16 HALAMAN
NOMOR 322 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Cak Imin Bantah Pernyataan SBY Jakarta (Bali Post) – Kesolidan enam partai koalisi pendukung Jokowi diragukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengatakan, peta koalisi masih sangat cair, sehingga koalisi Jokowi maupun Prabowo masih bisa berubah. Dia mengatakan, masing-masing capres belum memutuskan siapa cawapresnya, karena itu peluang anggota partai koalisi bubar bisa saja terjadi setelah pengumuman cawapres masing-masing. Apa yang disampaikan SBY mendapat tanggapan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa partai politik pengusung Joko Widodo solid dalam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, karena itu tidak terpengaruh dengan pandangan negatif koalisi pendukung Prabowo Subianto. ‘’Parpol pendukung Jokowi solid. Wajar saja para calon bekerja sama, khususnya menjelang penetapan caprescawapres,’’ kata Muhaimin usai menghadiri pembukaan International Toys and Kids Expo di JIExpo, Jakarta, Kamis (26/7) kemarin. Menurutnya, pascapertemuan SBY-Prabowo beberapa hari lalu, koalisi Jokowi tidak terpengaruh dan kerja-kerja politiknya tetap terukur dan terarah memenangkan pilpres. Selain itu, salah satu kesepakatan yang terjadi pada pertemuan enam partai koalisi Jokowi pada Selasa (24/7) adalah memberikan Jokowi waktu memilih cawapresnya.
Dia mengatakan keenam ketum parpol akan menunggu proses itu hingga nantinya diundang kembali Jokowi dalam pertemuan berikutnya dan akan terjadi diskusi lebih lanjut. ‘’Kita tunggu saja, nanti akan ada pertemuan koalisi pimpinan partai pendukung Pak Jokowi dalam diskusi bentukan yang menjadi pilihan Pak Presiden,’’ ujarnya. Di sisi lain, partai politik koalisi yang digawangi Partai Gerindra intens melakukan pertemuan dengan mitra koalisinya seperti Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Muhaimin menanggapi santai langkah parpol koalisi Prabowo tersebut, karena dinilainya sebagai hal yang wajar menjelang pembukaan masa pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada 4-10 Agustus mendatang. Dia menghormati pilihan koalisi masing-masing partai, karena memiliki pertimbangan politik dalam memutuskan arah koalisi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meragukan kesolidan enam partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. SBY menuturkan, sampai saat ini peta koalisi masih sangat cair. Menurutnya, koalisi Jokowi maupun Prabowo Subianto masih bisa berubah sampai penutupan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal. 15 Bongkar-pasang
Soal AHY
Rommy Ditegur SBY
Jakarta (Bali Post) – Pernyataan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Rommy) bahwa batalnya Demokrat mendukung Jokowi dikarenakan AHY ditolak jadi cawapres, memantik reaksi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itu pun mengingatkan Rommy untuk hati-hati bicara. Atas teguran itu, Rommy pun menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Saya berterima kasih atas peringatan SBY, apalagi beliau adalah Presiden ke-6 dan tokoh nasional yang sudah terbukti makan asam garam dan mampu mengantarkan partainya menjadi pemenang,’’ kata Rommy di Jakarta, Kamis (26/7) kemarin.
’'Saya menghormati apa pun pilihan politik SBY dan PD dalam Pilpres 2019 sebagai bagian dari prinsip saling menghormati rumah tangga masing-masing parpol. Yang penting kutahu yang kau mau.’’ M Romahurmuziy
Rommy menyatakan dirinya perlu banyak menimba ilmu. Ia lantas menyinggung Pilkada DKI 2017 di mana PPP bersama PD, PKB, dan PAN, dengan bimbingan SBY mengantarkan AHY untuk pertama kalinya muncul di panggung politik nasional. ‘’Saya menghormati apa pun pilihan politik SBY dan PD dalam Pilpres 2019 sebagai bagian dari prinsip saling menghormati rumah tangga masing-masing parpol. Yang penting kutahu yang kau mau,’’ kata Rommy. SBY saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Rabu (25/7), menegur Rommy atas pernyataannya bahwa Demokrat batal berkoalisi dengan Jokowi karena Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditolak sebagai cawapres. SBY menegaskan bahwa pernyataan Rommy itu salah dan mengingatkan Rommy agar hati-hati berbicara. Menurut SBY, tidak baik seorang pemimpin atau politisi mengeluarkan pernyataan tanpa dasar yang kuat. Meski berterima kasih ditegur
SBY, Rommy bersikukuh pernyataannya tidak mengada-ada karena didasari informasi tepercaya. ‘’Saya tidak menyampaikan info sembarangan tentang diajukannya AHY sebagai cawapres kepada Pak Jokowi. Informasi tersebut berkategori A1,’’ kata Rommy. Bahkan, menurut Rommy, pembicaraan SBY dan Jokowi juga sudah menyepakati pos kabinet untuk AHY sebagai bagian dari rencana koalisi. (ant)
’'Tidak baik seorang pemimpin atau politisi mengeluarkan pernyataan tanpa dasar yang kuat.’’ Susilo Bambang Yudhoyono
Tensi Perdagangan Global Meningkat
Bali Post
SEJAK 1948
Perekonomian Dalam Negeri Tetap Terjaga
Kependudukan, Ancaman Bali SECARA umum masalah kependudukan masih menghantui pembangunan Bali. Kemajuan sektor pariwisata di satu sisi memberi nilai positif bagi perolehan pendapatan asli daerah (PAD), namun di sisi lain member dampak negatif dalam laju pertumbuhan penduduk. Karena jumlah penduduk migran cukup signifikan masuk Bali, terutama di Bali Selatan, Denpasar dan Badung. Hasil sensus penduduk 2010 mencatat 192.391 penduduk atau 5,4 persen penduduk merupakan migran masuk risen antarkabupaten/kota. Persentase migran masuk risen di daerah perkotaan 5,8 kali lipat lebih besar daripada di daerah pedesaan, masing-masing sebesar 8,1 dan 1,4 persen. Melihat data delapan tahun yang lalu ini, tentu jumlah tahun ini semakin tinggi. Akibatnya, Bali mengalami persoalan penduduk yang krusial dan perlu mendapat penanganan serius dari semua pihak. Permasalahan kependudukan di Bali secara umum adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang masih tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk di Bali mencapai 2,15% berada di atas angka rata-rata nasional. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Hal. 15 Penyediaan Sandang
Indonesia harus mampu mewujudkan fondasi perekonomian yang kokoh dengan menjaga kinerja pertumbuhan dalam negeri di tengah situasi peningkatan tensi perdagangan global, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7) kemarin, Sri Mulyani mengatakan, upaya menjaga pertumbuhan domestik dapat dilakukan dengan mempertahankan kinerja konsumsi, belanja pemerintah melalui APBN maupun investasi.
Bali Post/ant
SERAHKAN BERKAS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan berkas pandangan akhir pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7) kemarin.
Terkait investasi, Sri Mulyani mengatakan sentimennya masih bisa diperbaiki meskipun dalam situasi di mana kecenderungan suku bunga naik dan nilai tukar semakin dinamis. ‘’Sentimen itulah yang pemerintah akan coba untuk menjangkarkan ekspektasi dan kekhawatiran yang muncul secara mendunia agar kita tetap bisa menjaga momentum,’’ ujarnya. Menkeu meyakini bahwa sampai kuartal II-2018, momentum bagi ekonomi nasional untuk tumbuh masih bagus dengan tetap harus mewaspadai ancaman yang mungkin muncul. Skenario yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut adalah dengan menjaga stabilitas. Upaya menjaga stabilitas dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan melihat seluruh neraca pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan
BUMN. Masing-masing neraca tersebut diidentifikasi mana yang kemungkinan akan mengalami tekanan atau tidak mampu meredam tekanan yang muncul dari luar. ‘’Saat inilah kami terus-menerus melakukan, dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) kami melakukan ini secara terus-menerus. Kita melihat hampir seluruh pelaku ekonomi dan kami berkoordinasi untuk mengurangi tekanan itu,’’ kata Sri Mulyani. Tensi dagang AS-Cina mulai terekskalasi setelah AS mengenakan tarif terhadap produk Cina senilai 34 miliar dolar AS pada 6 Juli 2018. Presiden AS Donald Trump kemudian memberikan ancaman pengenaan tarif lanjutan dengan mengajukan target pengenaan tarif terhadap produk Cina senilai 200 miliar dolar AS. (ant)
Cegah, BUMDes Jadi Predator Ekonomi Krama Bali BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) digadang-gadang menjadi penyelamat ekonomi masyarakat desa. Namun di Bali, dengan keunikan masyarakatnya yakni adanya desa adat dan desa dinas, keberadaan BUMDes sangat mungkin menjadi pesaing bagi usaha ekonomi yang berbasis adat seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain itu, BUMDes bisa saja mematikan usaha-usaha milik krama Bali seperti tokotoko kelontong yang ada di desa-desa. Mencegah BUMDes menjadi predator bagi ekonomi krama Bali, pemerintah diharapkan menegaskan bidang usaha yang dapat ditangani oleh BUMDes. Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dr. I Gde Made Sadguna, S.E., MBA. dalam talkshow Merah Putih di Bali TV, beberapa waktu lalu. ‘’Desa di Bali itu memiliki keunikan dibandingkan dengan desa yang ada di
daerah lainnya. Di Bali ada desa adat dan desa dinas yang keduanya ada di wilayah teritori yang sama,’’ kata mantan petinggi Bank Indonesia ini. Akibatnya, BUMDes dan lembaga ekonomi yang berbasis desa adat memperebutkan pasar konsumen yang sama dan bidang usahanya juga sama. Saat ini banyak BUMDes yang bergerak di bidang simpan-pinjam. Ini bidang usaha mirip dengan LPD sehingga BUMDes dapat saja menjadi pesaing yang bahkan dalam jangka panjang mematikan LPD. ‘’Pemerintah di Bali perlu menegaskan bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BUMDes agar tidak sampai mematikan lembaga ekonomi milik krama,’’ tegas Sadguna. Bahkan, ia menyarankan agar BUMDes tidak terjun di bidang usaha yang sudah dijalankan oleh krama di desa adat. Pendapat serupa disam-
paikan Ketua Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra. Dengan bantuan modal yang cukup besar dari pemerintah, BUMDes bisa begerak lebih cepat dibandingkan unit-unit usaha milik desa adat yang sudah ada. Kemungkinan BUMDes akan mematikan usaha seperti LPD bisa saja benar terjadi. Untuk itu, kata Alit Wiraputra, BUMDes sebaiknya lebih banyak bergerak di sektor-sektor penyuplai bahan-bahan baku untuk perusahaan menengah dan besar. Jadi, BUMDes menjembatani antara produsen yang ada di desa-desa di Bali dengan perusahaan yang membutuhkan. Misalnya saja dalam hal penyuplai kebutuhan hotel dalam buah dan sayuran. ‘’Hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kemitraan dalam bentuk bapak angkat dari BUMN ataupun BUMD, dan juga swasta,’’ kata Alit Wiraputra.
Namun, kekhawatiran Sadguna dan Alit Wiraputra itu dibantah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Ketut Lihadnyana. Menurutnya, keberadaan BUMDes tidak akan mematikan LPD dan unit usaha milik krama Bali. Sebaliknya BUMDes merupakan motivator yang akan bersinergi dengan unit usaha milik krama yang ada di desa adat. ‘’BUMDes adalah motivator bukan kompetitor,’’ tegas Lihadnyana. Lihadnyana mengatakan bahwa keberadaan BUMDes sesungguhnya untuk membantu mempercepat pengentasan kemiskinan. Jadi bidang usaha yang dijalankan lebih banyak ditujukan untuk membantu masyarakat miskin. Misalnya dalam hal pemberian kredit yang lebih diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga bunganya juga bisa lebih rendah. (ata)
’’… BUMDes menjembatani antara produsen yang ada di desa-desa di Bali dengan perusahaan yang membutuhkan. Misalnya penyuplai kebutuhan hotel dalam buah dan sayuran.’’ Alit Wiraputra
’’Pemerintah di Bali perlu menegaskan bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BUMDes agar tidak sampai mematikan lembaga ekonomi milik krama.’’ Sadguna
’’BUMDes adalah motivator bukan kompetitor. Keberadaan BUMDes sesungguhnya untuk membantu mempercepat pengentasan kemiskinan.’’ Lihadnyana