Edisi 27 Mei 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 267 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

sabtu paing, 27 mei 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

KPK Tangkap Auditor BPK Jakarta (Bali Post) – Jumat kemarin, petugas KPK kembali menangkap tangan sejumlah pejabat. “Benar ada kegiatan penyidik KPK di lapangan. OTT dilakukan di Jakarta terkait penyelenggara negara di salah satu institusi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Berdasarkan sejumlah informasi, pejabat yang disasar KPK itu adalah auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. “Namun tentu kami harus melakukan pemeriksaan terlebih

dahulu,” kata Diansyah. Setidaknya ada tujuh orang yang ditangkap KPK. Namun, Febri belum mau menyampaikan apa kasus yang menjerat pejabat-pejabat penyelenggara negara itu. “Ada waktu maksimal 1 x 24 jam untuk memeriksa mereka, nanti disampaikan perkembangannya,” katanya. Pasca-OTT tersebut, penyidik KPK melakukan penyegelan di kantor Kementerian Pedesaan. Pada pukul 15.00 WIB,

petugas KPK datang ke kantor BPK dan menuju salah satu ruangan di auditorat utama keuangan negara III. Petugas KPK kemudian melakukan pemeriksaan Kemudian pukul 17.08 WIB, 2 orang auditor dan 1 orang staf BPK dibawa ke KPK. “Sampai jam ini, saya masih menunggu, berita lebih lanjut dari KPK tetapi besok sore, saya mendapat informasi dari KPK akan dilakukan konpres dan juga dari BPK akan turut serta dalam konpres itu,” kata

sumber di Kemendes. Berdasarkan informasi yang didapatkan, dua auditor tersebut ditangkap karena kedapatan menerima suap terkait pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pedesaan. Kabarnya, pegawai di Kemendes juga ditangkap KPK. Penyidik juga melakukan penyegelan di ruang kantor pejabat Kementerian Desa tersebut. Pihak BPK belum mau berbicara mengenai hal ini. (ant)

Filipina Serang Kelompok Radikal

Febri Diansyah

Dipanggil KPK

Anak Setnov Mangkir

Enam Tewas Termasuk WNI

Davao Sejumlah warga warga Indonesia dan Malaysia yang tergabung dalam kelompok radikal, Jumat kemarin, diserang militer Filipina di kota di kawasan Filipina, demikian pemerintah setempat, Jumat kemarin. Dalam operasi militer itu, ada enam gerilyawan asing tewas, beberapa di antaranya warga Indonesia dan Malaysia.

Jakarta (Bali Post) – Dwina Michaella, anak Ketua DPR Setya Novanto, tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik). “Dwina Michaella, mantan komisaris PT Murakabi Sejahtera, rencananya diperiksa sebagai saksi AA (Andi Agustinus) tapi sampai sore ini, penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadirannya, akan dilakukan pemanggilan kembali,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat kemarin. Murakabi adalah perusahaan yang memimpin konsorsium Murakabi Sejahtera yang terdiri atas PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia, PT Stacopa. Namun, konsorsium Murakabi tidak memenangkan tender KPT-E. “Dalam kasus KTP-E terhadap Dwina Michaella direncanakan didalami posisi saksi di perusahaan PT Murakabi. Penyidik menemukan adanya sejumlah pihak yang menjabat di PT Murakabi yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak lain di kasus ini,” tambah Febri. Hal. 19 Pengaturan Tender

Angkatan Bersenjata Filipina mengirim sejumlah helikopter dan pasukan khusus untuk mengusir kelompok bersenjata Maute yang diduga merupakan bagian dari jaringan ISIS, di Marawi, Pulau Mindanao, Filipina. Pernyataan itu menunjukkan ISIS kini tengah berupaya memanfaatkan kemiskinan dan tidak bekerjanya penegak hukum di Pulau Mindanao untuk mendirikan basis teror di Asia Tenggara. “Apa yang terjadi di Mind-

Bali Post/rtr

KELOMPOK MAUTEPasukan pemerintah terlihat dalam sebuah serangan terhadap gerilyawan dari kelompok Maute yang telah mengambil alih sebagian besar Kota Marawi, di Kota Marawi, Filipina Selatan, Kamis (25/5).

ao bukan lagi persoalan pemberontakan warga Filipina,” kata jaksa agung muda Jose Calida dalam konferensi pers. “Ini sudah bertransformasi menjadi invasi oleh teroris asing, yang mematuhi seruan ISIS untuk berpindah ke Filipina jika situasi di Irak dan Suriah semakin sulit,” kata dia. Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan memberlakukan keadaan darurat di Mindao, pulau terbesar kedua di Filipina, untuk menghentikan penyebaran ISIS. Dia meminta para gubernur di Mindao dan pemimpin agama untuk bekerja sama dengan pemerintah. Duterte baru-baru ini menyatakan khawatir anggota ISIS dari Irak dan Suriah akan berakhir di Filipina. Hal. 19 Sejumlah Jembatan

Korupsi Pengadaan Heli

Panglima TNI Umumkan Tiga Tersangka Bali Post/ant

LOKASI LEDAKAN - Presiden Joko Widodo didampingi Jusuf Kalla meninjau lokasi ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5) malam.

Bom Kampung Melayu

Dua Pelakunya Anggota JAD

Jakarta (Bali Post) – Pelaku ledakan bom bunuh diri di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “Bukan lone wolf, pelakunya dari kelompok JAD,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, Jumat kemarin. JAD ini, lanjutnya, merupakan kelompok yang telah muncul sejak 2015, dan selama ini dikenal mendukung aksi teror yang dilakukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hal. 19 Organisasi Teroris

Jakarta (Bali Post) – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengumumkan tiga tersangka kasus korupsi dalam pengadaan helikopter militer AgustaWestland (AW) 101. Kasus itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar. Gatot menyampaikan pengumuman itu bersama Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Kata dia, Jumat kemarin, dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik POM TNI punya alat bukti yang cukup dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Ketiga tersangka adalah militer. “Pertama adalah Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akta komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkap Gatot. Inisial FA digunakan untuk Marsekal Pertama TNI Fachri Adamy yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara. Sebelumnya, ia merupakan Danlanud Iswahyudi Madiun (2015-2016), Kadisadau (2016-2017) dan Kaskoopsau I (2017-2017). “Tersangka kedua adalah Letkol administrasi BW pejabat pemegang kas atau pekas dan tersangka ketiga Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS, staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu,” tambah Gatot. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim POM TNI dan KPK terhadap enam saksi dari TNI dan tujuh warga sipil/non-militer. Penyidik POM TNI juga sudah memblokir rekening atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp 139 miliar. Hal. 19 POM TNI

Bali Post/ant

KORUPSI - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah), KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan salam komando usai konferensi pers kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter AgustaWestland (AW) 101 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5) kemarin.

’’Presiden Lebih Tahu, Malu Saya’’ PANGLIMA TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menjelaskan tahapan penyelidikan oleh Polisi Militer TNI dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut berat, AgustaWestland AW-101 Merlin yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar. “Sama-sama kita mengetahui pengadaan ini menjadi trending topic dan saya dipanggil presiden.

Presiden menanyakan: Kenapa terjadi seperti ini? Saya jelaskan di sini bagaimana ceritanya tapi tidak secara panjang lebar,” kata Nurmantyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin. Menurut Nurmantyo, pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2015, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyimpulkan isi rapat

itu dalam risalah Seskab No. 288/ seskab.dkk/12/2015 tentang arahan presiden. Isinya: “kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar normal maka pembelian helikopter AgustaWestland (AW-101 Merlin) belum dapat dilakukan tapi kalau kondisi ekonomi sudah lebih baik lagi bisa beli, jadi untuk saat ini jangan beli dulu.” Hal. 19 Surat ke KSAU


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.