Edisi 27 September 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (148 rb Like) http://facebook.com/balipost

selasa kliwon, 27 september 2016

Bali di PON 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

Pemerintah Jangan Kalah BPK telah merekomendasikan agar fungsi Tahura Ngurah Rai dikembalikan. Atas rekomendasi itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta mengatakan pemerintahannya siap membantu penyelesaian masalah ini. ‘’Jangan sampai pemerintah kalah oleh pihak swasta atau kepentingan yang tidak benar,’’ katanya. Hal. 19 Alih Fungsi

@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Rekomendasi BPK

Kembalikan Fungsi Tahura Ngurah Rai Jakarta (Bali Post) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaraan pemanfaatan lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Lembaga auditor negara tersebut menemukan adanya penggunaan lahan Tahura Ngurah Rai yang tidak sesuai peruntukannya.

Bali Post/kmb41

‘’Dari pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya lahan atau kawasan yang ditempati pihakpihak yang tidak sepenuhnya mengacu pada perundang-undangan,’’ kata anggota IV BPK Rizal Djalil dalam konferensi pers di Kantor BPK, Jakarta, Senin (26/9) kemarin. Konferensi pers bersama juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Bupati Badung Giri Prasta, Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Inspektur

EMAS - A.A. Istri Dharma Mega Kelakan dan Nisrina Nur Afifa (tengah) foto bersama usai merebut medali emas.

Kempo Rebut Emas

TIM kempo PON Bali akhirnya meraih medali emas lewat nomor embu kyukenshi berpasangan putri yakni A.A. Istri Dharma Mega Kelakan/Nistrina Nur Afifa, Senin (26/9) kemarin. Embu berpasangan kyukenshi putri Bali merebut medali emas setelah mengumpulkan nilai 265,5. Sedangkan medali perak diraih pasangan Masina Nurul Indah/Sistinaya dari Jawa Tengah dengan nilai 265, dan medali perunggu direbut duet Devina Ferina Vinis/Romana Claudia Kensi Bela juga dengan torehan poin sama 265. Manajer Tim Kempo PON Bali Tjok Tuty Ismayanthi mengatakan sangat bersyukur atas apa yang diraih oleh dua kenshin andalan Bali. ‘’Ini pertandingan yang cukup berat. Kami sangat bersyukur dengan apa yang kami peroleh hari ini (kemarin - red). Semoga berikutnya bisa kembali mendulang medali emas,’’ harapnya. Sementara itu, Ketua Harian Perkemi Bali Fredrik Billy mengatakan, raihan ini sangat luar biasa. Mengingat ini emas pertama kempo di PON Jabar. Hal. 19 Raih Medali

NOMOR 38 TAHUN KE 69

’’Fokus penyelesaian permasalahan penyalahgunaan lahan di Tahura adalah pada pengembalian fungsi ekologisnya. Bobot ekologis menjadi hal utama penyelesaian masalah agraria di Provinsi Bali karena terkait dengan sektor wisata di Bali juga pariwisata Indonesia.’’

Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Yuswanda A. Tumenggung. Berdasarkan temuan BPK, pihak pemerintah atau instansi yang memanfaatkan lahan Tahura di antaranya: Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Bali, BMKG, PT PLN, PT Indonesia Tower, PT Pertamina dan PT International Tourism Dev Corp dengan total sebanyak 14 fasilitas publik yang ada di lahan tersebut. Hal. 19 Pihak Swasta

Siti Nurbaya Menteri LHK WISATAWAN - Kawasan Tahura Ngurah Rai yang sering dijadikan tempat untuk foto prewedding. Di tempat ini pula banyak wisatawan menikmati keindahan kawasan tersebut. Bali Post/dok

KPK Tahan Jaksa Farizal

Bali Post/ant

DIBAKAR - Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api saat kebakaran di kantor DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (26/9) kemarin. Kebakaran yang menghanguskan sejumlah fasilitas kantor DPRD Kabupaten Gowa tersebut sengaja dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa saat berunjuk rasa menolak Perda tentang Penataan Lembaga Adat Daerah (LAD) Kabupaten Gowa.

Harta WNI di Singapura

Dideklarasikan Rp 336,39 Triliun Jakarta (Bali Post) – Harta warga negara Indonesia (WNI) yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak per 25 September malam yang berada di Singapura mencapai Rp 336,39 triliun. Berdasarkan data perkembangan amnesti pajak per 25 September yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (26/9) kemarin, lima negara dengan deklarasi harta terbesar adalah Singapura, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Britania Raya, Australia, dan Hongkong. Harta wajib pajak yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak pada negara-negara tersebut secara berurutan ialah Rp 336,39 triliun, Rp 47,89 triliun, Rp 26,83 triliun, Rp 17,85 triliun, dan Rp 15,65 triliun. Sementara lima besar negara dengan nilai dana repatriasi terbesar ialah Singapura dengan Rp 39,47 triliun, Kepualauan Cayman Britania Raya Rp 16,36 triliun, Hongkong Rp 12,43 triliun, Cina Rp 3,52 triliun, dan Kepulauan Virgin Britania Raya Rp 1,87 triliun. Komposisi jenis harta yang direpatriasi, dideklarasi di luar negeri dan dalam negeri ialah investasi dan surat berharga sebesar Rp 587,84 triliun, kas dan setara kas Rp 586,01 triliun, tanah bangunan dan harta tak bergerak lainnya Rp 251,48 triliun, piutang dan persediaan Rp 217,23 triliun, dan logam mulia dan barang berharga atau barang bergerak lainnya Rp 64,28 triliun. Hal. 19 Dalam Negeri

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Farizal. Sebelumnya dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perkara dugaan impor gula ilegal dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 30 ton. ‘’Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK menahan tersangka F selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan kelas I Jakarta Timur cabang gedung KPK yang berada di Detasemen Polisi Militer Guntur,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Senin (26/9) kemarin. Farizal keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan warna jingga pukul 16.10 WIB, dan tidak berkomentar apa pun mengenai pemeriksaannya. Pengacara Farizal, M.F Gunawan, mengatakan hanya fokus pada proses hukum kliennya tersebut. ‘’Fokus ke pembelaan Pak Farizal. Apa selanjutnya, tunggu keputusan selanjutnya. Kita tidak komentar terhadap kasusnya dulu,’’ ucap Gunawan. Farizal sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi di KPK pada 21 September. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M Rum, dalam

kasus gula itu, Farizal selaku ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumbar mengarahkan terdakwa Xaveriandy Susanto agar tidak ditahan di penyidik Polda Sumber, kemudian menjadi tahanan kota saat ditangani oleh Kejati Sumbar. ‘’Selanjutnya berkas tersebut dinyatakan lengkap dengan tidak memperhatikan apakah memenuhi syarat formal maupun materiilnya. Selanjutnya JPU Farizal tidak pernah mengikuti sidang dan menerima sejumlah uang. Sementara uangnya Rp 60 juta yang diterima sebanyak empat kali, Farizal juga membantu terdakwa membuat eksepsi,’’ tutur M Rum. Hal ini berbeda dengan pernyataan pimpinan KPK yang menduga Farizal menerima Rp 365 juta dalam empat kali penyerahan dari Xaveriandy. Sebagai imbalannya, Farizal dalam proses persidangan juga bertindak seolah sebagai penasihat hukum seperti membuat eksepsi dan mengatur saksi yang menguntungkan Xaveriandy. Kasus ini juga melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman yang diduga menerima Rp 100 juta agar bersedia mengusahakan penambahan kuota gula impor untuk CV Semesta Berjaya dengan imbalan sejumlah uang per kilogram gula. (ant)

Bali Post/ade

DITAHAN - Tersangka JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Farizal mengenakan rompi tahanan usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/9) kemarin. KPK menahan Farizal yang diduga menerima suap Rp 365 juta.

Divonis 4,5 Tahun

Damayanti Siap Bantu KPK

Bali Post/ade

VONIS - Damayanti usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/9) kemarin. Damayanti divonis 4,5 tahun penjara.

Jakarta (Bali Post) – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti akan terus membuka kongkalikong anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ‘’Kalau untuk urusan adil itu urusan Allah ya, konsekuensi sebagai justice collaborator adalah membantu KPK membuka kasus di Komisi V ini sampai gamblang, sampai selesai,’’ kata Damayanti usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/9) kemarin. Damayanti dalam perkara ini divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap 278.700 ribu dolar Singapura dan Rp 1 miliar sebagai komisi pengurusan program aspirasi di Kementerian PUPR. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Damayanti divonis

penjara selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. ‘’Terima kasih kepada majelis, jaksa penuntut umum, kepada pimpinan KPK khususnya karena justice collaborator saya dikabulkan, itu kunci sekali buat saya. Konsekuensi sebagai justice collaborator adalah saya harus kooperatif kepada KPK, saya harus siap bekerja sama dengan KPK,’’ tambah Damayanti. Namun, Damayanti belum memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Majelis hakim yang terdiri atas Sumpeno, Masud, Baslin Sinaga, Titik dan Sigit Herman Binaji menilai bahwa Damayanti membuka peran-peran terdakwa dan tersangka lainnya. Hal. 19 Pihak Lain


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.