20 HALAMAN
NOMOR 215 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Senin Umanis, 27 Maret 2017
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Nyepi-Sugihan, Menyepi-sucikan Buana Oleh I Gusti Ketut Widana HARI Suci Nyepi kali ini berujung pada Sugihan, selaras sekali dari sisi filosofinya. Nyepi dengan segala rangkaiannya, mulai dari melasti, pangrupukan, lalu Nyepi itu sendiri dengan kewajiban melaksanakan Catur Brata, kemudian Ngembak Geni, dan keesokan harinya hingga lusa sudah masuk rerainan Sugihan (Jawa-Bali) yang ternyata kesemua rangkaiannya terkemas dalam makna ‘’menyepisucikan buana’’, baik buana agung (alam semesta beserta segala isinya) maupun buana alit (manusia) itu sendiri. Dari sudut hierarki sumber ajarannya sebagaimana disuratkan dalam kitab Manawadharmasastra, II.6, aktivitas hari-hari suci,
Setya Novanto Tak Tanggapi Soal Munaslub Jakarta (Bali Post) Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyatakan resah dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret ketua umumnya, Setya Novanto. Oleh karena itu, GMPG mewacanakan perlunya Partai Golkar bersikap dengan menggelar munaslub untuk memilih calon ketua umum baru apabila kelak Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka olek KPK. Wacana itu ditanggapi dingin Setya Novanto. Dia hanya menjawab singkat. ‘’Enggak ada masalah itu,’’ kata Setya Novanto saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jakarta Timur, Minggu (26/3) kemarin. Sementara itu, saat memberikan sambutan, Novanto mengaku berterima kasih dengan Agung Laksono. Sebab, kasus dualisme kepengurusan di Golkar antara kepengurusan Aburizal Bakrie dengan kepengurusan Agung Laksono beberapa waktu lalu telah memberinya jalan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. ‘’Pak Agung pernah jadi Ketua Umum Partai Golkar via Ancol. Karena dari via Ancol, saya bisa jadi Ketua Umum Partai Golkar. Kalau tidak ada (kepengurusan Golkar) Ancol saya tidak jadi Ketua Umum Golkar,’’ kata Novanto. Hal. 19 Jabatan Strategis
Bali Post/ant
RAPIMNAS - Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto didampingi Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat menghadiri pembukaan Rapimnas II Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/3) kemarin.
Sembilan Polisi Diusulkan Dipecat Semarang (Bali Post) – Sembilan polisi yang bertugas di berbagai wilayah di Jawa Tengah direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat atas berbagai pelanggaran kode etik profesi. Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Budi Haryanto, Minggu (26/3) kemarin, mengatakan sanksi tersebut dijatuhkan setelah digelar sidang-sidang kode etik profesi. ‘’Dari Januari sampai Maret 2017 sudah ada sembilan yang direkomendasikan diberhentikan,’’ katanya. Menurutnya, para oknum polisi tersebut terlibat berbagai pelanggaran mulai disiplin hingga pidana. Berbagai pelanggaran yang dilakukan antara lain perbuatan tercela, terlibat penyalahgunaan narkotika, penipuan, serta desersi. Para anggota polisi itu, lanjutnya, sudah diberi peringatan untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Ia juga mengingatkan para anggota Polri untuk tidak main-main dalam seleksi penerimaan anggota polisi. ‘’Jangan coba-coba mencari keuntungan, masyarakat juga jangan cari jalan pintas,’’ katanya. Terhadap para oknum polisi yang direkomendasikan dipecat tersebut masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding. ‘’Belum berkekuatan hukum tetap, masih bisa banding,’’ katanya. (ant) Tidak Terbit Terkait Hari Raya Nyepi yang juga merupakan hari libur nasional, maka Bali Post pada tanggal 28-29 Maret 2017 tidak terbit. Bali Post kembali hadir seperti biasa pada 30 Maret 2017. Untuk itu kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum. Penerbit
seperti halnya Nyepi dan Sugihan, termasuk ke dalam kebenaran ‘’Acara’’ dengan segala aktivitas upacara dan upakaranya. Bahwa Nyepi dan Sugihan sejatinya adalah kegiatan ritual simbolik dengan menjadikan unsur material, sebagai sarana persembahan, cermin bakti umat kehadapan Hyang Widhi yang telah menciptakan buana/bumi beserta segala isinya, sehingga manusia khususnya dapat terpelihara hidupnya dan berkelanjutan kehidupannya. Pertanyaan mendasar, apakah sudah cukup manusia dalam hal ini umat Hindu menunjukkan rasa baktinya hanya dengan persembahan ritual yadnya? Bagi umat Hindu mayadnya merupakan kewajiban penting bahkan absolut yang dilandasi keyakinan (sraddha) bahwa Tuhan pun mencipta melalui yadnya, sebagaimana disuratkan
di dalam kitab suci BhagawadGita, III.10: ‘’Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah mencipta manusia melalui yadnya, dan dengan (cara) ini engkau akan berkembang, sebagaimana lembu perahan yang memerah susunya karena keinginanmu (sendiri)’’. Sloka ini kemudian menjadi landasan bahwa pada diri umat Hindu sejak dilahirkan telah melekat ‘’utang moral’’ yang disebut Tri Rna (tiga utang hidup manusia). Oleh karena merupakan utang maka ada kewajiban umat untuk ‘’membayar’’, yang dalam praktiknya dilakukan melalui pelaksanaan Panca Yadnya. Rinciannya; 1) Dewa Rna, utang kehadapan Hyang Widhi selaku pencipta dunia dan segenap makhluknya, yang apat ‘’dibayar’’ dengan melaksanakan Dewa Yadnya dan Bhuta Yadnya; 2) Rsi Rna, utang ke-
pada orang-orang suci seperti maha resi yang telah menerima dan kemudian menyiar-sebarkan ajaran-Nya untuk dipedomani umat, yang ‘’dibayar’’ dengan melaksanakan Rsi Yadnya; dan (3) Pitra Rna, utang kepada para leluhur, termasuk para orangtua yang karena jasa-jasanya menyebabkan kita semua terlahir ke dunia, yang dapat ‘’dibayar’’ lewat pelaksanaan Pitra Yadnya dan juga Manusa Yadnya. Dengan membayar utang melalui yadnya tersebut, umat akan mendapat kesenangan, sebaliknya jika tidak melaksanakan yadnya dianggap sebagai pencuri dan akan makan dosanya sendiri, seperti ditegaskan Bhagawad-Gita, III. 12, 13: ‘’Sesungguhnya keinginan untuk mendapat kesenangan telah diberikan kepadamu oleh dewa-dewa karena yadnyamu,
Anggota DPD Masuk Parpol
Vettel Menang
Cermin Kegalauan
Ferrari Serasa di Bulan
Melbourne – Setelah mendapatkan posisi start terdepan pada balapan pembuka Formula 1, pembalap Mercedes Lewis Hamilton harus puas berada di peringkat kedua di belakang pembalap Jerman Sebastian Vettel. Vettel yang membela tim Ferrari berhasil membuka musim F1 2017 dalam seri GP Australia di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia, Minggu (26/3) kemarin, dengan catatan waktu terbaik 1 jam 24 menit 11,672 detik, lapor Reuters. Mendampingi Vettel di podium adalah duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, yang masing-masing catatan waktunya terpaut 9,975 detik dan 11,250 detik dari sang pemenang. Sementara itu rekan setim Vettel, Kimi Raikkonen, menyelesaikan lomba menempati peringkat keempat dengan catatan waktu terpaut 22,393 detik. Kemenangan ini membuat Ferrari untuk kali pertama sejak 2015 silam berhasil menjuarai balapan Formula One (F1). Kemenangan tersebut, menurut Vettel, membuat timnya serasa berada di bulan sembari menyatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan soal perburuan gelar juara. ‘’Soal (perburuan gelar juara) itu masih jauh. Saat ini kami serasa di bulan berkat awal musim yang baik yang kami catatkan hari ini,’’ kata pembalap berkebangsaan Jerman itu jelang upacara kemenangan di atas podium. Vettel menilai balapan berlangsung luar biasa, dan hasil yang diraih timnya tak lepas dari kerja keras seluruh staf. ‘’Semua staf bekerja keras dan hampir tidak tidur pekan ini,’’ katanya. Ia juga menyoroti dukungan yang diperolehnya dari para penonton di Melbourne sebagai salah satu faktor yang turut mendorongnya meraih kemenangan. ‘’Dukungan bagi kami di sekitar sirkuit sangat luar biasa, terlebih di area akhir. Begitu banyak bendera Ferrari berkibar,’’ katanya. Vettel melahap 57 putaran di GP Australia diikuti Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas. Hamilton menilai timnya terkendala dengan ban yang mereka pakai sepanjang lomba. ‘’Selamat untuk Ferrari. Kami berjibaku dengan ban. Secara keseluruhan ini balapan yang baik... dan lihatlah keriuhan para penonton!’’ kata Hamilton. Sementara itu, Bottas yang menyelesaikan debutnya bersama Mercedes dengan menempati urutan ketiga mengaku mendapatkan sambutan yang baik dari tim barunya tersebut. ‘’Tim sangat menyambut hangat. Kami bekerja sangat keras untuk mempersiapkan diri, namun mobil merah terlalu cepat bagi kami hari ini,’’ kata Bottas. Selanjutnya, balapan F1 2017 akan digelar ke Seri GP Cina di Sirkuit Internasional Shanghai pada 9 April 2017. (ant)
GP AUSTRALIA - Pembalap Jerman Sebastian Vettel (Ferrari) saat menjuarai GP Australia di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia, Minggu (26/3) kemarin. Ia mengalahkan Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas (Mercedes) yang masing-masing duduk pada peringkat II dan III.
Jakarta (Bali Post) –
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, banyaknya anggota DPD-RI yang masuk partai politik belakangan ini tidak sesuai dengan semangat reformasi. ‘’Saya kira ini yang harus kita kritisi, bukan karena kewenangan yang tidak seimbang dengan DPR, tapi sejak awal anggota DPD adalah wakil perseorangan yang punya hak pengawasan terhadap otonomi. Jika masuk partai maka tidak sesuai dengan cita-cita reformasi,’’ ujar Lucius dalam diskusi bertajuk ‘’Parpolisasi DPD-RI Pengkhianatan Reformasi’’, yang diadakan Aliansi Nusantara, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/3) kemarin. Lucius menilai sikap para anggota DPD memilih masuk partai politik sebagai bentuk kegalauan untuk memenuhi hasrat politik di tengah-tengah kewenangan DPD yang serba terbatas. Menurut Lucius, para anggota DPD itu seolah lupa dan tidak sadar ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah berdasarkan perseorangan, bukan dari partai politik. ‘’Ada sebuah keanehan bagaimana orang-orang yang sejak awal maju secara sadar sebagai anggota DPD dari jalur perseorangan, kemudian tibatiba bergabung dan menjadi pengurus partai,’’ ujar Lucius. Lucius mengakui sulit untuk tidak mengaitkan persoalan politik di DPD. Sebab, partai politik sudah memasuki hampir seluruh lembaga dan pos strategis di negeri ini. ‘’Memang susah untuk tidak mengaitkan persoalan bangsa
Bali Post/ant
Bali Post/rtr
Segera Realisasikan Proyek Pemerintah dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha dan elemen masyarakat serta birokrat. Berdasarkan tabulasi atas jawaban responden, dominan responden mengaku masih berharap segera ada pemulihan ekonomi. Walaupun ekonomi masih lesu, namun 52,16 persen responden menilai terobosan pemerintah dalam membangkitkan ekonomi nasional sudah mengarah pada keberpihakan ekonomi lokal dan pribumi. Namun, responden berharap perlu terus dilakukan evaluasi dan terus disempurnakan. Sejumlah kebijakan yang justru memberikan ruang kepada pengusaha asing menguasai sektor ekonomi harus ditinjau. Sedangkan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, listrik dan sektor retail, termasuk property, harus
ini dengan urusan politik. Anggota KPU saja sudah diwacanakan boleh dari parpol. Cuma kan kalau semua diisi parpol kesannya kemaruk (serakah). Biarkanlah DPD diisi oleh orang-orang yang murni perseorangan,’’ jelasnya. Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan secara hukum tidak ada larangan anggota DPD masuk parpol, karena UU tidak mengaturnya secara jelas. Menurut Margarito, persoalan masuknya anggota DPD ke dalam partai dapat dilihat dari sisi pendekatan etis atau tidak etis. ‘’aya katakan kalau secara konstitusi memang tidak ada larangan, anggota DPD masuk parpol. Persoalan ini hanya bisa dinilai dari segi pandang etis atau tidak etis,’’ kata Margarito. Hal. 19 Tidak Etis
DILEMPARI - Prajurit TNI membersihkan puing kaca mobil Provost TNI yang pecah akibat terkena lemparan warga pada proses penertiban rumah dinas di kompleks Abdul Hamid, Jalan Medan - Binjai, Sumatera Utara, Minggu (26/3) kemarin. Warga dan keluarga purnawirawan TNI yang menempati rumah dinas di kompleks tersebut menolak untuk ditertibkan.
Jajak Pendapat
PEMERINTAH telah berulang kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Bahkan, kali ini pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-15. Paket kebijakan ini imbasnya diharapkan menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu menguatkan fondasi ekonomi rakyat yang hingga akhir bulan Maret 2017 ini masih labil. Pemerintah pun diminta segera melakukan terobosan, termasuk segera merealisasikan proyekproyek fisik pemerintah yang dianggarkan tahun 2017. Menyikapi kondisi ekonomi hingga menjelang akhir triwulan III tahun 2017 ini, Pusat Data Bali Post melakukan jajak pendapat di seluruh Bali. Jajak dilakukan
sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yadnya adalah pencuri’’; ‘’Ia yang memakan sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa (tetapi) ia yang hanya memasak makanan hanya bagi diri sendiri sesungguhnya makan dosa’’. Hanya ketika merujuk sloka Bhagawad-Gita, III.14 inilah sebenarnya yang dituntut dilakukan umat, apalagi dalam konteks kekinian, bahwa ‘’Adanya makhluk hidup karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yadnya, dan adanya yadnya karena karma’’. Artinya, kesemua kewajiban umat, sebenarnya tidak boleh berhenti pada tingkat mayadnya, apalagi menganggap selesai hanya dengan beraktivitas ritual semata. Hal. 19 Tujuan Mayadnya
diberikan kemudahan bagi pengusaha pribumi. Sementara itu, 45,74 persen responden mengaku masih tetap fesimis akan terjadi perbaikan kondisi ekonomi dalam waktu dekat. Hal ini akan makin mengkhawatirkan jika pemerintah tak segera melakukan realisasi proyek-proyek 2017. Responden menilai proyek-proyek pemerintah masih sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Jika ini sampai tak terealisasi pada awal April maka kelesuan ekonomi akan tetap terjadi. Bahkan sejumlah responden kelompok ini mengaku khawatir dengan kondisi ekonomi nasional jika tak segera dilakukan reorientasi kebijakan dan perimbangan pengelolaan keuangan negara. Hal. 19 Kebijakan Ekonomi