HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 119 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
RABU, 2 AGUSTUS 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ist).
LADANG GARAM - Pulau Sumbawa, merupakan pulau penghasil garam terbesar di NTB. Kementerian Kalautan Perikanan bahkan telah menjadikan Kabupaten Bima sebagai sentra produksi garam nasional. Belakangan produksi garam turun akibat anomali cuaca. Untuk tetap menjaga produksinya, dibutuhkan teknologi produksi yang memadai.
TPTGR Tagih Perusahaan Asuransi
Kembalikan Denda Proyek RSUD NTB Rp 3,1 Miliar Mataram (Suara NTB) – Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemprov NTB melakukan penagihan kepada salah satu perusahaan asuransi terkait dengan pengembalian denda atas keterlambatan pengerjaan proyek di RSUD NTB senilai Rp 3,1 miliar lebih. Pihak RSUD NTB sudah berkomunikasi dengan Inspektorat terkait dengan temuan tersebut. “Intinya kita tagih, sudah dikomunikasikan pihak RSUD. Sudah ada upaya untuk menagihnya. Itu klaim asuransi yang Rp 3,1 miliar tersebut atas keterlambatan pengerjaan proyek di sana,” terang Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram kemarin. Ibnu mengklaim tidak ada
Soroti Kinerja Penyidik
Firli
KAPOLDA NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si menyoroti berkas perkara yang masih bolak-balik dari dan ke Kejaksaan. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda NTB dievaluasi. ‘’Kita ingin agar penanganan kasus korupsi lebih efektif, efisien, lebih bersinergi sehingga berdampak pada penuntasanhukumkasuskorupsi. Berkas tidak sering bolak-balik,’’ ujarnya, kepada Suara NTB. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda NTB yang sudah tuntas beberapa diantaranya sudah masuk ke persidangan. Bersambung ke hal 15
Kepala Pasar Sayang-Sayang Tersangka Pungli Mataram (Suara NTB) – Kepala Pasar Sayang-Sayang, HM alias HZ (53) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Senin (31/7) lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menemukan bukti yang cukup atas dugaan pungli biaya sewa lapak. KetuaPelaksana II Tim SaberPungli Kota Mataram, Kompol I Made Baduarsa mengatakan, tersangka dijerat dengan pasal 12e UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Tipikor. ‘’Tersangka sebagai penyelenggara negara secara melawan hukum memungut uang yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, dalam hal ini sewa kios atau lahan pasar,’’ ujarnya, Selasa (1/8). Ancaman hukumannya, pidana penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
total Rp 3.504.890.950. Temuan ini tahun 2013 lalu, berkaitan dengan pembangunan gedung baru RSUD NTB di Dasan Cermen Mataram. Di mana dalam audit BPK, ada dua paket pekerjaan yang tidak tuntas sesuai ketentuan waktu atau ambang batas kontrak. Sebenarnya sudah ada itikad baik dari pihak RSUD
daklanjut atas rekomendasi BPK atas LKPD 2016, Ibnu mengatakan sudah mencapai 80 persen lebih sampai batas waktu 31 Juli lalu. Ia mengatakan progres pengembalian kerugian negara terus bergerak. ‘’Kalau saya hitung keuangannya, atau dengan pernyataan-pernyataan yang pasti itu sudah 80 persen. Kalau kita hitung pernyataan pembayaran dengan jangka waktu tertentu itu, sudah selesai. Kalau nominalnya memang belum, tapi terus bergerak. Kita kejar termasuk pengembalian dari perusahaan asuransi itu,’’ tandasnya. (nas)
Mantan Bupati Lotim Divonis Bebas Mataram (Suara NTB) Terdakwa kasus dugaan suap dalam investasi PT. iPasar Indonesia, Drs. H. Sukiman Azmi diputus bebas oleh hakim Pengadilan Tipikor Mataram Selasa (1/8). Mantan Bupati Lombok Timur ( Lotim) ini dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim juga memutus bebas terdakwa kedua, Alexander Gee selaku pe megang saham PT. iPasar Indonesia. JPU Kejati NTB sebelumnya mengajukan tuntutan empat tahun penjara terhadap terdakwa Sukiman Azmi, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
PADAT- Keluarga dan pendukung Sukiman Azmi memadati sekitar ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Mataram.
BPKP Kantongi Kerugian Negara Kasus Taman Sembalun
(Suara NTB/why)
PUNGLI - Wakapolres Mataram, I Made Baduarsa (kanan) didampingi Kasatreskrim, Kiki Firmansyah Effendi (kiri) menunjukkan barang bukti dan tersangka dugaan pungli sewa lapak Pasar Sayang-sayang, Selasa (1/8).
Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama bekerja, akhirnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB merampungkan hasil audit investigasi proyek Taman Wisata Pusuk Sembalun, Lombok Timur. Kerugian negara dari total pekerjaan senilai Rp 1,6 miliar lebih itu sudah dikantongi. Korwas Investigasi BPKP NTB, Ngatno, SE menyebut, angka kerugian negara sudah
ditemukan dan hasilnya telah disampaikan ke penyidik Polres Lombok Timur. “Hasilnya (kerugian negara) sudah ada. Sudah saya koordinasikan dengan penyidik,” kata Ngatno di Mataram, Selasa (1/8) kemarin. Tidak disebutkan jumlah kerugian negara yang ditemukan timnya, meskipun angkanya sudah dikantongi. Alasannya tidak ada kewenangan pihaknya menyampaikan ke publik, karena audit atas per-
mintaan instansi lain, dalam kasus ini permohonan audit diminta oleh penyidik Sat Reskrim Polres Lotim. ‘’Nanti hasil hitungannya tanyakan ke penyidik saja. Yang jelas sudah ada (kerugian, red),” jelas Ngatno. Kerugian negara itu muncul berdasarkan metoda perhitungan volume pekerjaan pada beberapa item. Seperti anjungan, gapura, dan ornamen pendukung lainnya. Bersambung ke hal 15
Ada Ego Sektoral SKPD Entaskan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP menyatakan, pihaknya terus melakukan sinkronisasi programprogram pengentasan kemiskinan yang ada di SKPD. Diakui, memang masih ada ego sektoral antar-SKPD dalam program pengentasan kemiskinan tersebut. Meskipun mengakui masih ada ego sektoral yang ditemukan di SKPD, namun Ridwan Syah, melihat program-program SKPD yang terkait dengan pengentasan kemiskinan tidak terjadi tumpang tindih. Ia mengatakan program-program yang ada di masing-masing SKPD tidak boleh tumpang tindih
‘’
Capaiannya harus terukur, sasarannya jelas. Kita punya data yang sama. Memang tidak mudah mengintegrasikan, ego-ego sektoral itu masih ada. H. Ridwan Syah dan hasilnya harus terukur. ‘’Justru di Bappeda lah disinkronkan program-program SKPD. Capaiannya harus terukur, sasarannya jelas. Kita punya data yang sama. Memang tidak mudah mengintegrasikan, ego-ego sektoral itu masih ada,” kata Ridwan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/8) siang kemarin.
Tahun 206 lalu, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 miliar lebih untuk program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah SKPD. Kemudian, pada tahun 2017 ini, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan meningkat menjadi Rp 1,3 triliun. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
TO K O H
kerugian negara atas pengerjaan proyek di RSUD tersebut. Temuan BPK itu bentuknya asuransi atas keterlambatan pengerjaan proyek yang tidak tuntas sesuai batas waktu yang ditentukan. Hasil audit BPK, tercatat kerugian negara yang jadi temuan pada rumah sakit milik Pemprov NTB itu mencapai
untuk mengembalikan kerugian Negara. Itu dibuktikan dengan kehadiran perwakilan instansi saat diundang Asdatun Kejati NTB Juni lalu. Wujud komitmen manajemen, dengan mencicil pengembalian. Pada tahap pertama, dikembalikan sebesar Rp 360.064.050. Namun memang relatif kecil dibanding akumulasi temuan. Akan tetapi ada sikap kooperatif untuk proses penyelesaian. Sehingga untuk kelebihan yang harus dilunasi, mencapai Rp 3.144.826.500. Terkait dengan progres tin-
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kepala Pasar Sayang Sayang Terjaring OTT Berdayakan Kaling dan RT BERBAGAI pola dilakukan Pemkot Mataram termasuk lurah dan camat untuk menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Pola door to door, pengurusan administrasi melampirkan bukti lunas PBB hingga memberdayakan aparatur di lingkungan setempat. Lurah Bintaro, H.L. Mukhsin menjelaskan, dari segi pendapatan penghasilan dari sektor PBB di wilayahnya relatif sedikit dibandingkan kelurahan lainnya. Karena rata rata masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan buruh sehingga tidak ada wajib pajak (Suara NTB/cem) (WP) besar yang menH.L. Mukhsin dongkrak pendapatan asli daerah. Kalaupun ada, hanya PT. Pertamina. “Paling Pertamina saja yang besar pajaknya,” kata Mukhsin. Selama ini kendala dihadapi petugas juru pungut ketidaksesuaian data wajib pajak dengan objek pajak. Terkadang objek pajak di Bintaro, tetapi pemiliknya tidak berada di tempat. Sehingga, ini yang membuat petugas kesulitan menagih. Selain faktor teknis tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat kewajiban membayar pajak jadi kendala berat. Butuh waktu panjang untuk memberikan edukasi serta pemahaman pentingnya membayar pajak ke negara. “Mungkin karena SDM masyarakat kurang. Bagi yang mengerti kan tidak masalah,” terangnya. Meskipun demikian, kata dia, tetap dioptimalkan dengan memaksimalkan serta memberdayakan kepala lingkungan dan RT setempat. Setidaknya mereka mengetahui warganya sehingga lebih mudah menagih. Pola lain sambungnya, warga yang mengurus administrasi apapun di kelurahan diwajibkan melampirkan surat bukti tanda lunas pembayaran PBB. Cara ini mempermudah pengecekan WP telah membayar atau tidak. “Yang ngurus administrasi apa saja harus ditunjukan foto kopi bukti lunas PBB,” ucapnya. Mukhsin menyebut di tahun 2016 realisasi PBB mencapai 100 persen lebih. Diharapkan, tahun ini mencapai target atau lebih dari tahun sebelumnya. Karena bagaimanapun juga pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. (cem)
Pengawasan Sangat Lemah TERJARINGNYA Kepala Pasar Sayang Sayang dan wakilnya dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Tim Saber pungli mengejutkan sejumlah kalangan. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (1/8) berujar bahwa kejadian itu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pasar. Ia yakin praktik pungli itu, ada di semua pasar tradisional. “Saya yakin ini bukan praktik kemarin sore. (Suara NTB/fit) Saya yakin ini sudah berI Wayan Wardana langsung lama. Ini kebetulan saja dia (kepala Pasar Sayang Sayang, red) lagi apes,” katanya. Wardana melihat manajemen kontrol pengelolaan pasar, sangat kurang. Kepala pasar cenderung dilepas begitu saja. Dia juga mengkritisi penunjukan kepala pasar yang notabene PTT (pegawai tidak tetap) berasal dari latar belakang yang beragam. Padahal, jabatan kepala pasar merupakan jabatan yang cukup strategis. Mestinya, lanjut politisi PDIP ini, Pemkot Mataram dalam memberikan kepercayaan mengelola pasar, harus melihat kompetensi yang bersangkutan. “Ini latar belakangnya beragam. Hanya karena ada jasa kepada pimpinan lalu diberikan jabatan,” katanya. Kalau penempatan jabatan kepala pasar didasarkan pada hal-hal seperti itu, misalnya faktor kedekatan, ia memastikan lambat laun akan terjadi lagi kasus serupa. Yang jelas, tidak bisa penunjukan kepala pasar hanya berdasarkan kedekatan. Harus diyakini, bahwa orang yang ditunjuk sebagai kepala pasar, bisa melaksanakan manajemen kontrol. “Makanya dulu waktu pembahasan Pansus, saya usulkan kepala pasar dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) supaya mudah dikontrol tapi eksekutif tidak mau,” sesalnya. Wardana menegaskan, pihaknya bukan anti ASN atau non ASN. “Yang penting jelas kapasitasnya. Kalau seperti ini, kan tinggal menunggu waktu,” selorohnya. Menurut Wardana, tidak ada inovasi atau hal spesifik yang dilakukan kepala pasar dalam tugasnya mengelola pasar tradisional. Apa yang dilakukan kepala pasar hanya rutinitas. Sehingga, pasar hanya menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Ia berharap, Pemkot Mataram mampu mencontoh pengelolaan pasar di sejumlah daerah yang telah berhasil. Seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta. “Mungkin terlalu jauh kalau kita ambil perbandingan Pasar Beringharjo. Pasar di Balilah,” ungkapnya. Wardana mengaku kecewa dengan kondisi pasar pasar yang ada di Mataram. “Tampak luarnya saja tidak meyakinkan. Bagaimana kita mau berpikir besar, kalau masalah mendasar di pasar seperti kebersihan dan ketertiban tidak mampu kita atasi,” pungkasnya. (fit)
Pemkot Serahkan ke Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Tertangkapnya Kepala Pasar Sayang - Sayang Kecamatan Cakranegara, HM dan wakilnya, MN dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli menunjukkan praktik pungli masih marak terjadi. Karena tercatat ini kasus ketiga setelah sebelumnya, Kasi Dinas Perhubungan AM dan Kepala SMPN 6 Mataram ditangkap dengan kasus yang sama (pungli). Terhadap pelanggaran dilakukan HM dan MN, Pemkot Mataram menyerahkan proses hukum ke aparat kepolisian. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, tertangkapnya Kepala Pasar Sayang - Sayang dan wakilnya merupakan bagian dari penindakan Tim Saber Pungli Kota Mataram. Itu sebagai catatan sekaligus peringatan bagi kepala pasar lainnya agar tidak terjadi lagi pungli di pasar maupun di seluruh pelayanan publik. “Ini bagian dari skenario tahapan terstruktur dan teratur dengan baik untuk mencegah praktik yang tidak dibenarkan,” kata
Martawang, Selasa (1/8). Dikumpulkannya kepala pasar kemarin merupakan cara untuk mengevaluasi agar mereka tidak mengambil sesuatu tidak dibenarkan secara aturan. Jika terjadi akan ada Tim Saber Pungli melakukan penindakan. Tim Saber Pungli terdiri dari Pokja Intelijen dan Pokja Penindakan. “Kita serahkan proses hukumnya. Tinggal kita (pemerintah, red) menunggu laporan dari tim saber Polres Mataram,” paparnya.
Dalam konteks ini kata dia, harus dikedepankan asas praduga tak bersalah. Kepolisian memiliki prosedur hingga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kasus ini bisa jadi efek jera dan mengingatkan kepala pasar dan pegawai lainnya agar tidak melegalkan praktik tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri akan mengevaluasi secara keseluruhan petugas di pasar. Menurut-
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/cem)
Lalu Alwan Basri nya, kasus ini sebagai catatan sekaligus peringatan. “Kita mengumpulkan kepala pasar bagian dari evaluasi dari laporan yang kita terima,” katanya. Pihaknya mengaku kecewa
Lalu Martawang dan tidak menyangka kejadian tersebut. Padahal sudah diperingati berulangkali. Agar aktivitas di pasar tidak terganggu, jabatan kepala pasar diserahkan ke UPTD. (cem)
Pedagang Diduga Sering Diperas Mataram (Suara NTB) Pedagang di Pasar Sayang - Sayang Kecamatan Cakranegara bersyukur ditangkapnya Kepala Pasar HM. Pasalnya, mereka diduga sering memeras pedagang. Pantauan Suara NTB, kantor kepala pasar masih disegel. Garis Polisi (Police Line) membentang. Tidak ada aktivitas apapun di dalam ruangan berukuran 4x5 meter itu. HM baru lima bulan berdinas. Tak banyak pedagang yang mengenalnya. Penjaga Keamanan Pasar Sayang Sayang yang ditemui Suara NTB, Selasa (1/8) Sahabuddin tidak mengetahui detail kejadian tersebut. Saat kejadian, ia tidak berada di tempat. Pascaditangkap tidak ada aktifitas. Tetapi, retribusi pasar tetap ditarik oleh petugas. Salah seorang pedagang, Abdul Kadir mengaku sejak dua minggu terakhir dimintakan uang Rp 5 juta untuk memperluas bangunannya. Padahal, kios seluas 2,5 x 2 meter menjadi hak guna bangunan (HGB). Tetapi, HM mengklaim ada aturan baru dari Dinas Perdagangan sehingga dimintakan uang. Dan, meminta menyicil pembayaran. “Alasannya ada aturan dari atas. Orang atas (dinas, red) mau turun. Saya tidak tanggungjawab kalau ini dibongkar,” katanya meniru perkataan HM. Kadir sempat curiga karena sebelum HM menja-
di kepala pasar tidak ada permintaan tersebut. Setelah lima bulan menjabat pedagang selalu dimintakan uang. Padahal, kios sudah dibayar Rp 270 ribu tiap tahun. Retribusi kebersihan Rp 2 ribu dan jasa keamanan pasar Rp 10 ribu. Karena tidak ingin kehilangan tempat mencari nafkah, Kadir meminjam uang koperasi dan menyerahkan uang Rp 2,5 juta. “Saya terus ditagih sampai diancam kalau tidak bayar nanti dibongkar,” tuturnya. Setelah menyerahkan uang tidak ada bukti pembayaran diberikan. Ia diminta pergi begitu saja. Pedagang lainnya, Muhibi mengeluhkan hal yang sama. Lapak yang ditempati berukuran 1,5 x 1,5 meter dimintakan uang Rp 1,2 juta. Ia sempat menolak membayar karena merasa telah mengeluarkan kewajibannya. HM mengancam mengeluarkan dan beralasan akan ada pedagang lain yang mau masuk. Ia sempat bernegosiasi sehingga diturunkan jadi Rp 600 ribu. “Pedagang banyak mengeluh. Dimintakan uang terus. Lega sudah kalau dia ditangkap karena ndak ada yang teror masalah uang, “ katanya. Bukan saja Muhibi dan Kadir. Pedagang kecil lainnya mengeluh. Lapak ukuran 60 cm dikenakan Rp 500 ribu. Padahal, pedagang berjualan sudah lama dan rutin membayar retribusi dan jasa keamanan. (cem)
Karena Sampah, Kadis LH Mengaku Kerap Kena Omel Wawali Mataram (Suara NTB) – Karena persoalan sampah di Mataram yang tak kunjung tuntas dan masih terus menjadi PR pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi mengaku kerap kena omel Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. “Saya kan tiap hari juga diomeh sama Pak Wakil (Walikota) soal sampah ini karena beliau juga orangnya agresif untuk menangani sampah,” ungkapnya. Omelan dari Mohan kerap diterima Irwan ketika ditemukan masih ada tumpukan sampah di pinggir jalan yang belum terangkut. Irwan mengatakan kini pihaknya telah memberlakukan TPS bergerak (mobile) di tempattempat yang tak memiliki lahan untuk didirikan TPS. TPS bergerak ini baru diterapkan di beberapa pasar tradisional dan akan diterapkan di kelurahankelurahan lain. “Karena lahan terbatas di kota ini,” ujarnya. Ketertiban pembuangan sampah ke TPS oleh kendaraan roda tiga juga masih perlu ditingkatkan. Irwan mengatakan seharusnya sampah dari sumber (rumah tangga atau lingkungan) harus terbungkus rapi di dalam kantong plastik sehingga setelah sampai TPS tidak akan berserakan. Hal ini juga akan memudahkan pasukan kuning yang bertugas menaikkan sampah ke atas truk. Selain itu mereka juga harus tertib mengikuti jadwal pembuangan sampah mulai pukul 18.0006.00 Wita. Jika para operator sampah disiplin terhadap dua hal itu, maka dipastikan tak ada lagi sampah berserakan di TPS. “Kalau dia bisa penuhi itu, sampah dari sumber sudah diwadahi, dia taat jam buang, pasti tertib. Sekarang kita main kucing-kucingan ini. Ada di beberapa kawasan kita cabut (pen-
jaga TPS), lagi dia buang. Setelah kita cabut, lagi kita tempatkan orang,” ujarnya. (ynt)
(Suara NTB/cem)
MASIH DISEGEL - Kantor Kepala Pasar Sayang - Sayang masih disegel. Pasca di-OTT, tidak ada aktivitas apapun.
Monopoli Tender Proyek
Satu Pengusaha Diduga Punya Banyak Bendera Mataram (Suara NTB) Praktik monopoli tender proyek di Kota Mataram telah lama terjadi. Modusnya, satu pengusaha diduga kuat memiliki banyak bendera (perusahaan, red) untuk memenangkan tender proyek. Ironisnya, rekanan yang mengerjakan proyek tersebut sering kali tak mampu menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak (wanprestasi). Tetapi, Pemkot Mataram tetap memberikan pekerjaan. CV. NK di tahun 2016 lalu mengerjakan proyek pembangunan Pasar Perumnas milik Dinas Perdagangan senilai Rp 3,3 miliar. Kini, rekanan yang dulu tidak mampu mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak kembali mengerjakan paket jalan hotmix III milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 9,7 miliar. Daftar nama rekanan lainnya yaitu CV. LI. Pada tahun 2015 lalu mengerjakan gedung Satpol
PP. Rekanan ini diberikan sanksi karena wanprestasi. Tahun 2017 kembali mengerjakan proyek pembangunan jembatan Dasan Agung Rp 2,09 miliar. PT. LR kini mengerjakan rehab jalan hotmix paket II senilai Rp 4,6 miliar. Rekanan ini di tahun 2016 pernah mengerjakan Puskesmas Ampenan senilai Rp 2,4 miliar. Akan tetapi, ia tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Selanjutnya, PT. RJ di tahun yang sama mengerjakan pembuatan jalan dan pemeliharaan taman senilai Rp 450 juta. Demikian pula dengan sejumlah rekanan lainnya. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi menjelaskan, pelaksanaan lelang barang dan jasa mengacu Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Sejak tahapan lelang, kelengkapan dokumen, penetapan pemenang, tanda
tangan kontrak, dan evaluasi mengacu pada aturan tersebut. Artinya, tidak mungkin ada monopoli karena yang digunakan sistem online. “Disana ada penawaran. Pengusaha silahkan menawar. Siapa yang penawaran paling rendah mereka yang menang,” ungkapnya di ruang kerjanya, Selasa (1/8). Pihaknya melihat sistem evaluasi administrasi. Jika ada kekurangan dari berkas yang diajukan saat lelang. Praktis, rekanan tersebut tidak menang. Suryadi membantah adanya indikasi memainkan atau memenangkan satu pengusaha saja. “Ndak berani kita mainkan. Ini sistemnya online,” tambahnya. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum tidak memberikan tanggapan terkait hal ini. “Saya tidak tahu soal itu,” tuturnya. Suryadi menegaskan, dengan sistem pengadaan berbasis online semua perusahaan yang memiliki kualifikasi berhak mengikuti tender. (cem)
Pilih Tunjangan Transportasi, Dewan Kembalikan 13 Randis Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram memilih tunjangan transportasi dan telah mengembalikan kendaraan dinas yang selama ini dipinjampakai. Adapun randis yang dikembalikan itu, berjumlah 13 unit lengkap dengan berita acara serah terima yang ditandatangani pimpinan alat kelengkapan Dewan dan juga Sekretaris DPRD Kota Mataram. Pantauan Suara NTB, Selasa (1/8), 13 randis itu sudah terpakir rapi di garasi kantor DPRD Kota Mataram. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengaku sangat mengapresiasi sikap kooperatif para anggota Dewan. Ini terbukti dengan telah dikembalikannya 13 randis itu, tepat pada tanggal 31 Juli 2017. Ia menjelaskan, filosofi dari PP 18/2017 terkait tunjangan transportasi, bahwa tidak boleh diberikan dobel antara randis dan tunjangan. ‘’Itu ndak boleh,” cetusnya. Sehingga, anggota Dewan harus memilih salah satunya. Dan nyatanya, dengan dikembalikannya randis tersebut memastikan bahwa pilihan anggota Dewan adalah tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi ini akan mulai terhitung per 1 Agustus 2017. ‘’Itu yang kami sampaikan kepada bapak-bapak Dewan. Satu catatan, kami tidak menagih. Kami berikan argument bahwa kalau dikembalikan pada tanggal itu (1 Agustus, red) kami yang tidak berani membayarkan tun-
jangan transportasi itu, karena itu dobel,” terang Aria. Aria mengaku bersyukur, pada Senin sore semua randis sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak Setwan. Dia menjelaskan, bahwa tunjangan transportasi ini sama perlakuannya dengan tunjangan perumahan. Apabila anggota Dewan disediakan rumah, maka mereka tidak akan menerima tunjangan perumahan, demikian pula sebaliknya. ‘’Sama modelnya,” demikian Aria. Terkait randis yang sudah dikembalikan oleh pimpinan alat kelengkapan Dewan, Sekwan akan berkoordinasi dengan Setda Kota Mataram terkait peruntukkan randis itu selanjutnya. ‘’Apakah nanti untuk menunjang tugas-tugas di kantor, misalnya ada kunjungan komisi atau apa, nantilah kita belum ke tahap itu,” katanya. Aria mengaku salut dengan itikad baik para anggota Dewan. ‘’Yang luar biasa, jangankan protes, bertanya ke saya pun ndak ada,” ucapnya. Ini tidak terlepas pada pemahaman anggota Dewan mengenai PP 18/ 2017 dan juga perda terkait itu yang telah ditetapkan. (fit) (Suara NTB/fit)
RANDIS - Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS mengacungkan jempol didampingi Kabag Umum Setwan DPRD Kota Mataram, Mohamad Iswan saat menunjukkan deretan randis yang telah dikembalikan oleh alat kelengkapan Dewan.
Daftar Randis yang Dikembalikan Alat Kelengkapan Dewan No
Nomor Polisi
Dikembalikan Oleh
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
DR 1087 AK DR 1149 AK DR 1129 AK DR 1085 AK DR 1086 AK DR 1131 AK DR 1113 AK DR 1114 AK DR 1132 AK DR 1115 AK DR 1130 AK DR 1128 AK DR 1133 AK
Bapperda Badan Kehormatan Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Fraksi Partai Golkar Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDIP Fraksi Partai Demokrat Fraksi PPP Fraksi Keadilan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mataram
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Waktunya Pembangunan NTB Bergeser ke Maritim Mataram (Suara NTB) Pembangunan NTB bebannya tertumpu di daratan. Hal ini sudah tak efektif lagi dan cukup memberatkan. Karena itu, Provinsi NTB sudah memasuki masanya untuk menggeser pembangunannya ke sektor maritim (kelautan). Tata ruang mendesak untuk segara direvisi, dengan mengubah paradigma pembangunan. Dari daratan ke lautan. Hal ini disampaikan Mantan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM membuka kembali ide lama ini pada Forum Rapat Koordiniasi Sistem Kelistrikan Provinsi NTB yang dilaksanakan oleh PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara di Golden Palace, Selasa (1/8) kemarin. Pada kesempatan ini, hadir Kepala Bappeda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, jajaran PLN dan dinas terkait, Dinas ESDM, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas PM-PTSP, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan stakeholders terkait. “Kalau selama ini, lebih bertumpu di darat, pembangunan ke depan garap sumber daya maritimnya. Betul itu, mulailah menatap laut,” ujarnya. Alasannya, karena provinsi NTB adalah provinsi kelautan. Sumber daya lautnya melimpah, baik dari sisi pangannya, energinya, hingga pariwisatanya. Ia khawatir, jika pembangunan ditumpuk berorientasi darat, dampaknya justru semakin tak baik. “Di laut bisa dikembangkan pangan, kembangkan pariwisata, dasar laut kita kaya, pesisir kita kaya, isinya kaya,” imbuhnya. Salah satu contoh, kawasan Saleh, Moyo Tambora (Samota) potensi perputaran uangnya mencapai Rp 11 triliunan bila digarap optimal. Saat ini, perputaran uang yang riil pada tahun 2015 mencapai 4,55 triliun. Angka perputaran yang di masyarakat yang tidak kecil. Angka ini didapat dari intensifikasi enam komoditas, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian udang, rumput laut dan ubur-ubur. “Itu bukan halayan, riil Rp 4 triliunan uang berputar di masyarakat setahun. Untuk membangun infrastruktur kawasan Samota, hanya butuh Rp 4,8 triliun. Hasil hanya setahun,” imbuhnya. Karena itulah, NTB sangat potensial menjadi provinsi maritim. Karena itu, kebijakan untuk mendorong pemanfaatan laut harus dilakukan. Kembangkan industri-industri rumahan agar ikan tidak dijual dalam bentuk gelondongan, demikian juga dengan rumput laut dan hasil-hasil laut lainnya. Siapa yang melakukannya? serahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat, perkuat industri berbasis rumah tangga. PLN pun diminta untuk mendukung penyediaan daya listrik yang memadai di pesisir-pesisir. Terpisah, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si memaparkan deskripsi umum alokasi ruang laut. Total alokasi ruang laut NTB mencapai 2.915.903,96 hektar. Kawasan pemanfaatan umum untuk perikanan tangkap seluas 2.385.868,05 hektar, pariwisata seluas 8.606,76 hektar, pelabuhan 13.571,66 hektar, perikanan budidaya 72.863,59 hektar, pemukiman 17.058 hektar, pertambangan 3.274,20 hektar, kawasan konservasi seluas 341.864,93 hektar dan KSNT 89,515,97 hektar. “Potensi yang ada di kelautan kita baru dimanfaatkan 30 persen. 70 persennya harus dilakukan secara bertahap dan kita terus mendorongnya melalui dukungan APBN dan APBD,” demikian L. Hamdi. (bul)
Retail Modern Diduga Mainkan Harga Mataram (Suara NTB) Berbagai modus dilakukan oleh retail modern untuk mengambil keuntungan dari konsumen. Praktiknya dengan memainkan harga. Harga dipasang di rak berbeda dengan harga di kasir. Hal ini terungkap saat rapat dengan kepala pasar se Kota Mataram yang dihadiri Asisten I Setda Kota Mataram dan Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri. Alwan menyesalkan praktik demikian. Sebab, ini akan merugikan konsumen. Semestinya kata dia, retail modern memberikan informasi sesuai dengan harga yang ditempel di rak dengan harga barang di kasir. Praktik - prakti seperti itu jelas sebagai modus pengusaha meraup keuntungan. “Silahkan sejujurnya informasikan kepada konsumen. Produknya, jenis produk, expired, dan harga,” kata Alwan, Selasa (1/8). Dikatakan, pihaknya tidak bisa mengambil langkah karena tanggungjawab penindakan tidak lagi di kabupaten/kota melainkan tanggungjawab provinsi. Kalaupun dilakukan penindakan pasti bersama - sama dengan Pemprov dan kabupaten/kota. Bukan itu saja sambung Alwan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, YLKI, dan Satpol PP juga memiliki peran yang sama. “Kalau ada laporan seperti itu kita harus koordinasi dengan Pemprov,” tambahnya. Dia menambahkan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dalam transaksi. Tapi kata Alwan, pihaknya tidak bisa bergerak pascaperalihan kewenangan ke Pemprov. Bagaimana pun juga, ia mengingatkan kepada pengusaha retail modern agar tidak coba - coba membohongi konsumen. Pihaknya akan menelusuri praktik tersebut. Jika terbukti praktik itu akan direkomendasikan untuk mencabut izin. Disatu sisi, mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram ini meminta masyarakat agar tidak tergiur belanja ke pasar modern. Ia menyarankan agar masyarakat kembali berbelanja ke pasar tradisional untuk menghindari penipuan. “Ada tawar menawar dan barang dijual murah,” tuturnya. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Kadin Pertanyakan Pertumbuhan Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Nampaknya Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB tidak mempercayai pertumbuhan investasi di atas kertas dengan realisasi senilai Rp 9,8 triliun pada tahun 2016. Data ini berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan. Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Herry Prihatin dalam forum Rapat Koordinasi Perencanaan Sistem Kelistrikan NTB di Golden Palace, Selasa (1/8) kemarin mempertanyakan nilai invetasi yang begitu besar itu mengguyur NTB. “Bayangkan, saat ini orangorang sedang pada mengkerut, terjadi penurunan daya beli dan peningkatan pengangguran. Sekarang bagaimana menjawab itu,” tanyanya. Kemudian beberapa perusahaan melakukan pemangkasan karyawan. Salah satunya Giant di Gegutu Mataram, demikian
juga Lombok City Center yang di Gerimak Narmada, Lombok Barat mulai ngos-ngosan. “Jadi apa sebenarnya yang salah,” katanya. NTB harus memikirkannya. Apalagi manusia sudah mulai terus menerus mengembangkan peran robot yang berpotensi terus menerus memangkas peran manusia itu sendiri. Pengangguran, kemiskinan menurutnya sudah barang tentu akan menjadi dampaknya. Karena itulah, sarannya harus dibangun fundamental yang kuat, tanpa harus mengandalkan investasi yang demikian
besar. Caranya, perkuat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menggerakkan masyarakat dengan strata sosial rendah ini untuk mengembangkan potensinya. “Kembangkan orang-orang yang tidak hebat ini agar menjadi hebat. Lakukan perbaikan dan perkuat di bawah,” ujarnya. NTB saat ini menjadi sentra produksi pangan. Tetapi miris, harga beras di lumbung pangan justru sangat tinggi. Padahal di Vietnam, harga beras paling super maksimal Rp 5.000 perkilo. Demikian juga sektor peternakan, NTB termasuk
gudang sapi, sayangnya harga daging sangat tinggi mencapai Rp 120.000 perkilonya. “Disini kebalik, kita membangun mahkota, sementara di bawahnya runtuh,” demikian Herry. Karena itulah, tiga pilar ekonomi yang harus dikuatkan adalah pertanian, peternakan dan perkebunan. Caranya dengan mendigdayakannya, kemudian melakukan hilirisasi produk agar lebih banyak kegiatan ikutan yang bisa dilaksanakan. Misalnya tidak memproduksi beras kemudian menjualnya gelondongan, olahan harus diperkuat agar lebih banyak lagi lapangan pekerjaan terbuka, dan uang berputar di masyarakat level bawah. Kadin menurutnya sudah menginisiasi program berbasis
(Suara NTB/bul)
Herry Prihatin kerakyatan ini dengan dicanangkannya NTB sebagai provinsi berbasis utama pangan, dengan industri hilirisasinya. (bul)
Bidik Investor Timur Tengah
(Suara NTB/bul)
SEPAKAT - Para pihak sepakat mendukung pembangunan sistem kelistrikan berkapasitas 1.082 Megawatt di NTB.
PLN akan Bangun Infrastruktur Kelistrikan Kapasitas 1.082 MW Mataram (Suara NTB) PLN Berencana akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan cukup besar di NTB, mencapai 1.082 Megawatt (MW), mengingat tingginya pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB setiap tahun. Rencana ini akan berjalan mulus bila semua pihak memberikan dukungan. Rencana besar inilah yang dibedah dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sistem Kelistrikan di Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Selasa (1/8) kemarin. Hingga 2019, sesuai targetnya tercapai 500 MW. Saat ini beberapa diantaranya yang sudah dalam konstruksi adalah PLTU Lombok (FTP1) kapasitas 2x25 MW), PLTU Sumbawa Barat (2x7 MW), PLTMG Bima (50 MW),PLTU Bima (FTP1 2x10 MW),PLTMG Sumbawa (50 MW), lainnya akan dilaksanakan 2018. “700 MW ada di Lombok, dan 382 MW ada di Sumbawa,” kata General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Djarot. Pembangunan direncanakan karena tingginya pertumbuhan kebutuhan listrik di provinsi ini. Menyusul pertumbuhan investasi yang terus menerus. Selain itu, PLN juga akan membangun jaringan interkoneksi, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Hanya saja, beberapa kendala yang masih dihadapi adalah persoalan penolakan warga dan lahan. Terutama untuk pembangunan tapak tower. General Manajer PLN Wilayah NTB, Mukhtar menjabarkan, enam tahun terakhir pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB rata-rata sebesar 12 persen di Pulau Lombok, 11 persen di Sumbawa, dan 11 persen di Bima. PLN merencanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebesar itu karena pertumbuhan investasi. Salah satunya Mandalika Resort di Kuta Lombok Tengah, menyusul pembangunan global hub atau Bandar Kayangan di Lombok Utara. Menjamurnya hotel dan restoran, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan.
Seluruh kebutuhan investasi tersebut diperhitungkan oleh PLN. Apalagi, pemerintah sudah berencana mengembangkan Samota. Apalagi Rasio Elektrifikasi (RE) atau indikator jumlah penduduk dengan rumah tangga yang sudah dialiri listrik pada tahun 2017 ini target PLN 80,10 persen, dengan realisasi sampai Bulan Juni 2017 ini sudah mencapai 80,61 persen. RE per kabupaten/kota di NTB sampai bulan Juni 2017 masing-masing, Kota Mataram 112,37 persen, Lombok Barat terendah 67,17 persen dan termasuk zona merah, Lombok tengah 73,90 persen, Lombok Timur 76,81 persen, Lombok Utara 82,68 persen, Sumbawa 89,87 persen, Sumbawa Barat 87,87 persen, Kota Bima 77,91 persen, Kabupaten Bima 76,62 persen dan Dompu 90,12 persen. Di hadapan forum, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwansyah meminta agar kabupaten kota mulai melakukan penyesuaian tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini. “Jangan sampai ada lagi Lombok Peaker-Lombok Peaker berikutnya. Untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di NTB, dibutuhkan Rp 66,3 triliun atau sepuluh kali APBD NTB, tidak mungkin mengandalkan dana pemerintah. Maka seluruh Bappeda agar mengakomodir pembangunan kelistrikan di RTRW-nya,” imbaunya. Sementara Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan rencana besar PLN untuk menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan di NTB ini harus didukung oleh seluruh pihak. Harapannya agar program yang dilaksanakan oleh PLN tidak dihambat, baik oleh masyarakat, atau pihak-pihak tertentu. Pemerintah daerah di kabupaten kota harus cepat melakukan koordinasi agar pembangunan pembangkit dan jaringan kelistrikan tidak molor. “Pemerintah di kabupaten/kota harus cepat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Perkuat koordinasi. Kami di provinsi tugasnya memfasilitasi. Kita juga akan koordinasi terus,” demikian Amin. (bul)
Tabel rencana pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di NTB berkapasitas 1.082 Megawatt.
PEMPROV NTB melalui Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) akan menggarap promosi investasi ke negara-negara Timur Tengah. Kantong-kantong uang pada pemodal di sana tak kalah menggiurkan. “Kita ingin investor-investor Timur Tengah masuk ke NTB, berinvestasi di sektor agro,” kata Kepala DPM-PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si. Beberapa investor yang mendominasi investasi di NTB saat ini diantaranya, Perancis sebesar Rp 78 miliar, Australia Rp 73,5 miliar, Italia Rp 69,6 miliar, Rusia Rp 49 miliar, Selandia Baru Rp 48,7 miliar, Malaysia Rp 28,3 miliar, India Rp 26,3 miliar, Inggris Rp 25, 8 miliar, Korea Selatan Rp 18,6 miliar dan Negara gabungan sebesar Rp 15,7 miliar. “Rata-rata investasi pariwisata, perhotelan. Kita ingin investor Timur Tengah berinvestasi di agro,” imbuhnya. Tercatat pada triwulan I 2017 dibanding dengan triwulan I 2016 (year on year), nilai investasinya di NTB naik hingga Rp 700 miliar. Januari-Maret 2017, nilai investasi di NTB terealisasi Rp 2,6 triliun. Sementara pada periode yang sama tahun 2016 lalu, tercapai sebesar Rp 1,9 triliun. Secara komulatif, pada semester I tahun 2017, nilai investasi yang terelasasi di NTB sudah mencapai Rp 4,8 triliun. Dengan target investasi yang dicanangkan oleh BKPM RI sebesar Rp 12 triliun dari NTB. Nilai investasi pada semester I tahun 2017 ini komposisinya terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 4,2 triliun lebih, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 562,1 miliar. Tersebar di masing-masing sektor, tambang sebesar Rp 4,182 triliun, pariwisata Rp 498,80 miliar, perdagangan Rp 121,61 miliar, jasa lainnya Rp 52,40 miliar, industri Rp 3,85 miliar dan sektor perikanan Rp 840 juta. L. Gita menyatakan optimis invetasi di NTB akan terus tumbuh. Beberapa diantaranya yang mendasari keyakinan tersebut misalnya, investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah yang saat ini juga on progress. Vinci, investor asal Prancis memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menginvestasikan hingga Rp 6 triliun membangun sirkuit motor GP. Lalu menyusul rencana investasi pembangunan smelter (pemurnian) oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan rencana investasinya mencapai Rp 20-an triliun, hingga lima tahun ke depan secara bertahap. Ditambah lagi investasi raksasa di Kabupaten Lombok Utara, dengan akan dibangunnya Global Hub yang akan menjadi pusat sandarnya kapal-kapal barang berskala internasional, seperti yang ada di Singapura. Pabrik pengolahan ikan di Sumbawa. Ada juga pengembangan Samota, KEK Alas, dan rencana eksplorasi panas bumi oleh investor Korea, dan investasi di sektor kelautan perikanan oleh investor Jepang. (bul) H. L. Gita Ariyadi (Suara NTB/bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 4
Kerjasama Dinas Kesehatan Lotim dengan Harian Suara NTB
17 Mobil Puskesmas Keliling dan 43 Sepeda Motor untuk Puskesmas Selong (Suara NTB)Sebanyak 17 mobil untuk kegiatan puskesmas keliling) dan 43 kendaraan sepeda motor dinas diberikan kepada puskesmas di Lombok Timur (Lotim). Penyerahan kendaraan operasional ini diserahkan secara simbolis, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) drg. H. Asrul Sani dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Suardi, SKM.M.Kes., Selasa (1/8). Penyerahan diberikan langsung pada kepala puskesmas. Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutannya, menegaskan, Pemkab Lotim melalui Dikes terus berusaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Setiap tahun, selalu ada tambahan jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Diakuinya, di era kepemimpinannya ini, jumlah puskesmas terus ditambah. Sebelumnya ber-
tahun-tahun jumlah puskesmas hanya 29 buah, sudah ditambah tiga tahun 2016 lalu dan tahun 2017 ini kembali akan dibangun dua unit puskesmas baru, yakni di Pringgabaya dan Suralaga. “Lebih dari 30 tahun ini, puskesmas di Lombok Timur hanya berjumlah 29 dan dalam 2 tahun terakhir ini sudah menambah 5 puskesmas, sejumlah pustu dan puskesdes,” ungkap bupati. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tempat pelayanan kesehatan hingga di tingkat desa itu dimaksudkan semata untuk makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2017 puskesmas diberikan ambulan dan sepeda motor. Kepada seluruh pegawai puskesmas diperingatkan bupati agar menggunakan kendaraan sesuai peruntukannya. Tidak menggunakan ke arah yang tidak-tidak. Sementara Kepala Dikes Lotim H. Asrul Sani, menjelas-
kan, ambulan dan kendaraan sepeda motor yang diberikan itu semata diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dalam hal ini, pihaknya berencana memberikan kendaraan operasional ke seluruh puskesmas di Kabupaten Lotim. Pada tahun 2017 ini, ujarnya, pihaknya memberikan bantuan operasional kendaraan pada 20 puskesmas, 17 puskesmas diserahkan secara simbolis keamrin. Sisanya tiga ambulan double gardan diperuntukkan bagi Puskesmas Belanting, Sembalun dan Suela menyusul karena proses pengadaannya berbeda. Satu ambulan dihargakan sekitar Rp 300 juta/unit dan sepeda motor Rp 14 juta/unit. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Lotim, Rudi Suhendra menambahkan ambulan yang diberikan itu untuk layanan puskesmas keliling dan melayani masyarakat secara langsung. Dalam mobil ambulan
(Suara NTB/rus)
MOBIL AMBULANS - Inilah mobil ambulans yang diberikan pada 20 puskesmas di Lotim. (kiri) Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan melihat kondisi ambulans yang diserahkan secara simbolis kepada kepala puskesmas, Selasa (1/8). dilengkapi peralatan standar dan ada alat-alat kesehatan lengkap, aehingga pelayanan medis bisa langsung dilakukan di dalam ambulan. Sementara pembagian sepeda motor 11 puskesmas mendapat masing-masing 5 unit
sepeda motor dinas dan tiga puskesmas yang mendapatkan masing-masing satu unit. Adapun sumber dana Pengadaan ambulan dan kendaraan dinas itu dianggarkan dari APBD Kabupaten Lom-
bok Timur (Lotim) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Kementerian Kesehatan. DAK afirmasi ini sebutnya hanya tiga daerah di NTB, salah satunya Lotim. “Lain-
nya itu ada KLU dan Kota Bima,” sebutnya. Tahun 2018 mendatang, sebutnya Dikes Lotim kembali akan mengajukan usulan tambahan ambulan baru bagi puskesmas yang belum.(rus/*)
Selama Jam Kerja Tunggu SK Bupati MEMASUKI pertengahan tahun 2017 ini, pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk putaran kedua semakin hangat diperbincangkan masyarakat. Namun hingga kini, tahapan pelaksanaan pilkades serentak yang akan diikuti 142 desa di Lotim belum keluar, karena masih menunggu SK dari bupati. Dikonfirmasi di kantornya, Selasa (1/8), Kasi Pembinaan Pemerintah Desa dan BPD pada Dinas PMD (Suara NTB/yon) Lotim, Lukmanul Hakim, Lukmanul Hakim menjelaskan, desa yang menggelar pilkades jumlahnya tiga kali lipat dari desa yang menggelar pilkades tahun lalu sebanyak 53 desa. Dari 142 desa yang melaksanakan pilkades itu, tiga desa di antaranya sebelumnya tidak memiliki kades yang disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya Kades Sikur selatan, Sahurudin yang diberhentikan karena sakit. Selain itu ada Kades Montong Tangi, Burhanudin karena meninggal serta Kades Dames Damai, Bambang Haryono, akibat terjerat persoalan hukum. “Total 142 yang mengikuti pilkades itu yang masa jabatannya habis Bulan April 2017 sampai Juli 2018, termasuk di dalamnya tiga kepala desa yang diberhentikan itu,”jelasnya. Adapun, total anggaran yang diperkirakan akan dihabiskan dalam suksesi Pilkades tersebut, diperkirakan mencapai Rp 2 miliar lebih mulai dari tahap awal hingga selesai, yang bersumber dana sharing baik dari APBD dan APBDes. Untuk persyaratannya, Lukmanul Hakim menyebut terdapat beberapa item persyaratan yang harus ditunaikan, misalnya masing-masing desa minimal harus memiliki dua calon dan maksimal terdapat lima calon. Apabila calon di suatu desa kurang dari dua, maka akan diberikan waktu perpanjangan. Sementara bagi desa yang lebih dari lima calon, maka akan dilakukan tes dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada hingga jumlah calon yang akan bertarung pada Pilkades yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang sesuai dengan aturan yang ada seperti Pilkades tahap I. (yon)
Dokter Negeri Tidak Bisa Tinggalkan Tempat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan saat ini dokter negeri tidak bisa lagi semena-mena mencari uang di rumah sakitrumah sakit swasta. Jumlah tempat praktik para dokter negeri ini sudah dibatasi. Selama jam kerja di rumah sakit milik pemerintah, dokter yang berstatus negeri ini tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat. “Misalnya jam kerjanya tujuh jam, maka tidak boleh ditinggalkan,” tegas bupati saat ditanya wartawan, Selasa (1/8). Selama berstatus sebagai pegawai milik pemerintah, ujarnya, maka dokter negeri harus mengikuti aturan pemerintah. Sebelumnya, banyak dokter negeri yang lebih mendahulukan mencari uang di rumah sakit swasta dan sekadar ada nama di rumah sakit pemerintah. “Kalau dulu praktik di swasta sampai tujuh tempat, sekarang sudah tidak boleh sudah ada aturan,” tegasnya.
Persoalan masih adanya dokter yang nyambi di rumah sakit swasta ini tidak ditampik Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong, dr. Karsito. Ia tidak memungkiri dokter yang sudah berstatus pegawai negeri di RSUD Selong ini membuka layanan di rumah sakit swasta lainnya. Dalam hal ini, pihak RSUD Selong tidak bisa melarang, karena aturan dokter bekerja di luar juga dibenarkan dan bisa membuka praktik di tempat lainnya. Namun, pihaknya meng-
ingatkan pada para dokter, jika tugas wajib berada di RSUD yang harus tetap dikedepankan. ‘’Jam melayani di RSUD tidak boleh terganggu,’’ tegasnya. Menyikapi persoalan ini, Karsito menyebut ada idenya yang akan coba diterapkan nantinya, yakni memberikan tambahan insentif bagi para dokter agar tidak lagi bekerja di luar. “Akan kita terapkan kalau nantinya pemerintah daerah setuju,” sebutnya. Dijelaskan, selama ini banyaknya dokter bekerja juga di pelayanan swasta, karena ingin mencari tambahan lebih.
Lotim saat ini mencapai 1,28 juta jiwa. Idealnya di daerahdaerah maju, satu orang dokter melayani 5.000 pasien. Bahkan di negara-negara maju, perbandingannya satu orang dokter berbanding 2 -3 ribu pasien. Jumlah dokter seluruhnya di Lotim sebanyak 200 orang. Jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka satu dokter di Lotim melayani sekitar 64 ribu pasien. Menyikapi kekurangan dokter itu, Pemkab Lotim mencoba melakukan penambahan dengan mengangkat tenaga kontrak. Tahun 2017 ini sudah diangkat 32 tenaga dokter kontrak. Tahun depan, sebut putra pertama Bupati Lotim ini akan ditambah lagi 20 orang dokter. Penambahan itu akan ditempatkan di puskesmaspuskesmas yang belum memiliki tenaga dokter. (rus)
Pemotongan Dana Pusat
DPRD KLU Khawatirkan Nasib DAK
Seorang Pendaki Asal Jakarta Diduga Hilang di Rinjani Selong (Suara NTB) Insiden hilangnya salah satu pendaki di Gunung Rinjani kembali terjadi. Kali ini, pendaki yang diduga hilang dikabarkan berjenis kelamin perempuan, atas nama Siti Mariyam, (29) yang beralamat di Cakung Jakarta Timur. Proses pencarian terhadap korban hingga saat ini masih dilakukan oleh petugas. Informasi yang diterima Suara NTB dari Bal(Suara NTB/ist) ai TNGR Resort Sembal- HILANG - Siti Maryam, pendaun, Selasa (1/8), hilangn- ki asal Cakung, Jakarta Timur ya salah satu pendaki yang dikabarkan hilang saat asal Jakarta terjadi pada turun dari puncak Gunung RinMinggu (30/7) lalu. Kor- jani, Minggu (30/7) lalu. Saat ini ban merupakan pengun- proses pencarian masih dijung grup yang berjumlah lakukan oleh petugas. 28 orang asal Jakarta yang berangkat melakukan pendakian melalui jalur Sembalun pada Jumat, 28 Juli 2017 lalu. Saat melakukan pendakian, rombongan tersebut pada hari pertama bermalam di pos 3, sebelum kembali melanjutkan perjalanan pada hari Sabtu pagi menuju ke Pelawangan. Setelah bermalam di lokasi itu, rombongan tersebut kemudian melakukan pendakian pada Minggu dini hari sekitar pukul, 02:30 wita dan kembali ke Pelawangan pada pukul 09:00 wita dengan melewati letter “S”. Di titik tersebut, korban kemudian meminta izin kepada rekannya untuk buang hajat. Namun setelah satu jam, Siti Maryam tak kunjung kembali, sehingga seluruh rekannya langsung melakukan proses pencarian. Pada saat itu, seluruh barang berharga korban, berupa HP, tas dan dompet sudah ia titipkan kepada rekannya. Diketahui, korban pada saat melakukan proses pendakian menggunakan pakaian, merah marun, jilbab warna pink serta sweater abu-abu yang bertuliskan Jakarta. Kepala TNGR Resort Sembalun, Zainuddin, saat dikonfirmasi Suara NTB, mengaku, pihaknya sedang melakukan pencarian. Namun, petugas terkendala dengan angin kencang serta badai yang terjadi di atas Gunung Rinjani, sehingga cukup menyulitkan dan membuat petugas berhati-hati. Kendati demikian, Zen-sapaan akrabnya menyebut petugas saat ini sudah mendapati jejak korban. Seperti jejak kaki yang diperkirakan korban jatuh dan dari ciri-ciri pakaian yang dikenakan, korban terlihat jatuh dengan kedalaman sekitar 100 meter lebih. “Jejaknya sudah mulai kelihatan, tapi karena cuaca yang tidak terlalu mendukung. Angin kencang dan badai terjadi di atas, proses pencarian menggunakan beberapa peralatan evakuasi disiapkan,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (1/8) petang. Sementara, sebanyak 27 rekan korban saat ini sudah turun menuju Sembalun. “Korban sampai saat ini belum ditemukan dan tim masih di TKP. Korban jatuh saat turun dari puncak atau sekitar 45 menit perjalanan dari puncak,” pungkasnya. (yon)
RSUD yang kini menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu kini memiliki 27 dokter. Tambahan penghasilan tenaga dokter itu, khususnya spesialis setidaknya tembus Rp 30 juta per bulan. Jika ini bisa dilakukan, kata Karsito ia siap mengikat seluruh tenaga dokter agar tidak membuka praktik di mana-mana, sehingga bisa fokus memberikan pelayanan hanya di rumah sakit milik pemerintah. Banyaknya dokter-dokter yang membuka layanan di rumah sakit swasta, karena jumlahnya yang masih terbatas di Lotim. Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani yang dikonfirmasi terpisah, mengakui keterbatasan jumlah tenaga dokter di Gumi Selaparang ini. Disebut, jumlah penduduk
(Suara NTB/rus)
AIR TERJUN - Air Terjun Kembang Kuning salah satu objek wisata di Desa Wisata Kembang Kuning. Desa ini menjadi desa wisata terbaik di NTB.
Kembang Kuning Jadi Desa Wisata Terbaik di NTB Selong (Suara NTB) Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur didaulat menjadi desa wisata terbaik di NTB. Penilaian ini hasil verifikasi dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI beberapa waktu lalu. Kepala Desa Kembang Kuning, Lalu Wiranom kepada Suara NTB, Senin (31/7) mengaku, disebut sebagai desa wisata terbaik, karena desa ini tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan. Selain itu, desa ini sudah lama mengembangkan konsep wisata desa. Begitu juga tingkat partisipasi masyarakat desa di sektor pariwisata ini pun sudah cukup tinggi. Tidak sedikit warga Desa Kembang Kuning ini turut menjadi tour guide bagi setiap wisatawan yang datang. “Ada yang sehari-harinya jadi tukang sabit ini sekarang turut menjadi guide,” ucap Wiranom. Homestay juga mulai bermunculan. Saat ini sudah terdapat enam unit homestay yang sudah beroperasi. Sementara dua homestay lagi dalam proses pembangunan. Diakuinya, di Desa Wisata Kembang Kuning ini tidak ada hotel dibangun oleh investor be-
sar, seperti halnya destinasi wisata lain. Masyarakat yang menjadi investor dengan membangun sendiri rumah-rumahnya untuk dijadikan tempat menginap para wisatawan. Pelaku wisata di Desa Kembang Kuning ini menjual paket wisata lokal. Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar ini menjadi bagian dari atraksi wisata yang bernilai jual bagi para wisatawan. Di antaranya, kegiatan proses pembuatan kopi secara tradisional atau coffee process. Ada juga proses pembuatan minyak kelapa atau di wisatawan diperkenalkan dengan sebutan oil process. Wisatawan kemudian lebih didekatkan lagi dengan masyarakat sekitar dengan dibuat sebuah produk wisata dengan sebutan Tiga Hari Menjadi Orang Sasak. Melihat geliat pertumbuhan wisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi warga, Wiranom berjanji akan berusaha terus membina. Termasuk membangun koordinasi yang baik dengan para pelaku wisata. “Kita akan coba terus tingkatkan pola kerjasama dengan semua ele-
men masyarakat, jaga wisata Kembang Kuning,” ungkapnya. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji mengapresiasi apa yang dilakukan para pelaku wisata di desa-desa wisata. Seperti Desa Kembang Kuning dengan konsep desa wisatanya. Wisata dunia saat ini sudah mulai melirik ke arah wisata desa. Wisata yang mengangkat kearifan lokal di tingkat desa. Kawasan desa-desa yang ada di Lereng Rinjani sangat berpeluang dikembangkan menjadi desa wisata yang bisa melahirkan penghasilan besar bagi warga desa itu sendiri. Membangun pariwisata ini katanya memang perlu kolaborasi semua elemen. Dari sini nanti, masyarakat miskin yang ada di pedesaan tidak perlu lagi memikirkan jadi TKI, karena potensi lahan pekerjaan yang berpenghasilan sudah tersedia di desa. Dampak ekonomi dari sektor pariwisata ini pun sudah mulai dirasakan warga-warga desa, seperti Desa Kembang Kuning yang banyak melibatkan pemuda dalam menggerakkan sektor pariwisata. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Rencana pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat mulai disikapi oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Meski masih belum pasti, isu pemotongan DAU sudah berhembus dalam pertemuan nasional di Jakarta. Untuk KLU pemotongan di angka kisaran 1,5 sampai 2 persen atau sebesar Rp 7,9 miliar. Kaitan dengan pemotongan dana pusat itu, kalangan legislatif Lombok Utara justru lebih mengkhawatirkan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus fisik yang cukup signifikan. Pada APBD P 2016 besaran DAK sebesar Rp 201,96 miliar lebih. Sedangkan pada APBD murni 2017 - berdasarkan dokumen KUA PPAS, - tercatat proyeksi DAK sebesar Rp 76,126 miliar lebih. Pengurangan DAK fisik ini dikhawatirkan menurunkan proses percepatan pembangunan di KLU. “Pemotongan ini memang terjadi akibat kebijakan pusat dan berlaku secara nasional. Kota khawatir dampaknya ke rencana pembangunan infrastruktur. SKPD harus pandai-pandai melakukan penyesuaian,” kata Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (1/8). Menurut politisi Hanura ini, pemotongan DAU yang masih sebatas rencana tidak perlu dikhawatirkan. Lagipula nilainya tidak signifikan, sekitar Rp 7,9 miliar. Meski demikian ia meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cepat merancang penyesuaian. “Kalau hanya DAU saya rasa potongan kecil. Tinggal bagaimana mengatur teknis saja untuk menutupinya. TAPD kita harapkan
menggenjot SKPD untuk menghimpun lebih banyak PAD,” katanya. Terpisah, Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., membenarkan adanya rencana pemotongan dana pusat tersebut. Diyakinkannya pemotongan dana pusat bukanlah penalti akibat kinerja penyerapan anggaran daerah. “Pemotongan DAU pada APBD Perubahan ini masih rencana, tetapi dalam penyusunan APBD kita tidak bisa membuat asumsi tanpa ada regulasi, misalnya Surat Edaran Menteri Keuangan,” katanya. Sebelumnya di Makassar, sambung Herianto, disampaikan bahwa kebijakan DAU tidak final, artinya bisa bertambah atau berkurang. Selaku “dapur” perencana anggaran, Bappeda telah siap dengan kemungkinan tersebut. ‘’Umpama sudah keluar aturan pusat baru kita lakukan penyesuaian, menyepakati dengan SKPD mana pelaksanaan kegiatan yang dikurangi supaya tidak begitu berdampak terhadap kegiatan di maayarakat,” jelasnya. Lombok Utara tambahnya belum terlalu dipusingkan oleh penotongan tersebut, lantaran APBD Perubahan 2016 dan KUA PPAS APBD murni 2017 belum masuk dalam pembahasan di DPRD. Berbeda dengan daerah lain yang sudah memfinalkan konsep APBDnya, harus melakukan rapat pembahasan lagi di legislatif. “Untuk dokumennya sudah kita ajukan hari Jumat kemarin (pekan lalu) karena akan ada agenda sidang Senin kemarin. Kita sengaja memberi H-3 untuk dipelajari, supaya tidak ada tudingan eksekutif memberi dokumen dadakan,” pungkasnya. (ari)
Puskesmas Sikur Tingkatkan Kualitas Layanan Selong (Suara NTB) Pengadaan tambahan mobil operasional Puskesmas Keliling disambut baik Kepala Puskesmas (Kapus) Sikur, Budiman Satriadi. Mobil operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini akan sangat bermanfaat bagi puskesmas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Kepada Suara NTB, Budiman mengatakan, setiap kendaraan pasti akan meberikan manfaat besar. Sesuai namanya, puskesmas keliling akan bisa memberikan layanan kesehatan di lapangan. Pelayanan kesehatan bisa langsung menyentuh masyarakat di tingkat bawah. “Saya pikir dengan adanya penambahan kendaraan yang
baru sangat bermanfaat bagi kami,” ucapnya. Pastinya dengan layanan puskesmas keliling pihak puskesmas bisa melakukan pelayanan di lapangan, sehingga pelayanan di masyarakat dipastikan bisa lebih maksimal. Pelayanan kesehatan bagi 33 ribu warga di sekitar wilayah Puskesmas Sikur
menjadi tanggungjawab besar. Soal jarak jangkau diakuinya tidak terlalu jauh. Namun masih ada medanmedan yang sulit dan butuh kendaraan untuk melaluinya. Soal tenaga medis, di Puskesmas Sikur sebutnya memang sebagian besar dari para honorer. Dari 37 orang tenaga, 28 merupakan honorer. Adanya dana kapitasi yang
masuk ke puskesmas menjadi andalan puskesmas untuk membayar jasa tenaga honor. Sementara, soal sebaran penyakit di Sikur sebutnya pernah daerah ini menjadi potensial lokasi mewabahnya penyakit demam berdarah. Untuk itu, upaya antisipasi yang dilakukan bersama membuat sebaran DBD tidak sampai meluas. (rus)
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB
DPRD Loteng Terima Usulan Revisi Perda Desa dan KUA-PPAS ABPDP 2017 Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menerima usulan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2017 serta revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kedua usulan tersebut disampaikan langsung Pemkab Loteng pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (31/7). Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT,SE., Wakil Bupati (Wabup) Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., menjelaskan KUA-PPAS APBD perubahaan diajukan untuk
menjawab berbagai dinamika yang dihadapi dalam setelah kurun 6 bulan pertama APBD Loteng tahun 2017. Di mana banyak dinamika yang terjadi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap besaran anggaran daerah. Apalagi ada ketidaksesuaian berbagai asumsi pada APBD tahun ini yang meliputi perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Ia menjelaskan secara umum pada APBD Loteng tahun 2017 ini capaiannya cukup baik. Di mana untuk target pendapatan daerah yang telah ditetapkan pada APBD induk tahun 2017 sebe-
sar Rp 1.833.758.150.546,31 sampai dengan 30 Juni 2017 kemarin baru terealisasi sebesar Rp 963.821.872.346,06. Sementara untuk belanja daerah baru terealisasi sebesar Rp 638.051.661.734,00. Adapun pada KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2017 ini, pendapatan daerah ditargetkan bertambah Rp 82. 080. 579.228,42. Dari target semula Rp 1.833.758.150.546,31 menjadi Rp 1.915.838.729.774,73. Kenaikan target pendapatan daerah tersebut terutama dipicu adanya kenaikan target pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula sebesar Rp 170.294.219.546,31 menjadi Rp 269.151.183.125,73 atau bertambah Rp 98.856.963.579,42. Adapun untuk belanja daer-
(Suara NTB/dok)
H. L. Pathul Bahri
ah Rp 1.824.001.732.263,31 menjadi Rp 2.028. 610. 816. 404,77, mengalami peningkatan sebesar Rp 204.609. 084.141,46. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran belanja langsung sebesar Rp 205.097.314.672,93 menjadi Rp 896.150.205 .489,93. “Penambahan alokasi belanja langsung tersebut, antara lain bersumber dari Silpa tahun 2016, tambahan target pendapatan asli daerah 2017 serta tambahan target pendapatan dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari alokasi kurang bayar beberapa objek pendapatan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat,” jelas Pathul Terkait usulan revisi Perda
Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pathul mengungakapkan itu sebagai jawaban atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/3476/81 tanggal 14 september 2016 tentang penguatan penyelenggaraan pemerintah desa. Di mana pemerintah kabupaten diminta segera menyesuaikan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sesuai dengan putusan MK Nomor 028/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut adalah merupa-
kan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undangundang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam rangka tertib hukum dan pemerintahan, putusan tersebut harus dilaksanakan. Untuk itulah Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, yang disusun mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, harus menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. “Kita berharap proses pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2017 ini serta revisi Perda Nomor 1 tahun 2016 bisa berjalan lancar,” pungkas mantan anggota DPRD NTB ini. (kir/*)
Tangani Rumah Kumuh Ada Unsur Perempuan MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di mana salah satunya isinya mewajibkan adanya unsur perempuan sebagai anggota BPD di semua desa. Demikian disampaikan Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, kepada Suara NTB, Selasa (1/8). Namun, ujarnya, di Loteng aturan tersebut sampai sejauh ini belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Pasalnya, hampir sebagian besar desa(Suara NTB/dok) desa yang ada masa bakti BPD H. Mutawalli masih cukup panjang dan hanya beberapa desa saja yang masa bakti BPD-nya akan berakhir tahun ini. “Tahun ini ada sekitar 20 desa yang masa bakti BPD-nya akan berakhir. Sehingga kemungkinan besar Permendagri tersebut baru akan bisa kita laksanakan di itu saja dulu,” jelasnya. Namun sebelum itu, pihaknya harus melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (perda) tentang desa, yang menjadi dasar acuan pelaksanaan dari peraturan tersebut nantinya. Dalam Permendagri dinyatakan keanggotaan BPD terdiri dari unsur keterwakilan perempuan dan unsur keterwakilan wilayah pemilihan. Di mana unsur keterwakilan perempuan dipilih secara langsung satu orang sebagai anggota BPD oleh perempuan wajib pilih yang ada di desa yang bersangkutan. Sedangkan unsur keterwakilan wilayah, anggota BPD-nya dapat dipilih dengan dua cara. Bisa dengan cara pemilihan langsung atau dengan cara musyawarah perwakilan oleh masyarakat yang ada di masing-masing wilayah. “Unsur kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang. Yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan, untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat satu orang tenaga staf administrasi BPD,” terangnya. Mutawalli menjelaskan, adanya aturan keterwakilan perempuan dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan perempuan. Mengingat, di banyak desa hampir tidak ada anggota BPD-nya yang berasal dari perempuan. Padahal, rata-rata jumlah penduduk jauh lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk jumlah anggota BPD ditentunya oleh jumlah penduduk desa bersangkutan. Di mana untuk desa dengan jumlah penduduk sampai 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD-nya sebanyak 5 orang. Kemudian 7 orang anggota BPD untuk desa dengan jumlah penduduk 2.500 sampai 5.000 jiwa. Sementara untuk desa dengan jumlah penduduk di atas 5.000 jiwa jumlah anggotanya sebanyak 9 orang. Jika jumlah anggota BPD tidak sama dengan jumlah dusun, maka diberlakukan sistem wilayah yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. ‘’Sehingga bisa saja, dua dusun atau lebih bergabung menjadi satu wilayah untuk menentukan satu wakil BPD,’’ ujarnya. (kir)
Daftar di PKB, Fauzan Bayar Biaya Pendaftaran Sebesar Rp 50 Juta Giri Menang (Suara NTB) H. Fauzan Khalid, Selasa (1/8) mendaftar di PKB. Pendaftaran kali ini berbeda dengan di parpol lain, pasalnya baru kali ini petahana membawa massa simpatisan. Bahkan ribuan massa mengiringi bupati yang saat itu didampingi langsung sang istri Hj. Khaeratun dan Tim Pemenangan “Sopoq Angen”. Fauzan Khalid bersama massa simpatisan sempat beriring-iringan menuju kantor DPC PKB. Bahkan jalur Kediri sempat dibuat lumpuh akibat banyaknya massa yang ikut mengiringi. Setibanya di Kantor DPC PKB, rombongan petahana pun diterima langsung Ketua Desk Pilkada DPC PKB, Gede Samsul Hadi bersama jajaran tim pilkada PKB dan harus membayar biaya administrasi sebesar Rp50 juta. Terkait hal ini, H. Fauzan Khalid, menegaskan, jika dirinya berkomitmen mendaftar ke semua partai. Hal itu dilakukan agar tidak ada partai yang merasa dilupakan. “Saya sudah berkomitmen untuk mendaftar di semua partai,” ujarnya. Dengan mendaftar ke semua partai, Fauzan membantah dirinya berniat memborong semua partai. “Tidak ada niatan untuk memborong. Ini memang komitmen kami,” tegasnya. Lalu bagaimana dengan dukungan partai, Fauzan mengaku sampai sejauh ini komunikasi masih terus dilakukan. Dia berharap partai tempatnya mendaftar bisa memberikan rekomendasinya untuk maju sebagai Calon Bupati Lobar. (her)
(Suara NTB/her)
DAFTAR - Fauzan Khalid saat mendaftar di PKB diantar massa pendukung, Selasa (1/8).
Pemda Tantang Dewan Arahkan Program Aspirasi Giri Menang (Suara NTB) Pemda melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat (Lobar) menantang anggota DPRD Lobar mengarahkan program aspirasi untuk menangani rumah kumuh di Lobar. Tantangan pemda ini untuk menjawab kritikan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, jika penanganan rumah kumuh hanya menumpuk di satu wilayah saja. “Kalau mau jujur, kalau dewan itu mau berpihak kepada rakyat, dana aspirasinya itu taruh di sana (untuk penanganan rumah kumuh),” jawab Kadis Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan, SP, Selasa (1/8).
Menurutnya, program rumah kumuh ini didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sudah ditentukan pusat. Selama ini, dana untuk program rumah kumuh ini hanya dari pemerintah pusat dan provinsi senilai Rp 13 miliar
lebih. Sementara dana dari Pemda lobar dalam APBD tidak dianggarkan. Hal ini dikarenakan pihaknya belum bisa memasukkan program ini, sebab pada saat pembahasan anggaran terjadi perubahan nomenklatur OPD, sehingga
pihaknya hanya menerima anggaran yang sudah ada. Menanggapi hal ini, Anggota Banggar DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menyambut baik usulan dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk mengarahkan aspirasi dewan ke rumah kumuh. Sejauh ini dewan bukan tidak mengupayakan mengarahkan dana aspirasinya ke rumah kumuh, pihaknya sudah beberapa kali mencoba. Namun karena aturan main tidak membolehkan, sehingga tidak
bisa. Diakuinya, program rumah kumuh ini menyedot anggaran besar, sehingga harus diarahkan secara tepat. Hal senada disampaikan anggota DPRD Lobar dari PDIP H. L. Muhammad. Dalam hal ini, pihaknya sangat mendukung program aspirasi dewan diarahkan untuk rumah kumuh. “Kami siap untuk arahkan ke sana,” tegasnya, seraya mengaku, jumlah rumah kumuh di Lobar sangat banyak dan pemerintah memiliki kemampuan terbatas untuk menanganinya. (her)
Berpasangan dengan Fauzan
Hj. Sumiatun Mengaku Sudah ’’Sopoq Angen’’
(Suara NTB/dok)
Hj. Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun mengaku nyambung berduet dengan H. Fauzan Khalid yang kini menjabat sebagai Bupati Lobar. Selama bermitra beberapa tahun terakhir, hubungannya dengan eksekutif, khususnya bupati sangat terjalin baik, sehingga ia pun tak ragu lagi untuk maju sebagai pendamping Fauzan Khalid. “Siap, sudah positif dengan Pak Fauzan “Sopoq Angen”. Kenapa tidak minger (paham-paham, red) kalian ini? Selama ini, kan saya sopoq angen dengan Pak Fauzan,” jawabnya, Selasa (1/8). Disinggung, jika dirinya selama ini dinilai abu-abu (bimbang) berbicara terkait dirinya maju mendampingi Fauzan, Hj. Sumiatun yang juga Ketua DPRD Lobar ini menyangkalnya. Dalam hal ini, dirinya sangat serius berdampingan dengan H. Fauzan Khalid. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya baliho yang dipasang di manamana dan fotonya bersanding dengan foto Fauzan Khalid. Menurutnya, duetnya dengan petahana adalah tanda-tanda akan membawa Lobar lebih cemerlang ke depan. Bahkan ia sesumbar, duetnya bakal membawa Lobar lebih berprestasi. Terkait pergerakannya turun ke masyarakat, politisi asal Sekotong ini, mengaku telah memulai. Dirinya turun masif tidak saja di Sekotong saja, namun secara keseluruhan. Sebab berbicara basis, semua harus dirangkul baik utara, tengah dan selatan yang tak lain wilayah asalnya sendiri. Sebelumnya kandidat sekaligus petahana H. Fauzan Khalid secara terang-terangan mengakui secara personal sangat cocok dengan Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun. Baik dari sisi geografis (geopolitik) bagus perpaduannya yakni antara utara (Batulayar)-selatan (Sekotong). Selain itu, dari sisi gender ada laki-laki dan perempuan sangat bagus, namun untuk menetapkan pasangan ini nanti ditentukan oleh parpol pengusung. Tetap Didukung Golkar Ketika ditanya saat namanya tidak termasuk dalam salah satu usulan DPD I Partai Golkar NTB ke pusat, politisi asal Sekotong ini menegaskan selaku ketua partai dirinya pasti berpeluang didukung Golkar. “Saya ini ketua partai, nama yang dimasukkan itu adalah yang menjadi bupati semua dilanjutkan ke pu-
sat melalui provinsi,” jawabnya. Dirinya berkelit, jika saat mendaftar di Golkar mengambil posisi calon wakil bupati. Diakuinya, dirinya mendaftar di dua posisi, yakni bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup). Namun, dirinya menghapus pendaftaran di posisi bacabup, sehingga hanya mendaftar sebagai bacawabup saja. Ia mengklaim, jika dirinya mendaftar sebagai bacabup, pasti namanya ikut naik ke DPP. “Kita harus cerdas dalam hal politik ini,” ujarnya. Tidak masuknya nama Ketua DPD II Partai Golkar ini untuk diusulkan ke DPP dibenarkan Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPD I Golkar NTB, Chris Parangan. “Jadi untuk Pilkada Lobar DPD I Golkar telah memutuskan untuk finalis bacabup Pilkada lobar 20182013, itu satu H. M. Izzul Islam, Nauvar F Farinduan, Sajim Sastrawan dan Fauzan Khalid, itu ranking nama yang dikeluarkan DPD I. Dari empat finalis bacabup Golkar ini tidak masuk nama Hj Sumiatun, “ katanya. Nama-nama ini, ujarnya, dibahas dalam rapat Tim Pilkada Nasional di DPP. Dari DPD I Partai Golkar NTB dihadiri langsung H Misbah Mulyadi selaku Ketua Tim Pilkada Golkar NTB dan Hj. Baiq Isvie Rupaeda selaku Sekretaris DPD I Golkar NTB. Terkait alasan nama Hj. Sumiatun tidak masuk finalis, Chris menegaskan ini adalah hasil keputusan DPD I berdasarkan proses yang telah dilakukan DPD I. Sebab proses ini tidak saja menilai satu item, namun banyak item, sehingga nama-nama yang dikirim ini pun muncul. (her)
(Suara NTB/her)
PERESEAN - Atraksi presean merupakan salah satu peninggalan nenek moyang yang tetap terus dipertahankan. Tampak sejumlah pepadu sedang bertanding dalam acara Festival Peresean yang digelar di Desa Sekotong Tengah, Senin (31/7) sore.
Festival Peresean di Sekotong Sedot Perhatian Wisatawan Giri Menang (Suara NTB) Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong menggelar kegiatan Festival Peresean di halaman Kantor Desa Sekotong. Festival yang dibuka, Senin (31/7) sore ini merupakan rangkaian peringatan HUT Desa yang 53. Kepala Desa Sekotong Tengah, H. L. Sarapudin, menjelaskan, selain memeriahkan peringatan HUT Desa, kegiatan ini digelar untuk mempertahankan budaya Sasak. Yang menarik, katanya,
peresean ini mengundang perhatian banyak wisatawan. wisatawan yang hendak berwisata ke Sekotong Barat pun singgah menyaksikan peresean ini. Para wisatawan ini cukup antusias menyaksikan kegiatan ini, sebab dinilai ini langka dan tidak ada di negaranya. Bahkan diantara mereka ada yang mengambil bagian di tribun penonton paling depan, sehingga kehadiran mereka cukup mencuri perhatian warga. Sebab warga sekitar sendiri jarang bisa melihat wisatawan
dalam kegiatan di tingkat desa. “Banyak bule ini, ternyata presean ini menarik bagi mereka,’’ kata Mamiq Sarap sapaan akrab Kades Sekotong ini. Lebih jauh, Festival Peresean ini diadakan empat hari, namun banyak warga yang meminta nambah waktu akan tetapi karena terbentur anggaran, sehingga belum bisa diakomodir. Pelaksanaan festival ini dianggarkan dari DD dengan jumlah peserta 14 orang (tujuh pasangan) se-Kecamatan Sekotong. (her)
Ironi Kawasan Wisata Senggigi
Ribuan Warga “Dibelenggu” Kekeringan Tiap Tahun Sebagai kawasan wisata terkemuka di dunia, kawasan wisata Senggigi banyak didatangi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun ironisnya, di balik gemerlap bangunan hotel, vila dan bangunan mewah di kawasan itu terdapat kehidupan warga yang sangat bertolak belakang dengan kondisi gemerlap di kawasan itu. Ribuan warga setempat hidup serba kesulitan air bersih, mereka terpaksa menempuh jarak 2-3 kilometer untuk bisa memperoleh air bersih. KEPALA Desa Batulayar HM Taufiq, mengaku, ada lima dusun di wilayahnya yang rawan dilanda kekeringan tiap tahun. Sejumlah dusun ini, di antaranya Orong, Kekeran, Penanggak Timur, Penanggak, dan Apit Aik. “Enam dusun ini sulit air tiap tahun, ada ribuan jiwa disana. Jadi ironis sekali ada warga sulit air di balik pariwiata Senggigi yang mendunia,’’ akunya, Selasa (1/8). Diakuinya sejumlah dusun yang ditinggali ratusan KK dengan jiwa mencapai ribuan sering dilanda kekeringan tiap tahun. Bahkan kali ini warga was-was dilanda kekeringan, memasuki musim kemarau ini.
Untuk memperoleh air, warga setempat terpaksa turun ke daerah bawah. Mereka biasanya mengambil air di sumur milik warga dan kantor camat. Bahkan warga turun ke dusunnya mengambil air. Mereka menempuh jarak 2 kilometer lebih, ada yang mengendarai kendaraan bermotor, namun ada juga yang berjalan kaki. Warga yang tidak punya kendaraan, terpaksa jalan kaki memikul air ke atas (bukit). Kondisi akses jalan sendiri terjal, sehingga kerap menyulitkan warganya. Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan mencari nafkah, sebab waktun-
(Suara NTB/dok)
SENGGIGI - Senggigi merupakan salah satu tujuan wisata mancanegara di Pulau Lombok. Namun, kondisi warga yang tinggal di sekitar daerah wisata ini memprihatinkan. Bahkan, banyak di antara mereka yang kesulitan mendapatkan air bersih. ya habis untuk mencari air bersih. “Jadi waktunya habis untuk mengambil air, tu saja tiap tahun terjadi,” terangnya. Untuk menanggulangi persoalan ini ada program pamsimas untuk air bersih, namun belum dimulai. Bahkan jelasnya program ini tidak bisa menyasar semua dusun yang ada. Khusus pihak desa, jelasnya, pihaknya telah meminta program dari pemda berupa sumur bor. Sejauh ini sudah ada dibangunkan
sumurbordiKekerandanpembangunanembungdiDusunOrongserta perpipaan mata air Lingok-Teloke sudah dibangun, hanya saja kurang maksimal, karena debit air kurang. Begitu juga embung di Orong, sejauh ini belum bisa dimanfaatkan untuk penyediaan air baku bagi warga. “Embung ini juga dua kali jebol, kurang bermanfaat,” tukasnya. Lebih jauh dikatakan, jelasnya, kondisi inilah yang menyebabkan warganya terus dibelengggu kekeringan. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 6
Kasus Bronjong Kuburan
Pejabat PU Diperiksa, Konsultan Pengawas Tak Penuhi Panggilan Taliwang Juara Umum MTQ ke XIII Tingkat Kabupaten Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB)– Kecamatan Taliwang akhirnya keluar sebagai juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XIII (13) tahun 2017 tingkat Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan Seteluk. Kecamatan tersebut berhasil mengumpulkan 71 poin dari semuakategori lomba yang diperlombakan. Pantauan Suara NTB di lokasi, hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, Kejari Sumbawa, Paryono, SH, MH, Anggota Komisi VII DPRRI, H. M.Syafruddin ST, MM, serta pejabat lingkup Pemkab Sumbawa Barat. Selain itu, masyarakat Sumbawa Barat juga terlihat memadati lapangan Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk. Kegiatan selama seminggu ini, berhasil menyedot perhatian masyarakat untuk datang ke Seteluk guna menyemarakkan MTQ ke 13 itu, Senin (31/7). Musyafirin mengatakan, pelaksanaan MTQ ke XIII tersebut telah memberikan nuansa islami bagi masyarakat yang ada di Sumbawa Barat. Hal tersebut terjadi karena selama tujuh hari pelaksanaannya Al-Quran selalu digaungkan di seluruh lokasi untuk meningkatkan kualitas ibadah bagi masyarakat Sumbawa Barat. Selain itu, berkah MTQ juga banyak dirasakan oleh bagi para pedagang yang berada di lokasi acara. “Inilah bukti nyata dalam pelaksanaan MTQ ke XIII ini, mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan MTQ akan terus menaungi Sumbawa Barat. Sehingga menjadikan kabupaten ini, kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ungkapnya. Dikatakan Bupati KSB, pelaksanaan MTQ dilakukan dalam rangka untuk memacu semangat membaca, menghayati kalam ilahi, dan mendalami isi ajaran Al-Quran. Upaya untuk mendalami isi Al-Quran ini diharapkan tidak hanya berhenti disini (MTQ) melainkan akan terus digaungkan. Makanya kegiatan ini bukan dianggap sebagai kegiatan seremonial semata melainkan suatu upaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Untuk itu, diperlukan perhatian keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen umat dan jajaran pemerintah, sehingga penyelenggaraan MTQ ini bisa memberikan bekas bagi peningkatan kualitas ibadah masyarakat. “Momentum MTQ ini harus bisa menjadi pemacu bagi kita untuk terus mendalami isi Al-Quran, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata,” ujarnya. Seraya menyebutkan, untuk pelaksanaan MTQ ke 14 mendatang akan dilakukan di kecamatan Brang Ene. Sementara peringkat kedua diraih oleh Kecamatan Sekongkang dengan nilai 69, peringkat ketiga dengan nilai 67 diraih oleh Kecamatan Brang Rea, dan kecamatan peringkat Keempat dengan nilai 34 diraih oleh Maluk. Sedangkan yang mendapat peringkat terakhir (8) diraih oleh Kecamatan Poto Tano dengan total nilai 5. “Juara umum dalam MTQ ke 13 tahun 2017 diraih oleh kecamatan Taliwang dengan total nilai 71,” tandasnya. (ils)
Efisiensi Karyawan PTAMNT Diyakini Tak Beratkan Daerah Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, kebijakan efisiensi karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak akan memberatkan daerah ke depan. Menurut bupati, para karyawan terutama pekerja lokal yang saat ini telah mengajukan pensiun PT AMNT sudah memiliki keterampilan yang mumpuni di bidangnya. Sehingga ia meyakini, mereka akan lebih mudah mendapatkan kembali pekerjaan sesuai kemampuannya tersebut. “Mereka itu sudah sangat mapan. Mapan ekonomi dan dengan skill yang dimilikinya mereka bisa kerja kembali di perusahaan lain,” cetusnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (1/8). Ia mengatakan, para karyawan yang menerima tawaran kebijakan efisiensi tenaga kerja PT AMNT itu pasti telah mempertimbangkan keputusannya secara matang. Baik itu dari sisi finansial dan kesempatan mereka untuk kembali bekerja di proyek tambang lainnya atau bahkan peluang membuka usaha secara mandiri. “Mereka keluar dari sana sudah mempertimbangkan masa depannya. Mungkin dengan kompensasi yang ditawarkan perusahaan mereka sudah siapkan membuka usaha,” timpalnya. Selanjutnya, ia menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima dari PT AMNT jumlah karyawan yang telah mengajukan pensiun sebanyak 2.040 orang. Dan yang tersisa sekarang sekitar 1.800 karyawan yang terdiri dari 52 persen karyawan lokal KSB, 25 persen lokal NTB dan sisanya pekerja dari luar daerah. “Jadi komposisi pekerja lokal yang ada saat ini paling banyak,” paparnya. Dijelaskan bupati, dari seluruh karyawan yang mengajukan pensiun itu oleh PT AMNT tidak secara langsung akan diakomodir. Perusahaan masih akan melakukan evaluasi sambil melihat komposisi tenaga kerja yang dibutuhkan ke depannya. “Mereka (AMNT) ini kan sedang membenahi Batu Hijau termasuk soal tenaga kerjanya. Nah yang ajukan pensiun ini belum tentu disetujui, karena mungkin setelah melihat kebutuhan tenaga kerjanya AMNT tetap mempertahakan mereka,” cetusnya. Terhadap kebijakan efisiensi tenaga kerja PT AMNT itu, terakhir bupati berharap, agar masyarakat memahami kondisi perusahaan. Hal itu dilakukan tentu dengan pertimbangan untuk tujuan pengembangan bisnis yang lebih baik dan tanpa merugikan daerah penghasil. “Kita positif saja melihatnya,” tukasnya. (bug)
Informasinya, pejabat yang diperiksa yakni Sekretaris Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Abdul Aziz, Peneliti kelengkapan dokumen, Yeti Andriani, mantan bendahara pengeluaran Rai Puspitasari dan Konsultan pengawas Muhammad Dahyar. Mereka diperiksa secara terpisah oleh tim penyidik sejak pukul 09.00 Wita. Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH membenarkan adanya pemer-
iksaan tersebut. Mereka diperiksa guna dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini pemeriksaan terkait tupoksinya masing-masing mengenai proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, KSB. “Pemeriksaan terkait tupoksi mereka masing-masing,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruangannya. Dari keempat saksi yang dipanggil, tiga orang saksi yang memenuhi panggilan. Sement-
ara satu orang lainnya yakni konsultan pengawas belum memenuhi panggilan. Rencananya, pihaknya akan memeriksa belasan saksinya. Dimana pemeriksaan akan dilakukan hingga Rabu (9/8) mendatang. Seperti diberitakan, proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diduga terjadi penyimpangan fiktif. Proyek senilai Rp 92,8 juta tersebut dananya bersumber dari Dinas PU KSB tahun 2016 lalu.
Jangan Terulang Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST menyatakan, kasus bronjong pengaman kuburan Desa Muratidak boleh terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Karenanya ia menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar lebih berhati-hati dan membuat prosedur yang ketat dalam setiap penga-
wasan program kerjanya. “Saya sudah sampaikan hal ini kepada seluruh pimpinan SKPD. Bahwa cukup di PU saja dan ini tidak boleh terjadi di SKPD lain,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/8). Untuk menutup ruang terjadinya hal serupa di SKPD lain, Wabup mengatakan, dirinya telah meminta kepada SKPD agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait proses pengadaan. Berikutnya pengawasan melekat sejak awal hingga akhir harus ditingkatkan SKPD baik itu terhadap pelaksana maupun konsultan perencana hingga pengawasan. “Semua harus dibenahi. Dan satu kuncinya SKPD harus maksimal menjalakan tugas pengawasannya,” tegasnya.(ind/bug)
Pimpinan SKPD Harus Kontrol Penggunaan Randis Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST memimpin secara langsung apel kendaraan dinas (Randis) dilapangan Graha Fitrah. Apel kendaraan tersebut diatensikan untuk mengetahui dan melakukan pendataan berapa jumlah Randis yang bermasalah. Baik itu tidak membayar pajak maupun surat-surat kendaraan yang sudah mati. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama beberapa hari kedepan karena masingmasing dinas diwajibkan membawa semua kendaraan yang ada baik yang rusak maupun yang masih digunakan. “Apel kendaraan ini sangat penting, bukan karena mereka (kepala dinas) lupa, tetapi karena kelalaian juga. Melalui Apel ini, kita harapkan kepada semua pimpinan SKPD untuk bisa mengontrol kendaraan operasional yang ada,” ungkapnya kepada Suara NTB, Selasa (1/8) kemarin. Dikatakan Wabup, kendaraan operasional ini, bukan milik pribadi tetapi milik negara dan anggarannya juga sudah
APEL - Suasana apel kendaraan yang dilakukan di Graha Fitrah, Selasa (1/8).
disiapkan oleh negara. Baik itu anggaran untuk pemeliharaan, maupun untuk pengurusan surat-surat yang lain. Tetapi pada kenyataan di lapangan,
banyak kendaraan dinas ini tidak dibayarkan pajak maupun surat-surat yang lain. Hal tersebut tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu,
Terkait Dana Desa Pamanto
Tarunawan: BPMPD Hanya Memfasilitasi dan Melakukan Pembinaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan dana Desa Pamanto Kecamatan Empang Tahun 20152016 tengah dalam penyidikan pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa. Sejumlah saksi diperiksa guna mendalami kasus dengan tersangka JM, oknum mantan kepala desa setempat. Termasuk mantan Kepala BPMPD Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, diperiksa Selasa (1/7). Pejabat yang kini menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tersebut diperiksa di ruangan Kasi Pidsus selama empat jam. Mulai dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Sejumlah pertanyaan dilontarkan mengenai bagaimana proses pencairan serta pembinaan yang dilakukan pihaknya kala itu terkait dana Desa Pamanto. “Pemeriksaan tadi seputar bagaimana proses pencairan, kemudian bagaimana proses pembinaan yang dilakukan,” ujar Tarunawan kepada wartawan usai pemeriksaan. Dijelaskannya, selama ini banyak persepsi seolah-olah pihak BPMPD berperan dalam mencairkan dana desa. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Dalam undang-undang sudah diatur yang bertanggung jawab terhadap dana desa adalah ke-
”
Persepsi yang dikembangkan orang selama ini selalu ada fungsi kami dalam pencairan. Buang persepsi itu jauh-jauh
pala desa. Karena kepala desalah yang berurusan untuk melakukan pencairan. Pihaknya hanya memfasilitasi desa terkait pencairan ke DPPK setelah persyaratan sudah disampaikan. Dimana persyaratannya, desa membuat APBDes dan laporan pelaksanaan pemerintah desa tahun sebelumya. Atas dasar itulah dana desa dicairkan. “Persepsi yang dikembangkan orang selama ini selalu ada fungsi kami dalam pencairan. Buang persepsi itu jauh-jauh. Dasar untuk bisa dicairkan cukup dengan desa membuat APBDES dan laporan pelaksanaan pemerintahan desa tahun sebelumnya. Perbup nomor 12 tahun 2015 tetang pengelolaan dana desa itu jelas. Kami hanya bentuknya memfasilitasi desa kepada DPPK. Bahwa ini desa yang sudah siap persyaratannya sehingga layak dicairkan dana desanya. Sepenuhnya nanti di DPPK,” ujarnya. Terkait laporan yang disampaikan pihak desa, diakuinya dilaporkan secara umum. SPJnya sendiri berada di pihak desa. Untuk membuktikan benar tidaknya APBDes dan laporan p e n g gunaan laporan pelaksanaan pemerintahan
Tarunawan
desa tahun sebelumnya tersebut fungsi pegawasannya ada pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat. Sementara untuk fungsi pembinaan sendiri pihaknya melakukan bimtek sebanyak dua kali dalam setahun. “Kalau bicara pengawasan jangan tanya kami, sebab tidak diberi mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan. Tetapi ada aparat pemeriksa interal pemerintah yang melakukan yakni Inspektorat,” tukasnya. Dana desa, sambungnya, adalah program nasional yang penyalurannya ditentukan oleh undang-undang. Dari rekening umum negara disalurkan kepada rekening umum daerah. Dari rekening daerah tidak boleh lebih dari seminggu harus dicairkan kepada rekening umum desa. Melebihi itu maka kabupaten akan dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat. Sementara Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH yang diwawancarai terpisah membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Yang bersangkutan diperiksa guna dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini pemeriksaan terkait bagaimana proses pencairan, proses pembinaan dan lainnya terkait dana desa setempat. Setelah mendaapat keterangan tersebut, rencanaya pihaknya akan memeriksa pihak Inspektorat Jumat mendatang. Dalam hal ini ketua tim yang melakukan pemeriksaan terkait dana desa setempat saat itu.Ditanya terkait kemungkinan adaya tersangka baru dalam kasus ini diakuinya kemungkinan selalu ada. Tergantung dari hasil pemeriksaan nantinya. (ind)
Kondisi Sehat, JCH Sumbawa Barat Dipastikan Siap Berangkat Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat memastikan bahwa kondisi kesehatan Jamaah Calon Haji (JCH) asal Sumbawa Barat dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan ibadah haji. Hal tersebut diungkapkan, setelah sebelumnya dinas terkait melakukan pemeriksaan terhadap para JCH. Pemeriksaan dibarengi dengan pemberian vaksin maupun pemeriksaan reguler lainnya. Selain itu, dinas terkait juga akan
Meskipun dananya sudah dicairkan namun pengerjaan di lapangan tidak dilaksanakan. Saat ini kasus ini sudah dalam penyidikan jaksa dan sudah mengatongi satu calon tersangka. Dimana Untuk mencairkan anggaran calon tersangka diduga memalsukan beberapa tanda tangan.
(Suara NTB/ils)
(Suara NTB/ils)
PENUTUPAN - Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin saat penutupan MTQ ke 13 di Kecamatan Seteluk, Senin (31/7).
Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mulai melakukan pemeriksaan saksisaksi terkait proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, KSB. Selasa (1/8) kemarin, jaksa memeriksa pejabat di Dinas PU setempat dan konsultan pengawas.
terus melakukan pemantauan ekstra terhadap kondisi JCH yang masuk dalam kategori rawan sakit, terutama JCH yang berada pada usia 60 tahun keatas. “Kita pastikan kondisi JCH saat ini dalam keadaan sehat dan siap berangkat. Kita juga sudah siapkan vaksin dan juga pelayanan lainnya sebelum pemberangkatan 20 Agustus mendatang. Sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak terkendala,” ungkap Plt Kadis Dikes Sumbawa Barat H. Tuwuh
S. Ap kepada Suara NTB, Selasa (1/8). Dikatakannya, khusus untuk usia yang rawan sakit, pihaknya akan memberikan perlakuan khusus yakni dengan melakukan pemeriksaan ekstra. Hal tersebut dilakukan guna memastikan supaya kondisinya bisa terjaga sampai dengan hari pemberangkatan. “Kita juga akan melakukan pengawalan dan pemeriksaan terhadap kesehatan JCH sampai di asrama haji,” sebutnya. Sementara itu, ditemui secara terpisah
KepalaKemenagKSBmelaluiKasiPenyenggara Haji dan Umroh (PHU) Drs. H. A. Rahman Husain, total 84 orang peserta JCH asal KSB sudah dipastikan berangkat tahun ini. Untuk paspor saat ini sudah semua tercetak, hanya saja saat ini pihaknya masih menunggu Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (Dapi) yang saat ini masih berada di provinsi. “Alhamdulillah JCH kita sudah siap diberangkatkan semua tinggal menunggu waktu pemberangkatan saja,” ungkapnya. (ils)
apabila setelah apel Randis ini masih ditemukan kendaraan yang tidak terawat maka akan langsung dilakukan penarikan. “Ngapain kita kasih kendaraan
bagi orang yang malas, karena anggaran sudah disiapkan tinggal dibayar saja. Bukan kita gunakan uang pribadi melainkan uang negara,” tegasnya. (ils)
Festival Pesona Moyo 2017
Sejumlah Event Baru Diusung Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Pesona Moyo 2017 digelar sebulan penuh dari 10 September – 9 Okotober 2017. Beberapa kegiatan/event baru diusung dalam gelaran tahunan pariwisata Sumbawa ini. Termasuk mengakomodir bebarapa event festival di Kecamatan yang dianggap efektif dan potensial untuk dikembangkan kedepannya. Sementara ini tercatat 16 event dalam Festival Pesona Moyo 2017. Beberap diantaranya event baru, Kemah Bakti Pelaku Wisata dan Jelajah Wisata Pulau Moyo di Pulau Moyo. Kemudian event kecamatan seperti Rantok 1000 Deneng di kecamatan Maronge dan Pentas Budaya Empang (Raja Kepe) di Kecamatan Empang. Selain kegiatan rutin lainnya, yang dimulai dari pembukaan Pesona Festival Moyo, Pawai Budaya, Ekspo UMKM, Temu Usaha, Main Jaran, Melala (1 Muharram 1439 H), Balap Sampan, Fishing Contest, Gebyar Pesta Jagung, Samawa 10 K, Barapan Kebo dan acara penutupan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumbawa, Ir. H. Junaidi, kepada Suara NTB, Selasa (1/8) kemarin, menyatakan, Sumbawa yang terkenal dengan banyak destinasinya, baik alam, buatan maupun budayanya tersebar di beberapa kecamatan. Sehingga event yang ada di kecamatan perlu diakomodir dalam Festival Pesona Moyo. Bagi event kecamatan yang belum masuk dalam agenda festival Moyo, maka masuk dalam kalender tahunan pariwisata Sumbawa. “Beberapa event kecamatan yang telah jelas jadwalnya bisa kita masukkan di Festival Moyo. Tahun depan, kita harapkan semuanya masuk dalam kalender pariwisata kita sepanjang tahun,”terangnya. Pihaknya juga berharap dapat melibatkan Pemerintah Provinsi dalam Festival Pesona Moyo. Agar tahun depan, Festival ini bisa masuk dalam agenda tahunan provinsi. Sehingga Kabupaten bisa fokus menggarap event yang ada di kecamatan sebagai kalender pariwisata tahunan Sumbawa. Terkait promosi pun, Sumbawa selalu berkoordinasi dengan provinsi. Sebagai langkah maju dalam mendorong pariwisata Sumbawa. “Kita libatkan Dinas Pariwisata NTB dalam rapat finalisasi pemantapan Festival Pesona Moyo dalam waktu dekat ini,”terang H. Jun, panggila akrabnya. Tema besar Festival Pesona Moyo tahun ini menggambarkan tentang pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi. Yang dikongkretkan dalam berbagai event di Festival Moyo. Selain itu, pihaknya juga membangun kerjasama dengan pihak Angkasa Pura I untuk mendapat dukungan ruang di bandara sebagai pusat informasi pariwisata Sumbawa. Serta, kerjasama dengan pihak penerbangan Garuda untuk pembuatan majalah yang berisi event pariwisata di Sumbawa. Kabid Pemasaran Disporapar Sumbawa, Ardian Pranata S.STP, menambahkan, pihaknya telah memulai langkah promosi Fetival Pesona Moyo secara efektif dan masif . Berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura I BIL, untuk pemasangan videotron Festival Moyo. Pemasangan baliho di sejumlah tempat strategis di Lombok. Seperti di perempatan jalan Airlangga Mataram, BIL dan jalan menuju kawasan Senggigi. (arn)
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Lakey Dipenuhi Wisman Pencinta Kitesurfing
Pemerintah Didorong Perhatikan Petugas Penyelamat Pantai Lakey Huu, Sabtu (29/7) kemarin, mengakui saat ini sedang ramai – ramainya tamu wisatawan mancanegara pecinta kitesurfing. Karena saat ini, angin sedang bagus untuk kitesurfing hingga 3 bulan kedepan. “Di penginapan saya sekarang sudah penuh oleh tamu yang main kitesurfing,” katanya. Pantai Nangas yang berada di jalan kembar Lakey menjadi tempat bermain kitesurfing, sehingga para pencinta kitesurfing memilih menginap di penginapan sekitar daerah setempat. Tingginya kunjungan pencinta kitesurfing menjadi berkah bagi pelaku wisata di Lakey, karena rata – rata masa nginapnya antara 2 pekan hingga 1 bulan lebih. “Mereka menginap sampai 1 bulan. Paling cepat 2 pekan mereka tinggal,” akunya. Baik olah raga surfing maupun kitesurfing yang menjadi andalan destinasi pariwisata Lakey, M Ali berharap, pemerintah memperhatikan petug a s penyelamat pantai. Di Lakey, tenaga Kepala Bidang Promosi Pariwisata Lifeguard Dinas Budpar Dompu, Nuril Furkan
Dompu (Suara NTB) Lakey Dompu cukup dikenal hingga mancanegara dengan keindahan ombaknya untuk olah raga surfing dan kitesurfing. Kitesurfing yang mengandalkan angin dan papan selancar saat ini sedang menjadi tren di Lakey hingga tiga bulan kedepan. Pemerintah daerah (Pemda) pun didorong memperhatikan petugas penyelamat pantai (Lifeguard) yang belum maksimal di destinasi unggulan ini. M. Ali, pelaku pariwisata Lakey kepada Suara NTB di
tidak banyak karena kurangnya perhatian dari pemerintah. “Lifeguard di sini, mereka digaji Rp 400 ribu per triwulan. Bagaimana mereka betah? Makanya kita sangat berharap agar petugas Lafeguard bisa dinaikan insentifnya,” ungkapnya. Selain itu, Ali juga berharap pemerintah juga memperhatikan akses jalan kembar yang sudah cukup memprihatinkan. Akses jalan yang dulu diaspal, kini kondisinya sudah berlubang dan bergelombang. Dengan semakin ramainya tamu yang berkunjung ke Lakey, penataan drainase dan akses jalan juga sedianya dapat ditata dengan baik oleh pemerintah. “Aspal ini mungkin bisa diperbaiki pemerintah untuk masa – masa akan datang,” harapnya. Kepala bidang Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dr Nuril Furkan, M.Pd pada kesempatan terpisah, mengakui, tingkat kunjungan wisatawan di Lakey yang menjadi destinasi unggulan daerah sedang ramainya. Kondisi ini tidak lepas dari intensnya promosi yang dilakukan, karena promosi Lakey juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi. “Lakey saat ini menjadi desti-
nasi utama untuk surfing dan intens dipromosi,” terangnya. Selain itu, konektifitas lalu lintas udara dan darat juga saat ini semakin baik sehingga memudahkan wisman berkunjung ke Lakey. Begitu juga akses transportasi darat dan akses jalannya yang baik membuat para tamu juga semakin nyaman. “Berbagai pembenahan dan penataan akan terus dilakukan pihaknya kedepan, termasuk jalan kembar yang sudah rusak,” katanya. Namun Nuril sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk ketersediaan sarana prasarana di Dinas Budpar Dompu. Mobil dinas yang ditarik dari beberapa dinas bisa diarahkan ke Dinas Budpar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk operasional Budpar Dompu. “Kami tidak punya mobil dinas untuk operasional, sehingga menyulitkan kami koordinasi dan pengawasan destinasi pariwisata yang ada. Ketika ada mobil operasional, maka akan memudahkan untuk koordinasi dan memperjuangkan perencanaan pembangunannya hingga ke pusat,” katanya. Pariwisata, lanjut Nuril, merupakan program unggulan daerah dan menjadi penopang program unggulan Bupati. Dimana, visi menjadikan masya-
(Suara NTB/ula)
KITESURFING - Salah seorang wisatawan mancanegara sedang bermain kitesurfing di pantai Nangas Lakey, Sabtu (29/7) kemarin rakat Dompu mampu membayar akan sinkron dengan kemajuan pariwisata. Ketika suatu masyarakat memiliki pertumbuhan ekonomi bagus dan dengand aya beli yang bagus, mereka akan membutuh-
Tinggi, Angka Pernikahan Dini di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMkes., mengungkapkan angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Pertengahan Tahun 2017 ini saja, masyarakat yang menikah di bawah usia ideal sudah mencapai 40 persen. Karenanya pihak Kementerian kini berencana mengubah undang-undang perkawinan yang ada. “Pernikahan dini 40 persen itu menikahnya di bawah umur 21 tahun, karena usia ideal untuk wanitakan 21 tahun yang laki 25 tahun,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/8). Menurutnya, tingginya angka pernikah dini tersebut dis-
ebabkan beberapa hal. Pertama, budaya masyarakat yang masih beranggapan ketika anak sudah memasuki masa haid itu sudah seharusnya untuk dinikahkan. Kedua, dampak dari pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah, termasuk per-
TMMD Ke-99
Program Fisik dan Non Fisik Rampung Dompu (Suara NTB) Pembangunan fisik dan non fisik yang disasar program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 di Kecamatan Pekat rampung dikerjakan. Hal tersebut berdasarkan hasil monitoring semua item yang disasar, Selasa (1/8). Komandan Kodim, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP, melalui Danunit Inteldim, Lettu Kav M. Kasim mengatakan hasil monitor menunjukan bagunan fisiknya tuntas 100 persen. “Monitoring yang dilakukan itu menunjukan seluruh program fisik 100 persen tuntas,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi. Sejauh kegiatan ini berlangsung pihaknya tak menemukan kendala berarti dilapangan, prajurit, masyarakat dan intansi terkait terlibatsangat aktif, bahu membahu demi suksesnya TMMD tahun ini. M Kasim menyebutkan program fisik tersebut yakni, rehab Musala Mifhatul Jannah, pekerjaan jalan dan rehab Musala di Desa Karombo, Rehab Mushalla Al jihad, Itjihad, Baitul Khair dan Uswatun Hasanah. Selain itu, rehab masjid Abu Abul Jannah, musala Baitul Makmum, Ibadul Rahman, Nurul Anwar, Nurul Huda, Iztihadi, Al Amin, Nurul Iman serta musala di Desa Siladarma. “Fisik ini telah tuntas dilaksanakan oleh para Satgas TMMD dan semuanya berlangsung dengan sukses, lancar sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan dalam program TMMD itu sendiri,” jelasnya. Sementara untuk program non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan yang menyasar masyarakat dan peserta didik di 12 desa itu pun sukses dilakukan. Dan atas terlaksananya kegiatan ini, M. Kasim berharap, masyarakat dapat memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang telah dibangun. Terlebih para pelajar mampu mengaplikasikan materi non fisik yang diberikan kedalam kehidupan sosialnya sehari-hari. “Juga kita harapkan ini bisa semakin mempererat hubungan persaudaraan antar masyarakat tanpa membedakan ras, suku dan agama sekalipun,” pungkasnya. (jun)
soalan ekonomi pun turut berperan dalam hal ini. “Tapi paling banyak memang faktor budaya itu,” ujarnya. Dalam ilmu kedokteran organ tubuh mereka yang menikah dibawah usia ideal secara biologis belum siap mengandung, secara psikis mentalnya
pun demikian. Sehingga tak heran banyak kasus perceraian akibat pernikahan tersebut. Di NTB saja kata Gatot, khusus yang menikah dini ada sekitar 400 orang yang mengajukan surat perceraiannya ke pengadialan agama tiap harinya. “Coba liat di pengadialan agama itu angka perceraian, tiap hari itu ada 400 orang mungkin tiap harinya,” jelas dia. Atas persoalan tersebut pihaknya kini membangun kerjasama dengan KUA guna memberi penyuluhan
Syafrudin Mulai Salurkan Bantuan Cat untuk Desa
Taliwang (Suara NTB) Setelah sebelumnya mendatangi 898 Desa se-NTB untuk mengantarkan bantuan kursi, Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, kini memulai terobosan baru dengan memberikan bantuan cat untuk tiap desa. Senin, 31 Juli 2017 kemarin, Syafrudin menyalurkannya ke sejumlah desa di empat kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Syafrudin bertemu langsung dengan sejumlah Kepala Desa dan warga desa yang dikunjunginya. Seperti biasanya, Syafrudin tidak mengambil jarak dengan warga yang ditemuinya. Ia bahkan hanya mengenakan sendal jepit saat berkeliling dari desa ke desa. Kepala Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Mahyuddin, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasinya atas kehadiran dan kesederhanaan Syafrudin tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat berterima kasih bisa dibantu walaupun hanya sekadar cat. “Kami merasa terbantu dengan kehadiran beliau. Ini merupakan yang kedua kali beliau mengunjungi kami,” ujar Mahyuddin. Mahyuddin mengaku belum
(Suara NTB/ist)
BANTUAN CAT - Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, saat menyerahkan bantuan cat, kuas dan roll kepada Kepala Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (31/7). memutuskan apa yang akan dilakukan dengan cat-cat yang diberikan Syafrudin. Menurutnya, pihaknya akan terlebih dulu merembukkan penggunaannya. “Kami akan rembukkan perencanaannya apakah untuk mengecat masjid atau kantor desa. Yang jelas akan kami manfaatkan untuk kepentingan umum saja,” tegas Mahyuddin. Ia menambahkan, sejauh ini, Syafrudin adalah satu-satunya anggota DPR RI Dapil NTB yang pernah menyambangi desanya. Kepada Syafrudin, ia menyampaikan aspirasi terkait pembangunan atau perbaikan bendungan Tiu Bengkema di Kecamatan Jereweh yang saat ini rusak.
BK Pastikan Kasus Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan Tuntas rapat internal. Jadi tunggu saja hasilnya,” tegasnya. Seperti diketahui, anggota DPRD Kota Bima, Nazamuddin, meminta pimpinan dewan agar segera berkoordinasi dengan BK, untuk mengetahui sejauhmana hasil pemeriksaan kasus tersebut. “Saya meminta pimpinan dewan untuk segera berkoordinasi dengan BK, terkait pemeriksaan dugaan perselingkuhan ini,” katanya dalam rapat paripurna, di aula utama DPRD setempat beberapa waktu lalu. Diakuinya, persoalan tersebut seringkali dipertanyakan oleh masyarakat. Mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses pemeriksaannya. Bahkan DPRD, juga dianggap tidak mampu menyelesaikannya. “Persoalan ini memunculkan opini publik yang tidak baik di mata masyarakat,” katanya. Anggota Komisi III ini menilai, penanganan kasus terse-
but sangat lamban. BK yang Agar mengetahui sejauhmemproses masalah itu, mana hasilnya sehingga harus segera menyampaikan bisa disampaikan dalam apapun hasil akhirnya. Seh- rapat paripurna. “Dalam ingga tidak dianggap yang lain waktu dekat kami akan berkoordinasi. Supaya oleh masyarakat. “Apapun hasilnya harus dis- masalah ini ada keputusan final,” pungkasampaikan dalam rapat paripurnya. (uki) na, jangan digantung. Ini juga menyangkut krediblitas atau marwah lembaga,” katanya. Bagaimana sikap Ketua DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan, SH? Ferry mengapresiasi pertanyaan tersebut. Akan tetapi, dirinya meminta agar memberikan kesempatan BK untuk bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Tanpa ada intervensi. Meski demikian, politisi PAN ini, berjanji akan menindaklanjutinya, dengan melaukan koordinasi dengan H. Ridwan H. Mustakim anggota BK. (Suara NTB/uki)
Kota Bima (Suara NTB) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima, membantah proses pemeriksaan oknum anggota dewan, Sf, yang diduga berselingkuh dengan oknum anggota Polres Bima, Ew, lamban. BK setempat memastikan persoalan tersebut selesai Agustus ini. “Tidak ada lamban masih berjalan kok. Tapi kami pastikan akan selesai Agustus ini,” kata Ketua BK DPRD Kota Bima, H. Ridwan H. Mustakim S.Adm, kepada Suara NTB, Selasa, (1/8). Bahkan, lanjut Ridwan, pihaknya sudah mengelurkan surat untuk membahas secara internal anggota BK berjumlah tiga orang. Dari hasil proses pemeriksaan selama menangani persoalan tersebut, supaya kemudian disampaikan kepada rapat paripurna. “Saat ini kami sudah agedakan untuk melakukan
terhadap pasangan menikah tentang pentingnya kesehatan reproduksi, dengan harapan keluarga tersebut dapat bergabung dalam program KB serta mengatur jarak kelahiran. Sementara untuk keluarga yang memiliki anak remaja tambah Gatot, agar berupaya semaksimal mungkin merencanakan pernikahan anak. Minimal anak dinikahkan setelah tamat perguruan tinggi. “Jadi fokus saja merencakan masa depan anak dengan tidak menikah dini,” pungkasnya. (jun)
Mahyuddin mengemukakan, saat ini hampir seluruh warga di Desa Goa merupakan petani. Karenanya, mereka sangat menggantungkan mata pencahariannya dari hasil pertanian. Masalahnya, sudah cukup lama bendungan yang mengairi lahan pertanian warga itu mengalami kerusakan. “Irigasinya ada, cuma di bendungnya itu sudah tidak ada, sudah rata dengan permukaan,” tutur Mahyuddin. Menurutnya, jika bendungan itu bisa diperbaiki, warga di Desa Goa bisa menikmati hasil panen yang lebih melimpah. “Jadi di tempat kami ini, dengan bendungan itu ndak ada, ya kami hanya panen sekali setahun. Sementara di tempat lain ya sudah dua tiga kali setahun. Kami mohon ke beliau, mungkin dibawa di forum pusat, kami minta disampaikan aspirasi masyarakat Jereweh,” ujarnya. Ia menambahkan, jika Syafrudin bisa memperjuangkannya, aspirasi ini akan sangat berharga bagi 2000 lebih warga Desa Goa. “Kami menyekolahkan anak-anak kami itu dengan hasil pertanian,” ujarnya. Terkait harapan ini, Syafrudin menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kades dan masyarakat Goa itu akan menjadi hal yang wajib ia suarakan di dalam rapat-rapat pembahasan anggaran. Hanya saja, Syafrudin menegaskan, keputusan untuk membangun infrastruktur sekelas bendungan memang membutuhkan prosedur administrasi dan keputusan politik yang tidak sederhana. Karena, bisa menyangkut kewenangan kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. “Dan memang kalau membangun infrastruktur seperti ini tidak sedikit anggarannya. Juga butuh kesepakatan bersama. Provinsi, Kabupaten Kota dan Pusat,” tegasnya. (r/*)
kan tempat wisata yang baik. “Ketika kita tidak bisa menyiapkan obyek wisata yang baik, maka masyarakat kita akan memilih keluar daerah. Ketika mereka keluar daerah, maka uang yang seharusnya bisa berputar di Dom-
pu harus keluar daerah. Tapi ketika pariwisata maju, maka perputaran uang tetap ada di daerah dan memberi efek domino yang cukup besar. Seperti halnya pada ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya,” jelas Nuril. (ula/*)
Angka Kematian Akibat PTM Meningkat Dompu (Suara NTB) – Kasus kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Dompu meningkat signifikan, seperti struk, jantung, hipertensi dan Diabetes Militus (DM). Bahkan persentasenya mengalahkan kasus kematian akibat penyakit menular. Hal tersebut kemudian mengalihkan fokus Dinas Kesahatan (Dikes) yang sebelumnya memperioritaskan penanganan penyakit menular ke PTM. “Dulu kan orang tidak peduli dengan penyakit tidak menular, sedangkan angka kematian sekarang sudah berubah. Lebih banyak masyarakat ini mati karena penyakit tidak menular, baik karena jantung, ginjal, paru-paru dan sebagainya,” kata Kabid Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maman, SKM, M.M.Kes melalui Kasi PTM, Edi Suharjan di ruang kerjanya, Selasa (1/8). Ia mengatakan, terdapat banyak hal yang menjadi pemicu kasus kematian akibat PTM ini. Diantaranya, pola hidup yang tidak teratur, faktor keturunan, banyak mengonsumsi gula, garam, alkohol dan zat berbahaya. Beberapa poin ini rentan memicu tibulnya penyakit hipertensi, struk maupun diabetes militus.
Hanya saja pihaknya belum berani memastikan berapa angka pasti kasus kematian akibat PTM ini, sebab belum adanya laporan dari pihak RSUD Dompu. Dan tahun ini target penderita hipertensi yang harus diketemukan Dikes yakni 36.936 orang. “Itu target hipertensi yang harus ditemukan tahun 2017 ini, DMnya 17.633 orang,” ujarnya. Sementara langkah pencegahan untuk menekan tingkat kematian akibat PTM jelas Edi Suharjan, berupa screaning terhadap faktor resiko PTM itu sendiri, seperti diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik dan tingkat konsumsi sayur dan buahnya yang rendah. screaning rutin dilakukan petugas pos pembinaan pelayanan terpadu yang berada di masing-masing desa. Terkait kalangan beresiko ia menambahkan, dari usia 15 sampai 60 tahun memiliki tingkat resiko menederita PTM yang sama, apalagi kondisinya saat ini banyak kalangan muda yang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, pil tramadol dan sabu-sabu. “Sehingga perlu dilakukan screening untuk anak usia 15 tahun sampai 60 tahun karena sama-sama beresiko,” pungkasnya. (jun)
Eksekutif Dinilai Kebingungan Soal Rancangan KUA/PPASAPBD 2018 Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu telah mengajukan rancangan KUA/PPAS RAPBD tahun 2018. Rancangan KUA/ PPAS untuk RAPBD Perubahan 2017 yang diminta Dewan sejak 2 bulan lalu justru belum diajukan pemerintah. Padahal pelaksanaan APBD tahun sebelumnya menjadi rujukan untuk evaluasi program APBD berikutnya. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB di kediamannya, Selasa (1/8) kemarin, mengaku telah menerima surat pengajuan rancangan KUA/PPAS untuk rancangan APBD 2018. Sementara untuk rancangan APBD Perubahan 2017 hingga saat ini belum juga diajukan pemerintah ke Dewan. Padahal rancangan ini diminta Dewan sejak 2 bulan lalu. “Pemerintah ini kebingungan, yang diminta yang lain yang diajukan yang lain,” katanya. Kendati tidak masalah pemerintah mengajukan rancangan KUA/PPAS untuk RAPBD 2018 lebih awal, karena pengajuan rancangan KUA/PPAS RAPBD menjadi tugas pemerintah. Tapi APBD tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi sukses tidaknya pro-
(Suara NTB/ula)
Yuliadin
gram kerja pemerintah untuk tahun berikutnya. “KUA/PPAS APBD perubahan 2017 belum diajukan, tapi pemerintah justru sudah mengajukan rancangan KUA/PPAS APBD 2018,” jelasnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI yang dihubungi terpisah, menegaskan, tidak ada hubungan antara APBD 2018 dengan APBD Perubahan 2017. Ketika dibahas dan disahkan lebih awal untuk RAPBD 2018, tidak masalah, walaupun APBD perubahan 2017 dibahas dan disahkan kemudian. “Tidak masalah dibahas dan disahkan lebih awal dari APBD perubahan, karena itu hal yang berbeda,” kata H. Muhibuddin. Perubahan APBD bisa dilakukan kapanpun untuk menyesuaikan perhitungan dan perencanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam APBD murni. Berbeda dengan tahapan APBD murni yang sudah memiliki tahapan dan jadwal untuk disahkan paling lambat 31 November tahun anggaran sebelumnya, sehingga bisa dilaksanakan awal tahun anggaran. (ula)
(Suara NTB/ula)
H. Muhibuddin
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 8
Bandar Bebas UMKM Harus Diperkuat MEMASUKI era pasar bebas, keberadaan kelompok UMKM sangat rentan tergilas. Karena persaingan di era pasar bebas diperkirakan akan berlangsung sangat sengit. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi usaha masyarakat kecil. Hal itulah yang mendorong para wakil rakyat di DPRD NTB berinisiatif untuk membuatkan satu payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang khusus menaungi UMKM. Diharapkan dengan perlindungan hukum dari pemerintah itu, UMKM bisa bersaing di era pasar bebas ini. “Perlindungan ini sangat penting di tengah era pasar bebas. Karena ada banyak tantangan untuk usaha kecil ini, jika dibiarkan bertarung sendiri. Pertama perusahaan modern sudah menjamur dan belanja online, sudah menguasai paar lebih besar. Sehingga jika tidak diperkuat UMKM ini tentu akan sangat kesulitan mereka,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm, Selasa (1/8). NTB punya potensi bahan baku yang besar, terutama produk hasil pertanian seperti beras, jagung dan daging. Namun yang jadi masih menjadi persoalan adalah, industri olahan yang digeluti oleh UMKM ini masih belum baik. Sehingga menyebabkan banyak bahan baku tersebut dibawa keluar untuk diolah. “Dengan adanya Perda ini, kita akan mendesain UMKM ini untuk ke arah sana, supaya tidak hanya bisa brsaing di level daerah, namun bisa bersaing di pasar nasional dan dunia. Nah upaya ke sana itu perlu komitmen dari pemerintah, Perda ini adalah salah satu upaya untuk memastikan itu berjalan,” jelasnya. Terakhir disampaikan oleh politisi partai Gerindra itu, bahwa pertumbuhan ekonomi NTB saat ini masih sangat kecil didongkrak oleh UMKM. Karena UMKM hanya mencatatkan PDRB sebesar, 3,5 persen. Padahal jika dimaksimalkan, UMKM ini sangat potensial menjadi kekuatan ekonomi. “Potret saat ini bahwa UMKM kita belum banyak mendongkrak PDRB. Karena itu, melalui kegiatan pembinaan ini kita berharap agar bisa mendongkrak PDRB,” pungkasnya. (ndi) Mori Hanafi
Perang Melawan Tramadol Semakin Sulit
Mataram (Suara NTB) Baru baru ini hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan vonis bebas Irwan Aco yang didakwa menjadi bandar tramadol. Polisi memberikan respon atas putusan itu dan memastikan tidak akan menyerah perang melawan peredaran obat daftar G itu, meskipun terasa kian sulit. Dir Narkoba Polda NTB, Kombes Pol I Komang Sandi Arsana , S.I.K., M.H. melalui Kasubdit III AKBP A.A.Gede Agung , SH, memastikan tetap atensi peredaran narkoba di wilayah NTB. Apalagi wilayah Bima menjadi pasar ilegal peredaran tramadol. “Yang pasti tidak akan surut. Kita tetap akan melakukan upaya penindakan serta penegakan hukum terhadap bandar,” kata Agung menjawab Suara NTB, Selasa (1/8). Menurut Agung, peninda-
kan tidak akan berhenti meski salah satu bandar Irwan Aco bebas di tangan hakim. Apalagi Bima termasuk pangsa pasar tramadol dari berbagai daerah, paling besar dari Surabaya dan Makassar. Barang itu dikirim melalui jalur laut, paling banyak lewat darat seperti jasa ekspedisi dan bus malam. Kapolres Bima AKBP M Eka Fathurrahman, S.IK yang sebelumnya menangani kasus tersebut, juga memberi tanggapan. Melalui pesan instan,
masuk dalam kategori obat obatan yang konsumsinya menggunakan resep dokter. “Kesulitan kontrol, karena Tramadol tidak termasuk dalam UU Narkotika nomor 35 thn 2009 atau bagian dari barang narkoba,” jelasnya. Karena Tramadol masuk dalam Undang undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Sehingga yang diatur adalah larangan distribusinya. Dengan regulasi ini, menurutnya harusnya pengedar tramadol bisa dijerat. Pengedar atau bandar bisa dipidanakan jika telah mendistribusikan Tramadol, sebagaimana dasar hukum yang diterapkan kepada Irwan Aco saat kasus ini di penyidikan.
Eka Faturrahman secara normatif melihat dari sisi proses peradilan, mulai dari pemberkasan dari penyidik ke JPU sampai disidangkan hakim. “Saya sebagai Penyidik pernah juga mengalaminya, yaitu menangani kasus Tramadol di mana putusan Hakim mengetuk palu bebas bagi terdakwa kasus Tramadol,” ungkap Eka Fathurrahman. Dalam kasus Tramadol diakuinya memang sulit, karena tidak terkategori narkoba atau zat adiktif lainnya. Sebab
Namun bila tidak ada unsur mendistribusikan, maka belum dapat dikatakan masuk dalam pidana UU Kesehatan tadi. “Inilah yang menjadi kendala kami pihak Kepolisian untuk membrantas Tramadol di Wilayah Bima,” keluhnya. Masih menyinggung soal putusan bebas itu, mantan Kasubdit III Jatanras Polda NTB ini menegaskan, selain langkah penindakan, pencegahan peredaran Tramadol akan terus diupayakan. Pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Pemda dan Balai POM untuk melakukan pengawasan pendistribusian obat obatan ilegal yang masuk ke wilayah Bima. (ars)
(Suara NTB/dok)
PKS Perintahkan Dr. Zul dan Johan Kembali Masifkan Dukungan Mataram (Suara NTB) Dua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PKS, yakni Dr. Zulkieflimansyah dan Johan Rosihan, ST telah melaporkan perkembangan gerakan politik yang telah dibangunnya sampai sejauh ini, dalam rangka persiapan untuk tampil di pilkada NTB 2018. Informasi yang diperoleh di Kantor DPW PKS NTB, Selasa (1/8), kedua kandidat diperintahkan lagi untuk kembali memaksimalkan gerakan politiknya. “Kami berdua baru saja memberikan laporan perkembangan atas aktivitas yang sudah kami lakukan selama ini dalam persiapan menuju Pilgub NTB. Ya, DPW mendorong kami berdua untuk kembali memasifkan aktivitas persiapan pada pilgub NTB,” aku Johan ketika dikonfrimasi wartawan usai memberikan laporan ke DPW PKS. Menurut Johan, dirinya bersama Dr. Zul diminta kembali untuk memasifkan gerakan politiknya, bukan berarti karena membawa hasil yang buruk. Keduanya nelaporkan perkembangan telah membuat pengurus DPW sangat senang. Hanya saja, supaya persiapan lebih maksimal, maka perlu terus ditingkatkan sampai mencapai pada posisi aman. “Alhamdulillah sangat senang mendengar laporan dan penjelasan dari kami. Dan sebagai kader partai, kami berdua bersepakat untuk menerima apapun hasil Syuro partai terkait dengan Pilkada NTB,” ujarnya. Dikatakan oleh Johan, dirinya dan Dr. Zul sendiri, sangat realistis dalam menyikapi pilkada NTB 2018. Siapapun yang punya peluang lebih besar, maka dialah yang akan diusung. Namun jika keduanya tidak memungkinkan untuk bisa tampil, PKS pun akan sangat realistis dan tidak akan memaksakan diri. “Partai bisa mengusung Cagub dan juga Cawagub. Bahkan kalau tidak bisa mengusung, ya kita cukup mendukung. Tapi semua itu masih belum final, karena semua masih dalam proses pembicaraan, belum ada satupun yang sudah pasti. Karena tidak ada satupun partai yang bisa mengunci satu posisi, karena tidak bisa mengusung sendiri, tapi harus berkoalisi,” jelas Johan. Sementara Dr. Zul sendiri ketika dikonfirmasi tidak banyak memberikan pernyataan. Ia hanya membenarkan bahwa dirinya telah dipanggil oleh DPW untuk memyampaikan hasil sosialisasinya. “Hanya pertemun di DPW PKS, untuk mendengar hasil sosialisasi saya sebagai Cagub dan Johan sebagai Cawagub,” jawabnya singkat. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS, Suryadi Jaya Purnama, ST, mengaku bahwa DPP sampai saat ini masih menunggu laporan dari DPW PKS NTB terkait kemajuan komunikasi politik menjelang pilkada. Karena belum ada laporan, maka DPP PKS masih belum bisa mengambil sikap untuk memutuskan memberikan dukungan. “Belum ada laporan, masih kita berikan kesempatan untuk komunikasi. Kalau sudah ada laporan masuk, langsung akan kita bahas. Minimal DPW menyampaikan dua pasangan calon. Insya Allah sesuai dengan jadwal awal Agustus sudah bisa final,” jelasnya. (ndi)
SELAMATKAN KORBAN - Personel Ditpolair Polda NTB bersama Sabhara Polres Lombok Tengah menyelamatkan korban kapal terbalik di Pantai Kuta, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Selasa (1/8) dalam simulasi SAR laut. Latihan SAR laut itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel. (Suara NTB/ist)
Demokrat Tunggu Hasil Survei Elektabilitas Rohmi Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat NTB sampai saat ini masih belum menyampaikan pada publik terkait arah dukungannya pada pilkada NTB 2018. Dikabarkan karena Demokrat masih menunggu hasil survei elektabilitas kandidat bakal calon Gubernur yang telah direkomendasikan oleh NW, yakni Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, Selasa (1/8) mengatakan, sikap partai Demokrat akan ditentukan oleh hasil survei yang tengah dilakukan. “Kita tunggu saja ending-nya nanti. Yang jelas hasil survei yang akan menentukan. Nah oleh karena itu kami akan memberikan jawabannya nanti saja,” ujarnya pada wartawan, Selasa (1/8). Kasdiono menyampaikan, sampai saat ini, partainya
terus bekerja dalam menghadapi pilkada NTB 2018. Kerja-kerja politik seperti sosialisasi dan komunikasi politik terus terus dilakukan oleh Demokrat. “Kita tidak menutup diri, kita komunikasi dengan siapa saja. Bahkan mulai dari Ketua DPD sampai perangkat partai ke bawah, terus menggalang komunikasi. Saat ini setiap hari saya koordinasi, dan setiap hari kita terima laporan terkait perkembangan di lapangan,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Kasdiono menegaskan bahwa partainya berharap bisa mengusung bakal calon Gubernur. Karena partai Demokrat merupakan partai besar dengan jumlah delapan kursi di DPRD NTB. Namun demikian, keputusan apakah Demokrat akan membidik posisi gubernur atau wakil gubernur, sekali lagi akan san-
Jelang Pilkada
Kinerja Eksekutif Dinilai Mengendor
gat ditentukan oleh hasil survei. “Kita sebagai partai besar ingin mengusung calon gubernur dan itu silakan masyarakat yang menilai. Kita hanya melontarkan, dan apa yang menjadi harapan masyarakat lah sebagai dasar kita menentukan sikap,” ucapnya. Dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB itu, bahwa bakal calon yang ada dalam kantong partai Demokrat, adalah Sitti Rohmi Djalilah, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari NW. Namun demikian, demokrat juga tidak menutup diri dengan partai lainnya. “Kan Demokrat ini agak susah dipisahkan dengan NW, maka apa yang diputuskan oleh NW itu akan kita pertimbangkan. Dan kita masih terbuka, karena semua partai juga masih belum ada yang pasti, jadi tunggu lah,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
TERIMA KEPUTUSAN – Bakal Cagub, H. Zulkieflimansyah dan bakal Cawagub, Johan Rosihan salam komando setelah menyampaikan laporannya di DPW PKS NTB. Keduanya telah bersepakat untuk menerima apapun hasil keputusan partai.
Selong (Suara NTB) Setelah dilakukan penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), L. MM oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim sudah menentukan sikap tegas. Sikap tegas yang akan dilakukan adalah mencopot secara permanen jabatan LMM selaku Kades, jika terbukti bersalah di pengadilan. Dalam hal ini, Dinas PMD menunggu proses inkracht atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, apakah yang bersangkutan divonis bersalah atau tidak. Kasi Pembinaan Pemerintahan Desa dan BPD pada Dinas PMD Lotim, Lukmanul Hakim mengaku pihaknya tetap melakukan pemantauan perkembangan kasus hukum yang membelit Kades Pemongkong yang sudah diberhentikan sementara tanggal 4 Juli lalu. Tidak lama setelah dikeluarkannya surat pemberhentian itu, Dinas PMD langsung mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kades Pemongkong, yakni Camat Jerowaru, Zulkifli. Diketahui, Kades Pemongkong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejari Lotim atas keterlibatannya dalam penerbitan puluhan sertifikat tanah di kawasan hutan Lindung Sekaroh. Pasalnya, pada tahun 2001-2002, LMM
ketika itu menjabat sebagai Kades Jerowaru sebelum dilakukan pemekaran. Selain itu, yang bersangkutan dinilai terlibat dalam penerbitan sertifikat bodong tersebut oleh penyidik Pidsus Kejari Lotim. Untuk penetapan Kades Pemongkong sebagai tersangka terdapat dalam berkas terpisah dari lima tersangka lainnya yang merupakan mantan pegawai BPN Lotim. Di mana, lima tersangka saat ini sudah ditetapk a n menjadi tahanan k o t a oleh Kej a r i Lotim. (yon) Lukmanul Hakim
(Suara NTB/yon)
Kades Pemongkong Terancam Dipecat
Mataram (Suara NTB) Menjelang satu tahun perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak 2018, kinerja pemerintah provinsi dinilai sudah mulai mengendor. Oleh karena itu, DPRD NTB selaku mitra pengawas, mengingatkan supaya eksekutif tidak ikut terpengaruh dengan dinamika politik yang semakin memanas. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PPP, Nurdin Ranggabarani, SH, MH dalam rapat paripurna DPRD NTB, terkait agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan APBD Perubahan 2017, Senin (31/7). “Masih demikian banyak pekerjaan yang mesti harus diselesaikan dalam sisa waktu efektif tinggal satu tahun anggaran ini. Indikator pencapaian kinerja kita banyak yang belum mencapai target RPJMD,” tegas Nurdin. Dikatakan oleh Nurdin, salah satu target RPJMD yakni menurunkan angka kemiskinan. Namun Dewan melihat kinerja penurunan kemiskinan tersebut tidak fokus. Hal itu terbukti dari meningkatkanya jumlah orang miskin, bukan malah menurun. Padahal anggaran untuk penurunan kemiskinan tersebut sudah ditambah sangat besar, yakni Rp 1,3 triliun. “Kami minta pemerintah fokus selesaikan kemiskinan dan pendapatan asli daerah. Dan banyak hal lain yang jadi target RPJM kita yang sampai saat ini masih belum bisa dicapai,” katanya. Politisi PPP itu juga mengingatkan pada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, supaya di akhir masa jabatannya ini agar tidak mengisi waktunya dengan kegiatan seremonial belaka, yakni keliling ke luar daerah. Apalagi yang tidak ada dampaknya
terhadap daerah. Satu penegasan pada pemerintah, kami minta Gubernur dan Wagub agar fokus. Ketimbang menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. ‘’Saya khawatir, setiap kesalahan, nanti pimpinan SKPD yang disalahkan. Lantas di mana tanggungjawabnya sebagi pimpinan tertinggi daerah,” tegasnya. Terakhir disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV itu, supaya apa yang menjadi pendapat anggota DPRD NTB supaya dicatat oleh pimpinan untuk kemudian menjadi sikap DPRD NTB, dan disampaikan pada eksekutif. “Mohon dicatat ini oleh pimpinan, dan dalam persetujuan pembahsan RAPBP ini supaya tidak hanya serta merta disetujui saja, tapi dengan catatan,” tutupnya. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin menanggapi peringatan dari legislatif tersebut, mengatakan, dalam penurunan kemiskinan, pemprov NTB telah melakukan hal yang maksiml. Namun demikian, dalam menurunkan kemiskinan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh provinsi. Karena bagaimanapun juga, peran pemerintah Kabupaten/Kota juga punya tanggungjawab. “Peran kabupaten sangat penting, karena orang miskin itu kan ada di sana. Jadi lambatnya penurunan itu tidak bisa hanya oleh provinsi. Makanya kita minta kabupaten/kota itu supaya lebih agresif lagi” katanya. Amin juga menegaskan bahwa pihaknya dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terganggu dengan aktivitas pilkada. Ia juga yakin bahwa target penurunan kemiskinan sampai berakhirnya masa jabatan, akan bisa dicapainya. (ndi)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 9
Tujuh Penerbangan Korean Air akan Mendarat di LIA (Suara NTB/ist)
Empal Terongaceh di Hotel Santika Mataram
Sajian Empal Terongaceh di Hotel Santika Mataram (Suara NTB) – Hotel Santika Mataram setiap bulannya menyajikan menu-menu baru. Salah satu yang menjadi ciri khas di hotel ini, yaitu menyajikan hidangan tradisional. Sehingga tamu atau pelanggan dapat menikmati aneka hidangan tradisional di hotel Santika Mataram. Promosi Bulan Agustus ini Empal Terongaceh yang merupakan hidangan utama, sementara untuk hidangan penutup hadir Darling Darlung. Tidak hanya makanan, dua macam minuman yakni hangat dan dingin dengan bahan pilihan hadir yaitu Dragon Fresher dan Kopi Madu Rempah. “Empalnya terlebih dahulu dibacam, sementara sambal terongaceh sendiri merupakan sambal tomat karena terongaceh itu sendiri artinya tomat. Disajikan dengan tahu, tempe dan nasi,” kata Chef Hotel Santika Mataram, Yasa. Sajian Empal daging yang diolah dengan metode bacam atau ungkep dimana daging terlebih dahulu direbus. Kemudian dibumbui agar daging empal lebih lunak dan lebih berasa dicampur dengan bumbu terongaceh yang dipadukan dengan sambal terasi. Empal terongaceh ini dihidangkan dengan nasi putih hangat serta tahu dan tempe goreng dan acar. Untuk minuman hadir dua jenis minuman, dingin dan hangat, untuk minuman dingin ada Dragon Fresher. Dapat menjadi pilihan karena minuman ini selain dari buah segar, perpaduan antara yogurt dan es krim vanila membuat minuman ini lebih fresh untuk dinikmati. Sensasi kesegaran terasa pada saat tegukan pertama. Minuman ini baik dikonsumsi karena selain kaya akan manfaat vitamin buah naga dan yogurt. Bagi penikmat kopi, Bulan Agustus ini hadir Kopi Madu Rempah, olahan kopi khas Lombok dipadukan dengan jahe segar, serai dan madu. Kehangatan dari kopi ini terasa di jahe dan manisnya madu. Sebagai hidangan penutup, darling darlung disajikan sebagai pelengkap sajian utama, dadar guling ini disajikan dengan tambahan strawberi diatasnya dan es krim vanila. Jangan lewatkan Angkringan Santika hari Jumat 4 Agustus 2017, hanya Rp 60.000/nett mulai pukul 18.00 – 22.00 wita. Nikmati beragam menu angkringan, seperti nasi kucing, aneka gorengan yang disajikan dengan live cooking, beragam mie serta aneka ragam sate dan minuman hangat seperti wedang jahe. (lin)
(Suara NTB/ynt)
TAHAP PEMBANGUNAN - Balai kebudayaan di dalam kawasan RTH Pagutan yang sedang dalam tahap pembangunan.
Pembangunan Balai Kebudayaan Ditargetkan Rampung Sebelum Jabatan AMAN Berakhir Mataram (Suara NTB) – Pembangunan balai kebudayaan yang berlokasi di dalam kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan ditargetkan rampung pada 2020 atau sebelum jabatan pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram berakhir. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM. Menurut Latif, pembangunan gedung tersebut tak bisa rampung dalam setahundua tahun karena membutuhkan anggaran besar. “Target selesai tiga tahun lagi, sebelum jabatan AMAN berakhir,” ujarnya, Selasa (1/8) kemarin. Nantinya balai kebudayaan ini dapat menjadi penanda atau ikon di akhir masa kepemimpinan AMAN setelah dua periode memimpin Kota Mataram. “Harapannya bangunan ini menjadi ikon manis, kado terindah dari pasangan AMAN. Sebelum berakhir pasangan ini, ini sudah jadi,” katanya. Balai kebudayaan mulai dikerjakan tahun lalu. Latif mengatakan jika dananya mencukupi maka bisa saja pembangunan tersebut rampung dalam satu tahun. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut dianggarkan secara bertahap. “Kalau ada dana full dalam setahun, sudah jadi,” ujarnya. Tahun lalu, dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk pembangunan balai kebudayaan tersebut sebesar Rp 1,7 miliar. Sedangkan tahun ini kelanjutan pembangunan dianggarkan Rp 1,4 miliar. Sementara untuk balai agung atau bencingah agung yang merupakan bagian utama bangunan ini membutuhkan dana Rp 5 miliar-Rp 6 miliar baru bisa dirampungkan. Menurutnya pembangunan ini memakan dana paling besar untuk ornamennya. “Itu yang justru pengerjaannya harus teliti karena untuk ornamen ini tidak sembarang orang. Tentu dengan konsep kearifan budaya dan ragam hias yang kita miliki,” ujarnya. Pada pembangunan tahap pertama, ia mengatakan hanya bisa merampungkan struktur bangunan. “Karena ini besar, 25x25 meter,” sebutnya. Pada pembangunan tahap kedua ini, Latif mengatakan dikerjakan bagian atap dan struktur lantai dasar. “Yang sekarang tahap kedua ini pada struktur bangunannya sudah selesai, sama floor (lantai),” ujarnya. Pembangunan balai kebudayaan ini menurutnya belum memungkinkan dianggarkan melalui APBD. Pihaknya telah mengusulkan alokasi dana pembangunan di APBD Perubahan tapi ditolak. Namun ia berharap tahun depan bisa dapat dialokasikan melalui APBD Koita Mataram. (ynt)
Mataram (Suara NTB) – Pekan lalu Korean Air mendarat untuk pertama kalinya di Lombok International Airport (LIA). Hingga September mendatang akan ada tujuh penerbangan charter dari Korea ke LIA. Jumlah penumpangnya pun beragam, ada yang 208 dan ada pula yang 227. Ini menjadi kesempatan bagi Pemda NTB mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada. “Ini seperti mendapatkan durian runtuh. Sebelumnya kita tidak pernah menyangka bahwa Korean Air mau datang ke NTB. Hingga September nanti jumlah pesawat yang akan datang tujuh, memang masih charter,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh. Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Selasa (1/8). Ia melihat peluang untuk mendatangkan wisatawan asal Korea
ini semakin baik dengan adanya penerbangan langsung ke LIA. Selama ini wisatawan asal Korea yang ingin berkunjung ke Lombok terlebih dahulu harus transit di Bali. Dengan Adanya penerbangan langsung ini diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dari Korea bisa semakin meningkat. “Kalau selama ini kan wisatawan Korea tidak banyak. penerbangan pertama ke-
marin itu dengan membawa 194 penumpang, semoga nanti bisa banyak lagi pada penerbangan berikutnya,” ujarnya. Melihat potensi ini, Kementerian Pariwisata akan menjadikan Lombok sebagai salah satu destinasi yang dipromosikan di Korea. Kemenpar akan terus melakukan promosi pariwisata NTB sehingga wisatawan asal Korea Selatan bisa semakin
banyak yang berkunjung. Terlebih, letak Lombok sangat dekat dengan Bali yang menjadi tujuan utama wisatawan Korea. “Sampai saat ini jumlah kunjungan wisatawan Korea ke Indonesia sebanyak 350 ribu orang. Target tahun ini sebanyak 550 ribu. Semoga banyak yang berkunjung ke Lombok,” kata Direktur Promosi Asia Pasifik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Vinsensius Jemadu. Korea Selatan menjadi salah satu negara sasaran utama di wilayah Asia Pasifik untuk mencapai target kunjungan wisata asing. Beberapa destinasi wisata unggulan di Indonesia yang gencar dipromosikan antara lain
Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Derawan (Kalimantan Timur), Lombok (NTB), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Raja Ampat (Papua Barat), Batam dan Bintan serta Bali. Ia berharap kunjungan dari Korea Selatan bisa memenuhi target kunjungan wisatawan ke NTB yang mencapai 3,5 juta wisatawan. Sebanyak 1,5 juta wisman, dan 2 juta wisnus. Selain itu, ia juga berharap destinasi wisata yang ada di Lombok bisa sesuai dengan karakteristik destinasi yang diinginkan oleh wisatawan Korea. Sehingga Lombok bisa menjadi tujuan utama wisatawan Korea di masa mendatang. (lin)
Kunjungan Wisatawan ke Mataram Diklaim Lampaui Target
(Suara NTB/lin)
SERABUTAN - Amaq Dahlan yang tinggal di lingkar KEK Mandalika hanya bekerja serabutan dan tidak mengerti tentang keberadaan KEK di dekat tempat tinggalnya.
Melihat Kehidupan Masyarakat di Lingkar Mandalika Indonesia dari zaman penjajahan dinobatkan sebagai Negara agraris.Tidak heran jika sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Namun saat ini lahan pertanian semakin berkurang, bahkan lahan atau tanah warga semakin banyak dibebaskan dengan alasan untuk mendirikan bangunan demi kepentingan umum. Nampaknya hal ini juga terjadi pada masyarakat di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten LombokTengah. ADALAH Amaq Ahyar (70), saat ditanya tentang KEK Mandalika, ia mengernyitkan dahinya. Menandakan bahwa ia tidak mengerti tentang topik tentang kawasan ekonomi khusus. Garis wajahnya yang sudah tergambar jelas menandakan ia sudah tidak muda lagi.Iamenjadisalahsatusaksiperjalanan Mandalika sejak ia masih kecil. Hingga kini, kawasan yang menjadiandalanPemerintahKabupaten Lombok Tengah itu tidak memberikan apapun untuknya. Kecuali ikan yang dengan suka rela mau ditangkap di dekat pantai Kawasan Mandalika itu. Dulu sekali, sekitar delapan tahun yang lalu ia masih bisa bercocok tanam di lahannya sendiri. Namun kini ia hanya bekerja di lahan orang. Menjadi buruh di usia senjanya. Bersama isterinya, tiap pagi ia harus memeriksa pagar rumah berukuran 4x5 meter itu. “Jangan-jangan diterbangkan angin,” ujarnya sambil mengunyah daun sirih. Rumah dengan atap seng itu tidak dilapisi lantai beton atau keramik. Tempat tidur dengan kasur yang sudah lapuk masih menjadi tempat paling mewah untuknya saat ini. Panci dan wajan yang sudah hampir karatan menjadi barang paling mewah di dapurnya. Lemari yang sudah ditambal dengan kertas karton menjadi ornamen paling mewah yang ia miliki. “Yang penting tidak kehujanan. Kalau kepanasan sudah biasa. Karena di sini dekat pantai,
jadi memang panas,” katanya. Saat ditanya kembali tentang Mandalika, ia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak saja Amaq Ahyar, Amaq Dahlan yang tinggal tidak jauh dari Pantai Tanjung Aan juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Tinggal dengan lima orang anaknya yang kini membutuhkan biaya sekolah membuatnya melakoni semua pekerjaan yang ada. Mulai dari tukang bangunan, butuh tani, mencari ikan, memanjat dan memetik buah kelapa hingga membuat anyaman. Warga Dusun Ujung Selatan Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini juga tidak mengerti saat ditanya soal kawasan ekonomi khusus. Ia hanya tertawa kecil dan mengatakan kalau ia tidak tahu soal itu. Ia hanya tahu saat ini semakin banyak hotel yang dibangun di sekitar pantai. “Mau kerja di hotel tidak bisa, karena tidak lulus SD,” akunya. Ia tidak mengerti dan tidak tahu caranya untuk bergelut dan mengambil keuntungan dari sektor pariwisata di tempatnya. Ia merasa pesimis dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebab tidak ada sosialiasi atau pelatihan kepada masyarakat soal pariwisata atau informasi tentang KEK Mandalika. Meski demikian, hal yang berbeda dialami Damhar yang tinggal tidak jauh dari Destinasi Pantai Tanjung Aan. Ia telah meman-
faatkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama saat ini. Ia bahkan mampu mengirim anaknya menikmati bangku kuliah. Ia terlihat setiap hari di Tanjung Aan menawarkan jasa pengantaran wisatawan ke Pantai Batu Payung. “Sudah empat tahun terkahir ini saya bekerja di sini. Pantai ini sumber penghasilan saya. Meskipun kadang dalam sehari saya tidak dapat tamu,” akunya. Namun Demikian, Damhar merupakan sebagian kecil dari masyarakatyangmengambilkeuntungandariKEKMandalika.Masih banyak masyarakat yang bahkan tidak mengerti apa itu KEK. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal saat ditanya soal sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di lingkar KEK Mandalika menyebut bahwa ituranahITDC(IndonesiaTourism Development Coporation). Menurutnya, ITDC yang bertanggungjawab terhadap KEK Mandalika harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang KEK. Sehingga masyarakat menjadi paham dan tahu apa yang harus dikerjakan. “ITDCkanpunya CSR (Corporate Social Responsibility),kami berharap dari CSR itu digunakan untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat paham akan keberadaan KEK ini,” harapnya.(lin)
Mataram (Suara NTB) – Jumlah kunjungan wisatawan ke Mataram pada pertengahan tahun ini diklaim telah melampaui target. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM menyebutkan target kunjungan yang ditetapkan pada 2017 sebanyak 700 ribu wisatawan. Namun berdasarkan data, ia mengklaim telah mencapai sekitar 800 ribu wisatawan. “Sekarang sudah hampir 800 ribu kunjungan wisatawan, ada datanya,” klaimnya. Menurutnya tingginya angka kunjungan wisatawan ini karena cukup banyak diselenggarakan kegiatan MICE (pertemuan, insentif, konferensi, dan eksibisi) di Kota Mataram dalam beberapa bulan terakhir baik skala nasional maupun internasional. Latif mengatakan data jumlah kunjungan ini tak hanya dihimpun pihaknya dari seluruh hotel yang ada di Kota Mataram, tapi juga melihat kunjungan di beberapa objek wisata. Karena menurutnya tidak semua wisatawan menginap di Kota Mataram. “Misalnya kalau ada kegiatan MICE di sini, misalnya pesertanya seribu orang. Ternyata yang 500 itu menginapnya di luar Mataram,” ujarnya. Sebanyak 800 ribu wisatawan itu sebagian besar merupakan wisatawan domestik, sementara kunjungan wisatawan asing masih minim atau sekitar 10 persen - 15 persen. “Wisatawan asing masih minim karena terkait wisatawan asing ini target kita secara menyeluruh 200 ribu,” sebutnya. Selain wisata MICE, Kota Mataram belum begitu dilirik oleh para pelancong karena daerah ini
(Suara NTB/dok)
H. Abdul Latif Nadjib tidak memiliki objek wisata alam yang cukup menarik jika dibandingkan kabupaten lainnya di Pulau Lombok. Jika pun ada wisatawan asing yang datang, kebanyakan hanya menjadikan kota ini sebagai daerah persinggahan. Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan yang dilakukan disampaikan mantan Kepala BNN Kota Mataram ini dengan melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan terkait. “Semua elemen kitagerakkanuntukmendorongitu. Artinya kalau untuk kegiatan program MICE ini seluruh stakeholders pariwisata harus bekerja sama, tidak hanya Dinas Pariwisata tetapi juga seluruh elemen yang ada di dalamnya,” jelasnya. Hal yang menjadi perhatian pihaknya ialah bagaimana mengintegrasikan seluruh elemen sebagai daya dukung pengembangan pariwisata seperti aksesibilitas ata transportasi, kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan lainnya. “Itu harus bersamasama,” ujarnya. (ynt)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 10
Tingkat Kesehatan Masyarakat Rendah Masih Tunggu Pendaftar
(Suara NTB/ars)
H. Mashur
UNIVERSITAS Nusa Tenggara Barat (UNTB) hingga kini masih menunggu masyarakat yang ingin mendaftar ke tempat itu. Pihak kampus menyediakan enam program studi, sebagiannya merupakan program studi (prodi) yang tidak dimiliki universitas lain di NTB. “Para calon mahasiswa sekarang tidak perlu keluar daerah untuk mencari jurusan yang diminati. Karena di sini memiliki jurusan yang tidak dimiliki kampus lain,” kata Rektor UNTB Dr. Ir.
Mashur, MS, belum lama ini. Ke enam prodi yang siap menerima mahasiswa baru adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Ilmu Kehutanan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Seni Rupa. Untuk pendaftaran, kata dia, pihaknya akan menerima mahasiswa meski gelombang pendaftaran nantinya sudah nutup. Dirinya berharap dengan adanya gedung baru yang dimiliki kampus, jumlah mahasiswa baru yang mendaftar semakin banyak. Lebih jauh Mashur mengatakan, mahasiswa UNTB lulusannya terserap ke berbagai lapangan pekerjaan. Itu tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak kampus menjadikan lulusannya berdaya saing. Salah satunya ialah melalui pelaksanakan KKN tematik yang disebar ke berbagai tempat seperti di Lombok Tengah. Pelaksanaan KKN tersebut cukup membantu warga. Karena mereka mengajak masyarakat melestarikan lingkungan. Dengan cara itu juga menjadi bagian promosi kampus ke masyarakat. Karena keberhasilan para mahasiswa membentuk badan pengelolaan air minum perdesaan yang diberi nama kelompok Grand Rinjani. Dengan mengaplikasi ilmu yang didapat di kampus, mahasiswa dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan prodinya masing-masing. (dys)
Siswi SMPN 2 Kuripan Harumkan Nama Lobar SISWI SMPN 2 Kuripan kembali mengharumkan nama Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di tingkat provinsi. Salinda siswi kelas 9 SMPN 2 Kuripan berhasil meraih juara dua lomba O2SN tingkat Provinsi NTB pada cabang olahraga (cabor) pencak silat. Atas prestasi yang diraih ini membuat Sainda tidak bisa menahan harunya. Apalagi, apa yang diperoleh tidak disangkanya di final, karena lawan yang dihadapi sangat kuat sehingga harus berkonsentrasi (Suara NTB/ist) tinggi dan harus fokus pada keSalinda mampuan diri sendiri. Keberhasilan ini ia persembahkan untuk kedua orang tua dan guru. Menanggapi keberhasilan anak didiknya, Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah merasa bangga atas prestasi yang diraih siswanya. Pembinaan dan perhatian dalam non akademik masuk dalam program sekolah. Kegiatan eskul di sekolah bertujuan untuk mencari potensi siswa dalam mengembangkan dirinya, eskul yang ada di sekolah di antaranya Eskul Jurnalistik, Basket Ball, pencak silat dan masih banyak eskul lainnya. Ia berharap apa yang diraih saat ini menjadi langkah awal untuk terus berprestasi menuju Lombok Barat Emas ke depannya. (her)
STIKES Yarsi Gelar Yudisium di Hotel Aston Inn Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menggelar Yudisium mahasiswa Program Studi Ners dan S1 Ilmu Keperawatan di Hotel Aston Inn, Mataram, Selasa (1/8). Sebanyak 180 mahasiswa Prodi Ners dan S1 Ilmu Keperawatan mengikuti yudisium tahap pertama ini. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., ditemui di sela-sela pelaksanaan yudisium mengatakan, pelaksanaan yudisium kali ini dibuat sedikit berbeda, dengan melaksanakannya di hotel. “Jadi kita paham yudisium satu hal yang sakral, jadi supaya benar-benar yudisium memberikan makna, memberikan kesan kepada lulusan, jadi jangan dianggap yudisium biasabiasa saja,” katanya. Menurutnya, yudisium itulah inti setelah mahasiswa menempuh dan menyelesaikan studi S1 keperawatan dan prodi Ners. Yudisium kali ini pertama kali dilaksanakan di hotel. “Alhamdulillah diikuti dengan penuh semangat oleh peserta, dan mereka cukup bangga dengan yudisium yang kita buat,” ujar Zulkahfi. Dalam yudisium itu, pihak STIKES Yarsi mendatangkan alumni STIKES Yarsi yang bekerja di Belanda. Alumni STIKES Yarsi itu sudah bekerja menjadi perawat di Belanda selama 16 tahun. Ia datang bersama anak dan suaminya. Ia diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia keperawatan di Belanda. “Paling tidak bisa memberikan informasi kepada alumni, jika mereka berkeinginan bekerja di Belanda,” kata Zulkahfi. STIKES Yarsi Mataram memfasilitasi mahasiswa atau alumni untuk bekerja di luar negari. Saat ini banyak alumni STIKES Yarsi sudah bekerja di luar negeri. Zulkahfi berharap semangat yudisium dapat memberikan dampak positif di dunia pelayanan. Karena rata-rata yudisium tahap pertama ini merupakan perawat yang sudah bekerja di rumah sakit atau Puskesmas. “Mereka dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan di rumah sakit atau Puskesmas,” harapnya. Pada yudisium STIKES Yarsi Mataram ini, dihadiri juga oleh Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Ketua Pengawas Yayasan, Ketua Pengurus Yayasan, dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) NTB juga memberikan sambutan. Yudisium STIKES Yarsi Mataram tahap kedua nantinya akan direncanakan pada pertengahan bulan Agustus ini. Sebanyak 300 orang akan mengikuti yudisium tahap kedua itu. (ron)
(Suara NTB/ron)
FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi berfoto bersama dengan civitas akademika STIKES Yarsi dan sebagian peserta yudisium mahasiswa Prodi Ners dan S1 Ilmu Keperawatan.
Mahasiswa Kesehatan Gelar Pengobatan Gratis
Praya (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Prodi Kesehatan dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram dan Lombok Tengah menggelar penyuluhan serta pengobatan gratis di Dusun Kangkek Lepang, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.
(Suara NTB/dys)
PERIKSA - Mahasiswa Prodi Kesehatan dari berbagai kampus sedang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Dusun Kangkek Lepang Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.
Ketua Panitia, Samsul Effendy mengatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Dusun Kangkek Lepang, tergolong rendah. Pemahaman yang kurang akan kebersihan sekitar jadi sebab rendahnya tingkat kesehatan masyarakat setempat. “Misalnya kesadaran untuk memeriksakan kesehatan secara berkala belum tumbuh, termasuk juga mencuci tangan menggunakan sabun dan juga buang air besar tidak di sungai,” ujarnya. Menyadari hal tersebut, ma-
hasiwa dari berbagai kelompok seperti Gapura Tastura berinisiatif melaksanakan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan harapan agar tingkat kesehatan masyarakat meningkat dan angka harapan hidup juga naik. “Makanya kita pilih untuk mengunjungi desa ini melakukan penyuluhan serta pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkap Samsul. Samsul menjelaskan kegiatan ini juga menjadi salah satu tugas dari pengabdian mahasiswa selain menjalani aktivitas perkuliahan
setiap hari. Akan tetapi, pihaknya juga menambahkan kegiatan sosial lainnya dalam kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat desa.”Antusiasme masyarakat di desa juga sangat baik. Banyak yang mendengarkan penyuluhan dan datang untuk memeriksakan kesehatan,” sebutnya. Dikatakan Samsul, pasca kegiatan ini digelar, pihaknya berharap masyarakat dan pemerintah sama-sama memperhatikan kesehatan masyarakat. Apalagi secara geografis dusun ini cukup jauh dari askes publik, termasuk juga Puskesmas. (dys)
Minim Siswa, Sekolah Swasta Harus Evaluasi Diri Mataram (Suara NTB) Beberapa sekolah swasta jenjang SMA sederajat pada tahun ajaran 2017/2018 masih menghadapi permasalahan minimnya siswa. Padahal sudah ada aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi, yang mengatur pembatasan jumlah siswa di sekolah negeri. Oleh karena itu, sekolah swasta disarankan juga untuk melakukan evaluasi diri. Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Syafril, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, masyarakat tetap tessrtarik memilih sekolah swasta tertentu. Seperti di Sekolah Islam Terpadu (IT) atau SMAK Kesuma Mataram yang jumlah siswanya tetap banyak. Namun ada juga sekolah swasta tertentu yang sepi peminat. “Itu tandanya ada daya jual, ada daya tarik yang dimilki sekolah tertentu, sehingga menjadi pilihan masyarakat,” katanya. Ia menyarankan, jika sekolah yang lain ingin dilirik oleh publik, maka sekolah swasta yang masih sepi peminat perlu melakukan evaluasi diri terhadap mutu sekolah. Seperti kualitas publikasi atau sosialisasi sekolah tersebut ke masyarakat. “Tergantung dari kreativitas sekolah yang ada untuk publikasi ke publik tentang mutu kualitas sekolah tersebut, sehingga bisa dipilih sebagai sekolah bagi siswa,” kata Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM ini. Konsep agar sekolah swasta tetap memiliki banyak siswa tidak hanya dari kebijakan pemerintah, atau kebi-
asaan masyarakat yang memaksakan diri ke sekolah negeri. Lebih dari itu, katanya, harus ada perubahan yang dimiliki oleh sekolah swasta dalam memperbaiki citra dan kualitas pembelajaran. Pada PPDB 2017/2018 lalu, batasan siswa dalam satu rombongan belajar yang awalnya 32 siswa bertambah menjadi 36 siswa. Di beberapa SMA di Mataram juga terjadi penambahan kuota siswa di luar kuota awal yang ditetapkan melalui Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB sistem zonasi. Adanya penambahan itu karena kuatnya tuntutan masyarakat untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Menurut Syafril, masyarakat memang sulit untuk diajak berubah secara drastis. Berdasarkan referensi dunia, idealnya proses belajar dalam satu kelas diisi 20 sampai 25 siswa. Selama ini masyarakat terbiasa dengan 45 siswa dalam satu rombongan belajar. “Problemnya kan di tingkat keterimaan masyarakat untuk dapat menerima kebijakan pemerintah tentang pengurangan jatah ke sekolah negeri,” katanya. Di sisi lain, dengan melubernya jumlah siswa di sekolah negeri, akan sulit mencapai mutu belajar yang baik dan berkualitas. Namun demikian, sekolah swasta juga tidak dipilih masyarakat, disinyalir proses belajar di sekolah swasta belum menarik orang untuk masuk ke sana. “Di sisi lain ada sekolah swasta kenapa tidak dipilih, boleh jadi mutu proses belajarnya tidak memungkinkan orang untuk memilih sekolah tersebut. Harus ada perbaikan bagi sekolah swasta,” sarannya. (ron)
(Suara NTB/dys)
GOTONG - Anggota resimen mahasiswa Unram sedang menggotong mahasiswa baru yang pingsan saat mengikuti PKKMB, Selasa (1/8).
Ikuti PKKMB, Puluhan Mahasiswa Baru Pingsan Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa baru Universitas Mataram (Unram) pingsan saat mengikuti gladi persiapan pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Selasa (1/8). Kegiatan yang berlangsung di auditorium ini awalnya berjalan mulus dengan berbagai agenda persiapan PKKMB. Namun di tengah pelaksanaan, sejumlah mahasiswa baru pingsan. Kepada Suara NTB, Muhammad Saleh, salah seorang tim medis yang menangani para mahasiswa yang sakit, mengaku rata-rata penyebab pingsan, karena mereka belum sarapan. Selain itu, ujarnya, tidak ada masalah berarti selain karena murni mahasiswa belum ma-
kan. Dirinya pun menyebut, mahasiswa sakit dapat ditangani dengan baik dan dapat beristirahat. Di samping itu dirinya mengimbau agar mahasiswa baru nantinya dapat sarapan terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya PKKMB. Sementara itu, salah seorang panitia PKKMB Sela Novita S, mengungkapkan gladi persiapan ini dilakukan sebelum nantinya PKKMB digelar. Tujuannya ialah melihat kesiapan peserta PKKMB. Namun, pihaknya menyayangkan mahasiswa datang ke kampus tanpa sarapan terlebih dahulu. Padahal agenda persiapan PKKM cukup padat. Mahasiswa peserta PKKMB datang ke kampus pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00. Aki-
batnya banyak yang pingsan. Selain itu ia mengaku, para mahasiwa baru banyak yang pingsan lantaran tidak sarapan atau sakit saat mengikuti beberapa kegiatan sejak pagi. Jadi dalam laporannya ada yang dari rumah sudah sakit lebih dulu. Dari pantauan Suara NTB, lebih dari 15 mahasiswa baru Unram, pingsan saat mengikuti persiapan PKKM. Acara PKKM sendiri yang akan digelar pada 4-5 Agustus mendatang. Nantinya, kegiatan PKKM berisi aktivitas padat sejak pagi hingga sore dan menguras tenaga dan konsentrasi para mahasiswa baru. Untuk itu, mahasiswa baru diimbau membawa bekal secukupnya agar stamina saat mengikuti PKKM tetap terjaga. (dys)
Siswa SMPN 9 Mataram Wakili NTB ke Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Tiga siswa SMP Negeri 9 Mataram yaitu Syfa Hayatina, Lina Sabilina Cahyani, dan Reza Sulpa Deni mewakili Provinsi NTB untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman di Jakarta, (7/8) pekan depan. Kepala SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto menjelaskan, lomba ini merupakan salah satu program Museum Nasional untuk meningkatkan pemahaman kebudayaan kepada generasi muda khususnya pelajar serta meningkatkan apresiasi terhadap museum. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB dan Dikbud Kota Mataram mempercayai SMPN 9 Mataram mewakili NTB un-
tuk turut dalam LCCK di Jakarta. “Kebetulan dulu kita pernah ikut tiga kali. Dan, saat final LCCK di NTB kita lawan Sumbawa. Alhamdulillah, kita dapat juara satu,” kata Imam dikonfirmasi, Minggu (30/7). Pihaknya sambung Imam, mulai berbenah dan secara intensif menyiapkan materi materi kebudayaan lokal di NTB. Sebab, kebudayaan lokal salah satu materi yang akan dilombakan disamping kebudayaan nasional. Pihaknya memberdayakan guru IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) untuk memperdalam kebudayaan lokal dan nasional. Tak terkecuali materi mengenai permuseuman di NTB dan nasional. “Kita juga mengam-
bil orang khusus untuk melatih mental anak - anak,” katanya. Imam menceritakan, tiga siswanya di tahun 2016 pernah mengikuti lomba yang sama. Tetapi, kalah pada babak penyelisihan. Menurutnya, ini sebuah motivasi bagi tiga siswanya untuk merebut target masuk babak final, sehingga perlu dipersiapkan
materi dan mental agar ketiganya siap melawan siswa dari seluruh Indonesia. “Mungkin tidak juara. Paling tidak bisa masuk final dulu,” ujarnya. Dia menambahkan, persiapan secara mental jadi pekerjaan rumah yang harus dipersiapkan secara matang, karena tidak menutup kemungkinan ketiga siswanya grogi tampil di
hadapan ratusan peserta lainnya. “Mental dibenahi agar mereka tidak gerogi,” tambahnya. Keikutsertaan siswa SMPN 9 di tingkat nasional menjadi motivasi bagi siswa dan guru lainnya. Agar mempersiapkan diri serta mengasah kemampuan mereka yang berkaitan dengan kebudayaan dan permuseuman. (cem)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Yan Bahtiar Kejar Tiket ke Asian Games 2018 Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali perak di Kejurnas Triathlon Nasional di Bengkulu belum lama ini terus memotivasi Yan Bahtiar. Atlet peringkat dua nasional itu akan terus berkompetisi di nasional guna meraih tiket ke Asian Games 2018. Ditemui Suara NTB diselasela menjalani latihan di GOR 17 Desember Mataram, Selasa (1/8) kemarin, Yan Bahtiar mengatakan peluang dirinya untuk dapat mewakili NTB di Asian Games 2018 cukup besar mengingat prestasinya di kancah nasional saat ini menempati peringkat dua nasional. Hanya saja dia butuh persiapan yang lebih untuk bisa menempati peringkat satu nasional. “Kalau bicara peluang juara, yang pasti peluang saya besar. Tapi saya butuh dukungan semua pihak, khususnya dukungan pimpinan tempat kerja saya sangat saya harapkan agar saya bisa latihan ekstra
SALON Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
Pengurus dan Manajemen Tim PSSB Dirombak Mataram (Suara NTB) Kelelahan tim PSSB di beberapa pertandingan Liga 2 Nasional memaksa Manajemen tim PSSB NTB untuk terus berbenah diri. Mereka tidak saja mendatangkan lima pemain anyar guna membenahi kemampuan tim. Mereka juga merombak susunan Manajemen PSSB NTB.
Yan Bahtiar keras lagi untuk meningkatkan prestasi,” ucapnya. Dijelaskan Yan, persiapan dirinya mengikuti Triathlon Nasional di Bengkulu lalu belum maksimal. Namun demikian dia mampu bersaing dengan atlet Pelatnas dengan berhasil menempati podium kedua nasional. Sementara juara satu diaraih oleh atlet Jabar, Andi Wibowo. “Kalau di level nasional, saya hanya kalah sama Andi Wibowo, soalnya saya lemah di renang,” ungkapnya. Dijelaskan, setiap tampil di event nasional hanya Andi Wibowo yang sulit dikalahkannya. Hal itu dikarenakan dirinya kalah bersaing di renang, maklum Andi Wibowo merupakan mantan atlet renang nasional sehingga Andi unggul di nomor renang. Sementara Yan Bahtiar lebih unggul di nomor lari 10 Km dan bersepeda 42 Km. Untuk meningkatkan prestasi di level nasional Yan Bahtiar mengaku hanya butuh memperbaiki limit waktu renangnya saja karena untuk nomor lari dan sepeda dia mengklaim dirinya lebih unggul. (fan)
SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
SALON SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
Informasi yang dihimpun Suara NTB di lokasi, Selasa (1/8) kemarin bahwa manajemen PSSB telah mengangkat Sahar Muniri, S.Pd sebagai Manajer PSSB yang baru. Sahar yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional PSSB, naik jabatannya menjadi Manajer tim PSSB menggantikan Khairul Juanda. Dalam hal ini, Khairul Juanda yang sebelumnya menjabat sebagai Manajer tim kini memegang peranan sebagai Direktur Operasional. Sementara, untuk posisi Ketua Umum, Manajemen PSSB masih dijabat oleh Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MH. Wakil Ketua, Hasbullah Made S.Pd, Sekum, Lukman S. Bahtiar dan Bendahara Umum, H. Usman HI. Manajer tim PSSB, Sahar Muniri yang dikonfirmasi
Suara NTB di tempat terpisah membenarkan bila komposisi kepengurusan tim PSSB sedikit berubah. Khususnya di posisi manajer yang sebelumnya dijabat Khairul Juanda telah diganti. “Saat ini saya yang menjabat sebagai Manajer tim, sementara pak Khairul Juanda menggantikan posisi saya sebagai Direktur Operasional,” jelasnya. Sahar mengaku tidak tahu alasan pihak Manajemen PSSB menggantikan komposisi pengurus. Namun demikian informasi yang diterima Suara NTB di Lapangan bahwa pergantian posisi Manajer PSSB tidak lepas dari keterpurukan posisi tim PSSB dalam kompetisi liga 2 nasional. Dimana posisi PSSB di peringkat paling bawah dari tujuh tim yang bermain di Grup VII (tujuh). Dengan pe-
Susunan Pengurus dan Manajemen Tim PSSB yang baru
rubahan komposisi pengurus di Manajemen PSSB NTB itu diharapkan dapat membawa prestasi PSSB lebih baik lagi. Untuk diketahui, setelah posisi Manajer tim PSSB diambil alih oleh Sahar, tim PSSB akhirnya sukses mendatangkan lima pemain anyar. Tidak hanya penambahan amunisi, namun tim PSSB juga telah membayar lunas gaji atlet setelah resmi mendapatkan pihak sponsor tetap. Saat ini, sponsor tetap tim PSSB NTB yakni PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Dengan adanya pihak sponsor tetap itu para pemain PSSB NTB akan tampil menggunakan kostum baru dalam pertandingan lanjutan liga 2 nasional. Di bagian depan kostum tim PSSB NTB nanti kata Sahar bertuliskan PT. BIBU. (fan)
Ainun Pasang Target Medali Emas di PON/2020 Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali emas di kelas 51 Kilogram (Kg) di Kejurnas Tinju Kapolri Cup di Jambi belum lama ini membuat
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
SALON TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
Ainun Azizah semakin optimis menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. Petinju berusia 17 tahun ini siap memasang target medali emas di multi event tingkat nasional itu. Demikian dikatakan Ainun Azizah saat diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini. “Target saya di PON Papua tahun 2020 pasti emas. Karena itu tujuan saya jadi atlet,”ucapnya. Ainun yang saat itu didampingi Pelatihnya, Indah Dugi Cahyono mengatakan bahwa di Kejurnas Kapolri Cup di Jambi belum lama ini dia tidak saja sukses mempersembahkan medali emas. Namun dia juga berhasil meraih penghargaan sebagai petinju
LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
harapan Indonesia. “Selain meraih medali emas, saya juga dapat penghargaan sebagai petinju harapan,”ucapnya. Berlabel sebagai petinju harapan, Ainun terus bertekad mempersembahkan prestasi terbaik buat daerah NTB di level nasional hingga PON. Target selanjutnya yakni mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Diakui Ainun, sebelum tampil di PON 2020 dia akan memperkuat tim Indonesia di Asian Games 2018. Kesempatan terbaik itu akan dimanfaatkan Ainun untuk membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Dalam hal ini dia bertekad akan memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia. Lanjutnya, bila dia berhasil meraih medali di Asian Games 2018 tentu akan menambah rasa
(Suara NTB/ist)
optimisnya menatap PON 2020. “Semoga saya bisa meraih medali di Asian Games 2018. Dengan begitu saya akan semakin optimis meraih medali emas di PON 2020,” tutur Ainun. (fan)
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
(Suara NTB/fan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130
HILANG STNK R2 YAMAHA DR3980CA NOKA/NOSIN :MH31UB002CJ037781/ IUB-037798 A/N : SYAMSU RIJAL, HILANG DISEKITAR JL.ADE IRMA SURYANI
Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
HILANG STNK R4 HONDA JAZZ DR 1121AN NOKA/NOSIN: MHRGE8760AJ002865/ L15A7-2741784 A/N : HJ.MAHANI , HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM
V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
HILANG STNK R4 SUZUKI DR1399AH NOKA/NOSIN: MHYGDN41V57-108988/ GI5AID-109001 A/N: TANTRINY, HILANG DISEKITAR JL.SANDUBAYA KOTA MATARAM
Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
HILANG
SUARA NTB
Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 2 Agustus 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
OPINI
Halaman 14
BUMDes dan Ekonomi Lokal Copot Oknum Terlibat Pungli TERTANGKAPNYA Kepala Pasar Sayang-Sayang, HM (53) dan Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang, MN (54) dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Unit Tipikor dan Resmob 701 Satreskrim Polres Mataram, membuat malu Pemkot Mataram. Baik Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh maupun Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam banyak kesempatan senantiasa mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan pungli (pungutan liar) dalam bentuk apapun. Nyatanya, peringatan dari orang nomor satu dan dua di Kota Mataram itu tidak diindahkan oleh jajaran mereka di bawah. Ini terbukti dengan terjaringnya kepala pasar dan wakilnya dalam OTT saber pungli. Apalagi ini bukan kasus pungli pertama yang terjadi di lingkup Pemkot Mataram. Sebelumnya, Tim Saber Pungli NTB berhasil melakukan OTT terhadap kepala seksi pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, AM Rabu (11/1) malam. AM ditangkap karena diduga melakukan pungli retribusi parkir. Dugaan pungli yang tidak kalah mengejutkannya adalah menyasar sektor pendidikan. Awal tahun 2017 ini, Tim Saber Pungli juga mengamankan Kepala SMPN 6 Mataram. Bahkan, kasus dugaan pungli yang dilakukan Kepala SMPN 6 Mataram kala itu, Lalu Marwan berlanjut ke meja hijau. Tidak hanya dicopot dari jabatan sebagai kepala sekolah, Lalu Marwan juga terpaksa menghadapi ancaman hukuman di persidangan yang hingga kini prosesnya masih berlangsung. Artinya, dengan tiga kasus ini, semestinya menjadi bahan evaluasi Pemkot Mataram, baik Walikota, Wakil Walikota, Sekda maupun pimpinan SKPD bersangkutan. Tiga kasus ini menunjukkan indikasi terjadinya kemerosotan moral ASN (Aparatur Sipil Negara). Meskipun kasus ini tidak bisa mengeneralisir kemerosotan moral tersebut. Tetapi paling tidak, kasus pungli yang menyasar berbagai bidang itu dapat menjadi pelajaran bagi semua kalangan ASN, bahwa betapa, tindakan mereka yang mengambil keuntungan pribadi, berdampak luas. Tidak saja dampaknya bagi oknum ASN bersangkutan, tapi juga pemerintah dan juga keluarganya. Tertangkapnya para ASN itu, sudah pasti mencoreng wajah Pemkot Mataram dan keluarga mereka. Apalagi mereka yang tertangkap itu merupakan kepala keluarga yang seharusnya menjadi panutan bagi istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, kasus dugaan pungli Kepala Pasar dan Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang ini dapat menjadi pintu masuk bagi kepala daerah dan pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap bawahannya. Bila terbukti pungli, Kepala Pasar dan Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang harus dicopot dari jabatannya. Ini agar member efek jera bagi oknum ASN nakal dan bagi ASN lainnya agar tidak meniru pelanggaran yang dilakukan ASN nakal tersebut. Para pedagang tentu bersyukur dengan tertangkapnya pelaku pungli. Karena, sebelumnya, marak terdengar dugaan pungli yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Pelakunya tidak jauh-jauh dari aparat yang bertugas di pasar. Mulai dari kepala pasar, wakil kepala pasar maupun juru pungut. Kasus itu ibarat gunung es yang tidak bisa diselesaikan. Padahal, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berulang kali mengingatkan kepala pasar jangan sampai melakukan pungutan di luar retribusi. Akan tetapi, praktik ini tidak bisa terselesaikan hingga kini. Ironisnya, korban pungli itu adalah pedagang kecil yang belum tentu mendapat untung besar. Untuk membersihkan citra Kota Mataram dari kasus pungli, oknum yang terbukti sebagai pelakunya harus diberhentikan dari jabatannya. Toh, masih banyak SDM lainnya yang layak menggantikan mereka. Hanya saja, dari awal, harus diberi peringatan, bila perlu pakta integritas agar dalam melaksanakan tugasnya tidak main-main. (*)
EMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meresmikan PT Mitra Bumdes Nusantara sebagai holding (induk) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menjalin ikatan kerja sama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Bumdes diharapkan mampu mempercepat laju ekonomi perdesaan. Langkah ini membuktikan, Kemendesa PDTT menyadari bahwa BUMDes memiliki posisi urgen dalam meningkatkan taraf hidup serta kesadaran ekonomi orang desa. Dikukuhkan melalui Peraturan Mendagri No. 39 tahun 2010, BUMDes dipercaya memiliki fleksibilitas untuk selalu beradaptasi dengan keinginan masyarakat perdesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, BUMDes berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan. Dengan demikian, BUMDes lebih mudah berperan selaku lembaga pembiyaan bagi mereka yang ingin meningkatkan usahanya di tingkat lokal. BUMDes menjadi alternatif pengelolaan potensi kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Keberlangsungan BUMDes bisa lebih terpelihara lantaran berdiri atas inisiatif masyarakat desa, dikelola serta dikontrol oleh masyarakat desa. Pemberdayaan BUMDes dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa dengan pola kehidupan yang kental dengan semangat gotong-royong. Pengawasan BUMDes berdasarkan norma sosial dan adat yang berlaku di desa tentu bisa meminimalisir perilaku menyimpang dalam kehidupan ekonomi perdesaan. Sebab ditopang oleh lembaga perekonomian yang dijiwai oleh semangat gotong-royong, kemandirian desa akan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Sehingga, terwujudnya keadilan sosial sebagai pengamalan Pancasila dan terciptanya negara berdikari bukanlah utopia belaka (Sudjito, dkk. 2012: 335-336). Ekonomi Kapitalistik Lahirnya BUMDes di desa diharapkan mampu meminimalisir efek dan dampak negatif kapitalisme. Dengan memegang teguh visi kebersamaan dan loyalitas, BUMDes diyakini sanggup memerangi aktivitas ekonomi modern yang cenderung liberal-individual. Apalagi, nilai-nilai globalisasi yang menan-
Oleh:
Riza Multazam Luthfy
(Peneliti Desa. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta)
Fungsi BUMDes bisa berjalan dengan baik dan maksimal, apabila filosofi kerja orang desa diperhatikan dan daya tawar (bargaining power) BUMDes dinaikkan. BUMDes dituntut menampung cara berpikir aktor penggeraknya. Sebagai garda terdepan dalam upaya pemanfaatan potensi desa, keberadaan BUMDes terkait erat dengan filosofi kerja orang desa cap sedemikian rupa di berbagai penjuru negeri genap melahirkan ekonomi kapitalistik. Ekonomi dengan kapitalisme sebagai ideologi cenderung memaksakan pengaruhnya bagi orang desa yang dari dulu mempunyai tatanan sosial dan ekonomi yang berlainan dari Barat. Nilai-nilai materialisme yang ditawarkan ekonomi kapitalistik mendesak kehidupan ekonomi di tingkat lokal. Dalam taraf tertentu, keadaan ini mengakibatkan kerusakan berbagai tatanan yang ada. Stabilitas, keseimbangan, dan harmoni sosial akhirnya dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Ekonomi kapitalistik yang mulai tumbuh di desa juga menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, kapitalisme yang mengusung ide-ide Barat menjadikan orang desa seakan terusir dari tanah kelahiran. Para konglomerat yang memperluas usahanya hingga pelosok turut memperparah penderitaan, kemiskinan, dan keterbelakangan desa. Kaum pengusaha yang sebenarnya dituntut memberikan peluang kerja bagi orang desa justru turut ambil bagian dalam upaya menyengsarakan orang desa. Mereka selalu berusaha agar keuntungan yang mereka peroleh semakin
RADIO
berlipat, tanpa memperhatikan nasib rakyat kecil. Munculnya banyak mal tentu menggusur toko kecil, warung, dan kedai tradisional. Menjamurnya aktivitas pertambangan yang mengesampingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengotori alam perdesaan yang sejak lama jauh dari polusi. Dalam konteks inilah, peran BUMDes selalu dinantikan. Sepak terjang orang-orang yang aktif di dalamnya diharapkan mampu melakukan transformasi di tingkat lokal. Sehingga, aktivitas ekonomi tidak didikte oleh keinginan the have (orang kaya) dan pengusaha, tetapi diatur dengan prinsip tolongmenolong, kerukunan, serta komunalitas. Filosofi Kerja Fungsi BUMDes bisa berjalan dengan baik dan maksimal, apabila filosofi kerja orang desa diperhatikan dan daya tawar (bargaining power) BUMDes dinaikkan. BUMDes dituntut menampung cara berpikir aktor penggeraknya. Sebagai garda terdepan dalam upaya pemanfaatan potensi desa, keberadaan BUMDes terkait erat dengan filosofi kerja orang desa. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka yang bermukim di wilayah
pedalaman mengantongi pola dan mekanisme tersendiri dibanding mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Apa yang mereka kerjakan genap dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Inilah yang menyebabkan aktivitas ekonomi orang-orang desa berbeda dengan kaum urban. Abdul Munir Mulkhan (2009: 95) mensinyalir bahwa orang desa memiliki filosofi kerja sendiri. Bagi mereka, kerja bukan sekadar berburu keuntungan atau kekayaan. Lebih jauh dari itu, kerja dianggap sebagai bagian dari cara menjalani kehidupan. Seluruh pekerjaan petani dan masyarakat perdesaan bukan dilandasi kesadaran bahwa mereka menganggap usaha utama dan sampingan sebagai bagian dari sistem produksi ekonomi. Apa yang mereka kerjakan merupakan cara untuk mengisi waktu kosong yang mesti dijalani sebagai bagian dari kehidupan rohani yang bernilai dan mendalam.
Pilih tunjangan transportasi, Dewan kembalikan 13 randis
Aset daerah yang terancam mubazir
*** Retail modern diduga pasang harga tak sesuai di kasir Harus diusut tuntas
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 2 Agustus 2017
Selesai 2017, Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Lewa Mori Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima terus melakukan sosialisasi pembebasan lahan di desa Sondosia Kecamatan, yang akan dijadikan lokasi atau area pembangunan jembatan Lewa Mori. “Masih kita sosialisasikan untuk melengkapi dokumen,” kata Kabag Tata Pem Setda Kabupaten Bima, Drs. Dahlan Muhammad S.Sos, kepada Suara NTB, Selasa (1/8). Setelah rampung, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk BPN yang meneruskan lahan yang mana saja yang sudah dibebaskan. “Tugas kita hanya siapkan dokumen dan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh BPN, mengingat luas lahan di atas 5 hektar,” ujarnya. Dahlan menyebutkan, luas lahan yang akan dibebaskan, tercatat sebanyak 11 hektar, lokasinya berada di Desa Sondosia Kecamatan Bolo. Pihaknya optimis lahan tersebut dibebaskan tahun 2017. “Kita targetkan tahun ini semuanya selesai,” pungkasnya. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Bima berencana membangun jembatan Lewa Mori yang menghubungkan antara Desa Sondo Kecamatan Bolo dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo. Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang Kabupaten Bima, Ir. Nggempo, S.,T. M.,T, mengatakan untuk pembangunan jembatan tersebut, dibutuhkan dana Rp 250 miliar. “Dana ini sudah termasuk pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang lainnya,” katanya kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu. Nggempo mengaku jembatan di ujung selatan Teluk Bima ini, sedianya akan dibangun pada tahun 2018 mendatang. Seluruh administrasi sebagai syarat, diklaim telah rampung. “Sudah selesai syarat administrasinya. Jika tidak ada kendala rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori mulai dikerjakan 2018 mendatang,” katanya. Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala selama ini, yakni pembebasan lahan. Karena kata dia, belum adanya kesepakatan antara sebagian masyarakat yang memiliki lahan dengan Pemerintah Daerah. “Tapi sekarang kita terus lakukan pendekatan. Mudah-mudahan secepatnya ada kesepakatan,” katanya. Meski demikian, pembangunan jembatan alternatif tersebut masih dan terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Mengingat anggaran untuk pembangunannya berasal dari APBN. “Kita terus koordinasikan karena biar bagaimanapun, semua keputusan ada di tangan Pemerintah pusat. Kita di daerah hanya sediakan lahan saja,” ujarnya. Apa yang menjadi faktor utama pemerintah membangun Jembatan Lewa Mori ? Menurutnya, dengan adanya jalan tersebut, dapat mengefisiensi waktu dan jarak. Kendaraan dari dan menuju Kota Bima dan Kabupaten Bima lebih cepat sampai. “Efisiensi waktu dan jarak sekitar 14 kilometer, bila dibandingkan melewati jalur biasa,” pungkasnya. (uki)
Kepala Pasar Sayang-Sayang Tersangka Pungli Dari Hal. 1 Penetapan tersangka HM, sambung Wakapolres Mataram itu, setelah penyidik menemukan cukup bukti berupa barang yang disita dari Kantor Kepala Pasar dan rumahnya, serta keterangan saksi. Adapun barang bukti itu antara lain, uang tunai senilai total Rp 7.209.000 yang ditemukan di kantor dan celengan tersangka. Karcis retribusi pelayanan pasar, buku sewa ruang pasar, buku kas harian. Laporan harian bendahara penerimaan Diskoperindag Kota Mataram, dan buku kas 2017. Sementara, enam orang saksi sudah dimintai keterangan, diantaranya, tukang parkir, tiga orang pedagang pasar, wakil kepala pasar, dan penjaga keamanan pasar. Uang sitaan yang menjadi barang bukti diduga merupakan hasil pungli tersangka terhadap enam korbannya. Tersangka mulai menjabat sebagai Kepala Pasar dengan SK Walikota Mataram sejak Januari 2017. Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang, Muh Nasir yang ikut diamankan dalam OTT Senin (31/7) lalu, dibebaskan
dari sangkaan. “Dia hanya sebagai saksi saja. Yang memenuhi unsur satu orang, Kepala Pasar sebagai tersangka,’’ jelasnya. Peran tersangka, sambung Baduarsa, berupa pihak yang melakukan penarikan terhadap para pedagang. Pungutannya beragam, mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 5 juta per orang per tahun. “Alasan tersangka yaitu untuk biaya pengamanan,” ujarnya. Tersangka HM usai diperiksa sejak Senin (31/7), akan mulai menjalani masa penahanan Selasa (1/8) kemarin. “Tersangka kita tahan untuk proses penyidikan selanjutnya.’’ Tim Saber Pungli sudah mewanti-wanti sebelumnya mengenai potensi pungli di pelayanan pasar. Sejumlah upaya pencegahan sudah dilakukan. tetapi tetap saja masih ada yang membandel. “Kita sudah ajak rapat semua pengurus pasar untuk tidak memungut uang di luar ketentuan yang ada. Spanduk-spanduk sudah kita pasang,” ulas Baduarsa. (why)
Soroti Kinerja Penyidik Dari Hal. 1 Seperti pengadaan pakaian Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat Kabupaten Bima 2014. Sementara sisanya hasil tangkapan Tim Saber Pungli, seperti penanganan sampah Gili Trawangan, dan dugaan pungli persiapan UNBK SMPN 6 Mataram. Beberapa kasus lain yang masih penyidikan dan sudah ada tersangka, yakni pengadaan alat peraga berbasis IT untuk 33 SD di KLU tahun 2014. Tersangkanya, PPK pada Disbudpora KLU, AT, dan rekanan, Direktur PT CNT, NA. Satu kasus lagi yaitu rekrutmen CPNS Dompu dari jalur honorer K2 tahun 2014 dengan tersangka Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M.Yasin. Kapolda menjelaskan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berbeda dengan kasus konvensional lainnya. Kasus korupsi yang kita tangani ada beberapa yang sudah diajukan ke Pengadilan ada juga beberapa yang masih penyidikan, dan tahap penyelidikan. ‘’Kasus korupsi itu tak semudah kasus biasa. Karena ini extraordinary crime. Untuk membuktikan tindak pidana korupsi dibutuhkan bukan
hanya satu ahli.’’ Dalam penanganan korupsi, meskipun sudah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, berikut indikasi perbuatan pidana. Tetap harus diperkuat dengan keterangan ahli, seperti ahli pidana, ahli auditor dan ahli bahasa. Sejumlah ahli itu diminta penyidik menjelaskan peristiwa dalam suatu kasus. Kemudian disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. ‘’Apakah kalimat perintah kepada seseorang termasuk tindak pidana korupsi. Contoh, ‘kerjakan saja, ini perintah bupati’. Itu yang bisa membaca itu kan ahli bahasa,” kata dia mengutip penanganan kasus K2 Dompu. Dari kalimat perintah yang diinterpretasikan ahli bahasa, kemudian dikaji ahli pidana untuk menentukan masuk tidaknya kalimat dalam kategori pelanggaran pidana. ‘’Tentu itu bukan polisi yang menentukan, ada ahli. Karenanya penanganannya tidak singkat. Perlu dipahami betul ini melibatkan instansi lain,’’ pungkasnya. (why)
Halaman 15
Kurangi Beban Anggaran 2018
RAPBD-P, Dinas PUPR Ajukan Tambahan Anggaran Rp 107 Miliar Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 107 miliar dalam RAPBD Perubahan 2017. Dari pengajuan tambahan anggaran Rp 107 miliar itu, sebesar Rp 40 miliar merupakan tambahan anggaran untuk proyek percepatan jalan provinsi pola tahun jamak. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan pengajuan usulan tambahan anggaran untuk proyek percepatan jalan provinsi itu untuk mengurangi beban anggaran tahun 2018 mendatang. Di mana, sesuai Perda mengenai Percepatan Penanganan Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak, sampai 2018, Pemprov harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 650 miliar. Ardhi menyebutkan, dalam APBD Murni 2017 telah dialokasikan anggaran untuk proyek percepatan penangan-
an jalan provinsi sebesar Rp 225 miliar. Kemudian dalam RAPBD Perubahan diusulkan tambahan sebesar Rp 40 miliar. Sehingga, total anggaran yang dialokasikan pada 2017 sebesar Rp 265 miliar. Pada 2018 mendatang, Pemprov tinggal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar. ‘’Jadi, tahun 2018 tidak terlalu besar beban anggarannya,’’ kata Ardhi ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (1/8) siang kemarin. Ia menjelaskan, usulan penambahan alokasi anggaran
bidang PUPR dalam RAPBD Perubahan 2017 itu, selain untuk mengurangi beban anggaran tahun 2018 untuk proyek percepatan jalan provinsi juga dialokasikan untuk program pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Kemudian, perbaikan sungai-sungai yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu seperti di Bima yang belum tercover pembiayannya oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Sementara itu, untuk program PRIM, anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD Murni 2017 sebesar Rp 135
miliar. Program PRIM ini tuntas pada tahun 2017. Tahun depan, program ini akan dilanjutkan dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 200 miliar. ‘’Yang kita usulkan untuk 2018/2019, ada lanjutan program PRIM. Untuk program PRIM 2018/2019 kita usulkan Rp 200 miliar,’’ ucapnya. Melalui program PRIM dan proyek percepatan jalan serta alokasi anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan kemantapan jalan provinsi akan mencapai 78-79 persen. Pada tahun 2018, tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan mencapai 83 persen sesuai target RPJMD. ‘’Saya sedang berusaha memfasilitasi jalan daerah untuk dibiayai APBN, nanti dilaksanakan oleh SKPD Tu-
gas Pembantuan di BPJN IX. Untuk menangani yang ruas jalan Lembar-Sekotong-Pelangan-Kuta,” tandasnya. Ia mengatakan, jalan provinsi yang kondisinya tidak mantap saat ini sebesar 28 persen. Kebanyakan jalan tersebut berada di Pulau Sumbawa. Untuk meningkatkan kemantapan jalan ini, pihaknya mendorong kabupaten/kota mengusulkan jalan kabupaten/kota yang memenuhi kriteria menjadi jalan provinsi ke Dinas PUPR. Sehingga, pemda kabupaten/kota tidak terbebani mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan maupun pemeliharaan jalan tersebut. ‘’Kemudian kabupaten bisa lebih fokus, dia bisa berpikir menjangkau daerah-daerah terisolir,’’ tandasnya. (nas)
Dewan Dorong Desa Alokasikan DD untuk Penanganan Rumah Kumuh Giri Menang (suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong agar seluruh desa mengalokasikan dana desa (DD) untuk program rumah kumuh. Hal ini memungkinkan dilakukan, sebab sejumlah desa telah memulai memprogramkan bedah rumah dari DD. Secara aturan juga memungkinkan desa memprogramkan rumah kumuh.
‘’Pengalokasian melalui DD ini perlu dilakukan untuk mempercepat pengentasan rumah kumuh yang masih tinggi di Lobar,’’ ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. L Muhammad Ismail pada Suara NTB, Selasa (1/8). Politisi PDIP ini menjelaskan, sejumlah desa telah memprogramkan bedah rumah melalui pendanaan DD. Hasilnya pun sangat bagus, sebab di samping meny-
entuh warga juga bisa membantu Pemda mengentaskan rumah kumuh yang masih banyak. Karena itulah pihak dewan mendorong agar semua desa bisa mengalokasikan ke arah itu. Secara aturan, jelasnya, tidak ada persoalan. Sebab terbukti di beberapa desa yang sudah melaksanakan tidak ada masalah. Desa yangsudahmelakukanprogramini bisa dijadikan contoh. Dalam DD
Presiden Direncanakan Hadiri ’’Groundbreaking’’ Pembangunan Poltekpar Praya (Suara NTB) Pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tetap akan berjalan. Bahkan, menurut rencana groundbreaking pembangunan kampus bagi para pelaku pariwisata ini akan dilakukan langsungolehPresidenIr.H.JokoWidodo, tanggal 27 Agustus mendatang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H. L. Putria, kepada wartawan, Selasa (1/8). Meski demikian, ujarnya, rencana presiden hadir di Lombok masih tentatif, apalagi groundbreaking kampus Poltekpar Lombok direncanakan bersamaam dengan peluncuran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandali-
ka setda peresmian Masjid Agung Mandalika di Desa Kuta. Disinggung masih adanya persoalan lahan di lokasi kampus Poltekpar Lombok, Putria berharap bisa segera diselesaikan, sehingga pembangunan kampus bisa berjalan lancar. Pihaknya mengharapkan tidak ada klaim lahan yang menyebabkan pembangunan kampus menjadi terhambat. Kepada warga pengklaim lahan, diharapkan juga bisa menahan diri. Pihaknya dalam hal ini tidak melarang warga mengklaim lahan. Asalnya punya dasar yang kuat.Jikapunsecarakekeluargaan persoalan tidak bisa tuntas, ada proses hukum yang bisa ditempuh. “Klaim lain sah-sah saja. Tapi jangan sampai mengganggu apalagi sampai menghambat
proses pembangunan. Jika punya alat bukti kuat, silakan tempuh jalur hukum. Saya rasa itu jauh lebih baik. Dari pada mengklaim kemudian menduduki lahan,” ujarnya. Sebelumnya, perwakilan warga ahli waris lahan H. Hermanto, menegaskan pihaknya tidak akan mundur untuk memperjuangkan lahan yang merupakan warisan orang tuanya ini. Apalagi, lahan miliknya sesuai dengan dokumen yang saat ini masih dipegang oleh para ahli waris. “Jadi warga dalam hal ini tidak mempersoalkan pembangunan kampusnya. Tapi persoalan lahan yang mesti diluruskan dulu. Kalau sudah itu, silakan bangun. Mau bangun kampus 10 lantai pun kami tidak masalah,” ujarnya. (kir)
BPKP Kantongi Kerugian Negara Kasus Taman Sembalun Dari Hal. 1 ‘’Intinya kita hitung speknya bermasalah. Kerugian negara dari sana,” jelasnya. Dalam waktu dekat hasil audit itu akan dirampungkan dan berkasnya akan dikirim
ke penyidik sebagai bahan peningkatan status kasus ke tahap berikutnya. Dalam kasus ini, penyidik Sat Reskrim Polres Lotim memang belum menetapkan siapapun menjadi tersangka. Meski sejumlah pihak
terkait seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), rekanan, panitia, hingga pihak Dinas Pariwisata sudah dimintai keterangan. Alasannya, menunggu hasil hitungan kerugian negara BPKP. (ars)
Ada Ego Sektoral SKPD Entaskan Kemiskinan Dari Hal. 1 Menurut Ridwan, Bappeda dalam mengalokasikan anggaran menggunakan prinsip money follow program. Artinya, hanya program prioritas saja yang akan diakomodir dalam APBD. Menurutnya, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemprov NTB yang tertuang dalam RPJMD. ‘’Jadi, tidak seperti model dulu. Karena uang kita terbatas, beban kita 2018 banyak kita berkurang anggaran itu hampir 50 persen. Karena uang terbatas, maka kita tajamkan programnya. Kita ajak kabupaten/kota bersama-sama. Itu kita lakukan di APBD Perubahan,” terangnya. Untuk itu, dengan penganggaran yang menggunakan prinsip money follow program dan data spasial dipetakan. Sehingga pada lokasi tertentu sudah jelas SKPD yang bertanggung jawab dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Ia menegaskan, dalam APBD Perubahan terjadi penambahan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Namun, Ridwan tak menyebutkan jumlah usulan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan tersebut. ‘’Yang jelas, penambahan usulan itu kita larikan semua ke (program pengentasan) kemiskinan dan infrastruktur jalan,’’ ucapnya. Terkait dengan masukan dari Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang menuntut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady h. Sayuti, M.Sc, Ph.D supaya bekerja lebih keras lagi melawan kemiskinan dianggap sebagai masukan. Ia mengatakan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) NTB yang diketuai Wagub terus melakukan upaya-upaya dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Cuma, kata Sekretaris TKPKD NTB ini, upaya-upaya yang dilakukan tersebut tak digemar-gemborkan. Ia mengatakan, sesuai arahan Wagub maupun Sekda, bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov NTB saat ini adalah pengentasan kemiskinan berbasis desa. Artinya, ada perubahan pola yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di NTB, yakni berbasis desa. Pola pengentasan berbasis desa ini menurut Ridwan hasilnya akan lebih terukur karena pemerintah sudah punya basis data terpadu by name by address. Kemudian, dana desa dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu, langkah yang dilakukan mulai Agustus ini bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dikcapil) melakukan pelatihan kepada seluruh kepala desa dan pendamping desa se- NTB. Untuk memastikan bahwa dalam merencanakan APBDes, program dan kegiatan yang dibuat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan bukan tanggung jawab TKPKD Provinsi saja. Namun juga TKPKD kabupaten/kota. Bukan berarti, kata Ridwan Pemprov melempar tanggung jawab ke kabupaten/kota. Tetapi harus ada keterpaduan langkah dalam program pengentasan kemiskinan. Baik yang anggarannya berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota sampai APBDes.
‘’Bagaimana pintu masuknya? Harus sama pemahaman kita dengan kabupaten dan desa. Kita akan memfasilitasi seluruh kepala desa dan pendamping desa untuk bersama-sama memahami potret kemiskinan di desa,” katanya. Mantan Kepala BKPMPT NTB ini menambahkan, program antara provinsi dan kabupaten/kota harus terintegrasi. Ia mengatakan untuk Pemprov NTB, sudah mulai dilakukan antar SKPD. “Provinsi menangani apa, kabupaten/ kota menangani apa dan pemerintah desa menangani apa sesuai keweangannya. Tapi untuk mencapai target tak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita tetap berbuat,” tandasnya. Pemprov NTB menyatakan, butuh energi yang luar biasa untuk mengejar target penurunan kemiskinan sebesar 12,25 persen sesuai target RPJMD 2013-2018. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mencapai 16,07 persen atau 793.780 jiwa pada posisi Maret 2017. Penurunan kemiskinan merupakan salah satu dari 12 indikator RPJMD yang belum tercapai hingga tahun ketiga pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si. Sesuai target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019, angka kemiskinan di NTB diharapkan turun menjadi 15,34 persen pada tahun 2018. Kemudian tahun 2017, angka kemiskinan diproyeksi dapat turun menjadi 15,85 persen. Sementara itu, sesuai target RPJMD NTB 2013-2018, angka kemiskinan di daerah ini ditargetkan turun menjadi 12,25 persen tahun 2018 mendatang. (nas)
itu, jelasnya, sudah jelas nomenklatur alokasi anggarannya. Sesuai aturan ada pembagian DD 40 persen untuk fisik sedangkan 60 persen untuk pemberdayaan masyarakat. “Rumah kumuh ini kan masuk sehingga tidak masalah dianggarkan,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan politisi asal Gerung ini, bahwa percepatan pengentasan rumah kumuh ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sebab salah satu indikator kemiskinan adalah salah satunya dari rumah kumuh. Menurutnya, rumah kumuh ini termasuk penyumbang besar kemiskinan di Lobar. “Karena masih banyak yang tinggal di rumah kumuh,’’ tegasnya. Dijelaskan jika dialokasikan dari DD tentu tidak banyak yang bisa disasar. Namun jika dilaku-
kan kontinu maka sangat besar dampaknya. Misalnya anggaran per unit rumah sebesar Rp 15-20 juta, jika dianggarkan Rp 100 juta, maka bisa disasar 10 rumah per tahun. ‘’Jika dilakukan empat atau lima tahun maka bisa mengentaskan 100 rumah kumuh,’’ ujarnya. Namun jumlah rumah bisa lebih banyak disasar dengan anggaran yang ada, asalkan desa mengajak seluruh masyarakatnya bergotong-royong secara swadaya. Jika ini dilakukan, jelasnya, maka anggaran bisa ditekan karena bisa ditutupi melalui swadaya masyarakat. Sehingga tumbuh juga semangat gotong-royong masyarakat. Ia menambahkan pengalokasian dana ini juga bisa untuk menggaet bantuan dari Pemda dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman. (her)
Mantan Bupati Lotim Divonis Bebas Dari Hal. 1 karena dianggap melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan Primair Pasal 12 a Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, subsider pasal 12 b, lebih subsidair pasal 11 dan lebih lebih subsidair pasal 5 ayat 2 UU Tipikor. Selain ancaman hukuman, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara. Sementara terdakwa melalui kuasa hukumnya Miftah, SH dkk, meminta terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Demikian juga permintaan Muhtar M. Saleh dkk selaku kuasa hukum Alexander Gee. Sebelum membacakan putusan yang dimulai pukul 16.00 Wita itu, majelis hakim yang dipimpin Dr. Yapi SH.,MH menguraikan faktafakta persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Bahwa terdakwa H. Sukiman Azmi yang menjabat Bupati Lotim periode 2008 2011, pernah membuat MoU dengan iPasar Indonesia pada Desember 2010. Dari MoU itu terdakwa menyiapkan lahan 8.255 hektar untuk investasi jagung untuk dikelola iPasar. Sebagai uang jaminan terdakwa mengharuskan iPasar menyerahkan uang jaminan mencapai Rp 1,5 miliar. Namun uang itu sudah dikembalikan terdakwa sesuai surat perjanjian dengan iPasar pada 10 Januari setelah investasi berjalan. Fakta lain, bahwa dari uang jaminan Rp 1,5 miliar itu dalam objek berbeda di Pengadilan Negeri Mataram menjadi sengketa perdata antara iPasar Indonesia dengan Sukiman Azmi. Putusan akhirnya damai dan Sukiman membayar denda 0,1 persen atas keterlambatan pengembalian uang jaminan itu, atau sebesar Rp 290 juta dari total uang jaminan Rp 1,5 miliar. Putusan perdata ini dijadikan pertimbangan oleh hakim. Terkait unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, menurut hakim, unsur ini terpenuhi karena terdakwa sedang menjabat Bupati Lotim. Unsur menerima hadiah atau janji, menurut hakim tidak terbukti. Dalam perkara ini bukan merupakan hadiah atau janji tapi dalam konteks perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan iPasar Indonesia. ”Sehingga unsur menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi,” kata hakim. Selanjutnya hakim membuktikan dakwaan subsidair. Sesuai pasal 12 huruf b,
bahwa unsur terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah terpenuhi. Terkait unsur menerima hadiah juga tidak terpenuhi. “Karena unsur ini tidak terpenuhi, hakim tidak perlu pembuktian untuk unsur dakwaan subsidair karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, “ kata hakim anggota Fathur Rauzi, SH.,MH. Demikian juga pada pembuktian dakwaan lebih subsidair sesuai pasal 11 UU Tipikor, juga tidak terpenuhi menurut hukum. Dakwaan lebih lebih subsidair sesuai pasal 5 ayat 2, juga menurut hakim tidak terpenuhi. Atas pertimbangan itu, hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala dakwaan JPU. “Membebaskan terdakwa dari segala hukuman dan nemulihkan terdakwa dari segala hak haknya,” kata hakim ketua saat membacakan putusan. Pada kesempatan itu hakim memberi kesempatan kepada JPU untuk menyatakan sikap. Dijawab anggota JPU, Hademan, SH untuk pikir pikir selama 14 hari. Usai mendengar putusan bebas, Sukiman Azmi disambut pekik pendukungnya. Sukiman juga nampak menitikkan air mata. Saat keluar dari ruang sidang, Sukiman dihampiri pendukungnya hingga masuk ke mobil . Bebas Alexander Gee Sama dengan Sukiman Azmi, hakim juga mempertimbangkan beberapa unsur pidana yang menjerat terdakwa Alexander Gee. Terkait ketika unsur memberi dan menjanjikan sesuatu, bahwa terdakwa tidak pernah membuat MoU dengan Pemkab Lotim, termasuk surat perjanjian kerjasama untuk investasi jagung. “Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan uang kepada Sukiman. Juga tidak pernah menyerahkan giro Rp 1,5 miliar kepada Sukiman Azmi, “ jelas Hakim Yapi. Sejumlah pasal untuk unsur primer dan subsidair untuk terdakwa Alexander Gee tidak terpenuhi. Sebab penyerahan uang Rp 1,5 miliar adalah semata mata uang jaminan untuk investasi. Uang itu juga sudah dikembalikan sesuai perjanjian, bahkan sebelum diproses oleh penegak hukum. Atas pembuktian unsur unsur itu, hakim juga memutus bebas terdakwa Alexander Gee dari segala dakwaan JPU dan memulihkan hak haknya seperti sebelumnya. Dalam perkara split ini, JPU juga menyatakan pikir pikir selama 14 hari untuk menyatakan sikap. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 2 Agustus 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kerjasama Sekretariat DPRD NTB dengan Suara NTB
Sosialisasi Tiga Buah Perda Inisiatif DPRD Provinsi NTB Mataram (Suara NTB) Keberadaan tiga buah Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD NTB, dinilai sebagai regulasi yang berpihak pada masyarakat kecil. Karena tiga Perda tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara maksimal. Tiga buah Perda tersebut yakni Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koprasi Dan Usaha Kecil. Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga dan Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.
Karena tiga Perda Inisiatif para wakil Rakyat Udayana tersebut dihajatkan untuk perlindungan masyarakat dalam memperoleh haknya, maka penting untuk diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, DPRD NTB melakukan sosialisasi pada masyarakat dan stakeholder terkait di hotel Grand Legi, Mataram, Selasa (1/8). Ketiga Perda tersebut langsung disampaikan oleh masing-masing pencetusnya. Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, merupakan buah pemikiran dari anggota Komisi II DPRD NTB bidang prekonomian, Raihan Anwar, SE, M. Si.
(Suara NTB/ndi)
Pencetus Perda Perlindungan UMKM, Raihan Anwar
“Posisi UMKM masih sangat lemah, sehingga membuat UMKM tidak pernah bisa berkembang, apalagi dengan era pasar bebas saat ini. Jika dibiarkan oleh pemerintah maka bisa akan mati. Oleh karena itu perlu perlindungan dari pemerintah,” ujar Raihan. Sementara pencetus Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga, yakni Wakil Ketua Komisi V, H. MNS. Kasdiono, SH memaparkan bahwa olahraga memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga daerah. Maka dari itu perlu keseriusan dari pemerintah untuk memberikan perhatian pada olahraga.
“Salah satu arti penting dalam Perda olahraga tersebut, yakni ditetapkannya kepastian alokasi anggaran dari APBD untuk pembiayaan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas politisi Partai Demokrat itu. Tidak kalah pentingnya dari dua Perda tersebut, Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan. Juga dinilai sebagai salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan indeks derajat kesehatan masyarakat NTB yang sampai saat ini masih memprihatinkan. Hal itu terbukti dari masih rendahnya IPM NTB. “Kesehatan adalah modal untuk
membangun kesejahteraan masyarakat. Tanpa orang sehat, maka orang tidak akan bisa untuk hidup layak. Maka dari perlu pelayanan kesehatan ini perlu dipastikan bisa menyehatkan masyarakat, bukan malah untuk tambah orang sakit,” ucapnya. Dalam Perda pelayanan mutu kesehatan tersebut, juga diataur megenai pengalokasian anggaran. Karena selama ini, anggaran untuk kesehatan masih kecil. Dalam Perda itu anggaran untuk kesehatan telah dikunci sebesar 10 persen dari APBD NTB, di luar belanja pegawai. “Di sinilah letak politisnya Perda ini, anggaran pembiayaan kesehatan
(Suara NTB/ndi)
Pencetus Perda Penyelenggaraan Olahraga, H. MNS. Kasdiono
dialokasikan paling sedikit 10 persen di luar gaji. Sehingga dengan maksimalnya anggaran ini bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal. Untuk itulah Perda ini disosialisasikan supaya masyarakat NTB tahu,” katanya. Dalam sosialisi yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm itu dihadiri oleh semua stakeholder terkait. Mulai dari masyarakat, unsur dinas kesehatan, Dinas koprasi dan UMKM, dan Dispora serta KONI. Selain itu hadir juga dari berbagai perwakilan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. (ndi/*)
(Suara NTB/ndi)
Pencetus Perda Mutu Pelayanan Kesehatan, Pattimura Farhan
(Suara NTB/ndi)
Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi
(Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi)
PESERTA - Ratusan perserta menghadiri sosialisasi tiga buah Perda inisiatif DPRD NTB.
SAMPAIKAN MATERI - Para pencetus Perda inisiatif DPRD NTB didampingi oleh instansi terkait tengah menyampaikan materi dan penjelasan tentang maksud Perda.
(Suara NTB/ndi)
BERTANYA - Peserta sosialisasi dari unsur pemerintah daerah tampak aktif bertanya.
Proyek Fisik di Kota Mataram Berjalan Lamban Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan proyek fisik di Kota Mataram masih berjalan lamban, kendati telah memasuki triwulan ketiga. Hingga saat ini, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berada di urutan paling buntut di mana realisasi fisik maupun keuangannya sangat rendah. Realisasi keuangan hanya 14,71 persen. Sedangkan untuk realisasi fisiknya 25,03 persen atau Rp 22 miliar lebih. Sementara anggaran yang dikelola Dinas PUPR cukup besar mencapai Rp 150 miliar lebih. Pada triwulan ketiga ini, Dinas PUPR menargetkan capaian kinerjanya baik fisik maupun keuangan dapat mencapai 70 persen. “Triwulan ketiga kita punya target sampai 70 persen, dari Rp 150 miliar untuk semua proyek,” jelas Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (1/8). Proyek paling besar yang dikelola pihaknya ialah perbaikan jalan sebanyak 12 paket. Selain itu ada juga proyek irigasi, proyek pembangunan pintu gerbang, pembangunan dua unit kantor SKPD (BKPSDM dan Dinas Pemuda dan Olahraga), proyek penataan pelataran atau lanskap perkantoran di lingkar selatan, pembangunan jembatan Dasan Agung, pembuatan basis data jalan senilai Rp 1 miliar sebagai persyaratan turunnya DAK pusat, dan AMDAL pembangunan Pasar Kebon Roek. “Totalnya ada 30 paket tender. Yang sudah selesai 26. Ini yang empat menyusul dan nilainya tidak terlalu besar, kecil-kecil,” sebut Mahmuddin. Rendahnya realisasi instansinya pada akhir triwulan kedua diakui Mahmuddin karena berbagai proyek harus melalui persiapan yang matang sampai 40 hari. Berbagai proyek tersebut baru mulai disiapkan dokumen tendernya pada Mei. “Memang persiapan kita di PU itu boleh dikata harus lebih matang, sampai dengan 40 hari. Bulan Mei baru dokumen tender dilakukan. Nilai tender itu hampir 50 persen dari semua anggaran di PU. Dari 30 paket, 26 paket sudah selesai tender dan sudah berjalan semua,” paparnya. Selain itu rendahnya capaian tersebut karena kontrak pelaksanaan beberapa proyek berakhir pada akhir Juni, menjelang Lebaran sehingga pencairan uang muka tak bisa dilakukan pada akhir bulan Juni. “Terpaksa pada awal Juli sehingga tidak masuk dalam bobot triwulan kedua. Kita optimis triwulan ketiga ini progresnya cukup bagus karena semua proyek besar sudah berjalan,” jelasnya. Proyek lanskap di komplek perkantoran lingkar selatan telah mulai dikerjakan. Area tersebut rawan genangan dan kondisi jalannya sangat buruk pada musim hujan sehingga tahun ini dilakukan penataan. “Dibuat jalan, saluran, taman, tapi bertahap. Karena anggarannya terbatas, sekarang perbaikan pembentukan jalan dulu sama drainase. Tahun depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan tak ada genangan lagi karena yang kita tangani salurannya dulu,” tandasnya. (ynt)
PERBAIKAN - Salah satu proyek perbaikan jalan di Kota Mataram.
(Suara NTB/ynt)