20 HALAMAN
NOMOR 41 TAHUN KE 69 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (148 rb Like) http://facebook.com/balipost
Jumat pon, 30 september 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
Dishut Bali Tunggu Pusat Denpasar (Bali Post) -
BPK RI telah menyatakan adanya penyerobotan lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Ada pihak-pihak yang tidak semestinya menempati kawasan tersebut. Mulai dari masyarakat umum, swasta hingga pemerintah daerah. Terkait temuan ini, Dinas Kehutanan (Dishut) Bali masih menunggu koordinasi di tingkat pusat. menjadi tanah milik Pemprov Bali, di atasnya kemudian dibangun SMAN 2 Kuta. Luas tanah itu mencapai 6.333 meter persegi. ‘’Itu masalah di tanah SMAN 2 Kuta. Itu kan memang asal-muasalnya tanah Desa Adat Kedonganan. Ada tukar-menukar dengan pemprov. Sekarang pemprov yang punya, itu overlaping dengan kawasan. Sedang kita mediasi, pendekatan administrasi mungkin kita lakukan,’’ jelasnya. Hal. 19 Pembebanan Hak
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Tangani Penyerobotan Lahan Tahura
‘’Karena sudah di tingkat pusat, berarti kita menunggu koordinasi di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BPN. Di sini kita mengumpulkan data, hasil pertemuan kemarin kan untuk mengecek ulang, menelusuri asal-usul sertifikat tanah itu,’’ ujar Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha di Denpasar, Kamis (29/9) kemarin. Wiranatha mengakui Pemprov Bali juga ‘’ikut’’ membangun di Tahura Ngurah Rai. Hal itu berawal dari adanya tukar-menukar tanah milik adat dengan pemprov. Setelah
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Bali Post/kmb
TAHURA - Sebuah bangunan yang disewa sebuah perusahaan berada di kawasan Tahura Ngurah Rai. Bangunan ini kini dimasalahkan BPK karena dinilai melanggar kawasan peruntukan Tahura.
PT TRB Belum Lakukan Kegiatan PERSOALAN di Tahura Ngurah Rai bukan sebatas penyerobotan tanah. Sebelumnya pernah ada rencana pengusahaan pariwisata alam pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Luasnya 102,22 hektar. Pemegang izinnya adalah PT Tirta Rahmat Bahari (TRB) yang dikeluarkan Gubernur Bali. SK Gubernur Bali yang mengizinkan hal itu juga sempat digugat Walhi Bali. Namun dimenangkan oleh gubernur di tingkat banding dan kasasi. Pascakemenangan itu, PT TRB hingga saat ini belum bergerak. Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha mengatakan, ada beberapa tahapan yang masih harus dilalui TRB pascakemenangan gubernur menghadapi gugatan Walhi Bali. Salah satunya, melakukan pendekatan dan sosialisasi ulang pada masyarakat setempat. Namun sampai saat ini, pihaknya masih menunggu kesiapan TRB untuk melakukan sosialisasi ulang. Tugas sosialisasi ulang diberikan kepada investor sesuai permintaan atau tuntutan masyarakat terkait pelibatan masyarakat sekitar. ‘’Oleh karena itu kita menunggu, sampai saat ini belum. Di samping itu kan ada beberapa hal yang terkait dengan tuntutan masyarakat, kita bebankan juga dia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sanggup tidak, kan gitu,’’ terangnya. Wiranatha menegaskan, TRB belum memulai kegiatan sosialisasi ulang, kemungkinan masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. ‘’Tidak tahu saya (alasannya - red), tanya saja dia. Mungkin dia menunggu waktu yang tepat,’’ tandasnya. (kmb32)
Besaran Uang Tebusan TA
Indonesia Kalahkan Chile dan India Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim uang tebusan dari program Tax Amnesty (TA) merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa. ‘’Indonesia dengan jumlah uang tebusan Rp 87 triliun (per 29 September 2016 pagi) atau 0,65 persen dari PDB, yang tertinggi setelah Chile 0,62 persen dari PDB,’’ kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR membahas evaluasi amnesti pajak, di Jakarta, Kamis (29/9) kemarin. Sri Mulyani menyampaikan pencapaian uang tebusan ini lebih tinggi dari negaranegara yang juga pernah menerapkan amnesti pajak seperti India 0,58 persen ter-
hadap PDB, Italia 0,2 persen, Afrika Selatan 0,17 persen, Belgia 0,15 persen dan Spanyol 0,12 persen. ‘’Ini perkembangannya pesat dan baru akhir dari periode satu. Masih banyak yang harus dikumpulkan sampai Desember nanti,’’ katanya. Selain itu, deklarasi harta peserta amnesti pajak Indonesia juga termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 21,1 persen terhadap PDB, bandingkan dengan Chile 8,33 persen, Italia 5,2 persen, Spanyol 3,88 persen, Afrika Selatan 3,62 persen dan India 2,1 persen. Sri Mulyani mengatakan deklarasi harta yang besar ini bisa menjadi bagian dari penguatan basis data di masa mendatang, sehingga upaya reformasi sistem perpajakan
yang sejalan dengan implementasi amnesti pajak bisa berjalan dengan baik. ‘’Ini angka (deklarasi) yang signifikan dan mudah-mudahan enam bulan ke depan informasinya makin banyak. Informasi ini bisa memperbaiki tradisi kepatuhan dan menjadi bagian dari reformasi untuk memperbaiki tax ratio yang masih rendah,’’ katanya. Sri Mulyani juga mengatakan kebanyakan harta yang disampaikan para wajib pajak merupakan investasi dan surat berharga, kas dan setara kas, tanah, bangunan dan harta tak bergerak lainnya, piutang dan persediaan serta logam mulia dan barang berharga lainnya. Hal. 19 Wajib Pajak Sri Mulyani
Bali Post/ant
PON DITUTUP - PON 2016 di Jawa Barat, Kamis (29/9) kemarin ditutup. Acara penutupan dihadiri ribuan warga dan dimeriahkan pesta kembang api. (Selengkapnya baca halaman 16)
Terkait Suap Impor Gula
KPK Panggil Dirut Bulog dan Istri Irman Gusman
PON Jabar
Bali Peringkat Enam, 23 Cabor Gagal Raih Medali Emas
Jakarta (Bali Post) – KPK memanggil Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti dan Liestyana Rizal Gusman, istri mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengurusan kuota gula impor. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (29/9) kemarin, menyatakan pemeriksaan itu terkait kewenangan Bulog mengatur peredaran gula impor. ‘’Pemeriksaan seputar peredaran gula kewenangan Bulog dan kaitan terhadap kasus gula impor,’’ kata Andriati. Sementara Liestyana diperiksa terkait penangkapan Irman pada 17 September 2016 lalu. ‘’Sedangkan istrinya pasti dimintai keterangan mengenai peristiwa hari itu, saat OTT dan keterangan lainnya,’’ kata Andriati.
Bandung (Bali Post) PON 2016, semalam, ditutup. Jawa Barat berhasil sebagai juara, disusul Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Bali meraih peringkat ke-6. Naik tiga peringkat dibandingkan PON empat tahun lalu. Dari total 36 cabang olahraga (cabor) yang diikuti kontingen Bali, 23 cabor nihil medali emas. Di antaranya panahan, boling, binaraga, dansa, senam, golf, paralayang, futsal, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, baseball, softball, bola voli pasir/ bola voli indoor, wushu, aeromodeling, anggar, gulat, ski air, basket, dan sepak takraw. Bidang Prestasi KONI Bali Nyoman Yamadhiputra didampingi Wakil Ketua Kontingen Maryoto Subekti mengakui cabor yang dikirim ke PON Jabar dominan gagal mempersembahkan medali. Sebab, Bali hanya mengikuti 36 cabor dari total 44 cabor yang dipertandingkan di PON Jabar. ‘’Setengahnya lebih memang gagal. Medali perunggu pun tidak didapatkan. Karena dari 36 cabor yang ikut, hanya 14 cabor yang mampu mempersembahkan medali. Ini akan dievaluasi untuk PON selanjutnya. Dengan begitu cabor juga memiliki tanggung jawab moral untuk meraih prestasi,’’ jelas Yamadhiputra. (kmb41) Bali Post/ant
BERSAKSI - Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti (kiri) saat berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Kamis (29/9) kemarin. Djarot Kusumayakti dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Irman Gusman.
Selain Kusumayakti dan Liestyana, KPK juga memanggil ajudan Irman Gusman, Djoko Suprianto, diperiksa hari ini dalam kasus yang sama. Pengacara Irman Gusman, Razman Nasution, sebelumnya mengakui ada telepon antara kliennya dengan Kusumayakti karena Irman Gusman mengetahui harga gula yang mahal di Sumatera Barat saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya itu pada sekitar JuniJuli lalu. Sementara itu, istri Irman Gusman, Liestyana, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. ‘’Saksi atas nama Liestyana tidak hadir. Belum ada keterangan atas ketidakhadirannya,’’ kata Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. Senin lalu, Liestyana telah menyambangi KPK. Namun kedatangannya saat itu dalam rangka menjenguk suaminya yang ditahan KPK di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Irman yang merupakan Ketua DPD-RI telah diberhentikan dari jabatannya lantaran terjerat operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 17 September lalu. Irman ditangkap lantaran menerima uang haram sebesar Rp 100 juta dari seorang pengusaha bernama Xaveriandi Sutanto. (ant)
Pilkada Serentak 2017
Polisi Sasar Perusahaan Penggerak Massa Bayaran Bali Post/ant
BANJIR DI NGAWI - Pengendara sepeda motor dan motornya berada di atas gerobak yang didorong para pengojek gerobak saat melintasi ruas jalan yang terendam banjir di Ngawi, Jawa Timur, Kamis (29/9) kemarin. Hingga hari kedua bencana banjir, Kamis (29/9), sejumlah ruas jalan di Ngawi masih terendam banjir hingga ketinggian 80 cm, sehingga banyak pengojek gerobak musiman menjual jasa ojek gerobak dengan menarik ongkos Rp 10.000 per sepeda motor berikut pemiliknya untuk melintasi ruas jalan yang terendam.
Jakarta (Bali Post) Konflik horizontal di lapangan menjadi perhatian serius Polri dalam menghadapi pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017 mendatang. Banyak hal yang menjadi penyebab konflik pilkada di masyarakat yaitu provokasi melalui media sosial (medsos), juga massa bayaran yang dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu. ‘’Apalagi ada kompor dan koper. Jangan lupa, perusahaan penggerak massa bayaran itu banyak. Dan mereka itu selalu siap bergerak,’’ kata Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto dalam dialektika demokrasi ‘’Ancaman Pidana dalam Media Sosial Jelang Pilkada Serentak
2017’’ di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9) kemarin. Polri, menurut Rikwanto, telah menyiapkan Cyber Patrol yang akan melacak dan menindak tegas penyebar kebencian dalam medsos tersebut walau menggunakan nama samaran. ‘’Prinsipnya Polri siap mengawal pilkada serentak di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi kerusuhan dan konflik sosial. Hanya kalau ada pihak-pihak yang diragukan akan masuk ke delik aduan. Baik diadukan oleh yang bersangkutan maupun orang lain (pengacara, tim sukses, dll),’’ imbuhnya. Rikwanto mengakui dampak medsos sangat luar biasa. Untuk memengaruhi
ribuan dan jutaan orang lain, kini tidak perlu lagi mengerahkan masyarakat ke lapangan seperti dulu. Tetapi, cukup dengan medsos. Hanya dalam perkembangannya kebablasan. ‘’Isinya menyudutkan, menyebarkan kebencian, fitnah, untuk menjatuhkan orang lain, dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan, maka akan memicu konflik dan kerusuhan sosial. Karena itu, perlu pengawasan agar demokrasi ini lebih bermartabat,’’ pungkasnya. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengungkapkan berbagai kalangan mengkhawatirkan terjadinya kampanye hitam, fitnah, menghasut, SARA, dan penyebaran kebencian untuk
menyudutkan calon tertentu. Karena itu, DPR-RI meminta aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar. Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari mengakui saat ini terjadi lonjakan medsos yang luar biasa dan pengaruhnya sangat luas. ‘’Jadi, medsos itu asosial – antisosial. ‘’Saya khawatir dalam Pilkada 2017 ini terulang lagi,’’ ungkapnya. Karena itu, Qodari minta Polri melakukan antisipasi, simulasi, dan prosedur medsos secara dini serta bagaimana kinerjanya, mengingat cyber patrol itu bekerja selama 24 jam. (kmb4)