Edisi 28 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 140 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 28 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan (Suara NTB/rus)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang berkumpul di halaman Kantor Camat Sikur, Sabtu lalu.

Bansos Kemensos Terbesar ke Lotim

Bupati Lotim : Itu karena Lotim Banyak Penduduknya PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dan beberapa program strategis pemerintah lainnya dinilai Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan sebagai terbaik pemerintah di era Presiden Jokowi. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lotim

untuk PKH 45.594 dengan total bantuan Rp 86,17 miliar.

Selain PKH, bantuan sosial lainnya berupa beras sejahtera diterima Lotim untuk 138.363 KPM dengan pagu anggaran Rp 189 miliar. Bantuan sosial untuk lansia sebanyak 136 jiwa dengan total

dana Rp 272 juta, bantuan sosial disabilitas untuk 316 jiwa dengan anggaran Rp 948 juta.

Dari data-data tersebut Lotim terlihat paling banyak dibandingkan seluruh kabupaten/kota se NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

TIMBA AIR - Warga Desa Labuan Tereng menimba air dari sumur-sumur yang mengering.

TO K O H Remaja dan Ancaman Tramadol TRAMADOL benar-benar jadi ancaman baru bagi generasi. Di Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB, tercatat 255 orang kecanduan obat yang daya rusaknya sama dengan sabu ini. ‘’Kasus tramadol di NTB sudah cukup meresahkan masyarakat. Karena penyalahgunanya sudah merambah kepada para remaja dan anak anak sekolah,” ungkap Kepala BNN NTB, Brigjen Pol. Drs. Sukisto kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Bersambung ke hal 15

Hujan Sehari Tak Menghapus Dampak Kekeringan Dahaga Setahun dan Kemiskinan Baru Puluhan desa di Lombok Barat (Lobar) ditetapkan darurat kekeringan. Salah satunya yang menimpa ratusan warga Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar. Alih-alih untuk mandi, untuk kebutuhan minum saja kurang.

AKHIR pekan lalu, Kartini (23) masih dengan kesibukan seperti biasa, mengambil air. Warga Dusun Embung Kolah, Desa Labuan Tereng itu membawa sebuah jeriken yang tampak berlumut. Pertanda seringnya benda itu digunakan. ‘’Mana ini sampai sehari. Nanti juga ambil lagi,’’ ujarnya dengan aksen Bahasa

Sukisto

Kades Labuan Tereng, Humaidi (tengah) mengecek sumur di Dusun Pancor Mas bersama warga. Desa Labuan Tereng mengalami kekeringan sepanjang tahun.

Sasak. Ia yang tinggal bersama dua anaknya dan suami itu sehari dua kali mengambil air sekitar 1 kilometer dari rumahnya.

Satu titik mata air yang didatangi Kartini Sabtu (26/8) pagi itu muncul dari sumur buatan warga. Sumur itu satu-satunya harapan pelepas dahaga warga dusun.

Sailah (46), warga Embung Kolah lainnya bahkan harus membeli air. ‘’Kita beli di bawah Rp 70 ribu. Paling untuk empat hari,’’ ungkapnya.

Rupiah yang dikeluarkan Sailah membeli air untuk masak, minum, dan berwudhu. Sementara sanitasi warga di bukit dengan ketinggian 100 mdpl di tepi Teluk Lembar itu ala kadarnya.

Bersambung ke hal 15

ADA 1,6 juta penduduk NTB dalam kondisi rentan miskin.

Mereka akan jatuh miskin ketika biaya hidup sehari-hari yang serba kurang, dikeluarkan untuk mengatasi dahaga. Waktu dan energi yang seharusnya untuk mencari nafkah, terkuras untuk mencari air bersih.

Data yang sebelumnya dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Warga yang terdampak sebanyak 127.940 Ke-

pala Keluarga (KK) atau 640.048 jiwa. Jika sebaran penduduk miskin dan rentan miskin ada di wilayah kekeringan, maka tidak saja penduduk rentan miskin akan menjadi miskin, mereka yang sudah hidup pada garis kemiskinan kondisinya semakin memprihatinkan. Jumlah jiwa terdampak kekeringan sementara hampir sama dengan angka kemiskinan di NTB mencapai 16,07 persen atau 793.780 jiwa pada posisi Maret 2017.

Bersambung ke hal 15

Biro APP dan TGP2D Panggil Khusus Dinas PUPR Mataram (Suara NTB) – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) bersama Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) memanggil khusus

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemanggilan ini kaitannya dengan progres penyerapan anggaran yang dinilai masih rendah.

Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB

di Mataram pekan kemarin menyatakan dari sisi serapan anggaran, Dinas PUPR masuk kategori hijau. Namun, progresnya kelihatan relatif rendah, padahal sudah menjelang akhir triwulan III. “Serapannya tidak kuning,

tetap hijau dia. Khusus Dinas PU saja dipanggil. Karena kita melihat, progres fisik dan keuangannya sesuai dengan targetnya. Targetnya juga rendah, progresnya juga mengikuti targetnya. Sehingga, kita melihatnya secara makro,

bukan mikro,” kata Swahip.

Berdasarkan data e-monev Biro APP dan LPBJP per 27 Agustus 2017, dari pagu anggaran Rp 682 miliar lebih, realisasi keuangan mencapai 35,18 persen dari target 39,42 persen.

Bersambung ke hal 15

600 Peserta Ikuti ’’Mandalika Color Run’’ Praya (Suara NTB) – Sekitar 600 orang peserta termasuk puluhan orang wisatawan asing dari sejumlah negara, ikut meramaikan ‘’Mandalika Color Run’’, Minggu (27/8) sore di KEK Mandalika, Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan salah satu event Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017.

Terlihat para peserta sangat menikmati

(Suara NTB/ist)

COLOR RUN - Para peserta Color Run yang dilaksanakan di Mandalika, Lombok Tengah (atas). Kadispar NTB, H.Moh.Faozal bersama peserta Color Run.

kegiatan itu, karena melintasi destinasi wisata yang ada di Kawasan Mandalika. Ini merupakan salah satu program untuk mempromosikan wisata olahraga di NTB. ‘’Tahun lalu ‘’Color Run’’ kita gelar di Gili Trawangan dan tahun ini kita geser ke Mandalika. Sebab di Mandalika potensi sport tourism-nya sangat bagus.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Berdayakan Pegawai JATUH tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), Kamis (31/8).

Berbagai upaya dilakukan petugas juru pungut termasuk pemerintah kecamatan untuk mengejar pencapaian target. Diantaranya, dengan menagih langsung ke WP (wajib pajak) alias door to door, mensyaratkan bukti lunas PBB untuk pengurusan administrasi, dan memberdayakan pegawai melakukan penagihan di lapangan.

Camat Selaparang, Sudirman menyampaikan, realisasi PBB tanggal 15 (Suara NTB/cem) Agustus mencapai 52 perSudirman sen. Serapan ini tertinggi kedua setelah Kecamatan Sandubaya.Ia menyebutkan, target PBB dari sembilan kelurahan senilai Rp 4 miliar lebih.

Sehingga, sisa lainnya akan dikejar sebelum jatuh tempo.

“Realisasi kita diberikan 100 persen sampai dengan Desember. Penutupan gebyar nanti kita kejar urutan pertama realisasinya,” kata Sudirman dikonfirmasi, Minggu (27/8).

Berbagai cara dilakukan untuk menagih pajak. Pertama, merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa memacu pencapaian pembayaran pajak dengan mensyaratkan masyarakat yang mengurus administrasi di kelurahan maupun kecamatan untuk melapirkan bukti lunas PBB. Kedua, mengoptimalkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kecamatan Selaparang lebih dahulu lunas pajak.

Ketiga, wajib pajak nilai pembayaran di atas Rp 20 ribu didatangi oleh petugas atau door to door.

“Kelurahan bagi tugas. Mereka memaksimalkan staf dengan cara bagi habis SPPT,” paparnya.

Artinya, beban tidak saja jadi tanggungjawab juru pungut melainkan tanggungjawab bersama. Di kecamatan telah dibentuk tim pengaman. Secara berkala pihaknya mengundang Badan Keuangan Daerah dan Asisten II untuk memberikan masukan sekaligus pemantauan agar petugas tidak kendor.

Sudirman mengaku, PT. Angkasa Pura merupakan salah satu wajib pajak penyumbang terbesar. AP telah membayar kewajibannya ke kas negara. “Kalau hotel - hotel ini telah disampaikan SPPT mereka,” ujarnya.

Mantan Lurah Ampenan Selatan berencana akan melakukan rapat evaluasi bersama lurah dan juru pungut.

Evaluasi ini untuk mengetahui serapan termasuk kendala petugas di lapangan.

Ia mengimbau masyarakat jangan menunda pajak. Hal itu nanti akan membebankan diri sendiri. Pajak dibayar akan dikembalikan pemerintah dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. (cem)

Solusi Tepat KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram mengapresiasi wacana Walikota Mataram yang berkeinginan melakukan pengadaan truk sampah untuk semua kelurahan di Mataram. “Kita apresiasi terobosan bapak Walikota dalam bidang penanganan sampah,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. Dengan volume sampah yang pengangkutannya menggunakan kendaraan roda tiga dipandang masih be(Suara NTB/fit) lum maksimal. Mataram Abdul Malik sebagai kota Metro, menghasilkan volume sampah yang cenderung besar.

Sehingga wacana pengadaan satu truk sampah per kelurahan dianggap sebagai solusi yang tepat. “Jadi truk sampah ini mungkin sifatnya mobiling,” ujarnya. Malik memastikan pengadaan satu truk sampah per kelurahan tidak akan tumpang tindih dengan kendaraan roda tiga yang telah dibagikan ke semua lingkungan se-Kota Mataram. Sebab satu kelurahan jumlah lingkungannya beragam. “Ada yang enam lingkungan, ada yang 10 ada yang 11,” sebutnya.

Intinya, kata Malik, pengadaan satu truk sampah per kelurahan untuk kemajuan dan kebersihan Kota Mataram. Truk sampah itu akan dipusatkan di Kelurahan. Sedangkan kendaraan roda tiga akan menjangkau sampah hingga ke gang gang sempit di lingkungan. “Kan ada operator sampah yang mengeluarkan sampai di luar, kemudian dibawa ke truk sampah milik kelurahan. Dari situ baru masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir),” terang Malik.

Politisi Golkar ini mengkalkulasi Pemkot Mataram mampu membiayai pengadaan truk sampah untuk semua kelurahan. Sebab peningkatan PAD menjadi Rp 367 miliar dianggap cukup signifikan. Dengan pengadaan 50 truk sampah tentu harus ada target yang hendak dicapai. Namun demikian, meskipun secara anggaran cukup memungkinkan untuk pengadaan 50 truk sampah, namun Malik menyarankan agar pengadaan truk sampah dilakukan secara bertahap. “Kalau langsung 50 di APBD murni 2018 ndak mungkin. Bisa saja dua sampai tiga tahap,” katanya.

Malik mengatakan harus ada kajian terlebih dahulu, apakah pengadaan truk sampah per kelurahan dapat mengakomodir masalah sampah. Ia mencontohkan pengelolaan sampah di Cakranegara Timur. “Itu satu hari setengah saya gotong royong untuk volume sampah saja,” akunya. Artinya kapasitas sampahnya tidak terlalu besar seperti di kecamatan yang lain. Dengan pengadaan truk sampah per kelurahan, truk sampah yang ada di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) tetap dimanfaatkan untuk pengangkutan sampah secara reguler.

Pengadaan truk sampah itu, salah satunya sebagai upaya mempertahankan Piala Adipura. Selama ini, sistem sudah mulai berjalan. Dengan adanya kendaraan roda tiga, masyarakat sudah mulai sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. (fit)

(suara NTB/ars)

KOTA TUA AMPENAN - Dua orang pelajar melintas di Kota Tua Ampenan. Pemkot Mataram sedang gencar melakukan upaya mengembalikan kejayaan Kota Tua Ampenan. Salah satu caranya dengan menggelar Festival Kota Tua Ampenan. Berita selengkapnya di halaman 9.

Minim, Alokasi Anggaran untuk Kelurahan di Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diminta memberikan perhatian khusus kepada kelurahan. Permintaan ini disampaikan pemerintah pusat melalui Dirjen pemerintahan desa, ketika Walikota mempresentasikan materi lomba kelurahan terintegrasi di Jakarta baru-baru ini. Perhatian dimaksud adalah dalam bentuk alokasi anggaran untuk kelurahan. Setelah mendengar pemaparan dari Walikota Mataram, pemerintah pusat menilai anggaran yang diberikan Pemkot Mataram kepada kelurahan, terbilang masih minim.

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh

"Pemerintah pusat meminta agar anggaran untuk kelurahan sebesar lima persen dari total jumlah APBD Kota Mataram.

Dan kita belum mampu untuk itu," kata Walikota kepada Suara NTB di Mataram pekan kemarin. Ahyar yakin, tidak hanya Mataram, Kota-Kota lain

di Indonesia juga tidak sanggup menyisihkan lima persen anggaran untuk kelurahan. Saat ini, alokasi anggaran untuk kelurahan - kelurahan di Mataram hampir mencapai 2,5 persen dari total APBD Kota Mataram.

Artinya, alokasi anggaran kelurahan yang diberikan

Pemkot akan Luncurkan Pembayaran Elektronik Mataram (Suara NTB) Pembayaran pengadaan barang dan jasa sejak Rp 31 Agustus mendatang tak lagi secara tunai. Seluruh belanja apapun di atas Rp 500 ribu akan dibayar melalui sistem elektronik alias transfer.

Pola ini dilakukan menghindari pegawai (bendahara, red) bermain mata dengan pihak ketiga.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi ditemui pekan kemarin.

“Jadi semua belanja yang melibatkan pihak ketiga harus transparan,” katanya.

Pembayaran melalui transaksi elektronik merupakan program nasional. Kota Ma-

taram salah satu yang menjadi pilot project program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Syakirin melihat, Kemendagri menginginkan bahwa kebutuhan uang pengadaan barang atau jasa apapun membutuhkan biaya besar, sehingga diinginkan pembayaran uang lewat transaksi elektronik.

Disatu sisi ini juga mengurangi bendahara berinteraksi langsung dengan pihak ketiga.

“Sehingga, di Mataram salah satu dari delapan kabupaten/kota menjadi pilot project Kemendagri,” paparnya.

Program ini akan diluncurkan bertepatan dengan HUT Kota Mataram, Kamis (31/8).

Hal ini sudah intens dibicarakan oleh Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dengan

bank milik daerah. Ia menyebutkan, program itu dimulai dari lima SKPD yaitu, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah yang meliput 10 Bagian, Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.

“Sekarang sebagian sudah memulai merintis,” akunya.

Ia menambahkan, selain menghindari risiko. Pemerintah memandang ini akan lebih efektif dan efisien.

Artinya, bendahara cukup menyelesaikan administrasi dan pembayaran langsung ke rekening pihak ketiga.

Disamping itu, tidak ada main - main soal belanja barang dan jasa. (cem)

Soal Pesta Rakyat

Pemkot Diminta Tak Menyulitkan SKPD Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemkot Mataram menggelar pesta rakyat, menuai kritik dari kalangan anggota DPRD Kota Mataram.

Pemkot Mataram diminta tidak menyulitkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pasalnya, dengan mengharuskan SKPD urunan menyiapkan masing-masing 100 porsi makanan, mengesankan Pemkot Mataram terlalu memaksakan diri. ‘’Sangat kita sayangkan.

Kalau seperti itu, tentu menyulitkan SKPD,” cetus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Sabtu (26/8). Seharusnya, ketika Pemkot Mataram berencana menggelar pesta rakyat, anggaran sudah harus ada. ‘’Artinya, ada anggaran lebih untuk itu. Sudah ada sumber dananya. Jangan sampai jorjoran kesannya bahwa kita pesta tapi akhirnya kan justru membebani SKPD,” ujarnya.

Kalau memang, Pemkot Mataram tidak memiliki anggaran untuk menyiapkan pesta rakyat, sebagai rasa syukur, cukup dengan menggelar doa bersama atau syukuran. ‘’Karena apa, kita tahu bersama ini adalah tahun politik.

Makanya jangan sampai ada kesan bahwa ini digelar untuk suksesi 2018,” ungkapnya.

Wiska khawatir, urunan 100 porsi makanan per SKPD akan menjadi temuan. ‘’Masalah pesta rakyat, bisa-bisa saja. Tapi anggarannya harus jelas,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, I Ketut Sugiarta. Karena bagaimanapun, anggaran tidak bisa asal comot. Ia lebih setuju kalau pesta rakyat itu tidak membebani SKPD. Artinya, yang dimintai sumbangan bukan SKPD melainkan pada pegawai. ‘’Lebih baik dari kantong pribadi. Kami juga di Dewan siap kok,” katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi Keadilan, Parhan, SH., mengatakan bahwa pesta rakyat merupakan pesta bersama. ‘’Dan memang anggaran hanya cukup untuk kegiatan seremonial saja,” akunya.

Berbeda dengan Wiska dan Ketut Sugiarta, Parhan menganggap sah-sah saja SKPD diminta urunan anggaran pengadaan 100 porsi makanan.

Namun demikian, dana yang digunakan SKPD bukan dana berpotensi mengganggu program SKPD. ‘’Mungkin saja ada anggaran lain yang memang bisa dis-

uitkan untuk kebutuhan pesta rakyat itu,” demikian Parhan.

Pihaknya tidak ingin bahwa seremonial dan pesta rakyat yang digelar Pemkot Mataram akan menyisakan masalah di kemudian hari. ‘’Kita ndak ingin seperti itu. Kita ingin rakyat senang, pemerintah senang dan kita semua merasakan bahwa ini adalah kebahagian bersama. Tapi dengan catatan jangan sampai ada yang dikorbankan,” pungkas politisi PKS ini.

Seperti diketahui, rangkaian dari puncak perayaan HUT Kota Mataram ke-24, Pemkot Mataram akan menggelar pesta rakyat tanggal 9 September mendatang. Pemkot Mataram akan menyiapkan 5.000 porsi makanan gratis bagi masyarakat. Untuk itu, masing-masing SKPD diminta berpartisipasi menyiapkan 100 porsi makanan. (fit) (Suara NTB/dok)

Pemkot Mataram, hanya setengahnya dari ketentuan pemerintah pusat. Namun demikian, orang nomor satu di Kota Mataram ini berjanji, ke depan, alokasi anggaran untuk kelurahan akan terus ditingkatkan secara bertahap. Tidak hanya anggaran, Walikota juga berkomitmen meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM (sumber daya manusia) di kelurahan. Ini, lanjut Ahyar, karena ada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kelurahan.

"Ini tentu akan kita tunjang lewat pengalokasian dana secara bertahap peningkatannya," ujarnya. Diakui Walikota bahwa Pemkot Mataram tidak mampu memenuhi permintaan pemerintah pusat untuk alokasi anggaran lima persen untuk

kelurahan. Sebab, APBD membiayai banyak program strategis Pemkot Mataram. Itu dalam rangka mencapai target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

"Program - program yang lain juga memerlukan dana yang tidak sedikit," demikian Walikota. Oleh karena itu, Pemkot Mataram berupa membagi anggaran secara realistis sesuai dengan kebutuhan. "Prinsip adalah efisiensi anggaran," imbuhnya. Pada bagian lain, Walikota menyatakan akan memberikan reward kepada kelurahan Banjar yang telah berhasil menjadi juara I lomba kelurahan terintegrasi tingkat nasional. "Saya akan berangkatkan umrah lurahnya dan ketua tim penggerak PKK Kelurahan Banjar. (fit)

Praktik Pungli di Pasar Tradisional Diduga Masih Ada Mataram (Suara NTB) Ditahannya Kepala Pasar Sayang - Sayang HM oleh Polres Mataram karena diduga melakukan pungutan liar pada operasi tangkap tangan (OTT) tim saber pungli semestinya dijadikan pembelajaran.

Kasus itu rupanya tak menyurutkan niat kepala pasar melakukan pungutan dengan berbagai macam modus.

Modus oknum kepala pasar bermacam - macam. Diantaranya, menaikan retribusi harian, membebankan pedagang jasa air dan listrik hingga membebani sewa tempat.

Informasi dugaan pungutan diterima Suara NTB ditelusuri ke pasar yang lokasinya di Sekarbela.Benar saja, penuturan pedagang rata - rata mengiyakan pungutan dan beban ditarik oknum petugas pasar setempat.

Pedagang dibebankan membayar retribusi Rp 2.000.

Padahal, tarif resminya hanya Rp 500 per pedagang. Selain itu, uang bayar listrik dan air perminggu ditarik Rp 8.000/orang.

Padahal, aktivitas pedagang pada pagi hari sehingga tidak membutuhkan daya listrik. Demikian pula, penggunaan kamar mandi atau mengambil air dibebankan Rp 2.000 sekali masuk.

Bukan itu saja. Oknum petugas pasar diduga menarik uang Rp 1 1,5 juta tanpa ada bukti pembayaran.

Itu pun sekelas pedagang bakul.

Dikonfirmasi

Lalu Alwan Basri

mengenai masih maraknya pungutan di pasar tradisional, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengaku, telah memanggil oknum kepala pasar dimaksud. Dari pengakuannya, ia tidak pernah menarik sepeser pun uang dari pedagang termasuk mengambil sewa Rp 1 - 1,5 juta.

“Saya langsung panggil kepala pasarnya. Dia sampai bersumpah - sumpah tidak pernah narik apapun,” kata Alwan pekan kemarin.

Ia menegaskan, berulangkali kepala pasar dikumpulkan dan diperingati agar jangan menarik macam macam ke pedagang. Kalau alasan mereka karena kesejahteraan tidak sepadan dengan pekerjaannya, ia mempersilahkan kepala pasar mengundurkan diri.

“Jangan susahkan pedagang dan mereka itu mencari biaya hidup keluarga dan anak mereka,” tuturnya.

Menurutnya, pedagang bakul mempunyai modal Rp 500 ribu – Rp 1 juta. Jika dibebani pungutan sama artinya mematikan usaha mereka. Modal digunakan berjualan habis disetor padahal pemerintah tidak bebankan demikian.

Mantan Kabag Humas dan Protokol menambahkan, sekarang ini sedang menunggu hasil audit komprehensif Inspektorat. Auditor Pengawas Internal Pemerintah ini akan melakukan penilaian.

Disamping itu, Dinas Perdagangan membentuk tim.

Tim itu juga menilai kebersihan, keamanan, dan termasuk kinerja kepala pasar. “Nilai rendah akan disampaikan potret kondisi di pasar dan akan memberikan informasi dan seterang - terangnya ke kepala daerah,” tambahnya.

Terkait dugaan pungli masih terjadi di pasar? Alwan enggan mengatakan demikian.

Ia menegaskan, kepala pasar masih melakukan pungutan dipersilahkan bekerja dan melakukan itu di tempat lain.

Sebab, kepala pasar diinginkan yang bisa memberikan pelayanan ke masyarakat dan mengabdi ke daerah. (cem)

SUARA NTB

Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 3

Kapolda NTB, Brigjen. Pol . Firli didampingi Direktur Utama PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM (baju putih) dan manajemennya, bersama Pimpinan Bank BTN Mataram.

Bhayangkara Residence

Persembahan Spektakuler, Rumah Subsidi ”Rasa” Komersil Mataram (Suara NTB) Semua orang pasti membayangkan memiliki rumah impian, aman, nyaman, model, berkualitas, strategis, tetapi dengan harga yang terjangkau. Tentu tidak mudah mendapatkan rumah dengan kriteria itu. Apalagi dengan kondisi sekarang, harga tanah sudah sedemikian mahalnya.

Pengembang tentu berfikir seribu kali membangun kawasan perumahan impian semacam itu. Kecuali, pengembang dengan perhitungan bisnis “gilalah” yang berani melakukannya. Ibarat kata, untuk mendapatkan rumah murah tetapi berkualitas saat ini, konsumen sedang bermimpi makan roti, tapi sesungguhnya sedang ada dalam situasi makan singkong.

Tapi jangan khawatir, ada satu pengembang dalam daerah yang akan mewujudkan mimpi besar konsumen.

PT. Lombok Royal Property, melalui anak perusahaannya, PT. Zenith Lombok Property telah menyiapkan satu kawasan khusus untuk menjawabnya untuk konsumen yang ingin memiliki hunian yang sangat layak, dengan harga terjangkau (disubsidi pemerintah).

Komplek Bhayangkara Residence yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Proyek PT. Zenith akan membangun sebanyak 500 unit, dari ribuan unit berbeda kawasan yang disiapkan perusahaan induknya, PT. Lombok Royal Property. Bhayangkara Residence telah dipatok lokasinya di Ranjok, Gunung Sari, Lombok Barat.

Beragam kelebihan bisa konsumen dapatkan, pengembang sengaja mendesain perumahan ini sangat berbeda dari perumahan umumnya, baik desain teknis dan menggabungkan konsep non teknis (alam) sebagai pendukung utamanya.

Diantaranya : 1. Lokasi berada di kawasan asri, karena ditembak oleh suasana pegunungan. Pemandangannya langsung menghadap Gu-

nung Rinjani, udaranya yang segar, dekat dari mata air yang juga mengalir langsung dari gunung menakjubkan Pulau Lombok itu.

2. Perumahan ini mengusung desain villa. Bangunannya sekitar 50 persen dengan konsep terbuka yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai ruang terbuka hijau terintegrasi. Ruang terbuka ini sekaligu menjadi ruang tamu pemiliknya.

Bisa dibayangkan betapa nyamannya rumah dengan desain sirkulasi udara yang sangat leluasa. Suasanya akan membawa kita seolah berwisata di rumah sendiri.

3. Jalan kawasan, Bahyangkara Reseidence ini menyiapkan lebar jalan utama 8 meter, dan jalan lingkungan lebar 6 meter. Ini jarang di jumpai di komplek perumahan umumnya. Nampaknya, pengembang mempertimbangkan aspek keleluasaan penghuni komplek berlalu lalang.

Jalan di dalam kawasan, mengutamakan penggunaan pavink block, bukan menggunakan aspal panas. Banyak pertimbangan pengembang, salah satunya untuk mempermudah serapan air.

Pemeliharaanpun lebih gampang, misalnya bila ada yang pecah, dengan mudah dapat diganti. Berbeda halnya jika menggunakan aspal tentu, tentu perbaikannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Papvink Block tidak menggunakan spesifikasi pasaran, PT. Zenith mengharuskan penggunaan Pavink K-300 yang dibuat dan didatangkan.

Kekuatannya, dapat menahan beban bahkan seberat kendaraan panjang, tronton.

Direktur PT. Lombok Royal Property, Komaruddin Taruq (baju cokelat) mendampingi Kapolda NTB.

4. Dari sisi spek bahan bangunan rumah, kayu yang digunakan untuk jendela dan pintu diperlakukan secara khusus dengan terlebih dahulu di oven. Sehingga tingkat kekeringannya sudah sangat maksimal, yang membuatnya tentu tidak mudah lapuk dalam dalam rentan waktu pendek. Atap rumah menggunakan multi roof, dengan daya tahan yang cukup lama. Bahkan berpuluh-puluh tahun.

5. Unit rumah ssudah terpasang pintu gerbang berkonsep minimalis. Konsumen tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pengaman (gerbang rumah). PDAM, listrik 900 VA, juga sudah tercover menjadi satu dengan harga yang dibanderol.

6. Dari sisi lokasi, hanya menempuh waktu 15 menit dari jantung ibukota provinsi, kota Mataram. Mudah bagi konsumen menjangkaunya untuk berakhir pekan menikmati car free day.

7. Sekolah SD, SMP akses sangat dekat, puskesmas , pasar tradisional Gunung Sari cukup dekat untuk memenuhi kebutuhan berbelanja. Apalagi berbicara soal pasar seni, Bhayangkara Residence berlokasi sangat dekat dengan sentra-sentra kerajinan kayu, rotan dan bambu yang banyak di datangi wisatawan. Inilah yang membuatnya menjadi kawasan investasi yang sangat menjanjikan.

8. Satu lagi kelebihannya, Bhayangkara Reseidence berada tak jauh dari pusat

pariwisata unggulan provinsi NTB, yakni kawasan wisata Senggigi. Kawasan wisata Pusuk, juga tak terlalu jauh. Cukup mudah menjangkaunya bagi anda yang suka berwisata buah, dan hasil-hasil alam lainnya. demikian juga lokasi wisata kolam renang yang juga cukup dekat menjangkaunya.

9. Beberapa komplek perumahan terdekat, Bhayangkara Residence dibangun dalam satu kawasan dengan Graha Royal Mataram, proyek pertama PT. Lombok Royal Property. Dimuka komplek Bhayangkara Reseidence, juga dibangun komplek perumahan Royal Zaitun sebanyak 500-an unit. tak jauh juga ada komplek perumahan Polri, sehingga dapat dipastikan kawasannya dilokasi yang cukup ramai penghuninya.

10. Pengamanan Bhayangkara Residence, didesain one gate sistem (keluar masuk dari satu gerbang), dilengkapi dengan kartu tanda masuk bagi semua konsumen yang sudah booking fee. Inilah yang membuatnya menjadi tempat dengan jaminan keamanan cukup tinggi.

11. Bagaimana anda bisa mendapatkan perumahan impian ini? cukup dengan berkunjung ke kantor PT. Zenith/PT. Lombok Royal Property di jalan W.R Supratman No.3 Mataram (samping Kantor Walikota Mataram/Depan Pendopo Gubernur NTB)Tlp : 0370 – 641391, 081803675271, 081917490003. Hanya dengan booking fee Rp 500.000, dengan syarat

Pengambilan undian

KTP, anda sudah sudah dapat memilki rumah subsidi rasa rumah komersil ini.

12. Dengan harga Rp. 141.000.000. Konsumen juga mendapatkan fasilitas bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp.4.000.000, yang bisa digunakan untuk mengurangi harga pokok rumah. Termasuk ada juga bantuan dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) sebesar Rp 25.000.000, yang diterima kedalam rekening masingmasing anggota, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk menambah uang muka atau yang lainnya. Jadi, jika semua bantuan tersebut digunakan sebagai uang muka, akan berjumlah Rp 29.000.000, sehingga angsuran rumah akan menjadi Rp. 700 –an ribu, flat selama 20 tahun. Anggota hanya menambah biaya BPHTB dan Balik Nama.

13. Jika konsumen tak ingin tinggal lama, apakah karena pindah tugas, ada alasan lain, jangan khawatir, pengembang siap membeli kembali unitnya, dengan harga yang masih sangat menguntungkan.

Dengan berbagai kelebihannya itu, rasanya tak perlu lagi berfikir panjang, masih ada kesempatan memiliki rumahnya. Meskipun sejak pendaftaran di buka awal Agustus 2017 ini, kantor pemasarannya tak pernah sepi. Semoga masih ada kesempatan anda mendapatkannya. Tentu yang sudah melakukan pemesanan, termasuk orang-orang yang sangat beruntung.

Seperti diketahui, bahwa PT. Royal Lombok Property melalui anak perusahaannya, PT. Zenith Lombok Property memiliki visi yang sama

dengan Polda NTB untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri melalui penyediaan hunian yang ideal.

PT. Royal Lombok Property bersama Polda NTB telah melakukan kerjasama, dalam rangka mewujudkan Bhayangkara Residance, komplek khusus bagi anggota Korps Baju Cokelat di provinsi ini.

Kerjasama para pihak telah ditandatangani langsung Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Firli, Direktur Utama PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM, mewakili PT. Zenith Lombok Property, serta pimpinan BTN Mataram.

Disaksikan langsung oleh Kapolres se-NTB, atau yang mewakili.

Juga disaksikan oleh manajemen BTN Mataram dan manajemen PT. PT. Royal Lombok Property di Hotel Lombok Plaza.

Keberadaan Bhayangkara Residence ini betul-betul mendapat respon yang tidak kecil dari masyarakat.

Bahkan tidak jarang diantaranya yang mengharapkan agar pemesan tak membludak, agar dapat memiliki rumah impinan dengan kelebihan berbagai fasilitas dan faktor pendukung yang disiapkan PT. Zenith ini.

Wakapolda NTB, Kombes.Pol. Imam Margono mempertegas komitmen Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Firli untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri yang tersebar di Provinsi NTB. kerjasama dengan pengembang ini pertama kali di lakukan. Ada 10.200 ribuan anggota Polri di bawah Komando Polda NTB. kerjasama dengan pengembang ini dimaksudkan untuk terpenuhinya kebutuhan yang menyangkut hajat hidup ini.

“Kerjasmaa dengan pengembang, dengan bank untuk menyiapkan perumahan bagi anggota. Biar anggota dapat rumah yang layak, masih banyak yang kontrak. Kurang dari 50 persen yang punya rumah,” demikian Margono. (bul)

Kapolda NTB dan jajaran saat sosialisasi Bhayangkara Residence

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Atraksi Budaya di Tempat Wisata Harus Diperbanyak Tak Gunakan Elpiji PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) menganjurkan kepada para petani tembakau agar tidak menggunakan gas elpiji 3 kg untuk melakukan pengovenan. Hal itu untuk menjaga stok ketersediaan gas melon terssebut di tengah-tengah masyarakat.

Kepala Disperindag Lotim, melalui Kasi Distribusi dan Promosi Perdagangan, Amat Wasilun menjelaskan, (Suara NTB/yon) sesuai dengan undang-unAmat Wasilun dang UKM dan Kementerian ESDM, yang memakai elpiji adalah rumah tangga dan usaha mikro bisa digunakan, terutama yang omzetnya Rp 300 juta per tahun. Selain itu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tapi tidak termasuk bamgunan dan tanahnya. “Lebih dari itu bukan mikro, itu kriteria berdasarkan UU,” ujarnya.

Meskipun memenuhi kriteria tersebut, kata Amat Wasilun, namun dari Pertamina menganjurkan supaya elpiji 3 kg tidak dipergunakan untuk alat pengomprongan tembakau agar gas melon tersebut dari segi ketersediaan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang menjadi sasaran utama.

Terkait dengan musim tembakau bahkan pengomprongan tahun ini, diyakininya masih ada petani yang menggunakan elpiji, selain memanfaatkan cangkang sawit dan alat bahan bakar lainnya. Untuk itu, katanya, pihaknya pada September mendatang merencanakan untuk melakukan pengawasan, terutama ke sejumlah pangkalan elpiji. Sementara untuk pengawasan ke tempat oven langsung, akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian khususnya yang membidangi perkebunan. (yon)

Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki potensi di bidang pariwisata yang tidak kalah saing dengan daerahdaerah lainnya khususnya di NTB. Bahkan, kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Lombok ini memiliki potensi pariwisata yang lengkap. ‘’Untuk mengembangkan segala potensi itu, diharapkan adanya semacam atraksi budaya di sejumlah tempat-tempat wisata,’’ ujar salah satu pelaku wisata, Zohri Rahman, Sabtu (26/8).

Zohri Rahman yang merupakan pemilik dari Grand Orry Inn Tete Batu menyebutkan, baik dari sektor pegunungan, perpantaian, alam dan lainnya.

Kabupaten Lotim memiliki potensi yang sangat luar biasa, bahkan katanya, sejumlah potensi Lotim di bidang pariwisata tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Dicontohkannya, seperti Sembalun yang dapat menghasilkan tanaman dan buah stroberi, puluhan gili serta sejumlah potensi Lotim di wilayah selatan.

“Untuk meningkatkan potensi itu, perlu memperbanyak atraksi budaya yang disiap-

kan di masing-masing tempat wisata untuk menarik para wisatawan,” sarannya.

Selain itu, lanjutnya, faktor infrastruktur yang menjadi salah satu faktor pendukung juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah mengingat pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata sangat potensial. Maka dari itu, ia berharap kepada kepala daerah berikutnya untuk terus memperhatikan sektor pariwisata, salah satunya dapat merangkul para pemangku kepentingan yang bergelut di bidang pariwisata untuk bersama-sama memajukan pariwisata Lotim. “Jadi perlu kerjasama semua pihak dalam mengembangkan pariwisata ini,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, menurutnya Zohri Rahman, dalam upaya peningkatan PAD di bidang pariwisata, perlu adanya investasi. Karena menurutnya pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan secara instan. “Investasi di bidang pariwisata perlu juga dilakukan,”singkatnya.

Selaku pemilik Gran Orry Inn, ia menyebutkan jika

(Suara NTB/yon)

KUNJUNGI - Salah satu tempat wisata di Tete Batu yang dikunjungi wisatawan mancanegara. Pemkab Lotim harus memperbanyak atraksi budaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Tete Batu Kecamatan Sikur cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat dari

(Suara NTB/yon)

Lowong, Posisi Ketua KAI Lotim Selong (Suara NTB) – Bertempat di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur, Sabtu (26/8), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) menggelar Muscablub pemilihan ketua dan Sekretaris DPC KAI Lotim. Dalam pemilihan pimpinan KAI Lotim yang sudah lowong selama dua bulan terakhir ini, tercatat nama Muzani dan Abdul Muhid berebut kursi yang ditinggalkan almarhum Mansur.

Ketua Panitia Muscablub DPC KAI Lotim, Muzani mengatakan, dua bulan terakhir ini, kursi ketua KAI cabang Lotim lowong. Kekosongan ketua yang terjadi di tubuh KAI ini, katanya, dikarenakan ketua sebelumnya meninggal, sehingga sangat perlu dilakukan pemilihan ulang untuk jabatan ketua dan Sekretaris DPC KAI Lotim periode 2017-2022 Ditegaskannya, langkah ini perlu dilakukan agar seluruh anggota KAI sekitar sebanyak 50 orang dapat tercover segala kebutuhannya serta yang lainnya. Adapun, calon yang sudah terserap sebanyak dua paket, yakni paket pertama untuk pasangan Muzani dengan sekretaris Zohri Rahman dan paket kedua yakni Abdul Muhid dengan sekretaris Ahmad Rosidi. Untuk proses pemilihan disebutkan saat ini sedang dalam proses pembahasan AD/ART DPC KAI Lotim. “Siapapun yang terpilih, tentunya akan tetap dihargai dan bekerja sama memajukan serta bertanggung jawab menjaga martabat dari para advokat yang ada di Lotim,” ujarnya. (yon)

Sampah Tiga Gili, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan Tanjung (Suara NTB) Kalangan pengusaha 3 Gili meminta pwngelolaan sampah dikelola langsung oleh pemerintah. Imbal balik dari permintaan itu, salah satu pengusaha bahkan merelakan tanahnya dibeli oleh Pemkab Lombok Utara sebagai lahan TPA (tempat pembuangan akhir) sampah.

Zaenal Tayyib, owner Ombak Group Gili Trawangan menilai pemerintah sebaiknya turun langsung dan tidak mempihakketigakan persoalan sampah. Alasannya dengan keterlibatan pihak ketiga, dirasa akan membebankan biaya pungutan sampah.

“Saya sudah bicara langsung dengan Pak Bupati supaya pengelolaan sampah menjadi prioritas. Kami minta pemerintah yang kelola agar tidak banyak yang dibayar. Kalau pengusaha yang kelola pasti agak tinggi,” ungkap Zaenal, Sabtu (26/8).

Dikatakannya para pengusaha di 3 Gili telah mengeluarkan investasi yang cukup besar. Termasuk dirinya yang membuka usaha perhotelan di Gili Trawangan dan Gili Air. Peliknya persoalan sampah inilah yang kemudian mendorongnya untuk meminjampakaikan lahan seluas 30 are di Gili Trawangan sebagai TPA sementara. Belakangan Pemkab mengajukan permohonan pembelian lahan seluas 60 are, yang mana permintaan itu ia kabulkan. “Kalau tidak ada TPA mau jadi apa? Pertama pemerintah pinjam 3.000 meter persegi saya berikan, sekarang mau beli 60 are, saya beri lagi,” tegasnya.

Senada persoalan sampah, Zaenal Tayyib juga menyarankan agar pemerintah tegas dalam menarik retribusi masuk kawasan wisata khususnya para tamu yang datang dari Bali.

Sebab menurutnya, penarikan dana dari wisman yang pernah dilakukan belum diketahui pemanfaatannya.

“Umumnya tamu masuk ke Trawangan bayar Rp 20.000 per orang, Rp 20.000 itu kalau disimpan untuk perbaiki pelabuhan sudah cukup bagus, tapi sampai sekarang tidak ada. Kita tidak tahu apa memang pemerintah tarik atau siapa,” tanyanya.

“Masalah sekarang keberadaan Cidomo masih terlalu sedikit. Kalau ada pengunjung, mereka sampai menunggu sejam dua jam baru dapat cidomo. Bagi wisatawan cukup mengganggu,” tandasnya.

Terpisah, Banggar DPRD telah menyetujui anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk membebaskan lahan 60 are milik Zaenal Tayyib di Gili Trawangan. Dengan asumsi harga lahan sebelum apraisal sebesar Rp 100 juta per are.

“Dari usulan Rp 12 miliar pembebasan lahan di Trawangan, Meno dan Air, kita setujui yang Trawangan saja. Dengan catatan masalah sampah harus selesai. Jika tidak selesai, kita pertimbangkan untuk menyetujui usulan berikutnya,” tandas Anggota Banggar DPRD, Ardianto, SH., belum lama ini. (ari)

wisatawan mancanegera.

“Satu bulan, bahkan satu tahun kadang wisatawan asing ini sudah booking,” ujarnya. (yon)

Dipertanyakan, Keberadaan Belasan Sumur Bor di Lotim Selong (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), belum lama ini mendapatkan data terdapat sebanyak 17 sumur bor yang dibangun pemerintah pusat dalam hal ini Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, hingga saat ini BPBD Lotim tidak mengetahui secara pasti lokasi sumur bor yang dibangun pada tahun 2006 hingga tahun 2016 itu.

MUSCAB - Muscab DPC KAI Lotim bertempat di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur, Sabtu (26/8).

bulan Juli Agustus dan September, ada peningkatan dari segi jumlah hunian pengunjung sebanyak 30 persen sampai 70 persen terutama dari

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Napsi, MM., tidak ketahuinya keberadaan 17 sumur bor ini karena pembangunannya tidak melalui BPBD Lotim. Melainkan, belasan sumur bor tersebut dikerjakan fisiknya oleh Dinas

ESDM Provinsi NTB dan setelah jadi langsung diserahkan ke masyarakat untuk memanfaatkannya langsung usai dikerjakan.

Disebutkannya, hingga saat ini pihaknya belum melakukan cek bagaimana kondisi dari

sumur bor yang sudah dibangun. Karena informasi keberadaan sumur bor tersebut didapatkannya saat mengajukan permohonan, namun pihak Geologi mengklaim dirinya sudah membangun di Lotim.

“Kita akan telusuri, apa-

kah masih berfungsi atau tidak. Kalaupun rusak apanya yang rusak akan diperbaiki dan dibuatkan rekomendasi ke Bandung untuk mencari solusinya,” imbuhnya.

Ia menyarankan kepada siapapun yang ingin membangun sumur bor di Lotim, terutama dalam mengatasi persoalan kekeringan, harus mengacu kepada hasil survei yang dilakukan oleh BPBD bersama ESDM. Seperti adanya sumber air, karena persoalan bencana tidak bisa ditangani sendiri, melainkan harus ter-

integrasi dengan semua SKPD. Kalaupun tidak berfungsi, Napsi menyebut pihaknya tetap memiliki tugas. Sebab ada kecenderungan mengingat biaya operasional sumur bor cukup tinggi. Begitu ada kerusakan, maka tidak diperdulikan lagi, sehingga mengakibatkan pada kerusakan yang lain.

Oleh karena itu, ia mengaharapkan kepada desa-desa yang sudah mendapatkan pembangunan sumur bor agar membuat semacam tim pengelola air bersih atau Pamdes. (yon)

Penggunaan Pupuk di Petani PPP Kubu Djan Faridz Dukung Paket Sukma Masih Salah Kaprah Tanjung (Suara NTB) Pemanfaatan pupuk oleh petani di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai masih belum tepat dan cenderung salah kaprah. Kebanyakan petani masih menggunakan pupuk urea saja, atau jenis pupuk lain dengan bahan kimia yang bersifat racun.

“Masalah serangan hama di tanaman, petani umumnya diatasi dengan menekan populasi atau membasmi organisme (hama) dengan bahan kimia bersifat racun. Cara itu terbukti tidak menyelesasikan masalah sehingga disarankan kepada petani,” ungkap Dosen FT Unram, Joko Priono, saat memberi penyuluhan kepada petani Karang Bajo, Sabtu (26/8).

Dikatakannya, petani sebiasa mungkin tetap menjaga keseimbangan alam dalam membudidayakan tanamannya.

Kasus pada penanganan hama pada tanaman agar dilakukan dengan obat organik yakni disemprot dengan bahan daundaunan alami agar hama jenuh dan berpindah ke tempat lain.

Selain itu, penggunaan pupuk berimbang dianjurkan sejak sebelum benih itu ditanam. Caranaya dengan menaburkan pupuk NPK. Setelah tanaman misalnya padi berusia 2 minggu, diberikan pupuk Urea. Pada pemupukan ketiga dianjurkan menggunakan pupuk cair agar padi bisa tumbuh sehat dan hasilnya bagus.

“Pupuk Silikot cair, bahannya dari batu yang diolah jadi pupuk cair. Sangat cocok untuk petani dengan tujuan untuk mengurangi beban petani membeli pupuk Urea atau NKP,” ungkap Joko memperkenalkan pupuk temuannya.

Joko menjelaskan, menja-

di petani haruslah berorientasi sebagai petani sehat. Artinya kata dia, prinsip usaha tani sehat adalah petani yang menghargai mahluk hidup lainnya, tidak membunuhnya (organisme lain). Melainkan tetap menyehatkan lingkungan dengan meningkatkan resistensi tanamannya terhadap faktor biotik.

Ia mengajak, agar petani mulai mengubah perilaku bertani yang sukses melalui penggunaan pola tanam yang baik.

Mengikuti aturan alam atau musim tanam, memelihara tanaman dengan cara menyuburkan semua jenis mahluk hidup yang hidup di sekitar tanaman, menggunakan unsur sara pupuk yang berimbang, pupuk berharga tepat waktu melalui akar, batang daun dan buah, merupakan orientasi yang disarankan. (ari)

Muscab, IDI KLU Akui Minim Kegiatan Tanjung (Suara NTB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menggelar Muscab kedua pada Sabtu (26/8) lalu. Sejak terbentuk 2013 lalu, kiprah IDI diakui masih perlu ditingkatkan di tengah minimnya kegiatan IDI di masyarakat.

Hal itu diakui Ketua IDI Lombok Utara, dr. Abdul Kadir, di Aula Kantor Bupati.

Atas dasar itu pula, Panitia Muscab mengambil tema Muscab yakni meningkatkan peran serta anggota dan penguatan organisasi. Di hadapan anggota IDI Cabang Lombok Utara yang hadir, ditekankan agar IDI menjadi wadah organisasi yang turut membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“IDI Lombok Utara masih mengalami keterbatasan anggota, kita yang sudah PNS Ikut IDI tercatat hanya 6 orang, dan kegiatan kita masih sangat sedikit sekali,” kata Kadir.

Sebelum IDI terbentuk, dokter yang berdomisili di KLU tergabung dengan kepengurusan IDI Lombok Barat. Sejak ditunjuk sebagai Ketua IDI KLU pertama tahun 2013, Kadir berupaya maksimal meningkatkan peran serta IDI dalam sinerginya dengan pemerintah dan masyarakat. Pihaknya juga berharap adanya dukungan

di Pilkada Lotim

Selong (Suara NTB) – Menjelang pesta demokrasi 2018 mendatang, sejumlah partai politik mulai menentukan arah dukungannya. Seperti yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, mendukung paket H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) di Pilkada Lotim.

“Secara real kita mendukung paket Sukma untuk memenangkan Pilkada Lotim 2018 mendatang,” Ketua DPC PPP kubu Djan Faridz, Zohri Rahman, Sabtu (26/8).

Alasan dipilihnya paket Sukma yang didukung pada pesta demokrasi lima tahunan tingkat Kabupaten Lotim dikarenakan dari hasil survei yang dilakukan, paket Sukma memiliki elektabilitas yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa figur lainnya. “Paket Sukma memiliki elektabilitas yang cukup tinggi,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, PPP yang memutuskan dukungan ke paket Sukma, karena seluruh anggota PPP khususnya yang berada di bawah kepemimpinan Djan Faridz mengaku siap

(Suara NTB/yon)

Zohri Rahman memberikan dukungan dan memperjuangkan paket Sukma untuk memenangkan pertarungan pesta demokrasi lima tahunan yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. “Pengurus juga sudah siap memberikan dukungan untuk paket Sukma,” tambahnya.

Dengan demikian, Zohri Rahman menegaskan dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan Rakercab untuk memutuskan rekomendasi pada Sukma. (yon)

Hari Raya Idul Adha

ASN Lotim Diberikan Perpanjangan Libur (Suara NTB/ari)

HADIR - Asisten II Setda KLU Hermanto membuka Muscab IDI KLU, Sabtu (26/8). pemerintah kepada IDI agar pelayanan bidang kesehatan dapat terus ditingkatkan secara bersama-sama.

“Program Satu Dokter Satu Desa dan Satu Ambulan Satu Desa, alhamdulilah sekarang sudah tersebar sebanyak 17 dokter desa. Harapan kita prasarana ini bisa melayani masyarakat sebaik mungkin,” pungkas Kadir yang turut menjabat Kepala Bidang di Dikes KLU ini.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, yang diwakili Plh. Sekda Lombok Utara sekaligus Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto mengajak anggota IDI merenungkan kembali kode etik

profesi dokter. Kode etik dokter yang terdiri dari kemurnian nilai, kesungguhan kerja, kerendahan hati dan integritas ilmiah dan sosial bagi masyarakat, merupakan citacita luhur dalam membangun derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam profesinya, seorang dokter sebaiknya tetap menjaga ke empat kode etik tersebut. Pemerintah KLU sudah menyiapkan 8 puskesmas, dengan harapan seluruh dokter dan perawat bekerja lebih baik lagi, mengabdi dan berperan untuk mensejahterakan masyarakat melalui bidang kesehatan,” demikian Hermanto. (ari)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan, mengeluarkan kebijakan khusus bagi apratatur sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lotim, yakni pemberian penambahan libur selama satu hari usai Hari Raya Idul Adha.

Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat (1/9) mendatang dan ASN diberikan tambahan hari Sabtu (2/9), sehari setelah Idul Adha. ‘’Dengan demikian ASN dapat menikmati tiga hari libur mulai Jumat, Sabtu dan hari Minggu,’’ uja Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim H. Najamudin.

Kebijakan bupati ini, ujarnya, tertuang dalam Surat Edaran Nomor 060/75/ORG/2017 tentang Libur Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1438 H, tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lotim. Agar tidak mengurangi jumlah jam kerja PNS pada bulan September, maka penambahan libur sehari

itu diganti dengan penambahan jam kerja selama seminggu, satu jam untuk hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali Hari Jumat ditambah setengah jam saja.

“Dengan demikian Senin sampai Kamis PNS masuk kerja Jam 07.00 Wita dan pulang kerja pukul 15.00 Wita, hari Sabtu Pukul 07.00 sampai dengan 13.30 Wita sedangkan hari Jumat masuk pukul 07.00 Wita dan pulang pukul 11.30 Wita,” terangnya.

Untuk menjamin terlaksananya penambahan atau penggantian jam kerja, seluruh kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh bawahannya masing-masing. Termasuk, melaporkan absensi pegawai selama seminggu kepada bupati melalui BKPSDM. “Kalau ada PNS yang ditemukan bolos, tidak masuk tanpa keterangan, ataupun pulang lebih dahulu tanpa izin kepala Satuan Kerja tentu harus menjadi catatan tim sebagai bahan laporan kepada Bupati Lombok Timur,” tegasnya. (rus)

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tender Sembilan Paket Molor Atasi Masalah Sampah KAWASAN wisata ternama Senggigi dibelit sejumlah persoalan pelik. Persoalan yang dihadapi seputaran sampah, sampan dan suara yang menjadi banyak keluhan pengunjung, baik wisatawan lokal, nusantara dan wisatawan asing. Untuk mengatasi persoalan ini , pemda pun harus bekerja keras.

“Persoalan yang sudah lama dikeluhkan, karena gangguan 3S (sampan, sampah dan suara),” aku Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, M.Ed., akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, persoalan sampan masih menjadi problem (Suara NTB/dok) yang banyak dikeluhkan penIspan Junaidi gunjung. Sampan ini menjadi gangguan, karena wisatawan tidak bisa menikmati hampir sepanjang pantai, karena kondisi sampan yang bermasalah.

Begitu juga persoalan sampah yang dihasilkan PKL baik pedagang sate, kelapa muda menjadi persoalan pelik yang belum bisa diatasi. Hal ini pun telah berupaya diatasi Pemda dengan melakukan penertiban, beberapa waktu lalu pemda melibatkan aparat TNI dan kepolisian turun menertibkan PKL yang ada di kawasan Senggigi. Kawasan wisata Senggigi ini, jelas mantan Kabag Humas Setda Lobar ini harus bersih dari sampan dan PKL. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau kondisi di kawasan setempat.

Hal ini, jelasnya menyangkut kesadaran warga, mereka merasa sudah berjualan lama, sehingga tidak lagi memikirkan servis atau pelayanan namun malah memberikan gangguan, sehingga kesannya menjadi jorok. Karena itu pemda harus hadir untuk memecahkan persoalan ini. “Pemda harus turun tangan disana demi kebaikan kita semua, demi mempertahankan kenyamanan, kebersihan dan keasrian,’’ imbuhnya.

Lebih jauh terkait polusi suara, pelan-pelan sudah tertangani karena beberapa kafe yang tadinya menimbulkan suara, sehingga mengganggu pengunjung sudah ditangani. Hanya saja diakui satu kafe yang membandel dan sudah memberikan teguran. (her)

Proyek Fisik Senilai Rp 8,2 Miliar Dibatalkan

Giri Menang (suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Muh. Taufiq menyoroti lelang paket proyek yang belum rampung, pasalnya hingga memasuki akhir Agustus ini sebanyak 9 paket proyek fisik yang belum dilelang diakibatkan beberapa kendala. Sekda pun meminta SKPD terkait yang belum menuntaskan lelang agar segera mengambil langkah cepat, sebab jangan sampai ada proyek molor lagi. Selain sembilan paket proyek belum tuntas, sebanyak enam paket proyek senilai Rp 8,2 miliar lebih dibatalkan akibat berbagai hal, salah satunya rasionalisasi anggaran.

“Proses lelang yang belum tuntas ini ada sembilan paket, kenapa terlambat sekali sembilan proyek ini baru diproses lelang,” tanya sekda beberapa waktu lalu.

Sekda meminta agar SKPD menghitung betul sisa tender sampai dengan selesai seluruh proyek, sebab APBDP akan disahkan sekitar minggu pertama atau kedua bulan

September nanti. Sebab jangan sampai laporan yang disampaikan ke TAPD tidak sesuai setelah dilakukan pengetokan APBD, sehingga TAPD bisa melakukan penyesuaian belanja di APBDP nanti. Untuk APBDP, jelas Sekda, hari Senin (hari ini red) bupati akan menyampaikan jawaban lalu selanjutnya pandangan

fraksi. Ia meminta agar proses lelang ini tuntas sebelum APBDP diketok.

Jangan sampai akibat dari kemoloran tender ini berpengaruh terhadap penyelesaian proyek. Kepala SKPD, jelasnya, menyanggupi untuk menyelesaikan sebelum APBDP diketok, sehingga jika tidak selesai maka konsekuensi

Pemda Diminta Pasang Alat Pengintai di Kantor DPRD Giri Menang (Suara NTB) – KPK mengkritisi tindak lanjut rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lombok Barat (Lobar), padahal rencana aksi ini sudah menjadi komitmen secara nasional. Terdapat beberapa poin yang menjadi koreksi tindak lanjut rencana aksi oleh KPK, yakni belum dipasangnya CCTV atau alat pengintai di kantor DPRD. Untuk pemasangan CCTV yang menjadi program KPK secara nasional ini sendiri harus terealisasi pada APBD-P ini.

Selain itu, ratusan dokumen isian layanan perizinan yang tersebar di sejumah SKPD di Lobar belum terpusat di Dinas Perizinan. “Salah satu program yang dikembangkan KPK untuk pencegahan korupsi yakni pemasangan CCTV (alat pengintai) di kantor dewan, berkat program yang dikembangkan KPK ini terungkap sejumalah kasus OTT. Hal ini harus menjadi progam kita di Setwan untuk pengadaan CCTV dipasang di kantor dewan, kalau di murni belum, maka APBDP harus dipasang,” tegas Inspektur pada Inspektorat Lobar, Rahmad Agus Hidayat akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, rencana aksi ini telah berjalan sejak bulan April tahun 2017 lalu di mana sekda menghadiri rakor di pusat. Lalu bulan Mei lalu, gubernur dan bupati/walikota dan serta Inspektorat telah dikumpulkan oleh KPK untuk membahas bagaimana komitmen dari kepala daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menindaklanjuti hal ini, tanggal 13 Juni lalu Pemkab mengadakan focus group discussion (FGD) atas mapping awal dari rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. FGD ini sendiri dihadiri langsung oleh KPK dan OPD se-Lobar.

Berdasarkan hasil mapping yang dilakukan tersebut, ada beberapa saran yang diberikan pimpinan KPK untuk di Lobar agar segera ditindaklanjuti. Kemudian hasil verifikasi yang dilakukan KPK, Pemda Lobar pun menindaklanjuti melalui dua kali email pada bulan juni. Alhasil, evaluasi KPK terdapat dua kali koreksi, terutama menyangkut 100 dokumen isian perizinan yang belum terpusat di Dinas Perizinan. (her)

dua minggu ke depan sudah tuntas lelangnya,” janjinya.

Sebelum APBDP diketok, tambahnya, semua paket lelang ini akan selesai. Awalnya ditargetkan bulan ini selesai tender, namun tidak sesuai harapan akibat beberapa kendala. Ia menambahkan terdapat enam paket proyek yang dibatalkan tahun ini, akibat beberapa kendala, yakni kesiapan lahan,rasionalisasi anggaran dan menghindari dobel proyek dengan BWS. Enam paket proyek yang dibatalkan tersebut tersebar di beberapa SKPD, di antaranya Dinas Dikbud, Dikes, Dinas PU TR, Dispora dan Dinas Pariwisata. (her)

Pekan Ini, Pengerjaan Fisik Kampus Poltekpar Lombok Dimulai

BPBD Akui Kendaraan Angkut Air Minim Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan komitmen Pemda Lobar menangani persoalan bencana kekeringan yang tiap tahun melanda daerah ini. Pasalnya untuk penanganan jangka pendek pengangkutan air bersih saja, pemda tidak pernah melakukan pengadaan armada pengangkut. Pemda malah lebih memprioritaskan pengadaan kendaraan dinas bagi kepala SKPD. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lobar Khatib Qazwaini mengatakan pihaknya akan mensortir dan mengidentifikasi mana saja SKPD yang melakukan pengadaan. Informasi yang diterima, beberapa kepala SKPD yang memiliki randis baru seperti kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perumahan dan kepala BPKAD serta pejabat lain.

“Kalau memang ada penganggaran mobil dinas tidak sesuai kita akan alihkan untuk program yang lain, diarahkan untuk kendaraan armada untuk pengangkutan air,” tegas Khatib. Ia mempertanyakan kenapa bisa terjadi pengadaan randis, sebab pada tahun 2016 lalu usulan eksekutif untuk pengadaan randis Ditolak karena dianggap masih layak. Ia akan melakukan identifikasi penambahan randis untuk selanjutnya dimintai klarifikasi. Ia mempertanyakan kenapa untuk kepentingan aparatur diprioritaskan, sementara kepentingan masyarakat yang jauh lebih penting justru belum diprioritaskan.

Untuk saat ini, ada penambahan OPD baru, sehingga wajar ada penganggaran untuk randis. Namun pada APBDP ini belum dibahas, jika ada penanggaran randis tidak sesuai maka akan dialihkan untuk program lain salah satunya untuk armada pengangkutan air bersih. “Kita akan sortir nanti, mana sih anggaran yang kita anggap belum penting kita pindahkan ke program yang menyentuh masyarakat yang lebih penting,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar pemda mendahulukan mana program yang lebih penting menyentuh masyarakat, daripada program yang kurang penting. Menurutnya kendaraan armada untuk pengangkutan air bersih penanganan kekeringan ini begitu penting dan penting. Termasuk ia mendorong agar pemda memprioritaskan untuk pembangunan akses jalan daerah terisolir seperti Bun Beleng.

Sementara itu Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar Hartono Ahmad mngakui, tiap tahun kekeringan melanda daerah Lobar. Namun diakui kendala yang dihadapi minimnya armada pengangkutan air ke daerah bencana kekeringan. “Kita punya armada hanya dua mobil tangki, selebihnya dibantu PDAM dan Dinsos,” kata Hartono. Dengan armada yang ada sangat minim, sementara melihat luas wilayah yang ditangani begitu luas.

Lebih-lebih daerah yang kerap menjadi langganan kekeringan di wilayah utara dan selatan Lobar notabene memiliki kondisi geografi yang sulit, karena berada di atas bukit. Titik kesulitannya ketika dua wilayah ini meminta bantuan secara bersamaan, dua kendaraan terpaksa dibagi dua ke utara dan selatan. Sehingga ketika terjadi dadurat kekeringan, pihaknya terpaksa meminta bantua ke provinsi. Ia menambahkan, harga per unit kendaraan jelasnya tidak terlalu mahal, hanya Rp 300-400 juta. Pihaknya sudah mengusulkan beberapa kali untuk pengadaan, namun belum direspons hingga saat ini. (her)

bakal ditanggung oleh masingmasing kepala dinas. Sebab berkali-kali diingatkan agar mempercepat lelang. “Tapi kok masih ada yang belum, minggu ini harus selesai jangan sampai terjadi gagal tender, apalagi molor,” tegasnya.

Kabag AP dan ULP setda Lobar, Heri Ramadan menyatakan sembilan proyek ini sedang dalam proses, ditargetkan seminggu ke depan sembilan paket ini selesai kontraknya. Dari sembilan paket ini, jelasnya, hanya satu paket proyek yakni penataan lampu di bundaran GMS belum diumumkan, namun dipastikan selesai pekan ini.

“Minggu ini selesai, sehingga

(Suara NTB/kir)

NIKMATI HEMPASAN AIR - Suasana Pantai Tunting Unting Desa Mekar Sari Praya Barat.

Pengunjung bisa menikmati sensasi hempasan air laut di pantai ini.

Menikmati Sensasi ’’Water Blow’’ di Pantai Tunting Unting Praya (Suara NTB) Pantai Tunting Unting merupakan satu dari sekian pantai cukup menarik dan patut dikunjungi ketika berwisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Selain menawarkan panorama pantai yang indah khas daerah ini. Pantai ini juga menawarkan sensasi lain yang bisa dinikmati wisatawan, yakni sensasi water blow (hempasan air).

Water blow terjadi akibat adanya ombak besar yang menghantam tebing. Dan, kebetulan di Pantai Tunting Unting, sebagian besar pesisir pantaianya berupa tebing. Ditambah posisi pantai yang berhadapan langsung dengan laut lepas, sehingga rata-rata ombak yang datang cukup besar. Dengan ketinggian water blow bisa mencapai hingga 10 meter.

Untuk mencapai pantai yang

masuk wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat ini, bisa menggunakan sepeda motor hingga Pantai Semeti. Di sana kendaraan bisa dititip di rumah warga setempat dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki.

“Dari Pantai Semeti ke Pantai Tunting Unting ini kira-kira buruh waktu tempuh sekitar 2 jam dengan jalan kaki,” aku Sidik, salah satu pengunjung.

Cukup lama dan tentunya melelah memang. Tapi semua itu akan terobati dengan pemandangan indah serta sensasi yang bisa dihadirkan di pantai tersebut.

Lagi pula, selama perjalanan juga tidak begitu panas. Karena hampir sebagian jalur berada di dalam kawasan hutan lindung.

Meski demikian, tetap butuh cukup perbekalan untuk bisa sampai ke Pantai Tunting Unting, terutama persediaan air yang

dibawa harus cukup. “Persoalan utama selama perjalanan adalah sumber air yang minim. Jadi harus siap bekal air sejak awal perjalanan,” ujarnya.

Pantai ini masih belum banyak dikunjungi wisatawan, sehingga belum begitu dikenal. Kendati menawarkan nuansa yang berbeda dengan pantai-pantai lainnya di Loteng. Terlebih jalur menuju pantai sudah ada, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir tersesat. Karena tinggal mengikuti jalur yang sudah ada.

Menurut pengakuan warga sekitar, di Pantai Tunting Unting juga sebagai salah satu tempat bertelur penyu. Hal itu dikarenakan warga sering menemukan sarang termasuk bekas telur penyu di pantai tersebut. Bahkan, sering kali ditemukan para pemburu telur penyu mendatangi pantai ini untuk berburu telur penyu.(kir)

Praya (Suara NTB) Setelah sempat tersandung persoalan lahan, pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), dipastikan akan dimulai Selasa besok. Rencananya, groundbreaking pembangunan kampus perguruan tinggi pariwisata pertama di NTB, akan dihadiri langsung Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya.

Hal terungkap saat rapat koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) NTB dengan Pemkab Loteng bersama jajaran, di Dmax Praya Hotel, Sabtu (26/8).

“Semua persiapan pembangunan fisik kampus sudah siap.

Dan, direncanakan pembangunan fisik secara resmi akan dimulai hari Selasa (29/8) besok,” sebut Kepala Disparbud Loteng, H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si.Dikatakan, untuk kegiatan fisik sudah dimulai minggu kemarin. Tetapi secara resmi, pembangunan akan dimulai setelah dilakukan groundbreaking oleh Menpar.

Untuk itu, dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini, khususnya Loteng sangat diharapkan, karena kampus ini dibangun demi masyarakat di daerah ini. Di mana kampus ini nantinya bisa menjadi alternatif bagi putra dan putri daerah ini, untuk menimba ilmu, khususnya di bidang pariwisata.

Sebelumnya, Faozal menjelaskan, pembangunan kampus Poltekpar Lombok akan dilaksanakan secara bertahap

dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,5 triliun. Alasannya, bukan hanya ruang perkualiahan saja yang akan dibangun.

Termasuk juga laboratorium, hotel serta restoran, termasuk fasilitas pendukung lainnya.

Untuk tahap awal, tahun ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 132 miliar guna membangun empat lokasi kampus. Dilanjutkan pada tahun 2018 mendatang, anggaran Rp 180 miliar lebih, sehingga total anggaran yang akan dihabiskan untuk membangun kampus Poltekpar Lombok dalam dua tahun ini saja mencapai Rp 350 miliar.

Di tempat yang sama, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., memastikan Pemkab Loteng bakal memberikan dukungan penuh atas rencana pembangunan kampus Poltekpar Lombok. Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kampus, selama pemerintah bisa membantu akan dibantu.

“Secara moral dan fasilitas pendukung kita siap mendukung.

Supaya pembangunan kampus ini bisa segera terwujud,” ujarnya.

Pemkab Loteng merasa terhormat telah ditunjuk dan dipercaya sebagai lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok, sehingga kepercayaan ini semaksimal mungkin akan dijaga. Karena ini juga besar manfaatnya bagi masyarakat dan daerah ini. “Selama ini bisa memberikan manfaat besar bagi daerah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung,” imbuhnya. (kir)

Sejumlah Kepala SKPD di Lobar Gaptek Fauzan Khalid Pertanyakan

Giri Menang (Suara NTB) – Menindaklanjuti hasil rapat pimpinan (rapim) beberapa waktu lalu, Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Muh. Taufiq bakal memanggil belasan kepala SKPD yang belum memiliki website atau laman dan PPID. Para kepala SKPD bakal diklarifikasi terkait persoalan kenapa belum memiliki website dan PPID. Padahal sebelumnya kepala SKPD sudah diingatkan agar segera membuat rencana aksi tersebut, sesuai dengan hasil rapat dengan KPK. “Ini (website dan PPID, red) kan menjadi rencana aksi terkait dengan hasil rapat dengan KPK, saya maunya setiap rapim rencana aksi ini tidak kemajuannya disampaikan tidak sekedar dalam proses, apa-apa yang belum direkomendasi itu dituntaskan, sehingga nanti setelah rapim ini saya minta dipanggil kepala SKPD ini,” tegasnya akhir pekan kemarin.

Sekda mengkritisi banyaknya SKPD yang belum menindaklanjuti rencana aksi tersebut.

Bahkan ia mempertanyakan sejumlah kepala SKPD gaptek tidak tahu terkait laman, hal ini dikarenakan kebanyakan persoalan semacam ini diserahkan ke bawahan saja.

Sekda menegaskan, per-

soalan semacam ini tidak bisa hanya menyerahkan ke anak buah saja. Namun kepala SKPD juga harus aktif, sehingga apa yang belum dipenuhi bisa dikoordinasikan dengan SKPD terkait. Jangan sampai SKPD tidak memiliki laman, seperti Dinas Perizinan dikhawatirkan akan ditertawakan orang. Bahkan ketika rapat dengan KPK pun, pihaknya telah meminta hal ini dipersiapkan. “Tapi kok ndak ada,'' kritiknya.

Menanggapi hal ini, sejumlah SKPD memberikan alasan kenapa tidak memiliki laman dan PPID. Seperti disampaikan pihak Dinas DPMPTSP diakui belum punya laman. Begitu pula kepala BPKB, justru seolah tak tahu laman. “Perasaan sudah kami serahkan,” kata Ramadan Hariyanto mengklarifikasi. Jawaban ini pun sontak direspons oleh sekda, menurut sekda jangan-jangan kepala SKPD tersebut tidak tahu website alias gaptek.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. L. Winengan malah memberikan klarifikasi seolah mencari pembenaran. Winengan mengaku laman yang lama masih terpisah-pisah, pihaknya tengah menyatukan data untuk diserahkan ke Kominfo. “Sebulan lalu pihaknya sudah mengumpulkan data web untuk

diserahkan ke Kominfo. Sekarang tinggal Kominfo untuk mengambil data web penyesuaian itu,” kelakar Winengan. Klarifikasi Winengan ini pun mendapatkan bantahan dari pihak Dinas Kominfo, pihak terkait justru mempertanyakan apakah benar data web dinas terkait ada di pihak ketiga.

Karifikasi juga disampaikan oleh Sekwan, Isnanto Karyawan, jika laman dan PPID baru terbentuk tahun ini, pihaknya perlu klarifikasi ke Dinas Kominfo terkait ketentuan dan persyaratan dari Dinas Kominfo. Menjawab klarifikasi ini, Kepala Dinas Kominfo Budi Darmajaya menyatakan Humas Setwan dinilai kurang aktif untuk pengelolaan laman dan PPID. Selama ini, jelasnya, hasil evaluasi Kominfo terhadap Humas Setwan kurang aktif. “Jadi selama ini kami evaluasi, Humas Setwan kurang aktif,” ujarnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga mendapatkan sorotan, karena lamannya tidak aktif, lantaran tidak pernah dikontrol. Kadis PUPR Made Artadana mengakui hal ini sebagai peringatan baginya untuk membenahi laman ini.

Pihaknya berjanji mengaktifkan laman dan segera menyerahkan laporan PPID. (her)

Persyaratan Dukungan

Giri Menang (Suara NTB) – Salah satu figur yang akan tampil pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menanggapi persyaratan yang harus dipenuhinya untuk bisa didukung Golkar. Salah satunya dari tingkat elektabilitas harus di atas 50 persen.

“Masa syarat didukung Golkar, petahana harus elektabilitasnya di atas 50 persen. Mana ada seIndonesia seperti itu? tanyanya.

Kemungkinan menurutnya syarat yang dimaksud Golkar itu tingkat popularitas atau tingkat kepuasan masyarakat bukan elektabilitas. Sebab belum ada sejauh ini petahana di NTB, bahkan di Indonesia memiliki elektabilitas di atas 50 persen.

Terkait adanya salah satu kandidat yang mengklaim hasil elektavilitasnya tertinggi di Golkar, menurutnya semua kandidat telah diberitahu kapan waktu survei. Golkar menggunakan LSI dan memulai survei hari Senin pekan lalu, lantas ia mempertanyakan hasilnya bisa diketahui besoknya. “Ngapain saya protes, saya dapat informasi dari internal Golkar survei baru selesai hari Kamis kemarin, masak sebelum selesai survei sudah tahu hasil-

nya,” tukasnya.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan survei melibatkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), survei dilakukan akhir Januari tahun ini.

Hasil survei tersebut, jelasnya, ia memperoleh elektabilitas 34 persen pada awal tahun ini. Namun survei ini telah lama dilakukan, saat ini tim survei tengah melakukan survei di lapangan.

Terkait dengan survei ini jelasnya ia tak mau main-main, sehingga harus melibatkan tim survei nasional SRMC. Ia tak sedikitpun mau intervensi tim survei tersebut, sebab jika itu dilakukan justru pihaknya yang rugi. Menurutnya ilmu tim lembaga survei ini sama, kalau memang jujur tidak mungkin haslnya beda jauh kalau pun berbeda pasti di margin of error. Dari segi track record ia mengakui beberapa lembaga survei nasional.

Sementara Ketua DPC PPP H Ruslan mengakui telahmengirim hanya satu nama kandidat cabup ke DPW untuk selanjutnya diserahkan ke DPP. Berdasarkan keputusan bersama DPC mengirim satu nama yakni petahana. Terkait adanyanamaFarinmasukdiDPW ia mengaku tidak tahu. (her)

Pembangunan Kantor Bupati Loteng Ditargetkan Tuntas Dua Tahun Praya (Suara NTB) Proyek pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah masuk proses tender dengan pengerjaan fisik ditargetkan dimulai Bulan November mendatang. Proyek ini ditargetkan tuntas dalam dua tahun sampai akhir 2019 mendatang.

Demikian disampaikan Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Syafruddin, S.T., kepada Suara NTB, Sabtu (26/8). Sebelum pembangunan fisik kantor dimulai, akan dilakukan persiapan lahan.

Mengingat lahan lokasi pembangunan kantor Bupati Loteng tersebut merupakan lahan perkebunan eks PTP Puyung.

“September sampai Oktober kita lakukan penimbunan dan perataan lahan. Baru pada bulan November fisik gedung mulai dibangun,” jelasnya.

Sesuai rencana, pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru dengan konsep lantai lima akan memakan waktu sekitar dua tahun. Artinya, akhir tahun 2019 mendatang kantor sudah selesai, sehingga awal tahun 2020, pusat pemerintah-

an Loteng sudah bisa dipindah ke kantor yang baru tersebut.

Pihaknya berani memasang target penyelesaian selama dua tahun, karena proses pembangunan menggunakan skema tahun jamak. Di mana proses tender hanya dilakukan sekali pada awal pembangunan. Dengan proses pembayaran dilakukan secara bertahap selama 4 tahun sampai tahun 2020 mendatang.

Untuk membangun gedung baru, Pemkab Loteng diharuskan menyiapkan anggaran mencapai Rp. 217 miliar lebih.

Dan, tahun ini Pemkab Loteng

sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar sebagai uang muka pembangunan gedung tersebut.

Disinggung soal lahan, pria yang akrab disapa Pak Sopo ini, mengaku sudah tidak ada persoalan. Pemprov NTB selaku pemilik lahan sudah menghibahkan lahan eks PTP Puyung tersebut ke Pemkab Loteng seluas 10 hektar.

Kendati demikian tidak semua lahan yang dihibahkan tersebut akan dibangun. Tapi maksimal sekitar 40 persen dari total lahan yang akan dibangun

sisanya akan tetap dipelihara sebagai ruang terbuka hijau.

“Nanti ruang terbuka hijaunya akan jauh lebih banyak. Ketimbang bangunan fisik,” terangnya.

Terkait beberapa bangunan yang ada dilahan eks. PTP Puyung tersebut, ia menegaskan mau tidak mau akan dirobohkan. Untuk itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar dilakukan penghapusan aset berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang ada di lokasi pembangunan Kantor Bupati Loteng tersebut. (kir)

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

41 Tim Ramaikan ”Saka Buffalo Race World Championship” di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejuaraan dunia barapan kebo “Saka” Buffalo Race Whorld Championship akan dilaksanakan di sirkuit Sumir Payung pada 29 Agustus mendatang. Kejuaraan dunia barapan kebo ini akan diramaikan oleh 41 tim barapan.

Barapan Kebo/Karapan Kerbau merupakan ritual warisan leluhur Suku Sumbawa yang didedikasikan untuk memperkuat jati diri Tau (masyarakat) dan Tana (tanah) Sumbawa sebagai masyarakat agraris. Tren penikmat Karapan Kerbau, banyak dari kalangan wisatawan mancanegara disamping pegiat dan penikmat lokal Tau Samawa.

Dalam konteks kepariwisataan, Buffalo Race dapat dijadikan suguhan daya tarik wisata yang sangat ikonik sekaligus ajang atau wadah pemberdayaan dan peningkatan populasi kerbau yang sangat kental dengan sejarah hidup leluhur. Event kejuaraan ini merupakan ajang kompetisi yang mengintegrasikan kemampuan (kecepatan dan ketepatan) dan cita rasa seni dan budaya.

Menurut Kabid pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan, S.P M.M, perlombaan di dunia Barapan Kebo cukup berbeda. Mulai dari teknis lomba, pelestarian budaya dan pariwisata, serta para peserta yang tergabung di dalam tim.

Pada kejuaraan ini peserta dibagi dalam zona dengan klasifikasi lima zona setiap zona maksimal 10 Tim. Sedangkan di setiap tim terdiri dari lima pasang kerbau barapan.

Barapan ini merupakan salah satu destinasi wisata dan budaya yang patut di lestarikan di Kabupaten Sumbawa.

Selama ini barapan ini tetap dilaksanakan namun secara tradisional oleh masyarakt pencinta barapan. Pihaknya (Dispopar) sangat mendukung dan mengapresiasi event Saka Buffalo Race World Championship ini, yang di kemas secara kreatif oleh tik Eksekutif komite (Eksko). Secara kalender wisata sudah jelas event ini dilaksanakan selama musim setahun dengan 10 seri. Sehingga promosi wisata dan budaya lebih gampang karena sudah ada kaelnder event yang jelas.

Dimana untuk seri pertama ini masuk dalam kalender wisata Sail Indonesia yang akan di hadiri oleh ratusan wisatawan.

Sementara Ketua Persatuan Barapan Kerbau Sumbawa, H. Ilham Mustami menjelaskan, event barapan kebo “Saka” yang akan berlangsung sebanyak 10 seri ini akan dilaksanakan di seluruh zona di Kabupaten Sumbawa selama masa musim seri 2017 - 2018 . Kejuaraan dunia dengan sistem perhitungan poin yang dikumpulkan pada masing masing seri oleh peserta yang tergabung dalam tim berdasarkan zonasi.

Sedangkan waktu dilaksanakan SAKA’ Buffalo Race sebanyak 10 seri terbagi menjadi 5 seri pada Musim Hujan (MH) dan 5 seri pada Kusim Kemarau (MK). Sementara ruang lingkup peserta, standarisasi peserta dan tim, lokasi, zonasi, penilaian, perhitungan poin, executive committee (Exco), Juara Tropy, Grand Prix, aturan dan tatib kejuaraan, sponsorship, standar kesehatan hewan, dan keamanan, masing masing diatur dalam petunjuk teknis atau aturan main (rule of the game).

Menurutnya, event Saka Buffalo Race World Championship ini tidak hanya dilombakan kecepatan dan ketepatan kerbau dalam mengejar target saka. Tetapi juga dinilai dari segi budayanya seperti Ngumang, serta display atau disebut Pero Saka, serta hiasan yang digunakan oleh kerbau. Sehingga perlombaan ini menjadi sangat menarik untuk disaksikan. (ind/arn)

Selidiki Kasus Pemotongan JKN, Belasan Saksi Diperiksa Polisi

(Suara NTB/ind)

Elyas Ericson

Halaman 6

Sebagian Besar Wilayah Sumbawa Berpotensi Krisis Air Bersih Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar kecamatan di Sumbawa berpotensi merasakan imbas kekeringan, khususnya kekurangan air bersih. Bahkan sejauh ini sudah ada beberapa kecamatan yang memasukkan laporan. Sehingga memerlukan penanganan segera.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, ketika dikonfirmasi Suara NTB, minggu (27/8) kemarin. Pihaknya maish terus melakukan pendataan dan survei ke lapangan, wilayah mana saja yang mengalami krisis air bersih. Sementara ini, ada beberapa kecamatan yang sudah memasukkan laporan. Seperti Alas, Unter Iwes dan Pelampang dan lainnya.

Sekaligus dalam laporan itu, kecamatan juga mengusulkan pembangunan sumur bor (dalam) untuk mengatas krisis air bersih dimaksud. Pihaknya tentu akan meneruskan laporan ini ke BPBD Provinsi dan BNPB di Jakarta. Berharap ada bantuan bagi Kabupaten dari mereka.

“Sejauh ini, kita masih melakukan pendataan dan survei. Belum kita drop air bersih. Nanti setelah pen-

dataan dan survei rampung, penanganan awal dengan dropping air bersih,” kata Zainal.

Tahun sebelumnya, BPBD juga telah memberikan bantuan tandon kepada sejumlah wilayah untuk menampung air bersih. Tahun ini akan dipantau lagi apakah tandon yang ada masih berfungsi atau tidak. Yang jelas, bantuan dari BPBD NTB dan BNPB sangat dibutuhkan. Mengingat, setengah dari wilayah ke-

camatan di Sumbawa berpotensi mengalami krisis air bersih di tengah musim kemarau yang diprediksi berkepanjangan pada tahun ini.

Data yang dihimpun BPBD Tahun 2017 ini di Kabupaten Sumbawa sendiri terdapat puluhan ribu Kepala Keluarga (KK) yang mungkin terdampak tersebar di 18 kecamatan. Sebanyak 23.706 KK atau 84.988 jiwa yang terdampak kekeringan.

Jumlah tersebut tersebar di 161 dusun di 60 desa yang ada di 18 kecamatan. Adapun 18 kecamatan tersebut yakni Plampang, Labangka, Maronge, Lopok, Moyo Hulu, Lunyuk, Lape, Rhee, Alas Barat, Moyo Hilir, Moyo

Utara, Lenangguar, Unter Iwis, Utan, Labuhan Badas, Buer, Alas dan Empang.

Direncanakan, BPBD akan menyalurkan air bersih ke daerah yang terkena dampak kekeringan tersebut. Sesuai anggaran yang ada, sekitar 500 ribu liter air bersih yang akan disalurkan.

Jumlah tersebut sangatlah kurang jika dibandingkan dengan jumlah yang terdampak.

Makanya dalam APBDP pihaknya juga mengusulkan sekitar 400 ribu liter. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam penyaluran air bersih ini. Diantaranya Polres Sumbawa, PDAM dan instansi lainnya. (arn/ind)

(Suara NTB/arn)

TERIMA PIALA - Manager Tim Tata Kostara menerima piala Persisum sebagai Juara Region NTB.

Persisum U-17 Juara Region NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Persisum U-17 Sumbawa berhasil keluar sebagai Juara Liga PSSI Piala Soeratin untuk Region NTB. Hasil itu diraih setelah mereka mengkandaskan perjuangan klub sepakbo-

la U–17 tiga daerah lainnya.

Demikian disampaikan Manajer Tim Persisum, Tata Kostara S.Sos, yang didampingi Pelatih, Syamsul Fatria S.Pd, Minggu (27/8) kemarin. Persisum (juara Pulau Sumbawa)

mengalahkan PS Mataram (runner up Pulau Lombok) pada Kamis lalu dengan skor 2-0.

Kemudian di final melumpuhkan Perselotim yang sebelumnya mengalahkan PSKT KSB pada Jumat lalu.

Inspektorat Turun Riksus ke Salah Satu Desa di Brang Rea Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Daerah Sumbawa Barat menjadwalkan dalam waktu dekat akan turun melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap salah-satu oknum Kepala Desa (Kades) SR di kecamatan Brang Rea. Riksus tersebut dilakukan sebagai klarifikasi terhadap oknum kades yang diduga telah melakukan nikah siri belum lama ini.

Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, Sabtu (25/8) mengatakan, Riksus tersebut dilakukan untuk menelusuri dan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Kalau memang betul ada pelanggaran moral, maka tetap akan diberikan sanksi.

Sementara untuk jadwal pelaksanaan Riksus tersebut, pihaknya masih menunggu rampungnya tim auditor melakukan Riksus terhadap tiga desa yang diduga melakukan penyimpangan APBDesnya. Apabila kasus tiga desa ini sudah selesai maka pihaknya akan langsung bergerak ke desa di Brang Rea ini.

“Banyak kasus yang akan kita lakukan Riksus, tetapi karena adanya keterbatasan anggota maka kasus-kasus tersebut harus antre,” ujarnya.

(Suara NTB/ils)

H. Ady Mauluddin Dikatakannya, Riksus ini bukan kaitannya dengan nikah siri yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut. Tetapi Riksus ini dilakukan karena sebelum nikah siri ada perbuatan yang dilakukan oleh oknum kades tersebut.

Hal tersebut merupakan hasil dari laporan yang dilayangkan oleh masyarakat kepada pihaknya. Kalau seandainya oknum ini dari awal sudah menyatakan diri sudah melakukan nikah siri tidak akan dipermasalahkan. Tetapi setelah ada perbuatan yang diduga amoral baru menyatakan diri

sudah melakukan nikah siri.

“Persoalan yang diadukan masyarakat terkait dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum kades tersebut. Kalaupun dia menyatakan sudah nikah dan resmi itu merupakan fakta belakangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan ini juga untuk mengetahui seberapa besar masyarakat di desa tersebut keberatan dengan apa yang dilakukan oleh prilaku oknum kades tersebut. Karena dalam menindak lanjuti kasus ini, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sehingga tetap akan ditindak lanjuti.

Hal ini juga sama dengan kasus sebelumnya yang terjadi di desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, dimana masyarakat sampai membuat tenda di Inspektorat supaya oknum kades yang diduga melanggar diproses. Kasus ini juga yang terjadi di Brang Rea, sehingga tidak ada kata lain pihaknya tetap akan memproses kasus tersebut.

“Kita tetap akan proses kasus ini, teman-teman juga sudah melakukan pengumpulan data awal terhadap kasus ini. Ketika Riksus di tiga desa ini rampung kita akan langsung bergerak,” tandasnya. (ils)

Tabrak Mobil Parkir, Pengendara Sepeda Motor Tewas Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sumbawa merenggut nyawa. Seorang pengendara, Salehuddin Efendi (21) warga Erot Daya, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur meninggal dunia setelah tabrakan dengan mobil mobil Daihatsu Jeep pada Jumat (25/ 8) sekitar pukul 10.30 Wita.

Informasi yang diperoleh

dari bagian Humas Polres Sumbawa, kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Lintas Sumbawa Bima KM 38-39, tepatnya di jalan lurus Dusun Pelita, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge.

Bermula saat kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol DR 5224 YF yang dikendarai Salehuddin Efendi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bima menuju Sumbawa.

Saat melintas di TKP, korban tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak kendaraan mobil Daihatsu Jeep dengan nopol DR 918 DZ. Mobil tersebut saat itu dalam keadaan parkir di lajur kiri searah dengan korban. Korban seketika terjungkal di aspal dan tak sadarkan diri.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia di RSUD Sumbawa. (ind)

Sebagai wakil NTB, Persisum akan mengikuti babak nasional yang diikuti oleh 34 tim perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Pertandingan babak nasional akan berlangsung pada 8-14 Okto-

ber yang lokasinya akan ditentukan kemudian oleh PSSI. “Rencanaya akhir Agustus ini, kita akan latihan akan dimulai lagi untuk pembenahan kekurangan selama kompetisi region NTB,” jelas Tata. (arn)

Wabup Minta Seluruh Pejabat KSB Laporkan Harta Kekayaan Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST meminta kepada seluruh pejabat daerah yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melaksanakannya.

“Tanpa terkecuali. Kalau ada kewajiban melaporkan, maka pegawai atau pejabat bersangkutan harus melaksanakannya,” tegas Wabup kepada wartawan, baru-baru ini.

Untuk pelaporan harta kekayaan, KPK memanfaatkan formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dalam pengisian formulir itu, diakui Wabup, jika baru pertama kali kerap membingungkan. Karenanya untuk mempermudah pengisiannya, ia berinisiatif akan mengundang pihak KPK untuk memberikan sosialisasi kepada para pegawai atau pejabat di daerah.

“Kita akan datangkan petugas KPK untuk membimbing kita dalam pengisian form LHKPN itu,” timpalnya seraya menambahkan jika dirinya sendiri awalnya belum paham betul terkait pengisian LHKPN itu.

“Saya kemarin sudah diklarifikasi oleh KPK. Saya masukkan serigid dan sedetail mungkin setiap harta kekayaan saya, tapi petugas KPK bilang tidak seperti itu pengisian LHKPN. Makanya supaya tidak membingungkan, bagusnya kita undang pihak KPK terkait hal ini,” sambung Wabup.

Ia menyatakan, se-

bagai pejabat yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya tidak boleh alpa.

Sebab ketentuan tersebut sudah menjadi aturan baku bagi setiap penyelenggara negara mulai dari pusat hingga ke daerah. “Saya ingin semua pejabat kita di sini patuh dengan ketentuan itu karena kita ini bagian dari upaya menjalankan pemerintahan yang baik, benar dan bersih,” tegasnya.

Selanjutnya, Wabup mengingatkan, setiap pegawai atau pejabat di KSB agar tidak ada praktik-praktik yang menyalahi aturan. Terutama dalam menjalankan tugasnya karena setiap langkah seorang pejabat akan dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Apalagi untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan jangan sekali melakukannya.

Sistem hukum kita sudah sangat canggih dan pastinya akan ketahuan,” pungkasn y a . (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pegawai Puskesmas Maronge, Kecamatan Maronge, terus berlanjut. Dalam kasus ini, belasan saksi telah dipanggil dari Puskesmas setempat guna dimintai keterangan. Polisi masih akan memeriksa puluhan saksi lainnya dalam menyelidiki kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson, SH, SIK yang dikonfirmasi Sabtu (26/8) lalu menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa 14 saksi dari Puskesmas setempat. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dimana dalam menyelidiki kasus ini ada puluhan saksi yang akan dimintai keterangan.

Rencananya, pihaknya kembali memeriksa saksi lainnya pada Selasa mendatang. “Rencananya hari Selasa kami akan memeriksa saksi lainnya,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya masih perlu melihat unsur perbuatan dalam kasus ini. Apakah pemotongan dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk hal lainnya. Karena sebelumya pihaknya hanya mendapat laporan mengenai dugaan pemotongan sehingga ditindaklanjuti. Dimana yang bisa menerima dana JKN tersebut hanya PNS, tenaga kontrak dan PTT yang bekerja atau di SK-kan di Puskesmas setempat.

“Kan dilihat unsur perbuatannya dulu, apakah untuk memperkaya diri sendiri atau untuk apa. Karena sebelumnya ada laporan sehingga kita tindaklanjuti,” kata Ericson.

Dijelaskan Ericson, dari pemeriksaan yang dilakukan, saksi mengakui adanya potongan JKN tersebut. Sebelum dilakukan pemotongan, terlebih dahulu sudah dibicarakan dalam miniloka karya. Namun bukti tertulis mengenai kesepakatan, tidak tercantum dalam notulen rapat. Adapun potongan tersebut dipergunakan untuk membayar tenaga sukarela.

Jika hal itu benar adanya, maka niat yang dilakukan sudah baik.

Sehingga untuk kelanjutan kasus akan diserahkan ke pimpinannya utuk dilakukan pembinaan. Tetapi jika untuk memperkaya diri sendiri, maka pihaknya akan meningkatkan penanganan kasus ke tahap selanjutnya. Hal ini pun akan dibicarakan dengan tim Saber Pungli, baik pihak kejaksaan, Inspektorat dan lainnya. “Nanti akan kita panggil tim, baik Kejaksaan, Inspektorat dan lainnya. Akan kita lihat apakah bisa dilanjutkan ke penyidikan atau kita serahkan ke atasannya untuk melakukan pembinaan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pegawai Puskesmas Maronge, Kecamatan Maronge tahun 2017 diduga dipotong. Adanya dugaan tersebut, berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian. Dari informasi, pemotongan dana dilakukan oknum setempat sebesar 20 persen dari masing-masing pegawai penerima JKN. Dalam hal ini ada puluhan penerima JKN di Puskesmas setempat. Kamis (3/8) lalu pihak kepolisian turun melakukan pengecekan.

Meskipun tidak ada oknum yang diamankan, tetapi polisi mengam a n k a n sejumlah dokumen. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Fud Syaifuddin

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

TKW Asal Kota Bima di Arab Saudi Berhasil Ditemukan Bima (Suara NTB) – Keberadaan Vivi Andriani (28), TKW asal Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, yang diduga dikurung dan disiksa majikannya di Arab Saudi, telah berhasil ditemukan. Bahkan saat ini telah berada di kantor KBRI Riyadh.

Adik kandung Vivi, Ainun kepada Suara NTB, Minggu (27/8) mengatakan, penelusuran alamat rumah majikan hingga keberadaan kakaknya diketahui pada Sabtu (26/8) waktu negara setempat.

“Mewakili keluarga Vivi, saya ingin sampaikan bahwa kakak saya sudah keluar dari rumah majikannya. Kami menyampaikan terima kasih, semua upaya ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak,” kata Ainun via telepon.

Menurut Ainun, kabar bahagia itu, didapat oleh keluarga dari pihak KBRI serta BNP2TKI NTB, melalui sambungan telepon.

Pihak keluarga, diminta untuk tenang, karena Vivi berhasil keluar dari rumah majikan dan sudah berada di kantor KBRI. “Rencananya bulan 10 nanti (Oktober.red) kakak saya akan dipulangkan ke Indonesia. Karena masih ada dokumen-dokemen yang harus diurus,” katanya.

Ainun mengaku kakaknya itu, juga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, terutama ibunya, Atika. Meminta agar tidak lagi mencemaskan serta memikirkan kondisinya di Arab Saudi.

“Tadi beberapa menit bicara via telepon. Kami diminta untuk tidak cemas dan khwatir lagi. Alhamdulillah kakak saya kondisinya baik-baik saja,” terangnya.

Sebelumnya, seorang Tenaga kerja Wanita (TKW), asal Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kota Bima, yang diketahui bernama Vivi Andriani, diduga disiksa bahkan hampir tiga tahun belakang ini, tidak diberikan gaji oleh majikannya di Arab Saudi.

Hal itu terungkap saat perempuan berusia 28 tahun itu menggunggah video pada sosial media (sosmed) facebook dan mengaku ingin pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya.

Adik kandungnya bernama Ainun juga mengakui hal serupa.

“Betul, kakak saya minta pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya di Arab Saudi,” kata adik kandung Vivi, Ainun kepada Suara NTB, Kamis (17/8). (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Petani Mengeluh Sulit Peroleh Pupuk Dompu (Suara NTB) – Sebagian besar petani di Kecamatan Woja mengeluh kesulitan memperoleh pupuk pada masa pertumbuhan tanaman padi musim tanam kedua tahun 2017 ini, baik itu pupuk subsidi maupun non subsidi. Kalau pun ada, mereka terpaksa membelinya dengan harga yang tinggi. Diduga persoalan ini dipicu adanya dugaan penimbunan dari pihak pengusaha.

Salah seorang petani di So Jati, Sahrudin mengungkapkan minimnya keberadaan pupuk tersebut sudah dirasakannya dua bulan terakhir.

Akibatnya, tanaman padi terancam rusak dan tidak dapat tumbuh dengan baik.

“Sangat sulit sekarang kami dapat pupuk, selalu dijawab kosong oleh pengusaha.

Kalau pun ada mahal mereka jual,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (27/8).

Ia menyebutkan, untuk 1 zak pupuk urea subsidi petani harus membelinya dengan harga Rp 150 – Rp 180 ribu dari harga normal Rp 95 ribu/zak.

Sedangkan pupuk non subsidi saat ini harganya Rp 280-Rp 300 ribu /zak dari harga semula berkisar Rp 200 ribu/zak.

Persoalan harga ini akunya,

tidak menjadi soal asalkan ketersediaanya mencukupi. Tapi kondisinya saat ini, petani tidak hanya hanya dicekek oleh harga pupuk yang naik melainkan juga tak adanya persediaan.

“Syukur pupuknya ada meskipun harganya tinggi tetap kami beli. Tapi masalahnya sekarang ndak ada pupuk yang bisa kita beli. Sementara padi kita masuk masa pemupukan pertama, sekarang terpaksa kita tidak lakukan pemupukan,” ujarnya.

Diduga minimnya ketersediaan pupuk tersebut lantaran adanya upaya penimbunan dari pihak pengusaha, hal itu dicurigai karena setiap kali stok pupuk didatangkan para pengusahan selalu beralasan bahwa pupuk-pupuk tersebut jatah kelompok. Na-

mun faktanya, dia selaku anggota kelompok dan juga kelompok-kelompok lainya tetap mengeluhkan persoalan ini.

“Jadi kelompok mana yang dimaksud itu, makanya saya menduga sudah dilakukan penimbunan oleh penjual-penjual ini,” ungkapnya.

Salah seorang petani lainnya, Maman juga mengeluhkan hal yang sama. Untuk mendapat satu zak pupuk urea saja ia terpaksa harus mengintai mobil-mobil yang akan menurunkan dan menjual pupuk ke petani di tempat-tempat tersembunyi. Seperti yang dilakukannya belum lama ini, di mana Maman mencegat mobil pengangkut pupuk di Cabang Sipon Desa Bara. Informasinya pupuk tersebut akan dijual ke wilayah Mumbu dengan

(Suara NTB/jun)

PENYULUHAN - Ratusan siswa dari berbagai satuan pendidikan mengikuti penyuluhan perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba dan PMS di gedung Samakai, Sabtu (26/8).

(Suara NTB/jun)

TERANCAM RUSAK - Tanaman padi di So Jati dan So Buncu terancam rusak akibat sulitnya memperoleh pupuk, Minggu (27/8). harga Rp 300 ribu/zak.

“Malam-malam saya pergi beli pupuknya, dia pakai mobil pick up. Saat itu saya cegat mobilnya di Cabang Sipon langsung transaksi tanpa tawar menawar. Katanya dia mau jual ke Mumbu,” jelasnya.

Disinyalir, penimbunan pu-

puk ini dilakukan mengingat dalam waktu dekat petani jagung akan mulai melakukan penanaman, sehingga dipastikan kebutuhan pupuk akan sangat banyak. Dan pada saat yang sama kata Maman, para pengusaha akan mulai memainkan harganya. (jun)

BPBD Bentuk Desa Tangguh Bencana

Bappeda Diminta Teliti Tingginya Kejahatan Anak di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Provinsi NTB, Dra. Hj. Hartina mengaku belum mengetahui pasti penyebab utama tingginya kasus kejahatan anak dan penggunaan zat berbahaya di Dompu. Pengaruh kemajuan pariwisata dinilai bukan penyebab, karena pulau Lombok jauh lebih maju dari Dompu. Sementara masyarakat Dompu memiliki pendapatan tertinggi di NTB. Hal ini bertolak belakang mengingat masih tingginya kasus kejahatan anak dan penggunaan zat berbahaya. Bahkan Dompu termasuk daerah tertinggi di NTB setelah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Karenanya ia meminta Bappeda untuk melakukan kajian mendalam soal penyebab utama tingginya kasus tersebut.

“Kami minta kepada Bappeda agar melakukan penelitian. Saya sudah bekerja dengan LPA Provinsi NTB, mari kita lakukan kajian yang jelas mengapa angka kekerasan di Kabupaten Dompu ini tertinggi se-NTB. Padahal apabila kita melihat pengaruh wisata belum terlalu mencuat, lebih mencuat yang di provinsi,” ungkapnya kepada wartawan di sela kegiatan penyuluhan perlindungan anak dari penyalahgunaan Narkoba, PMS di gedung Samakai, Sabtu (26/8).

Kegiatan yang diikuti ratusan siswa dari berbagai satuan pendidikan itu digelar untuk menyikapi banyaknya generasi muda Dompu yang sudah menyalahgunakan tramadol, terlebih beberapa diantaranya juga terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS). Sehingga penting dilakukan upaya pencegahan, minimal melalui penyuluhan.

Bagaimana pun anak adalah aset yang harus diselamatkan dari berbagai ancaman, terutama penyalahgunaan narkoba dan kekerasan seksual. “Inilah langkah yang kami lakukan, kami bermain dengan anak-anak untuk melakukan penyuluhan,” ujarnya.

Meski belum menemukan akar persolannya tersebut, DP3A2KB lanjut Hartina, optimis menutaskan permasalah ini. Hal itu menyusul beberapa desa seperti Kareke dan Tembalae saat ini sudah mulai gecar melakukan pemutusan jalur peredaran tramadol juga menekan kasus kejahatan anak.

“Di sana masyarakat sudah bekerjsama dengan APH untuk memotong jalur-jalur (peredaran narkoba, tramadol, red), jadi bukan ke anak-anak. Disamping itu aktifis dan tokoh masyarakat salalu melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT,” jelasnya. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

KHAS BIMA – Salah satu aktraksi kesenian khas Bima yang diperagakan dalam penutupan Festival Uma Lengge, Sabtu (26/8).

Festival Uma Lengge Diharapkan Jadi Peluang Usaha Warga Bima (Suara NTB) – Semaraknya festival promosi budaya dan wisata yang digelar di wilayah Kabupaten Bima, salah satunya Festival Uma Lengge (FUL) di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo, diharapkan menjadi peluang usaha warga.

Demikian harapan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menutup Festival Uma lengge, Sabtu (26/8) lalu.

Kata dia, warga setempat bisa menjajakan kuliner khas daerah, busana, cinderamata dan wisata homestay bagi para wisatawan.

“Keberadaan Festival Uma Lengge ini merupakan destinasi wisata unggulan. Diharapakan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

Ia mengaku, semaraknya Festival Uma Lengge yang kedua Tahun 2017 ini. Dengan balutan kreatifitas dan atraksi kesenian, menjadi cambuk semangat untuk terus mendesain event festival di tahuntahun mendatang dengan lebih apik dan profesional.

“Pemerintah Daerah akan mendukung setiap ide-ide cerdas, langkah positif dalam rangka memajukan daerah serta mempromosikan berbagai potensi yang kita miliki.

Salahsatunya melalui Festi-

val seperti Festival Uma Lengge ini,” ujarnya.

Bupati menyebutkan, mulai dari Festival Gunung Sangiang, Pawai Rimpu Dan Katente Tembe di Sape dan Lambu, Festival Tanjung Langgudu, Festival Teluk Bima, Festival Uma Lengge dan juga Pacuan Kuda Pantai yang dilaksanakan di pantai Sandue kecamatan Sanggar, adalah ide dari masyarakat sendiri.

“Tahun 2017 adalah tahun Festival bagi Kabupaten Bima.

Ide-ide festival ini sebagian besar lahir dari elemen masyarakat, para seniman dan budayawan dan semua pihak yang peduli akan eksistensi seni budaya dan pariwisata,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan, pihaknya komitmen untuk terus berupaya dan mendukung adanya festival.

Mengembangkan dengan memberdayakan masyarakat sekitar, terutama dalam memacu kreatifitas seni dan menjaga marwah kebudayaan Mbojo.

“Sehingga sangat layak dikunjungi baik oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dan berimplikasi kepada masyarakat,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan tentang 6 zona andalan pariwisata di Kabupaten Bima. Seperti Zona Bentang Tambora

yang eliputi Sanggar dan Tambora. Zona Madong Park yang meliputi wilayah Madapangga, Bolo, Soromandi dan Donggo, Zona Metro Lewa Mori yang meliputi Teluk Bima, Woha, Belo, Palibelo Dan Lambitu. Zona Sangiang Api meliputi Ambalawi dan Wera. Zona Salawa meliputi Sape, Lambu danWawo, dan Zona Teluk Waworada dan sekitarnya meliputi kecamatan Langgudu, Monta dan Parado.

“Kabupaten Bima memiliki destinasi wisata yang cukup lengkap, mulai dari wisata alam, bahari, wisata sejarah, budaya dan petualangan. Destinasi dan sebarannya ditetapkan dalam 6 zona wisata andalan,” katanya.

Dalam setiap zona terdapat beragam potensi budaya, pariwisata, kuliner dan bahkan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah yang tentunya menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan untuk mengunjunginya.

“Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan semua elemen masyarakat terutama para seniman, budayawan, untuk mendukung derap langkah pembangunan di kabupaten Bima khusunya dalam mengamankan, melestarikan dan merawat mata rantai peradaban serta keindahan alam yang kita miliki,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Sebagai salah satu upaya mengurangi resiko kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB membentuk desa tangguh bencana. Dari 72 Desa dan 9 Kelurahan di Dompu, baru Kelurahan Kandai II dan Desa Wawonduru yang disasar. Dua wilayah ini rawan bencana banjir yang dikirim dari wilayah Bima.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD NTB, Arifudin menyampaikan, dibentuknya Desa/Kelurahan tangguh bencana ini semata-mata untuk memberi pemahaman pada masyarakat terkait penanggulangan kebencanaan.

“Kita berharap masyarakat cepat memahami dan memiliki ilmu penanggulangan kebencanaan, karena bencana ini tidak bisa kita prediksi, apalagi kita dari 14 bencana yang ada di Indonesia 11 diantaranya itu ada di NTB,” ungkapnya kepada Suara NTB usai bintek penerapan pengurangan resiko bencana menuju desa tangguh bencana di Kantor Kelurahan Kandai II, Minggu (27/8).

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 5 September 2017 itu menekankan pengetahuan masyarakat soal tahapan yang harus dilakukan sesuai Rencana Kontigensi (Rekon). Sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat megetahui jalur evakuasi, akses yang ditempuh dan langkah apa yang mesti diutamakan.

Penerapan pengurangan resiko bencana yang melibatkan masyarakat umum secara langsung dan intansi terkait tersebut dianggap upaya ter-

depan, dibanding sibuk melakukan proses evakuasi dan menyiapkan logistik setelah terjadinya bencana alam.

“Ini adalah salah satu upaya yang paling terdepan yang kita lakukan, bagaimana kita berdiskusi dengan masyarakat, bagaimana kita bersamasama memahami resiko bencana itu,” ujar Arifudin.

Dari 11 bencana yang mengancam wilayah NTB lanjut dia, paling kerap terjadi ialah bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan kekeringan. Dan pada pertengan tahun 2017 ini beberapa wilayah di NTB tengah menghadapi kekeringan.

Disinggung soal sikap pihaknya atas permintaan BPBD Dompu untuk segera digelontorkanya bantuan sumur bor, Arifudin mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan anggaran untuk pengadaan barang tersebut di masing-masing daerah, minimal setiap kabupaten/kota mendapat dua buah sumur bor.

“Tetap kita upayakan adanya dana untuk pembangunan sumur bor di seluruh wilayah NTB, terutama pada wilayahwilayah yang betul-betul merasakan kekeringan,” jelasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengapresiasi upaya preventif yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini. Namun, harap dia, di tengah bencana kekeringan yang tengah melanda masyarakat Dompu saat harusnya Pemprov segera menganggarkan di APBD I untuk pengadaan sumur bor. Sehingga selaras dengan program pemerintah untuk menurunkan angka masyarakat miskin. (jun)

(Suara NTB/jun)

PENGARAHAN - BPBD Provinsi dan pihak terkait saat memberi pengarahan pada acara penerapan pengurangan resiko bencana di Kantor Lurah Kandai II, Minggu (27/8).

Alumni SMAN 1 Dompu Angkatan 1981

Sosialisasikan Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba di SMPN 1 Huu Dompu (Suara NTB) Tingginya kasus HIV/AIDS dan maraknya peredaran narkoba serta penyalahgunaan obat – obatan di Dompu menghawatirkan banyak pihak.

Apalagi penyalahgunaan obat – obatan ini sudah merambat ke anak – anak usia sekolah yang bakal menjadi generasi penerus masa depan.

Alumni SMAN 1 Dompu jurusan IPA angkatan 1981 merasa terpanggil dan menggelar sosialisasi upaya pencegahan HIV/AIDS, narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan serta penyakit sosial di 8 Kecamatan se Kabupaten Dompu.

Sosialisasi ini diawali di SMPN 1 Huu, Sabtu (26/8) kemarin yang melibatkan siswa dan guru setempat. Hadir sebagai pembicara, Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, Drs. H. Syamsul H. Ilyas, M.Si, Kasat Binmas Polres Dompu, Iptu Sabrin, dan Suhardin, SKM dari Bidang Promosi Kesehatan dan PM Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.

Ir. Aminullah, H. S, Ketua Angkatan 1981 alumni SMAN 1 Dompu saat pembukaan ac-

ara sosialisasi mengungkapkan, banyaknya kasus HIV/ AIDS di Dompu serta penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan yang sudah merembet pada anak – anak usia sekolah cukup memprihatinkan. Kondisi ini membuat anggota alumni jurusan IPA SMAN 1 Dompu tahun 1981 merasa terpanggil untuk berpartisipasi melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi.

“Kami merasa terpanggil untuk membantu pemerintah, dalam hal ini sosialisasi untuk pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Seperti HIV/ AIDS dan narkoba maupun penyakit sosial lainnya seperti perkelahian antar remaja di Dompu,” kata Ir Aminullah.

Minuman beralkohol, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan kriminal yang harus dihindari. Ketika seseorang telah menkonsumsi minuman beralkohol atau menkonsumsi narkoba serta tramadol, itu akan memicu terjadi tindakan kriminal. “Inilah menjadi dasar kami melakukan (sosialisasi) ini,” ungkapnya.

Aminullah pun mengaku,

(Suara NTB/ula)

GELAR SOSIALISASI - Alumni jurusan IPA SMAN 1 Dompu angkatan 1981 menggelar sosialisasi upaya pencegahan HIV/AIDS, narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan serta penyakit sosial di 8 Kecamatan se-Kabupaten Dompu.

Sosialisasi ini diawali di SMPN 1 Huu, Sabtu (26/8). kegiatan sosialisasi ini murni hasil urunan anggota angkatan 1981 jurusan IPA SMAN 1 Dompu yang terpanggil atas informasi banyaknya kasus HIV/ AIDS, penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya.

“Setelah menamatkan SMA 36 tahun dan 2 – 3 bulan lalu ber-

temu di media WA. Mendapatkan informasi, sehingga bergerak hati untuk melakukan kegiatan ini,” jelasnya.

Drs. Imran, anggota alumni jurusan IPA SMAN 1 Dompu tahun 1981 pada kesempatan yang sama mengharapkan, para siswa SMPN 1 Huu untuk

menggantungkan cita – citanya setinggi mungkin. Cita – cita ini bisa tercapai dengan belajar yang telaten dan menjaga kesehatan serta pergaulan.

Karena pada saatnya nanti, para siswa inilah yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Tapi bila dari kecil ini sudah mengonsumsi minuman beralkohol, terlibat pergaulan bebas, narkoba dan tramadol, jangan harap di masa depan akan menjadi orang sukses.

“Kita sengaja memilih SMPN 1 Huu ini untuk memulai kegiatan sosialisasi ini, karena kami percaya SMPN 1 Huu akan menjadi pionir pencegahan HIV/AIDS, narkoba dan obata – obatan di Kecamatan Huu,” harapnya.

Suhardin, SKM dari Bidang Promosi Kesehatan dan PM Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu saat menyampaikan materi sosialisasi mengungkapkan, HIV merupakan virus yang menyerang sel darah putih dan menyebabkan kekebalan daya tahan tubuh manusia menurun drastis. Akibatnya, berbagai penyakit mudah menyerang penderita. Kondisi penderita

yang sudah parah dan tidak bisa diobati dikategorikan AIDS. Virus ini dapat menyebar dan berkembang dari perilaku gonta ganti pasangan, penggunaan jarum suntik, kontak darah dan air susu ibu (ASI).

Tramadol yang kini banyak disalahgunakan di tengah masyarakat hingga menyasar anak – anak sekolah, lanjut Suhardin, sebenarnya obat racikan dari berbagai jenis obat kadaluarsa. Tramadol sendiri di dunia kesehatan dikategorikan obat keras dalam pengawasan dokter dan diberikan kepada pasien yang baru dioperasi. Kadarnya maksimal 400 gram (1 biji tablet) dalam sehari. “Pemberian 400 gram tramadol kepada orang yang sehat dapat memutus 100 urat syarat pengingat. Sehingga pengguna tramadol dan narkoba akan berakibat menjadi manusia zombi (mayat hidup),” katanya.

Iptu Sabrin, Kasat Binmas Polres Dompu pada kesempatan yang sama mengingatkan, penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan sudah cukup mengkhawatirkan. Bagi penyalahguna dan pengedar bisa

dipenjara hingga seumur hidup, bahkan dihukum mati selain hukuman denda. Aparat kepolisian tidak segan – segan menindaknya, termasuk bagi anggota Polri maupun TNI yang terbukti.

Kepala Kemenag Dompu, Drs. H. Syamsul H. Ilyas, M.Si mengingatkan, penyakit HIV/ AIDS dikategorikan penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Hal ini sudah diingatkan dalam Al Quran melalui kisah kaum Nabi Luth yang berhubungan sesama jenis dan gonta ganti pasangan.

Narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan juga sebagai dampak dari kekosongan jiwa, sehingga mudah terpengaruh dan mencoba hal – hal negatif, akhirnya ketagihan. Untuk membentengi itu, harus dari pembinaan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak. Ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi justru para orang tua, sekolah dan masyarakat.

“Kalau keimanan dan ketaqwaan bisa dijaga, sekuat apapun cobaan pasti bisa dihadapi,” ingatnya. (ula/*)

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Perlunya Mamiq Sajim Melirik Latar Belakang Motto Patut, Patuh, Patju

Segera Berikan Hak Masyarakat (Suara NTB/ndi)

SEKRETARIS Komisi I bidang pemerintahan DPRD NTB, Lalu Wirejaya, SH mempertnyakan alasan sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB yang belum mencairkan hibah bansos pada kelompok masyarakat penerima. Sebab, ia menerima banyak laporan dari sejumlah kelompok penerima, terkait lambannya proses pencairan, padahal proses administrasi telah tuntas.

“Masyarakat sudah menandatangani kwitansi Lalu Wirejaya penerimaan, tetapi sampai saat ini belum juga cair-cair.

Apa persoalanya, kenapa pemprov menahannya, padahal administras sudah lengkap,” ujarWirejaya, SH pada Suara NTB, pekan kemarin.

Dia meminta supaya pemprov segera memberikan masyarakat haknya. Dikatakan, kebanyakan hibah bansos tersebut berasal dari pokok pikiran (pokir) DPRD NTB. Sehingga pihaknya sebagai pihak yang merekomendasikan kelompok penerima hibah tersebut dituding tidak mengawal aspirasi tersebut.

“Ini kita dituding bohong jadinya, padahal persoalanya ada di ekskutif, tugas kita sudah dilakukan, yakni menyerap dan menyampaikan aspirasi sesuai aturan. Tinggal mereka yang mengesekusi,” terangnya.

Lambannya pencairan hibah yang telah menjadi hak masyarakat tersebut, menurut politisi partai Gerindra itu, menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah kurang profesional. Untuk itu, ia selaku wakil rakyat yang membidangi urusan pemerintah, meminta supaya hal itu menjadi atensi bagi aparatur pemeritah daerah.

“Kalauapun ada persoalan, kenapa tidak disampaikan kepada kita. Kasian masyarakat sudah lelah-lelah mengurusnya. Mestinya ada transparansi dalam hal ini,” sebutnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan kabupaten Lombok Tengah itu menilai lambannya pencairan hibah bansos tersebut, berdampak pada penyerapan anggaran yang lamban. Karena tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda proses pencairannya.

“Kita itu minta supaya segera dicairkan, biar cepat dimanfaatkan oleh masyarakat, supaya ekonomi masyarakat juga cepat tumbuh. Jangan kebiasaan eksekusi anggaran diakhir tahun sehingga serapan kita menjadi rendah,” pungkasnya. (ndi)

Dalami Kasus OTT Pasar PENYIDIK masih melengkapi pemeriksaan saksi kasus pungli Pasar Sayang-sayang. Pemberkasan belum lengkap sehingga belum dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Kita masih lengkapi pemberkasan,” ungkap Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa menjawab soal perkembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

Ia mengatakan, penyidik melengkapi berkas sesuai dengan kebutuhan pemI Made Baduarsa buktian unsur pidana sep(Suara NTB/dok) erti disangkakan terhadap tersangka, H. Muzakir alias H. Zakir, pasal 12 huruf e UU 31/ 1999 tentang perubahan atas UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Kita dalami lagi keterangan saksi-saksi yang terkait dengan pungli tersebut. Baik korbannya apakah ada penambahan atau seperti apa. Modus tersangka dalam dugaan pungli itu bagaimana,” jelasnya.

Tersangka terjaring operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Kota Mataram, Senin (31/7) atas dugaan pungli biaya sewa lapak, kios, dan lahan pasar.

Barang buktinya antara lain, uang tunai senilai total Rp 7.209.000, karcis retribusi pelayanan pasar, buku sewa ruang pasar, buku kas harian, laporan harian bendahara penerimaan Diskoperindag Kota Mataram, dan buku kas 2017.

Uang sitaan yang menjadi barang bukti merupakan hasil pungli tersangka terhadap enam korbannya. Tersangka mulai menjabat sebagai kepala pasar dengan SK Walikota Mataram sejak Januari 2017.

Peran tersangka, sambung Baduarsa, berupa pihak yang melakukan penarikan terhadap para pedagang. Pungutannya beragam, mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 5 juta per orang per tahun. (why)

MENGAPA Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, SH., MH (Lalu Sajim) yang akrab disapa Mamiq Sajim terkesan mendewakan motto Patut, Patuh, Patju? Apakah motto tersebut dianggap keramat? Kalau dilihat sepintas, motto Lombok Barat ini seperti suatu bait pantun atau Oleh: puisi saja. Yang Dr. H. Umar Said, SH., MM. jelas, Lalu Sajim (Ketua STIE AMM Mataram) dengan cermat telah mengetahui gerakan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Barat yang sasarannya adalah seluruh desa di Lombok Barat. Sebab Pemerintah Daerah akan dianggap baik apabila pemerintahan desa kuat.

Sebagaimana yang diketahui, pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang otonom. Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI telah dilengkapi dengan lembaga-lembaga pendukungnya. Di mana peraturan perundangan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dibahas dan disepakati bersama melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jadi jelas, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No. 6 Tahun 2014).

Kita ketahui dengan kebijakan pemerintah yang telah menggelontorkan dana yang cukup besar, menjadi salah satu penyebab banyaknya Kepala Desa yang berurusan dengan KPK karena salah menggunakan dana tersebut. Jauh sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah Desa hanya menerima dana dengan alokasi yang sangat kecil. Sehingga satu-satunya jalan, Pemerintah daerah Lombok Barat menggerakkan motto Patut, Patuh, Patju melalui TRIPAT-PLK. Masyarakat bersama ABRI dan KORPRI pun bergotong-royong. Demikian juga dengan gerakan OM-TRIPAT-PLK dan lain sebagainya yang membuat massa antusias untuk membangun desanya masing-masing yang akhirnya banyak desa menjadi desa swasembada dan bahkan akan dipersiapkan menjadi Desa Pancasila.

Maka dengan alasan inilah Lombok Barat bersedia memisahkan diri dengan daerah yang telah dilahirkan seperti Kota Mataram dan daerah Lombok Utara. Karena kondisi inilah Lombok Barat ketika itu memungkinkan untuk dipecah menjadi tiga daerah yaitu Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten induk yang masih dalam keadaan stabil dalam pelaksanaan mottonya, sehingga tidak terdengar rintihan kemiskinan karena dihadapi dengan

gerakan yang dibuat oleh pembuat motto tersebut.

Karena hal itulah yang menjadikan latar belakang Lalu Sajim menjiwai motto tersebut.

Setelah dijelajahi dari berbagai sumber data secara empiris di pemerintahan, ternyata sejak Lalu Sajim bekerja di Kabupaten Lombok Barat, dia merupakan lulusan Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) yang pada waktu itu merupakan salah satu sekolah yang disiapkan oleh Pemerintah RI untuk membangun Desa Indonesia. Hal tersebut berimplikasi akan penilaian kemampuan dirinya terhadap pembangunan desa di Lombok Barat.

Untuk lengkapnya, kita perlu melihat daftar riwayat hidup Lalu Sajim sebagai berikut: I. Keterangan Perorangan a. Nama: Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, SH., MH. b. NIP : 19590516198803-1006. c. Tempat/ Tanggal Lahir: Gerung, 16 Juli 1959. d. Pangkat/ Golongan : Pembina Madya Muda/ IV c. Oktober 2012. e. Jabatan : Widyaiswara, pada BPSDN Prov.

NTB sampai saat ini.

II. Keterangan Keluarga a. Nama Istri : H.B Ekawardani, Spd. b. Anak : - B Restu Sastra Wardani, ST. - B. Maening Dwi Lestari, Spi. - L. Rizki Putra Perdana.

III. Riwayat Pendidikan a. SDN III Gerung. Tamat tahun 1971. b. SLTPN Tahun 1974. c. SMPP Mataram Tahun 1977. d. APMD Yogyakarta. Tamat tahun 1987. e. Unizar Mataram. Tamat tahun 1987. f. Universitas Brawijaya (Doktoral). Tahun 2003.

IV. Riwayat Pekerjaan a. Kabag. Pemerintahan pada Kantor Camat Gerung 1990. b. Kepala Desa Lembar sejak tahun 1994. c. Sekretaris Camat Gerung sejak tahun 1995. d. Kasub. Pemerintahan Desa Tahun 1996. e. Kasi Perhubungan pada Kantor Pariwisata Lombok Barat. f. Camat Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2000. g. Camat Sekotong Tengah Tahun 2002. h. Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2006. i. Kabag Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum tahun 2008. j. Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur 2010. k. Sekretaris Korpri NTB tahun 2013. l. Staf ahli Gubernur Bidang Politik 2015. m.Widyaiswara pada Badan Pengembangan SDM sampai saat ini.

V. Seminar a. Seminar Nasional Lemhanas (Narasumber) di Mataram. b. Seminar Und Governance di Jerman 2012. c. Seminar Wantimpres 2013.

VI. Organisasi a. Ketua Rayon AMPI Gerung. b. Wakil Ketua DPD AMPI Lombok Barat. c. Wakil Ketua PBVI Provinsi NTB. d. WakilKetuaPersatuanRenangSeluruhIndonesia(PRSI). e. Dewan Pakar Majelis Adat Sasak Lombok. f. Pengurus KNPI Lombok Barat. g. Calon Bupati Lombok Barat tahun 2018.

Melihat rekam jejak dan pengalaman Lalu Sajim, para sesepuh Golkar di NTB cukup meyakini dukungannya kepada Lalu Sajim. Para sesepuh ini seperti halnya Brigjen (Purn.) H. Abdul Kadir, adalah mantan Bupati Lombok Timur dua periode/ Ketua DPD Golkar Tk. I NTB; Drs. H. L Azhar, mantan Wagub/ Ketua DPD Golkar Tk. I; Drs. H. L Mudjitahid, mantan Bupati dua periode/ mantan Walikota Mataram; L Mesir Suryadi, SH, mantan Ketua DPRD Provinsi NTB/ Anggota DPR; L Syamsir, SH, mantan anggota DPRD Provinsi NTB/ Golkar NTB; Drs, H. L Serinata, mantan Gubernur NTB/ Ketua Golkar NTB; Drs. H. L Hartawa, mantan Sekda Lombok Barat/ ketua Gokar Lombok Barat.

Melalui pengkajian dan penilaian berdasarkan pada fenomena yang terjadi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpartai oleh para deretan sesepuh Partai Golkar di atas, maka dianggap perlu untuk menunjuk seorang kader yang mempunyai potensi besar seperti yangdilihat pada sosok Lalu Sajim.

Hal yang terpikir lebih jauh adalah bahwa salah satu syarat untuk hidup berdemokrasi ialah adanya rasabertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab mendorong orang untuk senantiasa berusaha untuk melakukan tindakan yang positif dan menekan berkuasanya nafsu untuk memakmurkan diri sendiri di tengahtengah penderitaan dan kesengsaraan orang banyak.

Selain daripada itu rasa bertanggung jawab juga mendorong timbulnya kesediaan untuk menerima kebenaran yang datangnya dari pihak lain dan kesediaan mengundurkan diri demi kepentingan orang banyak. Oleh karena itu partai politik harus mendidik para kadernya untuk dapat mengembangkan sifat demokrasi itu, utamanya partai yang telah mereka bina seperti partai Golkar. Sehingga kelak partai ini akan dapat menarik manfaat dari pendidikan politik tersebut, seperti halnya melihat kembali sikap dan peranan partai politik di masa lalu.

Namun apa yang telah dipraktekkan oleh partai politik justru adalah sebaliknya. Bahkan partai-partai politik terlihat mulai meremehkan fungsi-fungsi pentingnya, sehingga demokrasi hanya menjadi semboyan belaka yang sering dipergunakan pada hal yang merugikan partai itu sendiri seperti menutup-nutupi tindak penyelewengan dan lain sebagainya yang berakibat masyarakat merasa tidak pernah menerima hasil positif dari partai yang mewakilinya. Oleh karena itu pendidikan politik kepada anggota sebelumnya perlu diterapkan.

Akhirnya,dengan terungkapnya daftar riwayat (Curriculum Vitae) Lalu Sajim, maka partai pendukungnya seperti Partai Nasdem, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar dan PBB, dikonotasikan tidak membeli barang di dalam karung, sehingga tidak terdapat cacat tersembunyi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (*)

Pilkada NTB 2018

PPP Siapkan Kejutan Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB sedang menyiapkan kejutan baru untuk pilkada NTB 2018. Kejutan itu yakni terkait arah dukungan partai berlambang Ka’bah itu pada salah satu pasangan bakal calon (balon) kepala daerah NTB. Demikian disampaikan Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, M.Pd, kemarin.

Menurutnya, partainya ingin segera mengumumkan arah dukungan untuk memberikan kepastian pada masyarakat.

“Yang jelas kita akan berikan kejutan, tunggu saja dalam waktu dekat ini,” jawab Wartiah.

“Kalau saya beritahu sekarang, dong bukan kejutan namanya. Tunggu saja, ya,” ungkapnya.

Namun demikain, sebelumnya PPP sangat santer diisukan bahwa telah menjatuhkan dukungn pada pasangan Balon H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi.

Oleh sejumlah petinggi PPP juga menyebutkan demikian, bahwa PPP calonnya telah final mendukung Ahyar dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.

Ketua Desk Pilkada PPP

NTB, Drs. H. Muzihir yang dikonfirmasi juga memberikan pernyataan yang sama dengan Wartiah. Bahwa partainya akan memberikan kejutan. “Ya benar, tunggu saja dulu, ini kejutan, di luar prediksi,” katanya.

Sementara itu, beberapa petinggi PPP lainnya yang coba dikonfirmasi terkait sikap PPP yang seolah berusaha membangun maneuver baru itu, mengaku bahwa itu sebagai bentuk sikap kehatihatian PPP dalam menyikapi perkembangan arus politik menjelang pilkada. Karena sampai saat ini konstelasi politik Pilkada NTB 2018 masih berlangsung dinamis.

Hal itu terlihat dari sikap sejumlah parpol lainnya, yang masih tarik – menarik arah dukungannya pada salah satu balon kepala daerah. (ndi)

(Suara NTB/ist_Korem 162/WB)

RENANG MILITER - Anggota Korem 162/WB menjalani evaluasi kemampuan dasar renang militer.

Prajurit TNI Dituntut Fasih Renang Militer Mataram (Suara NTB) – Kepala Staf Korem 162/ WB, Letkol Inf Hery Setianto menegaskan jajarannya untuk profesional. Prajurit TNI dengan tugas utama menjaga kedaulatan dituntut mahir kemampuan jasmani.

“Jadi tidak ada lagi prajurit yang tidak naik pangat atau tidak lulus pendidikan hanya karena tidak bisa renang,” ujarnya.

Pekan terakhir setiap merupakan minggu militer, Hery mengevaluasi seluruh anggotanya di Kolam Renang Mayura, Cakranegara. Kemampuan militer dasar prajurit TNI dipertajam kembali melalui kegiatan rutin tersebut.

Prajurit yang kemampuannya masih di bawah standar, akan menjalani pelatihan intensif.

“Para prajurit tidak hanya sekadar tahu atau mampu,

namun juga harus mahir,” tegasnya.

Evaluasi minggu militer dilaksanakan setiap bulan. Selain untuk mengasah ilmu dasar kemiliteran, ia mengungkapkan evaluasi itu menegaskan tentang keahlian yang wajib dikuasai prajurit.

“Renang militer merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap prajurit,” pungkas Hery. (why)

Setujui Dua Raperda

DPRD NTB Dorong Optimalisasi Potensi PAD Mataram (Suara NTB) DPRD NTB terus memberikan dorongan dan dukungan pada pemerintah provinsi NTB dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengoptimalisasikan sumber-sumber potensi PAD yang masih belum digarap dengan maksimal.

Seperti mengotimalisasi pengelolaan barang milik daerah dan retribusi daerah.

DPRD NTB telah memberikan persetujuan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Retribusi Daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Jumat lalu.

“Untuk memberikan kepastian hokum terhadap barang milik daerah, maka perlu penertiban dan sertifikasi barang milik daerah, sehingga tidak terjadi konflik dalam pengelolaan aset daerah. Serta ada optimalisasi pengelolaan barang dan asset daerah, dan men-

H. Makmun ingkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar juru bicara Pansus I, H. Makmun, S.Pd, SH, Dikatakan Makmun, setelah Raperda ini nantinya ditetapkan sebagai peraturan daerah, maka semua barang aset milik daerah, supaya dikelola secara tersentral di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD).

“Untuk itu maka barang dan aset milik daerah yang ada di perangkat daerah sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dapat diserahkan pengelolaannya pada BPKAD,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pansus mengusulkan supaya Raperda tersebut tidak hanya sekadar untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai landasan yuridsnya. Namun yang tidak kalah pentingnya, maka perda tersebut harus dilengkapi dengan landasan filosifis dan sosiologis.Sehingga dapat berguna kepada masyarakat.

“Karena Raperda ini bukan sebuah Raperda perubahan, tetapi Raperda baru,” serunya.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Raperda pengelolaan barang milik daerah tersebut, yakni perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan dan penjualan barang

milik daerah, penerimaan dan penyaluran, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, serta penghapusan, sengketa dan sanksi.

“Setelah mempertimbangkan aspek urgensi yang merupakan kebutuhan pengelola, maka Pansus I menyetujui Raperda pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan sebagai Perda,” tutup Makmun.

Sementara itu, Pansus III yang membahas tentang Raperda retribusi daerah, juga memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda. Menurut penjelasan juru bicara Pansus III, H. Lalu Darma Setiawan, SH, persetujuan Raperda tentang retribusi daerah ini, di mana di dalamnya mengatur tentang perluasan dan atau penambahan objek retribusi, termasuk pada perubahan tarif.

Menurut Pansus III, hal itu semata-mata ditujukan agar pemerintah daerah memiliki tambahan sumber pendapatan, tetapi lebih pada implikasinya untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

“Penambahan dan kenaikan tariff retribusi ini, juga dituntut untuk dibarengi dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat atas retribusi yang telah mereka bayarkan. Maka untuk itu, harus ada perbaikan manajemen pelayanan pemerintah,” seru Lalu Darma. (ndi/*)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 9

Menikmati Sajian Sari Laut di Pantai Nipah Tanjung (Suara NTB) Lombok saat ini tengah banyak dikunjungi wisatawan.

Tidak lengkap rasanya berwisata tanpa menikmati aneka sajian utama di daerah itu. Misalnya Pantai Nipah yang telah didaulat menjadi pusat wisata kuliner khusus sajian sari laut. Hampir setiap wisatawan yang berkunjung ke Lombok menyempatkan diri menikmati kuliner di Pantai Nipah.

“Saya tahu Pantai Nipah dari tour guide saya. Katanya di sini menyajikan seafood dengan sambal khas namanya beberoq terong,” kata salah satu pengunjung Pantai Nipah Imam Andrian Putra kepada Suara NTB, di Pantai Nipah, Jumat (25/8).

Pantai Nipah terkenal dengan sajian ikan bakar dengan sambal beberoq dan pelecing kangkung. Ditambah cumi dan udang bakar yang menggugah selera makan. Di sepanjang pantai nipah, wisatawan dapat menemukam penjual sajian sari laut. Semuanya menawarkan ikan segar yang baru ditangkap oleh nelayan di pantai ini.

“Semuanya baru ditangkap, semuanya enak dan segar.

Saya suka, apalagi makannya di pinggir pantai. Sangat nikmat,” ujarnya. Selain menikmati sajian sari laut, pengunjung juga dapat mandi di pinggir pantai. Atau menikmati suasana tepi pantai dengan bermain ayunan. Sebab banyak ayunan yang disediakan untuk wisatawan atau pengunjung.

Setiap hari, pantai ini hampir tidak pernah sepi. Apalagi pada hari libur, terkadang pedagang kesulitan melayani pelanggan karena jumlahnya yang banyak.

“Kalau hari libur biasanya ramai yang datang. Kadang satu rombongan wisatawan itu ada yang dua bus sampai empat bus,” kata Nisa, pedagang di Pantai Kuta.

Ia mengatakan dua tahun terakhir jumlah pengunjung semakin meningkat. Sehingga ia menambah sekepat (semacam gazebo) untuk bisa menampung banyak pelanggan.

“Ini (sekepat) baru kita tambah tiga, soalnya tamu semakin banyak. Biar bisa layani mereka semua,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya akan semakin banyak pelanggan berkunjung ke lapaknya. Sehingga bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomiannya.

“Saya berterima kasih kepada Pemerintah yang sudah mempromosikan Pantai Nipah sebagai wisata kuliner di Lombok. Sehingga kami di sini bisa menambah pendapatan kami,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

MASIH JADI FAVORIT - Sejumlah wisatawan mancanegara tengah bersantai di pinggir Pantai Trawangan. Gili Trawangan masih menjadi favorit wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB. Pantai dan keindahan bawah lautnya menjadi daya tarik utama wisatawan.

Bernostalgia di Kota Tua Ampenan Mataram (Suara NTB) Kota Tua Ampenan belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan lokal. Sebab selain menikmati sunset, wisatawan juga dapat menikmati aneka hidangan kuliner yang nikmat. Sehingga pada Jumat (25/8) sore diadakan pembukaan Festival Kota Tua Ampenan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai pada hari Jumat dan telah ditutup Hari Minggu kemarin

(Suara NTB/lin)

SARI LAUT - Pengunjung tengah menikmati sajian sari laut di lapak yang ada di Pantai Nipah.

64 Kilogram Sampah Diturunkan dari Rinjani Mataram (Suara NTB) Sebanyak 64 kg sampah berhasil diturunkan dari Gunung Rinjani. Aksi ini dilakukan Tim Satuan Tugas Rinjani Bersih (Satgas Rinjani Bersih) pada periode 17 Agustus hingga 24 Agustus 2017 lalu. Koordinator Satgas Bersih Rinjani Toni Tastura mengatakan, aksi ini merupakan kegiatan bersih-bersih sampah secara serentak di 17 gunung yang ada di Indonesia. ”54 orang ikut serta dalam aksi bersih sampah di Gunung Rinjani,” ujar Toni. area yang disasar untuk pembersihan meliputi pos dua Sembalun, pelawangan Sembalun I dan II, Danau Segara Anak, dan pelawangan Senaru. Toni menuturkan, kebanyakan sampah yang berhasil diangkut berisikan kaleng gas, botol air mineral, botol minuman kaca, hingga bir.

“Ini wujud kecintaan agar menjaga Rinjani tetap lestari,” kata Toni.

Toni menjelaskan, kondisi terkini di sepanjang jalur pendakian sudah relatif bersih. Namun, kendala bersih-bersih kini justru beralih di sekitar area tebing. Toni menduga, banyaknya sampah di sekitar area tebing tidak lepas dari faktor angin dan juga kera-kera yang membawa sampah ke area tersebut.

“Ini yang membuat aksi bersih lebih sulit dan mengeluarkan tenaga ekstra,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa banyaknya sampah di Gunung Rinjani lebih disebabkan oleh minimnya kesadaran para pendaki lokal dan juga porter. Sehingga sangat berdampak pada meningkatnya volume sampah di gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia ini.

“Kalau para pendaki luar biasanya mereka sudah terbentuk mental dalam menjaga kebersihan gunung,” ujarnya.

Aksi bersih ini melibatkan sedikitnya 1.346 pendaki di 17 gunung yang sudah ditentukan. Mereka adalah panitia dan peserta yang juga Siswa Pecinta Alam (Sispala), Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), pendaki umum hingga Kelompok Pecinta Alam (KPA), juga anggota masyarakat.

Beberapa gunung yang masuk dalam daftar sapu jagat diantaranya Gunung Talang, Taman Nasional Kerinci, Gunung Pulosari, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Ciremai, Gunung Cikuray, Gunung Slamet dan Gunung Sindoro. Ada pula Taman Nasional Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, Gunung Batur, Taman Nasional Gunung Rinjani, Gunung Serang, Taman Nasional Lorelindu (Gn.Nokilalaki) dan Gunung Bawakaraeng. (lin)

(Suara NTB/lin)

POS 3 - Pos 3 jalur Sembalun yang menjadi tempat menginap pendaki. Di pos ini kerap ditemukan sampah pendaki yang ditinggalkan.

Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Endah Setyorini mengatakan bahwa Festival Kota Tua Ampenan merupakan salah satu rangkaian dari Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017 yang berlangsung selama sebulan penuh. Mulai 18 Agustus hingga 16 September.

“Ini sebagai upaya untuk mempromosikan kawasan Kota Tua Ampenan dan Pantai Ampenan sebagai salah satu destinasi wisata di NTB,” ujar Endah.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, Festival Kota Tua Ampenan menjadi kesempatan strategis untuk lebih

mengenalkan potensi Kota Tua Ampenan kepada wisatawan.

Meski memiliki potensi yang menarik, Didi tidak menampik jika pengembangan Kota Tua Ampenan sebagai destinasi wisata di Mataram belum maksimal.

“Yang harus dapat perhatian khusus adalah Kota Tua Mataram karena memegang peran penting dalam mewujudkan Mataram sebagai kota pusaka,” kata Didi.

Didi menambahkan, Kota Tua Ampenan merupakan wilayah yang kaya akan sejarah sebagai pintu masuk utama ke Pulau Lombok pada masa terdahulu. Selain se-

bagai objek wisata, Kota Tua Ampenan juga dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk belajar sejarah.

Berbeda dengan kondisi sejumlah kota tua di sejumlah daerah yang tergolong lebih maju, Kota Tua Ampenan masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal pengembangan sebagai objek destinasi wisata. Didi menyebutkan sedang menyiapkan landasan hukum melalui peraturan daerah guna mempercepat pengembangan potensi wisata di Kota Tua Ampenan.

Dalam festival ini, pengunjung diajak kembali merasakan nuansa tempo dulu yang menjadi ikon Kota Tua Ampenan sebagai salah satu wilayah penuh sejarah di jantung Pulau Lombok. Beragam kegiatan menarik terlihat dalam festival ini, mulai dari parade sepeda ontel, mobil tua, festival kopi, senandung hingga fashion show jadoel.

Kota Tua Ampenan memiliki letak yang sangat strategis karena berada tidak jauh dari

Kejurnas Rally Wisata Dihadiri 300 Peserta Mataram (Suara NTB) Tidak kurang dari 300 orang peserta dari seluruh di Indonesia ikut ambil bagian dalam event kejuaraan nasional Putaran III Rally Wisata tahun 2017. Rally Wisata yang diinisiasi oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) bekerjasama dengan stakeholder.

Sebelumnya IMI sukses melaksanakan Putaran I di Sidrap Sulawesi Selatan dan putaran II di Banjarmasin Kalsel. Menyusul kesuksesan itu, pada kejurnas putaran III di Lombok tahun ini, para perally dijadwalkan berkompetisi dalam ajang kejurnas dan fun rally keliling Pulau Lombok sambil menikmati pesona alam yang indah. Juga kesejukan atmosfer bumi seribu masjid yang memukau para pecinta sport tourism dari berbagai belahan dunia tersebut.

Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH., M.Si saat membuka Kejuaraan Nasional Putaran III Rally Wisata Tahun 2017, di Mataram, Sabtu (26/8) menyatakan apresiasinya atas dipilihnya NTB sebagai tuan rumah rally wisata berskala nasional tersebut.

Sebab event itu menurut Wagub, bukan hanya akan berkontribusi bagi peningkatan popularitas destinasi NTB di kancah nasional. Namun juga wisatawan mancanegara yang pada gilirannya dapat memperkuat daya tarik dan arus kunjungan wisatawan. Tetapi juga akan mendorong semua pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata di NTB terus berbenah meningkatkan kualitas dan kuantitas penunjang yang diperlukan.

“Pemerintah daerah dan Masyarakat harus senantiasa berbenah diri mengembangkan industri pariwisata dan industri kreatif yang lebih bekualitas,” ujar Wagub.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Peserta Rally Wisata foto bersama Wagub NTB. Event yang merupakan kejuaraan nasional putaran ketiga tersebut, terbagi ke dalam 4 trayek dan 2 etape dengan jarak kurang lebih 300 km dan akan berlangsung selama dua hari (26-27 Agustus).

Lokasi-lokasi yang dituju juga merupakan lokasi yang mana tak lain adalah untuk promosi pariwisata. Sebab, para peserta Rally Wisata ini berasal dari seluruh penjuru nusantara.

Event ini diharapkan akan dapat menginspirasi tumbuhnya inovasi dan kreativitas Pemerintah daerah dan warga masyarakat untuk lebih giat lagi mengembangkan beragam potensi pariwisata yang dimilikinya, untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar. Juga sekaligus memberikan edukasi baru kepada masyarakat tentang apa itu safety riding dan bagaimana mengendarai kendaraan yang baik, aman, nyaman dan cerdas.

Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB, Nur Haedin selaku penyelenggara, menyatakan bahwa total peserta baik yang mengikuti kejurnas maupun fun rally keliling Lombok berjumlah 300 orang peserta.

Para peserta itu berasal dari berbagai provinsi di indonesia yang antusias ambil bagian

dalam event ini, sekaligus ingin menikmati pesona wisata rally di NTB. Guna mendukung kesuksesan kejuaraan nasional tersebut, di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Drs. H.Lalu Moh Faosal menyatakan dukungan penuh dan kesiapannya dalam memfasilitasi dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap event seperti ini nantinya tidak hanya diadakan di Pulau Lombok tetapi juga di Pulau Sumbawa yang memiliki potensi wisata rally dan keindahan alam yang tidak kalah dengan Pulau Lombok.

Sebelumnya di tempat berbeda, Wagub NTB juga membuka “Kampanye Gemar Berolahraga Khususnya Olahraga Rekreasi dan kegiatan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB. Kampanye yang pusatkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB tersebut, diikuti sekitar 1.000 orang anak SD dari seluruh SD seKota Mataram. (lin)

(Suara NTB/ist)

SEPEDA ONTEL - Sepeda ontel meramaikan Festival Kota Tua Ampenan. pusat pemerintahan Kota Mataram, maupun Pemerintah Provinsi NTB. Keberadaan bangunan bergaya arsitektur lawas menambahkan kesan tempo dulu saat mengunjungi kawasan ini. Kota Tua Ampenan

juga dikenal sebagai salah satu kawasan yang dihuni multi etnis, mulai dari Suku Sasak, Banjar, warga keturunan Arab dan Cina pun hidup secara harmonis sejak zaman dulu hingga saat ini. (lin)

Mendengar Cerita dari Trawangan Tanjung (Suara NTB) Andi Nurrohman (32) warga Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara harus bertahan hidup dengan kemiskinan. Ia tinggal di Gili Trawangan, salah satu destinasi wisata yang diunggulkan di NTB. Ia bersama isteri, anak dan ibunya harus tinggal di gubuk reot karena keterbatasan ekonomi.

Ia merasa seperti pendatang di daerahnya sendiri. Setiap harinya ia bekerja sebagai pembuat bata. Hanya saja tempat pembuatan bata itu bukanlah miliknya. Ia hanya diupah setiap kali memproduksi bata-bata itu. “Bayarannya tergantung jumlah bata yang kita buat. Kalau banyak, ya banyak kita dikasih uang,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (27/8).

Ia tidak bergelut dengan dunia pariwisata, meskipun tempat tinggalnya adalah destinasi wisata dunia. Sebab, ia merasa tidak memiliki modal dan kemampuan. Sehingga ia hanya bekerja sebagai pembuat bata.

Rumahmya yang terbuat dari anyaman membuatnya harus rela kedinginan dan kepanasan.

Jangankan pendingin ruangan, alat memasak pun masih kurang. Ia bersama isterinya hanya mengandalkan panci dan piring tua untuk makan sehari-hari.

“Siapa bilang warga Trawangan semua kerja pariwisata. Tidak, kami banyak yang tidak sekolah,” ujarnya.

Meski demikian, ia merasa senang tinggal di Trawangan dan tidak berniat untuk tinggal di luar pulau itu. Menurutnya, Trawangan adalah sebaik-baiknya rumah dan tempat mencari makan untuknya.

“Hanya ini pusaka (warisan) dari orang tua saya.

Saya tidak mau meninggalkan tanah saya, meskipun hanya sepetak,” ujarnya.

Ia bersama beberapa rekannya yang lain memang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebab, ia merasa tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan Trawangan saat ini. “ Sebenarnya ingin kerja pariwisata, tapi tidak bisa.

Saya khawatir nanti tamu atau wisatawannya jadi marah karena pelayanan yang tidak baik. Nanti malah tidak mau datang lagi,” ujarnya.

Ia berharap ke depan bisa diberikan pelatihan untuk bisa melayani tamu dengan baik.

Sehingga ia bisa bekerja pada sektor pariwisata dan mendapatkan upah yang layak. Sehingga keluarganya tidak perlu lagi tinggal di gubuk reot. (lin)

(Suara NTB/lin)

GUBUK REOT - Andi saat berjalan di depan gubuk reotnya yang ada di Trawangan.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Bangun Gerakan Belanja di Pasar Tradisional Usia 12 Tahun, Himpaudi Soroti Kesetaraan Guru PAUD Non Formal HIMPUNAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) merayakan HUT ke 12 tahun ini. Berbagai kegiatan dilakukan pada HUT kali ini, di antaranya aksi damai jalan sehat segenap pengurus yang dipusatkan di Mataram. Pada momentum HUT kali ini, Himpaudi menyoroti tingkat kesetaraan pendidik atau guru dan tenaga kependidikan PAUD, baik di NTB termasuk di Lobar yang belum setara dengan guru PAUD formal baik dari sisi penghasilan.

(Suara NTB/ist Anggota DPRD Lobar Hj. Muslihan ) sekaligus Sekretaris Himpaudi NTB, Hj. Muslihan menyatakan, berbagai kegiatan dilaksanakan pada HUT kali ini antara lain lomba tarik tambang, balon berjalan dan jalan sehat. Selaku pengurus Himpaudi, ia menyoroti tingkat kesetaraan guru PAUD non formal dan formal. “Titik tekan HUT kali ini Himpaudi menuju kesetaraan guru PAUD, supaya setara dengan formal,” katanya.

Politisi yang konsen bergerak di pendidikan non formal usia dini ini menjelaskan, sejauh ini antara guru PAUD nom formal dan formal belum setara baik cari perhatian dan gaji (penghasilan). Apalagi di Lobar, PAUD non formal ini belum banyak mendapatkan perhatian. Karena itulah ia mendorong agar perhatian pemda lebih besar lagi ke PAUD non formal, sebab bagaimana pun PAUD ini berkontribusi mencetak generasi sejak dini.

Ia juga menyoroti PAUD non formal masih dipandang sebelah mata khususnya para guru-gurunya. Padhal tugas dan fungsinya sama. Ia juga mendesak agar UU dosen dan guru direvisi, sebab jika UU ini belum direvisi maka guru PAUD non formal tetap saja dipandang sebelah mata. Sebab guru PAUD non formal ini tidak diakui.

Ketua Himpaudi NTB Rijan Nurbayan menyatakan, inti kegiatan HUT kali ini adalah sebuah gerakan masa dari pendidik PAUD untuk kesetaraan. “Baik kesetaraan dari sisi gaji sama dengan pendidik PAUD formal,”jelasnya. Jalan sehat dalam memperingati HUT ini merupakan aksi damai. Diakui, persoalan pendidikan usia dini di semua daerah di NTB termasuk lobar memiliki biaya tinggi bagi warga miskin. Kenapa dia mahal? Menurutnya karena tidak ada bantuan khusus bagi honor pendidiknya.

Karena itu, pemda baik tingkat I dan II harus mengalokasikan anggaran bagi PAUD ini. Selain itu dari sisi UU yang belum dirubah, terkait UU guru dan dosen masih berpihak kepada guru formal saja, sedangkan tgas dan fungsinya sama dengan guru non formal, mengajar sama dan jam mengajarnya sama. Persoalan PAUD ini harus mendapatkan perhatian dari pemda, khususnya PAD non formal. (her)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Keberadaan pasar modern saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Persaingan dengan pasar tradisional mengakibatkan terjadi ketimpangan cukup jauh antar keduanya. Dibutuhkan komitmen kuat untuk membangun gerakan masyarakat agar mau berbelanja di pasar tradisional, seperti yang dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, menyebut pihaknya komitmen untuk terus menggelorakan gerakan ekonomi umat melalui belanja di pasar tradisional, terlebih di tengah himpitan persaingan pasar

yang begitu ketat saat ini.

UIN Mataram, katanya, harus menjadi garda terdepan untuk membangun ekonomi umat. Salah satu caranya ialah dengan menggerakkan agar masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Sebagai bentuk implementasi atas komitmen tersebut, UIN Mataram beberapa hari lalu melepas ribuan mahasiswa UIN Mataram untuk berbelanja ke Pasar Dasan Agung, salah satu pasar tradisional di Kota Mataram. Diperkirakan saat itu, terdapat puluhan juta rupiah yang beredar di pasar.

“Saya kira UIN Mataram harus memberikan suatu gerakan di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan

ekonomi umat. Coba bayangkan hanya dalam beberapa menit peredaran mencapai puluhan juta rupiah,” ujarnya.

Mutawalli menjelaskan para mahasiswa UIN Mataram harus membangun kesadaran bersama untuk membangkitkan perekonomian umat. Salah satu caranya dengan merawat pasar tradisional yang menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat kecil.

Di samping itu ia menambahkan gerakan belanja di pasar tradisional merupakan salah satu cara mahasiswa UIN Mataram membangun kesalehan sosial di tengah masyarakat dan membantu meningkatkan ekonomi umat. (dys/*)

Penutupan PKKMB STP Mataram

Mahasiswa Diajar Disiplin hingga Peluang Kerja di Pariwisata Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram tahun akademik 2017/2018, berakhir pada Sabtu (26/8) lalu. Kegiatan yang berlangsung empat hari sejak Rabu (23/8) itu mengajarkan berbagai hal kepada mahasiswa baru agar siap memulai perkuliahan dan terjun ke dunia pariwisata. Mereka diberikan materi mulai dari kedisiplinan dan pembentukan karakter, kegiatan akademik, hingga peluang kerja di sektor pariwisata.

Pada Sabtu pagi lalu, sebanyak 289 mahasiswa baru yang terdiri dari DIII Perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Tyatama Mataram dilatih mengenai pembentukan kedisiplinan oleh Brimob Polda NTB. Ketua Presiden Mahasiswa STP Mataram, M. Robin ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan, kegiatan pelatihan kedisiplinan itu dilaksanakan di halaman STP Mataram. Dalam latihan kedisiplinan itu, mahasiswa baru diajarkan baris berbaris, mendisiplinkan diri dengan mengikuti aturan, serta memperhatikan kerapihan. “Latihan kedisiplinan untuk melatih kedisiplinan mereka,” katanya.

Kegiatan di hari terakhir itu juga melatih jiwa sosial mahasiswa baru. Setelah latihan kedisiplinan, mahasiswa baru mengikuti kegiatan bakti sosial dengan menyusuri sembari memungut sampah sepanjang jalan depan kampus STP Ma-

taram, yaitu Jalan Panji Tilar Negara. “Ini mengajarkan mereka bahwa kita yang bergelut di sektor pariwisata harus mencintai alam, mencintai kebersihan,” kata Robin.

Pada Sabtu itu juga disampaikan materi tentang peluang kerja di sektor pariwisata oleh Training Manager Hotel Sheraton, Ni Wayan diwantari Handayani, S. Sos. Ia menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai, serta berbagai peluang untuk bisa bekerja di sektor pariwasata.

“Harus bisa beradaptasi, punya kemampuan. Apa yang menjadi keinginan pasti akan tercapai,” katanya.

Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., menyampaikan, PKKMB diiisi dengan kegiatan ceramah yang berhubungan dengan perguruan tinggi, informasi perguruan tinggi, dan peluang kerja di sektor pariwisata. Di samping itu juga dilaksanakan kegiatan outbound yang memicu mahasiswa men-

jadi kreatif dan inovatif.

STP Mataram sebelumnya merupakan Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram. Di pertengahan tahun 2017 ini berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata. Menurut Putu Gede, khusus pada sektor pariwisata, kegiatannya lebih menekankan kepada pembinaan karakter yang dikenal dengan sebutan 3C, yaitu character, competence, dan collaboration atau karakter, kompetensi, dan kolaborasi.

Pihaknya sedang menyusun kurikulum baru agar menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi.

Nantinya uji kompetensi dilakukan per unit kompetensi, karena di STP Mataram berada pada level V atau level supervisor , untuk mencapai level supervisor tidak serta merta langsung lulus menjadi supervisor.

“Kalau mereka kuliah di STP ini, katakanlah tidak bisa mencapai semester IV, mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat

JALAN SEHAT - Jalan sehat serangkaian HUT Himpaudi ke 12 di Mataram.

(Suara NTB/ron)

MATERI - Penyampaian materi tentang peluang kerja di sektor pariwisata oleh Training Manager Hotel Sheraton, Ni Wayan Diwantari Handayani, saat pelaksanaan PKKMB STP Mataram tahun akademik 2017/2018, Sabtu (26/8) lalu. kompetensi yang bisa dipakai untuk bisa bekerja.Tapi kalau mereka sampai tamat, berpeluang menduduki posisi supervisor itu, tentu dengan jenjang karier, di samping dapat ijazah dan sertifikat kompeten,” ujarnya.

Putu Gede menjelaskan, PKKMB ini sendiri merupakan bagian yang dihitung dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP). Mahasiswa nantinya harus mengumpulkan kredit SKP di luar SKS. Yang termasuk SKP seperti mengikuti seminar atau berpartisipasi dalam kegiatan resmi tertentu.

PKKMB STP Mataram di-

ikuti sebanyak 289 mahasiswa baru yang terdiri dari 179 orang dari DIII Perhotelan, 19 orang dari DIII Perjalanan Wisata, dan 91 orang DI Pusdiklat Tyatama. Pendaftar STP Mataram sendiri sebanyak 380 orang, namun yang diterima sebanyak 289 orang.

Dengan berubah bentuk menjadi STP Mataram, ada penambahan program studi yaitu S1 Pariwisata. Saat ini, katanya, sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kebanyakan lulusan DIII sebelumnya yang mendaftar ke S1 Pariwisata STP Mataram. (ron/*)

SMPN 3 Labuapi Gelar HUT Dirangkai Temu Alumni

SMPN 16 Mataram Tingkatkan Kegiatan Ekskul Mataram (Suara NTB) Pada tahun ajaran 2017 /2018 ini SMPN 16 Mataram mengembangkan kembali ekstrakurikuler (ekskul) yang sempat vakum sebelumnya. Kegiatan ekskul ini berdampak positif pada kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin. Ia mengatakan, ekskul seperti drum band yang sebelumnya tidak aktif, kini diaktifkan kembali. “Penambahan kegiatan ekskul, ekskul drum band diaktifkan lagi,” katanya.

Sebelumnya, siswa yang mengikuti ekskul drum band sangat minim. Menurut Suraji, alat drum band yang ada sebanyak 60, namun siswa yang ikut ekskul ini sangat minim. Oleh karena itu, sempat vakum. Namun belakangan ini, ekskul drum band diaktifkan kembali. “Sekarang mulai digiatkan kembali,” katanya.

Sementara untuk ekskul lainnya, sekolah tetap menyelenggarakannya. Ekskul tertentu mendatangkan pelatih dari luar sekolah. “Kita mendatangkan pelatih dari luar. Seperti Pramuka dari mahasiswa Unram, PMR dari perawat.

Karate dan silat dari sekolah. Sedangkan olahraga seperti sepakbola dari guru sini sendiri, “ jelas Suraji.

Menurut Suraji, siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekskul biasanya aktif di kegiatan akademik di kelas. “Apalagi yang ikut paskib, kedisiplinannya di kelas sangat baik. Kedisiplinan mereka lebih tinggi,” katanya.

Peningkatan kedisiplinan juga digencarkan pihak sekolah.

Tidak ada siswa lagi yang terlambat. Proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Selain itu, kurikulum 2013 juga mulai diterapkan oleh SMPN 16 Mataram. Penguatan karakter siswa dikedepankan oleh pihak sekolah. (ron)

(Suara NTB/dys)

PASAR - Mahasiswa UIN Mataram berbelanja di Pasar Dasan Agung Mataram. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya UIN Mataram menggelorakan gerakan ekonomi umat dengan berbelanja di pasar tradisional.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Peserta pelatihan Bina Damai Lintas Iman pose bersama di sela-sela mengikuti kunjungan ke rumah ibadah beberapa waktu lalu.

NC Gelar Pelatihan Bina Damai Lintas Iman Mataram (Suara NTB) Pelatihan Bina Damai telah digelar Nusa Tenggara Centre (NC), selama tiga hari mulai 25-27 Agustus di Mataram. Pelatihan ini dikuti 20 pemuda perwakilan aktivis lintas Iman dari Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kegiatan diharapkan dapat menangkal berkembangnya paham radikal, kekerasan dan ektremisme di NTB. “Melalui pelatihan ini diharapkan akan hadir aktivis bina damai di Lombok yang siap mempromosikan nilainilai bina damai di komunitas pemuda dan masyarakat secara luas,” jelas Mustain, M. Ag., selaku Koordinator Tim Fasilitator, Jumat (27/8).

Sementara dalam sambutannya, Ketua Dewan Pendiri Nusa Tenggara Centre, Dr.Ahmad Amir Aziz, M.Ag., menjelaskan dalam pelatihan bina damai ini, peserta mendapatkan beberapa materi inti tentang konsep Counter Violence Extremis, nilai-nilai Bina Damai, praktik mediasi konflik, dan psikologi menjadi remaja yang inklusif.

Selain itu, peserta diajak berkunjung (site visit) ke sejumlah rumah ibadah.

Tujuannya memberi pengalaman langsung kepada peserta berbeda agama untuk berinteraksi dan mengunjungi langsung rumah ibadah milik umat lain.

Sementara itu, Direktur PPIM UIN Jakarta Syaiful Umam, Ph.D, dalam sambutannya, menegaskan, program Counter Violence and Extremism (CVE) hendaknya menjadi kepedulian kita bersama khususnya kalangan muda. Tujuannya tak lain adalah menjaga agar kondisi masyarakat NTB khususnya dan masyarakat Indonesia, senantiasa har-

monis dan jauh dari kekerasan.

“Konflik memang tetap ada, tetapi jangan sampai penyelesaiannya melalui cara-cara kekerasan”, demikian Umam lebih lanjut menjelaskan.

Di sisi yang berbeda, Suparman, salah satu Pemangku Islam dan Adat Sasak di Lingsar menjelaskan kegiatan bina damai ini sangat penting bagi harmoni keberagaman suku, adat, dan agama di Indonesia, karena pemuda diajarkan tentang praktek perbedaan, namun tak terpisahkan dan konsep persatuan namun bukan penyatuan, karena sesungguhnya kita pasti berbeda dan harus bersatu.

Di akhir training, peserta juga telah membuat berbagai usulan kegiatan pasca training seperti memperkuat jaringan pemuda cinta damai dikomunitas masing-masing di wilayah asal peserta, diskusi tentang bina damai, dan lomba menulis cerpen dan poster bina damai di kalangan remaja. Tidak hanya itu sebagai tindak lanjut kegiatan ini para alumni training juga sepakat untuk memviralkan pesan-pesan perdamaian lewat media sosial dan media massa lainnya.

Selain itu, kegiatan bina damai bagi remaja juga akan diperluas di tempat lain yaitu di Bima pada pertengahan September mendatang. “Ya ini salah satu program NC untuk mempromosikan nilai-nilai bina damai di masyarakat. Ke depan sasaran program bukan hanya remaja, tetapi melibatkan banyak segmen. Khotib, pimpinan Majelis Taklim, Takmir masjid dan mahasiswa juga akan kita libatkan untuk menangkal paham radikal, ekstremisme dan terorisme,” ujar Team Leader Program Bina Damai, Dr. Suprapto. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) – HUT ke 20 SMPN 3 Labuapi Lombok Barat (Lobar) yang dirangkai dengan temu alumni, Sabtu (26/8 begitu meriah. Selain dihadiri ratusan orang tua dan wali murid, perayaan HUT ini dihadiri pula oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) M. Hendrayadi dan sejumlah jajaran kadis lainnya.

Dalam kesempatan itu, bupati menyerahkan bantuan siswa miskin (BSM) APBD secara simbolis kepada sejumlah siswi. Hadir pula Kapolsek Labuapi Iptu Sugeng Aristo, Kepala SMP 3 Labuapi Sumasno, SE, MM., selaku tuan rumah dan para tokoh masyarakat setempat.

Bupati Lobar H. Fauzan menyatakan beberapa hal kepada siswa dan orang tua wali murid, pertama terkait keberhasilan sekolah tergantung pada semua keluarga besar SMPN 3, baik guru, murid dan wali murid serta masyarakat, barulah pertolongan Allah SWT. Ia juga berpesan bagi siswa-sisw agar rajin belajar, sebab orang pintar itu karena rajin belajar. Sering kali kata bupati, justru siswa-siswa kagum terhadap orang pintar tanpa mengetahui bagaimana orang itu pintar. “Orang itu pintar itu pinter sengak rajin berajah (rajin belajar),” imbuhnya.

Ia mengimbau juga bagi para orang tua dan wali murid agar menciptakan lingkungan yang positif dan mengarahkan anaknya untuk memiliki kebiasaan hobi yang positif. Sebaliknya jangan sampai mengarahkan ke kebiasaan yang kurang baik. “Kalau telanjur melakukan keburukan, maka harus distop diganti dengan yang baik (positif) dari sana nanti akan timbul kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang positif yang

akhirnya menjadi hobi,’’ imbuhnya.

Pemda jelasnya memiliki tekad dan kehendak yang kuat menjadikan pendidikan sebagai program prioritas. Kemajuan pendidikan dinomorsatukan oleh pemda.

Karena itu semua unsur yang mendukung pendidikan harus didukung pemda baik dari sarana prasarana sekolah, bagi pendidik dan tenaga pendidikan di Lobar diberikan reward. Tidak saja tenaga pendidik, namun juga murid.

Kadis Dikbud Lobar M. Hendrayadi menyatakan baru SMPN 3 Labuapi yang baru bisa memprakarsai kegiatan HUT sekolah dirangkai temu alumni. Karena itu siswa dan alumni dan masyarakat harus bangga terhadap sekolah. Menurutnya yang bisa membesarkan sekolah adalah keluarga besar dan bersatu menjadi kekuatannya. Sejak zaman kepemimpinan Bupati H Fauzan Khalid, jelasnya, Dinas Dikbud memberikan penghargaan bagi siswa, tidak saja bagi siswa, namun guru pendamping yang membimbing anakanak serta sekolah sumber siswa.

“Kenapa ini dilakukan supaya sekolah tidak segan-segan memberikan perhatian bagi anak berprestasi, kenapa penghargaan diberikan kepada guru supaya guru tidak sibuk sana-sini, kenapa diberikan ke siswa supaya orang tua juga memberikan waktu luang bagi anaknya berlatih di sekolah,”tukas Hendra.

Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno SE, MM menambahkan kegiatan HUT dan temu alumni ini digagas oleh para siswa dan alumni. Pihak sekolah jelasnya hanya memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. “Jadi ini inisiasi oleh siswa (OSIS) dan alumni,” imbuhnya. (her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan dana BSM pada siswa berprestasi di SMPN 3 Labuapi, Sabtu (26/8). Acara ini merupakan rangkaian HUT SMPN 3 Labuapi yang juga dibarengi dengan temu alumni.

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

Lomba Sepatu Roda ”Galaxy Sport” Berlangsung Meriah

(Suara NTB/fan)

ADU CEPAT - Suasana Lomba Sepatu Roda Galaxy Sport yang berlangsung di Mataram Mall, Minggu (27/8). Tampak para atlet sedang adu cepat guna merebut posisi paling depan.

Mataram (Suara NTB) Lomba sepatu roda yang digelar pemilik Toko Olahraga Galaxy Sport bekerjasama dengan komunitas sepatu roda Inline Fun Skate di lantai satu Mataram Mall, Minggu (27/8) kemarin berlangsung meraih. Event yang dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 Wita itu melibatkan 60 atlet yang tersebar di Kota Mataram dan disaksikan ratusan penonton pengunjung Mataram Mall.

Ketua Panitia Pertandingan, Agas Feristiawan yang diwawancara Suara NTB di lokasi, mengatakan lomba sepatu roda yang digelar oleh toko olahraga Galaxy Sport bersama komunitas Inline Fun Skate merupakan yang pertama kali. Meski baru pertamakali digelar namun event itu cukup diminati para kalangan sepatu roda di Mataram.

Melihat animo masyarakat yang cukup tinggi menggemari olahraga tersebut, pihaknya akan kembali mengadakan lomba yang sama di tahun mendatang. Rencananya event mendatang akan dibuat lebih meriah lagi.

“Ini yang pertama kali kita gelar,

Demi Hindari Polemik, Yuhasmin Tak Ingin Jadi Calon Ketua KONI Mataram (Suara NTB) Kepemimpinan, H. Yuhasmin di kepengurusan KONI Dompu telah berakhir bukan Juli lalu. Namun pejabat struktural eselon IIIA di Pemerintahan Kabupaten Dompu ini memastikan dirinya tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan Ketua KONI Dompu yang diwacanakan digelar bulan September 2017.

“Saya sudah menjadi pejabat struktural di Pemkab Dompu. Saya tidak ingin mencalonkan diri lagi menjadi calon ketua KONI. Saya tidak ingin dipersoalkan karena satatus saya sebagai pejabat eselon,” ucap H. Yuhasmin kepada Suara NTB belum lama ini.

Pernyataan ini dilontarkan Yuhasmin sebagai sikap peno-

lakannya menjadi calon ketua KONI Dompu. Sebagaimana diketahui saat ini pelaku olahraga di Dompu tengah mempersiapkan pesta pemilihan pimpinan KONI dalam Musorkab KONI Dompu nantinya.

Agenda Musorkab adalah pemilihan ketua KONI Dompu defenitif. Menjelang pemilihan ketua umum KONI Dompu pe-

riodesasi tahun 2017 hingga tahun 2021 berhembus informasi pencalonan figur ketua KONI Dompu yang cukup hangat.

Salah satu figur calon ketua yang gencar disebut-sebut sebagai calon kuat adalah Samsudin. Samsudin merupakan mantan Ketua KNPI Dompu. Yuhasmin mengatakan siap memberikan dukungannya kepada

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

Samsudin yang sehari-harinya bekerja sebagai pengusaha di bidang jasa kontraktor.

Yuhasmin mengatakan alasannya tidak lagi mencalonkan diri karena sebagai pejabat struktural dia tidak ingin melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005, dimana menurutnya pejabat publik dan struktural tidak diperbolehkan menjadi Ketua KONI NTB. “Saya tidak ingin status saya sebagai pejabat struktural akan dipersoalkan. Makanya lebih baik saya tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua KONI. Saya akan mendukung pak Samsudin,” ungkapnya. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR3036AP NOKA/NOSIN : MH34ST1053K251394/ 4ST585920 AN. I KETUT WARTA MS HILANG DISKEITAR KOTA MATARAM

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau.

Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

14 tahun keatas.

Event ini digelar sebagai wadah pembinaan olahragawan sepatu roda di NTB khususnya di Kota Mataram. Peminat sepatu roda di NTB diakui Agas cukup banyak. Para atlet butuh wahana untuk menyalurkan bakat mereka di olahraga sepatu roda.

Menurut Agas, cabang olahraga sepatu roda sudah dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON), namun sayang kepengurusan sepatu roda di NTB belum terbentuk. Mereka butuh organisasi kecaboran sepatu roda sebagai wadah untuk membina atlet sepatu roda berprestasi.

Dengan adanya organisasi olahraga balap sepatu roda mereka dapat meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan sarana olahraga bagi atlet sepatu roda. “Kita butuh sarana saja untuk penghobi seperti roda yang ingin menjadi atlet berprestasi. Saat ini pengurusnya belum ada, kita berharap kedepannya terbentuk pengurus cabor yang akan menampung bakat para atlet di olahraga sepatu roda,” harapnya. (fan)

Dilatih Kodim 1608/Bima

Atlet Tinju asal Bima Wakili NTB di Ajang Popnas 2017 Bima (Suara NTB) Setelah Agus Putra Pratama, siswa SMAN 1 Woha berhasil mengharumkan nama Kabupaten Bima di istana negara, kini giliran Abdurrahman yang akan mengikuti jejak Agus di tingkat Nasional.

Dia adalah atlet tinju asal NTB yang berlaga pada Pekan Olah Raga Antar pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta.

Abdurrahman ditemui saat latihan bersama ayahnya Lettu Inf Mahdin mengatakan, kegiatan latihan tinju yang dilakukannya nanti untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ajang Popnas yang akan berlangsung di Jakarta September mendatang. Abdurrahman yang sejak duduk di sekolah dasar telah mengikuti latihan tinju ini pernah meraih medali perunggu pada event Nasional tinju se Indonesia.

Atas kemampuan yang dimilikinya, maka dia menjadi satu satunya atlet tinju yang akan mewakili Kabupaten Bima, bahkan mewakili NTB ke Popnas tahun 2017.

Persiapan Abdurrahman di Popnas semakin mantap.

Tidak hanya melaksanakan kegiatan latihan di sasana tin-

SALON

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

rencananya tahun depan akan kembali kita adakan lebih meriah lagi,” ucapnya.

Agas Feristiawan yang biasa disapa Agas mengatakan lomba sepatu roda yang mempertandingkan tiga kategori lomba itu berjalan sukses dan meriah. Meski undangannya hanya tersebar di Wilayah Kota Mataram, namun lomba balapan menggunakan sepatu roda itu juga diikuti beberapa atlet Lombok Tengah (Loteng) dan atlet dari Lobar.

Adu balap menggunakan seperti roda yang memperebutkan piala, sertifikat penghargaan dan jutaan hadiah uang pembinaan itu semakin meriah setelah kehadiran Mbah Supriyanto yang dijuluki kakek sepatu roda. Maklum pria berusia 64 tahun itu juga ikut memeriahkan lomba sepatu roda itu.

Dalam balapan sepatu roda itu ada tiga kategori lomba, kategori pertama melibatkan atlet usia 7 hingga 9 tahun putra/putri, kategori kedua usia 10-13 tahun putra/putri dan kategori umum melibatkan atlet usia

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4593BV NOKA/NOSIN : MH1JBH114BK002534/ JBH1E-1002562 AN. DJUNAIDI AHMAD RAWE HILANG DISEKITAR BTN GRIYA PAGUTAN INDAH HILANG STNK R2 HONDA DR6275CN NOKA/NOSIN : MH1KF1116FK353404/ KF11E-1359569 AN. DJUNAIDI AHMAD RAWE HILANG DISEKITAR BTN GRIYA PAGUTAN INDAH

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

(Suara NTB/penrem)

LATIHAN TEKNIK - Abdurrahman saat mengikuti latihan teknik untuk persiapan Popnas di Jakarta. ju Doro Londa Kota Bima, namun ia juga dilatih langsung oleh ayahnya yang juga merupakan mantan atlet tinju.

Abdurrahman juga akan dilatih oleh pamannya, Kapten Inf Muhdar di lapangan Kodim 1608/Bima. Selain pernah meraih mendali perunggu pada kejuaraan tinju se-Indonesia, beberapa waktu lalu Abdurrahman juga berhasil meraih juara III pada event kejuaraan tinju Piala Danrem 162/Wirabhakti.

Kapten Inf Muhdar yang mengatakan, Abdurrahman memiliki potensi yang cukup besar serta memiliki kemahiran gaya bertinju seperti yang dimiliki juara-juara tinju profesional lainnya di Nusantara. “Agar nantinya Abdurrahman mampu menembus jawara di tingkat Popnas 2017, maka kami akan terus melatihnya semakismal mungkin,” kata Muhdar.

Pada kesempatan yang sama Dandim 1608/Bima Letkol Czi Yudil Hendro juga merasa sangat bangga, kare-

na beberapa waktu yang lalu putra daerah Bima berhasil mengharumkan nama Dana Mbojo di tingkat nasional, yakni berhasil menjadi anggota tim Paskibraka pada pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke 72 tahun 2017 di Istana Negara.

“Dan kini satu lagi putra dari Bima akan melaju ke kancah nasional untuk mengikuti Popnas 2017,” ungkapnya. Keberhasilan para pemuda ini menurutnya, tidak terlepas dari campur tangan Kodim 1608/Bima. Pasalnya sebelum menuju Istana Negara, Agus dilatih secara keras hingga dievaluasi secara ketat oleh Dandim sebagai salah satu pihak yang terlibat aktif di dalamnya.

Dia pun menitip harapan, agar pelajar kelas III asal SMAN Sanggar-Kabupaten Bima ini diharapkan mampu menyabet juara di Popnas 2017. (ars/*)

RUPA-RUPA

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

RUPA-RUPA

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 14 (Suara NTB/humassetdantb)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (paling kanan) menerima penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, sebagai kepala daerah terbaik se-Indonesia yang aktif mendukung kebangkitan Zakat Nasional.

Terbaik Nasional

Gubernur NTB Raih Rair Baznas Award 2017 Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, sebagai kepala daerah terbaik se-Indonesia yang aktif mendukung kebangkitan Zakat Nasional. Penghargaan yang sama juga diperoleh Gubernur Banten.

GUBERNUR NTB menerima penghargaan itu pada malam puncak Baznas Award 2017 di Aula KH. Muh. Rasyidi Kantor Kementerian agama RI, Jakarta, Jumat (25/8).

Penghargaan tersebut diserahkan Sekjen Kemendagri, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung didampingi Ketua Baznas RI, Bambang Sudibyo.

Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan Gubernur NTB dua

periode itu dinilai mampu manjaga komitmen untuk mendukung program Basnaz di daerah, khususnya dalam hal pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedeqah.

Selain gubernur, Baznas Provinsi NTB juga meraih penghargaan sebagai lembaga Amil Zakat dengan pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik se Indonesia. Diterima oleh Ir. H. Subhan, Wakil Ketua III

Basnaz NTB. Bupati Lombok Tengah, juga maraih penghargaan sebagai bupati terbaik yang mendukung kebangkitan Zakat Nasional.

Ketua Baznas RI Bambang Sudibyo mengatakan bahwa Festival Zakat dan Baznas Award ini, baru kali pertama digelar dan merupakan rangkaian dari kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 bertajuk Zakat untuk Indonesia.

Ia berharap kegiatan berskala nasional ini memberi dampak positif untuk terus menginspirasi dan mendukung program kebangkitan zakat di Indonesia dan bahkan di dunia. Mantan Mendiknas itu me-

PKK NTB Masuk Nominasi Tertib Administrasi Terbaik Nasional PENGELOLAAN program kegiatan PKK NTB yang didukung sistem dokumentasi dan tata kelola administrasi yang baik, diwakili PKK Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil masuk nominasi lima besar tertib administrasi terbaik nasional dalam ajang Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Nasional Tahun 2017. Lomba yang dilaksanakan dalam rangka HKG PKK ke 45.

PKK Kabupaten Lobar di bawah koordinasi dan pembinaan Ketua TP PKK- NTB, Hj. Erica M. Zainul Majdi dinilai memiliki tata kelola adiministrasi yang baik, sehingga terpilih bersama empat daerah lainnya di Indonesia sebagai nominator, yaitu: Kabupaten Tapanuli Utara, Purbalingga, Ngawi dan Gorontalo. Atas keberhasilan tersebut, PKK NTB dikunjungi Tim Verifikasi Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Nasional Tahun 2017, yang akan melakukan penilaian lanjutan untuk menentukan predikat juara I Nasional atau PKK paling tertib Administrasi Tingkat Nasional tahun 2017.

KetuaTimPenggerakPKKNTB, Hj. Erica M.Zainul Majdi bersama Wakil Ketua I, Hj. Syamsiah Muh. Amin dan didampingi para penguruslainnyamenyambuthangatkunjungan Tim Verifikasi Lomba tersebut, di Aula Gedung Tim Penggerak PKK Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Mataram, Senin (21/8).

DihadapanKetuaTimVerifikasi Nasional, Dra. Hj. Nursula, saat itu Hj. Erica menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terpilihnya PKK NTB diwakili Kabupaten Lobar dalam nominasi lima besar nasional. Sebab dengan masuknya PKK NTB sebagai salah satu nom-

(Suara NTB/humassetdantb)

SAMBUTAN - Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica M.Zainul Majdi memberikan sambutan saat kunjungan Tim Verifikasi Lomba di Aula Gedung Tim Penggerak PKK Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Mataram, Senin (21/8). inatorterbaiknasional,menurutnya al menyampaikan bahwa hasil akan memberikan kesempatan ke- lomba yang dilaksanakan dalam pada pengurus dan kader-kader rangka HKG PKK ke-45 ini diPKK Provinsi maupun kabupaten/ harapkan mampu menjadi inkota se- NTB untuk belajar dan spirasi bagi masyarakat dalam mendapatkan ilmu lebih banyak. membangun kesejahteraannya.

Diungkapkannya, bahwa KetKarena akan dibimbing langsung ua Umum PKK pusat memiliki oleh tim verifikasi pusat. ‘’Kita sudah tidak sabar untuk cita-cita agar dari setiap lomba mendapatkan ilmu dan pendamp- yangdilaksanakandijajaranPKK, ingan dari ibu-ibu Tim pusat,’’ ujar mampu memberi sesuatu yang Hj.Erica,sembarimenegaskanbah- bernilai strategis dan menginspirawa administrasi dapat diibaratkan si masyarakat dalam melahirkan sebagai jantung dari suatu organ- karya-karya yang lebih besar, berisasi. ‘’Program-program organisasi manfaat bagi masyarakat luas.

Ia juga menegaskan bahwa seakan dapat berjalan dengan baik, bila didukung tata kelola adminis- mua daerah atau PKK yang telah masuk nominasi lima besar natrasi yang baik,’’ jelasnya.

Karenanya, Hj.Erica mengajak sional, termasuk PKK NTB dan seluruh jajarannya untuk mem- Kabupaten Lobar sesungguhnya beri perhatian yang sungguh-sung- sudah menjadi pemenang. Akan guh terhadap administrasi PKK. tetapi, untuk menentukan urutan ‘’Verifikasi ini bukan hanya untuk juara dari ke lima nominator tersemelihat tertibnya saja, tetapi juga but, diperlukan verifikasi lanjumenilai kelengkapannya dan tan, yakni untuk mencocokkan lapakuntabilitasnya,’’ terang Hj. Eri- oran dengan kondisi di lapangan. ‘’Kalau sudah menang atau maca mengingatkan jajarannya.

Pada kesempatan yang sama, suk nominasi, harus lebih baik ke Dra Hj. Nursula sebagai anggota depannyakarenaakanmenjadicontim verifikasi lomba tertib ad- tohatauperhatiandariseluruhPKK ministrasi PKK Tingkat Nasion- di Indonesia,’’ pesan Hj. Nursula. (*)

negaskan bahwa tujuan digelarnya Festival Zakat dan Baznas Award. Selain untuk mempererat tali silaturahim antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah juga untuk meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi Baznas sesuai visi dan misi Baznas. ‘’Kegiatan ini juga diharapkan mampu memupuk semangat kebangsaan antar generasi untuk memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global,’’ tegasnya.

Ketua Panitia Festival Zakat dan Baznas Award, H. Jaja Jaelani menyampaikan bahwa penganugerahan Baznas Award ini merupakan salah satu program untuk ter-

periode tersebut, menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (26/8).

Tujuan dari kunjungan Tim Evaluasi Ombusdmen tersebut menemui Gubernur TGB adalah untuk menyampaikan questioner, sekaligus untuk meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman di NTB. Selain inovasi dan terobosan, gubernur ahli tafsir Al-Qur’an tersebut juga meminta Ombudsman untuk terus menjaga independensi di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan. Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan.

“Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, Ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelas TGB saat

us mendukung mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

Hadir saat itu sejumlah

perwakilan kementerian dan lembaga Republik Indonesia, Duta Besar negara sa-

habat, gubernur dan walikota se-Indonesia yang menerima penghargaan. (*)

300 Peserta Ramaikan Kejurnas Rally Wisata Keliling Lombok TIDAK kurang dari 300 orang peserta dari seluruh di Indonesia ikut ambil bagian dalam event kejuaraan nasional Putaran III Rally Wisata tahun 2017 di Lombok (NTB). Rally wisata yang diinisiasi oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) bekerja sama dengan stakeholder terkait tersebut, sebelumnya sukses melaksanakan Putaran I di Sidrap Sulawesi Selatan dan putaran II di Banjarmasin Kalsel.

Menyusul kesuksesan itu, pada kejurnas putaran III di Lombok NTB tahun ini, para pe-rally dijadwalkan berkompetisi dalam ajang kejurnas dan fun rally keliling Pulau Lombok sambil menikmati pesona alam yang indah. Juga kesejukan atmosfir bumi seribu masjid, bagaikan surga bagi para pecinta sport tourism dari berbagai belahan dunia tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh Amin, SH., M.Si saat membuka Kejuaraan Nasional Putaran III Rally Wisata Tahun 2017, di Eks Bandara Selaparang, Rembiga, Kota Mataram, Sabtu (26/8) menyatakan apresiasinya atas dipilihnya NTB sebagai tuan rumah rally wisata berskala nasional tersebut.

Sebab event itu menurut Wagub, bukan hanya akan berkontribusi bagi peningkatan popularitas destinasi NTB di kancah nasional. Bahkan mancanegara yang pada gilirannya dapat memperkuat daya tarik dan arus kunjungan wisatawan.

Tetapi juga akan mendorong semua pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata di NTB terus berbenah meningkatkan kualitas dan kuantitas penunjang yang diperlukan. ‘’Pemerintah daerah dan masyarakat harus senantiasa

TGB Minta Ombudsman Inisiasi Inovasi Perbaikan Layanan Publik GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Ombudsman RI dapat terus menjaga independensi serta komukasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Lembaga pengawas layanan publik itu juga diminta dapat menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang diperlukan, menurut gubernur adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya.

Karena, tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan. Ombudsman kata gubernur, diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah.

Dengan demikian lembaga pengawas itu tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja. Namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik. Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan Gubernur NTB dua

Piagam Penghargaan

(Suara NTB/humassetdantb)

KUNJUNGAN - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, di ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (26/8). itu seraya berharap Ombudsman evalusai terhadap kinerja Omdapat membangun jaringan den- budsman merupakan salah gan berbagai komunitas atau lem- satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyabaga yang ada di daerah.

Perwakilan Ombudsman RI, rakat sebagai lembaga yang meNinik Rahayu menjelaskan nerima berbagai aduan terkait bahwa evaluasi terhadap kiner- layanan publik.

Turut mendampingi kedua perja Ombudsman di daerah perlu dilakukan mengingat lembaga wakilan Ombudsman RI saat itu, ini dibentuk dan diarahkan se- Anggota Ombudsman RI Perwakbagai pengawas terhadap kin- ilan NTB, Sahabuddin dan Ikherja pemerintah sebagai pelay- wan serta Inspektur, Inspektorat an masyarakat. Menurutnya, NTB, Ibnu Salim, SH.MH.(*)

berbenah diri mengembangkan industri pariwisata dan industri kreatif yang lebih bekualitas,’’ ujar Wagub sembari menegaskan bahwa ajang kejurnas dan rally wisata seperti ini sebagai media promosi yang efektif untuk mengenalkan potensi NTB kepada dunia luar secara lebih masif.

Event yang merupakan kejuaraan nasional putaran ketiga tersebut, terbagi dalam empat trayek dan dua etape dengan jarak kurang lebih 300 Km dan akan berlangsung selama dua hari (2627 Agustus 2017). Lokasi-lokasi yang dituju juga merupakan lokasi wisata yang mana tak lain tujuannya adalah untuk promosi pariwisata. Sebab, para peserta Rally Wisata ini berasal dari seluruh penjuru nusantara.

Event ini diharapkan akan dapat menginspirasi tumbuhnya inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dan warga masyarakat untuk lebih giat lagi mengembangkan beragam potensi pariwisata yang dimilikinya untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar.

Juga sekaligus memberikan edukasi baru kepada warga masyarakat tentang apa itu safe-

(Suara NTB/humassetdantb)

BUKA - Wagub NTB, H.Muh Amin, SH., M.Si saat membuka Kejuaraan Nasional Putaran III Rally Wisata Tahun 2017, di Eks Bandara Selaparang, Rembiga, Kota Mataram, Sabtu (26/8). ty riding dan bagaimana mengendarai kendaraan yang baik, aman, nyaman dan cerdas.

Guna mendukung kesuksesan kejuaraan nasional tersebut, di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwiasata Provinsi NTB, H.Lalu Moh Faozal, S.Sos. M.Si menyatakan, dukungan penuh dan kesiapannya dalam memfasilitasi dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap event seperti ini nantinya tidak hanya diadakan di Pulau Lombok tetapi juga di Pulau Sumbawa yang memiliki potensi wisata ral-

ly dan keindahan alam yang tidak kalah dengan Pulau Lombok.

Sebelumnya di tempat berbeda, Wagub NTB juga membuka “Kampanye Gemar Berolahraga Khususnya Olahraga Rekreasi dan kegiatan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB. Kampanye yang dipusatkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB tersebut, diikuti sekitar 1000 orang anak SD dari seluruh SD se-Kota Mataram. (*)

Jadilah Pioner bagi Kemajuan Pariwisata NTB SEKDA NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D, menegaskan pariwisata telah menjadi sektor paling prioritas dalam pembangunan NTB. Penetapannya sebagai sektor prioritas, karena didukung potensi yang cukup besar.

NTB sesungguhnya memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, seperti kawasan KEK Mandalika, Kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora), Geopark Gunung Rinjani, Senggigi, pesona gili-gili. Didukung keragaman tradisi, seni budaya, sejarah dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Namun potensi yang besar itu, perlu ditunjang SDM dan pelaku pariwisata yang profesional dan kreatif. ‘’Pariwisata sulit maju bila tidak didukung SDM yang kreatif dan inovatif,’’ ujar Pak Ros sapaan akrab Sekda NTB tersebut, saat memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok Tahun Akademik 2017-2018, di Aula Rinjani BPSDM Provinsi NTB, Rabu (23/8). Karenanya, kepada para mahasiswa, ia menitipkan harapan “Jadilah pioner bagi kemajuan pariwisata NTB, agar mampu bersaing di kancah wisata dunia,” harapnya.

Menurutnya saat ini NTB telah mengalami kemajuan yang pesat di sektor pariwisata. Kemajuan itu ditandai terus meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang telah mencapai 3 juta wisatawan. ‘’Selain itu, infrastruktur penunjang juga pariwisata telah semakin memadai,’’ terangnya.

Namun kemajuan itu belum optimal sesuai potensi senyatan-

ya. Sehingga apabila dimaksimalkan, kata Pak Ros, maka akan memberikan manfaat dan kontribusi yang semakin besar, utamanya multiplier effect di bidang ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat NTB. ‘’Jika saat ini kontribusi sektor pariwisawa terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat telah mencapai di atas 20 persen, maka ke depan kontribusi itu akan terus meningkat seiring dengan pembenahan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder lainnya,’’ terang Pak Ros. Ditegaskannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI memberi perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata di NTB. Perhatian itu, terang Sekda dibuktikan pada kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi strategis nasional dari tiga destinasi yang diprioritaskan secara nasional. ‘’Kebijakan tersebut, kemudian diikuti pembangunan Kampus Poltekpar Negeri Lombok sebagai sarana utama penujang pembangunan sumber daya manusia di bidang pariwisata,’’ ujar Sekda didampingi Direktur Poltekpar Negeri Lombok Dr. Dr. Hamsu Hanafi, MM dan Kepala BPSDM Provinsi NTB, H. Rusman, SH., MH. Di hadapan 400 mahasiswa baru, Sekda memberikan motivasi kepada segenap civitas akademika Poltekpar Negeri Lombok agar mempersiapkan diri dengan cara menempa diri sek-

(Suara NTB/humassetdantb)

Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D eras-kerasnya untuk menguasai skill di bidang pariwisata.

Sekda mengingatkan ke depan kompetisi dalam industri pariwisata akan semakin berat. Di Kawasan KEK Mandalika akan dibangun resort wisata atau 6 (enam) hotel bertaraf internasional, yang membuka ribuan peluang kerja bahkan menyerap jutaan tenaga kerja dari beragam backround dan skill.

Ia berharap mahasiswa Poltekpar nantinya akan menjadi yang terdepan dalam mengisi peluang tersebut. “Alumni Poltekpar harus mampu menjadi pencipta lapangan kerja dalam bidang pariwisata. Dan mengambil peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di NTB yang efeknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB secara keseluruhan,” harapnya. (*)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 28 Agustus 2017

Halaman 15

Festival Budaya Sasak Dandim 1606/Lobar Bersama Bupati Resmikan Hasil Karya Bakti Kopi Ya Susu Goyang Batukliang Selong (Suara NTB) Titik ketujuhFestival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di Lapangan Batukliang, Lombok Tengah, Sabtu (26/8),empat ribuan warga memadati lapangan otak desa kebanggaan masyarakat Batukliangtersebut.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut sasak ternama dan musik Sasak lainnya,seperti lawak sasakPenginang Robek pimpinan H Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Disetiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa pengadaan air bersih di dusun jantukdan pemberian 1 paket sajadah untuk desa.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Ada lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan dari Erni Ayuningsih.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Batukliangatas partisipasi warga. “warga disiniluar biasa, warganya kompak, dan mau terlibat langsung, semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ tuturnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi Satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Salapudin. Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magiccom. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Jumat (25/8) lalu, Dandim 1606/Lobar Letkol Inf. Ardiansyah bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, meresmikan hasil kegiatan Karya Bakti 2017.

Kegiatan meliputi pembuatan jalan baru sepanjang 4.800 meter dengan lebar 6 meter, pembuatan kamar mandi dan tempat wudhu Masjid Nurul Hidayah Langko Lauk, pembuatan kamar mandi dan tempat wudhu di Yayasan Assulamy Langko lauk dan pembuatan kamar

mandi di Yayasan Muhajirin Longserang Langko, serta pembuatan kamar mandi dan tempat wudhu di Masjid Nurul Huda Langka Daya.

Pada kesempatan tersebut Dandim 1606/Lobar bersama dengan Bupati Lobar, Kadis PU, Camat Lingsar dan kepala Desa Langko melaksanakan pemotongan pita sebagai tanda peresmian berbagai bangunan hasil dari pelaksanaan kegiatan Karya Bakti.

Dandim pada kesempatan itu berharap berbagai sarana

dan prasarana yang dibangun dalam kegiatan Karya Bakti dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Ke depan kegiatan pembangunan dengan cara bergotong royong melalui Karya Bakti dapat terus kita laksanakan,” ajaknya.

Setelah kegiatan peresmian dan penyerahan hasil Karya Bakti, Dandim 1606/Lobar beserta Bupati Lobar dan seluruh tamu undangan melaksanakan kegiatan salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Hidayah Langko. (ars/*)

Buka Lelang Tiga Jabatan Eselon II, Pemprov Tunggu Rekomendasi KASN Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan pembukaan lelang jabatan tiga pejabat eselon II yang lowong pascamutasi belum lama ini. Pemprov sudah mengirimkan tujuh nama anggota Pansel ke KASN pekan kemarin.

“Sepertinya masih dipelajari KASN. Kalau sudah selesai, dikirimkan kita rekomendasi.

Itu yang kita lihat. Penyesuaian jabatan yang di Pansel dengan tim yang ada. Nanti kan ada rekomendasi dari sana,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram pekan kemarin.

Fathurahman menyebutkan, jumlah anggota Pansel sebanyak tujuh orang. Terdiri dari tiga orang unsur internal Pemprov

NTB dan empat orang unsur eksternal atau akademisi. Tiga orang unsur internal Pemprov tersebut, yakni Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman.

Sementara, empat orang unsur eksternal, semuanya merupakan akademisi dari dua perguruan tinggi di Mataram. Yakni, Universitas Ma-

Hujan Sehari Tak Menghapus Dahaga Setahun Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

DAPAT MOTOR - Pemenang Undian Motor Festival Budaya Kopi Ya Susu Batukliang, Salapudin Bersama Erni Ayuningsih dan Manajemen Kopi Ya Susu.

Remaja dan Ancaman Tramadol Dari Hal. 1 Dari 255 pecandu tadi, jumlah pengguna yang terdata saat ini diperkirakan jauh lebih banyak dari kondisi riil.

Pengguna dan pecandu dipastikan sudah mencapai ribuan orang, khususnya di kalangan remaja. ‘’Data tiga tahun terakhir, sebanyak 255 orang penyalahguna. Namun realitanya kami perkirakan lebih dari itu. Contoh di Dompu tercatat 3 orang, padahal realitanya jauh lebih banyak,” kata Sukisto. Ini karena tidak dilaporkan.

Data Penyalahguna per wilayah, di Mataram 69 kasus, Sumbawa 93 orang, Lobar 39, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tiga kasus, Loteng 34.kasus, Kota Bima 3 kasus, Lotim 7 kasus, Kabupaten Bima 2 kasus, KLU 2 kasus, Dompu 3 kasus.

Risiko dialami pengguna yang ditemukan pihaknya, paling ringan dampak fisik seperti mual, pusing, ngantuk.

Sedangkan dampak psikis, linglung dan menghayal. Efek paling parah, sesak nafas dan gangguan kesadaran atau bahkan gila hingga meninggal dunia. Dari penelusuran pihaknya, dosis pengguna mulai dari menenggak 10 butir sampai 30 butir per hari. Parahnya, ini dalam sekali minum. ‘’Bahkan sampai dengan 50 butir per hari. Tramadol sebagai alternatif jika narkoba tidak didapat, “ jelasnya.

Hasil survei di tiga negara seperti Amerika, Jerman dan Ukraina, disampling pada 661

pengguna tramadol pada 2006 sampai 2013. Dari total pengguna itu, yang mengalami ketergantungan mencapai 327 orang atau 49,5 persen. ‘’Sebenarnya tramadol adalah obat golongan Analgesik Opiate atau anti nyeri yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang dan berat. Dosis normal antara 1 sampai 2 tablet per hari,’’ jelasnya.

Banyak hal yang dilakukan pihaknya untuk mengatasi penyalahgunaan tramadol. Seperti sosialisasi kepada masyarakat, ke unsur Toga, Tomas tentang bahaya tramadol dari segi fisik, psikis, sosial dan aspek legalitas.

Apalagi efeknya dalam hal pemahaman efek kejang-kejang sampai gangguan jiwa. Pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi atau peredaran tramadol, terutama distribusi yang Ilegal.

Ada juga upaya pencegahan peredaran di kalangan remaja, sekolah dan anak-anak.

Program parenting skills atau pelatihan pola asuh pada orang tua dari anak golongan yang rentan penyalahgunaan zat. ‘’Sehingga mengenali tanda-tanda penyalahguna tramadol seperti bolos sekolah, badan lemah, kurang dapat konsentrasi dalam belajar, nafsu makan berkurang,’’ pungkasnya. (ars)

Biro APP dan TGP2D Panggil Khusus Dinas PUPR Dari Hal. 1 Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 41,71 persen dari target 50,55 persen. Jika sudah menjelang akhir triwulan III, kata Swahip, seharusnya serapan anggaran sudah bisa mencapai 50 – 60 persen.

Tahun ini, ratusan miliar anggaran di Dinas PUPR untuk proyek percepatan jalan.

Menurut Swahip, jika uang muka percepatan jalan itu semuanya terealisasi, maka serapan keuangan Dinas PUPR bisa dua kali lipat.

Dari data e-monev, lanjut Swahip, cuma Biro Kesra yang serapan anggarannya merah.

Ia mengatakan, serapan anggaran Biro Kesra masih merah lantaran ada kegiatan yang dilakukan pada akhir triwulan III seperti MTQ. Ada juga kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang masih sedang berlangsung.

Selain melakukan pemantauan penyerapan anggaran OPD, Swahip menjelaskan pihaknya juga melakukan roadshow ke kabupaten/kota kaitan dengan pelaksanaan

APBD 2017. Roadshow tersbeut dilakukan untuk memantau kinerja seluruh OPD provinsi yang ada di kabupaten/kota.

“Sampai sejauh mana kerja samanya, koordinasi dan komunikasinya antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota. Apakah sudah berkomunikasi, berkoordinasi, duduk bersama sebelum eksekusi pelaksanaan kegiatannya di masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Swahip mengatakan, OPD kabupaten/kota sudah merespons. Dimana OPD provinsi sudah melakukan koordinasi, komunikasi tentang pelaksanaan kegiatannya yang ada di kabupaten/kota.

“Kita juga melihat serapan anggaran kabupaten/kota.

Jadi, roadshow ini pemantauan realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kabupaten/kota. Yang paling besar progres fisiknya di Pulau Lombok baru Kota Mataram mencapai 54 persen,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat meresmikan hasil kegiatan Karya Bakti 2017.

‘’Mana ada yang punya WC di sini. Ya kalau sakit perut kita di sini-sini aja,” kata Sailah menunjuk perkebunan gersang dengan tetumbuhan belukar di hadapannya. Mandi pun ia jarang.

Kondisi itu setali tiga uang dengan dusun-dusun di sekitarnya, seperti Gerepek, Pancor Mas, dan Tibu Lilin. Pemerintah desa setempat sejatinya sudah mengintervensi kesulitan warga.

Kekeringan, bagi Kepala Desa Labuan Tereng, Humaidi Husai tak seperi pepatah panas setahun dihapus hujan sehari.

“Saya sudah 27 tahun tinggal di sini. Dari lahir sampai sekarang persis tidak ada perubahan.” Ia cukup skeptis dengan penanganan setiap musim kemarau warga didrop mobil tanki.

“Memang itu bisa mengatasi, tapi ada solusi jangka panjang. Ini soal kemanusian, soal

hak hidup warga kita,” kata dia.

Lulusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unram yang baru tujuh bulan menjabat kades itu menganggarkan instalasi perpipaan ke rumah-rumah warga lewat Dana Desa 2017 ini.

Menyambung air dari dua bak penampungan bikinan PDAM masing-masing berkapasitas 18 ribu kubik ke rumah warga. Tetapi itu pun tidak menjangkau semua warga.

Ternyata, menyambung pipa diameter 2 inchi dan 1,5 inchi ke sekitar 800 KK itu tak lantas mengatasi soal. “Baknya tidak ada air. Pompanya tidak kuat. Penampungannya kekurangan debit,” kata alumni Wahana Pencinta Alam FH Unram itu.

Belum lagi soal meteran di masing-masing rumah. Instalasi meteran itu diperlukan untuk mengikat tanggung jawab warga dan juga pemasukan BUMDes. “Katakanlah satu meteran

Rp 1 juta dikalikan 800 KK, akan membebani anggaran desa. Maka dari itu upaya dari kita sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah kabupaten atau provinsi yang ikut bergerak,” terangnya.

Solusi lain yang menurutnya bisa diambil yakni dengan sumur bor. Empat dusun masing-masing satu unit menurut dia akan menuntaskan kesulitan air bersih warganya.

Tahun 2016 lalu, petugas dari Dinas PUPR Provinsi NTB pernah datang menyurvei Dusun Tibu Lilin untuk lokasi pemasangan sumur bor.

Janji realisasi pertengahan 2017 ini tak kunjung terwujud.

“Sumur bor dua cukup, selesai persoalan air ini. Hanya satu permintaan warga di sini, air,” tegas Humaidi. “Saya baca di Suara NTB dari APBN, APBD ada proyek sumur bor.

Tapi kenapa tidak ada satu pun yang ke desa kami?,” pungkasnya. (why)

600 Peserta Ikuti ’’Mandalika Color Run’’ Dari Hal. 1 Ini yang terus kita promosikan,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mandalika, Minggu (27/8).

Ia melihat dari sisi animo peserta, event ‘’Color Run’’ di Mandalika juga lebih tinggi di banding dengan Color Run di Gili Trawangan tahun lalu.

Pada 2016, event Color Run di Trawangan diikuti oleh sekitar 200 peserta, sedangkan di Mandalika diikuti 600 peserta. ‘’Dari 600 itu sekitar 100an adalah wisatawan asing.

Jadi ada peningkatan peserta yang cukup jauh dibanding tahun lalu,’’ kata Faozal.

Menurutnya, sepanjang rute 5 Km dalam Mandalika Color Run, para peserta bisa menikmati keindahan pantai dan perbukitan yang dilintasi. Termasuk Pantai Seger yang identik dengan legenda Putri Mandalika. Event Color Run akan dijadikan label untuk kawasan

Mandalika. Kegiatan ini rencananya akan dilakukan secara rutin setiap tahun sehingga menjadi event tahunan. ‘’Color Run ini akan kita jadikan branding untuk Mandalika, untuk Trawangan akan kita cari kegiatan lainnya,’’ ujarnya.

Wisatawan asal Belgia, Maksimilien Goethals dan Adrien D’ Orey, mengaku sangat senang bisa terlibat sebagai peserta dalam Mandalika Color Run. Mereka mengatakan, sebelumnya sudah pernah berlibur ke Jawa dan Bali.

Namun baru bisa merasakan keterlibatan langsung dengan kegiatan pemerintah lokal, saat berlibur ke Lombok. ‘’Kami rasa ini luar biasa, Color Run memang menyenangkan,’’ kata Maksimilien.

Diketahui, selain Color Run ada banyak event lainnya. Diantaranya Block Camp Mandalika, Grand Fondo New York dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Mataram.

Faozal mengatakan bahwa

dalam BPLS juga akan dipamerkan berbagai kebudayaan dan kerajinan asli NTB. Sehingga masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui tentang kekayaan budaya yang ada di NTB. Sebab budaya ini juga bisa menjadi daya tarik wisatawan. Hanya saja perlu dikemas dengan lebih baik. Sehingga wisatawan merasa senang saat melihat berbagai atraksi budaya itu.

“Tentu Saja ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kita menggunakan Mandalika sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan BPLS. Kita berharap ini bisa menjadi daya Tarik wisatawan,” ujarnya.

Beberapa daerah di Lombok dan Sumbawa juga tengah melakukan berbagai persiapan.

Sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang paling utama, dapat mendatangkan banyak wisatawan untuk menyaksikan atraksi budaya itu. (lin/*)

Bupati Lotim : Itu karena Lotim Banyak Penduduknya Dari Hal. 1 Diluruskan Bupati Lotim, cara pandang keliru pihak yang menyebut Lotim menerima paling banyak karena paling banyak miskinnya. Kata Bupati Amaq Asrul ini, yang benar adalah karena Lotim paling banyak penduduknya. ‘’Dalam pikiran mereka, orang miskin paling banyak miskinnya itu sedikit keliru. Yang benar karena Lombok Timur itu paling banyak penduduknya,’’ tegas Bupati Ali BD dalam pertemuan pendistribusian PKH Lotim di Kantor Camat Sikur, Sabtu (26/8) lalu.

Dalam mengkalkulasi data diminat Bupati menggunakan data dan fakta. ‘’Bagi dulu rata-rata penduduk berapa, kangan anda para wartawan media kurang ilmu, kepala dusun, kepala desa kurang ilmusehingga kita berjalan dalam kegelapan,’’ katanya.

Diterangkan, pada era pemerintahan Presiden Jokowi banyak gagasan yang sangat baik. Sepetri PKH. Seperti KIS, Kartu Indonesia Pintar. Kalau dilihat sepintas, timbul pertanyaan apakah dengan kartukartu itu betul orang menjadi sejahtera dan pintar. Tentu saja kata Ali BD ini jawabannya macam-macam. Tetapi yang utama adalah nyata, bahwa orang yang miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya harus bisa tertolong.

Memberantas kemiskinan mungkin belum bisa dilakukan. Dikarenakan proses kemiskinan itu berlangsung lama. Sehingga proses pengen-

tasan kemiskinan juga butuh waktu lama. Kebijakan pemerintah yang peduli dan kasian terhadap warga miskin dengan membuat KIS, KIP, PKH menunjukan pemerintah melaksanakan amanah konstitusi Negara. Yakni menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, kalau pemerintah sudah melihat kemiskinan dan membiarkan kemiskinan itu terjadi maka pemerintah itu anti Pancasila. “Dalam Pancasila ada Kemanusiaan dan Keadilan Sosial,” paparnya.

Bupati Ali BD bicara tegas soal pendataan warga miskin yang menerima bantuan. Para Kepala Desa dan Kepala Dusun yang melakukan pendataan di tingkat bawah disinyalir hanya mengedepankan keluarganya saja. Hal ini berdasarkan fakta masih banyak orang yang dalam kondisi miskin tapi tidak mendapatkan bantuan. ‘’Siapa yang salah? Jangan salahkan bupati atau Kementerian Sosial. Darimana datanya? Kan dari bawah. Siapa yang memberikan informasi, pasti dari camat, kepala desa dan kepala dusun,’’ katanya. ‘’Jangan anda mengira yang disebut korupsi itu adalah yang masuk penjara saja.’’

Banyak yang tidak masuk penjara juga korupsi. Termasuk para kadus dan kades yang di depan matanya ada orang miskin tapi tidak diberikan bantuan.

Pembiaran terhadap kondisi masyarakat miskin itu adalah bagian dari praktek ketidakadilan. Bupati Ali BD meminta untuk perbaiki diri.

Kalau ada orang yang lebih

miskin, diperintahkan agar segera diberikan. Usulkan segera perbaikan pada menteri. ‘’Jangan hanya mengeluh dan menggerutu tanpa anda tindakan,’’ paparnya.

Kemiskinan Terus Menurun Kabupaten Lotim selama era kepemimpinan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin secara perlahan bisa menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan strategis yang dikeluarkan bupati menunjukkan terus terjadinya upaya penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2013 tercatat angka kemiskinan di Lotim sesuai data badan Pusat Statistik sebanyak 20,07 persen. Dari Tahun 2014 menurun menjadi 19 persen. Sempat mengalami kenaikan 0,14 persen namun berhasil ditekan kembali. Terakhir rilis BPS menyebutkan 2016 angka kemiskinan Lotim tersisa 18,46 persen.

Program pengentasan kemiskinan ada di semua Organisasi Perangkat Daerah. Tertuang dalam Rencana Program Jangka Panjang Menengah (RPJM) 2013-2018 ditargetkan angka kemiskinan turun 1 persen setiap tahunnya.

Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Mira Riati Kurniasih dalam sambutannya mengatakan, dihadirkannya PKH dan program Bansos lainnya semata untuk akselerasi pengentasan kemiskinan. Secara nasional diharapkan angka kemiskinan bisa menurun setiap tahunnya 5-6 persen. (rus/*)

taram sebanyak dua orang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebanyak dua orang.

Para akademisi itu antara lain,Prof. Sarjan, Dr. Fathurahman dan Dr. Jamaludin.

Fathurahman menambahkan, jabatan yang akan dilakukan lelang terbuka sebanyak tiga eselon II. Yakni Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pe-

merintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. “Kemungkinan tiga yang dipansel. Anggota Pansel tujuh orang. Jadi, pak Sekda ketua Pansel,” katanya.

Jika rekomendasi dari KASN keluar, maka lelang jabatan tiga eselon II itu akan mulai dilakukan 28 Agustus ini. “Kalau cepat (keluar rekomendasi KASN), kita mulai pembukaan pendaftaran 28 Agustus besok (hari ini),” ujarnya.(nas)

Dampak Kekeringan dan Kemiskinan Baru Dari Hal. 1 Terbaru pemerintah akan mengeluarkan penetapan darurat kekeringan pada tiga daerah, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Bima. Tiga daerah yang memang jadi kantong penduduk rentan miskin. Di Lombok Barat mencapai 349.367 jiwa, di Lombok Tengah 501.616 jiwa dan Kabupaten Bima 228.236.

Secara teoritis, Kepala BPBD NTB Ir. H.Muhammad Rum, MT menegaskan, kekeringan akan menjadi variabel tambahan untuk menghitung potensi penambahan jumlah penduduk miskin. Karena ketika masyarakat miskin mengalami kekurangan air, akan semakin sulit mengatasi persoalan rumah tangganya untuk bangkit dari kemiskinan. ‘’Belum sepat kerja yang lain, habis waktu untuk cari air bersih setiap hari. Ini jelas berpengaruh (ke kemiskinan),’’ tegas Muhammad Rum. Harus ada cara-cara permanen mengatasi kekeringan agar dampaknya semakin meluas. Kerja keras yang harus dilakukan saat ini menurut Muhammad Rum, membantu masyarakat agar kekeringan tidak semakin memperparah kemiskinan. “Harus ada cara cara permanen untuk mengatasi kekeringan ini. jadi tidak cukup proses yang temporer, seperti droping air,” ujarnya.

Intansinya sedang menginisiasi intervensi ke satu daerah yang paling parah alami kekeringan. Intervensi dalam bentuk program, mulai dari yang instan seperti droping air, pembuatan sumur bor, atau menurunkan proyek pipanisasi.

“Seperti di Kecamatan Donggo. Saya setuju jika dikerjakan dengan keroyokan, BPBD, Pemda, PSPAM. Artinya, kalau desa itu sudah teratasi, kita geser menangani desa atau kecamatan lain yang terparah.

Kalau seperti ini, berangsurangsur masalah kekeringan bisa kita atasi,” tandasnya.

Droping air bukan jadi solusi paling efektif untuk atasi kekeringan di NTB, tapi sifatnya sangat temporer. Kekeringan akan terus menjadi bencana laten dan potensi menambah kemiskinan baru itu akan terjadi.

Kendati begitu, Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos belum melihat korelasi dampak kekeringan dengan penduduk yang rentan miskin menjadi miskin.

Mantan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram ini menilai, distribusi air bersih yang dilakukan justru akan mengurangi beban masyarakat miskin. ‘’Saya ndak berani mengatakan kekeringan ini akan menambah masyarakat miskin. Tetapi menambah beban masyarakat miskin, iya,” jelasnya.

Menyikapi persoalan kekeringan yang berakibat krisis air bersih ini, Khalik mengatakan pemerintah kabupaten juga harus sigap. Artinya, Pemprov dan kabupaten/kota melakukan penanganan bersama.

Kekeringan jangan jadi tontonan. ‘’Jangan kemudian kita saling tonton. Yang pasti kita butuh kebersamaan,’’ jelasnya.

Sementara yang bisa dilakukan dengan mengirim enam armada mobil tangki kapasitas 5.000 liter terus mendistribusikan air setiap hari ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih. Artinya, kata Khalik sebanyak 30 ribu liter air bersih didistribusikan untuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

Anggaran Kemiskinan Pemprov NTB menaikkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2017 menjadi Rp 1,7

triliun. Sebelumnya, dalam APBD murni 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekitar Rp 1,3 triliun. Di dalamnya ada intervensi untuk penanganan kekeringan.

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB menyatakan sumur bor yang dibangun bukan untuk mengatasi kekeringan. Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si mengatakan tahun 2017 ini, pihaknya hanya membangun 7 – 8 sumur bor.

“Tahun ini sedikit. Kita bukan kekeringan. Ini yang salah kaprah kalau Dinas ESDM itu. Pengeboran Dinas ESDM itu bukan kekeringan dia,” katanya baru-baru ini.

Ia menjelaskan, sumur bor yang dibangun Dinas ESDM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak konsumsi airnya. Misalnya, Pondok Pesantren (Ponpes) memiliki sumber air untuk dibor, namun kapasitasnya masih kurang. Kemudian Ponpes membuat proposal ke gubernur meminta bantuan pembangunan sumur bor.

“Jadi bukan untuk kekeringan. Dia sudah punya sumber air, cuma kecil. Tahun ini cuma 7-8 sumur bor. Lombok Tengah ada, Lombok Timur ada,” katanya.

Berdampak pada Pendapatan Lebih besar pasak dari pada tiang. Istilah yang benar benar sedang melanda masyarakat yang alami krisis air. Sebab tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki pengeluaran uang lebih banyak daripada pendapatan, termasuk saat musim kemarau. Masyarakat harus disibukkan dengan mencari sumber air bersih. Ini dinilai menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesempatan untuk menambah penghasilan.

“Kalau konteks orang menjadi miskin itu kan, uang yang harus dibelajakan untuk kepentingan sehari-hari tergerus oleh tambahan pengeluaran. Maka kekeringan akan berdampak pada kemiskinan ketika warga harus memerlukan biaya tambahan. Misalnya untuk memasok air bersih,” kata pengamat Ekonomi Dr. Firmansyah, di Mataram, Sabtu (26/8).

Ia mengatakan bahwa kekeringan sangat erat kaitannya dengan berkurangnya pendapatan masyarakat. Apalagi masyarakat NTB sebagian besar masih mengandalkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Dimana lahan pertanian itu membutuhkan banyak air. Apabila itu tidak terpenuhi, maka hasil pertanian yang berkurang akan menjadi lebih tinggi.

“Misalnya pertanian, kalau air tidak ada, mereka tidak bisa menanam dan kegagalan panen itu akan semakin tinggi. Ini juga memicu berkurangnya pendapatan masyarakat yang berujung pada kemiskinan,” ujarnya.

Firmansyah menjelaskan bahwa beberapa indikator kemiskinan itu berkaitan dengan kenaikan harga dan alokasi pengeluaran baru. Mencari atau membeli air misalnya.

Masyarakat setiap harinya mengeluarkan uang untuk membeli beras. Namun pada saat kekeringan, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencari sumber air atau membeli air.

Ia melihat bahwa persoalan ini perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Sebab jika tidak segera diatasi, akan muncul masyarakat miskin baru. Dimana ia sebelumnya berada pada posisi rentan miskin dan kini menjadi benar-benar miskin. (ars/nas/lin)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 28 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/her)

Penyaluran PKH Non Tunai

BRI Targetkan Agustus Tuntas DISTRIBUSI Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini dengan cara non tunai. Masingmasing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah diberikan kartu ATM. Untuk wilayah Bali, NTB dan NTT bekerjasama dengan BRI. Saat acara penyaluran di Kantor Camat Sikur, Sabtu (26/8), KPM PKH ini langsung bisa mengakses pengambilan uangnya melalui layanan mesin-mesin EDC yang disiapkan BRI Kantor Cabang Selong dengan menghadirkan para agenagen BRILink.

Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial RI, Mira Riati Kurniasih menyampaikan distribusi PKH ke KPM ini ditargetkan tuntas pada bulan Agustus ini. Kerjasama Kemensos dengan pihak perbankan, Agustus tuntas untuk proses penyalurannya.

Kemensos berharap semua proses pendistribusian bantuan non tunai ini bisa dilaksanakan cepat dan tuntas. Untuk Lombok Timur diketahui cukup banyak yang menerima, mencapai 45.594 lebih memang membutuhkan waktu.

PGS Pimpinan Cabang BRI Selong, untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Suroso sudah tersalur sebesar 72 persen dari seluruh KPM PKH yang diberikan ke BRI Kantor Cabang Selong. Komitmen BRI, siap menuntaskan program pendistribusian PKH ini ke seluruh KPM. Jaringan luas yang dimiliki BRI diyakini bisa menjangkau semua pendistribusian sampai ke pelosok-pelosok.

Dari 45.594 KPM di Lotim, BRI diberikkan data sebanyak 36.011 KPM pendistribusiannya disebar di 13 unit BRI se Kabupaten Lotim. BRI Unit Selong Kota terdapat sebanyak 615 KPM dan sudah tersalur sebanyak 583 KPM. Unit Mas-

(Ekbis NTB/ist)

POSE BERSAMA-Direktur Pengelolaan Bantuan Sosial Kemensos, Mira R. Kurniasih berpose bersama Pimpinan BRI Cabang Selong, Suroso bersama dengan tamu undangan serta KPM PKH yang menerima bantuan secara simbolis

(Ekbis NTB/rus)

Direktur Pengelolaan Bantuan Sosial Kemensos, Mira R. Kurniasih bagik sebanyak 3. 101 KPM dan sudah tersalur sebanyak 2.987 KPM. BRI Unit Terara terdapat sebanyak 2.661 KPM PKH dan sudah tersalur sebanayk 2.398 KPM. Aikmel 7.571 KPM dan tersalur sebanyak 5.218 KPM. BRI Unit Pohgading dari 4.708 KPM suidah tersalur sebanyak 4.418. Unit Sakra dari 2.548 KPM teersalur 1.578, Keruak dari 2.592 KPM sudah tersalur sebanyak 2022. Sukamulia dari 3.775 KPM sudah tersalur 3.675 dan Unit Sikur 3.270 KPM sudah tersalur sekitar 2 ribu, Unit Imam Bonjol 1.420 KPM, unit Kotaraka 1792 KPM dan tersalur 1.187. (rus/*)

(Ekbis NTB/Rus)

KUNJUNGI STAND - Direktur Pengelolaan Bantuan Sosial Kemensos, Mira R. Kurniasih berpose bersama Pimpinan BRI Cabang Selong, Suroso saat mengunjungi tempat pelayanan penyaluran bantuan PKH.

Tukar Guling Sejumlah Aset NTB Kirim Lima Wakil ke Nasional di Lobar Diduga di Bawah Tangan Kompetisi Liga 3 dan Kelompok Umur Tuntas

Praya (Suara NTB) Gelaran kompetisi resmi sepakbola Asosiasi Provinsi PSSI NTB, akhirnya tuntas digelar. Mulai gelaran Liga 3, Liga Nasional U-17 dan U-15 serta Liga Pelajar U-16 dan U-14. Hasilnya terpilih lima tim yang akan mewakili NTB di tingkat nasional untuk mengikuti kompetisi serupa tahun 2018 mendatang.

Keberhasilan menggelar kompetisi resmi di semua jenjang tersebut, sekaligus menjawab keraguan sejumlah kalangan. Terkait kepengurusan Asprov PSSI NTB yang baru di bawah komando duet H.M. Suhaili FT dan L. Pathul Bahri, S.IP. “Gelaran kompetisi ini kita harapkan bisa menjadi awal baik bagi perkembangan sepakbola di NTB,” ungkap Ketua Asprov PSSI NTB, H. M. Suhaili FT., Minggu (27/8).

Tidak kalah penting, hasil dari gelaran kompetisi di semua jenjang tersebut Asprov PSSI NTB kini sudah memiliki data base pemain. Dan, itu akan diprogramkan agar bisa mencapai level prestasi yang jauh lebih tinggi lagi. “Banyak sekali faktor pendukung kapasitas sepakbola NTB, kita akan berupaya meningkatkan kapa-

sitas itu dari aspek sistem, kelembagaan dan SDM,” jelasnya.

Dengan telah selesainya gelaran kompetisi, selanjutnya para juara di masing-masing jenjang berhak mewakili NTB untuk berkompetisi pada tingkat nasional. Untuk Liga Nasional PSSI yakni Liga 3, Liga U-17 dan Liga U-15 akan melakukan pertandingan play off nasional terlebih dahulu.

Sementara bagi juara Juara Liga Pelajar U-16, U-14 dan U-12 langsung ke seri nasional yang akan digelar di Yogyakarta dan Magelang. Di mana nantinya, kompetisi akan dirangkai dengan Hari Olahraga Nasional.

“Fokus kita kini pada pembinaan grass root dan usia muda. Dan, tentunya kita berharap para wakil NTB ini nantinya bisa berbicara lebih baik di level nasional,” tambah Wakil Ketua Asprov PSSI NTB, L. Pathul Bahri.

Adapun para wakil NTB di tingkat nasional, masing-masing untuk Liga 3, diwakili PSKT Sumbawa Barat, Liga Nasional U-17 diwakili PERSISUM Sumbawa dan PS. Mataram.

Sedangkan untuk Liga pelajar diwakili Satya F.C. Loteng. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya tukar guling (ruislagh) aset milik daerah seluas puluhan are di Dusun Lilir Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari diduga bermasalah.

Hal ini diperoleh ketika Komisi I turun langsung ke desa setempat. Tiga titik aset ini diduga di bawah tangan yang dilakukan oknum. Komisi I pun menelusuri indikasi pelanggaran karena tak dilakukan tanpa sepengetahuan Pemda. Selain di Gunungsari ada juga aset di Sigerongan Lingsar yang diduga bermasalah.

“Ruislaghnya (tukar guling) yang bermasalah karena di bawah tangan, apalagi dilakukan oknum tanpa sepengetahuan Pemda,” ungkap anggota Komisi I DPRD Lobar H. Rauhul Amin akhir pekan kemarin.

Menurut politisi Partai Golkar ini, ada anggapan yang keliru terkait aset baik aset desa dan pemda. Sebab tidak bisa dipilah pembuktian aset daerah, sebab kadang menjadi aset daerah, namun dianggap sebagai aset pemdes. Untuk memperjelas aset ini, pihak desa mengusulkan agar disertifikatkan aset-aset ini supaya diketahui mana aset pemda dan aset desa.

Tiga titik aset ini, jelasnya, mencapai puluhan are, namun statusnya perlu dip-

ilah apakah aset desa atau pemda. Namun persoalannya, tukar guling yang bermasalah. Sebab secara aturan tidak bisa, apalagi dilakukan oknum tertentu tanpa persetujuan pemda. Setidaknya ada persetujuan BPD, sehingga terindikasi dilakukan di bawah tangan.

Langkah komisi I jelasnya, pihaknya berkoordinasi dengan BPKAD untuk mendata ulang aset daerah yang ada. Tujuannya bisa diketahui berapa aset daerah yang ada, baik yang ditukar guling untuk pembuatan lapangan bola, dipakai untuk fasilitas pemerintahan dan lain-lain. Di lapangan, banyak aset yang dipakai untuk pembangunan sarana prasarana.

Menanggapi temuan ini, Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno akan melakukan pengecekan lapangan. Pihaknya juga mengaku banyak aset yang belum bersertifikat. Dari 2.035 bidang tanah yang ada, hampir 50 persen atau 1.035 bidang yang belum disertifikasi. Dari 2.035 bidang ini, 600 bidang sudah bersertifikat sedangkan 400 bidang tengah pengusulan sertifikasi ke BPN. Tahun ini, tambahnya sebanyak 60 bidang tanah diusulkan untuk disertifikasi. “Memang banyak yang belum disertifikasi,”imbuhnya. (her)