Pekerja Keras