20 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
kamis pon, 2 Juni 2016
balipost (137 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Jakarta (Bali Post) – Ketua Kadin Jawa Timur dan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. ‘’Sampai sekarang masih dalam tahap proses,’’ kata Djamal Aziz, kuasa hukum La Nyalla, Rabu (1/6) kemarin. saham Bank Jatim. Kemudian pihak La Nyalla melakukan gugatan praperadilan sebanyak tiga kali yang tidak menerima atas penetapan sebagai tersangka itu. Pengadilan Negeri Surabaya menerima permohonan praperadilan itu. Kendati tiga kali dikabulkan, Kejaksaan Agung tetap bersikeras untuk membawa La Nyalla ke pengadilan dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprindik) baru. Kasus La Nyalla itu merupakan pengembangan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 48 miliar dan dua pengurus Kadin Jatim sebagai terpidana, karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun penyidik mengaku menemukan bukti baru adanya penggunaan dana hibah itu yang diselewengkan dengan menetapkan Ketua Umum PSSI itu sebagai tersangka. (ant)
@balipostcom (4.166 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
La Nyalla Tolak Tanda Tangani BAP Penyidik Kejati Jatim masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap La Nyalla di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah menegaskan kasus La Nyalla Mattalitti tetap ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur meski pemeriksaannya dilakukan di Jakarta. Sementara itu La Nyalla enggan mengomentari kasus dirinya pascadideportasi dari Singapura ke Indonesia karena over stay. ‘’Doakan saja ya,’’ katanya saat hendak diperiksa lanjutan oleh penyidik Kajati Jatim di Gedung Bundar JAM Pidsus, Jakarta, Rabu kemarin. La Nyalla melarikan diri ke Singapura setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim senilai Rp 5,3 miliar pada 2012 untuk membeli IPO
NOMOR 278 TAHUN KE 68
La Nyalla
LPSK Lindungi Saksi Kunci Kasus La Nyalla Mangupura (Bali Post) Kasus La Nyalla Mattalitti memang fenomenal. Salah satunya yang menjadi perhatian publik adalah dimenangkannya praperadilan La Nyalla sebanyak tiga kali berturut-turut, sehingga Kejati Jawa Timur harus menerbitkan sprindik baru untuk keempat kalinya. Selain itu menghilangnya La Nyalla selama dua bulan, juga menjadi perhatian publik. Yang terakhir adalah adanya saksi kunci yang telah mendapat perlindungan LPSK. ‘’Ada saksi kunci dalam lindungan LPSK. Kami tindak lanjuti permohonan dari Kejati Jawa Timur,’’ kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Rabu (1/6) kemarin. Menurut Haris, perlindungan diberikan karena adanya tekanan di lapangan. Melihat kondisi tersebut, Kejati Jatim mengajukan permintaan agar saksi penting itu dilindungi LPSK. ‘’Latar belakang saksi, kalau tidak salah dari PNS. Mereka saksi kunci atas kasus itu,’’ ujarnya. Prinsipnya, tegas Haris, LPSK mendukung aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Jika permohonan datang dari aparat penegak hukum, pihaknya menilai saksi ini memang urgen dan harus dilindungi. ‘’Sudah diberikan perlindungan oleh LPSK sejak Pak La Nyalla jadi buronan,’’ ungkapnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 12A, perlindungan saksi atau korban berupa mengubah identitas, relokasi ke tempat aman, mengelola rumah aman, melaksanakan pengamanan dan pengawalan serta pendampingan. (kmb36)
Istri Sekretaris MA Diperiksa KPK Sopir Nurhadi Masih Misterius Jakarta (Bali Post) – KPK memeriksa Tin Zuraida, istri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rabu (1/6) kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriani mengatakan, Tin Zuraida diperiksa untuk saksi Doddy Aryanto Supeno. ‘’Dimintai keterangan seputar pengeta-
huannya terkait dengan kasus di PN Jakarta Pusat dan tentang penggeledahan yang dilakukan di rumahnya,’’ kata Yuyuk. Tin Zuraida, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, tiba di gedung KPK pukul 09.55 WIB. Dia langsung masuk ke ruang tunggu steril di gedung KPK, tidak memberikan keterangan mengenai pemanggilannya. Selain Tin, KPK juga memeriksa dua orang pegawai rumah Nurhadi
yaitu Kasirun alias Jenggot dan Sairi alias Zahir. Sementara itu penyidik KPK masih mencari mantan sopir Nurhadi yang bernama Royani, yang sudah dua kali dipanggil KPK tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan. KPK menduga Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA. Royani sudah diberhentikan oleh MA sejak 27 Mei 2016 karena tidak masuk kantor selama 46 hari. Hal. 19 Sejumlah Kasus
Tin Zuraida
Kustanto Widiatmoko
59 Tahun Pengabdian Kodam IX/Udayana
1 Juni, Peringatan Hari Lahir Pancasila
KODAM IX/Udayana genap berusia 59 tahun. Tepatnya pada tanggal 27 Mei 2016. Banyak prestasi yang telah diraih. Demikian pula banyak kegiatan yang dilakukan dalam mengemban tugas sebagai komponen utama bidang pertahanan di wilayah Bali-Nusra. Dari berbagai prestasi tersebut, tentu menjadi pemacu semangat pengabdian baru, dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Tugas dan tantangan tersebut tentu telah menjadi atensi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, MDA. Ia yang sebelumnya sebagai Asisten Teritorial Kasad pun telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya melaksanakan silaturahmi dengan para tokoh agama dan masyarakat serta pejabat setempat. Harapannya agar terjalin kerja sama yang baik dalam menciptakan kondusivitas di wilayah Kodam IX/Udayana. Sehingga nantinya mampu membawa Kodam ke arah yang lebih maju seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Pengalamannya selama lebih dari 29 tahun berkarier TNI, tentu akan menjadi modal dalam menggelorakan semangat bela negara di kalangan anak bangsa. Hal. 19 Sebagai Danton
Bandung (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. ‘’Dengan mengucap syukur dan bismillahirrahmanirrahim, dengan keputusan presiden, 1 Juni ditetapkan diliburkan dan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila,’’ kata Presiden, di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (1/6) kemarin. Presiden menandatangani keputusan tentang penetapan 1 Juni sebagai hari libur nasional usai menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno. Presiden menghadiri acara peringatan Pidato Bung Karno yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama seluruh pimpinan MPR dan Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri. Usai acara mereka napak tilas ke Penjara Banceuy. Presiden bersama para pemimpin MPR dan seluruh tamu undangan berjalan kaki dari Gedung Merdeka ke Penjara Banceuy, yang dibangun Belanda pada 1877. Jokowi bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melakukan napak tilas berjalan kaki dari Gedung Merdeka ke Penjara Banceuy di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung yang berjarak sekitar 500 meter dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada Rabu (1/6). Hal. 19 Napak Tilas
Rencana Pengurangan Satu Juta PNS Bisa Timbulkan Masalah Baru Jakarta (Bali Post)) Rencana pemerintah memangkas atau merasionalisasi satu juta pegawai negeri sipil (PNS) dari 4,5 juta PNS menjadi 3,5 juta PNS dipertanyakan kalangan dewan. Pemerintah diminta berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto menyarankan pemerintah berpikir ulang. ‘’Harus dipikir secara matang betul, PNS ini kan juga mempunyai cita-cita, karena saya pernah jadi PNS. Saya juga bercita-cita tinggi waktu itu, sehingga tidak bisa semudah itu dipatahkan cita-citanya. Masalah kebutuhan, masalah kesatuan yang ada, disesuaikan,’’ kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/6) kemarin. Agus mengatakan apabila diberhentikan, maka akan ada keluarga dari PNS yang ditelantarkan. Apalagi satu juta PNS yang diberhentikan, maka akan banyak orang yang kehilangan sumber penghidupannya. ‘’Kan PNS ini menghidupi keluarga, kalau yang menghidupi ini ditelantarkan maka keluarganya telantar. Apalagi ini satu juta, berarti berapa dari satu juta orang itu yang harus mendapatkan permasalahan tentang ini,’’ gugatnya. Agus meminta agar pengurangan jumlah PNS tidak dilakukan secara ekstrem, tetapi dilakukan secara alami. Hal. 19 Merekrut PNS
Bali Post/ant
LAPAS - Presiden Joko Widodo mengunjungi situs Lapas Banceuy pada acara puncak Hari Lahir Pancasila dan Pidato Bung Karno di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/6) kemarin. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan libur nasional.
LPSK Gelar Rakor Apgakum
Wujudkan Proses Peradilan Pidana Berkeadilan LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (Rakor Apgakum), Rabu (1/6) kemarin hingga Jumat (3/6) besok di Hotel Kuta Paradiso, Badung. Rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi antaraparat penegak hukum dalam mengimplementasikan dan pemenuhan hak-hak saksi serta korban kejahatan. Rakor mengusung tema ‘’Memperkuat Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mewujudkan Proses Peradilan Pidana yang Berkeadilan’’ dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, sekaligus sebagai pembicara kunci. ‘’Kenapa perlu ada rakor ini karena adanya grafik kejahatan terus mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun terjadi kenaikan grafik kejahatan di seluruh Indonesia. Kalau dilihat dari laporan Polri, laporan kasus pidana meningkat 400 ribu bahkan hingga 500 ribu tiap tahun,’’ tegas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, lanjut Abdul Haris, mengamanatkan pemenuhan hak saksi dan korban dilakukan oleh LPSK serta lembaga lainnya. ‘’Supaya pemenuhan hak-hak saksi dan korban maksimal, harus disamakan dulu persepsi antaraparat penegak hukum. Semua pihak harus mengetahui hak-hak saksi dan korban sebelum mengimplementasikannya,’’ ujarnya. Aparat penegak hukum dimaksud, lanjut Abdul Haris, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rakor ini juga bertujuan mempererat hubungan LPSK dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya tingkat pusat, termasuk di daerah. Rakor ini penting sebagai wadah mengiventarisasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak saksi dan korban serta solusi terbaik. Tidak hanya dari sisi peraturan, juga dalam pengimplementasiannya. Hal. 19 Hak Saksi
Bali Post/kmb23
RAKOR - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (empat dari kiri) bersama Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. (tiga kiri) berfoto bersama pimpinan LPSK di sela pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Aparat Penegak Hukum, Rabu (1/6) kemarin, di Kuta.