20 HALAMAN
NOMOR 128 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat pon, 29 desember 2017
Rembug Bali ’’Mencari Solusi Dampak Erupsi’’
Bali Harus Bangun Tiga Sektor Secara Bersama-sama
Pengemban Pengamal Pancasila
Bali Post/eka
Gede Sumarjaya Linggih dan Prof. Wayan Ramantha.
Jangan Berdiam Diri
Pontianak (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengajak umat Kristen tidak lelah bekerja bagi bangsa. ‘’Dalam perayaan Natal Nasional ini saya juga mengajak umat Kristiani di seluruh Tanah Air agar jangan pernah lelah bekerja, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan,’’ kata Presiden Joko Widodo dalam acara Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional Tahun 2017 di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12) kemarin. Hal. 19 Ladang Pengabdian
Bali Post/ant
PEMELUK NASRANI - Presiden Joko Widodo berbincang dengan dua warga pemeluk Nasrani saat menghadiri perayaan Natal Oikumene 2017 di Rumah Radakng, Pontianak, Kalbar, Kamis (28/12) kemarin. Presiden Joko Widodo mengingatkan persatuan dan kesatuan NKRI harus tetap solid serta jangan mudah terpecah-belah.
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Kementerian PAN-RB Apresiasi Pelayanan Publik Denpasar
Pemkot Segera ’’Launching’’ MPP
Bali memiliki potensi ekonomi dari sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Sekarang hanya sektor pariwisata yang diunggulkan. Sementara pertanian dan ekonomi kreatif belum bertumbuh sesuai yang diharapkan. Demikian pula pembangunan yang sentralistik di daerah Bali Selatan juga menjadi masalah. Kalau saja ketiganya bertumbuh secara seimbang dan pembangunan dilakukan secara merata, maka Bali akan menjadi provinsi yang hebat. Demikian terungkap dalam Rembug Bali ‘’Mencari Solusi Dampak Erupsi’’ pada Rabu (27/12). Acara ini diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DPD Bali di Sanur. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Kadin, Ketua BTB, asosiasi pengusaha pariwisata, tokoh tata ruang, Ketua BKS LPD, pimpinan perbankan. Dalam rembuk tersebut hadir sebagai narasumber Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra dan Gede Sumarjaya Linggih. Rembuk dipandu oleh Prof. Wayan Ramantha. KETUA Hipmi Bali Dr. dr. IGN Darmaputra, Sp.KK. mengatakan, pasca-erupsi Gunung Agung, pengusaha anggota Hipmi mengalami penurunan bisnis hingga 50 persen. Dari 500-an anggota Hipmi, 80 persen bergerak di bidang pariwisata. Sehingga dengan erupsi Gunung Agung sangat berdampak pada bisnis anggota Hipmi. ‘’Mereka sangat merasakan efeknya dari bidang perhotelan, travel agent, semua mengalami penurunan,’’ ujarnya. Hal. 19 Cari Solusi
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
PELAYANAN PUBLIK - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menjelaskan Pelayanan Publik Kota Denpasar kepada Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Diah Natalisa, Kamis (28/12) kemarin di Ruang Mahotama, Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar.
SUDA H b a n y a k p e n gakuan bahwa pelayanan publik di Kota Denpasar sudah sangat prima. Apalagi dengan pelayanan satu atap di Graha Sewaka Dharma yang sangat representatif dengan menyelenggarakan 161 jenis pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemkot Denpasar. Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Diah Natalisa juga mengapresiasi Pelayanan Publik Kota Denpasar. Apresiasi itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Denpasar bertempat di Ruang Mahotama, Gedung Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Kamis (28/12) kemarin. Kunjungan ini diagendakan untuk membahas tindak
lanjut rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Denpasar. Acara ini dihadiri langsung Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan seluruh jajaran OPD di lingkungan Kota Denpasar. Terkait dengan pembahasan Mal Pelayanan Publik ini, Wali Kota Rai Mantra mengatakan bahwa program itu merupakan upaya yang positif untuk mendukung berbagai program pelayanan publik di Kota Denpasar. Pemkot pun menyambut baik program dari Kementerian PAN-RB dalam upaya menyiapkan penyelengaraan MPP bersama 11 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018 ini. Hal. 19 Daya Saing
Kasus BLBI
KPK Periksa Mantan Wapres Jakarta (Bali Post) – KPK memeriksa mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ‘’Hari ini saksi datang ke KPK untuk diperiksa terkait kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (28/12) kemarin. Febri menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Boediono dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia pun menyatakan bahwa Boediono mendatangi gedung KPK atas inisiatifnya sendiri karena sebelumnya yang bersangkutan berhalangan hadir untuk diperiksa. ‘’Atas inisiatif sendiri meminta diperiksa hari ini karena sebelumnya yang bersangkutan berhalangan,’’ ucap Febri. Sebelumnya, KPK menahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung pada Kamis (21/12) lalu di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan. KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 lalu. Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Inpres itu dikeluarkan pada saat
kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasarkan inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun. (ant) DIPERIKSA KPK - Mantan Wapres Boediono memenuhi panggilan KPK, Kamis (28/12) kemarin. Menteri Keuangan di era Megawati ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Bali Post/ade
Kurangi Kemacetan, SIBUSED Di-’’launching’’
Deputi Pelayanan Publik Akui Inovasi Pertama di Indonesia
SISTEM Pelayanan Bus Sekolah Denpasar (SIBUSED), Kamis (28/12) kemarin di-launching. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Diah Natalisa menyatakan, SIBUSED merupakan inovasi pertama di Indonesia yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengatasi permasalahan kemacetan. Hal itu disampaikannya saat me-launching SIBUSED yang ditandai dengan pemotongan pita bersama Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara serta DPRD Kota Denpasar, di Taman Kota Lumintang. ‘’Saya kira ini luar biasa. Ini kali pertama saya lihat inovasi semacam ini. Kami memang berusaha menginventarisasi inovasi yang dapat memberikan kemudahan pada masyarakat seperti
yang di-launching sekarang ini,’’ ujar Diah Natalisa. Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi dengan berbagai inovasinya dapat memberikan pelayanan pada anak-anak dan solusi dalam mengatasi kemacetan. Terlebih inovasi yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar mampu memadukan informasi teknologi sehingga para orangtua dapat mengetahui kondisi anak-anak saat menuju sekolah. Dengan demikian para orangtua dapat memantau keberadaan anak melalui aplikasi bus sekolah tersebut. Ia berharap inovasi ini terus dikembangkan dan akan terus dimonitor Kementerian PAN-RB. Diharapkan dapat berjalan lancar program inovasi ini sehingga bisa ditransfer ke daerahdaerah lain yang memiliki permasalahan sama seperti Kota Denpasar. Sementara itu, Wali Kota Den-
pasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan bus sekolah yang di-launching ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik pada anak-anak. Dengan keberadaan bus sekolah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Denpasar. Menurut Rai Mantra, meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Denpasar menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat semakin meningkat, namun dibutuhkan langkah inovasi dalam mengatasi permasalahan kemacetan tersebut. Salah satunya dengan menyediakan bus sekolah secara gratis bagi anak-anak sekolah. ‘’Kami mencari solusi dalam bidang lalu lintas. Untuk itu kami mencoba memulai transformasi bidang transportasi dengan bus sekolah,’’ ujar Rai Mantra. Hal. 19 Hasil Survei
SIBUSED - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Diah Natalisa memperhatikan penggunaan aplikasi ‘’SIBUSED’’ yang didampingi Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra.