Edisi 28 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 115 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 28 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tuntas, Masalah Tata Ruang PLTGU Lombok Peaker 150 MW Mataram (Suara NTB) Polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker Kota Mat-

aram, akhirnya menemukan titik terang. Polemik rencana pembangunan PLTGU dengan kapasitas 150 MW yang hampir lima tahun terkatung-

katung karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akhirnya tuntas.

Hal ini ditegaskan Kepala

Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP yang juga Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB. ‘’Alhamdulillah, kita sudah terima surat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN yang merekomendasikan bahwa pembangunan P L T G U Lombok

(Suara NTB/Bappedantb)

Peaker dapat dilaksanakan,’’ kata Ridwan kepada Suara NTB, Kamis (27/7) siang kemarin.

Ridwan menjelaskan, surat Menteri ATR tertanggal 18 Juli 2017 tersebut sebagai jawaban atas surat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tanggal 21 Mei 2017 yang memohon rekomendasi pemanfaatan ruang.

Bersambung ke hal 15

H. Ridwan Syah

Kronologi usulan pembangunan PLTGU Lombok Peaker di Tanjung Karang Kota Mataram.

(Suara NTB/ist)

Bima Jadi Sasaran Pasar Ilegal Tramadol

Mataram (Suara NTB) Kota dan Kabupaten Bima jadi sasaran empuk suplai obatobatan jenis tramadol karena tingginya permintaan. Pasar ilegal tramadol pun menggempur dua daerah itu. Beberapa kali penangkapan tak juga memberi efek jera pelaku.

TO K O H Edukasi di Tempat Ibadah PEMERINTAH Kota Bima terus berupaya bekerja keras untuk memutus mata rantai peredaran serta penyalahgunaan obat keras jenis tramadol. Salah satunya berencana memberikan edukasi atau sosialisasi di tempat-tempat ibadah.

Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE, mengatakan, pihaknya berencana akan terus mengkampanyekan dan sosialisasi terhadap masyarakat, dampak dari penyalahgunaan obat tersebut.

Bersambung ke hal 15 H. A. Rahman H. Abidin

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Tuntaskan 1.100 RTLH PEMPROV NTB masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk menuntaskan perbaikan 1.100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sampai 2018 mendatang. Dari 5.000 unit yang harus diperbaiki sesuai target RPJMD 2013-2018, sampai akhir 2017 baru diperbaiki sebanyak 3.900 unit. ‘’Kita sudah tangani 3.900 unit sampai akhir tahun ini. Sehingga utang kami tinggal 1.100 unit,” sebut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (27/7) siang kemarin.

Untuk mengejar target RPJMD itu, kata Sugihartha, sebanyak 1.100 unit RTLH akan diusulkan anggarannya dalam APBD murni 2018.

Bersambung I Gusti Bagus Sugihartha ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Dari hasil penelusuran Ditresnarkoba Polda NTB, alur distribusi tramadol melalui tiga jalur. Jalur paling rawan adalah melalui bus malam. Rutenya dari Surabaya- Bali- Mataram- SumbawaDompu dan berakhir di Bima.

Jalur kedua melalui jasa paket pengiriman barang, sumbernya juga banyak dari Surabaya. Sementara jalur ketiga dari laut. Suplai melalui laut dikirim dari Makassar dan juga Surabaya. ‘’Selama ini kami memantau masuknya Tramadol ke Bima lewat tiga jalur ini,’’ kata Dir Resnarkoba Polda NTB melalui Kasubdit III AKBP AA Gede Agung, SH menjawab Suara NTB, Kamis (27/7) kemarin.

Pengamatan pihaknya, masuknya

Efek Tramadol Mirip Pasien Pengguna Sabu

barang dari tiga jalur itu kecenderungan RUMAH Sakit Jiwa Mutiara Sukma selama ini melalui bus malam. Bahkan jaringan telah menangani pasien yang berasal dari semua daepasarnya, dari Surabaya transit di Matrah yang ada di NTB. Penyebab pasien mengalami gangaram untuk permintaan di Gomong dan guan jiwa cukup beragam. Diantaranya karena dikucilPandan Salas. Kemudian berlanjut kan, depresi berat, faktor ekonomi, hingga mengonke pasar utama Kota Bima dan sumsi obat-obatan, salah satunya tramadol. Efek Kabupaten Bima.

Pada dasarnya obat obatan yang ditimbulkan beragam, cenderung menjadi ini disebut Agung belum mamalas dan melakukan hal-hal yang tidak suk kriteria larangan meski baik. Efek ini dianggap hampir sama denkandungannya setara narkogan pengguna narkoba jenis sabu. ba jika dikonsumsi berlebi‘’Kami menangani pasien dari semua han. Sebab belum ada regudaerah yang ada di NTB. Mereka datang lasi yang mengikat bahwa dengan berbagai gejala. Salah satunya tramadol masuk kategori ketergantungan obat-obatan. narkoba.

Dian Widiastuti Vietara Bersambung ke hal 15 Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/lin)

Di Inggris, TGB Kupas Strategi Transformasi Pemuda GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri konferensi ke-9 Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Sedunia (Indonesian Scholars International Convention 9th) di Kota Warwick Inggris, Rabu (26/7). Pertemuan yang rutin dilaksanakan setiap tahun secara bergilir di semua negara di dunia, diisi dengan diskusi terkait berbagai isu yang berkembang baik di dunia maupun Indonesia.

Tahun ini, giliran Inggris menjadi tuan rumahnya. Konferensi yang diselenggarakan di Gedung Warwick Centre Kota Warwick Inggris itu, merupakan event gabungan Konvensi Internasional Peneliti Indonesia (ISIC) dan Symposium Internasional ke-9 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Diikuti lebih dari 1.500 orang peneliti dan pemuda pelajar dunia, symposium international Warwick tersebut, mengupas tema pokok Akselerasi Sumber Daya Potensial Indonesia Menyongsong 2030.

Pada symposium itu, Gubernur NTB menjadi pembicara pada diskusi panelis utama (main panel discussion). Membawakan materi, ‘’Strategi Terbaik Menyiapkan Generasi Muda Indonesia Menyongsong Bonus Demografi 2030’’.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PEMBICARA - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menjadi pembicara pada konferensi ke-9 PPI Sedunia (Indonesian Scholars International Convention 9th) di Kota Warwick Inggris, Rabu (26/7).

Mendesak Diberantas

Mengkhawatirkan, Tramadol Bisa Merusak Otak Penyalahgunaan obat-obat terlarang jenis tramadol dinilai sudah sangat mengkhawatirkan di NTB, bukan saja Bima dan Dompu. Tetapi penyalahgunaan tramadol sudah menyebar di kabupaten/kota di NTB. PEMPROV NTB mendesak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram lebih intensif melakukan pengawasan dan pemberantasan obat golongan G ini. ‘’ Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya sudah minta Kepala BNN dan BBPOM untuk meningkatkan sinergitasnya dalam pemberantasan obat-

obat terlarang. Semua tempat di NTB, bukan saja Bima,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (27/ 7) siang kemarin.

Wagub mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi mengenai maraknya penyalahgunaan tramadol di Bima. Dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(Forkopimda) yang dihadiri Polda, TNI, dan bupati/walikota beberapa waktu lalu, kata Wagub masalah penyalahgunaan tramadol ini juga menjadi salah satu bahasan. ‘’Betul di Bima banyak penyalahgunaan tramadol. Dan ini jadi kasus besar dan harus kita tindak tegas. Juga pengedarnya,’’ tegas Wagub.

Bahkan, lanjut Wagub, berdasarkan informasi yang diterima bahwa tramadol yang beredar bukan saja yang asli tetapi juga ada yang palsu. Ia mengatakan, tramadol yang asli saja sudah merusak organ tubuh, apalagi tramadol yang palsu.

Untuk penindakan terhadap pelaku dan penyalahguna tramadol, kata Wagub, kepolisian akan melakukan tindakan tegas. ‘’Sudah kita rapatkan dengan Polda. Pak Kapolda juga sudah mengambil langkah-langkah itu, koordinasi dan pengamanan bersama TNI dan aparat lainnya,’’ ucapnya.

Maraknya penyalahgunaan tramadol ini kata Wagub, harus dicari akar persoalannya. Menurutnya, peran lembaga pendidikan terlebih orang tua dan keluarga sangat penting dalam mencegah para remaja agar tidak terjerumus dalam penyelahgunaan tramadol. ‘’Bangsa ini

memerlukan SDM, daya saing.

Bagaimana kita mau berdaya saing kalau begini,’’ katanya.

Menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah peredaran tramadol di NTB, bukan saja memperketat pengawasan di pelabuhan.

Tetapi juga perlu pendekatan ekonomi. Ia mengatakan anakanak pengangguran cukup rentan terpengaruh dalam penyalahgunaan tramadol. ‘’Kalau sudah banyak lapangan kerja, mengurangi pengangguran, saya rasa untuk melakukan hal-hal negatif akan berkurang.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pola ’’Door to Door’’ SERAPAN pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Mataram masih 38 persen atau senilai Rp 7 miliar lebih dari target Rp 32 miliar di tahun 2017.

Khusus Kecamatan Mataram target dari sembilan kelurahan senilai Rp 6,6 miliar.

Tetapi hingga akhir bulan Juli serapan mencapai Rp 1,2 miliar atau 18,86 persen.

Menanggapi hal tersebut, Camat Mataram, Hariadi, SIP (Suara NTB/cem) menjelaskan, rapat evaluasi Hariadi yang dipimpin Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., pekan kemarin untuk menggali potensi yang masih perlu dilakukan pembenahan. Terutama tanah kosong yang berubah jadi bangunan. Terutama perumahan - perumahan dan pertokoan lainnya. Sehingga petugas di lapangan kesulitan karena pajak yang dibayarkan masih nominal lama.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sambungnya, akan melakukan uji petik ulang terhadap hal - hal tersebut. “Pajak tanah yang kosong kan berbeda kalau berdiri bangunan di atas,” kata Hariadi.

Demikian juga dengan BTN supaya penagihan langsung kepada pemiliknya, agar memudahkan memberikan SPPT pada wajib pajak. Kebanyakan kata Hariadi, SPPT atas nama pengembang sehingga sulit untuk menagih.

Jatuh tempo penagihan pajak 31 Agustus. Ia akan melakukan evaluasi dengan petugas pembantu juru pungut sejauh mana telah menyampaikan SPPT kepada wajib pajak.

Disamping itu, ia telah menegaskan kepada lurah maupun staf kecamatan agar masyarakat yang mengurus administrasi diharus melapirkan tanda lunas PBB. “Pokoknya setiap ngurus apa - apa di kelurahan atau kantor camat harus pakai bukti lunas PBB,” tegasnya.

Selain dengan pola itu, lurah dan pembantu juru pungut diminta door to door menagih wajib pajak. Sekaligus nanti dikoordinasikan dengan BKD untuk menyiapkan kendaraan penagihan keliling untuk mendekatkan dengan masyarakat.

Hariadi berharap, sebelum jatuh tempo realisasi PBB telah mencapai 80 persen. Sehingga, sisanya hanya bisa dikejar sebelum akhir Desember. “Kasian masyarakat karena denda 2 persen,” katanya. (cem)

Rekam Jejak Harus Jadi Catatan KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyayangkan keputusan panitia lelang yang memenangkan rekanan yang diketahui sebelumnya wanprestasi dalam pengerjaan proyek fisik milik Pemkot Mataram. ‘’Seharusnya itu menjadi catatan bagi Bagian APP (Administrasi Pengendalian Pembangunan) dan tim yang di dalamnya dalam menentukan pemenang tender itu,’’ katanya kepada Suara (Suara NTB/dok) NTB di Mataram, Kamis (27/7).

I Gede Wiska Walaupun misalnya, rekanan yang wanprestasi itu telah menjalani sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku. ‘’Katakalah kemarin diberikan peringatan, dibekukan sementara badan hukumnya atau misalnya hanya diminta membayar denda, seharusnya tetap itu menjadi catatan,’’ ujar Wiska. Tidak bisa kemudian, rekanan yang terlambat mengerjakan proyek lantas membayar denda, membuat panitia menganggap rekam jejaknya sudah baik.

Menentukan pemenang tender, tidak bisa serta merta hanya berpatokan kepada nilai penawaran terendah. Rekam jejak pada bagaimana kualitas hasil kerja rekanan itu hendak juga menjadi pertimbangan. ‘’Itu juga bisa dijadikan acuan. Pekerjaannya misalnya, secara kualitas bagus atau yang arahnya ke situ,’’ demikian Wiska. Penyebab keterlambatan pengerjaanpun harus juga menjadi salah satu pertimbangan. ‘’Apakah keterlambatan itu dari kuasa pengguna anggaran ataukah dari rekanan itu sendiri,’’ imbuhnya. Namun demikian, apapun alasan wanprestasi itu, seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan pemenang tender. Ketua komisi yang membidangi masalah pembangunan ini mempertanyakan alasan panitia lelalng memenangkan rekanan yang sudah nyata-nyata wanprestasi ‘’Sudah diberikan kepercayaan mengerjakan itu. Kemudian sudah diberikan perpanjangan waktu. Sampai perpanjangan waktu masih tidak bisa kemudian denda, ini juga sangat kita sayangkan,’’ ucap Wiska. Walaupun rekanan wanprestasi itu tidak diblacklist, mestinya tidak menjadi prioritas untuk dimenangkan. Artinya, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, dalam menentukan pemenang tender tidak bisa hanya berpatokan pada satu faktor saja. Misalnya, rekanan yang bersangkutan memiliki nilai penawaran paling rendah.

Jangan sampai karena mampu mengerjakan nilai penawaran terendah kemudian hasilnya akan menjadi murahan. ‘’Misalnya seperti Puskesmas Dasan Agung. Belum-belum sudah seperti itu kondisnya,’’ sesalnya. (fit)

MACET Suasana kemacetan di Jalan Pejanggik Mataram awal pekan kemarin. Situasi ini saban hari terjadi, dipicu kendaraan orang tua wali yang menjemput anaknya di tiga SMP di jalur tersebut menyebabkan penyempitan ruas jalan. Berbagai rekayasa lalulintas pernah diterapkan Sat Lantas Polres Mataram, tapi kemacetan tetap terjadi.

(Suara NTB/ars)

PPJU Membengkak Capai Rp 2,2 Miliar Per Bulan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih terbebani membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU) kepada Perusahaan Listrik Negara senilai Rp 2,2 miliar perbulan. Nilai ini membengkak dibandingkan tahun 2016 senilai Rp 1,8 perbulan.

Kendati demikian, pemerintah tetap mengklaim bahwa terjadi surplus dari pendapatan Rp 36 miliar setahun.

Yang dibayar ke PLN hanya Rp 28 miliar.

Kepala Dinas PKP Kota Mataram, H.M. Kemal Islam mengklaim bahwa tidak ada pembengkakan terhadap pembayaran pajak penerangan jalan umum (PPJU) di Kota Mataram. Sebab, ia hanya membayar Rp 2,2 miliar perbulan dengan jumlah 11 ribu titik lampu.

ua, kontrak daya. Dari 11 ribu titik lampu 60 persennya menggunakan meterisasi. Tagihan meterisasi dengan 60 persen titik lampu hanya Rp 560 juta perbulan. Sementara, 40 persen kontrak daya membengkak.

“Bayangkan satu lampu dikatakan 100 watt menggunakan meteriasi tagihannya Rp 75 ribu. Kontrak daya sampai Rp 260 ribuan,” ucapnya.

Peralihan kontrak daya ke meterisasi sejak 2015 lalu diminta ke PLN. Dengan alasan keterbatasan suku cadang sehing-

Dibandingkan di tahun 2016 hanya 8 ribu lampu pihaknya membayar Rp 1,8 miliar perbulan.

Artinya, sangat rasional kenaikan Rp 400 juta dengan jumlah penambahan 3 ribu titik lampu di Kota Mataram.

“Dulu kan hanya 8 ribu lampu. Sekarang ini sudah 11 ribu titik,” sebut Kemal.

Ditambah lagi dengan kenaikan tarif listrik. Ia menjelaskan, PJU di Mataram menggunakan dua sistem. Pertama, dengan meterisasi. Ked-

Warganet Diimbau Tak Sebar Hasil Tes Aplikasi Bahasa Sasak Berisi Kata Kasar dan Cabul Mataram (Suara NTB) – Warganet yang menggunakan aplikasi Testony Bahasa Sasak diimbau tak menyebarkan atau membagi hasil tes jika berisi kata-kata kasar dan cabul. Beberapa pekan terakhir, warganet dihebohkan dengan adanya aplikasi hiburan yang bisa menebak pekerjaan yang cocok bagi pengguna dan berbagai tes lainnya.

Hasil tes aplikasi ini pun dibuat dalam Bahasa Sasak.

Ada jawaban yang isinya kocak, tapi tak jarang juga kasar dan cabul. Setelah mengklik aplikasi yang terhubung dengan akun Facebook ini, warganet biasa membaginya sehingga muncul di linimasa.

Imbauan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram, H. Lalu Junaidi kepada Suara NTB kemarin. Junaidi mengaku belum tahu apa motif dari pembuat aplikasi tersebut. Ia

ial agar lebih bijak dalam mengunggah sesuatu. “Kalau seandainya mau seperti itu (menyebarkan), yang (isinya) baikbaiklah. Jangan yang mengarah pada pornografi, jangan mengarah pada kata-kata yang sifatnya kasar, apalagi yang sifatnya SARA. Itu yang kita harapkan,” jelasnya.

Junaidi mengatakan selain akan menelusuri siapa yang menciptakan aplikasi tersebut, pihaknya juga telah melaporkan hal tersebut ke Kementerian Kominfo. Ia mengatakan Kominfo memiliki alat yang canggih yang bisa menelusuri siapa yang membuat aplikasi tersebut dan menyebarkannya pertama kali di Facebook. “Sudah kita rapatkan kemarin dan sudah kita laporkan. Hal-hal seperti ini merusak masyarakat juga,” ujarnya. Setelah melapor melalui surel, hingga saat ini belum ada respons yang diterima dari Kementerian Kominfo. (ynt)

menduga kemungkinan untuk menyebarluaskan Bahasa Sasak kepada khalayak yang ruang lingkupnya lebih luas.

“Ini tergantung kita sekarang. Kalau sekadar untuk kita baca sendiri tidak ada masalah. Tentunya jangan dibagi, jangan disebarkan. Kalau kita ingin tahu (niatnya) bejoraq-joraq (becanda), misalnya saya mau jadi apa ke depan, (hasilnya) jadi pedagang tuak misalnya.

Tergantung kita, kita mau publish atau enggak. Kalau kita publish, ini dibaca orang banyak,” jelasnya.

Menurutnya masyarakat saat ini memiliki tingkat intelektualitas sosial cukup tinggi sehingga bisa memilah sendiri mana hal-hal yang baik dan tidak baik untuk disebarkan di media sosial. Kendati demikian, mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini mengatakan tetap mengingatkan para pemilik akun media sos-

kendaraan dinas hanya unsur membayarkan,” tegasnya. Panpimpinan DPRD. “Jadi itu DR tauan Suara NTB, belum ada 2, DR 7, DR 8 dan DR 9 kalau pimpinan alat unsur pimpinannya ada emkelengkapan pat,” sebutnya. dewan yang Lebih jauh dikatakan Aria, mengembalirandis yang digunakan dewan kan randis. saat ini adalah operasional di (fit) Sekretariat DPRD Kota dengan status pinjam pakai. Dan itu, sewaktu - waktu bisa ditarik. Terkait PP 18/2017, Sekretariat DPRD Kota Mataram saat ini sedang mempersiapkan berita acara serah terima pengembalian randis. Alat kelengkapan Dewan diberikan tenggat waktu mengembalikan randis itu paling lambat 31 Juli 2017.

“Kalau lewat dari itu, gugur haknya mendapat tunjangan transportasi.

Meskipun itu dikembalikan 1 Lalu Aria Dharma BS Agustus misalnya, kami tidak berani

(Suara NTB/fit)

13 Randis Dewan akan Ditarik ialisasi yang dilakukan pemerintah pusat, PP nomor 18 Tahun 2017 itu, paling cepat berlaku per 1 Agustus 2017.

“Jadi tanggal mulai terhitungnya itu per 1 Agustus 2017.

Ini juga mengacu pada Perda kita. Bisa saja kita bayarkan Bulan September atau Oktober tapi nanti tetap dihitung per Agustus, dirapel pembayarannya,” terang Aria. Ia menyampaikan bahwa tunjangan transportasi ini merupakan item baru yang harus dibayarkan dengan konsekuensi penarikan randis. Data dari Sekretariat DPRD Kota Mataram, randis yang digunakan dewan saat ini berjumlah 16.

Masing-masing, tiga di unsur pimpinan DPRD Kota Mataram, empat di komisi, tujuh di fraksi ditambah randis untuk Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Namun, khusus untuk randis yang digunakan untuk pimpinan DPRD Kota Mataram, tidak dilakukan penarikan.

Karena sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberikan

ga tidak bisa dipenuhi. Tahun ini, ia menyiapkan anggaran Rp 800 juta untuk program meterisasi. Dimaksudkan untuk menghemat pembiayaan.

“Kita butuh kira Rp 2 mil-

Pemkot Telusuri ASN Terlibat HTI Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito akan menjatuhkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mataram yang tergabung atau menjadi simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebelum mengambil langkah itu akan ditelusuri keterlibatan pejabat atau pegawai pada organisasi yang telah dibekukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu.

“Nanti kita cari tahu dulu siapa - siapa yang terlibat di sana.

Karena kan tidak bisa kita asal sebut saja,” kata Sekda. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pembekukaan terhadap ormas dianggap bertentangan dengan Pancasila karena membawa misi khilafah.

Sejauh ini, ia masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberian sanksi kepada ASN. Aturan tersebut dijadikan landasan untuk memberhentikan pegawai dianggap bergabung dengan HTI. “Regulasinya belum kita terima,” ucapnya.

Tetapi bagaimanapun juga, Sekda mengingatkan pejabat dan seluruh pegawai di lingkup Pemkot Mataram agar tidak bergabung dengan Ormas yang bertentangan dengan nilai - nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menegaskan, untuk membuktikan keterlibatan keanggotaan ASN di HTI tidak mudah. Karena ini berkaitan dengan keyakinan seseorang. “Ini masalah keyakinan,” cetusnya. (cem)

Penanganan Sampah Pasar Belum Maksimal, LH Terapkan TPS Keliling

Paling Lambat 31 Juli

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 randis (kendaraan dinas) di alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan dan fraksi, akan segera ditarik oleh pemerintah. Penarikan randis ini buntut dari pemberlakuan PP nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Sebagai gantinya, semua anggota dewan akan menerima tunjangan transportasi. Demikian dikatakan Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (27/7).

Namun demikian, berapa besaran tunjangan transportasi yang akan diterima anggota dewan, Aria mengaku belum mengetahuinya. Karena untuk pembayaran harus menunggu perwal (peraturan Walikota). “Itu yang menentukan besarannya adalah perwal dan perwal ini harus menunggu Pergub (Peraturan Gubernur),” katanya. Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan hasil konsultasi dan sos-

(Suara NTB/dok)

H.M. Kemal Islam

iar. Sekarang disiapkan Rp 800 juta,” sebut Kemal.

Mantan Kadis Pertamanan memaparkan, kontrak daya ada yang sifatnya resmi dan tidak resmi. Yang resmi ini dibangun oleh pemerintah kemudian PLN diminta mencatat. Sementara, kontrak daya tidak resmi dibuat oleh masyarakat, sehingga ketika ditemukan oleh PLN itu dicatat dan masuk penagihan ke pemerintah.

Menurutnya, sepanjang pemasangan itu dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan jarak dengan PJU lain dianggap tidak masalah. Karena jadi kebutuhan warga. “Kadang warga inisiatif pasang sendiri. Iya, ndak apa - apa jadi tagihan pemerintah,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan sampah di beberapa pasar tradisional di Kota Mataram masih belum maksimal. Hal itu menjadi salah satu kendala Kota Mataram selalu gagal meraih Adipura dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi tumpukan sampah di pasar tradisional, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram mulai menerapkan TPS keliling (mobile).

Saat ini menurut Kepala Dinas LH Kota Mataram, Irwan Rahadi,

SSTP., pasar yang telah dilayani TPS keliling ini yaitu Pasar Pagesangan dan Pasar Cemara. Sebelumnya di kedua pasar ini kerap ditemukan sampah menumpuk hingga pinggir jalan. Kurang tertibnya warga membuang sampah menyebabkan sampah berserakan hingga ke pinggir jalan, padahal telah ditempatkan kontainer di sana.

Selanjutnya TPS keliling ini juga akan diterapkan di Pasar Cakranegara. “Karena (TPS keliling) khusus untuk menangani urusan kebersihan pasar. Jangan terganggu sama (sampah) domestik,” ujarnya. Biasanya kontainer yang ada di pasar tak hanya untuk menampung sampah para pedagang pasar, tapi juga sampah rumah tangga.

Pasalnya warga juga banyak membuang sampahnya ke kontainer tersebut.

Sistem kerja TPS keliling ini ialah kendaraan sampah Dinas LH akan mendatangi pasar di jam-jam tertentu dan bekerja sama dengan petugas

kebersihan pasar. Setelah petugas kebersihan pasar rampung membersihkan pasar dan mengumpulkan sampahnya, kendaraan Dinas LH akan segera datang dan mengangkut sampah tersebut ke TPA. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mengurangi volume sampah yang tertampung di transfer depo.

Dinas LH juga sebut Irwan saat ini telah rampung melakukan zonasi terhadap kelurahan mana saja yang kondisi penanganan sampahnya masih buruk. Zonasi ini akan dibuat menjadi tiga bagian; merah, kuning, dan hijau. Ia masih enggan mengungkapkan hasil zonasinya terkait kelurahan mana saja yang paling parah.

Karena laporan tersebut harus disampaikan terlebih dulu ke walikota dan wakil walikota sebelum disebarkan ke publik.

“Tunggu saja nanti kita kasih tahu. Kita laporkan dulu ke pimpinan untuk dievaluasi.

Yang penting petanya (zonasi) sudah ada di kita, nanti mau lapor dulu,” jelasnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

Konversi Pemotongan Ternak KEMENTERIAN Pertanian mengharapkan pemerintah daerah di NTB mengalokasikan anggaran khusus untuk membeli ternak-ternak betina produktif (bunting) yang berpotensi dipotong oleh pemiliknya.

NTB adalah salah satu provinsi penghasil sapi di Indonesia. Populasi sapinya mencapai 1 juta ekor lebih.

Kerena itu diharapkan pemerintah daerah menjaga aset hidup ini dengan sebaik-baiknya.

“Ibaratnya, betina produktif ini adalah pabrik sapi. Kalau dipotong, bisa (Suara NTB/bul) tutup pabriknya,” kata drh.

Widarto Widarto, MP dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH Kementerian Pertanian.

Widarto hadir langsung bersama Tim Satgas Ketahanan Pangan dari Mabes Polri, Kombes.

Pol. Drs. Erwin CR.,SH.,M. Hum pada sosialisasi pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif tingkat Provinsi NTB kepada para perwakilan Polda NTB, Polres kabupaten/kota di NTB, Pol PP, serta unsur Dinas Peternakan Mataram (Suara NTB) dan Kesehatan Hewan di NTB. Menyambut pelakPemerintah sedang mensanaan ibadah haji canangkan swasemabada pan2017, Telkomsel menggan, di dalamnya swasembada hadirkan berbagai daging. salah satunya kegiatan produk dan layanan unKementerian Pertanian adalah tuk memastikan penprogram Sapi Wajib Bunting (Sigalaman berkomunikawab) dengan memberikan bantusi yang tetap nyaman an Inseminasi Buatan (IB) untuk selama pelanggan bera4 juta sapi betina, dengan target da di Tanah Suci. kelahiran 3 juta sapi.

Selama beribadah “Selain itu, upaya meningkatan Haji, pelanggan Telkopercepatan populasi sapi dan kermsel tetap dapat mengbau di Indonesia, salah satunya gunakan layanan selulmelalui penyelamatan betina er dengan mudah tanpa produktif supaya tidak dipotong,” perlu mengganti kartu ujarnya. maupun setting Memotong ternak biasanya dihandphone. Selain itu lakukan saat pemiliknya dalam ada juga Paket Haji 3 in keadaan terdesak, misalnya un1 berupa layanan telpon, tuk kebutuhan acara nikahan SMS dan Internet yang anak, biaya pendidikan. Padahal, tersedia dengan harga tidak semua betina boleh dipohemat, serta tarif promo tong, kecuali untuk upacara adat.

Haji yang berlaku di seDengan anggaran yang diharapmua jaringan operator di kan pemerintah menyiapkannya, Arab Saudi. sapi-sapi betina bunting yang akan Pelanggan juga tidak dipotong, dibeli langsung oleh peperlu khawatir kehamerintah untuk dikelola sebagai pobisan pulsa maupun ketensi bisnis. Jika pemerintah daersulitan mendapatkan ah tak menyiapkannya, diharapkan layanan dengan tersediakerjasamanya dengan industri nya channel lengkap unkeuangan bank dan non bank untuk isi ulang pulsa, dan tuk membiayai pengusaha ternak layanan pelanggan berulain, atau kelompok-kelompok terpa Call Center 24 jam, nak di masyarakat membelinya dari serta kantor layanan pemilik.

GraPARI Mekkah, Madi“Kita sudah menyurati kepala nah dan Jeddah yang daerah untuk mengalokasikan buka setiap hari untuk APBD, diamanatkan pemerintah melayani seluruh kebudaerah wajib mengalokasikan angtuhan pelanggan. garan untuk penjaringan betina bibit General Manager dan pengembangbiakan. Baru bePostpaid Core Product berapa daerah yang sudah, tapi M a r k e t i n g belum optimal. Atau harus kolaboTelkomsel, Arian F. rasi dengan pihak perbankan, Istantodalam keteranmana saja yang bisa diberikan kredgan resminya kepada it lunak untuk peternak,” ujarnya.

Suara NTB, Kamis (27/ Diketahui, dari total 1.055.000 7) mengatakan, setiap jumlah populasi sapi di NTB tahunnya, Telkomsel setahun 2015, 141.000 indukan dilalu melayani kebutuhantaranya berpotensi betina siap an komunikasi jemaah bunting. Karena itulah, populasi haji Indonesia. Layanan betina tersebut harus dijaga seHaji yang dihadirkan baik mungkin agar tak berkurang.

Telkomsel ditujukan NTB juga diminta mengendalikan agar para pelanggan pengiriman bibit sapi jantan keluyang sedang menunaiar daerah. Sebelum dipastikan kan ibadah di Tanah kebutuhan di dalam daerah terSuci dapat tetap berkopenuhi dengan baik. munikasi dengan mudah “Jangan sampai mengirim rutin, dan nyaman, dengan kekemudian sapi jantan terkuras dan luarganya di tanah menjadi alasan untuk pemotongan air. Tidak hanya menyeternak betina,” demikian Widarto. (bul)

130 PLTS Disebar ke Pelosok Mataram (Suara NTB) Kementerian ESDM memberikan dukungan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk kegiatan penerangan bagi penduduk yang tinggal di pelosok-pelosok.

Anggaran tersebut setara dengan 130 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang saat ini sedang dipasang ke penerimanya.

“PLTS tersebar ini menjadi salah satu stimulus untuk mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi (populasi penduduk dan jumlah yang sudah menikmati listrik),” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si melalui Kepala Bidang Energi, Ir. Yuliadi Ismono, M.Si. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/7) kemarin, Yuli menyebut 130 unit itu disebar di beberapa kabupaten, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kabupaten Dompu. Penerima bantuan ini dipersyaratakan dusun yang belum dialiri listrik, PLN belum berpotensi masuk hingga tiga tahun ke

depan. Kabupaten yang menjadi sasaran penerima bantuan memberikan dukungan dalam bentuk rekomendasi dan kebijakan pendukung.

Seperti diketahui, Dinas ESDM Provinsi NTB melalui APBD memfasilitasi sambungan listrik kepada rumah tangga miskin. Jatah untuk NTB untuk sebanyak 1.710 rumah mendapat jatah, proses penyambunganpun telah mulai dilakukan.

Paket instalasi kelistrikan untuk rumah tangga miskin ini diterima penuh oleh rumah tangga sasaran. Sambungan dilakukan oleh PLN, pemerintah daerah yang membiayainya. Melalui program ini, pe-

merintah juga ingin mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di provinsi NTB yang saat ini hampir mencapai 80 persen. Ada sekitar 200 ribuan jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik di NTB. Melalui program inilah, pemerintah akan memerdekakannya dari kegelapan.

Selain itu, tambah Yuli, untuk kebutuhan listrik secara mandiri, pemerintah mengembangkan bio gas. Sebanyak 160 unit disiapkan untuk mendukung ketahanan energi mayarakat atau kelompok masyarakat. Bila gas ini dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber energi listrik.

Sebarannya untuk tahun

Telkomsel Siapkan Paket Promo dan Layanan Haji

Paket Promo Haji diakan tarif dan paket promo, Telkomsel juga menghadirkan pusat pelayanan yang siap membantu pelanggan.

Selama berada di Tanah Suci, untuk melakukan panggilan telepon ke mana saja pelanggan hanya dikenakan Rp 6.000/ menit. Selain itu, untuk menerima panggilan telepon dari mana saja pelanggan hanya dikenakan biaya Rp 3.000/menit dan sementara dalam berkirim SMS ke seluruh nomor tujuan, pelanggan cukup membayar Rp 1.000/SMS, serta gratis menerima SMS dari manapun. Selain itu, pelanggan dapat menikmati akses internet sepuasnya seharga Rp 500/10 KB dengan biaya maksimum Rp 35.000 per hari.

Pengecekkan tarif lengkap Arab Saudi dapat dilakukan dengan menghubungi *266*71#.

Pelanggan juga dapat berkomunikasi dengan menghemat biaya lebih dari 50% dengan mengaktifkan pilihanPaket Promo Haji 3in1. Paket Haji 3in1 tersedia mulai dari paket 20 hari yang terdiri dari 40 menit telpon ke nomor Indonesia, 40 menit terima telepon, 40 SMS dan 7GB layanan data selama 20 hari di Arab Saudidengan tarif Rp 550.000 (setelah pajak).

Tersedia juga Paket 3in1 40 hari, serta Paket Internet 20

hari, Paket Internet 40 Hari, dan Paket Talk Mania 1 Hari, yang secara leluasa dapat dipilih pelanggan sesuai kebutuhannya. Untuk info dan aktivasi paket-paket tersebut pelanggan cukup menghubungi *266*15#.

Pada menu akses *266#, Telkomsel juga menghadirkan layanan Roaming Gift.

Dengan layanan ini, para kerabat jamaah yang berada di Indonesia maupun di negara lain dapat membantu melakukan aktivasi dan pembelian paket untuk jemaah Haji di Tanah Suci.

Dengan begitu para jemaah tetap dapat beribadah dengan nyaman tanpa harus khawatir kehabisan pulsa.

Telkomsel juga memastikan ketersediaan channel yang lengkap untuk isi ulang pulsa dengan menggunakan voucher, electronic voucher (Mkios) maupun melalui ATM, layanan transfer pulsa, SMS Banking, sampai dengan T-CASH. Telkomsel juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk dapat cek pemakaian, aktivasi paket, isi ulang pulsa / bayar tagihan, serta cek dan tukar POIN melalui aplikasi My Telkomsel yang dapat di unduh secara gratis oleh pelanggan melalui Google Play dan App

Store. Informasi lebih lengkap mengenai paket promo Haji 2017 dapat dilihat di http:// www.telkomsel.com/haji.

Adapun layanan pelanggan berupa Call Center dapat dihubungi secara gratis dari Arab Saudi di nomor +628110000333. Untuk melayani seluruh kebutuhan komunikasi pelanggan di Tanah Suci, Telkomsel juga mengoperasikan pusat layanan pelanggan, GraPARI, di Mekah (Grand Zam Zam Tower / Abraj Al-Bait, Lantai 3), Madinah (Hotel Al Salaheja) dan Jeddah (Distrik Al Rehab).

Arian menambahkan bahwakehadiran GraPARI di berbagai lokasi di Arab Saudi ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi, terutama untuk melayani pelanggan asal Indonesia yang pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji dan umrah, maupun tenaga kerja Indonesia yang berdomisili di Madinah dan Jeddah. Berbagai solusi komunikasi bagi pelanggan hadir di GraPARI, seperti informasi dan aktivasi produk dan layanan, upgrade kartu 4G, dan ganti kartu hilang atau rusak. Selama musim haji, Telkomsel juga menggelar Posko Haji yang ditempatkan di titik keramaian untuk melayani pelanggan. (bul)

Penertiban Pertamini Dikonsultasikan ke Kementerian ESDM Mataram (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB akan melakukan audiensi dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk memastikan kebijakan yang tepat menertibkan para pengecer BBM. Keberadaan Pertamini yang jumlahnya makin menjamur, saat ini belum dipastikan statusnya.

Setelah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan perizinan di tarik ke pemerintah pusat. Sebelumnya, izin-izin dan pengawasan dilakukan langsung oleh kabupaten/kota sebelum UU 23 diberlakukan.

“Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pedagang eceran (BBM). Saat izin dan pengawasan ada di kabupaten/kota, pangkalan-pangkalan minyak ini sudah ada sebagian yang mendapat izin, setelah UU 23 tahun 2014, sudah tidak ada lagi. Izinnya langsung di pegang oleh pusat,” kata Kepala Bidang Energi, Ir. Yuliadi Ismono, M.Si mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M.Si. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/7) kemarin, pangkalan yang sudah mendapat izin mendapat jatah alokasi dari Dirjen Migas yang kuota BBM didistribusikan melalui Pertamina. Sementa-

ra Pertamini saat ini membeli jatah dari SPBU - SPBU yang dipasok oleh Pertamina.

Dinas ESDM belum memiliki kewenangan untuk menertbitkannya, setelah izin-izin ditarik oleh pusat. Saat ini NTB hanya memiliki satu Inspektur Migas yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian ESDM di daerah.

Yuli mengaku, dilematis bagi pemerintah daerah untuk menertibkannya. Persoalan ini akan disampaikan langsung ke Dirjen Migas, agar keberadaan pangkalan minyak yang tersebar di daerah statusnya tak menggantung.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Haryono mengatakan tidak mengawasi pangkalan dan pengecer-pengecer BBM. Pengawasan dapat dilakukan oleh kabupaten/kota, bila Direktorat Metrologi sudah mengeluarkan edaran.

Karena berkaitan langsung dengan BBM, mantan Kepala Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag, saat ini pecah menjadi

Halaman 3

dua OPD), ditegaskan, harusnya Pertamina melakukan pembinaan.

“Karena ini izin-izin untuk BBM, sarana dan prasarananya tidak memenuhi standar untuk keamanan, tidak ada APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan alat-alat penjamin keamanan lainnya.

Apalagi pangkalannya ada di pinggir jalan komplek-komplek rumah penduduk,” ujarnya.

Bagaimana dengan UPT metrologi Provinsi NTB?

Kamis, 27/07/17

Haryono mengatakan UPT Metrologi yang sebelumnya di bawah koordinasi Dinas Perindag Provinsi NTB, akan diserahkan ke Kota Mataram untuk mengelolanya. Saat ini proses kesepakatan serah terima, sebab di dalamnya ada aset milik Pemprov NTB yang dikelola.

Terpisah, Sales Representatif Pertamina Depo Ampenan, Reggi Senjang Pramagarjita menegaskan Pertamini adalah betuk modern penjualan bensin

botolan (eceran). Status legal dan tidaknya, bergantung di pemerintah daerah.

“Pertamini dan Pertamina tidak ada hubungan. Mungkin biar mudah diingat mereka memakai nama plesetan menjadi Pertamini. Karena tidak ada hubungan, tentunya tidak ada suplai dari Pertamina,” demikian Reggi. (bul)

2017 ini, sebanyak 25 unit di Lombok Barat, 30 unit di Lombok Tengah, 75 unit di Lombok Timur, dan 30 unit di Kabupaten Sumbawa. Daerah saran pemberian bantuan ini, diprioritaskan sentra-sentra peternakan, untuk mempermudah bahan baku.

Paket bantuan bio gas ini berkapasitas 4 meter kubik.

Satu unit dibiayai sebesar Rp 10 juta. Penerima bantuan tinggal mengoperasikan. Pemerintah memfasilitasinya dalam bentuk infrastruktur komplit.

Kekuatannya antara 5 sampai 10 tahun. Dengan catatan perawatan dapat dilakukan rutin.

“Kalau tidak cukup untuk sumber enegri listrik, paling tidak kebu-

tuhan energi untuk kompor (memasak) sudah bisa dipenuhi secara mandiri,” ujarnya.

Di Pulau Lombok masih dibutuhkan ratusan unit bio gas.

Pemerintah akan memberikan bantuan secara bertahap. (bul)

Yuliadi Ismono

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

KLU Tindaklanjuti Tim Penertiban ”Fastboat” Bentukan Provinsi Serahkan Sepenuhnya ke Ranah Hukum BALAI Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian masalah Hutan Lindung Sekaroh. Masalah hukum dengan objek hutan lindung Sekaroh diserahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Apalagi saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Mataram.

Menjawab wartawan di Selong, Kamis (27/7), Kepa(Suara NTB/rus) la Balai KPHL Rinjani Timur Lalu Saladin Jufri Lalu Saladin Jufri, mengatakan pihaknya saat ini tidak bisa lagi mengintervensi kasus yang dalam waktu dekat masuk tahap persidangan perdana.

Dituturkan, sebelum masuk ke ranah hukum, pihak KPHL turut serta dalam upaya penyelesaiannya. Akan tetapi, terjadi perdebatan dalam prosesnya dan diputuskan penyelesaiannya melalui proses pengadilan. Sempat menjadi perdebatan soal batas-batas hutan lindung. Namun pihaknya meyakinkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengetahui batas-batas wilayah hutan, karena dalam penetapannya dulu, pihak BPN dilibatkan.

“Kita sudah mencoba melakukan negosiasi agar sertifikat itu dibatalkan saja dengan alasan kesalahan administrasi,” tuturnya.

Proses penyelesaian melalui negosiasi ini coba ditempuh, karena tidak diinginkan sesama lembaga pemerintah yang justru saling baku hantam.

Diketahui terdapat 32 sertifikat yang ada di atas kawasan hutan lindung Sekaroh yang masuk dalam daftar penyelidikan Kejari Lotim. Pembatalan atas sertifikat itu sendiri tidak bisa serta merta dilakukan. Sertifikat bisa batal antara lain melalui keputusan hakim di pengadilan atau ada musibah yang menyebabkan objek tanah itu hilang berubah fungsi menjadi sungai atau lautan. Saladin menambahkan, permintaan pembatalan sertifikat itu sendiri sudah lama diusulkan dan berkali-kali dilayangkan teguran ke BPN. (rus)

Pernikahan di Usia Anak Tak Tercatat di KUA Selong (Suara NTB) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasaba Lombok Timur (Lotim) menyebut, pihaknya tidak memiliki data terkait adanya kasus pernikahan usia anak. Pasalnya, pernikahan usia ini secara terang-terangan tidak tercatat di KUA. H. Abdul Manan, salah satu Penghulu di KUA Wanasaba mengatakan, pernikahan usia dini atau anak menurut Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pernikahan yang terjadi di bawah usia 16 bagi (Suara NTB/yon) perempuan dan di bawah H. Abdul Manan usia 19 tahun bagi laki-laki.

Apabila pernikahan terjadi di bawah usia ini, maka pernikahan yang dilakukan tidak bisa dicatat di KUA. Namun, katanya, akibat dari tidak tercatatnya di KUA tersebut, bukan berarti secara agama perwakinan itu tergolong tidak sah. Hanya saja, secara hukum negara, tidak tercatat atau tidak diakui. “Secara agama sah apabila syarat dan rukunnya sah. Tapi secara hukum tidak tercatat atau tidak diakui,” akunya pada Suara NTB, Kamis (27/7).

Disebutkannya, KUA dalam hal ini hanya bertugas mengawasi, mencatat dan melaksanakan pernikahan. Namun tidak dapat diakui terjadinya pernikahan usia anak disebabkan faktor adat dan budaya yang terdapat pada masing-masing desa/dusun.

Abdul Manan mencontohkan, apabila, seorang perempuan tersebut sudah dibawa lari selama satu malam. Maka perempuan tersebut sudah dikatakan kawin dan sebagian besar orang tua mendesak supaya tetap dilakukan perkawinan karena alasan tertentu. Hal itulah menurutnya hampir merata terjadi di Lotim. “Tantangan kita adalah adat istiadat masyarakat masih kental. Ketika anak perempuannya dilarikan untuk kawin, maka tinggal tunggu penyelesaian,” ujarnya.

Sementara, untuk data pasangan yang sudah menjalin ikatan suci pernikahan di KUA Wanasaba, per bulan Januari sampai Juni 2017, pasangan yang dicatat di KUA sebanyak, 252 pasang. “Kita terus lalukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di usia anak, karena dampaknya cukup banyak,”pungkasnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)c.q Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan merespon Tim Penertiban Kapal Cepat (fastboat) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemkab akan mendukung regulasi tersebut dengan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka penertiban yang dilakukan oleh lintas instansi.

Kepala Dinas Hubkanlut Lombok Utara, Agus Tisno, melalui Kabid Hubla, Johan Elison Repi, kepada wartawan Kamis (27/7) mengakui saat ini tengah menyusun SOP penertiban. Pasalnya Pemprov NTB telah mengeluarkan keputusan terkait hal yang sama sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri.

“Kita sedang susun SOPnya, setelah itu kita gelar sosialisasi secara menyeluruh dengan menggelar rapat lanjutan dulu. Nanti kita undang pihak terkait seperti Asosiasi pengusaha kapal, pelaku wisata,” ungkap Johan.

Pemda KLU, kata dia, sudah sejak lama menginginkan adanya penertiban Kapal cepat rute Bali - 3 Gili dengan mengarahkan kapal cepat berlabuh di Pelabuhan Teluk Nara. Hanya saja, gagasan itu

(Suara NTB/ist)

BERLABUH - Sejumlah kapal cepat dari Bali sudah mulai berlabuh di Teluk Nara. Semula, kapal cepat dari Bali langsung berlabuh di pelabuhan yang ada di tiga gili. urung terlaksana lebih cepat jarena adanya regulasi di mana kementerian telah menetapkan rute Bali - Gili Trawangan.

Dengan keluarnya Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Pengawasan Pengoperasian Kapal Cepat Rute Pelabuhan di Bali Menuju Pelabuhan di Lombok, maka Pemda KLU bisa berger-

ak aktif. Repi menyebutkan, penertiban fastboatbdsri Bali ke 3 Gili tidak hanya berlandaskan SK gubernur, melainkan adanya payung hukum yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Sehingga, Pemda Lombok Utara tidak ragu lagi dalam menertibkan kapal cepat dari Bali tersebut. Bagaimanapun,

luar biasa. Pimpinan Ponpes Haramain NW Narmada ini meminta, semua pengurus NW, Badan Otonom NW dan jamaah NW di seluruh Nusantara bersatu padu dan kompak bersama dalam berjuang mewujudkan cita-cita perjuangan. “Kesempatan itu tidak datang dua kali,” tegasnya.

Atas dasar itu, ujarnya, kesempatan saat ini harus direbut dengan bersama-sama melakukan ikhtiar meraih perjuangan sebagaimana amanah organisasi, NW fil khair. Tidak hanya itu, jika kader NW di Lobar, Lotim, Pulau Sumbawa dan gubernur bisa sukses dalam Pilkada 2018, maka jalan TGB untuk menuju menjadi pemimpin bangsa diyakini akan dimudahkan.

Hal senada disampaikan Ketua PW NW NTB, TGH. Mahalli Fikri. Sesuai dengan tema kongres badan otonom NW dan Rakerwil PW NW NTB, ujarnya, adalah NW untuk Indonesia. Hal ini dikatakan memiliki makna yang sangat luas yakni akan menempatkan kader terbaik NW menjadi pemimpin nasional di masa mendatang.

NW memiliki tugas yang sangat berat. Namun, jika dijalani bersama tentunya sangat mudah. “Dengan menjadikan Siti Rohmi Djalillah menjadi pemimpin di NTB, H.M. Syamsul Lutfhi di Lotim, TGH.Hasanain Juani di Lobar dan yang tidak kalah pentingnya TGB bisa menuju pemimpin

pal GT besar mengakses langsung dermaga 3 Gili.

“Sistemnya nanti lebih ke port to port. Rutenya dari Bali, ke Pelabuhan Teluk Nara atau Bangsal. Selanjutnya, para wisatawan menuju Gili Matra (Air, Meno dan Trawangan) menggunakan speedboat atau boat tradisional yang disediakan masyarakat,” tandasnya. (ari)

Puluhan KK di Kebaloan KLU Masih BAB Sembarangan Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Dusun Kebaloan Bawah, Desa Senaru, Kecamatan Bayan hingga saat ini masih banyak yang tak memiliki jamban. Tercatat tak kurang dari 42 KK di dusun tersebut masih BAB (Buang Air Besar) di sembarang tepat.

Hal itu diakui Ketua Kelompok Tunas Baru, Dusun Kebaloan Bawah, Andika, Kamis (27/7). Tidak adanya jamban dan minimnya swadaya menyebabkan warga terpaksa mengajukan proposal kepada Pemkab Lombok Utara melalui perantara salah satu anggota DPRD Dapil Bayan.

“Kami membutuhkan sarana

MCK untuk warga. Keterbatasan swadaya di masyarakat membuat kami kesulitan membuat jamban sendiri,” ungkap Andika.

Diakuinya, masyarakat Kebaloan memerlukan sarana dan prasarana MCK untuk menunjang penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pasalnya dengan masih adanya masyarakat yang BAB sembarangan, maka

wilayah tersebut terancam berbagai jenis penyakit menular seperti cacingan, kolera, muntaber, diare atau tipus.

“Cuma masalah yang kami hadapi adalah terbatasnya dana swadaya, sehingga menghambat pembangunan MCK bagi 42 KK di perumahan,” tandas Andika.

Terpisah Anggota DPRD Lombok Utara Dapil Bayan, Kar-

Kejar Target Capaian Sambungan Tanjung (Suara NTB) PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini terus mengejar target pencapaian Sambungan Rumah (pelanggan) air minum di wilayah KLU. Setidaknya hingga Desember 2017 mendatang, ditargetkan 3.300 SR akan terpasang.

Hal itu dikemukakan Raden Waliadin, kepada koran ini beberapa waktu lalu.

Mantan Kacab PDAM Kayangan yang dilantik sebagai Direktur PDAM (definitif) ini optimis target SR akan tercapai apabila ketersediaan anggaran untuk pengadaan prasarana perpipaan mencukupi.

“Dalam RKP (rencana kerja perusahaan) kita targetkan sekitar 3.300 SR baru. Dari perpipaan mata air Mursemalang targetnya 2.000 SR, masing-masing 1.000 SR di Bayan dan 1.000 SR di Kayangan.

Sisanya 1.300 dari perluasan

SR di Tanjung dan Pemenang,” ungkap Waliadin.

Dijelaskannya dari perpipaan Mursemalang, setidaknya terdapat 4 desa yang bisa dilayani. Meliputi Desa Selengen dan Desa Salut (Kecamatan Kayangan) dan Desa Mumbul Sari serta Desa Akar-akar di Kecamatan Bayan. Dengan keberadaan penduduk di 4 desa itu, perkiraan 2.000 SR tampaknya bisa diwujudkan.

“Sampai dengan 31 Desember 2016 lalu, jumlah total pelanggan PDAM Lombok Utara sebanyak 11.900 SR. Sepanjang 2017 ini tambahan SR sudah lebih dari 600 orang,” sambungnya.

Sehubungan dengan target pemenuhan 100 persen pelayanan dasar air bersih pada tahun 2019 oleh pemerintah pusat, PDAM sebagai perpanjangan tangan Pemda KLU akan berupaya maksimal untuk mencapai angka tersebut.

Sebab di lingkup wilayah KLU,

warga yang berdomisili di topografi perbukitan masih belum dapat dilayani oleh PDAM. Di sejumlah desa pun, Waliadin melanjutkan, pemerintah desa dan dusun masih memanfaatkan sumberdaya air melalui perpipaan Pamdes dan Pamsimas. Namun menjadi pertanyaan, apakah prasarana dari lembaga penyedia tersebut mampu memenuhi air bersih secara kontinyu.

“Karena sistem pelayanan kita sistem gravitasi, masyarakat yang ada di atas gravitasi tidak bisa dilayani.

Inilah yang kita bicarakan dengan Bappeda, mana skala prioritas itu yang dilaksanakan lebih dulu,” sebutnya.

Waliadin berharap, rencana layanan sambungan baru pelanggan PDAM dapat berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi eksekutif Pemda KLU mendukung langkah pelayanan PDAM yang dinilai sudah baik. (ari)

NW Siap Mengambil Peran di Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) Kader-kader Nahdlatul Wathan (NW) siap berpartisipasi di tingkat nasional. Kader-kader NW sudah saatnya untuk mengambil peran dalam memimpin bangsa Indonesia tahun 2019 mendatang. Apalagi sebelumya, Indonesia sudah pernah dipimpin dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“NU dan Muhammadiyah telah diberikan kesempatan untuk memimpin Negara Indonesia sampai dengan saat ini,” tegas Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NW,TGH. HasanainJuaini dalam pembukaan Kongres Badan Otonom NW dan Rapat Kerja Wilayah PW NW NTB di Aula YPH PPD NW Pancor, Rabu malam (26/7) lalu.

Diakuinya, keberadaan Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. TGH. M. Zainul Majdi belakangan ini menjadi perbincangan di kalangan nasional, bahkan dunia international. Hal ini tergambar dari kegiatan TGB yang menghadiri berbagai undangan. “Hal ini yang harus disyukuri jamaah NW,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, berbagai kalangan mendambakan TGB. Bahkan dari kalangan jamaah NU maupun ormas lainnya. TGB didambakan menjadi Presiden atau pemimpin masa depan.

TGB dianggap sangat pantas untuk menjadi pemimpin.

Diakuinya, selama dirinya mendampingi TGB melakukan Safari Dakwah Nusantara, sambutan masyarakat sangat

dermaga yang disana (3 Gili) tidak besar untuk ukuran kapal dengan GT besar,” paparnya.

Kapal cepat dengan GT besar, dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian ekosistem laut setempat. Oleh sebab itulah, Pemda KLU berharap instansi berwenang (syahbandar) nantinya bisa tegas agar tidak memberi ruang bagi Ka-

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Sekretaris Jenderal PB NW,TGH. Hasanain Juaini bersama pengurus NW lainnya pada pembukaan Kongres Badan Otonom NW dan Rapat Kerja Wilayah PW NW NTB di Aula YPH PPD NW Pancor, Rabu malam (26/7).

Nasional,” imbuhnya.

Anggota DPR RI, H. M.Syamsul Lutfhi mengatakan, tidak bisa dipungkiri NW tumbuh subur dan berkembang di lapisan nusantara di bawah pimpinanTGB. PB telah melakukan pembenahan organisasi dengan membentuk pengurus provinsi dan perwakilan. TGB yang saat ini masih menjadi Gubernur NTB itu sangat bersungguh-sungguh untuk menjalankannya.

NW dikatakan sudah bisa sejajar dengan ormas lainnya.

Kenyataan itulah yang menja-

di motivasi untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Dalam setiap event yang terkait dengan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, ujarnya, NW tidak pernah ketinggalan.

Pimpinan Pusat Muslimat NW yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi Selong, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah, mengharapkan semua memegang teguh amanah organisasi, sehingga jalan perjuangan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Menurutnya, mesin or-

ganisasi harus bisa berjalan bagus dan roda organisasi harus bisa berjalan dengan baik.

Kakak kandung TGB ini mengibaratkannya dengan sebuah mobil. Di mana, saat mobil mulai dihidupkan dan membawa gerbong dengan baik.

Untuk menjaga agar mobil tetap baik, maka harus dirawat pula dengan baik seluruh komponennya. “Harus terus dirawat dengan baik, komponen tidak ada yang copot, tahadduts bini’mah semenjak TGB memimpin NTB sudah berjalan dengan baik,” klaimnya. (rus)

di, A.Ma., membenarkan adanya “titipan” proposal Kelompok Tunas Muda Dusun Kebaloan Bawah. Warga sangat berharap proposal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

“Dari RAB yang diajukan warga perkiraan dana yang diperlukan sekitar Rp 103 juta.

Mereka mau membangun MCK permanen pada areal seluas 150 meter persegi, sehingga fasilitas itu bisa diakses oleh warga secara kolektif,” ungkap Kardi.

Selaku anggota dewan yang membidangi kesehatan dan pendidikan, Kardi meminta supaya

pemerintah memperhatikan kembali keberadaan warga yang audah dan belum memiliki jamban. Sebanyak 42 KK Dusun Kebaloan yang tak punya jamban merepresentasikan bahwa masih banyak warga yang tidak terjaga kualitas kesehatannya.

“Kita patut khawatir janganjangan di dusun lain jumlah warga yang tak punya jamban lebih banyak lagi. Dengan situasi ini, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mereka harus segera ditangani,” pungkas Kardi. (ari)

Polemik HTI Sambelia

KPHL Masih Mencari Solusi Selong (Suara NTB) Polemik Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1.881 hektar di wilayah Kecamatan Sambelia masih menyisakan konflik. Setelah sebelumnya penolakan atas kehadiran PT Sadhana Arifnusa sebagai pemegang izin atas HTI. Terbaru, penolakan petani bermitra dengan perusahaan yang juga bergerak di bidang budidaya tembakau itu. Sampai saat ini, polemik yang cukup lama berkepanjangan itu belum menemukan solusinya.

Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri saat dikonfirmasi Kamis (27/7), menegaskan, kehadiran PT Sadhana Arifnusa ke hutan Sambelia itu benar secara hukum.

Apalagi perusahaan ini sudah mengantongi izin Usaha Pengembangan Hutan Hasil Kayu (IUPHHK) HTI. Proses perizinan yang dilalui pun sudah lengkap. Mulai dari bawah hingga keluarnya IUPHHK-HTI tersebut hingga lahir izin Menteri Kehutanan.

Adanya penolakan dari elemen masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, Saladin mengaku beberapa kali sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Namun, masih ada masyarakat yang tidak mau menerima. Meski demikian, ada juga di antara mereka yang mau menerima.

KPHL sebutnya didesak untuk mencabut izin Sadhana. Namun dijelaskan, kewenangan izin ada di tangan menteri, karena KHPL tidak punya kewenangan untuk perizinan. Beragam penawaran proses penyelesaian polemik sudah dilakukan bersama dengan pihak PT Sadhana Arifnusa sendiri.

Pihak investor pengelola HTI sudah menawarkan bermitra. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana, lahan seluas 1.881 hektar itu sekitar 20 persen atau 360 hektar harus dijadikan kawasan bermitra dengan masyarakat. Bentuk kemitraan yang sudah dirancang PT Sadhana, ujarnya, diper-

bolehkannya warga menanam tanaman semusim dan diberikannya bantuan ternak. Diberikan juga untuk menanam kayu dengan sistem pembagian dengan pihak perusahaan.

Konsep kemitraan yang ditawarkan Sadhana ada yang menolak, karena menganggap luasan arealnya terlalu kecil. Sekitar 5000 meter persegi saja. Sementara, ada sejumlah warga yang sebelumnya mengklaim memiliki kawasan lebih dari 10 hektar. Tuntutan mengikuti keinginan warga dengan menyesuaian keinginan berdasarkan klaim lahan sebelumnya tidak bisa dipenuhi karena jelas akan menimbulkan konflik baru, karena terjadi pembagian tidak merata.

Pihak KPHL Rinjani Timur juga menawarkan opsi lain, yakni bermitra dengan pemerintah. Bentuknya, konsep kemitraan mengembangkan hutan kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan beberapa konsep pengembangan kawasan hutan lainnya.

Meski demikian, lahan tersebut tidak bisa jadi lahan milik pribadi.

Disadari, sebanyak 3.000 Kepala Keluarga (KK) di sekitar kawasan hutan ini butuh perhatian. Tidak bisa dinafikan, semua butuh.

Apalagi masyarakat di sekitar kawasan hutan ini masuk kategori kantong-kantong kemiskinan. Investasi yang masuk ke hutan dihajatkan agar hutan bisa lestari, namun masyarakat di sekitar kawasan hutan pun harus bisa hidup sejahtera.

Sebelumnya, Statiun Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi menjelaskan, kemitraan yang ditawarkan kepada petanipetani sambelia di sekitar kawasan HTI dijamin bisa meningkatkan kesejahteraan.

Diakui kehadiran Sadhana di Sambelia ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Diyakinkan, pihak-pihak yang menolak itu banyak dari luar bukan dari masyarakat sekitar kawasan hutan. (rus)

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK Perajin Gerabah Banyumulek Didominasi Janda

Kerajinan gerabah Banyumulek Kecamatan Kediri mengalami mati suri, lantaran tidak banyak pengunjung yang datang membeli gerabah tersebut. Dibandingkan tahun 1998 ke bawah, gerabah Banyumulek begitu terkenal hingga keluar negeri. Namun kini Banyumulek sepi, bahkan nyaris mati. Imbasnya pun banyak art shop yang gulung tikar. Para perajin pun banyak yang memilih berhenti dan memilih usaha lain.

DI antara sekian banyak perajin gerabah ini yang masih bertahan adalah para janda.

Bahkan perajin gerabah di Banyumulek ini didominasi oleh para janda. Mereka bertahan, karena tak ada piihan lain untuk mata pencaharian.

Salah satu perajin yang bertahan adalah Hj. Haerunnisa.

Janda delapan anak ini mengaku telah lama ditinggal suaminya. Ia pun bertahan meneruskan usaha suaminya menggeluti kerajinan gerabah. ‘’Banyak perajin yang janda, janda ditinggal suami akibat meninggal dan ditinggal ke Malaysia,”akunya pada Suara NTB, Kamis (27/7).

Dirinya membuka artshop dengan mempekerjakan para wanita yang didominasi jan-

da. Diakuinya, para perajin tidak diberikan gaji per bulan, namun mengupahnya per satu gerabah senilai Rp 25 ribu.

Itupun gerabah yang dibuat berukuran kecil, seperti pot, asbak dan lain-lain.

Diakui perajin yang bekerja di artshopnya mencapai 89 orang, mereka ini kebanyakan wanita yang ditinggal suaminya pergi ke Malaysia.

Dibandingkan dulu masa keemasan gerabah, karena terkenal tidak saja di nasional namun hingga luar negeri. Bahkan saat itu, ia kewalahan melayani pembeli. Namun kini kondisi berubah 180 derajat, perajin banyak yang berhenti. Mereka lebih memilih bekerja menjadi buruh karena lebih pasti hasilnya,

Kekurangan Petugas Penyuluh KB KEPALA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KNP3A) Lombok Barat (Lobar), Ramadhan Harianto menyebutkan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Lobar sebanyak 57 orang dengan rincian PKB 50 orang dan PLKB 7. Ke 57 orang tersebut bertugas untuk memberikan penyuluh di 122 desa se Lobar. Jika dihitung berarti 1 orang menangani 2 desa.

(Suara NTB/her) Artinya Lobar masih mengalRamadhan Harianto ami kekurangan tenaga Penyuluh KB hampir puluhan orang.

“Kita masih kekurangan 65 orang lagi. Idealnya 1 desa ditangani 1 orang,” ujar Kang Hari, panggilan akrab Ramadhan Harianto pada Suara NTB, Kamis (27/7).

Dijelaskan lebih jauh, dampak dari kekurangan tenaga penyuluh ini pihaknya kewalahan melakukan penyuluhan di desa. Sebab dengan satu petugas menangani dua desa, penanganan kegiatan posiandu di masing-masing desa menjadi terkendala.

Sesuai aturan, tenaga PKB dan PLKB daerah sudah diambil alih pusat. Sebanyak 57 tenaga penyuluh lobar ditarik oleh pusat, sehingga para petugas ini di bawah naungan langsung BKKBN dan tidak lagi di dinas. Namun mereka ditempatkan di UPTD di masing-masing kecamatan. Langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh ini, pihaknya tengah membuat usulan dari tenaga ASN di Lobar untuk menjadi penyuluh.

Sejauh ini baru dua orang telah diterima menjadi penyuluh.

Terkait penambahan tenaga penyuluh, pihaknya masih menunggu kajian provinsi dan pusat. Setelah kajian itu dikembalikan ke daerah barulah bisa diketahui apakah memungkinkan tidak melakukan penambahan dengan konsekuensi ASN ditarik ke pusat atau menjadi tenaga PLKB di daerah. Perihal pernikahan dini di Lobar diakuinya masih tinggi, meskipun ada tren penurunan. “Menurun trennya, saat ini kami lagi validasi data, supaya tiap bulan bisa dideteksi kasus,” ujarnya.

Diakuinya, data rinci belum ada di dinas terkait. Pendataan dilakukan yang kawin pertama. Biasanya di desa dan KUA ratarata sudah memenuhi syarat dan memperoleh kartu nikah. Sedangkan kasus pernikahan di bawah umur tidak tercatat. Hal inilah yang diantisipasi dengan awik-awik desa. Sejauh ini ada belasan desa sudah punya awik-awik desa tentang pernikahan dini. Di samping pihaknya melakukan sosialisasi lebih mendalam.

Sebelumnya, sebanyak 458 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-NTB diserahterimakan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Serah terima tersebut ditandatangani langsung oleh masing-masing kepala daerah di Hotel Grand Legi, Rabu (26/7). Untuk Lobar penandatanganannya dilakukan oleh Sekda Lobar H. Muh. Taufiq.

Kepala BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Ma’rifudin, M.Si memaparkan, 458 orang PKB/PLKB tersebut nantinya berubah status menjadi pegawai pusat dan diberdayakan di daerah. Secara detail Ma’rifudin merincikan jumlahnya per kabupaten/kota. Untuk PKB/PLKB dari Kota Mataram berjumlah 27 orang, Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang dan Lombok Utara 7 orang. Sementara itu untuk Sumbawa Barat 17 orang, Kabupaten Sumbawa 54 orang, Dompu 24 orang, Kabupaten Bima 61 orang dan Kota Bima 21 orang. (her)

Farouk Hanya Ingin NTB 1 Praya (Suara NTB) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof. Dr. H. Farouk Muhammad, menegaskan keseriusannya untuk ikut bertarung di Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang. Ia pun menegaskan hanya ingin mencalonkan diri sebagai calon gubenur dan menutup peluang untuk menjadi calon wakil gubernur. Sebanyak empat partai politik (parpol) pun sudah dijajaki untuk dijadikan kendaraan politik.

“Sudah empat parpol yang kita jajaki. PKB, PAN, PPP dan (Suara NTB/kir) PKS,” sebut Farouk, saat dikonH. Farouk Muhammad firmasi wartawan usai memberikan ceramah umum wawasan kebangsaan di aula kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Kamis (27/7).

Selain ke empat parpol tersebut, Farouk juga mengincar dukungan dari Partai Demokrat yang rencananya segera membuka penjaringan calon kepala daerah untuk Pilkada NTB mendatang. “Kemungkinan di Partai Demokrat nantinya kita juga akan mendaftar,” ujarnya.

Di PKB ia mengakui baru selesai menyampaikan visi dan misi. Setelah itu baru ke PPP. Sementara untuk PAN dan PKS, masih menunggu rekomendasi dari pengurus pusat. Disinggung pasangan yang akan digandeng pada Pilkada NTB nanti, mantan Gubernur PTIK ini mengaku belum berpikir ke arah itu. Pasalnya, pihaknya masih fokus untuk mencari kendaraan politik yang akan digunakan. “Untuk pasangan belum kita pikirkan. Kita masih fokus cari kendaraan dulu. Karena untuk pasangan, bisa saja ditentukan parpol pengusung,” tandasnya.

Ia pun mengaku, terbuka untuk dipasangkan dengan figur manapun. Asalkan siap mengabdi dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat NTB. Sebagaimana niat dirinya untuk maju di Pilkada NTB mendatang, untuk bagaimana bisa memberikan pengabdian terbaik. “Kita maju di Pilkada NTB untuk mencari jabatan. Tetapi ingin mengabdi bagi masyarakat NTB,” ujar mantan Kapolda NTB ini. (kir)

dibandingkan menjadi perajin yang tidak jelas hasilnya. “Perajin lebih baik menjadi buruh, karena hasilnya cepat diperoleh, kalau perajin ini kan belum tentu,” akunya.

Selain itu, ujarnya, artshop yang dulunya menjamur di daerah itu kini hampir semua gulung tikar. Jumlah artshop yang ada saat ini pun hanya bisa dihitung dengan jari. Dirinya bertahan, karena tak ada pilihan lain. Ia pun terpaksa membuka toko jual makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, “Saya buka toko jual makanan ringan, rokok dan sembako,’’ jelasnya.

Diakui, selama ia menggeluti usaha gerabahnya puluhan tahun ia tidak pernah diberikan pembinaan oleh pemerintah.

Bahkan program pelatihan tidak pernah diperoleh. Sehingga ia pun bertahan dengan kondisi apa adanya. Ia mengaku sebatas menunggu pengunjung yang datang. Sejauh ini pengunjung yang datang tidak ada, pengunjung hanya sebatas warga lokal yang membeli pot dan asbak. Dalam sehari ia pun terkadang tidak memperoleh hasil jual karena pengunjung sepi.

Kepala Desa Banyumulek Masnun Haris mengakui kebanyakan perajin gerabah di wilayahnya para janda. Jumlahnya mencapai ratusan, mereka ini jelasnya tidak memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah.

“Jumlah janda yang jadi perajin itu ratusan orang,’’ akunya.

Sejauh ini pihak desa juga belum menyentuh mereka dari sisi program, sebab diakuinya pihak desa belum memiliki data ril. Ia juga mengaku khawatir jika menganggarkan untuk pemberdayaan terjadi kesenjangan satu sama lain. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

GERABAH - Hj. Haerunnisa, salah seorang perajin gerabah yang masih bertahan dan eksis hingga saat ini. Meski pesanan dan pembeli berkurang, Haerunnisa tetap menjual gerabah.

Tinggi, Angka Pernikahan Dini dan Perceraian di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Angka pernikahan dini pada usia 21 tahun ke bawah bahkan di bawah 16 tahun di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi, bahkan jika dipersentase mencapai 35 persen lebih. Selain itu, kasus peceraian di Lobar juga terbilang tinggi. Sementara anggaran yang disiapkan untuk program pendewasaan usia pernikahan (PUP) di Lobar hanya Rp 200 juta.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KNP3A) Lobar, Erni Suryana, MM., mengakui angka pernikahan dini di bawah usia 16-21 tahun di Lobar masih tinggi. “Meski menurun angkanya dari 40 persen ke 35 persen lebih, namun ini pernikahan dini masih tinggi di Lobar.

Bahkan pernikahan di usia 16 tahun ke bawah,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (27/7).

Dijelaskan, usia pasangan dikatakan pernikahan dini sesuai edaran bupati 21 tahun ke bawah. Namun di lapangan aku-

nya masih banyak warga yang menikah di usia di bawah 16 tahun. Lebih dirinci terkait data pasti jumlah pasangan yang menikah dini di Lobar, pihaknya belum bisa merincikan sebab sejauh ini pihak dinas sendiri belum memiliki data jumlah pasangan yang nikah dini.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan by name by address. Wilayah yang menjadi lokus perkawinan dini ini jelasnya hampir merata di semua kecamatan, termasuk di Sekotong Timur, Lembar, Batulayar, termasuk tinggi. Lebih jauh menurut Erni, penurunan angka pernikahan dini, jelasnya, diklaimnya karena gencarnya pemda melakukan sosialisasi di bawah.

Di samping itu, sudah ada awikawik di desa di samping itu dibentuk di sejumlah desa Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD). ‘’Ada lagi program perlindungan anak terpadu anak berbasis masyarakat,’’ ujarnya.

Namun kendala yang dihadapi untuk pendataan dan melaksanakan program ini minimnya anggaran, memang terjadi peningkatan anggaran dari Rp 130 juta, namun hanya naik Rp 200 juta. Khusus di bidangnya untuk program pendewasaan usia perkawinan dianggarkan tidak terlalu banyak. Namun pihaknya terus gencar turun ke kecamatan, sekolah-sekolah untuk sosialisasi PUP. Dalam kegiatan sosialisasi

Masuk Kuota Cadangan

11 CJH Asal Loteng Tunggu Kepastian Berangkat Praya (Suara NTB) Sebanyak 11 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sudah masuk kuota pada daftar tunggu hingga kini masih menunggu kepastian untuk berangkat, karena kosongnya pada kuota reguler. Adanya kekosongan ini disebabkan CJH asal Loteng yang gagal berangkat, karena meninggal.

“Informasi terakhir memang ada empat CJH asal Loteng yang meninggal dunia.

Sehingga dipastikan tidak berangkat. Itu artinya, ada empat kursi yang sejauh ini tidak akan terisi,” jelas Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H.M. Nasri Anggara, kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/7).

Untuk mengisi kekosongan ini, kemungkinan besar akan diisi dari CJH yang masuk daftar tunggu. Tapi proses pengisiaan tidak langsung, begitu kosong langsung diisi.

Nantinya, pihaknya akan melaporkan ke pemerintah pusat terkait berapa kepastian kursi yang kosong. Setelah itu, pemerintah menentukan kembali berapa kuota yang akan diisi.

“Bisa saja kursi yang kosong

(Suara NTB/kir)

H. Nasri Anggara tersebut diisi oleh CJH asal luar Loteng. Karena itu kewenangan pusat. Tapi biasanya, pemerintah pusat pastinya akan lebih memprioritaskan CJH asal daerah setempat.

Apalagi sudah ada CJH yang masuk daftar tunggu,” ujarnya.

Melihat waktu pemberangkatan yang sudah sangat dekat, kemungkinan CJH pengganti dari daftar tunggu yang ada baru bisa diberangkatkan pada kelompok terbang (kloter) terakhir. Karena begitu ditunggu mengisi kekosongan yang ada, maka CJH pengganti harus men-

gurus semua persyaratan keberangkatan terlebih dahulu layaknya CJH pada kuota reguler yang sudah ada.

Nasri menambahkan, secara total jumlah CJH asal Loteng yang akan berangkat pada musim haji tahun ini sebanyak 1.015 orang dari kuota yang diberikan sebanyak 1.028 orang. Mengingat ada 13 CJH asal Loteng tidak jadi berangkat, karena tidak bisa melunasi sisa biaya haji sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dari 1.015 CJH ini, ujarnya, sudah ada empat CJH yang batal berangkat, karena meninggal dunia. Dan, bisa jadi bertambah atau tetap. Karena bisa aja selama masa persiapan ini ada CJH yang batal berangkat.

Apakah itu meninggal dunia atau kendala kesehatan. “Tapi tetap kita berharap semua CJH yang sudah masuk kuota reguler bisa berangkat,” ujarnya.

Terhadap CJH yang masuk daftar tunggu tapi tidak bisa berangkat, ujarnya, akan jadi prioritas pada pemberangkatan musim haji tahun depan, sehingga pihaknya meminta para CJH yang masuk daftar tunggu bisa menyiapkan diri sejak awal. (kir)

Dewan Ngotot Kenaikan PAD hingga 15 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Eksekutif dan legislatif tengah menggodok pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di mana nantinya hasil rancangan KUA-PPAS ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan 2017 mendatang. Dalam rapat paripurna tentang KUA PPAS, Kamis (27/7) berjalan hangat.

Badan Anggaran(Banggar) DPRD Lobar memberikan beberapa kritik dan saran kepada eksekutif. Di antaranya dari potensi Pendapatan Daerah (PAD) yang dirasa belum dimaksimalkan. Dewan pun ngotot masih dapat dimaksimalkan hingga Rp 15 miliar lebih.

Juru Bicara Banggar DPRD Lobar, Munawir Haris saat rapat paripurna DPRD, menyampaikan berbagai kritik dan saran.

Kritik ini, ujarnya, merupakan

sebagian wujud kepedulian dari seluruh anggota DPRD Lobar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Lobar.

Kalangan dewan berasumsi yang menjadi dasar perubahan APBD untuk anggaran 2017 lantaran pendapatan daerah pada tahun ini meningkat hanya 6,12 persen, untuk PAD meningkat hanya 28,28 persen. Kemudian penerimaan pembiayaan daerah 76,58 persen serta pengeluran pembiayaan daerah yang mencapai 80,77 persen.

Sementara itu menanggapi kritik dan saran dari DPRD, Sekda Lobar, H. Moh. taufiq mengaku akan membahasnya dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Namun menurutnya sebenarnya PAD tersebut telah mengalami peningkatan. “Semua saran dewan itu akan kita bahas di TAPD dan gabungan komisi,” akunya.

Tak hanya itu dalam pembahasan dengan TAPD nantinya, pihaknya akan pula membahas terkait evaluasi belanja pegawai.

Sedangkan terkait dengan alokasi kepada SKPD, ia mengatakan akan mengedepankan profesionalitas. “Dan juga berdasarkan kepentingan daerah yang mana kira-kira belum dilakukan itu yang kita anggarakan. Tiga saran itu akan kami perhatikan untuk dibahas dengan komisi hari senin (31/7),” jelasnya.

Apakah kemungkinan akan adanya pemotongan belanja daerah, mantan Asisten III Setda Lobar ini, mengaku pihaknya telah mengajukan konsep KUA-PPASnya kepada Banggar, sehingga terkait saran ini melihat kemungkinan terjadinya peningkatan pendapatan.

Namun pihaknya berharap hal itu tidak berimbas pada pemotongan belanja SKPD. (her)

ini melibatkan Pembantu Penyuluh KB Desa (PPKBD).

Termasuk pendataan pasangan pernikahan dini bekerjasama dengan PPKBD dan KUA. Diakuinya pasangan yang tercatat di KUA hanya pasangan yang memiliki akte nikah. Namun yang tak punya akte nikah yang tak tercatat.”Itu kan jumlahnya banyak, makanya kita libatkan PPKBD ini baik di dusun dan desa agar semua pernikahan baik resmi atau tidak resmi harus dicatat,” ujarnya.

Sementara berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Giri Menang mencatat jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang bercerai di Lobar masih terbilang tinggi. Pasalnya hampir setiap tahun menerima gugatan perkara perceraian sebanyak 600 sampai 700 gugatan. Namun tidak semua gugatan tersebut dikabulkan. Karena pada dasarnya, setiap perkara yang masuk PA Giri Menang, lebih diutamakan proses medi-

asi kedua belah pihak.

Ketua PA Giri Menang Baiq Halkiyah mengaku di balik kasus penceraian di Lobar yang masih tinggi. Ada sisi positifnya, yaitu masyarakat mulai sadar hukum, dengan mengurus segala proses perceraian di pengadilan. Bahkan Halkiyah menjelaskan, pasangan yang bercerai di luar pengadilan bisa dituntut oleh pasangannya, jika hendak ingin menikah lagi.

Karena bagaimanapun tidak bisa menunjukkan bukti percerian berupa akta cerai dari pengadilan agama.

Beberapa tahun terakhir di Lobar, kasus perceraian banyak terjadi diluar pengadilan.

Masyarakat lebih memilih bercerai di luar dengan berbagai alasan. Namun tingginya gugatan perkara cerai yang masuk PA Giri Menang menunjukkan masyarakat Lobar semakin sadar hukum, sehingga mengurus melalui pengadilan. (her)

Pembebasan Lahan Dam Mujur Butuh Rp 1,5 Triliun Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dan Pemprov NTB diminta segera menyiapkan dana sharing untuk mendukung pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur. Dana untuk pembebasan lahan ini cukup besar, yakni diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Dr. H. Farouk Muhamad, di Praya, Kamis (27/ 7). Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran pembebasan lahan Dam Mujur tersebut, mengingat harga lahan di lokasi tersebut terbilang cukup mahal. Terlebih luas lahan yang akan dibebaskan juga cukup luas.

“Dari desain yang ada, luas lahan yang mesti dibebaskan untuk Dam Mujur mencapai sekitar 250 hektar,” sebutnya.

Dikatakannya, kebutuhan anggaran pembebasan lahan jauh lebih besar dari kebutuhan pembangunan Dam Mujur, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan tersebut.

Pasalnya, pemerintah pusat biasanya baru mau mendukung proses pembebasan lahan jika ada niat sungguh-sungguh dari pemerintah daerah setempat.

Salah satunya dengan menyiapkan dana sharing pembebasan lahan. “Mulai sekarang pemerintah daerah perlu menyiapkan dana sharing pembebasan lahan. Sehingga pemerintah pusat yakin kalau kita di daerah sungguh-sungguh mau membangun Dam Mujur,” jelasnya.

Terkait proses pembangunan Dam Mujur, Farouk mengaku pihaknya akan terus mengawal di tingkat pemerintah pusat, sehingga pembangunan Dam Mujur bisa terwujud. Tidak hanya itu, segala upaya akan dilakukan untuk memastikan Dam Mujur bisa benar-benar terbangun.

Menurutnya, Dam Mujur penting untuk dibangun.

Mengingat, dampaknya yang besar bagi pengembangan sektor pertanian di daerah ini.

Sekaligus menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kekeriangan yang selama ini dialami masyarakat Loteng bagian selatan. (kir)

Dua Kali Gagal

Tender Penembokan KEK Mandalika Dialihkan ke Nasional Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bakal mengalihkan proses tender proyek penembokan kawasan Mandalika dari tender lokal menjadi tender nasional. Hal itu dilakukan, setelah dua kali proses tender lokal gagal, karena tidak ada satupun kontraktor lokal yang bisa memenuhi klasifikasi rekanan yang ditentukan.

Deputy Project Director ITDC H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Kamis (27/7), mengatakan, proyek penembokan kawasan Mandalika pada awalnya dikhususkan bagi kontraktor lokal NTB saja. Hal ini bertujuan mengakomodir kontraktor yang ada di daerah ini. ‘’Sehingga pengumuman lelang proyek dilakukan melalui media regional yang ada di NTB. Kalau kontraktor nasional pastinya banyak yang bisa,” ujarnya.

Dalam ini pihaknya tidak meremehkan kemampuan kontraktor lokal, sehingga pihaknya sudah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi kontraktor lokal untuk terlibat. Hanya saja, setelah melalui proses tender tidak ada satupun yang bisa memenuhi klasifikasi.

Ia menjelaskan, proyek penembokan kawasan Mandalika diperkirakan bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp 8 miliar dengan panjang kawasan yang akan ditembok mencapai 10 km lebih.

Penembokan kawasan harus harus dilakukan untuk mempertegas mana kawasan pemukiman dan mana kawasan Mandalika. “Penembokan ini juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh ITDC. Karena ke depan untuk bisa menggelar event-event berskala internasional, kawasan Mandalika harus ditembok,” tegasnya.(kir)

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Pemenuhan SPM Dikdas

Rencana Strategis Dinas Diintegrasikan dengan RKJM Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa menggelar Lokakarya Pengintegrasian Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas untuk SD dan SMP pada pelaksanaan program peningkatan kapasitas PKM-SPM Dikdas Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sutan Sumbawa sejak Senin (24/7) hingga Sabtu (29/7) ini. Diikuti guru-guru senior SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa.

Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa, Amir Mahmud M.E, menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mensinergikan antara rencana strategis dinas dengan RKJM sekolah. Kemudian mengintegrasikan salah satu program wajib yang harus dilaksanakan oleh sekolah yakni pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar yang

menjadi tanggung jawab sekolah. Dimana dari 27 indikator SPM, 13 indikator menjadi tanggung jawab sekolah. Indikator tersebut harus termuat dalam rencana jangka menengah sekolah empat tahun. Artinya apa saja yang belum terpenuhi di sekolah dari 13 indikator itu harus direncanakan 4 tahun kedepan. Sehingga nantinya dalam kegiatan tahunan sekolah RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) sudah memuat langkah-langkah strategis sekolah dalam rangka pemenuhan SPM. “Jadi sinergi antara rencana strategis dinas dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang menjadi tanggug jawab sekolah,” jelasnya.

Dijelaskan, peserta dalam kegiatan ini adalah guru-guru senior yang bertugas untuk menyusun RKJM sekolah seluruh SD/SMP se-Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari mulai Senin (24/7) hingga Sabtu (29/7) mendatang. Dengan materi kegiatan mencakup tentang pemahaman SPM di

BPAD KSB Tindaklanjuti Temuan BPK Terkait Dana BOS Taliwang (Suara NTB) Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satunya terkait temuan pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini ditelisik Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat.

Plt. Kepala BPAD KSB, M. Yusuf mengatakan, temuan (Suara NTB/bug) BPK pada pengelolaan dana M. Yusuf BOS oleh sekolah terutama yang bersangkutan dengan pengadaan belanja modal berupa pembelian peralatan dalam bentuk aset. “Jadi kita khusus menindaklanjuti hasil belanja sekolah menggunakan dana BOS berbentuk barang,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (27/7).

Dijelaskannya, temuan BPK terhadap aset sekolah dari hasil dana BOS itu bervariasi. Berdasarkan data BPAD KSB, sejumlah temuan ada yang terjadi pada tahun 2011 hingga terbaru berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2016 lalu. “Jadi tidak temuan baru saja karena memang ada yang belum tuntas dari tahun-tahun sebelumnya dan harus kita selesaikan,” ujarnya.

Sejauh ini BPAD KSB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) telah melakukan penelusuran. Hasilnya dari 131 sekolah mulai tingkat SD hingga SMP tersisa sekitar 74 sekolah yang belum rampung tindaklanjutnya. “Kita masih terus melakukan pemanggilan terhadap sekolah yang terdapat temuan. Dan target kita dalam 6 bulan ke depan bisa selesai,” janjinya.

Menurut Yusuf, penelusuran aset di tingkat sekolah cukup memakan waktu. Selain dikarenakan jumlah sekolah yang banyak, bentuk aset yang jadi temuan BPK umumnya dalam bentuk kecil dan berjumlah banyak. “Jadi untuk satu sekolah kita perlu waktu untuk menyelesaikannya,” timpalnya.

Temuan lain BPK di bidang aset yang juga menjadi fokus BPAD menyelesaikannya terkait lahan. Terutama penyelesian sertifikasi lahan untuk melengkapi administrasi kepemilihan oleh pemerintah. “Nah kalau ini alhamdulillah kita sudah agak ringan karena sejak 2013 bagian pemerintahan yang langsung menanganinya. Jadi kita tinggal menuntaskan yang 2013 ke bawah,” ujarnya.

Berikutnya soal aset kendaraan, secara prinsip berdasarkan data BPAD KSB telah tuntas. Hanya saja memang masih terdapat sekitar 16 unit kendaraan yang belum memiliki kelengkapan dokumen. Yusuf mengungkapkan, kendaraan tersebut merupakan hasil hibah dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) beberapa tahun lalu. Akan tetapi sebagai aset daerah seluruh kelengkapannya menjadi tanggung jawab pemerintah. (bug)

KSB Serahkan Sepenuhnya Masalah Tapal Batas ke Kemendagri Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat menyerahkan sepenuhnya masalah penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sumbawa (KS) dan Sumbawa Barat (KSB) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan kunjungan tim dari Kemendagri belum lama ini, merupakan proses terakhir untuk menerbitkan Permendagri terkait batas dua kabupaten yang sudah sejak lama bersengketa ini.

Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat M. Endang Arianto S. Sos, MM, kepada Suara NTB, Kamis (27/7) mengatakan, hasil turun lapangan yang dilakukan oleh tim kemarin, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Mengingat dari hasil ini, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kemendagri dalam memutuskan masalah tapal batas ini. Sehingga dalam penyelesaian masalah tapal batas ini tidak ada kabupaten yang diuntungkan dan dirugikan. Tetapi Pemkab setempat secara tegas akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian.

“Kita saat ini tinggal mengikuti prosedurnya saja dalam penyelesaian masalah ini. Karena kita sudah serahkan sapenuhnya ke Kementerian,” ungkapnya.

Dikatakannya, yang paling mendasar terhadap saling klaimnya masalah batas daerah ini karena keberadaan pulau Kalong. Tetapi, Pemkab KSB tetap konsisten dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 298. Apalagi tiga pimpinan Sumbawa terdahulu mulai dari Madelau ADT, Yakub Koswara dan Latief Majid menyebutkan bahwa Pulau Kalong tersebut masuk wilayah Senayan, Kecamatan Seteluk.

Bahkan semua sertifikat masyarakat di wilayah tersebut masuk ke wilayah Senayan. Ditambah lagi dengan dokumen pendukung yang dimiliki Pemkab setempat juga sangat jelas bahwa lokasi tersebut merupakan milik KSB. Sehingga sudah jelas semua bahwa yang dipersengketakan tersebut adalah milik KSB. Tetapi pihaknya tetap akan menerima apapun hasilnya karena masalah ini sudah berada di tangan Kemendagri.

“Kita tetap akan patuh pada putusan Kemendagri nantinya dalam penentuan batas wilayah ini. Karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya ke Kemendagri,” tandasnya. (ils)

masing-masing satuan pendidikan, kemudian tentang hasil survei pencapaian SPM Kabupate Sumbawa tahun 2016. Selain itu juga terkait proyeksi kebutuhan anggaran di seluruh satuan pendidikan untuk pemenuhan SPM. Dimana kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM diakuinya sudah dihitung. Sehingga nantinya sekolah tinggal alokasi sekolahnya masingmasing untuk pemenuhan SPM. Adapun materi lain yang disampaikan tentang fasilitasi penyusunan RKJM sekolah hingga nantinya ada pelatihan tentang pengisian pom-pom RKJM yang memuat tentang rencana strategis dinas dan SPM yang menjadi tanggungjawab sekolah.

Sermentara District Advisory Team (DAT)/ Konsultan SPM Dikdas Kabupaten Sumbawa, Nuraini M.Si mengakui pihaknya sudah melaksanakan kegiatan dari tahun 2015 untuk pengembangan kapasitas, pemahaman guru, kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, dan dunia usaha serta dunia idustri terhadap pemenuhan SPM di

(Suara NTB/arn/ind)

LOKA KARYA - Konsultan SPM Dikdas Kabupaten Sumbawa, Nuraini tengah memberikan pemaparan materi (Foto Kiri).

Peserta kegiatan Lokakarya Pengintegrasian RKJM Terhadap SPM Dikdas (Foto Kanan). sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan kali ini pesertanya dari guru. Dimana diharapkan dari hasil sensus SPM di semua sekolah, mereka dapat memahami indikator mana yang belum terpenuhi dari 27 indikator yang ada. Misalnya saja indikator tentang pemenuhan buku pengayaan, kemudian indikator tentang pemenuhan alat laboratorium. “Sekarang ini mereka

dilatih untuk membuat RKJM di sekolah masing-masing. Yang belum terpenuhi dari hasil sensus 2016 itu apa saja yang harus penuhi di RKJM itu untuk dicapai. Apakah tahun ini ataupun dua tahun kedepan dengan menggunakan dana BOS. Tujuannya itu mereka memahami kondisi riil mereka hasil sensus dari 27 indikator itu mana yang belum terpenuhi. Dan yang be-

lum itu yang kewenangan sekolah harapannya sekolah dapat memenuhi membuat RKJM dan membuat RKAS sekolah untuk memenuhi SPM Dikdas,” ujarnya.

Setelah pihaknya menyampaikan materi terkait 27 indikator, misalnya yang belum terpenuhi tentang alat laboratorium, buku, ruang guru dan ruang kepala sekolah. Untuk

ruang guru dan kepala sekolah tidak bisa dipenuhi oleh sekolah, karena menjadi urusan Pemda. Tetapi seperti alat laboratorium, buku teks, buku pengayaan, masih bisa dipenuhi oleh sekolah melalui dana BOS mereka. Harapannya mereka membuat RKAS atau RPJM berdasarkan hasil sensus atau untuk memeuhi SPM Dikdas. (arn/ind/*)

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tinggi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) UPTB UPPD Sumbawa menggelar Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Sadar Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Propinsi NTB, Kapolres Sumbawa, Kepala OPD dan lainnya Kamis (27/7) kemarin. Mengingat masih tingginya tunggkan pajak kendaraan bermotor di Sumbawa.

Seperti laporan Kepala UPTB UPPD Sumbawa Besar, Sabirin Alam S.E, yang berharap dukungan dari Wakil Bupati Sumbawa. Mengingat banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa agar dapat diselesaikan. Sehingga pendapatan dari pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahun nya.

“Realisasi PKB sampai dengan semester I tahun 2017 sebesar Rp. 10.499.774.964,- (43% dari target Rp. 24.602.495.136,-

) dan realisasi BBNKB sebesar Rp. 10.977.742.100,- (42% dari target Rp. 26.331.859.300,-)” sebutnya.

Potensi pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sumbawa 31 Desember 2016 sebanyak 119.465 unit dan yang sudah melakukan daftar ulang sebanyak 26.519 unit. Terdapat lima titik layanan PKB di UPTB UPPD Sumbawa Besar yakni di Kantor Samsat Induk Jl. Bungur Sumbawa Besar, Samsat Drive Thru Saliper

Ate, Samsat Gerai Senyaman Ate di Bank NTB Alas, Samsat Gerai Sasopo Ate di bank NTB Plampang serta Samsat Keliling.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si, mengatakan dari hasil pajak daerah sekitar 30 persen ditransfer ke Kabupaten/kota.

Untuk Sumbawa pada 2016, provinsi telah mentransfer sekitar Rp 50 milyar dari pajak kendaraan bermotor, bea ba-

lik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.

“Diantara lima jenis pajak yang dikelola oleh propinsi, ada tiga jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, yang paling dominan adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,” terangnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menjelaskan selaku pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumbersumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan

dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah dalam struktur APBD kabupaten Sumbawa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Kontribusi pendapatan daerah memang harus diupayakan untuk di tingkatkan dari tahun ke tahun. Sebab apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (arn)

Diduga Mabuk Jamur, Seorang Remaja Nyaris Cabuli IRT

(Suara NTB/bug)

Landmark Pantai Maluk

Tingkat Kunjungan Anjlok, Pemda KSB dan PT AMNT Sepakat Benahi Pantai Maluk Taliwang (Suara NTB) Pantai Maluk sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam 2 tahun terakhir ternyata tak lagi mampu menarik wisatawan. Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), tujuan wisata pantai yang berada di wilayah lingkar tambang itu mengalami penurunan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda KSB dan PT AMNT pun membuat inisiatif. Keduanya sepakat untuk melakukan pembenahan agar aset pariwisata daerah yang sempat melambung namanya itu dapat kembali menjadi primadona di KSB. “Ini sesuai hasil pertemuan kami kemarin (Rabu, red). Ternyata dalam satu atau dua tahun terakhir ini kunjungan ke pantai Maluk anjlok. Makanya kita sepakat untuk membenahi,” kata kepala Dinas Budaya Pariwisata (Disbudpar) KSB, Ir. IGB Sumbawanto, Kamis (27/7).

Dijelaskannya, dalam pertemuan tersebut PT AMNT menawarkan perubahan pembenahan menyeluruh di pan-

tai Maluk. Perusahaan tambang ini menginginkan adanya pola berbeda dalam penanganan pengembangan pantai Maluk dengan melibatkan seluruh pihak terkait. “Mereka minta desa, Pokdarwis dan Pokmaswas ambil bagian di dalamnya,” ungkapnya.

Selain itu PT AMNT bersedia mensupport anggaran. Di mana penyalurannya nanti tidak dalam bentuk dana segar kepada pengelola, tetapi dalam bentuk program menyeluruh mulai dari pembinaan, fasilitasi dan pemenuhan fasilitas pendukung untuk menggaet wisatawan datang berkunjung ke pantai Maluk. “Menurut mereka ada perubahan dari pola perusahaan dulu (PT NNT).

Mereka ingin ambil bagian di dalam pengembangan tidak melepas begitu saja programnya,” papar Sumbawanto.

Menurut Sumbawanto, atas keinginan PT AMNT itu pemerintah KSB sangat menyabut baik. Karenanya pihaknya telah meminta desa Batu Putih segera mengkoordinir seluruh elemen yang akan dilibatkan untuk pembenahan kembali pantai Maluk. “Desa Pasir Putih juga punya ide yang

bagus. Katanya mau bentuk semacam UPT tingkat desa yang khusus mengelola pariwisata pantai Maluk. Dan saya kira itu bagus sekali makanya kita minta segera mereka membuat regulasinya,” paparnya.

Selama pembahasan untuk pembenahan pantai Maluk bersama PT AMNT dan Pemdes Batu Putih, Sumbawanto mengungkapkan, ada keinginan Desa Batu Putih mengganti nama wisata Pantai Maluk menjadi wisata Pantai Teluk Balas. “Alasan desa kalau pantai Maluk hanya terbatas sekitar 100 sampai 200 meter saja. Sementara letak pantai itu sebenarnya berada di Teluk Balas,” sebutnya.

Terhadap usulan penggantian nama itu, Sumbawanto mengatakan, pihaknya belum tahu apakah memungkinkan atau tidak. Namun demikian jika mampu memerikan udara segar bagi pengembangan pantai yang berada di kecamatan Maluk itu, pemerintah KSB pastinya akan setuju.

“Kita kan bagaimana baiknya. Yang penting pantai itu bisa kembali bagus dan mampu menarik wisatawan datang berkunjung,” timpalnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Seorang remaja berinisial DD (17) warga Desa Prode I Kecamatan Plampang nyaris melakukan pencabulan terhadap KL (37) seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), pada Rabu (26/7) sore lalu. Saat itu DD dalam keadaan mabuk lantaran usai mengonsumsi jamur kotoran sapi yang dicampur kopi. Meskipun yang bersangkutan sempat diamankan, kini yang bersangkutan sudah berdamai dengan pihak korban.

Informasi yang diperoleh, saat itu DD tiba-tiba berada di dalam rumah korban. Yang bersangkutan langsung menghampiri dan menarik tangan korban. Korban yang kaget langsung berteriak dan lari ke luar rumah. Hal ini kemudian dilaporkan ke Polsek Plampang untuk ditindaklanjuti.

Kapolsek Plampang, IPTU Sarjan yang dikonfirmasi Kamis (27/7) kemarin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dimana pihaknya sempat mengamankan DD guna dimintai keterangan.

Dari keterangan yang diperoleh, saat itu DD tengah dalam kondisi mabuk usai mengkonsumsi jamur kotoran sapi.

DD yang merupakan teman dari anak korban tersebut datang ke rumah korban untuk makan. Saat melihat korban, yang bersangkutan langsung memegang tangannya. Korban pun berteriak dan keluar meminta tolong. “Dia mabuk karena habis konsumsi jamur sama temannya,” ujarnya.

Saat ini, kata Sarjan, dalam kasus ini sudah tidak ada persoalan. Dan kedua belah pihak sudah berdamai.

“Saat ini sudah damai mereka,” pungkasnya. (ind)

BKPH Batulante Gencarkan Patroli

Kawasan Hutan Olat Cabe Diduga Dikapling Warga Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah areal di kawasan hutan Olat Lake atau lebih dikenal dengan Olat Cabe kecamatan Moyo Utara diduga telah dikapling oleh oknum masyarakat setempat. Sehingga Balai KPH Batulante bersama Satgas mengintensifkan operasi di wilayah tersebut. Sekaigus mencabut plang yang dipasang masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Permberdayaan Masyarakat Balai KPH Puncak Ngengas Batulante, Suparman Masrun S.Hut, kepada Suara NTB, Kamis (27/7). Hutan di sekitar Limung desa Pungkit tersebut memang belum dirambah. Namun beberapa oknum telah memasang plang

klaim penguasaan tanah di atas kawasan tersebut. Padahal, masyarakat tahu itu adalah kawasan eks Perhutani.

Dari total luas kawasan Olat Cabe sekitar 3 ribu hakter, diperkirakan luas yang berpotensi diklaim masyarakat hingga 600 hektar.

Terbukti pada beberapa lahan sudah dipasang plang pengkaplingan tanah. Sejauh ini, pihaknya bersama Satgas Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Termasuk unsur TNI di dalamnya) telah dua kali turun melakukan operasi. Yakni pada hari Minggu dan Selasa lalu.

“Kami mencabung palng yang dipasang oleh oknum tertentu warga setempat. Sebab Iiformasi yang kami terima, plang yang dipasang oleh sebagian warga dusun Limung,” cetus Parman, panggilan akrabnya. (arn)

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

Tuntutan CPNS K2

DPRD Temui BKN Awal Pekan Depan Dompu (Suara NTB) – DPRD Dompu direncanakan akan menemui pihak BKN awal pekan depan terkait tuntutan Solidaritas Oentuk Saudara (SOS) 390 CPNS K2 Kabupaten Dompu. Semula keberangkatan ke Jakarta tersebut akan dilakukan Rabu (26/7) kemarin yang diikuti oleh semua perwakilan Komisi dan pimpinan Dewan.

Ketua Komisi II DPRD Dompu, Drs Muhtar kepada wartawan, Kamis (27/7) mengatakan, tujuannya menemui BKN dalam rangka menkomunikasikan apa yang menjadi permintaan SOS 390 CPNS K2 Dompu. Seperti pemulihan nama baik dan SK mereka, pemulihan gaji selama diberhentikan serta permintaan agar dilakukan audit investigasi kembali oleh BPKP terkait kerugian negara yang ditimbulkan.

Untuk audit investigasi kembali kerugian negara diakui Muhtar, pihaknya sangat tidak sepakat, sebab proses itu sudah dilakukan dan hasilnya pun sudah ada. Dan sebetulnya, menyangkut gaji 134 CPNS itu akan dengan sendirinya terbayar jika statusnya mereka telah dipulihkan.

Selain untuk mengkomunikasikn nasib 134 CPNS, pihaknya juga akan meminta penjelasan BKN terkait keputusan PTUN, termasuk sikap Bupati Dompu yang kini ditetapkan sebagai tersangka. “Ketika kami sudah ke Jakarta baru kami akan bersikap. Keputusan yang pertama sudah diserahkan, kita minta kemarin adalah putusan keduanya di Denpasar, itu belum diserhakan. Tetapi walupun itu belum diserahkan karena mereka sudah menyatakan menang ya kami juga memahami, makanya kami sikapi,” jelasnya.

Dalam kasus ini lanjut Muhtar, terdapat dua kelompok yang saling memperjuangkan hak-haknya, namun yang akan diperjuangkan pihaknya saat ini hanya untuk 118 orang itu.

Sementara delapan orang lainya tidak pernah berkomunikasi dengan pihaknya. “Jadi mereka (delapan orang itu, red) jalan sesuai dengan aturan, mereka lagi dilakukan banding oleh BKN Denpasar sekarang,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Di Balik Tender Ulang Pendopo Bupati

Ketua Komisi III DPRD Dompu Menduga Ada Indikasi Konspirasi Dompu (Suara NTB) Keputusan pemerintah daerah (Pemda) Dompu melakukan proses tender ulang untuk pekerjaan proyek pembangunan pendopo Bupati senilai Rp 4,8 M diduga ada indikasi konspirasi. Karena keputusan itu diambil setelah ditetapkan pemenang yang mestinya diikuti dengan penetapan pemenang kedua sebagai pengganti bila pemenang utama tidak bisa melaksanakan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK kepada wartawan di Dompu, Kamis (27/7) kemarin. Menurutnya, alasan yang dibuat – buat bila ada perusahaan yang hendak ditetapkan sebagai pelaksana, tapi pemilik perusahaan mengaku tidak mengetahui perusahaannya mengajukan penawaran. Karena setiap penawaran diajukan oleh direktur perusahaan dan perwakilan perusahaan yang tercantum namanya dalam akta notaris.

Ketika perusahaan dinyatakan memenuhi kualifikasi dan bisa diikutkan dalam proses ten-

der, mekanisme tender pengadaan barang dan jasa milik pemerintah terdapat proses klarifikasi. Tahapan ini tidak hanya melakukan klarifikasi keberadaan perusahaan dengan dokumen yang diajukan, tapi juga mengecek daya dukung perusahaan untuk mengerjaan sebuah pekerjaan yang ditenderkan.

“Saya pikir ini konspirasi jahat dan terindikasi jahat.

Logikanya, ketika ditetapkan pemenang, sudah memenuhi kualifikasi. Menjadi aneh ketika dinyatakan tidak lengkap.

Perusahaan ini harusnya diblacklist,” tegas Ikhwayuddin.

Ia pun mengungkapkan, ke-

tika pemenang utama mundur dari pekerjaan mestinya pemenang kedua yang maju sebagai pemenang utama. Tapi tidak dilakukan, tapi justru dilakukan proses tender ulang.

“Kalau hanya 1 perusahaan yang memenuhi kualifikasi, proses tender dinyatakan gagal dan harus ditender ulang. Bila dua kali gagal, baru pihak ULP bisa menunjuk perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana,” jelasnya.

Karenanya, Ikhwayuddin menilai, ULP tidak obyektif sebagai panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kinerja ULP ini patut dipert-

anyakan dan harus diusut.

Karena tidak menutup kemungkinan, hal ini terjadi dalam proses tender lainnya. “Itu wajib diusut,” tegas Ikhwayuddin.

Sebelumnya, pihak ULP Setda Dompu mengaku telah melakukan proses tender ulang atas proyek pekerjaan pembangunan pendopo Bupati Dompu senilai Rp 4,8 M. Hal itu dilakukan karena pihak perusahaan mengaku tidak mengetahui kalau perusahaannya mengajukan proses tender atas pekerjaan tersebut dan mengaku tidak tertarik atas pekerjaan pembangunan pendopo Bupati Dompu.

Menurut Kepala ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM bahwa ada 4 perusahaan yang mengajukan penawaran, tapi hanya 1 perusahaan yang dinyatakan memenuhi kualifikasi. Perusahaan ini dinyatakan sebagai pemenang dan

(Suara NTB/ula)

Ikhwayuddin AK praktis tidak ada pemenang cadangan. Pihaknya menduga, perusahaan pemenang yang tidak diingat namanya tersebut dipinjam pihak lain untuk mengikuti proses tender. (ula)

Kasus Gizi Buruk Menurun Dompu (Suara NTB) – Kasus gizi buruk di Kabupaten Dompu menurun signifikan. Tahun 2016 lalu tercatat 26 penderita yang ditangani Dinas Kesehatan (Dikes), tahun ini khusus pada semester pertama baru tercatat 9 orang penderita penyakit mematikan tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Dompu, Suhada A.Md.Keb mengatakan, meski data ini pada semester pertama namun dipastikan ini jauh lebih menurun dibanding tahap awal tahun sebelumnya.

“Kenapa demikian? Karena kami langsung turun ke semua Puskemas untuk menimbang bayi, mulai gizi yang dibawah garis titik, garis merah itu langsung diintervensi,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (27/7).

Kegiatan rutin pihaknya itu semata-mata untuk mengidentifikasi bayi-bayi yang berpotensi menderita gizi buruk atau tidak, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan awal. Sebab awal dari gizi buruk yakni gizi kurang yang ditandai berat badan bayi dibawah garis normal.

Terlebih faktor lain munculnya kasus mematikan ini tambah dia, yakni pengaruh lingkungan keluarga seperti kurangnya asupan gizi saat berada dalam kandungan, dekatnya usia kelahiran, kondisi kesehatan keluarga yang terganggu serta lalainya penanganan penyakit penyerta.

“Gizi buruk rata-rata bukan karena kurangnya pemahaman ibu terhadap pola asuh anak tetapi kebanyakan penyakit penyerta, seperti Diare, ISPA, Oedema. Jadi ndak ada gizi buruk ini yang ndak ada penyakit penyertanya,” jelas dia.

Suhada manjelaskan, meski penanganan awal atas kurangnya gizi yang dialami bayi tetap dilakukan namun hal tersebut tidak menjamin bayi ini terbebas dari ancaman gizi buruk. Kuncinya penanganan awal serta pengobatan penyakit penyerta haru jalan bersamaan.

Selaku pengelolan program di Dinas Kesehatan pihaknya berharap keluarga yang memiliki bayi dan balita untuk menimbang anaknya setiap bulan. Dengan begitu gizi buruk ini akan cepat terdeteksi. “Kita harapkan tidak ada kasu gizi seperti orang-orang ini. Dengan ikut Posyandu setiap bulan itu saja status gizinya akan terkontrol,” pungkasnya. (jun)

Dua Desa Baru Cairkan DD Tahap Pertama

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Dua Desa yang menunggak pajak dan tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya baru bisa mencairkan anggaran Desa tahap pertama tahun 2017.

Mangge Asi yang tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp 43 juta tahun 2016 ini telah mengembalikan ke kas Desa, baru bisa mencairkan anggaran tahun 2017.

Kepala Desa Mangge Asi, Suherlan yang ditemui di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu kepada Suara NTB mengaku, baru akan mencairkan dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2017 sebanyak 60 persen. Proses pencairan dilakukan setelah anggaran 2016 lalu sebanyak Rp 43 juta lebih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan disetorkan ke kas Desa. “Kalau anggaran Rp 43 juta itu sudah selesai. Kita sudah setor kembali,” akunya.

Ia mengaku, persoalan yang dihadapi di Desa Manggeasi cukup kompleks dan dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Terlebih beberapa aparaturnya dan pembantunya cenderung mengambil keputusan tampa ada arahan darinya. Sehingga tidak heran selalu menjadi masalah.

“Makanya di Kepolisian saya minta agar mereka menyita buku kas pribadi bendahara. Di situ akan terungkap semua arah uang itu. Kalau kas umum, itu tidak ada masalah,” katanya. Ia pun mengharapkan, persoalan di Desa Mangge Asi untuk diselesaikan melalui proses hukum. Karena beberapa pihak ikut campur dalam kebijakan dan keputusan di Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, MSI yang dihubungi secara terpisah, Kamis (27/7) kemarin, mengungkapkan, dana Desa untuk Mangge Asi baru ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening Desa beberapa hari lalu. Sementara Desa Tanju yang sebelumnya juga nunggak pajak tahun 2016 baru dicairkan. “Sudah semua (Desa) cairkan DD. Terakhir Desa Mangge Asi kemarin,” katanya.

H. Supardi pun mengaku, untuk pertanggungjawaban keuangan dari DD tahap pertama hingga saat ini belum ada Desa yang menyampaikan laporannya.

Tapi sudah ada 2 Desa yang menghubungi pihaknya untuk memasukan laporan. Karena pihaknya menargetkan, masing – masing Desa ini bisa menyampaikan laporan paling telat 31 Juli ini. “Saya minta jangan menunggu semua DD di-SPJ-kan baru menyampaikan laporan, tapi sesuai perkembangan pekerjaan. Kalau menunggu rampung, kapan disampaikan lapor a n , ” harapnya. (ula) H. Supardi

(Suara NTB/uki)

PANEN GARAM - Sarjan yang tengah memanen garam di tambaknya di desa Donggobolo Kecamatan Woha, Kamis (27/7).

Petani Garam Bima Raup Untung Berlipat Ganda Bima (Suara NTB) – Para petani garam di Kabupaten Bima, merasakan kegembiraan akibat naiknya harga garam, dalam satu pekan terakhir ini. Sebelumnya harga garam dibeli oleh pengepul Rp 5.000 ribu, kini naik berlipat hampir mencapai Rp 200.000 perkarung ukuran 60 kilogram.

Petani garam Desa Donggobolo Kecamatan Woha, Sarjan mengaku, saat ini tengah fokus memanen dalam skala besar untuk memenuhi permintaan pengepul. Selain kon-

disi cuaca yang baik, harganya pun meningkat tajam “Garam sudah dipesan lebih awal oleh para pengepul.

Kondisi ini sangat jauh berbeda ketimbang tahun sebelumnya,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (27/7).

Menurutnya, tahun ini ada peningkatan salahsatunya dari harga. Bahkan, kondisi tersebut baru pertama kali terjadi, sejak Ia menjalani profesi sebagai petani garam yang sudah hampir puluhan tahun itu.

“Tahun sebelumnya hargan-

ya tidak sesuai dengan capek dan modal. Hasilnyapun kita jual secara eceran,” katanya.

Diakuinya, tahun ini harga garam mulai merangkak naik.

Awalnya di kisaran Rp 20.000 kemudian melambung jadi 120.000 hingga sampai 150.000 perkarung ukuran 60 kilogram.

“Melambung harga garam ini sejak satu pekan terakhir.

Dan hari ini sudah mencapai 200.000 perkarung. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu, terkadang dihargai 5.000 perkarung,” akunya.

Senada dengan Sarjan, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Garam Desa Donggobolo, H. Abdullah juga mengakui adanya peningkatan produksi garam tersebut. Karena tingginya permintaan dari para pengepul. “Para pengepul setiap hari terus berdatangan untuk mencari garam,” katanya.

Menurutnya, tingginya permintaan garam Bima tersebut, akibat minimnya stok atau persediaan garam secara nasional karena mengalami kelangkaan.

Serta daerah-daerah penghasil

garam gagal panen.

“Kondisi ini sangat menguntungkan bagi petani garam Bima,” katanya. Dia menambahkan, selama ini para petani garam, memperjuangkan agar pemerintah daerah serius memperhatikan nasib petani garam. Salahsatunya menetapkan harga garam. “Kita sudah lama memperjuangkan.

Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perda tentang standarisasi harga garam.

Tapi sampai hari ini belum ada realisasi,” pungkasnya. (uki)

Belum Jadi Aset Daerah, Retribusi Kios Pasar Sila Ditarik

(Suara NTB/jun)

JANJI - 71 orang CPNS tenaga medis Kementerian Kesehatan saat manyatakan janjinya untuk disiplin dalam bekerja, Kamis (27/7).

Bupati Minta CPNS Kemenkes Jaga Disiplin Kerja Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin meminta 71 orang CPNS tenaga medis dari Kemeterian Kesehatan untuk menjaga disiplin kerja. Status dan tugas yang akan disandang pasca penyerahan SK ini mesti dijaga semaksimal mungkin, terlebih memahami aturan dan etika kerja di lembaga masing-masing.

“Sekarang status anda itu adalah aparatur negara, tidak boleh lagi sembarangan bicara.

Bicara aturan, mekanisme dan segala macam urusan kita internal saja,” katanya saat memberi pembinaan pada acara penyerahan SK CPNS tenaga medis di aula gedung Darmawanita, Kamis (27/7).

Aparatur negara diikat berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, bahkan untuk

bercerai saja jelas Bupati, mereka harus mendapat persetujuan tertulis dari atasanya. Hal ini penting disampaikan mengingat pengadilan agama Dompu mencatat setiap tahun kasus perceraian ASN mencapai 10 persen.

“Kenapa begitu? interaksi sosial anda di tempat kerja, hubungan sosial anda memungkinkan terjadinya perselingkuhan. Kenapa saya sampaikan ini? kembali ke status anda tadi, anda adalah aparatur sipil negara. Jumlah anda di Dompu ini tidak ada 1 persen dari total jumlah penduduk.”

Karenanya apapun yang dilakukan ASN dalam interaksi sosialnya akan menjadi fokus perhatian masyarakat. Untuk itu Bupati berpesan generasi muda yang diangkat saat ini tidak menciderai status tersebut dengan pe-

rilaku-perilaku menyimpang.

Dan masyarakat Dompu lanjut dia, sangat menghargai dan menghomati keberadaan ASN, bahkan mereka mendapat tempat khusus ditengah masyarakat.

Hal itu ditandai dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakat ASN selalu dibebankan tangung jawab utama. “Urusan kegiatan hidup dimasyarakat, di desa-desa itu pasti larinya ke pegawai negeri yang diberikan tempat sebagai panitia penyelenggara,” ujarnya.

Mengingat tingginya penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap ASN tersebut, mestinya ASN bisa menghargai semua itu, minimal dengan menjaga sikap dan prilaku. Jangan sampai status sosial tersebut mengarahkan ASN pada upaya-upaya yang dapat melanggar hukum. (jun)

Bima (Suara NTB) – Puluhan kios di pasar Sila Kecamatan Bolo, yang selesai direvitalisasi awal tahun 2017 lalu. Hingga kini, belum juga dilakukan serah terima secara resmi oleh pelaksana proyek kepada Pemerintah Kabupaten Bima.

Meski demikian, pantauan Suara NTB, beberapa kios pasar telah ditempati. Parahnya para pedagang yang menempati kios tersebut bahkan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 150.000 perbulan untuk satu kios.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima, Drs. H. Arifuddin dikonfirmasi Suara NTB, mengakui hal tersebut. Hanya saja, proses serahterima akan diagendakan secepatnya. Mengenai penarikan retribusi, Arifuddin memilih untuk tidak mengomentarinya.

“Hanya tinggal menunggu saja serahterimanya. Dan soal adanya retribusi saya belum bisa mengomentarinya sekarang,” ucapnya.

Dikatakannya, molornya penyerahan dari pelaksana kepada pemerintah bukan karena adanya permasalahan. Arifuddin justru mengklaim proses revitalisasinya berjalan lancar. Bahkan sebagian kios telah ditempati.

“Tidak ada kendala kita masih mencari waktu yang tepat. Menunggu momen yang pas saja,” katanya.

Apakah kendala ada temuan BPK beberapa waktu lalu ? Arifuddin menegaskan, serahterima tidak ada kaitannya. Meski BPK merilis hasil auditnya dan menemukan kerugian Negara. “Tapi temuan BPK ini tidak ada pengaruhnya. Lagipula hasilnya sedikit dan sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat,” katanya.

Dia menambahkan, bahkan sejumlah lokasi dipasar tersebut akan dilakukan penataan dengan baik. Kios-kios yang berada dibelakang pasar akan perbaiki dan ditata. Mengingat kondisinya sudah kumuh. “Tahun 2017 ini juga akan ditata dengan baik lagi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Kios di Pasar Sila Kecamatan Bolo.

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

Halaman 8

(Suara NTB/ndi)

Harus Segera Dibangun KETUA panitia khusus (Pansus) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika DPRD NTB, H. Lalu Jazuli Azhar, M. Si, menegaskan pada pihak ITDC, supaya segera melaksanakan pembangunan di kawasan tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Jazuli, supaya KEK Mandalika bisa langsung beroperasi setelah persoalan lahan selesai.

Itu juga penting supaya bisa segera dirasakan manfaatnya Lalu Jazuli Azhar oleh masyarakat.

“Kita anggap 100 persen lahan sudah clear, tidak ada persoalan. Segera kita rekomendasikan dalam dua sampai tiga tahun ini, komitmen ITDC untuk segera melakukan pembangunan. Jadi ITDC harus membutuktikan apa yang menjadi harapan masyarakat, dan ini akan kita kontrol nanti,” ujarnya.

Politisi partai Gerindra ini menerangkan, KEK Mandalika semestinya bisa maksimal memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat NTB. Maka mulai proses pembangunannya harus benar-benar mengakomodir kepentingan lokal. Salah satunya yakni dengan menggunakan sumberdaya lokal.

“Misalnya nanti setiap aktivitas usaha di sana, itu harus merekrut tenaga kerja lokal, persentasenya minimal 70:30 persen. Nanti itu akan jadi sayarat dalam perizinan usaha. Jadi bahan bangunan dan pengerjaannya harus diprioritaskan perusahaan lokal, karena kalau ada di dalam, ngapain kita cari dari luar,” sebutnya.

Jazuli meyakini, KEK Mandalika akan menjadi salahs satu pusat prekonomian NTB. Untuk menunjang hal itu, saat ini pemerintah daerah dan pusat tengah membangun berbagai infrastruktur penunjang, seperti akses jalan, jaringan listrik, dan air. Dengan demikian, ia yakin banyak investor yang akan tertarik menanamkan modalnya.

“Maka apa yang menjadi masalah NTB, seperti kemiskinan dan lapangan pekerjaan, bisa cukup signifikan kontribusinya,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Berkas Pungli Lengkap POLRES Mataram mengakhiri penyidikan dugaan pungli Kartu Indonesia Pintar (KIP) PKBM Hayatun Nufus. Sebab, berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa.

“Sudah P-21, berkas sudah lengkap,” ungkap Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa dikonfirmasi, Kamis (27/7).

Ia menyebutkan, berkas itu dinyatakan lengkap pascalebaran lalu. Kini pihaknya sedang mengagendakan pelimpahan tersangka, Marzuki, ke jaksa penuntut umum.

“Setelah ini pelimpahan tahap dua, tersangka dan barang bukti.

Tapi belum tahu ini kapan, saya tanyakan penyidik dulu,” jelasnya.

Marzuki, Ketua PKBM Hayatun Nufus di-OTT tim saber pungli Kota Mataram, 19 Januari 2017 lalu, sesaat setelah keluar dari bank bersama salah satu korbannya.

Tersangka Marzuki diduga menyunat bantuan tunai pendidikan 18 peserta didik yang terdaftar di Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP. Modusnya, dana KIP sebesar Rp 1 juta rupiah dipotong setengahnya dan masuk ke kantong tersangka. Total barang bukti dari OTT itu antara lain uang tunai Rp 5.240.00.

Uang tersebut adalah akumulasi dari 13 anggota PKBM yang sudah mencairkan dana KIP-nya dari total 18 KIP yang sudah dipotong. Total anggota PKBM Hayatun Nufus yang mendapat KIP sejumlah 37 orang. (why)

Golkar Lotim Belum Final Dukung Paket ”Sukma” Selong (Suara NTB) Enam figur di Lombok Timur (Lotim) berebut dukungan Partai Golkar untuk maju pada Pilkada Lotim. Mereka itu adalah Asmiluddin, H. Daeng Paelori yang juga ketua DPD II Golkar Lotim, Mauud Adam kader Golkar. Miftahul Hadi, H. Rumaksi dan H.M. Sukiman Azmy.

Dari enam figur ini, Golkar belum memberikan keputusan final, termasuk belum finalnya dukungan kepada paket pasangan M. Sukiman Azmy – H. Rumaksi SJ (Sukma). Pada Kamis (27/7) kemarin, DPD II Golkar Lotim ini menggelar rapat pleno menetapkan ke enam figur ini untuk diajukan ke DPD I Partai Golkar NTB hingga ke DPP. Sebagai partai besar, Golkar kata Ketua Golkar Lotim, H. Daeng Paelori, Golkar akan lebih rasional. Rasionalitas Golkar ini akan menetapkan pilihannya kepada figur yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi.

Sesuai hasil survei internal Golkar melibatkan salah satu lembaga survei menyebutkan ada salah satu nama yang memang paling tinggi. Namun belum ditetapkan. Nama tersebut di luar kader Golkar. Menjadi penyemangat Golkar, tergambar dari hasil survei tingkat kesukaan masyarakat paling tinggi pada Partai Golkar. Hal ini dibandingkan dengan partai-partai lainnya. “Ini menjadi penyemangat bagi kader Golkar untuk memperjuangkan kemenangan,” ucapnya.

Meski survei menunjukkan satu nama di luar kader Golkar, namun proses menuju Pilkada ini kata Daeng masih cukup lama. Keputusan belum final. Agustus mendatang, Golkar akan kembali menggelar survei dan semua masih dinamis dan bisa berubah-ubah setiap saat.

Setelah ada keputusan hasil pleno Lotim ini akan diserahkan ke DPP Golkar di Jakarta melalui DPD I. Final akhir putusan Golkar pada pasangan bakal calon yang akan diusung itu akan ditetapkan pada Agustus 2017 mendatang.

Masih ada sisa waktu juga katanya untuk mendongkrak elektabilitas bagi kandidat bakal calon lainnya.

Ditambahkan, tidak tampilnya kader Golkar pada tingkat tertinggi elektabilitas kandidat calon bupati tidak ditampiknya. Alasannya karena yang memilih adalah rakyat, sehingga keputusan ada di tangan rakyat. (rus)

(Suara NTB/rus)

RAPAT - Rapat pleno Golkar Lotim yang menetapkan enam figur untuk diajukan sebagai bakal calon bupati pada Pilkada Lotim, Kamis (27/7).

(Suara NTB/ist)

SELUNDUPKAN BBM - Penangkapan kapal asal Sulawesi Selatan diduga menyelundupkan BBM dari Sumbawa oleh Ditpolair Polda NTB.

Kapal Nelayan Diduga Selundupkan BBM dari Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Ditpolair Polda NTB mengamankan kapal asal Sulawesi Selatan, KMN Surya Indah di Perairan Sumbawa. Kapal bertonase 5 Gross Ton itu diduga menyelundupkan BBM dari pulau Sumbawa.

Kasatrolda Ditpolair Polda NTB, AKBP Dewa Wijaya, Kamis (27/8) menyebutkan, kapal tidak memiliki dokumen pengangkutan BBM. Padahal di kapal tersebut saat pemeriksaan, ditemukan

mengangkut tiga drum solar masing-masing 30 liter, sembilan jeriken premium masing-masing 30 liter.

Dua jeriken minyak tanah masing-masing 30 liter, 200 balok es batu, dan 60 karung

beras masing-masing 25 Kg. “Tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan. Diduga hendak menyelundupkan BBM dari Sumbawa ke Sulawesi,” ungkapnya.

Nahkoda kapal, AK (37),

warga Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan, itu berlayar bersama lima ABK, yakni MH (33), JL (29), NH (30), dan AM (27).

“Kapal berangkat dari Pelabuhan Perikanan Labuhan Punti. Dia menuju Pemantauang, Pangkajene, Sulawesi Selatan,” terangnya. Kapal itu dihentikan KP XXI-2008 yang mangkal di Pelabuhan Badas.

Usai pemeriksaan di tempat di sekitar perairan Alas, Sumbawa, Senin (24/7), kapal bersama nahkoda dan ABK digiring menuju Pos Polair Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.

Setelah dilakukan penyidikan, nahkoda kapal dijerat dengan pasal Pasal 53 huruf (d) jo. Pasal 23 ayat (2) huruf (d) UU RI NO. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (why)

Berkas Tersangka Bupati Dompu Dilimpahkan ke Jaksa

(Suara NTB/ist)

PESAWAT LATIH - Pesawat latih lanjut KT-1B Woong Bee Skadron Pendidikan 102 Lanud Adi Sucipto di Lombok International Airport, Praya, Loteng, Kamis (27/7).

Pesawat Latih TNI AU Tiba di LIA Mataram (Suara NTB) – Sebanyak delapan pesawat latih lanjut KT-1B Woong Bee menuntaskan penerbangan jarak jauh dari Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta ke Lanud Rembiga.

Pesawat milik Skadron Pendidikan 102 itu menjalankan misi latihan terbang.

Lombok International Airport (LIA) di Praya, Lombok Tengah menjadi tujuan akhir dari seluruh rute latihan, sejak take-off dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta dan singgah di Bandara Abdulrahman Saleh, Malang.

Komandan Skadron Pendidikan 102, Letkol Pnb H. M.

Kisha memimpin langsung jajaran delapan pesawat latih tersebut, yang diterbangkan siswa Sekbang Angkatan 91.

Kedatangannya disambut bangga Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dodi Fernando di apron Bandara LIA. “Pesawat latih kebanggaan TNI AU ini akan memakai Lanud Rembiga sebagai pangkalan aju operasi pendukung penerbangan. Kami mendukung siswa Sekbang Angkatan 91,” ungkap Danlanud.

Para siswa dengan delapan pesawat KT-1B Woong Bee itu melaksanakan latihan terbang Navigasi Jarak Jauh (NJJ).

“Latihan ini tujuannya

meningkatkan kemampuan siswa dalam terbang navigasi menggunakan politage, atau baca peta, time calculation, dan fuel logging,” terang Dodi.

Latihan NJJ itu merupakan latihan pamungkas para siswa. “Latihan terakhir sebelum mereka dilantik sebagai penerbang TNI AU pada Agustus mendatang,” sebutnya.

KT-1B Woong Bee bikinan Korea Selatan, beraksen merah putih adalah salah satu bagian jajaran Jupiter Aerobatic Team (JAT), yang merupakan duta dirgantara Indonesia. JAT kerap menampilkan atraksi memukau dalam setiap perhelatan akrobat udara. (why)

Ahyar Abduh Belum Kantongi Dukungan dari Gerindra Mataram (Suara NTB) Bakal calon (balon) Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh, mengakui bahwa dirinya masih berjuang mendapatkan partai pengusung sebagai kendaraan politik untuk maju di pilkada NTB 2018. Hal itu disampaikan oleh Ahyar karena sampai saat ini dirinya masih belum mengantongi Surat Keputusan (SK) dukungan definitif dari partai Gerindra.

Diketahui SK partai Gerindra yang dipegang oleh Ahyar saat ini, masih bersifat sementara, karena bunyi SK partai Gerindra yang diterima oleh Ahyar beberapa waktu lalu itu masih dengan catatan, yakni, Ahyar akan diberikan dukungan final apabila ia membawa partai koalisi dan juga bakal calon pendampingnya.

“Ya, rekomendasi itu baru memberikan kesempatan pada saya dengan catatan, yakni saya harus mencari ko-

alisi dan pasangan. Nah SK itu akan keluar kalau sudah ada koalisi dan wakil,” ujarnya saat ditemui usai ia menyampaikan visi misinya di PKB, Kamis (27/7).

Ahyar mengakui bahwa sampai saat ini ia belum bisa memenuhi sayarat yang diberikan tersebut. Karena semua parpol tempatnya mendaftar masih dalam proses. “Nah yang dua ini kan sedang berjalan, dan ini kan buka proses yang singkat, perlu waktu, dan saya kira Gerindra juga memahami. Dan juga sampai saat ini belum ada satupun calon yang sudah memperoleh kepastian dukungan dari partai,” tegasnya.

Meskipun demikian, Ahyar mengaku optimis untuk lolos dalam babak pencalonan.

Karena sampai saat ini dirinya terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai yang berpotensi untuk

mengusung dirinya, terutama partai-partai yang tergabung dalam koalisi poros tengah. Ia juga berharap bahwa kepastian dirinya untuk lolos tampil sebagai calon gubernur segera terjawab. “Saya tidak pernah menunggu-nunggu, saya ingin lebih cepat, karen lebih baik supaya masyarakat mendapatkan kejelasan,” ujarnya.

Sementara untuk bakal calon pendamping, ia juga mengaku masih dalam proses komunikasi. Ahyar menyebutkan sedikitnya ada lima bakal calon wakil yang berpotensi untuk menjadi pendampingnya. Mereka adalah, Muh. Amin, Nurdin Ranggabarani, Mori Hanapi, Qurais H. Abidin, dan Aris Muhammad.

“Itu yang saya pastikan bahwa wakil saya dari Sumbawa, itu tradisi yang saya akan pertahankan, sebagai bagian dari semangat ke NTB-an kita,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Peyidik menyerahkan kembali berkas kasus K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin (HBY). Jaksa sebelumnya memberi petunjuk soal unsur pidana niat jahat sang bupati.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menjelaskan, penyerahan kembali ke jaksa itu setelah penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi.

“Sudah dikirim kembali ke JPU. Penyidik sudah menyelesaikan pemeriksaan saksi untuk melengkapi keterangan sesuai petunjuk jaksa,” ujarnya, Kamis (27/7).

Penyidik melimpahkan tahap pertama berkas HBY ke jaksa, dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang dalam rekrutmen CPNS jalur honorer 2014.

Pelimpahan itu ditanggapi jaksa dengan mengembalikan berkas tersebut dengan petunjuk P-19 Juni lalu, artinya berkas kurang lengkap.

Dalam melengkapi berkas seperti diminta jaksa itu, kata Tri Budi, pihaknya melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi.

Penyidik diminta jaksa untuk memperkuat kembali unsur niat jahat tersangka HBY dalam dugaan korupsi rekrutmen 134 CPNS Dompu yang berasal dari honorer.

Di antaranya, pegawai BKD Dompu, beberapa orang dari 134 honorer K2 tidak memenuhi kriteria, dan pejabat BKN Regional X Denpasar. Diperiksa juga untuk kedua kalinya tersangka, Bambang M Yasin.

Bupati Dompu, HBY disangkakan pasal 2 pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi.

HBY diduga berperan meluluskan 134 honorer K2 sebagai CPNS pada 2015. Padahal, 134 orang itu tidak memenuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar. (why)

Subuhunnuri Serahkan Nasibnya pada Keputusan Partai Mataram (Suara NTB) Nama bakal calon (balon) wakil gubernur NTB, Subuhunnuri, mulai meredup.

Padahal sebelumnya Subuhunnuri cukup populer di tengah masyarakat, karena jargonnya ‘yang penting rakyat senang’ mampu menarik perhatian masyarakat untuk mengenal sosok politisi partai Hanura itu.

Namun demikian, belum ada satupun bakal calon Gubernur yang akan maju tertarik pada Subuhunnuri untuk digandeng sebagai calon wakil. Sejauh diketahui, Subuhunnuri nyaris tidak ada bakal calon gubernur yang serius membangun komunikasi dengan dirinya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, ia tidak menampiknya, bahwa tidak ada satupun bakal calon gubernur yang pernah serius menjajki komunikasi dengan dirinya. “Calon gubernur masih belum, sampai sekarang ini belum intens komunkasi dan saya memang belum terlalu jauh ke dalam hal itu. Saya fokus pada partai saya dulu,” ujarnya.

Ia mengaku, masih fokus untuk mendapatakn dukungan dari partai politik yang

tergabung dalam koalisi poros tengah. Saat ini proses penentuan dukungan dari partai koalisi poros tengah masih berjalan, dan hal itu masih ia tunggu prosesnya sampai ada kejelasan.

Ketika ditanya optimismenya untuk bisa tampil di pilkada NTB, “Jadi memang siapapun boleh menilai, berasumsi, itu haknya masingmasing. Yang jelas saya sendiri untuk maju di pilkada ini saya sangat serius. Kalian kan tahu bagaimana gerakan saya di tingkat bawah sudah cukup masif. Jadi 100 persen sangat siap,” terangnya.

Namun demikain ia menyadari bahwa nasibnya sangat ditentukan oleh keputusan partai. Karena jikapun partai pada akhirnya memutuskna untuk tidak mendukung dirinya, ia juga akan berbesar hati untuk mengurungkan niatnya bisa ikut berkompetisi.

“Kalau keyakinan itu semua orang punya, tapi saya selaku kader harus loyal pada partai. Jadi kembalikan pada partai, apapun jadi keputusan partai, diusung atau tidak saya taat pada keputusan partai,” tegasnya. (ndi)

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Pemkab Lotim Fokus Pembenahan Destinasi Sembalun

(Suara NTB/lin)

PANTAI MAWUN - Pantai Mawun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah kini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Garis pantai yang panjang dengan pasir putihnya menjadi magnet bagi wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.

Rp 5,1 Miliar Pendapatan dari Pendakian Rinjani Mataram (Suara NTB) – Setiap harinya selalu ada yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Setiap pendaki dibebankan biaya registrasi sebesar Rp 5 ribu perhari untuk pendaki domestik, dan Rp 150 ribu perhari untuk pendaki mancanegara. Tahun 2016, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengumpulkan setidaknya Rp 5,1 miliar, pendapatan dari registrasi para pendaki.

“Tahun lalu ada banyak wisatawan yang mendaki. Baik dari dalam maupun luar negeri. Total yang didapatkan dari pendakian itu sebesar Rp 5,1 miliar,” kata Kabag Tata Usaha TNGR, Mustafa Lubis.

Diketahui bahwa jumlah wisatawan yang mendaki Rinjani tahun 2016 sebanyak 92.000 orang.

Diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat hingga akhir tahun 2017 ini. Dari wisatawan itulah didapatkan retribusi hingga Rp 5,1 miliar. “Itu digunakan lagi untuk perbaikan fasilitas dan untuk pemeliharaan taman nasional,” ujarnya.

Sementara itu, pendapatan dari pendakian wisatawan itu langsung dikelola oleh pusat. Sehingga BTNGR hanya menerima keputusan dari pusat untuk anggaran pengelolaan TNGR. Ia berharap bisa mendapatkan anggaran lebih, sehingga anggaran itu dapat digunakan untuk menggencarkan berbagai program dalam rangka membuat taman nasional menjadi lebih baik.

“Tahun lalu dapat Rp 500 juta untuk pemeliharaan. Tentu saja ini kurang, kita berharap bisa mendapatkan lebih. Apalagi persoalan sampah ini masih jadi PR,” ujarnya.

Berbagai upaya pemeliharaan dilakukan oleh BTNGR. Salah satunya dengan melakukan penutupan pendakian selama Januari hingga Maret. Itu merupakan agenda rutin dan diharapkan dapat melestarikan

Halaman 9

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun ini menambah anggaran untuk membenahi sejumlah fasilitas destinasinya. Tahun sebelumnya Pemkab hanya menganggarkan Rp 4 miliar. Tahun ini meningkat menjadi Rp 14 miliar. Salah satu yang menjadi fokus pembenahan yaitu destinasidestinasi yang ada di Kawasan Sembalun. Terlebih lembah sembalun saat ini dinobatkan sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia.

“Pemkab saat ini tengah fokus (Suara NTB/lin) memperbaiki fasilitas dan akses HOMESTAY - Salah satu homestay yang ada di Sembalun dengan pemenuju destinasi. Salah satunya mandangan bukit di belakangnya.

Sembalun. Memang saat ini kita fokus di Sembalun dan beberapa destinasi lainnya,” dan menikmati suasana Sembalun. kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabu“Disana itu bukan hanya dapat menikmati keindapaten Lombok Timur, Supriadi, SE., MM. han alam saja. Bisa petik strawberi, petik apel, ada Ia mengatakan bahwa saat ini salah satu yang men- juga bunga dan banyak lainnya. Jadi banyak destinasi jadi tujuan wajib wisatawan itu adalah destinasi Sem- yang bisa dikunjungi,” ujarnya. balun. Sehingga pihaknya bersama warga berupaya Selain itu, di sepanjang jalan menuju Sembalun untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang me- wisatawan juga bisa berkunjung ke berbagai destinasi madai. Termasuk perbaikan jalan, perbaikan fasili- lainnya. Misalnya Lemor, Kebun Raya Lombok, Aik Sebu tas berupa toilet, tempat ibadah dan lain-lain. dan beberapa destinasi lain. Ini merupakan bonus yang “Jalan menuju Sembalun sudah diperbaiki. Kare- didapatkan apabila berkunjung ke Sembalun. na kami (Dispar) bersama Dinas PU bersinergi untuk “Kami berharap masyarakat siap dengan ini dan memperbaiki akses jalan menuju berbagai destinasi, jangan melakukan pungutan liar. Jangan memungut salah satunya Sembalun,” ujarnya. uang dari wisatawan apabila itu tidak ada ketentuPihaknya juga melengkapi Sembalun dengan pu- annya,” imbaunya. sat informasi wisatawan dan fasilitas lain yang dapat Menurutnya itu dapat merusak citra baik Sembalmenunjang kenyamanan wisatawan selama berlibur un sebagai destinasi wisata halal. Sehingga ia berharap di Sembalun. Ia juga mendorong agar masyarakat mau- masyarakat dapat bekerjasama dalam mewujudkan pun investor membangun homestay sehingga dapat pariwisata Sembalun yang lebih baik. Sehingga semakin menampung banyak wisatawan yang ingin bermalam banyak wisatawan yang mau berkunjung. (lin)

Pacoa Jara Jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (Suara NTB/lin)

JALUR PENDAKIAN SEMBALUN - Pendaki terlihat tengah turun dari puncak Rinjani melalui jalur pendakian Sembalun. alam TNGR. Selain itu juga untuk meminimalisir sampah yang kini semakin banyak. Sebab banyak pendaki yang tidak membawa kembali sampahnya.

Ia berharap tahun ini bisa mendapatkan lebih banyak lagi retribusi dari wisatawan. Meski demikian, BTNGR juga akan melakukan pembatasan jumlah

kunjungan. Sehingga jumlah wisatawan yang mendaki setiap harinya dapat diatur.

“Kami akan memberlakukan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke Rinjani. Selain itu pendaftarannya juga akan melalui online. Jadi kalau kuota pada hari itu sudah penuh, pendaftarannya tidak dapat diproses,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki banyak budaya, baik yang sudah tercatat maupun belum tercatat. Perlu ada pemetaan dan inventarisir budayabudaya asli NTB, sehingga bisa menjadi ciri khas dan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu yang masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia yaitu Pacoa Jara dari Bima.

Konon, kuda dulunya merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan di Bima. Ini seusai dengan filosofi masyarakat Bima yaitu Wei Ma Taho (Isteri yang baik), Uma Ma Taho (rumah yang baik), Daha Ma Taho (tanah yang baik), dan Jara Ma Taho (kuda yang baik). Keempatnya masih tetap dijaga hingga saat ini, sehingga Pacoa Jara masih tetap dilestarikan.

“NTB punya banyak warisan

budaya. Kita dan generasi ini perlu mencatat dan terus melestarikannya. Salah satunya pacuan kuda yang menjadi budaya khas di Bima, NTB,” kata Kepala Balai Pelestarian Budaya Bali Wilayah Kerja Bali Nusra I Made Dharma Suteja.

Pacoa Jara bermula pada saat seleksi pasukan berkuda pada kesultanan Bima dulunya. Dimana kuda-kuda itu diuji kekuatan dan kecepatannya dengan melakukan pacuan kuda di pinggir pantai. Sementara saat ini sudah pada tahap pacuan kuda modern namun tetap menampilkan sisi-sisi tradisionalnya. Pacuan kuda modern ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke 20 oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Namun kebudayaan itu tetap dilestarikan hingga saat ini menjadi warisan budaya tak

benda Indonesia asal Bima, NTB. Ia mengatakan bahwa warisan budaya harus dilestarikan dan harus dicatat dengan baik. Sebab budaya merupakan identitas suatu tempat yang harus tetap dijaga keberadaannya. Misalnya warisan budaya benda yang berupa cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs serta kawasan cagar budaya. Sementara warisan budaya tak benda merupakan warisan budaya yang tidak dapat dipegang. Seperti musik, bahasa, tari, upacara serta berbagai perilaku terstruktur lainnya.

“Beberapa sudah tercatat secara nasional misalnya Gendang Beleq, Pacoa Jara dan beberapa kesenian lainnya. Kita harus mengedepankan budaya mencatat, agar tidak lupa,” ujarnya. (lin)

Pesan Kamar Lebih Mudah, Murah dan Menyenangkan di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok kembali memanjakan para tamu dengan pemberian diskon spesial yang sangat menarik. Diskon diberikan kepada para tamu yang ingin menginap dengan berbagai kemudahan dan penawaran fantastis. Melihat perkembangan saat ini yang serba canggih dan tidak terlepas dari peran serta koneksi internet, maka pihak Manajemen Golden Palace Hotel Lombok turut serta memberikan kemudahan bagi para pengunjung setia dalam melakukan pemesanan kamar cukup melalui online baik dari Handphone, Laptop, Komputer dan media komunikasi elektronik lainnya. Para tamu dapat langsung melakukan pemesanan kamar melalui website dengan alamat www.goldenpalacelombok.com. Disediakan pula pelayanan tambahan untuk memudahkan para tamu yang akan menginap di Hotel dengan desain mewah dan elegan ini yaitu transportasi untuk penjemputan dan pengantaran dari Bandara ke Hotel dan sebaliknya. Pemesanan melalui website ini juga lebih menguntungkan karena harga yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah dibandingkan penawaran oleh Online Travel Agent.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lom-

bok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok.

Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga me-

miliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

Jago Bahasa Inggris KEMAMPUAN Muhammad Rozaki berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris tidak diragukan lagi.

Siswa yang duduk di bangku kelas IX berhasil menjadi juara I lomba pidato Bahasa Inggris se-Pulau Lombok yang diadakan MTsN 3 Mataram beberapa waktu lalu.

Meski menimba ilmu di sekolah berbasis agama, siswa MTsN 2 Mataram ini memiliki kemampuan Bahasa Inggris cukup baik.

Bahkan tidak kalah dengan (Suara NTB/dys) sekolah umum lainnya, seMuhammad Rozaki hingga, setiap lomba Bahasa Inggris, guru mempercayakan Zaki mewakili madrasah.

Setiap ada lomba Bahasa Inggris, Zaki memang menjadi pilihan utama di madrasah. Bahkan, menjelang lomba ia selalu mendapatkan pembinaan dari madrasah secara intensif.

Bukan hanya itu, ia juga menjadi salah satu siswa binaan madrasah dalam mata pelajaran Bahasa Inggris.

Zaki mengatakan, pembinaan Bahasa Inggris bukan hanya dilaksanakan pada saat lomba. Namun memiliki jadwal setiap kali dalam sepekan. “Ini yang saya laksanakan tiap pekan bersama teman lainnya,” ujar dia.

Ia berharap prestasi Bahasa Inggris ini bukan menjadi yang terakhir. Tapi ia ingin prestasi bisa diraihnya ketika duduk di jenjang SMA begitu juga pada jenjang lainnya yang lebih tinggi. (dys)

Unram Klaim Bebas dari Paham Radikal Mataram (Suara NTB) Sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia yang menjadi responden survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terindikasi tertarik pada paham radikal. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi sejak dini agar tidak berlanjut pada terorisme.

Selain itu, hasil ini menguatkan dugaan generasi muda adalah target penyebaran radikalisme dan kampus rentan menjadi tempat penyebarannya. Lima belas provinsi lokasi survei itu masing-masing Lampung, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Kemudian, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Banten, Bali, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Mataram (Unram) Dr. H. Muhammad Natsir, menegaskan hasil temuan BNPT warning bagi kampus. Namun dirinya menegaskan Unram terbebas dari segala bentuk paham radikal.

Meski demikian, pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab BNPT. Semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam upaya menyelamatkan masa depan bangsa termasuk peran serta perguruan tinggi di dalamnya. Pihaknya juga terus mewaspadai dan mengantisipasi adanya kemungkinan paham tersebut masuk kampus.

Berbagai upaya dilakukan Unram menjaga mahasiswanya agar tidak bergabung dan masuk ke dalam organisasi yang mempunyai paham radikal. Misalnya langkah preventif pertama saat Pengenalan Kehidupan Akademik Kampus (PKKMB). Pada tahap ini, mahasiswa baru diberikan berbagai pengetahun dan peningkatan wawasan kebangsaannya.

Harapannya, rasa nasionalisme mahasiswa semakin kuat.

“Dimasukkannya materi wawasan kebangsaan pada mahasiswa baru Unram bertujuan agar kampus Unram bebas dari paham radikal dan mencintai NKRI,” katanya menjelaskan.

Menurut Natsir, paham radikal sangat berbahaya. Paham radikal merupakan langkah awal menuju terorisme karena semua teroris pasti melalui tahap itu. Namun, jika diantisipasi, salah satunya melalui dialog, maka penganut paham radikal bisa dicegah lebih jauh pada terorisme. Oleh sebab itu paham ini harus dijauhi.

Disebutkan, di kampus-kampus besar di Indonesia tidak luput dari masuknya paham tersebut ke tengah mahasiswa.

Tidak terkecuali di Unram, potensi masuk dan berkembangnya juga ada. Namun begitu, harus terus diwaspadai.

Menurutnya dibutuhkan kewaspadaan semua pihak dalam upaya menangkal masuknya paham radikal. Jangan sampai sudah besar di kampus baru disadari. Disisipkannya materi wawasan kebangsaan diharapkan dapat menguatkan kembali rasa kecintaan mahasiswa terhadap Indonesia. Sehingga tidak ada cerita mahasiswa masuk teroris dan sebagainya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sekolah Pelosok Kesulitan Terapkan Larangan Bawa Motor dan HP Mataram (Suara NTB) Pengawas Pembina Sekolah mengawasi sekolah terkait larangan membawa Handphone (HP) dan sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengawasan dilakukan secara bertahap, ditargetkan dalam tiga bulan ke depan, tidak ada lagi siswa yang membawa HP dan membawa motor tanpa SIM ke sekolah. Meski demikian, sekolah yang berada di daerah pelosok masih kesulitan.

“Kita sudah mengamankan surat edaran gubernur itu, sekarang semua pengawas baik di Lombok Barat (Lobar) dan Mataram melakukan monitoring,” kata Koordinator Pengawas pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Joni Y. Moa, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/7).

Joni menjelaskan, salah satu contoh di sekolah yang berada di Bengkang dan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), rata-rata siswa jauh dari sekolah, sehingga wajib mereka membawa alat komunikasi dan sepeda motor. Namun, sekolah di sana sudah beker-

ja sama dengan kepolisian.

Ketua yayasan juga mengumpulkan orang tua untuk membicarakan hal ini.

Salah seorang pengawas pembina di wilayah Sekotong dan Bengkang, Yunianto Agung Wahyudi, mengaku, di Sekotong rumah penduduknya tersebar dan terpencar. Di sana pihak kepolisian sudah bekerjasama dengan sekolah, bagi siswa yang membawa sepeda motor masih dimengerti. Tapi mereka tetap diarahkan berkendara yang aman. “HP juga bisa dititipkan di guru,” katanya.

Larangan membawa HP dan kendaraan bermotor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur tentang kawasan

sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Dalam Surat Edaran Gubernur tertuang enam poin instruksi Gubernur kepada Kepala SMA/ SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif.

Di surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi ke sekolah bagi peserta didik, kedua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

Sekolah juga diminta memfasilitasi komunikasi peserta didik dengan orang tua/ wali. Dengan menyediakan fa-

silitas komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali.

Dan menyediakannya fasilitas komunikasi itu dengan jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah siswa.

Larangan membawa motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/ 074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki SIM. Joni menjelaskan, pihaknya memiliki format pengawasan, dilaksanakan oleh pengawas pembina sekolah. Dicaritahu berapa jumlah siswa yang membawa kendaraan ke sekolah, termasuk jumlah siswa yang mempunyai dan tidak mempunyai SIM. Terkait HP, menurutnya ada beberapa sekolah yang sudah menyediakan fasilitas HP di

(Suara NTB/ron)

Joni Y. Moa sekolah untuk menghubungi orang tua. Seperti di SMAN 1 Narmada itu menyiapkan ada enam HP. Selain juga di sekolah lainnya. Diakuinya, pengawasan dan penjaringan harus dilakukan secara bertahap.

Karena kalau dilarang langsung diakuinya tidak bisa dilakukan.

“Dari pengawas, bisa dua bulan sampai tiga bulan selesai,” katanya. (ron)

Sekolah Bangga Vina Widiya Ningrum Wakili NTB Selong (Suara NTB) Lolosnya Vina Widiya Ningrum, siswa kelas XI IPA-3 di SMAN 1 Aikmel menjadi Paskibraka tingkat nasional tidak hanya dikarenakan postur tubuhnya yang tinggi. Melainkan, sikap vokal dan keaktifannya juga menjadi faktor pendukung yang mengantarkannya untuk menjadi paskibraka di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang.

Gadis kelahiran 31 Desember 2001 tersebut juga di mata para gurunya, merupakan sosok siswa yang rajin, patuh serta aktif di dalam kelas. Bahkan, sudah menjuarai salah satu event dalam pelaksanaan lomba Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Provinsi NTB pada tahun 2017 ini. Dalam event tersebut, ia berhasil meraih juara 2 bidang seni kriya. “Dia itu termasuk siswa yang cukup aktif,” terang Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan

SMAN 1 Aikmel, Sugeng, pada Suara NTB, Kamis, (27/7).

Selain itu, tambah Sugeng, ia juga merupakan siswa yang cukup cerdas dan mampu bersaing dengan rekan sejawatnya yang lain.

Pasalnya, dalam setiap pelaksanaan ujian semester, siswanya yang saat ini bersiap-siap mengharumkan nama NTB menjadi paskibraka nasional itu, nilainya selalu masuk masuk 10 besar. “Kemarin saya langsung mengantarnya langsungkeMataramdanditerimaoleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin,” sebutnya.

Atas prestasi yang ditoreh oleh salah satu siswanya itu, Sugeng mewakili pihak sekolah mengaku sangat bangga dan bersyukur. Pasalnya, siswa SMAN 1 Aikmel terakhir lolos menjadi Paskibraka ke tingkat nasional pada tahun 1994. “Alhamdulillah, sejarah kembali terukir setelah sekian tahun absen,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Vina Widiya Ningrum saat diterima Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, sebelum berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ron)

BELAJAR - Para siswi mengikuti pelajaran kesenian di SMAK Kesuma Mataram. SMAK Kesuma mulai menerapkan lima hari belajar di tahun ajaran 2017/2018. Pembentukan karakter diyakini lebih kuat pada proses lima hari belajar.

SMAK Kesuma Terapkan Lima Hari Sekolah Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Kesuma Mataram menerapkan lima hari sekolah mulai tahun ajaran 2017/2018 ini. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan sekolah mengontrol siswa, sekaligus agar lebih mudah membentuk karakter mereka.

Wakil Kepala SMAK Kesuma bidang Kurikulum, Vincentius Y. Utomo, S. Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/7) mengatakan, lima hari belajar di sekolah sudah dirancang sebelum ada rencana lima hari sekolah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajjir Effendy. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan mendampingi siswa. “Jadi

gampang kita mendampingi siswa, mengontrol kegiatan siswa, dan mengontrol kegiatan guru,” katanya.

Ia mengungkapkan, pertimbangan sekolah, jika enam hari belajar, pihaknya kesulitan mengelola kegiatan siswa di luar jam belajar. Seperti kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) setelah pukul 14.00. ada anak yang mengikuti ekskul harus kembali ke sekolah, itu akan menambah biaya tambahan. Ketika pembina ekskul tidak datang, dikhawatrikan akan sulit mengontrol siswa.

Oleh karena itulah dibuat format belajar lima hari di sekolah. Disebutkannya, siswa masuk kelas dari pukul 7.30 sampai dengan 16.30 Wita. Dari pukul 7.30 sampai

14.30 dijadwalkan untuk pembelajaran akademik. Sementara dari pukul 15.00 sampai 16.30 disiapkan untuk kegiatan non akademik. Selain juga untuk menyelesaikan tugastugas sekolah, jika tidak ada kegiatan non akademik dan diawasi oleh guru yang tetap berada di sekolah.

Sementara untuk waktu istirahat diberikan tiga kali kesempatan. Pada pukul 9.30 selama 15 menit, pukul 11.45 sampai 12.30 untuk istirahat kedua, dan istirahat ketiga pukul 15.10 selama 15 menit.

Pada hari Jumat, kegiatan sore dikhususkan untuk kegiatan non akademik, terutama olahraga. “Terutama olahraga difasilitasi di hari Jumat. Bapak ibu guru juga ikut serta,” katanya.

Vincen menekankan, penerapan lima hari belajar dinilainya baik. Jika siswa ada di sekolah sampai pukul 16.30, siswa lebih mudah diawasi.

Mereka lebih mudah dikondisikan. Dicontohkan, ketika larangan membawa HP diterapkan, siswa tidak bisa membawa HP sampai pukul 16.30, mereka tidak sempat lagi memegang HP. Siswa juga ketika pulang ke rumah bisa berkumpul dengan keluarga, karena PR sudah dikerjakan di sekolah. “Tidak perlu lagi di rumah sibuk-sibuk lagi mengerjakan ini itu,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui lima hari belajar, pembinaan anak bisa lebih fokus. Ketika mengerjakan PR atau tugas sekolah, siswa didampingi oleh guru. “Kalau pembentukan karakter juga lebih lama, karena di lingkungan sekolah lebih disiplin, dan menemukan karakter yang lain, sampai di rumah juga bisa ketemua orang tuanya,” kata Vincent. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

Danrem 162/WB Pastikan Empat Petinju NTB Tidak Hengkang Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pertina NTB, Kol. inf. Farid Makruf mengatakan empat atlet tinju asal NTB, Huswatun, Jubaitul, Endang dan Putra Samada tidak akan mewakili daerah lain di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Keempat atlet andalan NTB itu akan tetap membela Provinsi NTB.

(Suara NTB/fan)

SETELAH KALAH – Tim PSSB NTB kembali menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (27/7), setelah kalah dari PS. Badung Bali 1-2. Latihan itu bagian dari persiapan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 Nasional 2017. Posisi PSSB saat ini masih terpuruk di peringkat paling buncit di klasemen Grup VII liga tersebut.

Yogi Siap Persembahkan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet kebanggaan NTB, Ni Putu Yogiswari terus memantapkan latihan di Lapangan Lawata Mataram, Kamis (27/ 7) kemarin. Latihan itu dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) yang akan berlangsung di Makasar, Selawesi Selatan (Sulsel), September 2017.

Ditemui Suara NTB di sela-

sela menjalani latihan, Yogi mengatakan dirinya ingin lebih fokus menghadapi event nasional tingkat mahasiswa nasional itu. Pasalnya targetnya cukup berat yakni meraih medali emas.

Bagi atlet tolak peluru peraih medali perunggu di PON 2016 ini target meraih medali emas cukup realistis. Pasalnya pada POMNAS tahun 2015 dia pernah sukses mempersembahkan medali perak

SALON

SALON

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

untuk NTB. Lanjutnya, hasil manis yang pernah dibuatnya pada POPNAS dua tahun lalu akan menjadi bekalnya untuk bisa tampil sebagai juara. Itu artinya peluang dia untuk meraih medali emas di event tersebut cukup besar, pasalnya atlet asal Jabar peraih medali emas di POMNAS 2015 tidak lagi ikut, karena pesaing terberatnya itu sudah wisuda dan tidak

lagi menjadi Mahasiswa.

“Peraih medali emas di POMNAS 2015 sudah wisuda.

Makanya saya berani pasang target medali emas,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, catatan tolakan terbaik Ni Putu Yogiswari baru-baru ini mencapai 13 meter. Tolakan tersebut melampaui catatan tolakan yang dibuatnya kala meraih medali perak di POMNAS 2015. (fan)

SALON

SALON

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm.

Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/ rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

“Saya pastikan empat petinju andalan kita akan tetap mewakili NTB di PON 2020. Mereka tidak akan mewakili daerah lain,” ucap Danrem 162/WB saat konfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (27/7) kemarin.

Pernyataan itu dilontarkan Danrem 162/WB itu setelah mendengar keempat atlet peraih medali di PON 2016 itu masih bertugas sebagai anggota TNI/AD di Jawa Barat (Jabar). Menurut Danrem keempat petinju andalan NTB yang baru saja lulus TNI/AD di Jabar itu akan kembali bertugas di NTB karena mereka sedang mengurus proses kepindahan empat atlet itu ke NTB. “Mereka tetap mewakili NTB di PON. Sudah ada perjanjian, keempat itu akan kembali ke NTB,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Putra Samada, Jubaitul, Huswatun dan Endang baru saja lulus tes TNI/ AD di Jabar tahun 2016. Namun penugasan empat atlet itu di Jabar membuat sang pelatih tinju NTB, Indah Dugi Cahyono khawatir bila empat atlet itu tidak bisa mewakili NTB di PON karena keempat atlet itu masih bertugas di Jabar.

Dugi khawatir keempat atlet binaan Sasana Tinju Notorius itu akan diklaim sebagai atlet Jabar karena keempat atlet itu bekerja sebagai TNI/AD di Jabar. Bila keempat atlet NTB itu mewakili Jabar, Dugi pesimis NTB bisa mempertahankan dua emas yang sudah diraih di PON 2016.

Kekhawatiran Dugi tersebut ditanggapi langsung oleh Danrem

162/WB. Dalam hal ini, Danrem selaku Ketua Umum Pertina NTB memastikan keempat atlet tinju NTB itu akan tetap mewakili NTB di PON 2020.

Di bagian lain Danrem menambahkan bahwa dirinya sangat bangga dengan prestasi empat petinju NTB, yakni Putra Samada, Jubaitul, Huswatun dan Ainun Azizah yang berhasil empat medali emas di Kejurnas Tinju Kapolri Cup di Jambi belum lama ini.

“Saya bangga dengan empat petinju NTB. Sekarang muncul petinju baru Ainun berprestasi di nasional. Saya harap Ainun bisa mengikuti jejak empat petinju senior NTB yang sudah berprestasi di PON. Sementara Endang harus lebih serius lagi agar bisa terus berprestasi,” harapnya. (fan)

Perbakin Jatim Gelar Safari Berburu di Dompu dan Bima Mataram (Suara NTB) Beberapa Kabupaten di Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Dompu dan Bima menjadi pilihan utama Safari Berburu atlet olahraga menembak. Tidak hanya atlet Perbakin NTB, namun atlet dari Pulau Jawa juga memilih kabupaten Dompu dan Bima sebagai tempat Safari berburu.

Mereka memilih Kabupaten Dompu dan Bima karena daerah tersebut memiliki bukit dan pegunungan yang indah serta Padang Safana yang luas. Sehingga sangat bagus dijadikan tempat safari berburu.

Informasi dari Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta, Kamis (27/ 7) kemarin mengatakan sedikitnya 50 atlet dari Perbakin Jawa Timur (Jatim) telah bergerak menuju Wilayah Calabai, Doroncanga Dompu untuk melaksanakan Safari berburu.

Keberangkatan puluhan atlet menembak dari Jatim itu dilepas secara resmi oleh Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti (WB), Kolonel Inf. Farid Makruf, MA, di Markas Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Rabu (26/7) sore hari. Saat itu peserta safari berburu asal Jatim dikoordinir oleh Dhani Artono yang merupakan Sekretaris Umum (Sekum) Perbakin Surabaya.

“Mereka akan melaksanakan Safari berburu di beberapa Wilayah pegunungan di Kabupaten Dompu dan Bima,” ucap Bratasuta.

Dikatakan Bratasuta, Safari berburu adalah salah satu rangkaian kegiatan olahraga

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

(Suara NTB/fan)

MELEPAS PESERTA - Danrem 162/ Wira Bhakti (WB), Kol.Inf. Farid Makruf bersama Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta melepas peserta Safari Berburu di Markas Yonif 147/SWY Gebang Mataram, Rabu (26/7). dalam kecabangan menembak. Kali ini para atlet Perbakin dari Jatim memilih Wilayah Dompu dan Bima untuk tempat safari berburunya.

Safari berburu tersebut sebenarnya untuk melatih ketangkasan atlet menembak dalam berburu di alam bebas.

Namun selain melatih ketangkasan atlet, kegiatan itu juga kata Bratasuta sangat membantu petani di Dompu mengurangi hama babi yang meresahkan petani jagung di wilayah tersebut.

Sehingga kegiatan berburu itu mendapat dukungan dari Komandan Korem (Danrem) 162/ WB dan Pengprov Perbakin NTB. Sebagai bentuk dukungannya, Danrem 162/WB bersama

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR2565BR NOKA/NOSIN : MH1JB116AK561811/JB81E1557339 AN. SUDJATMO HILANG DISEKITAR BIL MENUJU LINGKAR SELATAN HILANG BPKB R2 SUZUKI SATRIA FU DR5475HJ NOKA/ NOSIN : MH8BG41CACJ757529/G420-ID-818309 AN. AHMADI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

Perbakin NTB melepas secara simbolis keberangkatan 50 atlet Perbakin asal Jatim yang melakukan safari berburu itu.

Dalam kesempatan itu Danrem mengingatkan peserta Safari berburu agar waspada dan penuh hati-hati dalam menggunakan senjata. Dalam hal ini dia menginginkan kegiatan menembak di Dompu dapat berjalan lancar, aman serta tidak menimbulkan permasalahan.

“Tolong pastikan sasaran yang ditembak benar-benar sasarannya adalah babi. Sudah kelihatan mata babi mencorong baru hajar.

Kemudian Interaksi yang baik dengan masyarakat sekitar, tolong dikomunikasikan dengan baik tentang kegiatannya,” ucap Danrem mengingatkan peserta Safari berburu diacara pelepasan. (fan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Jumat, 28 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 28 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Jumat, 28 Juli 2017

Halaman 14

Seni dan Gerakan Sosial Selamatkan Generasi Muda dari Tramadol MEMPRIHATINKAN. Barangkali itulah kata yang tepat ketika melihat satu fakta di ujung timur NTB, tepatnya di Kota Bima. Banyak remaja menjadi korban penyalahgunaan tramadol. Bahkan, sekitar 405 remaja Kota Bima harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram gara-gara mengonsumsi tramadol. Tidak menutup kemungkinan remaja lainnya juga terkena dampak yang sama. Inilah yang harus dicarikan solusinya.

Mencermati apa yang terjadi di Kota Bima ini, pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus mencarikan solusinya, agar remaja atau generasi penerus harapan bangsa tidak menjadi korban obat-obatan yang bisa merusak masa depannya. Aparatur yang berwenang, seperti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan, aparat kepolisian harus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan di apotek. Jangan sampai, penjualan tramadol dibiarkan dibeli bebas tanpa adanya resep dokter.

Apa yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dr.

Azhari di hadapan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Dr. Ir. Penny K. Lukito, terkait peredaran tramadol dan dampaknya terhadap generasi muda di Kota Bima tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah daerah tidak hanya sebatas membawa generasi muda yang sudah telanjur mengonsumsi tramadol ke RSJ Mutiara Sukma, tapi melakukan tindakan tegas di lapangan.

Bekerjasama dengan aparat kepolisian, BBPOM Mataram, Pemkot Bima harus melakukan tindakan cepat. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran tramadol ini harus segera diungkap, sehingga tidak meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda. Kita sadari sudah banyak upaya dari pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menekan peredaran tramadol ini, namun di lapangan masih banyak ditemukan beredar. Inilah yang menjadi tugas pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk terus mengusut atau menindak pelaku yang menjadi pengedar. Jika jaringan ini sudah berhasil diungkap, maka generasi muda yang akan menjadi korban tramadol atau bahan-bahan terlarang bisa diminimalisir.

Namun, jika melihat pernyataan Wakil Walikota Bima H. A Rahman H. Abidin, SE., jika peredaran tramadol di Kota Bima cukup besar tidak boleh dibiarkan. Langkah tegas pemerintah daerah dan aparat keamanan ditunggu dalam melakukan pencegahan penggunaan obat ini secara sembarangan di masyarakat. Pemerintah daerah harus cepat melakukan sosialisasi terkait mekanisme penggunaan obat-obatan yang harus melalui resep dokter. Jika ini tidak dilakukan, maka peredaran tramadol akan semakin mengkhawatirkan di Kota Bima. Apalagi sudah ada oknum guru yang ditangkap gara-gara menjadi bandar tramadol harus dijadikan pelajaran, jika pemahaman masyarakat akan penggunaan bahayanya penggunaan tramadol masih minim.

Meski demikian, dampak tramadol ini baru diungkap dari Kota Bima. Tidak menutup kemungkinan banyak daerah lain di NTB yang juga mengalami hal yang sama. Inilah yang menjadi tugas berat pemerintah. Generasi muda yang mengonsumsi tramadol ibarat gunung es. Yang terungkap sedikit, tapi di masyarakat banyak generasi muda yang jadi korban dan belum ditangani dengan baik.

Untuk itu, selain langkah cepat meminimalisir peredaran tramadol secara bebas di masyarakat, sosialisasi mengenai penggunaan tramadol juga intens dilakukan. Terlebih, banyak masyarakat tidak tahu seperti apa bahayanya penggunaan tramadol secara bebas dan berlebihan. Jangan sampai, pemerintah baru bertindak ketika generasi muda sudah mulai banyak kecanduan dan berpengaruh terhadap mental dan karakternya. Hal inilah yang harus dicegah dengan memperbanyak sosialisasi dan penindakan tegas terhadap pelaku pengedar tramadol. Termasuk mempersempit ruang edar dan menindak tegas pengedar tramadol. (*)

EBERLANGSUNGAN seni-budaya memang tak cukup hanya dengan mengandalkan seniman semata. Melainkan juga membutuhkan kerja-kerja aktivis yang setidaknya dapat menumbuhkan apresiasi khususnya perbincangan tentang karya seni di tengah masyarakat. Peran keduanya dibutuhkan.

Selama ini komunitas seni umumnya memikul peran ganda. Selain melangsungkan kerja-kerja penyiptaan (seniman), juga ikut berupaya memasyarakatkan karya seni (aktivis). Kita tahu, beberapa komunitas seni memang sudah mulai membangun kerja ganda semacam itu. Tak semata berkutat pada ranah penyiptaan, melainkan juga turut membangun gerakan-gerakan seni-budaya di tengah masyarakat.

Dalam upaya ‘memasyarakatkan seni’ dengan segala unsurnya, aktivis seni-budaya dapat mengambil peran manajerial dan konseptual yang beroroentasi pada tingkat apresiasi. Sedangkan urusan menyipta biarlah menjadi tugas seorang seniman yang tak harus diganggu dengan aktivitas lain. Sedang, kehadiran aktivis kesenian setidaknya dapat menjawab kegelisahan seniman di tingkat capaian apresian, selain memang dapat menjadi jembatan.

Jembatan dalam artian, aktivis seni-budaya dapat berupaya membawa karya seni ke tengah kehidupan, serta dapat menjadi perantara antara seniman dengan pelbagai unsur birokrasi di bidang pendidikan maupun pariwisata misalnya. Sejauh ini, dalam bidang kesenian belum terbangun suatu konsep ideal yang dapat mensinergikan antara kerja seniman, aktivis, akademisi (kritikus), dan pemerintah dalam satu pola yang terus terhubung satu sama lain.

Kendati demikian, hadirnya komunitas seni yang masih berperan ganda tersebut berjalan bukan tanpa konsekuensi. Lebih jauh, kadang orangorang (terutama generasi muda) di dalam komunitas seni lebih eksis tinimbang cipta-karya seniya. Apa yang dikatakan beberapa tahun silam— dalam konteks yang tak sepenuhnya sama mengenai eksistensi yang mendahului esensi semakin mengemuka di era millenial.

Sementara itu, komunitas senibudaya yang digerakkan oleh generasi muda terus tumbuh dalam lingkungan dan lokus geografi politiknya masing-masing. Komunitas seni hadir di setiap kabupaten. Tak hanya berpu-

Oleh:

Mohamad Baihaqi Alkawy (Pegiat Sastra)

sat di kota atau tempat di mana fasilitas berkesenian tersedia. Ruang seni diperluas, tak semata-mata hanya di taman budaya misalnya di lapangan, perkampungan, pantai, bahkan di bantaran sungai.

Dengan strategi semacam itu, seni modern khususnya tak hanya dinikmati oleh kalangan pelajar dan masyarakat menengah urban semata. Pertunjukan-pertunjukan seni seperti tari dan teater modern dapat dipertontonkan sekaligus diperkenalkan ke khalayak dengan ruang berkreasi yang lebih luas.

Kalau ditarik lebih jauh, ihwal tersebut menunjukkan kesenian modern khususnya tak lagi eksklusif sebagaimana dicitrakan dan dipolarisasikan sebagian kalangan. Pun dari sisi bentuk, ketika ruang seni sudah meluas, dikotomi seni pop dan seni “serius” dalam kategorisasi apresian—khususnya seni pertunjukan— nyaris sudah tidak menemui batasan.

Masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati karya seni modern meski memang bukan berarti dapat merasakan terlebih memahami sepenuhnya.

Kesenian modern telah terpaut dan berpilin dengan kesenian tradisional sebagaimana yang pernah dikatakan Umar Kayam. Kesenian hari ini, meski tak sepenuhnya, bisa jadi merupakan hasil pembaharuan dari sebuah tradisi. Sebab bukankah seni modern atau barangkali lebih tepatnya seni kontemporer adalah hasil dari upaya pembaharuan dan perpaduan yang terus menerus dilakukan seorang seniman berdasarkan konteks sosialnya masing-masing?

Dan masyarakat secara umum dituntut menikmatinya.

Lenyapnya Dewa(n) Kesenian Kita Dari awal telah diungkapkan, seniman sebagai penyipta karya seni tak melulu harus direpotkan dengan kerja-kerja aktivis yang separuhnya bertindak sebagai event organaizer (EO). Sementara itu komunitas (pegiat) seni-budaya dapat melaksanakan kerja-kerja aktivis secara efektif tanpa harus dibebankan dengan hal lain. Dari sini kesenian membutuhkan sebuah lembaga yang secara khusus tak hanya memproduksi seniman melainkan juga dapat meru-

Ketua PBNU Serukan Semangat Nasionalisme Mataram (Suara NTB)Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini mengalam tantangan, dari gerakan-gerakan yang bisa mengancam perpecahan. Mereka lantas meneriakan gerakangerakan anti Pancasila, dan anti nasionalisme.

Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan cita-cita pendirian negara ini oleh para pendiri bangsa.

Untuk itu dalam kesempatan halal bihalal dan silaturahmi sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan di Mataram, Kamis (27/7) kemarin,Ketua Umum Pengurus Besar Naahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH.Said Aqil Siradj, menyerukan untuk melawan setiap gerakan dari kelompok-kelompok yang menentang persatuan dan kesatuan.

Said Aqil menyerukan pada seluruh masyarakat, untuk negara.

Ditegaskan oleh Said Aqil, bahwa tidak ada alasan untuk memecah belah bangsa, bahkan dengan alasan agama apapun. Karena jika

merujuk dari sejarah pendirian NKRI, didirikan atas dasar perbedaan, yang terkandung dalam nilainilai Pancasila. ‘’Agama dan nasionalisme, nasionalisme adalah prinsip NU, yang kita warisi dari para kyai, terutama dari Kyai Hasyam Ashary, Kyai Wahid Asyari dan Gus Dur. Jadi nasionalisme itu adalah sebagain dari iman, yakni nasionalisme relegius,” ujarnya.

Said Aqil menyerukan untuk tegas melawan setiap ajaran yang bertentangan dengan Pancasila di negara Indonesia. Termasuk paham-paham keagamaan. Jikapun mereka bertentangan dengan Pancasila, maka lebih baik mereka ke luar dari Indonesia.

(Suara NTB/ndi)

SAMBUTAN - Ketua Umum PBN, KH.Said Aqil Siradj, memberikan sambutan pada silaturahmi lintas organisasi di Mataram, Kamis kemarin. ‘’Harus kita lawan, silakan anti Pancasila tapi jangan hidup di Indonesia. Silakan keluar dari Indonesia.

Oleh karena itu saya dukung pem-

RADIO

bubaran HTI, bagus itu. Kita berdemokrasi harus dalam koridor Pancasila. Tidak boleh demokrasi liberal seenaknya,’’ pungkasnya. (ndi)

muskan suatu pola baru yang dapat membawa seni (modern) ke tengah kehidupan sosial secara gradual.

Sekali lagi, upaya tersebut tentu membutuhkan semacam wadah yang dapat menjadi jembatan sekaligus muara dari pelbagai komunitas seni yang tersebar di kantung kabupaten-kota.

Dalam hal ini lembaga yang diciptakan oleh pemerintah dituntut hadir dengan program dan langkah yang serius dan konsisten.

Terlebih mampu membangun wacana yang menjadi semacam acuan dalam mengembangkan seni-budaya di daerah.

Kita tahu, beberapa tahun silam dewan kesenian dibentuk. Namun dewan kesenian saat ini nyaris kerjanya mengantuk.

Padahal kepedulian makro-politik dalam bidang seni sebenarnya dapat diukur setidaknya dari lembaga yang konsen mengurus tetek-bengek persoalan kesenian. Bahkan, secara fragmatis, semestinya dewan kesenian dapat menjadi semacam pandu pesona wisata seni-budaya.

Selain tentu saja dapat menjadi aktor intelektual yang memproduksi wacana untuk dikembangkan oleh seniman dan komunitas seni. Wacana sebagai semacam kerangka yang dapat digarap dan dianggap relevan dengan perkembangan sosial. Dengan begitu relasi antar seniman, aktivis, akademisi, dan pemerintah dapat terkoneksi secara baik.

Sayangnya, dewan kesenian tak sepenuhnya berhasil, setidaknya dalam memertahankan diri sendiri.

Dewan kesenian sepertinya terlalu memproyeksikn dirinya secara formal-struktural yang pada akhirnya berkutat pada penguasaan. Ini dibuktikan dari polemik tentang pemilihan pengurus dewan kesenian yang muncul dari media massa beberapa waktu silam.

Atau bisa jadi dewan kesenian kehilangan arah serta konsep terhadap keberadaanya sendiri. Dewan kesenian tidak memerlakukan dirinya seperti dewa(n) yang setidaknya dapat memproduksi wacana kesenian di tengah pegiat seni. Terlebih lagi dapat memberikan dukungan (fasilitas dan materil) untuk keberlangsungan dan perkembangan kesenian.

Di sisi lain memang, perkemban-

gan kesenian selama ini dimulai dan berlangsung bukan didorong dari lingkup (politik) makro, melainkan secara bottom up, digerakkan dari unsur terkecil perangkat kebudayaan.

Itu sebabnya tanpa dewan kesenian pun, sejatinya penyiptaan karya seni dan gerakan sosial pegiat seni-budaya akan terus berlangsung.

Meski memang, seperti di awal, dengan adanya sebuah lembaga semacam dewan kesenian atau apapun namanya, dapat memudahkan konektivitas seniman. Dan seniman serta aktivis seni-budaya dapat mengambil posisi masing-masing dalam upaya mengembangkan dan menghadirkan kesenian ke tengah masyarakat.

Dengan begitu kedua peran tersebut dilaksanakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seniman tak direpotkan dengan urusan manajerial, dan aktivis seni-budaya tak jadi cibiran hanya karena menggarap pertunjukan atau event seni-budaya tertentu.

Bima jadi sasaran pasar ilegal tramadol

Aparat harus bertindak tegas

*** KLU tindaklanjuti tim penertiban “fastboat” bentukan provinsi Kontribusi untuk KLU harus nyata

***

Pungutan di Madrasah dan Objek Wisata Dilaporkan ke Saber Pungli Mataram (Suara NTB) Tim Satgas Saber Pungli Provinsi NTB menerima banyak laporan masyarakat. Salah satunya masih dari sektor pendidikan. Kali ini informasi terkait pemotongan tunjangan di instansi lingkup Kementerian Agama. Selain itu, pungli di sektor pariwisata juga banyak pengaduan.

Menurut Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, laporan itu masuk beberapa waktu lalu melalui nomor pengaduan yang disiapkan timnya.

Dalam pengaduan pelapor yang dirahasiakan identitasnya itu, ada pungutan berupa potongan yang dialami guru guru Madrasah untuk tunjangan satu tahun senilai Rp 1,5 juta. ‘’Potongan ini terkait satu tahun dana tunjangan fungsional Rp 1,5 juta,’’ kata Ibnu Salim kepada Suara NTB, Kamis (27/7) kemarin.

Locus pungutan itu di Kabupaten Lombok Tengah.

Salah satu laporan lainnya terkait pungli di sektor pariwisata. Konteks pengaduan terkait penerapan karcis yang tidak disertai dasar aturan pungutan. Seperti pungutan masuk ke Pantai Kuta, kawasan Mandalika Resort Lombok Tengah. Setiap pengunjung ditarik Rp 10.000 untuk pengendara mobil dan Rp 5000 untuk sepeda motor. Pungutan mengatasnamakan kelompok sadar wisata.

Petugas hanya menyerahkan karcis warna kuning tertulis tarif, namun tak disertai penjelasan soal dasar hukum pungutan.

Menurut Ibnu, keluhan dan pengaduan semacam itu tetap direspons.

Sebab tidak saja datang dari pengaduan langsung masyarakat, hasil temuan tim, juga pemberitaan media jadi atensi bersama Satgas tingkat provinsi dan daerah. Mereka tergabung dalam satu grup saluran komunikasi Whatsapp. ‘’Jadi kalau ada informasi, langsung saya forward ke Satgas kabupaten dan kota. Mereka langsung respons dengan tindaklanjut ke lapangan,’’ jelasnya.

Setelah menerima laporan itu, pihaknya kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan laporan itu bukan fiktif. Selain melakukan kajian, timnya juga akan berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Lombok Tengah untuk proses penanganan. ‘’Kita tidak bisa langsung proses, karena verifikasi

laporan dulu,’’ jelasnya, tanpa menyebut ponpes dimaksud dan keterlibatan oknum instansi Kemenag karena menjadi kerahasiaan penyelidikan. Kajian juga nanti akan berkaitan dengan kewenangan.

Setelah ditemukan unsur pidana pungli, maka selanjutnya penindakan penuh akan dilakukan kelompok kerja (Pokja) Penindakan. Selain itu, kasus ini bisa jadi akan ditangani Satgas Saber Pungli daerah setempat. Kasus pungli dengan modus potongan di lembaga pendidikan negeri sebenarnya banyak laporan diterima pihaknya. Namun laporan itu langsung diteruskan ke Satgas daerah untuk mendekatkan tim dengan locus kejadian dan pihak pihak yang terlibat.

Terkait kinerja, saat ini Satgas Saber Pungli dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota terus melakukan pembenahan. Selain membenahi SOP pencegahan dan penindakan, juga terkait urusan teknis pelaksanaan tugas lainnya, sembari menunggu regulasi dari Satgas pusat. Misal soal efisiensi dan efektifitas kerja. ‘’Ke depan kita ingin seperti yang disampaikan Irwasda (Ketua Satgas), agar semua laporan diatensi dan dilakukan pantauan lapangan. Persoalan tindaklanjut itu apakah pro yustisia atau tidak, yang penting cepat direspons,’’ jelasnya.

Dalam catatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTB sebelumnya, ada 15 sektor yang masuk dalam catatan kelompok kerja (Pokja) intelijen yang diduga ‘’tradisi’’ pungli melibatkan oknum petugas.

Beberapa sektor yang tidak asing jadi ladang pungli masuk dalam catatan Pokja Intelijen, diantaranya sektor parkir, layanan pendidikan di sekolah, pungli prona, tarif pelabuhan, juga pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI. Di luar itu, ada kasus baru seperti dugaan pungli perekrutan pegawai baru, pungli galian C pada penambangan pasir, pungli program paket sandang pangan, serta pungutan kebersihan.

Dari 10 sektor itu, tim pokja saat ini sedang mengusut 15 penyelidikan.

Karena satu sektor, bisa lebih dari satu target. Sedangka0n yang sudah masuk tahap penindakan berdasarkan hasil operasi tangkap tangan (OTT), tercatata mencapai 20 kasus dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di Kabupaten dan Kota. (ars)

SUARA NTB

Jumat, 28 Juli 2017

Tuntas, Masalah Tata Ruang PLTGU Lombok Peaker 150 MW Dari Hal. 1 Mengingat lokasi pembangunan PLTGU tersebut dalam RTRW Kota Mataram diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau ( RTH).

Lampu hijau untuk pembangunan PLTGU Lombok Peaker dapat diperoleh dengan terbitnya PP Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai perubahan atas PP nomer 26 tahun 2008. Peraturan pemerintah ini mengatur secara khusus bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional tapi belum termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota maka pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tersebut.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB ini menjelaskan, pembangunan PLTGU Lombok Peaker yang akan memproduksi energi listrik sebesar 150 MW merupakan bagian dari proyek kelistrikan sebesar 500 MW di seluruh wilayah NTB. Proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 500 MW juga merupakan bagian dari proyek kelistrikan nasional sebesar 35.000 MW yang sudah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Proyek di bidang kelistrikan tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka mencapai salah satu sasaran Nawa Cita. Yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi. ‘’Karena pembangunan PLTGU Lombok Peaker adalah bagian dari proyek strategis nasional dan dalam dokumen RTRW Daerah belum diatur maka sesuai amanat PP No. 13 tahun 2017 itulah direkomendasikan pemanfaatan ruangnya oleh Menteri ATR/ Kepala BPN,’’ ucapnya.

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan PLTGU Lombok Peaker oleh PT. PLN ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di daerah. Hal ini dirasa sangat penting mengingat sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Akan tetapi rencana pembangunan PLTGU Lombok Peaker tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram.

Dimana lokasi rencana pembangunan PLTGU Lombok Peaker tersebut merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimuat dalam Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.

Mengacu pada Perda No. 12 Tahun 201 tentang RTRW Kota Mataram pada pasal 28 tentang Rencana Pola Ruang Kota Mataran menyebutkan bahwa lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, tersebut berada pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, yakni sebagai kawasan RTH. Yang berarti bahwa kawasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan pembangunan PLTGU, hanya boleh dimanfaatkan sebagai Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah

melakukan kunjungan lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker pada Oktober 2015 oleh Tim Teknis BKPRN bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB. Tidak hanya sampai di situ, menindaklanjuti hasil tinjauan lokasi tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini dihadiri oleh Kementrian ATR, Dit. TRP Bappenas, Kemendagri, Kementerian ESDM, Bappeda Provinsi NTB, Bappeda Kota Mataram, dan PT PLN Kantor Pusat melakukan rapat terkait lahan pembangunan PLTGU tersebut.

Rapat koordinasi waktu itu menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kota Mataram diminta untuk segera mengaomodir kegiatan pembangunan PLTGU dan tetap memenuhi RTH minimal 30 persen dari luas wilayahnya. Menanggapi poin rapat di atas yang menyebutkan Pemerintah Kota Mataram untuk segera mengakomodir pembangunan PLTGU tersebut, Bappeda Kota Mataram dan Bappeda Provinsi NTB lebih cenderung untuk mempertahankan lokasi tersebut sebagai RTH sesuai dengan arahan pada Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram.

Kesimpulannya bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram tidak dapat melanjutkan hasil kesepakatan BKPRN dan tetap mempertahankan lokasi tersebut sebagai kawasan RTH. Adapun usulan dari Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram waktu itu ada dua.

Pertama, memasukan pembangunan PLTGU Lombok Peaker kedalam proses peninjauan kembali dan revisi RTRW Kota Mataram tahun 2016 atau mengubah lokasi pembangunan Lombok Peaker. ‘’Dengan keluarnya rekomendasi dari Menteri ATR ini selesai sudah polemik soal pemanfaatan ruangnya. Ini diambilalih oleh pusat sesuai amanat PP 13 tahun 2017,’’ terang Ridwan.

Selanjutnya, saat ini Bappeda Provinsi NTB telah meneruskan surat menteri tersebut ke Walikota Mataram dan meminta PLN serta instansi terkait lainya agar segera menyelesaikan izin-izin termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Termasuk mengakomodir lokasi PLTGU Lombok Peaker ini dalam revisi RTRW Kota Mataram. ‘’Bapak Gubernur berharap dengan tuntasnya permasalahan tata ruang maka tidak ada alasan lagi untuk kita menunda pembangunan proyek ini.

Sudah lama masyarakat menunggu proyek ini. Kita sedang koordinasi dan PLN juga ingin melakukan groundbreaking proyek Lombok Peaker dalam waktu dekat ini,’’ tuturnya.

Pembangunan PLTGU Lombok Peaker ditargetkan rampung pada 2018.

Terlebih, material mesin sudah berada di lokasi dan sebagian sudah dikonstruksi. Dengan adanya rekomendasi Menteri ATR ini, lanjut Ridwan maka izin-izin Lombok Peaker yang dulu terhambat dengan RTRW bisa diproses tidak harus menunggu perda revisi RTRW Kota Mataram rampung. (nas/*)

Edukasi di Tempat Ibadah Dari Hal. 1 ‘’Edukasi dan sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalisir peredaran dan penyalahgunaannya,’’ ucap dia.

Dikatakannya, langkah pertama yang direncanakan yakni menyisipkan beberapa pesan dan arahan, dampak serta bahayanya menyalahgunakan obat tersebut ke dalam materi khutbah salat Jumat. ‘’Saya inginkan hal ini dilakukan selama enam bulan berturut-turut. Selain itu, pada acara atau kegiatan lainnya juga disisipkan pesan, ajakan dan arahan yang sama,’’ katanya.

Wawali berpendapat, sebagian masyarakat masih menganggap dengan mengkonsumsi obat tramadol, pekerjaan yang berat bisa menjadi enteng dan ringan. Padahal hal tersebut berbanding terbalik.

Jangka panjangnya, bisa menganggu sistem saraf. ‘’Ada yang salah persepsi dan pemahaman terkait

mengkonsumsi obat ini.

Makanya diperlukan edukasi dan sosialisasi secara intens,’’ ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor. Membahas secara bersama langkah serta solusi untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaannya. ‘’Antarsektor harus kita libatkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak obat ini,’’ katanya.

Dia menegaskan, dalam penanganannya, pihaknya juga tidak hanya melibatkan internal pemerintah.

Dia mengajak seluruh lintas sektor untuk bergerak serta turun tangan menangani persoalan tersebut. ‘’Penanganannya diharapkan semua pihak turun tangan dan ikut terlibat. Memberikan pemahaman dan edukasi akibat pengaruh dan dampak dari obat ini,’’ pungkasnya. (uki)

Mengkhawatirkan, Tramadol Bisa Merusak Otak Dari Hal. 1 Banyak pendekatan yang harus kita lakukan. Pendekatan agama, pendekatan ekonomi tak kalah pentingnya. Kalau tingkat kesejahteraan lebih baik masyarakat ini angka kriminalitas akan menurun. Prilaku anak-anak juga terkendali,’’ tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 405 warga Kota Bima tercatat dikirim ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram, lantaran mengalami gangguan syaraf akibat mengonsumsi obat keras jenis tramadol. Kepala DinasKesehatan(Dikes)KotaBima, dr.Azhari,dihadapanKepalaBPOM RI,Dr.Ir.PennyK.Lukito,saatberkunjung ke Bima, Rabu (26/7).

Ratusan jiwa tersebut didominasi usia muda dan sebagian remaja yang lulus sekolah. Menurutnya penyalahgunaan tramadol di Kota Bima, masuk kategori darurat. Peredaran obat golongan G ini tidak bisa di atasi. Pasalnya, selain dipasok lewat darat menggunakan bus umum dalam jumlah banyak.

Pasokannya juga melalui jalur laut.

Tramadol tergolong obat antinyeri kuat yang menyerupai narkotika. Jika ingin mengonsumsi tramadol harus dengan dosis yang tepat. Dibutuhkan pengawasan yang sistematis untuk mengurangi risiko penyalahgunaannya.

Hal itu disampaikan pemerhati masalah kesehatan dari Universitas Mataram (Unram), dr.

Hamsu Kadriyan, Sp. THT., M. Kes., dikonfirmasi, Kamis (27/7). Ia menjelaskan, tramadol adalah golongan obat antinyeri atau analgesik kuat yang menyerupai narkotik. Menurutnya bila dikonsumsi dengan tidak tepat menimbulkan halusinasi, gangguan saluran cerna dan saluran kencing. “Sehingga harus dikonsumsi tepat indikasi dan dosisnya,” kata Dekan Fakultas Kedokteran Unram ini.

Menurutnya, saat ini peredaran tramadol sudah dibatasi, karena termasuk golongan obat keras dan precursor. Sehingga tidak bisa

dibeli bebas oleh masyarakat tanpa resep dokter. Terkait dengan masih banyaknya tramadol yang beredar bebas di masyarakat. Ia menyarankan diperlukan pengawasan yang sistematis. ‘’Untuk membatasi peredaraannya perlu pengawasan yang sistematis dan terus menerus untuk mengurangi risiko penyalahgunaan,” kata Hamsu.

Merusak Otak Penyalahgunaan obat-obatan keras seperti tramadol akan memberikan dampak yang berbahaya bagi penggunanya. Efek jangka panjang yang cukup parah yaitu terjadinya kerusakan di struktur otak penggunanya.

Psikolog Ika Shinta Sari, S.Psi., PSI., MNLP., mengatakan, dampak jangka panjang bagi pengguna, yaitu pasti akan ada perubahan perilaku di dalam dirinya.

“Akan kehilangan konsentrasi, dia (pengguna) akan kehilangan fokus. Terjadi perubahan di dalam struktur otaknya,” katanya.

Ia menjelaskan, jika berkaitan kerusakan struktur otak. Maka tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga akan menyebabkan terjadi perubahan perilaku. “Kalau pola pikir berubah, akan terjadi juga perubahan perilaku. Apatis pada dirinya, cuek, ndak punya motivasi hidup ke depannya,” ungkapnya.

Pada prinsipnya, jika dilihat dari bahan kimianya, tramadol merupakan obat penenang. Digunakan untuk orang-orang depresi yang butuh obat penenang, atau penghilang rasa sakit. Belakangan ini terungkap, banyak remaja yang mengonsumsi tramadol. Shinta meyakini, remaja yang mengonsumsi tramadol itu merupakan remaja yang bermasalah. Mereka kebanyakan tidak memiliki orientasi hidup, dan ingin lari dari ketekanan yang dirasakannya. Terutama pada anak-anak yang rumah tangga keluarganya berantakan.

Para remaja seperti ini memiliki kecenderungan lari dari ken-

yataan. Mereka memililih mengonsumsi obat-obatan seperti itu.

Karena merasa jiwanya dapat tenang setelah mengonsumi obat.

Tapi di sisi lain, efek dari obat itu membuat penggunanya merasa hebat. Namun, jika ada sesuatu yang mengusik dirinya. Pengguna akan langsung marah. “Jika ada yang mengusik dia, dia akan marah, emosinya keluar, ‘kayak macan’,” kata Shinta.

Sangat disayangkan, jika seorang remaja yang emosinya belum stabil, tapi meminum obat seperti itudanmerasatenang.Padahalefek tenang bukan berasal dari karakter pribadinya. Tapi dari sesuatu yang sifatnya sementara dari luar. Buruknya lagi, obat seperti tramadol ituakanmemberikanefekketergantungan. “Dampak jangka pendek pengguna pasti ketagihan. Dan akan semakin bertambah untuk menginginkannya,” katanya.

Oleh karena itulah, jika sudah ketagihan, harus mengetahui gejalanya. Shinta menekankan, perlu pendekatan secara intensif. Bila perlu direhabilitasi karena sama dengan pengguna narkoba. “Dia harus menjalani rehabilitasi, dan melalui penanganan komprehensif,” ujarnya.

Pendekatan psikologi perlu dilakukan untuk mencari akar masalah. Dan harus melibatkan orang tua. Karena kebanyakan masalah anak, berasal dari masalah orang tua.

Di sisi lain, agar mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan seperti itu. Maka perlu menumbuhkankesadarankesehatanmental ke anak. Dan itu dibangun dari lingkungan orang tua, masyarakat, temasuk sekolah.

“Intinya kalau remaja sehat mental,jiwadansosialnya,diatidak akansepertiitu.Diperlukanpenumbuhan kesadaran, self image positif pada diri anak, pada diri remaja, itu dibangundarilingkunganorangtua, lingjungandansekolah.Inilahpentingnyapendidikankeluarga,”pungkas Shinta. (nas/ron)

Efek Tramadol Mirip Pasien Pengguna Sabu Dari Hal. 1 Bulan ini kami memang menerima tiga pasien yang kecanduan tramadol, satu dari Bima dan dua dari Mataram,’’ kata Kepala Seksi Pelayanan Medik dr. Dian Widiastuti Vietara, SpKJ (K), di Mataram, Kamis (27/7).

Sementara itu, terkait temuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang menyebutkan ratusan remaja terkena gangguan jiwa akibat mengonsumsi obat tramadol, Dian mengaku belum menerima laporan.

Diketahui bahwa selama 2017 setiap bulannya rata-rata pasien yang menjalani rawat inap sebanyak 100 orang. Sementara yang rawat jalan sebanyak 3.000 orang. Pasien datang dengan berbagai gejala dan kendala yang dialaminya. Namun yang paling mengkhawatirkan selain stres berat yaitu penggunaan obat terlarang. Karena pasien terbanyak merupakan anak-anak atau usia remaja. ‘’Bulan ini saja ada enam orang yang mendapatkan perawatan karena menggunakan sabu, ini semuanya remaja. Efeknya hampir sama dengan tramadol.

Sebenarnya tramadol ini obat, hanya saja tidak digunakan dengan resep dokter. Jadinya berbahaya untuk kesehatan,’’ ujarnya.

Pada tahun 2014 jumlah penderita gangguan jiwa di NTB sebanyak 9.876 orang atau sekitar 0,21 persen dari jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia.

Angka ini tentu saja mengkhawatirkan melihat banyaknya penderita gangguan jiwa dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Terlebih saat ini salah satu penyebabnya karena penggunaan obat-obatan yang tidak melalui resep dokter. ‘’Anak-anak harus diberi bekal untuk membentengi diri.

Sehingga tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan obat-obaan yang justru merugikan mereka. Karena efeknya sangat tidak baik, entah itu untuk kesehatan maupun untuk lingkungannya,’’ kata Dian.

Terlebih masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak yang sangat berpengaruh besar secara psikis bagi seseorang.Banyaknyaperubahanyang terjadi dalam menyikapi masalah dan tanggung jawab yang lebih be-

sar tentunya akan membuat remaja mengalami gangguan emosional dalam kadar tertentu. Dalam fase ini, para remaja biasanya juga akanmengalamiapaitudifusiidentitas. Dimana akan muncul perasaan bingung untuk menentukan identitas diri serta muncul pertanyaan mengapa dan untuk apa ia hidup. ‘’Karena masa remaja itu masa untuk mencari identitas diri,’’ kata doter yang juga psikiater anak dan remaja ini.

Hal ini akan menyebabkan remaja mengalami sindrom anomi yakni suatu kondisi di mana seseorang akan merasa kebingungan, hilang arah dalam menentukan tujuan serta terasa terombang ambing. Peran orang terdekat seperti keluarga dan lingkungan akan sangat berarti guna mengarahkan remaja kepada pematangan pemikiran dan kesiapan dalam menghadapi masalah. ‘’Perlu keterlibatan orang tua dan guru atau pihak sekolah. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan keluhan dan masalah mereka. Dengan demikian anak akan merasa terlindungi dan akan menjauhi penggunaan obat terlarang atau tramadol,’’ imbaunya. (lin)

Bima Jadi Sasaran Pasar Ilegal Tramadol Dari Hal. 1 Selama ini penindakan yang dilakukan pada proses distribusinya, karena produksi utama dari sebuah perusahaan asal Surabaya sudah ditutup.

Produksi sebelumnya oleh PT. Promed Raharjo Surabaya, namun perusahaan ini sudah dicabut izinnya. ‘’Sebenarnya sudah tidak berproduksi lagi, tapi karena banyaknya permintaan sehingga muncullah produksi illegal. Ini yang kami selidiki terus besama Balai POM untuk mengidentifikasi pabriknya dari mana,’’ jelas mantan Kanit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Satu satunya dasar aturan penindakan sementara ini adalah sesuai Pasal 197 Undang Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Sulit menurutnya memutus mata rantai peredaran tramadol.

Karena teori penawaran dan permintaan atau supply dan demand berlaku, sehingga barang terus beredar. ‘’Kami beberapa kali amankan barang yang dikirim lewat jasa pengiriman paket. Juga yang dikirim oleh pelaku dengan modus melalui laut. Tapi selalu putus sampai kurir saja. Putus ketika saat ditelusuri sampai suplier,’’ jelas Agung. Dari beberapa pengakuan pelaku, transaksi dan pengiriman barang selalu melalui ponsel.

Pernah pihaknya bersama Balai POM menelusuri sampai Sidoarjo awal 2017 lalu. Mereka menemukan alamat pengirim yang barangnya masuk ke NTB. Apes, ketika cek alamat tersebut, rupanya pabrik itu fiktif.

Pihaknya memahami tramadol kini menjadi kekhawatiran masyarakat selain narkoba karena maraknya penyalahgunaan,

khususnya di kalangan remaja.

Konsumsi tramadol menjadi trend, padahal sudah ratusan remaja dirawat di rumah sakit jiwa akibat mengalami gangguan mental setelah over dosis.

Penggunaan semakin masif karena tramadol merupakan produk murah meriah, hanya Rp 25.000 per satu strip untuk 10 butir. Sehingga dengan menggunakan obat ini, sebagai cara lain remaja untuk mendapatkan pengaruh narkoba.

Tahun ini pihaknya sudah melakukan dua kali penindakan, salah satunya hasil kerjasama dengan BPOM Mataram. Tahun 2016 lalu ada tiga kali penindakan. Dengan bantuan informasi masyarakat dan penelusuran tim, pihaknya akan terus mengejar para distributor dari luar daerah, untuk meminimalisir tramadol masuk ke NTB. (ars)

Tuntaskan 1.100 RTLH Dari Hal. 1 Ia menyebutkan jumlah anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 33 miliar. ‘’Sehingga target RPJMD terpenuhi,’’ ujarnya.

Tahun 2017 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk memperbaiki RTLH masyarakat miskin tak berdaya sebanyak 1.073 unit.

Perbaikan RTLH dengan pola bangun baru ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain dari provinsi, lanjut mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini, ada juga perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dengan pola stimulan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 51 miliar lebih. Ada juga penanganan dari pemerintah pusat untuk membangun rumah khusus dan rumah susun dengan anggaran sekitar Rp 50 miliar.

Sugihartha mengatakan,

pemberian bantuan perbaikan RTLH ini jelas ada kriterianya.

Kriteria pertama, kondisi rumah sudah tidak layak. Rumah yang diprioritaskan untuk diperbaiki yakni “aladin”. Yakni atapnya masih menggunakan alangalang, lantai masih tanah dan dinding masih bedek. ‘’Ini yang prioritas kita bantu,’’ ucapnya.

Namun tentu, kata Sugihartha, semua rumah yang memenuhi kriteria itu sekaligus akan diselesaikan. Tapi penyelesaiannya disesuaikan dengan target dan kemampuan keuangan daerah. Dimana di NTB ini rumah tidak layak huni itu sekitar 248 ribu unit. ‘’Dari jumlah itu, kita keroyokan kerjanya. Pemerintah pusat ada BSPS sebanyak 3.400 unit, provinsi sebanyak 1.073, Pemda kabupaten/kota juga melaksanakan termasuk desa. Melalui dana desa, sudah ada dua kabupaten yakni Dompu dan Lombok Timur,’’ ungkapnya.

Pihaknya berharap peng-

gunaan dana desa untuk perbaikan RTLH dapat dioptimalkan di enam kabupaten lainnya. Jika masing-masing desa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 10 RTLH, maka dalam setahun hampir 10 ribu RTLH dapat diperbaiki lewat dana desa. ‘’Kalau melihat kuantitasnya, satu tahun 10 ribu RTLH. Kalau misalnya setiap desa memperbaiki RTLH masing-masing 10 unit, maka sekitar 10 ribu unit RTLH juga bisa tertangani. Artinya, dalam setahun bisa tertangani 20 ribu unit RTLH. Berarti RTLH yang ada bisa tertangani 10-11 tahun di NTB,’’ pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas PU NTB tahun 2015, jumlah RTLH di Lombok Utara sebanyak 40.232 unit, Lombok Timur 230.006 unit, Sumbawa Barat 18.217 unit, Sumbawa 45.414 unit, Dompu 37.290 unit. Selanjutnya, Kota Mataram 50.173 unit, Lombok Barat 138.897 unit, Lombok Tengah 117.728 unit, Bima 74.130 dan Kota Bima 17.787 unit. (nas)

Halaman 15

Soal Pendamping

Suhaili Terobsesi dengan Keseimbangan Geopolitik Mataram (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB dari Partai Golkar, H. M. Suhaili FT, SH, memberikan indikasi kuat bahwa ia tidak akan menggandeng Bakal Calon Wakil Gubernur dari Pulau Lombok. Suhaili menegaskan unsur keseimbangan geopolitik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pendampingnya.

Hal itu disampaikan Suhaili saat dikonfirmasi wartawan usai memaparkan visi dan misinya di hadapan panelis dan pengurus PKB, di Mataram, Kamis (27/7).

Suhaili memberikan penegasan kuat menyangkut keinginannya untuk tampil bergandengan dengan bakal calon Wakil Gubernur dari Pulau Sumbawa. Saat ini, ada dua nama yang tengah diisukan akan digandengkan dengan Suhaili. Dua figur itu adalah Tiar R. Harun Al Rasyid dan Aris Muhammad.

Saat dikonfirmasi terkait kedua nama ini, Suhaili tidak mengamini salah satunya dan hanya berujar singkat ; “Ya, salah satu insha Allah lah,” ujarnya.

Namun, selain dua nama ini, Suhaili menegaskan bahwa komunikasi mengerucut ke tiga kandidat. Saat dikonfirmasi terkait kemungkinan berpasangan dengan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah sebagai nama ketiga, Suhaili menegaskan jawaban yang sempat membuat banyak orang di sekitarnya tertawa.

“Ya, kita masih berharapharap cemas,” ujarnya.

Namun, dari tiga nama tersebut, Suhaili mengaku bahwa ia terobsesi untuk mewujudkan konsep kepemimpinan yang berimbang secara geopolitik. ‘’Bahkan, obsesi ke depan

salah satunya, selain keberimbangan dari sisi personal, mungkin keberimbangan sarana juga. Salah satunya misalnya, nanti di sana ada Kantor Perwakilan Gubernur di sana (Pulau Sumbawa),” tegas politisi asal Bodak, Lombok Tengah ini.

Dalam kesempatan pemaparan visi dan misi, Suhaili juga mengutarakan serangkaian kritik terhadap kebijakan Pemprov NTB. Sementara, dalam proses wawancara, ia juga mengaku kecewa dengan kebijakan Pemprov NTB yang terkesan lebih memprioritaskan Global Hub ketimbang Pelabuhan Awang yang saat ini terkatung-katung pembangunannya.

“Ya sedikit kecewa sih, sementara Awang yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat, kita sudah berpikir yang, sementara Global Hub itu kan masih besar banget,” sindirnya.

Padahal, menurut Suhaili, seharusnya pembangunan Awang diperkuat sesuai dengan proyeksi pemerintah pusat, yaitu sebagai Pelabuhan Perikanan Samudra, untuk pengalihan fungsi Benoa, Bali.

“Kalau Benoa sekarang lebih ke peti kemas sebenarnya.

Untuk pelabuhan perikanan itu, peluang sangat dekat itu Awang. Ini harus kuat mendesak,” ujarnya.

Terkait persoalan ini, Karo Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME yang dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa dalam konteks penyelenggara pemerintahan, pada prinsipnya Pemprov NTB memperlakukan semuanya pada posisi dan porsi yang sama. “Hanya saja ada yang memang sudah masuk dalam perencanaan,” tegasnya. (aan)

Di Inggris, TGB Kupas Strategi Transformasi Pemuda Dari Hal. 1 Dihadiri lebih dari 300 peserta, saat itu gubernur yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) itu, memaparkan pandangan, ide/gagasan dan strategi terbaik menyiapkan generasi muda Indonesia memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2030 yang akan dinikmati Indonesia. Pada era itu, diperkirakan sebagian besar populasi di Indonesia didominasi penduduk usia produktif.

Acara di mulai pukul 10.30 waktu setempat dan dibuka Duta Besar RI untuk Inggris, Dr. Rizal Sukma. Hadir juga saat itu, Duta Besar/Utusan Tetap Delegasi Republik Indonesia untuk UNESCO, Prof. Fauzi Soelaiman, Duta Perdagangan Perdana Menteri Inggris khusus untuk Indonesia, Richard Graham. Acara baru berakhir sekitar pukul 13.00 waktu Inggris atau sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Diskusi berlangsung hangat.

Selain TGB sebagai panelis utama, ketua panitia penyelenggara, Samuel Leonardo Putra bersama Ketua PPI di Inggris, Alanda Kaiza juga mengundang mantan Menteri ESDM, Sudirman Said sebagai Keynote Speaker sekaligus membuat kesimpulan pada acara diskusi panel tersebut.

Saat itu TGB menguraikan bagaimana strategi transformasi pemuda untuk menyongsong persaingan global di masa yang akan datang. Salah satu kunci utama bagi pemuda untuk melakukan transformasi diri adalah pendidikan. Menurutnya, apabila suatu negara atau daerah ingin maju, kuat dan sejahtera, maka yang perlu diperkuat adalah pendidikan. Maka, di Nusa Tenggara Barat, cerita TGB, pemerintah secara konsisten mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan.

Pemerintah Provinsi NTB, selama ini telah menyediakan banyak anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemuda melalui beasiswa, peningkatan kapasitas guru, peningkatan metode pengajaran, serta membangun sekolah di daerah-daerah terpencil.

Dalam paparannya, TGB juga menjelaskan berbagai inovasi dan strategi yang dilakukannya untuk mempersiapkan generasi yang dapat menikmati Bonus Demografi 2030 mendatang. Kebijakan populer yang sampaikan TGB di antaranya melakukan reviltasliasi, fasilitasi dan penguatan peranan pemuda bagi pertumbuhan ekonomi, melalui pelatihan skill dan manajemen usaha. Selain itu, penguatan peran dan keterlibatan mahasiswa untuk program pendampingan bagi ibu hamil dan bayi, yang dikenal program ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Setelah Melahirkan), menciptkan 200.000 wirausahawan baru dan

mendorong peningkatan kualitas UMKM. Kebijakan lain yang diterapkan adalah menumbuhkan semangat kepeloporan pemuda dalam menciptakan desa wisata berdasarkan ciri khas dan potensi setempat dengan tetap menjaga kelesatarian hutan dan lingkungan, serta menumbuhkan minat baca dan mengembangkan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Mendengar paparan TGB tersebut, para peserta diskusi semakin penasaran dan antusias dengan gagasan dan pemikiran dari gubernur yang pernah mencatat Rekor Muri sebagai gubernur termuda di Indonesia itu.

Mereka tampaknya ingin mengetahui dan mendengar penjelasan langsung dari sumber yang tepat, tentang capaian kemajuan pembangunan NTB yang selama ini mereka hanya dapatkan dari media dan informasi dari mulut ke mulut. Antusiasme itu juga ditunjukkan ketika memasuki sesi tanya jawab.

Saat itu gubernur dua periode itu banyak mendapat pertanyaan terkait strategi mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

Kebijakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembangunan, serta pemikirannya mempersiapkan generasi muda untuk menatap masa depan, serta strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan sebagai modal bagi generasi untuk menghadapi tantangan. TGB juga diminta gagasannya tentang cara menghadapi tantangan dan tips berkompetisi sehingga bisa berhasil.

Menanggapi beragam pertanyaan tersebut, TGB mengawalinya dengan mengungkapkan fakta fakta yang dihadapi dalam pembangunan daerah termasuk di NTB. Ia menjekaskan banyak aspek yang perlu mendapatkan atensi penanganan, mulai dari hal hal yang tampak sederhana, tetapi berdampak besar bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Misalnya perhatian terkait dengan kebiasaan hidup masyarakat di NTB seperti pernikahan dini, kebiasaan pola asuh dan pola makan yang kurang baik, jika tidak ada pendekatan penanganan yang tepat akan menimbulkan beragam masalah sosial dan kesehatan.

Terkait dengan tips berkompetisi di tengah persaingan global yang kian ketat, TGB antara lain mengingatkan pentingnya membangun semangat optimisme. Ia merujuk pada ajaran agama yang tertuang di dalam kitab suci terutama Al-Qur’an yang mengharuskan manusia bersikap optimis dan tidak pesimis.

Usai acara, hingga di luar ruang pertemuan TGB tetap dikerubuti oleh pelajar dan mahasiswa untuk berbincang, bahkan tidak sedikit di antaranya yang memanfaatkan untuk selfi bersama TGB. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 28 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Pengadaan Beras

Rekanan Enggan Kembalikan Kerugian Negara

(Suara NTB/yon)

WAKILI NTB - Siswa SMAN 1 Aikmel yang lolos mewakili NTB pada LCC tingkat nasional dan segera berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat ini.

LCC Empat Pilar Tingkat Nasional

SMAN 1 Aikmel Wakili NTB Selong (Suara NTB) – Untuk pertama kalinya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berhasil mewakili NTB dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) empat pilar kebangsaan tingkat nasional.

Pasalnya, sebanyak 10 siswa SMAN 1 Aikmel berhasil lolos untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut.

Demikian disampaikan, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMAN 1 Aikmel, Sugeng, Kamis (27/7).

Pada lomba cerdas cermat yang dilaksanakan di Jakarta itu, nantinya 10 siswa yang berhasil lolos akan berangkat pada tanggal 9 Agustus 2017.

Cerdas cermat sendiri, kata Sugeng, masuk dalam kegiatan ektrakurikuler dari 26 ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Aikmel. “Siswa di SMAN 1 aikmel diwajibkan memilih minimal satu ekstrakurikuler dan maksimal dua untuk ditekuni. Ini merupakan suatu aturan dari pihak sekolah,” ujarnya.

Untuk persiapan, saat ini pihak sekolah terus melakukan pembinaan secara intensif dengan melibatkan pakar dari luar, mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya mengikuti LCC empat pilar kebangsaan. Sehingga seluruh siswa SMAN 1 Aikmel yang berhasil lolos mewakili NTB. Dapat menang dan membawa pulang piala juara I sebagai bukti mampunya siswa asal Lotim mengharumkan NTB di kancah nasional. (yon)

Mahasiswa FDK Dibutuhkan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun ini melepas sebanyak 1.741 mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) selama sebulan lebih. Mereka terdiri dari 671 mahasiswi dan 1.070 mahasiswa tersebar di tiga fakultas di UIN Mataram.

Dari jumlah itu, 271 mahasiswa berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) dan tersebar di Jurusan KPI 88 orang, PMI 59 orang dan BKI 124 orang.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Dr. Faizah, berharap dari program KKP ini dapat memberikan manfaat yang seluas luasnya bagi masyarakat. Apalagi kata dia, mahasiswa FDK sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat katakter keilmuan pada fakultas ini berbeda dengan lainnya.

Terlebih lagi, sejauh ini respons masyarakat atas ke-

beradaan mahasiswa FDK sangat baik. Bahkan tidak pernah ada cerita sama sekali terjadi penolakan oleh masyarakat. Sambutan positif masyarakat ini menandakan mahasiswa FDK dan UIN secara umum berhasil menjalankan tugas pengabdiannya di masyarakat.

“Saya tidak pernah menemukan adanya penolakan baik sebelum jadi dekan, saat jadi DPL maupun sekarang. Pada umumnya penerimaan masyarakat sangat bagus khususnya pada KPI,” tegasnya.

Lebih jauh Faizah menyebut pada dasarnya mahasiswa FDK lebih cocok mengikuti program KKP menggunakan pola tematik mengingat karakteristik mahasiswa FDK berbeda dengan fakultas lain.

Dikatakan Faizah, mahasiswa FDK dengan tiga prodinya dapat masuk maupun mengikuti program KKP ke berbagai instansi pemerintah, pan-

ti sosial, dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat.

“FDK lebih cocok pakai tematik, mereka tersebar di berbagai tempat pengabdian, seperti di perusahaan media, lembaga-lembaga sosial dan kebutuhan masyarakat terhadap FDK sangat luar biasa,” ujarnya.

Selain dari FDK, dua fakultas lain di UIN yang mengikuti KKP ialah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) dan tercatat menjadi penyumbang terbanyak mahasiswa mengikuti program KKP tahun ini yakni sebanyak 991 mahsiswa. Mereka berasal dari Jurusan PAI 199 orang, Jurusan PBA 95 orang, Jurusan PGMI 259 orang, Matematika 142 orang, IPA 115 orang, dan IPS 181. Sedang dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menyumbang 479 mahasiswa terdiri dari Jurusan Akhwalu Syakhsiyah 80 orang, Ekonomi Syariah 279 orang, Muamalah 120 orang. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) – Temuan kerugian negara di Lombok Barat sejauh ini belum bisa ditagih semua. Sejumlah SKPD belum mengembalikan kerugian negara tersebut di antaranya dinas Ketahanan Pangan (DKP) terkait pengadaan cadangan beras pemerintah (CBT) senilai Rp 108 juta. Diduga anggaran pengadaan beras ini dipakai oleh oknum pejabat lama di Dinas terkait. Sehingga pihak rekanan masih enggan mengembalikan kerugian negara.

Informasi yang diperoleh Suara NTB dari salah salah seorang pejabat di Pemda, bahwa anggaran yang dipakai untuk pengadaan beras itu konon di-

pakai oleh pejabat lama (sebelumnya) senilai Rp 100 juta. Namun administrasi untuk pengadaan beras itu sendiri ada, tapi bukti barang berupa beras yang masuk ke gudang dinas terkait tidak ada sehingga muncul menjadi temuan kerugian negara.

“Diduga dana itu dipakai oknum pejabat sebelumnya,” tutur sumber yang enggan dikoran namanya.

Dikonfirmasi terkait hal ini Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat menyatakan terkait informasi bahwa anggaran itu dipakai oleh oknum pejabat lama enggan dijawabnya. Namun yang jelasnya, pihak ketiga yang bertanggung jawab karena berbicara bukti administrasi dilengkapi pern-

yataan dari pihak ketiga semua dipakai oleh bersangkutan.” Secara administrasi yang ada sama saya, ada pernyataannya pihak ketiga yang pakai semua. Itu dokumen ada semua pernyataan dan kesanggupan mengembalikan ada,” tegas Inspektur ini.

Dijelaskan berdasarkan data administrasi yang dipegangnya baik pernayataan pihak ketiga mengakui jika menggunakan anggaran tersebut, termasuk ada dokumen pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan dana itu ada. Data pendukung yang dipegang pihaknya lengkap dari rekanan tersebut. Menyoal pengembalian dana kerugian negara pengadaan CBT ini, diakuinya belum ada progresnya.

Terkait permintaan pihak Dinas Ketahanan Pangan untuk meneruskan kasus ini ke APH, pihaknya belum mengarah kesana. Sebab untuk menuju ke sana ada prosedurnya. Pihak dinas lebih dulu mengajukan ke majelis untuk disidang, setelah itu barulah pihak majelis menindaklanjutinya. Jika pihak majelis tidak bisa juga maka barulah dipertimbangkan untuk dibawa ke APH. “Tidak ada progres pengembalian dari Rp 108 juta itu,”tegasnya.

Pihaknya menunggu hingga tanggal 30 Juli ini, jika tidak ada progres maka tentu langkah selanjutnya akan diambil. (her)

Nasdem Diminati Banyak Balon Bupati Lobar Giri Menang (suara NTB) – Nasdem diminati banyak bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Lombok Barat (Lobar). Pasalnya jika melihat jumlah kandidat yang mengambil formulir dengan durasi waktu dua hari masa pengambilan formulir mencapai delapan orang.

Masing-masing tujuh kandidat bupati dan satu orang kandidat wakil bupati. Di antara delapan kandidat ini, kandidat L Jaya Asbani menjadi pendaftar pertama di partai bermotto Restorasi tersebut.

Ketua DPD Nasdem Lobar, HL. Herwanto menyatakan bahwa Nasdem banyak diminati.

“Dalam waktu dua hari dibuka pengambilan formulir sudah delapan kandidat (bakal calon) yang ambil formulir, yang pertama mendaftar pak L Jaya asbani,” jelas anggota DPRD NTB yang akrab disapa Mik Karde ini.

Dijelaskan pengambilan formulir sejak Selasa-Rabu lalu. Lalu pengembalian formulir hari Kamis - Sabtu mendatang.

Kenapa singkat sekali masa pendaftarannya? Menurutnya kegiatan partai untuk persiapan verifikasi sangat padat.

Tidak kalah penting , ia ingin melihat sejauh mana persiapan dari semua kandidat.

Menyoal korelasi kandidat yang bakal diusung Nadsem provinsi dengan Lobar, diakuinya awalnya memang ada wacana pada saat rapat. Namun hal ini sedikit sulit, sebab secara psikologisnya belum tentu partai A turunan ke kabu-

(Suara NTB/her)

TERIMA PENDAFTAR - Ketua DPD Nasdem Lobar, H.L. Herwanto didampingi Ketua Bappilu menerima pendaftaran dari salah satu balon bupati, Kamis (27/7). paten partai A. Namun pihaknya melihat perkembangan kedepan. Ia menambahkan, Nasdem sendiri melakukan pendaftaran tanpa mahar.

Nasdem sendiri punya lima kursi di DPRD Lobar. “Nasdem tanpa mahar, ini yang menarik bagi semua calon,”jelasnya.

Ketua Bapilu sekaligus ketua panitia pilkada Nasdem Khatib Qazwaini menambahkan bahwa sejauh ini terdapat delapan kandidat yang mendaftar di antaranya Petahana, H. Fauzan Khalid, TGH

Muammar Arafat, HL Sajim Sastrawan, L Jaya Asbani, Nauvar F Farinduan, L ahmad Yani, Sulhan Mukhlis dan TGH Khudary Ibrahim. “Satu kandidat resmi mendaftar yakni L Jaya asbani,”jelasnya. Ia menambahkan, menurut rencana jumat (hari ini) kandidat yang mendaftar L sajim Sastrawan, hari sabtu paling banyak diantaranya Petahana, Nauvar Farinduan dan kandidat lain.

Sementara kandidat bakal calon(Balon) Bupati Lombok Barat (Lobar), L Jaya Asbani

resmi mendaftar di partai Nasional Demokrat (Nasdem) Lobar Kamis (27/7). Pria asal Gerung menjadi balon bupati pertama yang datang mengembalikan formulir pendaftaran di partai besutan Surya Paloh tersebut. Saat pendaftaran, L Jaya yang di dampingi istri dan simpatisannya diterima langsung oleh ketua DPD NasDem Lobar dan Tim Pilkada Nasdem di Kantor Sekretariat Nasdem di jalan Penas, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung. Sekitar pukul 14.00 wita. (her)

Kesulitan Air di Lombok Selatan Jadi Atensi Khusus Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menilai persoalan kesulitan air di Lombok bagian selatan tidak pernah tuntas sampai saat ini, terutama di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan. Karenanya persoalan kesulitan air dimaksud akan menjadi atensi khusus pemerintah ke depan.

Menurut Ahyar, di Lotim, terutama dalam hal akses air, terjadi ketimpangan yang cukup tajam antara masyarakat Lombok Timur bagian utara dengan selatan.

Di mana di bagian utara memiliki akses air melimpah.

Sementara di selatan masyarakat kesulitan air.

“Masyarakat di selatan itu

untuk mendapatkan air harus beli, sementara di utara itu, airnya melimpah. Padahal ada bendungan besar, seperti dam Pandan Dure, tapi airnya belum bisa disalurkan ke selatan. Insya Allah kalau saya jadi Gubernur itu ada solusinya,” ujar Ahyar di hadapaj para panelis, saat memaparkan visi misinya di PKB. “Dari ratusan titik yang sudah saya kunjungi, persoalan utama masyarakat adalah akses terhadap pelayanan dasar, ya seperti air, kesehatan, pendidikan,” ungkapnya.

Dikatakan oleh Ahyar, karena masih banyak ia temukan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah di NTB. Dari sanalah ia menyusun visi dan misinya untuk maju di pilkada NTB. Adapun visi dan misi yang diusungnya adalah, NTB untuk semua.

“Saya katakan mengapa NTB untuk semua, karena masih ada terjadi ketimpangan itu, belum ada semangat untuk memberikan perhatian pada semua masyarakat, tanpa diskrimintaif, berkeadilan, pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah. Sehingga saya akan mebangun NTB ini untuk

semua, bukan untuk satu kelompok saja,” tegasnya.

Terakhir disampaikan oleh Ahyar, bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi. Menurutnya, tingginya angka ke-

miskinan itu karena tidak matangnya perencanaan pembangunan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan. (ndi)