20 HALAMAN
NOMOR 303 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (141 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu kliwon, 29 Juni 2016
Konsumen Bisa Ajukan Gugatan MENYIKAPI maraknya produk pangan dan obat yang memicu kekhawatiran ini, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya, S.H. menilai merupakan dampak dari lemahnya sistem pengawasan kedodoran dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. ‘’Bisa saja ada keterlibatan oknum-oknum nakal di instansi terkait. Ini harus dibongkar. Oknum yang bermain harus ditindak
DINAS Kesehatan Provinsi Bali mencatat kebutuhan vaksin di Bali tahun 2016 disesuaikan dengan jumlah sasaran yang diprediksi mencapai 64.500 orang. Kebutuhan vaksin tersebut yaitu BCG sebanyak 23.618, polio sebanyak 52.352, campak 52.840, TT 12.205, DT 10.369, Hb PID 68.807, IPV 22.044, DPT Hb HiB 70.968. Sementara itu, realisasi pemberian vaksin hingga Mei 2016 yaitu BCG 11.400, polio 46.010, campak 14.090, Hb0/Hb PID 25.300, TT 4.700, DPT Hb Hib 25.800. Sementara realisasi pemberian vaksin tahun 2015 yaitu BCG 24.540, polio 47.500, campak 46.430, Hb 62.450, TT 16.460, DPT Hb HiB 58.360. Hal. 19 Imunisasi Dasar
Nice Pelatih timnas Inggris Roy Hodgson mengundurkan dari setelah Wayne Rooney dkk. dipermalukan Islandia 1-2 pada pertandingan babak 16 besar Piala Eropa, Selasa (28/6) kemarin. Kekalahan itu dipandang mengejutkan dan tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Inggris kembali gagal di turnamen utama dan menyaksikan lawannya melaju ke perempatfinal untuk menghadapi tuan rumah Prancis, Senin mendatang. Mereka bersiap menghadapi kritik pedas media Inggris setelah dicemooh pendukungnya sendiri di Stade de Nice karena tak mampu tampil apik. Hodgson yang kontraknya habis usai pergelaran Piala Eropa ini, berusaha pragmatis dan menyatakan tidak berniat memperpanjang kontraknya dalam konferensi pers usai pertandingan. Hal. 19 Hubungan Bisnis
karena mengingkari komitmennya,’’ tegasnya. Armaya mengimbau agar pihak kepolisian yang ada di daerah juga proaktif melakukan penyelidikan dan mengungkap peredaran vaksin palsu. Ia mengatakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar harus lebih proaktif dan meningkatkan pengawasan. Hal. 19 Dari Distributor
’’Jika suatu saat ditemukan vaksin palsu beredar, bukan saja dari distributor yang kena sanksi hukum tetapi juga apotek dan rumah sakit bisa digugat oleh konsumen atau masyarakat. Sanksi dalam UU Perlindungan Konsumen di Pasal 62 juncto Pasal 8 yaitu pidana penjara 5 tahun denda Rp 2 miliar.’’
Satgas Penanganan Vaksin Palsu Dibentuk
Imunisasi Dasar Jadi Prioritas
Inggris Keok, Hodgson Mundur
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kasus Vaksin Palsu
Kasus vaksin palsu kini menyita perhatian publik. Kejahatan luar biasa yang terorganisir ini membuat banyak pihak kaget. Pemerintah dan otoritas pengawasan obat dan makanan pun dituding lalai. Sistem pengawasan yang normatif membuat kejahatan di sektor produk pangan dan obat merajalela.
@balipostcom (4.195 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Ilustrasi/wawan
Jakarta (Bali Post) Satgas Penanganan Vaksin Palsu resmi dibentuk untuk menangani kasus praktik peredaran vaksin palsu untuk bayi. Satgas ini dibentuk setelah pihak Bareskrim Polri dan beberapa unsur dari instansi terkait bertemu untuk membahas penanganan kasus vaksin ini. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Agung Setya di Mabes Polri, Selasa (28/6) kemarin, menjelaskan satgas tersebut terdiri dari penyidik Bareskrim, unsur Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Apotek Seluruh Indonesia (APSI), Perhimpunan Klinik, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), produsen vaksin Biofarma, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Asosiasi Produsen Obat. Hal. 19 Periksa Sampel
BP/dok
Agung Setya
Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Komnas HAM Harapkan Presiden Segera Bersikap Jakarta (Bali Post) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpandangan, keberadaan Perpres No.51/2014 yang menjadi dasar diubahnya peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya sehingga dapat direklamasi maksimal seluas 700 hektar, telah menjadi pangkal pemicu terjadinya benih konflik maupun benturan masyarakat di Bali. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera mengambil sikap tegas terkait perpres tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. ‘’Ini yang kita ingin ada ketegasan dari Presiden, kalau kami intinya mendesak supaya reklamasi dikaji ulang. Kalau memang masyarakat di situ menilai ada manfaatnya, tentunya mereka akan mendukung. Tetapi kalau tidak bermafaat buat mereka, ya… mereka otomatis akan menolak,’’ kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (28/6) kemarin. Hal. 19 Komnas Ham
Bali Post/Ade
KOMNAS HAM – ForBALI mengadu ke Komnas HAM. Mereka memperlihatkan bukti-bukti gambar ke kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (28/6) kemarin. ForBALI mengadukan ke Komnas HAM atas upaya pembungkaman dan kebebasan berekspresi, berupa pelarangan menggunakan baju tolak reklamasi dan pembiaran adanya tindak kekerasan terhadap warga saat pembukaan Pesta Kesenian Bali oleh Presiden Jokowi.
Selain ke Komnas HAM
Pemukulan Juga Dilaporkan ke Kementerian Sektoral Roy Hodgson
Jakarta (Bali Post) Kasus pemukulan aktivis saat pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) kini diadukan ke Komnas HAM. Kejadian ini bermula saat masyarakat yang datang ke arena pembukaan PKB mengenakan kaos ‘’Bali Tolak Reklamasi’’. Dua aktivis lingkungan, Suriadi Darmoko dan Adi Sumiarta,
mendapat ‘’hadiah’’ bogem mentah saat pawai berlangsung di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Sabtu (11/6) lalu. Terkait kasus ini, Juru Bicara ForBALI Saras Dewi mengatakan intimidasi seperti ini merupakan upaya pembungkaman yang dilakukan terhadap para aktivis lingkungan hidup. ‘’Kami berpendapat
Komnas HAM sebagai institusi negara untuk mengawal perjuangan terhadap berbagai macam pelanggaran dalam proses rencana reklamasi Teluk Benoa selama tiga tahun terakhir ini,’’ katanya. Selain kepada Komnas HAM, pihaknya juga akan menyampaikan persoalan ini kepada kementerian sektoral, juga
kepada Presiden yang lebih khusus terkait keberadaan Perpres No.51/2014 yang telah menjadi pemicu pelanggaran HAM. ‘’Kami khawatir pelanggaran HAM menjadi legal karena berlindung di balik perpres tersebut,’’ tegasnya. Hal. 19 Saksi Korban
LEGISLATIF
UU Pengampunan Pajak Disetujui Jakarta (Bali Post) – Rapat Paripurna DPR-RI di Jakarta, Selasa (28/6) kemarin, menyepakati RUU Pengampunan Pajak dan APBN-P 2016 untuk disetujui menjadi UU, meskipun sejumlah fraksi memberikan catatan atau nota keberatan. Rapat ini dimulai dengan pembacaan hasil rapat pembahasan APBN-P 2016 oleh Ketua Badan Anggaran Kahar Muzakir yang di antaranya menyetujui Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 1.786,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.082,9 triliun. Namun, setelah Kahar membacakan hasil rapat, anggota Komisi XI Maruarar Sirait melakukan interupsi dan meminta rapat paripurna membahas persetujuan RUU Pengampunan Pajak terlebih dahulu, daripada persetujuan RUU APBN-P 2016. Hal. 19 Pengampunan Pajak
Bisnis Properti
Dua Tahun Stagnan, Kontraktor Tereliminasi
Bali Post/adi
PROPERTI - Bisnis properti sejak dua tahun terakhir mengalami stagnasi. Sejumlah kontraktor dilaporkan bangkrut. Tampak pembangunan perumahan di salah satu kawasan di Kabupaten Tabanan.
BISNIS properti belum ada tanda-tanda bangkit setelah dua tahun lesu. Pembangunan rumah untuk warga terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum optimal karena kemampuan belinya masih rendah. Oleh karena itu, developer Bali semakin banyak melirik wilayah timur Indonesia, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT). ‘’Tidak terasa sudah dua tahun bisnis properti mengalami guncangan. Bagi saya ini merupakan seleksi alam. Bagi temanteman yang ngaku jadi pengembang, bagi yang sekadarnya dan kurang komit, sudah terseleksi dari tahun kemarin (bangkrut red),’’ tegas pengurus DPD REI Bali I Gede Suardita, S.E., Selasa (28/6) kemarin. Hal. 19 Biaya Produksi
Pinjaman Bank Pinjaman kepada sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan pada bulan Desember 2015 mencapai Rp 5,3 triliun, turun sebesar 0,74% (mtm) jika dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan atau dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, pinjaman sektor keuangan, real estate, dan jasa mengalami peningkatan sebesar 4,38% (yoy) Pinjaman kepada sektor konstruksi pada Desember 2015 mencapai Rp 4,37 triliun, menurun sebesar 1,13% (mtm) dibandingkan bulan lalu, namun meningkat sebesar 5,34% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sumber Data BI