Edisi 27 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 114 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 27 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dampak Tramadol

Ratusan Remaja Kota Bima Dirawat di RSJ Kota Bima (Suara NTB) – Sedikitnya 405 remaja Kota Bima, dikirim ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, Mataram. Ratusan remaja ini terdeteksi mengalami gangguan syarat akibat mengonsumsi obat keras jenis tramadol.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, dr. Azhari, di hadapan Kepala BPOM RI, Dr.Ir. Penny K. Lukito, bersama rombongan didampingi Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE, di ruangan wakil walikota, Rabu (26/7).

Dikatakanya, ratusan jiwa tersebut didominasi usia muda dan sebagian remaja yang lulus sekolah. Menurutnya penyalahgunaan tramadol di Kota Bima, masuk kategori darurat. ‘’Sudah darurat sekali penyalahgunaannya.

Kalau bisa, kami berharap obat ini bisa dicabut izin edarnya,’’ saran Azhari.

Diakuinya, peredaran obat golongan G, ini tidak bisa diatasi. Pasalnya, selain dipasok lewat darat menggunakan bus umum dalam jumlah banyak. Pasokannya juga melalui jalur laut yang juga tak bisa dibendung. ‘’Tramadol yang beredar di Bima berasal dari wilayah Surabaya, banyak didatangkan melalui jalur laut,’’ katanya.

Azhari menilai, kemungkinan menggunakan jalur laut akan lebih mudah pengirimannya. Sebab banyak kapal di Bima tujuan Surabaya tanpa bersandar lagi di pelabuhan lain. ‘’Pasokan tramadol Bima juga tidak menutup kemungkinan akan dikirim ke Dompu dan Sumbawa dan wilayah NTT,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

‘’

Kota Bima darurat tramadol (Suara NTB/dok)

H. A. Rahman H. Abidin

TO K O H

APBD NTB Banyak Tersedot untuk Pembangunan Infrastruktur

Menekan Angka Kemiskinan

BADAN Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB tak memungkiri bahwa APBD masih banyak tersedot untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan pembangunan sosial. Ketersediaan infrastruktur yang mantap masih menjadi persoalan di NTB untuk membuka konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. ‘’Memang di fisik kita butuh biaya, anggaran butuh besar sekali. Persoalan kita di NTB memang masih berkutat pada infrastruktur,” kata Kabid Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bappeda NTB, Muhammad Riyadi, ST dikon-

PEMERINTAH mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 100 miliar, baik dari APBD maupun ABPN melalui Dinas Kesehatan di Provinsi NTB dan sarana-sarana kesehatan lainnya. Dengan anggaran ini, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di daerah ini. ‘’Total anggaran ini cenderung naik dari tahun lalu. Tahun ini dari APBD, hampir Rp 11 miliar yang kita kelola,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi. S. PA di ruang kerjanya, Rabu (26/7) kemarin.

Anggaran tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh Dinas Kesehatan Nurhandini Eka Dewi Provinsi NTB. (Suara NTB/dok)

Lahan Investasi Ditelantarkan

H. Wirajaya Kusuma

firmasi Suara NTB, Rabu (26/ 7) siang kemarin.

Riyadi menyebutkan, anggaran pembangunan infrastruktur yang berada di Dinas PUPR memang cukup besar mencapai Rp 600 miliar lebih. Untuk memperbaiki jalan yang rusak supaya kondisinya mantap butuh aggaran yang besar. Sehingga, Pemprov NTB bersama dengan DPRD telah membuat Perda Percepatan Jalan Provinsi dengan skema pembiayaan tahun jamak sampai 2018 mendatang.

Bersambung ke hal 15

Muhammad Riyadi

Konsultan RSUP NTB Klaim Tak Ada Kerugian

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Salah satu pihak yang berhubungan dengan proyek pengerjaan gedung RSUP NTB adalah konsultan pengawas.

Namun terkait temuan kerugian negara Rp 3,1 miliar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pihak pengawas tidak mengetahuinya. ‘’Tapi sebatas keterlam-

batan pekerjaan yang saya tahu,” kata Direktur PT. Puser Bumi Mekon, H. Marjan Qomar dikonfirmasi Suara NTB soal temuan kerugian negara tersebut, Rabu (26/7) kemarin.

Dia bertanya balik soal konteks kerugian negara tersebut, karena semua persoalan yang sempat muncul tahun 2013 lalu terkait gedung I, J dan K sudah

beres. Masalah yang mencuat adalah terkait progres pekerjaan PT. Pilar Persada yang hanya mencapai 24 persen dari kontrak khususnya gedung I. Seingatnya, dari pekerjaan yang tidak tuntas itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah membayar sesuai dengan progress pekerjaan.

Bersambung ke hal 15

Anggaran Minim

Butuh Kerja Keras Tekan Pernikahan Dini Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengakui, anggaran untuk pembangunan sosial dalam APBD NTB masih minim dibandingkan alokasi anggaran untuk pembangunan fisik.

Ia mengatakan anggaran pembangunan fisik dan sosial memang harus seimbang. ‘’Anggaran untuk pembangunan fisik itu bisa kita lihat dengan kasat mata. Tetapi mental, prilaku tidak bisa kelihatan. Ini juga tidak kalah pentingnya membangun sikap, mental, integritas, SDM yang andal. Itu tidak cukup dengan pembangunan fisik yang kelihatan. Anggarannya harus seimbang, harus banyak juga,” kata Amin ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/7) siang kemarin.

Salah satu pembangunan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota, kata Wagub terkait masih tingginya angka pernikahan dini di NTB yang mencapai 50 persen lebih. Menurutnya, perlu peran semua pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi.

Untuk itulah, kata Wagub, minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan sosial ini menjadi bahan evaluasi Pem-

prov NTB ke depan. Bahwa ternyata, angka pernikahan dini yang menyebabkan tingginya perceraian dan mengakibatkan bertambahnya kemiskinan baru harus menjadi perhatian. “Ini menjadi PR kita semua di NTB,” katanya.

Gambaran alokasi anggaran untuk pembangunan sosial pada APBD NTB 2017 memang masih minim. SKPD yang membangun infrastruktur seperti Dinas PUPR memperoleh pagu anggaran mencapai Rp 682miliar lebih. Sementara SKPD yang melaksanakan pembangunan sosial dan pemberdayaan seperti Dinas Sosial hanya mendapatkan pagu anggaran Rp 51,4 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) pagu anggarannya Rp 16 miliar. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Rp 13 miliar lebih.

Wagub menambahkan, pembangunan sosial memang tidak seperti membangun fisik.

Jika membangun fisik maka hasilnya dapat langsung dilihat. Tetapi untuk pembangunan sosial, hasilnya akan dilihat beberapa tahun mendatang.

Bersambung ke hal 15

Telan Anggaran Rp 1,2 Triliun (Suara NTB/dok)

SELUAS 21.467,675 hektar lahan terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Pemprov NTB mendesak bupati/walikota untuk proaktif melakukan evaluasi dan memantau perizinan investasi yang ada di daerah masing-masing.

“Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menegur investor-investor yang berangkutan. Apakah ini sudah dimanfaatkan atau tidak. Kan ada ketentuannya berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012. Mereka (bupati/ Walikota) yang perlu bertindak tegas,” Bersambung ke hal 15

TRAMADOL - Tramadol yang berhasil disita aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Akibat dampak tramadol ini, ratusan remaja Bima dirawat di RSJ Mutiara Sukma Mataram.

Kemenpar Bangun Poltekpar Lombok Jika Lahan ”Clear and Clean” Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan memulai pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) jika persoalan lahan sudah clear and clean.

Tahun 2017 ini, Kemenpar sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik tahap I sekitar Rp 130 miliar.

Namun, pembangunannya molor dari jadwal yang telah direncanakan pada 17 Juli lalu. Salah satu penyebabnya, adanya masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di lokasi tersebut. Direktur Politeknik Pariwisata (Poltek-

par) Lombok, Dr. Hamsu Hanafi, MM mengatakan salah satu deputi di Kemenpar menyatakan, anggaran yang dialokasikan tahun ini akan digunakan jika persoalan lahan sudah tuntas.

“Kalau peletakan batu pertama tahun ini mulus, tentu akan berkelanjutan (pembangunannya).

Menjadi musibah, jika tahun ini kita tidak bisa meletakkan batu pertama. Karena akan berkelanjutandengan pembangunantahun depan. Memang, titipan Pak Deputi bahwa dana ini akan dimulai pembangunannya apabila lahan sudah clear and clean,” kata Hamsu dihadapan puluhan masyarakat Puyung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur,

Rabu (26/7) siang kemarin.

Puluhan masyarakat Puyung mendatangi Kantor Gubernur, Rabu (26/70 kemarin.

Mereka terdiri unsur Pemda Loteng, kepala desa, Kepala Badan Perwakilan Desa (BPD), para kadus se- Desa Puyung menyatakan mendukung pembangunan kampus perguruan tinggi pariwisata tersebut. Beberapa hari sebelumnya, puluhan masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Puyung juga mendatangi Kantor Gubernur untuk meminta supaya pembangunan Kampus Poltekpar jangan dilanjutkan sebelum persoalan lahan dituntaskan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TERIMA - Wagub NTB H. Muh. Amin menerima dukungan dari tokoh masyarakat Puyung terkait pembangunan Poltekpar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (26/7).

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

Rutin Pantau Pedagang Miras PADA bulan puasa lalu, Pemerintah Kelurahan Pagesangan Barat secara intensif memantau aktivitas pedagang miras tradisional jenis tuak. Namun menurut Lurah Pagesangan Barat, Lalu Sweta Arief, pemantauan pedagang miras tak hanya dilakukan pada bulan puasa. Pemantauan akan tetap dilakukan hingga saat ini.

Ia mengatakan setelah puasa ini, pihaknya rutin memantau sampai pukul 22.00 malam.

Jumlah pedagang miras di wilayahnya disebutkan Arief hanya delapan orang. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian pedagang yang telah (Suara NTB/dok) Lalu Sweta Arief mendapat bantuan modal dari Pemkot Mataram.

Seperti diketahui, akhir 2016 lalu Pemkot Mataram menyalurkan bantuan bagi pedagang miras dengan syarat mereka harus berhenti berjualan. Bantuan modal usaha tersebut harus digunakan untuk usaha lain yang lebih bermanfaat. “Sebagian belum. Tapi yang belum ini kita minta mereka berjualan di dalam rumahnya. Kalau di luar rumah atau pinggir jalan tidak boleh, apapun alasannya,” jelasnya.

Pedagang yang berjualan miras ini disebutkan Arief terdapat di Lingkungan Saren. Ia pun meminta kepala lingkungan agar tetap mengawasi warganya. Bagi pedagang yang telah mendapat bantuan modal usaha, ia mengatakan semua telah berhenti menjual tuak. Kini mereka kebanyakan berjualan sembako.

“Tak ada lagi yang berjualan miras. Sekarang sembako yang dijual sama bensin. Kita tetap memantau,” jelasnya. Bagi pedagang yang mendapat bantuan namun tetap berjualan miras maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan sebagaimana diterapkan kepada beberapa pedagang beberapa waktu lalu. Perihal ini juga telah disampaikan kepada para pedagang. “Kalau kita sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Pemkot Mataram melalui Bagian Perekonomian telah menyalurkan bantuan bagi ratusan pedagang tuak pada Desember 2016 kepada 185 orang yang tergabung dalam 21 kelompok usaha dari 13 kelurahan. Jumlah modal usaha secara keseluruhan yang disalurkan sebesar Rp 300 juta. Nominal terbesar yang diperoleh tiap kelompok yaitu Rp 34 juta, sedangkan nominal terkecil yaitu Rp 4,5 juta. Jumlah tersebut kemudian dibagi dengan anggota di setiap kelompok usaha. Jumlah anggota setiap kelompok bervariasi mulai dari lima orang, 10 orang, dan 15 orang. Dengan modal usaha ini, para pedagang diharuskan mengalihkan jenis usahanya dari tuak ke barang bermanfaat lainnya seperti sembako, kue, warung kopi, dan lainnya. (ynt)

Jaga Toleransi KETUA Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., meminta semua pihak bersamasama menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragam. Hal ini menyusul isu bahwa beberapa perusahaan retail besar yang beroperasi di Mataram, membatasi karyawannya melaksanakan kewajiban dalam hal beribadah. “Mari kita saling menghargai, masingmasing kan sudah jelas bahwa setiap agama jam-jam ibadahnya sudah jelas,” ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (25/7).

(Suara NTB/fit) Untuk itu, Muhir meH. Muhir minta kepada perusahaan - perusahaan beras yang beroperasi di Kota Mataram untuk saling bertoleransi. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk beribadah. “Misalnya salat Jumat, itu kan cuma sebentar. Itu karyawan harus diberi kesempatan karena itu merupakan kewajiban pribadi terhadap tuhan,” katanya. Yang penting, karyawan yang meminta izin melaksanakan ibadah, menyelesaikan pekerjaannya setelah itu.

Apalagi Kota Mataram, dengan visi maju, religius dan berbudaya, semua tempat ibadah tidak jauh. Politisi Golkar ini melihat, ini hanya persoalan bagaimana menyesuaikan jadwal kerja. Misalnya, karyawan yang beragama Islam diberikan kesempatan melaksanakan salat pada jamnya.

Tugas karyawan bersangkutan bisa digantikan sementara oleh karyawan lain yang tidak melaksanakan ibadah. Hal itu akan lebih bijak ketimbang “menyandera” karyawan pada jam dimana mereka harus beribadah.

Anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini mengajak semua kalangan untuk bersama - sama menjaga Visi Misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. Terlebih sekarang Mataram juga menerapkan wisata halal. “Saya pikir agama mana pun sama. Kasi kesempatan karyawan untuk beribadah,” pungkasnya. Hal - hal seperti itu, lanjutnya, dalam rangka menjaga kondusivitas daerah. Sebab, kalau kondisi daerah tidak kondusif, jelas para pengusaha juga akan merasakan dampaknya.

“Makanya mari kita jaga toleransi di dalam beragama sehingga sama-sama baik dan tidak saling merugikan.

Komisi yang membidangi masalah tenaga kerja ini, kata Muhir, rutin melakukan pengawasan. Para pengusaha berikut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah diundang untuk melakukan rapat kerja. “Waktu itu tidak ada laporan seperti itu. Kalau sekarang ada mencuat seperti itu, ya akan kita pantau. Apalagi hal-hal seperti ini sensitif, kita harus segera menyelesaikannya,” demikian Muhir. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rekanan Wanprestasi Kembali Kerjakan Proyek di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya tidak kapok memberikan pekerjaan kepada rekanan yang sebelumnya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan atau wanprestasi. Kini, PT. LR kembali memenangkan tender pembangunan jalan hotmix senilai Rp 4,6 miliar. Pekerjaan ini milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

PT. LR di tahun 2016 lalu mengerjakan paket proyek milik Dinas Kesehatan. Pihak ketiga ini memenangkan tender pembangunan dan rehab Puskesmas Ampenan dengan nilai penawaran Rp 2,4 miliar.

Proyek ini ditargetkan tuntas sebelum 31 Desember.

Tapi hingga kontrak berakhir pekerjaan baru tuntas 70 persen. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan menjatuhkan sanksi berupa denda keterlambatan dan memperpanjang waktu pengerjaan selama 50 hari.

Dengan penambahan waktu

itu, pekerjaan tidak juga tuntas. Selain PT. LR, ada juga rekanan lainnya CV. NK yang mengerjakan proyek fisik di tahun 2016 tidak tuntas.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, semua rekanan berhak mengikuti tender melalui layanan pengadaan

sistem elektronik (LPSE). Kecuali, rekanan diblakclist Pokja pasti tidak akan dimenangkan. “Kecuali blacklist baru tidak akan dimenangkan,” kata Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura.

Khusus tender infrastruktur jalan yang ditender ada 12 paket dan ikuti oleh 16 rekanan. Mahmuddin menambahkan, rekanan diklaim wanprestasi mengerjakan proyek gedung ketika mengerjakan jalan tidak ada masalah.

Ia mengakui, ada peker-

jaan terlambat diselesaikan oleh salah satu rekanan. Walaupun terlambat tapi ada denda. Dalam Perpres dibenarkan selama tidak ada laporan blacklist.

Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan SH.MH., menambahkan, secara yuridis selama belum dikategorikan blacklist mereka boleh mengikuti tender lagi. Kecuali, kalau di blacklist pasti tidak diberikan.

“Kita tidak ada hak melarang orang ikut tender selama tidak blacklist,” katanya. (cem)

Evaluasi Triwulan Kedua

Capaian Dinas PUPR dan BKD Paling Rendah Mataram (Suara NTB) – Kinerja seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram khusus triwulan kedua dievaluasi Rabu (26/7). Dalam kesempatan tersebut, seluruh pimpinan SKPD dikumpulkan dan dipaparkan realisasi keuangan maupun fisik sampai triwulan kedua. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, ada dua SKPD yang capaiannya terendah, jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dua SKPD itu yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Keuangan Daerah (BKD). Dua SKPD ini juga mengelola anggaran cukup besar.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM yang memimpin rapat tersebut menyampaikan realisasi keuangan Dinas PUPR paling rendah di antara seluruh SKPD yaitu hanya 14,71 persen. Sedangkan untuk realisasi fisiknya 25,03 persen atau Rp 22 miliar lebih. Sementara anggaran yang dikelola Dinas PUPR cukup besar mencapai Rp 150 miliar lebih.

Untuk BKD, besar anggaran yang dikelola mencapai Rp 165 miliar lebih. Realisasi keuangan sampai triwulan kedua hanya Rp 42 miliar lebih atau 25,53 persen. Sementara untuk realisasi fisik hanya 26,19 persen.

Padahal capaian SKPD ditargetkan 45 persen pada akhir triwulan kedua. SKPD yang capaian fisiknya masih di kisaran 30 persen di antaranya; Dinas Perhubungan (31,12 persen), Bagian Infrastruktur (31,37 persen), Dinas Ketahanan Pangan (31,49 persen), Dinas Sosial (33,55 persen), dan Kecamatan Sekarbela (30,48 persen).

Secara keseluruhan, Eko

menyebutkan realisasi keuangan maupun fisik sampai akhir triwulan kedua tidak capai target. Realisasi fisik hanya 42,50 persen dan 42,23 persen untuk realisasi keuangan atau Rp 573 miliar lebih dari anggaran Rp 1,3 triliun lebih. Untuk paket proyek melalui e-tendering, totalnya mencapai 65 paket dengan nilai anggaran Rp 140 miliar.

Jumlah paket yang telah selesai pengerjaannya baru 39 dengan nilai anggaran Rp 118 miliar. “On progress tujuh paket dengan nilai Rp 8,1 miliar dan belum proses sebanyak 19 paket dengan nilai Rp 13,3 miliar lebih,” sebutnya.

Menurutnya jika dibandingkan periode yang sama di 2016, capaian tahun ini terjadi peningkatan. “Kalau dulu realisasi keuangan 39 persen dan realisasi fisik 41 persen,” sebutnya.

Kendati masih banyak SKPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen, dalam evaluasi kali ini ia merangkum capaian SKPD menjadi dua; tinggi dan sedang. Sedangkan untuk kategori rendah disebut nihil. “Alhamdulillah pertama dalam sejarah untuk kategori rendahnya nihil. Kategori rendah di bawah 25 persen.

Kategori sedang 25 persen-45 persen, kategori tinggi 45 persen ke atas,” sebutnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan masih rendahnya realisasi keuangan maupun fisik karena ada beberapa proyek yang belum masuk proses tender. Sebagian besar proyek tersebut ialah proyek PL dengan jumlah 100 paket. “Karena keterbatasan SDM sehingga ada sedikit ke-

(Suara NTB/ist)

RAPAT EVALUASI - Rapat evaluasi kinerja seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram khusus triwulan kedua. Dua SKPD disebutkan capaiannya paling rendah. terlambatan,” ujarnya.

Persiapan sebagian dokumen untuk proyek tender juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya namun ada perbaikan dan penyesuaian khususnya analisa program perbaikan jalan dan irigasi. Sehingga pada Mei baru bisa dilakukan tender.

“Dan alhamdulillah sudah terkontrak pada akhir bulan Juni namun belum ada realisasi keuangannya karena akhir atau menjelang Idul Fitri sehingga realisasi keuangan dan fisik pun baru bisa terlaksana pada awal bulan Juli,” jelasnya.

Jumlah paket tender di Dinas PUPR sebanyak 30 paket

dan yang sudah ditender 26 paket. Empat paket yang belum ini yaitu penataan lahan Pasar Kebon Roek, DED Pasar Kebon Roek, pembangunan gerbang Kota Mataram, dan pembangunan monumen di bundaran lingkar selatan. “DED (Pasar Kebon Roek) harus dilaksanakan setelah AMDAL dan AMDAL ini pun baru selesai diproses tender,” sebutnya.

Sementara itu Sekretaris BKD Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi menyampaikan program di BKD hampir 50 persen ialah belanja pembebasan lahan untuk berbagai proyek pembangunan. Sampai saat ini

Fraksi PDIP Dorong Selly Maju di Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) – Rekam jejak Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., membuat banyak elemen masyarakat kepincut dan menginginkannya tampil di Pilkada NTB 2018 mendatang.

Salah satu pihak yang mendambakan majunya Selly di Pilkada NTB, adalah Fraksi PDI Perjuangan pada DPRD Kota Mataram.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/7) di Mataram menilai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB itu sebagai sosok wanita pekerja keras. ‘’Kreatif, inovatif. Itu terbukti ketika beliau menjadi Penjabat Walikota Mataram, sudah banyak dilakukan.

Walaupun hanya beberapa bulan,” ujar Wiska didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH. Seperti diketahui, istri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat ini pernah mengemban amanah sebagai Penjabat Walikota Mataram, sejak tanggal 8 Oktober 2015 – 16 Februari 2016. Meskipun tidak lama memimpin Kota Mataram, namun kehadiran Selly cukup banyak membawa perubahan bagi kemajuan Kota Mataram. ‘’Pertama, program kebersihan. Seketika Mataram dibuat bersih. Yang kedua, PSK di Pasar Beras langsung tiarap dan yang ketiga soal TKD (Tunjangan Kinerja Daerah).

Dalam sejarah di Kota Mataram, baru waktu Bu Selly menjabat, ada TKD dan itu dinikmati sampai hari ini,” sebut Wardana.

Wiska mengaku salut dengan sosok Selly, karena di mana ia ditempatkan, selalu menunjukkan profesionalitas maksimal. Ketika menjabat Kepala Dispenda Provinsi NTB, misalnya, Selly membuat gebrakan dengan memberi kemudahan bagi pemilik kendaraan yang hendak melakukan mutasi cukup dari NTB. Demikian pula ketika memimpin Diskop dan UMKM, Selly dinilai sangat aktif membina koperasi-koperasi yang ada di NTB. Pun demikian sekarang ketika menjabat Kepala Dinas Perdagangan, Selly mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga kestabilan harga. ‘’Biasanya kalau dekat-dekat hari raya, itu terjadi gejolak,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan melihat

Selly sebagai figur yang tidak kenal lelah dan selalu berinovasi. Berbekal pengalaman-pengalaman itu, Selly dianggap layak untuk ikut bertarung dalam Pilkada NTB. ‘’Pemimpin itu harus kreatif, inovatif dan mau bekerja keras.

Tidak hanya duduk manis di pendopo,” demikian Wiska. Ibarat rumah tangga, pemimpin itu adalah koki yang dituntut mampu meramu masakan menjadi enak.

Artinya, seorang pemimpin harus sudah memiliki gambaran apa-apa yang akan dilakukan ketika memimpin. Wiska mencontohkan, ketika menjadi Penjabat Walikota Mataram, Selly bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendatangkan alat berat guna melakukan normalisasi sungai di Lingkungan Batu Dawa, Sekarbela. ‘’Orang melihat itu terkaget-kaget karena sebelumnya hal itu tidak pernah tersentuh,” katanya.

Wardana menyayangkan, kebijakan-kebijakan positif yang pernah dilarihkan Selly semasa menjadi Penjabat Walikota Mataram, tidak ‘’dirawat” dengan baik. ‘’Buktinya, pasar beras sudah hidup kembali.

Yang tersisa hanya kebijakan soal TKD dan lima hari kerja,” imbuhnya.

Ia tidak menyangkal bahwa saat ini masyarakat sedang ‘’demam” akan kehadiran pemimpin perempuan. ‘’Tapi jangan asal perempuan.

Kalau perempuannya biasa-biasa saja, kita akan tertinggal jauh.

Perempuan yang punya keunggulanlah yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Jadi bukan sekedar perempuan. Kami mau pemimpin perempuan tapi perempuan yang betul-betul memiliki kualitas, kompetensi dan memang mau bekerja keras untuk mau mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik,” terangnya.

Kesuksesan Selly memimpin Kota Mataram sewaktu menjadi Penjabat Walikota merupakan ajang pembuktian bahwa Selly memang layak memimpin NTB. ‘’Jadi tidak perlu jual kucing dalam

karung. Beliau sudah membuktikan bahwa hari-hari beliau kemarin itu penuh dengan inovasi,” katanya.

Ditambah lagi, Selly sudah sangat matang di birokrasi, sehingga ia sangat paham persoalan birokrasi yang dihadapi pemerintahan.

Wiska menegaskan, pembuktian mampu tidaknya Selly menjadi pemimpin NTB, berawal dari hal-hal kecil. ‘’Bukan persoalan luas area yang dimpimpin tapi bagaimana kemampuan manajerialnya. Saya pikir dimanapun dan kapanpun, sudah siap,” pungkasnya. DPC PDI Perjuangan berharap tampilnya kader. Karena di beberapa daerah prioritasnya adalah kader partai. DPC PDI Perjuangan Kota Mataram sangat berharap Selly siap maju di Pilkada NTB. ‘’Banyak elemen masyarakat yang menginginkan Selly bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon,” katanya. PDI Perjuangan, kata Wiska satu komando dalam hal mengusung calon. ‘’Siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, kami siap memenangkan. Tapi alangkah bagusnya kalau Bu Selly yang maju,” tandasnya. Terkait posisi, apakah akan menjadi bacagub atau bacawagub, hal itu diserahkan kepada DPD. ‘’Karena itu domain DPD untuk memutuskan. Kalau keinginan seperti itu tapi kan ini berproses, tidak bisa kami yang memutuskan,” demikian Wiska dan Wardana. (fit/*)

pengadaan tanah ini sedang dalam proses negosisasi yang membutuhkan waktu cukup panjang. Beberapa lahan yang sedang dalam proses yaitu pembangunan rumah nelayan di Bintaro, pembebasan lahan di Kebon Talo untuk pembangunan Pasar Kebon Roek, pelebaran jalan di Kekalik Gerisak, dan pembebasan lahan di simpang Tanah Aji yang sampai saat ini belum dibayar.

“Ini yang membuat anggaran kelihatan sedikit realisasinya karena hampir Rp 65 miliar hanya untuk tanah. Yang lain tidak ada masalah,” pungkasnya. (ynt)

Capaian diAtas Kertas Harus Paralel dengan di Lapangan Mataram (Suara NTB) – Setelah mendengar pemaparan capaian fisik maupun keuangan SKPD dalam rapat evaluasi Rabu (26/7) kemarin, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menekankan capaian yang tertera di atas kertas harus paralel dengan yang terjadi di lapangan. Ia pun meminta agar apa yang disampaikan pimpinan SKPD dalam forum tersebut harus dikonkretkan di lapangan. “Komitmen yang disampaikan harus betul-betul bisa dikonkretkan. Nanti akan kita evaluasi lagi. Mudahmudahan ini paralel. Angka-angka ini kan kita belum cek bagaimana di lapangan. Saya minta supaya betul-betul bisa paralel,” jelasnya.

Mohan pun menargetkan kepada jajarannya agar pada Agustus mendatang semua realisasi baik fisik maupun keuangan bisa mencapai target dan jauh melampaui dari capaian triwulan kedua. “Insyaallah Agustus ini capaian-capian fisik kita berada pada posisi ideal. Saya optimis dan memberikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah yang telah mencapai 45 persen yang memang ideal posisinya,” jelasnya.

Dari hasil evaluasi kemarin dimana masih ada capaian SKPD yang berada di bawah 30 persen, Mohan mengatakan bisa memaklumi alasan pimpinan SKPD kenapa terjadi keterlambatan dari beberapa proyek karena beberapa persoalan teknis. “Saya lihat memang ada persoalan, ada kendala teknis administratif yang memang harus dipenuhi sehingga terjadi sedikit keterlambatan.

Bagi saya ini bisa kita maklumi,” katanya.

Realisasi yang masih di bawah target ini menurutnya memiliki dampak luas, salah satunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika program-program tersebut jalan maka ekonomi kerakyatan juga ikut bergerak. “Keterlambatan seperti ini mempengaruhi secara tidak langsung.

Kita selalu berbicara dalam lingkaran birokrasi kita tapi sesungguhnya keterlambatan ini akan sangat mempengaruhi, memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kerakyatan dalam program-program fisik yang dipersiapkan,” terangnya.

Karena itulah ia menekankan kepada SKPD khususnya yang mengelola anggaran besar dan memiliki banyak proyek namun masih lambat dalam pelaksanaannya agar dipercepat.

Pemerintah menurut Mohan sedang menjalankan bisnis kepercayaan. Jika pemerintah bisa mewujudkan ekspektasi masyarakat dengan terwujudnya berbagai program, itulah hakikat dari keberadaan sebuah pemerintahan. (ynt)

SUARA NTB

Kamis, 27 Juli 2017

(Suara NTB/ars)

Foto bersama tim UPP Saber Pungli dari unsur kepolisian dan Inspektorat.

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas Saber Pungli Provinsi NTB sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk penindakan. Implikasi liannya adalah sebagai sarana pencegahan. “Artinya ada efek yang ditimbulkan. Penindakan itu kan bagian dari pencegahan secara tidak langsung,” kata Wakil Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si., kepada Suara NTB di ruangannya Rabu (26/7).

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB ini mencontohkan, OTT yang dilakukan terhadap oknum kepala desa dalam kasus prona, dampaknya laporan terkait pungli di objek itu berkurang. Banyak kepala desa yang konsultasi ke pihaknya tentang mekanisme dan hal yang harus dihindari agar tidak melanggar aturan kemudian jadi target tim Saber.

“Entitas yang pernah jadi OTT itu, jadi pelajaran buat entitas lain agar tidak melakukan yang sama,” jelasnya. Dirasakan juga di sektor pendidikan. Sekolah was-was, tidak lagi meminta sumbangan ke wali murid. Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum terpantau pungutan yang tidak ada jelas aturannya.

Proses persuasif yang dilakukan lainnya dengan pendekatan ke SKPD di Pemprov NTB. Sementara untuk laporan dugaan pungli yang sudah masuk, tetap diatensi oleh Satgas dengan cek lapangan.

Soal ditindaklanjuti atau tidak, menjadi domain penegak hukum yang ada dalam Satgas. (ars/*)

Dari kiri Wakil Sekertaris Satgas Saber Pungli RI, Drs. M. Ghufron, MM.,M.Si, Wakil Gubernur NTB Moh. Amin, M.Si, Ketua UPP Provinsi NTB Kombes Pol Drs. Ismail Bafadal dan Wakil Ketua UPP Ibnu Salim, SH.,M.Si.

Ketua UPP Provinsi NTB Kombes Pol Drs. Ismail Bafadal dan Wakil Ketua UPP Ibnu Salim, SH.,M.Si.

Jumpa pers hasil OTT oknum kepala desa oleh Satgas Saber Pungli Provinsi NTB.

(Suara NTB/ars)

Suasana sosialisasi Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Hotel Golden Palace Mataram.

Sosialisasi Satgas Saber Pungli di salah satu SKPD.

Bank Mandiri Digitalisasi Transaksi UKM Olahan Lokal Bidik Pasar Jepang Keuangan di NTB Mataram (Suara NTB) – Bank Mandiri menyiapkan berbagai produk dan layanan perbankan elektronik untuk memudahkan transaksi keuangan NTB, khususnya Kota Mataram. Produk dan layanan tersebut meliputi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mesin Electronic Data Capture (EDC), e-Money, e-Commerce, Branchless Bank, dan Mandiri on Line.

Saat ini, Bank Mandiri Regional XI yang membawahi wilayah Bali dan Nusa Tenggara mengoperasikan 699 Mesin ATM dan 16.702 Electonic Data Capture (EDC). Sedangkan untuk wilayah Area Mataram mengoperasikan sebanyak 164 mesin ATM dengan jumlah transaksi ratarata 7.100 ATM/bulan. Serta untuk Electonic Data Capture (EDC) terdapat 2.800 mesin EDC dengan jumlah transaksi selama tahun 2017 sebanyak 483.000 transaksi.

“Melalui ekspansi layanan perbankan elektronik ini, kami ingin mendukung program digitalisasi keuangan dalam memperkuat perekonomian di daerah Nusa Tenggara Barat,” kata Area Head Bank Mandiri Mataram Gunawan Edi Sasongko dalam Focus Group Discussion (FGD), di Mataram, Senin (24/7).

Untuk mendukung keinginan tersebut, lanjut Gunawan, perseroan secara bertahap akan melakukan edukasi ke masyarakat.Terkait fitur-fitur transaksi finansial, maupun non finansial yang bisa dilakukan melalui produk perbankan elektronik Bank Mandiri.

Diharapkan, para penjual jasa atau produk terkait tersebut secara bertahap akan mengalihkan cara pembayarannya menjadi elektronik.

“Kami juga mensosialisasikan keuntungan yang bisa diperoleh melalui transaksi secara online, seperti meminimalisir uang kembalian, sehingga lebih praktis, lebih mudah dan lebih cepat dalam berbelanja,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga akan menggandeng pemerintah daerah, pengusaha dan tokoh masyarakat dalam mempopulerkan cara pembayaran secara elektronik.

Untuk mengurangi cash handling (pengelolaan uang cash, uang kembalian) sehingga lebih praktis, dan pada akhirnya

Mataram (Suara NTB) Jepang adalah salah satu negara yang pasarnya sulit ditembus, meski potensial. Syarat produk bisa masuk ke negara tirai bambu itu sangat ketat. Saat ini tak sampai hitungan jari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) NTB yang mampu menembus pasar Jepang. Padahal, produk turunan agro dari NTB memiliki potensi sangat besar untuk dijual di pasar internasional.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA – (kiri ke kanan) Pengawas Perbankan OJK NTB Ihsan Wafi, Area Head Bank Mandiri Mataram Gunawan Edi Sasongko, Wagub NTB H.Muh.Amin, Pengamat Ekonomi Firmansyah, Kepala Disperindag NTB Hj. Putu Selly Andayani dan Ketua Pantia FGD saat berfoto bersama. dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kenyamanan.

Dijelaskan Gunawan, Bank Mandiri terus meningkatkan keamanan dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi secara elektronik. Bahkan, tambahnya, dalam periode Januari – Maret 2017, Bank Mandi-

Selasa, 25/07/17

ri secara nasional telah melakukan 777,6 juta transaksi perbankan elektronik, naik 28,1% dari periode yang sama tahun lalu. “Hal ini mengindikasikan kesiapan sistem IT kami dalam mendukung kinerja perseroan dan masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan,” pungkas Gunawan. (lin)

Kementerian Perdagangan Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED) Dinas Perdagangan Provinsi NTB mendatangkan konsultan dari Japan External Trade Organization (Jetro), salah satu organisasi di Jepang yang bergerak di bidang pengemasan produk.

Sebanyak 50 pelaku UKM lokal di NTB yang bergerak di bidang produk olahan diundang ke Mataram dan diberikan pencerahan oleh konsultan dan narasumber dari perusahaan-perusahaan nasional yang produknya sudah menembus pasar internasional.

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono di

Mataram, Rabu (26/7) kemarin menyebut Lombok (NTB) memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama bahan baku agro. Demikian juga hasil-hasil kelautan perikanannya. Hanya saja, produkproduk tersebut belum mampu dipasarkan secara global, karena terkendala kualitas pengemasan produk.

“Provinsi lain punya potensi bahan baku produk olahan seperti ini, tetapi tidak sebesar yang ada di NTB. Tapi masih banyak PR-nya,” katanya menyinggung potensi yang belum dikelola maksimal itu.

Karena besarnya potensi itulah, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan BP3ED Dinas Perdagangan Provinsi NTB menghadirkan konsultan dari Jetro dan perusahaan-perusahaan dengan produk go internasional, untuk memberikan pemahaman kepada UKM di NTB, bagaimana memenuhi kualifikasi

(Suara NTB/bul)

BERI PEMAHAMAN - Konsultan Jetro dan narasumber dari perusahaan-perusahaan go internasional memberikan pemahaman kepada 50 UKM lokal agar produknya mampu menembus pasar luar negeri. pasar luar negeri.

Kenapa barometernya Jepang? Negara tersebut jauh lebih maju dalam hal pengemasan produk. Jika UKM lokal sudah mampu menembus pasar Jepang, baginya tidak sulit menembus pasar luar negeri lainnya.

“Kecuali kita orientasi jual produk hanya dalam negeri.

Tapi apa iya, kita hanya ingin jago kandang. Karena itulah kita ingin memberikan pilihan kepada UKM lokal, setelah difasilitasi, tinggal UKMnya,” demikian Djatmiko.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. M. Saroji, M.Si., didampingi Kepala BP3ED, Taufik Rahman, SH mengatakan pemerintah daerah memiliki program penurunan ang-

ka kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya yang diprioritaskan adalah pengembangan produk olahan berstandar nasional maupun internasional.

Pasar Jepang untuk produk olahan NTB sangat menggairahkan. Namun persyaratan masuknya sangat ketat. UKM lokal jangan sampai terkendala standar produk untuk masuk ke negara itu. Dengan menuntun para IKM lokal menembus pasar luar negeri ini, manfaat secara ekonomis didapatkan lebih besar.

“Selain UKM lokal harus paham standar produk di luar negeri. Kita juga akan mempromosikan lewat i-Shop. Segala arah kita lakukan agar UKM kita tembus pasar luar negeri,” demikian taufik. (bul)

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

ALASAN menjalankan ibadah umrah disinyalir menjadi modus baru praktik pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal atau rentan menjadi praktik perdagangan manusia. Sebagai daerah kantong TKI dengan penduduk terbesar di NTB, Lotim tidak bisa lepas dari ancaman praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) alis human trafficking tersebut.

Hal ini diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, AndiAndika Andika Istu Istu Wijaya Wijaya ka Istujaya pada Suara NTB, Rabu (26/7).

Andika menjelaskan, kegiatan perjalanan ibadah itu diduga dicurangi untuk melakukan TPPO oleh sejumlah oknum. Kabar ini diketahui pihak Disnakertrans Lotim ini berdasarkan penjelasan juga dari sejumlah lembaga terkait. Apalagi saat ini, lembaga yang melakukan perekrutan calon jemaah umrah mendapat pengawasan ketat dari Kementerian Agama. ‘’Banyak penyebab. Karena tidak diberangkatkan resmi oleh PPTKIS. Orang perorangan. Modus baru, terkait dengan umrah. Sekarang lembaga-lembaga yang melaksanakan persyaratan umrah itu diperketat lagi,’’ tegasnya.

Sementara itu diduga kasus human trafficking di Lotim dilaporkan selama kurun waktu 2017 ini terungkat 3 kasus dari 10 kasus tahun 2016. Pihaknya tidak ingin menyebut identitas korban belum Kadisnakertrans Lotim menyebut sengaja tidak mau menyebut identitas masing-masing korban, karena kode etiknya.

Dugaan tindak perdagangan orang ini terlihat dari proses pemberangkatannya ke luar negeri yang tidak prosedural.

Pemberangkatan yang ilegal inilah yang disinyalir kuat menjadi modus praktik perdagangan orang.

Langkah dari Pemkab Lotim bekerjasama dengan instansi terkait memperketat pemantauan dan pengawasan. Khusus soal pengawasan TKI ini saat ini sudah tidak lagi menjadi ranah pemerintah daerah tingkat kabupaten. Hal ini disebabkan beberapa kali terjadi kasus lintas kabupaten, sehingga pengawasan kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam hal ini, ujarnya, peranan kabupaten hanya memantau dan melaporkan saja jika ditemukan terjadi masalah. “Pengawas dan pemantau itu kan beda, kalau pengawas bisa menindak sementara pemantau hanya bisa melaporkan,” ungkapnya. Dalam melakukan pengawasan, turut serta aparat kepolisian, seperti Polda NTB, BP3TKI di Mataram dan Disnakertrans Provinsi serta jajaran Imigrasi. (rus)

Intiha Tak Disebut

Hasil Pansel Sekwan Hanya Tiga Nama Tanjung (Suara NTB) Pemanggilan Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam rangka klarifikasi mengenai proses dan hasil Pansel Sekretaris DPRD (Sekwan) KLU berlangsung tertutup. Komisi I DPRD dan sekda tidak memperkenankan wartawan meliput pembicaraan kaitan dengan pengembalian berkas usulan bupati yang mengajukan hanya satu nama calon Sekwan, yakni Drs. Akhmad Sujanadi.

Usai rapat di ruang Komisi I, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., yang dikonfirmasi memberi klarifikasi, namun tidak menjawab mengapa tidak ada nama Intiha, SIP., di dalamnya.

“Sekwan, tiga nama pertimbangan kita mengarah ke nama yang side sebutkan tadi itu (baca: Akhmad Sujanadi). Itulah yang jadi pertimbangan,” ungkap Suardi, kepada wartawan Rabu (26/7).

Sekda mengklaim pula, penentuan nama Sujanadi sebagai satusatunya calon yang diusulkan ke Dewan berdasarkan pertimbangan bahwa Bupati KLU telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD KLU. “Menurut Pak Bupati dengan pimpinan, kan sudah komunikasi nih. Masuknya Kawit itu, nama hasil dari pansel. Hasil pansel itu tidak boleh diubah. Persoalan, yang seharusnya kan bersamaan neh, yang seharusnya bersamaan, tapi karena memerlukan tahapan sehingga yang dua menyusul sesuai dengan tahapan tetapi tidak mengubah hasil pansel. Itu sudah sesuai, ok!,” pungkas Sekda sambil lalu.

Sebelumnya diberitakan Rapat Gabungan Piminan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (25/7) memutuskan untuk mengembalikan draf usulan bupati terkait pengisian Sekwan. Pasalnya usulan Sekwan oleh Bupati hanya merekomendasikan satu orang nama, yaitu Drs. Sujanadi (Kabag Ekonomi, Setda). Sementara 2 nama lain yang dipersyaratkan - sebagaimana amanat UU, tidak dipenuhi.

Kepastian pengembalian itu, dibenarkan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Nasrudin, S.HI. usai Ragapim. Pihaknya tegas, agar lembaga DPRD mengembalikan usulan bupati untuk direvisi.

“Gerindra tetap menolak, DPRD tidak bisa dikelabui. Bupati hanya usulkan satu orang, kami menginginkan supaya 3 orang,” ungkap Nasrudin yang juga ketua Komisi III DPRD KLU ini.

Bahkan dari 4 peserta pansel, nama mantan sekwan pertama, Intiha, SIP tak muncul dalam rekapitulasi Hasil Pansel yang diketuai Prof. Dr. Galang Asmara itu. Sementara sebelumnya, Intiha mengakui dirinya terlibat dalam proses pansel sejak awal. (ari)

Pelayanan Akseptor KB Tiga Gili Terkendala Transportasi Tanjung (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini belum memiliki prasarana transportasi khusus untuk pelayanan akseptor KB di 3 Gili. Untuk mengatasi kendala tersebut, dinas mengusulkan adanya prasarana dimaksud.

“Untuk 3 Gili memang kita butuhkan Boat pelayanan pengangkut akseptor KB, sehingga kita ajukan usulan ke kementerian agar didukung speedboat pelayanan. Sementara ini pelayanan KB masih di pustu-pustu,” kata Kepala Dinas P2KBPMD, Drs. H. Kholidi Halil, MM., Rabu (26/7).

Jumlah akseptor KB yang khusus melayani 3 Gili untuk saat ini belum tersedia. Namun fungsi pelayanannya tetap berjalan dengan koordinasi lintas instansi di kecamatan. Pola yang dibangun DP2KB kata Kholidi, memanfaatkan PLKB yang ada di tiap kecamatan.

“Kita daerah kekurangan tenaga fungsional di KB maka kita dapat bantuan berharap dari Sub PPKBD, unsur kadus. Masing desa/dusun ada kader KB masing-masing, merekalah sebagai perpanjangan tangan kita,” jelasnya.

Saat ini, jumlah tenaga pelayanan KB dari fasilitas kesehatan (Pustu, Tempat Praktik Bidan dan Puskesmas) hanya ada 60 orang. Dari jumlah itu pun, sebanyak 57 orang yang tergolong aktif.

Pemkab menargetkan dalam pelayanan Hari Keluarga Nasional, 25 Juli lalu, partisipasi pelayanan KB masyarakat meningkat. Terlebih sasarannya ada di 5 Kecamatan dengan lokasi pelayanan meliputi, Desa Akar-Akar (Bayan), Desa Kayangan dan Puskesmas Santong (Kecamatan Kayangan), Desa Samba dan Puskesmas Gangga, Desa Tegal Maja (Tanjung) serta Puskesmas Pemenang. “Target pelayanan sebanyaknya karena kader akan bawa calon maupun akseptor yang sudah menerima KB. Minimal pelayanannya mencapai target 2017,” jelas Kholidi.

Selain upaya tersebut, pihaknya juga mengupayakan peresmian Kampung KB baru di 4 Kecamatan. Sejauh ini hanya ada satu Kampung KB yakni di Telok Ombal, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Berikutnya yang akan diresmikan mencakup Kampung KB Dusun Labangkara, Desa Sukadana, Bayan, Dusun Empak Mayong, Desa Kayangan Kecamatan Kayangan, Dusun Kerakas, Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga, dan Dusun Sire Lauk, Desa Sigar Penjalin. (ari)

(Suara NTB/yon)

DERMAGA - Dermaga Labuhan Haji yang batal dikeruk. DPRD Lotim mendukung sikap Pemda Lotim yang menagih uang muka yang sebelumnya diserahkan kepada kontraktor.

sebagaimana perjanjian yang disepakati sebelumnya. “Kontraktor ini kan tidak bisa menuntaskan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Sehingga hak-hak yang sudah didapatkan sebagai wujud dari kewajibannya, namun tidak dilaksanakan harus dikembalikan,” tegasnya.

Diketahui, penunjukan kuasa hukum dalam upaya sudah dilakukan oleh Pemkab Lotim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim selaku leading sektor yang mengerja-

kan proyek tersebut. Di mana, gugatan yang dilayangkan beberapa waktu lalu, selain ditujukan kepada pihak kontraktor, juga dialamatkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait belum dikembalikannya uang muka oleh bank penjamin dalam hal ini BNI cabang Bandung, sebesar sekitar Rp 6,7 miliar dari total anggaran digelontorkan sebesar Rp 38 miliar.

Meski demikian, ujarnya, Pemkab Lotim kurang gereget dalam melakukan pembangunan di Lotim. Terutama

dalam hal lobi-lobian secara intensif terhadap pemerintah pusat, agar pemerintah pusat memberikan bantuan dari sisi anggaran, sehingga tidak terlalu membebani APBD Lotim.

Ia juga mengharapkan di penghujung kepemimpinan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, ia berharap rakyat dapat melihat secara nyata terealisasnya pembangunan Dermaga Labuan Haji, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lotim. (yon)

Selong (Suara NTB) – Pada tahun 2016, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menangani sebanyak 58 kasus pernikahan dini. Dari jumlah itu, terdapat tiga faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini, di antaranya faktor akibat putus sekolah, sudah dilakukannya hubungan biologis serta hamil di luar nikah.

hal penggunaan alat komunikasi terhadap anak, karena itu memberikan andil besar pengaruh terhadap anak.

Hal senada disampaikan, Sekretaris Komisi II DPRD Lotim, Murnan, jika peran orang tua sangat dibutuhkan dalam meminimalisir terjadi penikahan dini.

Untuk itu, katanya, kerjasama semua pihak termasuk sekolah diharapkan tidak hanya dengan komite, melainkan dengan semua wali murid. Termasuk perlu adanya aturan atau awek-awek pemerintah hingga ke tingkat desa.

“Melalui komite, perlu juga dilakukan kegiatan-kegiatan positif dari sekolah. Kerjasama perlu dilakukan, harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga,” jelasnya.

Sementara untuk data perceraian yang diperoleh Suara NTB dari Pengadilan Agama (PA) Selong Kelas 1-B, untuk jenis

perkara cerai talak dari bulan Januari hingga Desember 2015 yang diterima sebanyak, 214 perkara talak dan 961 perkara cerai gugat.

Dari jumlah itu perkara yang diputus, untuk cerai talak sebanyak 166 perkara, sedangkan untuk cerai gugat sebanyak 803 perkara. Adapun untuk tahun 2016, perkara cerai talak yang diterima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 224 perkara. Namun untuk cerai gugat mengalami penurunan dari tahun 2015, yakni dari 961 perkara menjadi 952 perkara cerai gugat di tahun 2016.

Berdasarkan jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus untuk cerai talak yakni 184 perkara dan untuk perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 794 perkara. “Untuk tahun 2017 datanya belum kita rekap,” ujar salah satu panitera di Pengadilan Agama Kelas I-B Selong. (yon)

Selong (Suara NTB) – Batalnya pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji dari kontrak yang sudah ditentukan membuat Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengambil sikap tegas. Pasalnya, saat ini Pemkab mengambil upaya hukum untuk menagih kembali uang muka sebesar 20 persen yang sebelumnya diserahkan ke pihak kontraktor.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori mengapresiasi sikap Pemda yang menempuh jalur hukum dalam upaya mengembalikan uang muka

sebesar 20 persen yang sebelumnya diberikan kepada pihak kontraktor. Untuk itu, ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda terkait masalah ini. “Saya kira itu salah satu cara yang cukup bagus. Nanti dewan sendiri akan berkoordinasi dengan Pemda progres dalam penagihan yang menempuh jalur hukum itu,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/7).

Menurut Politisi Golkar ini, penagihan harus tetap dilakukan, karena pihak kontraktor tidak memenuhi kewajibannya

30 Persen Nikah Dini di Lotim Berakhir dengan Perceraian

“Dari data jumlah pernikahan dini yang ditangani, ratarata dalam setiap per tiga bulan, rata-rata di atas lima kasus. Untuk tahun 2016 yang sudah direkap, sebanyak 58 kasus ditangani, itu yang terlapor,” ujar Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, pada Suara NTB, Rabu (26/7).

Dirincikannya, faktor alasan ekonomi yang berimplikasi pada putus sekolah, sebanyak 25,3 persen, sudah melakukan hubungan biologis, 33,3 persen, serta kehamilan yang terjadi di luar nikah atau tidak diinginkan, sebanyak, 41,6 persen. Untuk angka putus sekolah seban-

yak 25,3 persen, tercatat sebanyak 13 orang. Dari 13 orang itu, tujuh di antaranya bersuamikan anak yang berusia 17 tahun dan enam bersuamikan orang dewasa. Sementara untuk faktor hubungan biologis, 10 orang di antaranya bersuamikan anak, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, 14 di antaranya suaminya di bawah 18 tahun.

“Dari sekian kasus pernikahan dini yang kita tangani itu, hampir 30 persen berakhir dengan perceraian,” sebutnya.

Adapun, beberapa kecamatan yang mendominasi terjadinya pernikahan dini, seperti di Jerowaru, Sakra Timur, Sem-

balun, Sambelia, Pringgabaya, Wanasaba.

Judan menyebut, maraknya terjadi pernikahan dini di wilayah tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, tekhnologis, termasuk faktor dari wilayah tersebut yang jauh dari perkotaan atau akses pendidikan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya pernikahan dini tersebut, Judan berharap peran fungsi keluarga.

Menurutnya, berbicara mengenai tiga faktor itu merupakan konsekuensi dari kurangnya pengawasan keluarga dan orang tua. Terutama dalam

Pilkada Lotim

Kader Golkar Lotim ”Melempem” Selong (Suara NTB) Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang, kader Golkar Lotim tampak melempem.

Pasalnya sinyalemen arah dukungan partai berlambang pohon beringin ini lebih mengarah ke non kader, yakni ke pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi atau yang mulai dikenal dengan sebutan Sukma.

Ketua DPD II Partai Golkar Lotim, H. Daeng Paelori yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/7) mengakui sinyal dukungan partai berlambang pohon beringin ini mengarah ke paket Sukma. Hal ini dikarenakan pasangan Sukma dianggap paling tinggi tingkat elektabilitasnya berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga.

Keberadaan kader Golkar, termasuk Daeng Paelori tidak bisa melawan tingkat elektabilitas pasangan Sukma saat ini.

Meski demikian ditegaskan, arah dukungan Golkar ke paket Sukma itu sebatas sinyalemen saja dan belum menjadi keputusan final Partai Golkar.

Prinsip dalam tubuh Golkar, mengedepankan hasil survei untuk mengusung pasangan calon.

Jika kader dianggap tidak bisa terangkat tingkat elektabilitasnya, maka tidak memungkinkan

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Modus Baru Perdagangan Orang

H. H. Daeng Daeng Paelori Paelori

kata Daeng untuk bisa ditetapkan sebagai calon dari Golkar.

Kemunculan dari kader-kader Golkar, seperti Daeng Paelori termasuk Mauud Adam yang belakangan juga muncul tidak bisa dipaksakan untuk naik podium perjuangan politik.

“Siapa saja, saya saja sebagai ketua tidak bisa memaksakan diri,” ungkap Daeng yang juga Wakil Ketua DPRD Lotim ini.

Pilihan Golkar akan dijatuhkan pada figur-figur dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

Secara kebetulan, dari proses pendaftaran yang dibuka Golkar, ada pasangan Sukma yang tampil. “Kalau saya surveinya tidak bisa melampaui figur-figur yang daftar, saya tidak bisa melawan. Saya memilih politik yang logis,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPD I

Golkar NTB, H. Suhaili FT menyebut arah dukungan Golkar mengarah ke Sukma. Apa yang disampaikan Ketua DPD Golkar itu kata Daeng sejuah ini masih sebatas sinyal dan belum menjadi keputusan akhir partai.

Mekanisme partai, sambungnya, harus melalui rapat pleno dulu di tingkat DPD II dengan menghadirkan seluruh pengurus. Kemudian muncul usulan dari hasil pleno itu sejumlah daftar nama yang selanjutnya diteruskan ke DPP. Dari ketentuan tersebut, diyakinkan masih ada peluang bagi kader maupun non kader lainnya untuk meningkatkan elektabilitasnya. “Kita kan mau menang,” tegasnya kembali.

Tidak dipilihnya kader Golkar ditegaskan bukan berarti karena persoalan kurang kompeten. Keputusan Golkar berdasarkan hasil survei, karena melihat fakta pemilih. “Saya kira, kader-kader golkar sangat kompeten, tapi persoalannya kan yang memilih adalah rakyat,” demikian imbuhnya.

Ketua Penjaringan Bakal Calon Bupati Lotim Partai Golkar, Ridwan menyebut untuk Lotim, nama-nama bakal calon akan diplenokan Kamis ini. Sementara, daftar nama enam figur yang sudah mendaftar sudah diserahkan ke DPD I Golkar NTB, Selasa (25/7) lalu. (rus/yon)

Hindari Persoalan Hukum, Ijazah Calon Mesti Diteliti Tanjung (Suara NTB) Pilkades serentak di 6 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi atensi pemerintah daerah. Utamanya dalam hal penyerahan berkas calon. Guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari, Pansel Desa ditekankan untuk lebih teliti lagi pada berkas ijazah calon.

“Pada tahap pertama atau administrasi ini, kita minta Tim Pansel memverifikasi serius.

Dicek atau diklarifikasi status ijazah balon ini dari SD sampai perguruan tingginya,” tegas Kabag Pemerintahan, Setda Lombok Utara, H. Tresnahadi, Rabu (26/7).

Dikatakannya terdapat 6 desa yang terlibat Pilkada serentak yaitu, Desa Akar-Akar dan Desa Loloan di Kecamatan Bayan, Desa Sambik Bangkol di Kecamatan Gangga. Di Kecamatan Tanjung ada 3 desa, yaitu Desa Sokong, Desa Teniga, dan Desa Medana.

Tresnahadi mempertegas, agar dalam verifikasi betkas administrasi Tim Pansel Kepala Desa tidak melakukan kesalahan dalam verifikasi berkas administrasi. Sebab jika timbul

kesalahan, dampaknya rentan memunculkan persoalan hukum di kemudian hari bagi kades yang lulus, namun tidak memenuhi syarat.

Mantan Camat Kayangan ini mengaku, menerima informasi ada beberapa bakal calon (balon) kepala desa perlu diverifikasi ijazahnya.

Mengingat calon kades tersebut tercatat sebagai alumni di Perguruan Tinggi luar Provinsi NTB. Misalnya, salah satu balon di desa Akar-Akar yang ijazah SD-nya di Riau. Kemudian, salah satu balon di Sokong, ijazahnya di Makassar.

“Panitia harus meminta surat keterangan dari sana. Jadi pengawalannya sampai pada proses secara faktual,” tegasnya lagi.

Sebagaimana syarat jumlah calon di satu desa maksimal 5 orang, maka menurut Tresnahadi, pihaknya meminta Pansel Calon Kepala Desa Sokong untuk melakukan tes bakal calon. Tes ini nantinya akan menjaring 5 bakal calon dari 7 orang hingga menyisakan 5 orang. “Kita tetap mengawal proses Pilkades serentak termasuk dengan melibatkan Kepolisian untuk menghindari adanya gesekan antar pendukung calon,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

DISKUSI - Suasana Diskusi LSP2M membahas masalah perdagangan manusia di Selong, Rabu (26/7).

Diskusi Publik LSP2M di Lotim

TKI Diminta Tidak Tergiur Tekong Selong (Suara NTB) Menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diharapkan memiliki pengetahuan dan kesadaran. Sebagai daerah yang menjadi kantong TKI, warga Lotim yang hendak menjadi TKI diharapkan berangkat melalui jalur resmi. Calon TKI diharap tidak tergiur iming dari oknum tekong atau calo tenaga kerja.

Demikian diterangkan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taufik saat membacakan sambutan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan di acara diskusi memerangi praktik human trafficking yang digelar Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB di Selong, Rabu (26/7).

Menurutnya, Lotim tergolong daerah yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia.

Sebagai kantong TKI rentan tergiring pada praktik perdagangan orang, keterlibatan semua pihak diharap bisa menekan dan menghilangkan praktik tindak kejahatan tersebut. “Diharapkan kerjasama yang baik dari semua elemen termasuk Lembaga Masyarakat, sehingga tercapai tujuan yang kita inginkan bersama,” ungkapnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 1,5 juta orang Indonesia bekerja secara ilegal di Negeri Jiran Malaysia. Laporan tahunan jumlah kasus perdagangan orang pada tahun 2016 diperkirakan 1,9 juta dari

4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dan didominasi perempuan. Mereka terindikasi memiliki dokumen atau telah melewati batas izin tinggal. “Hal itu tentunya membuat para tenaga kerja tersebut rentan terhadap perdagangan orang, dieksploitasi menjadi pekerja paksa di berbagai sektor,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah memulangkan 5.668 WNI yang terindentifikasi sebagai korban perdagangan orang dan menghukum 199 pelakunya.

Saat ini pemerintah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2004, untuk mendaptkan surat izin Penempatan dan pengerahan TKI PPTKIS harus memenuhi sejumlah syarat. Termasuk memiliki unit pelatihan serta rencana Penempatan dan perlindungan bagi TKI minimal dalam kurun 3 tahun ke depannya dan surat izin berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Acara Diskusi LSP2M ini berlangsung semarak. Terlihat dari antusiasme peserta yang aktif dalam mengikuti acara. Hadir dalam acara tersebut pemateri dari aparat Polres Lotim, I Nyoman Samba, Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), Roma Hidayat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Lotim, Andika Istu Jaya. (rus/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Festival Sukarara ’’Begawe Jelo Nyeseq’’

Kain Tenun Sukarara untuk Dunia Praya (Suara NTB) Sekitar 1.500 penenun yang ada asal Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mengelar kegiatan nyeseq (menenun kain) bersama, Rabu (26/7). Kegiatan tersebut rangkaian puncak kegiatan Festival Sukarara Begawe Jelo Nyeseq yang digelar pemerintah desa setempat. Oleh Pemkab Loteng kegiatan tersebut ke depannya akan dimasukkan dalam agenda event budaya untuk bisa menarik kunjungan wisatawan ke daerah ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan, Desa

Sukarara merupakan sentra produksi kain tenun tradisional yang ada di daerah ini. Karya kain tenun warga Desa Sukarara tidak hanya dinikmati masyarakat di daerah ini saja. Tetapi juga sudah banyak digunakan oleh masyarakat luar NTB. Bahkan wisatawan mancanegara sendiri. “Kain tenun Desa Sukarara sudah go international. Karena pasarnya bukan hanya nasional saja,” tegasnya.

Untuk itu ke depan pemerintah daerah punya obsesi bagaimana kemudian kain tenun Desa Sukarara pada khususnya tidak hanya sekedar jadi komoditi semata.

Tetapi proses pembuatannya juga bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata di daerah ini. Mengingat, proses pembuatan kain tenun itu sendiri sarat akan nilai budaya.

Keberadaan event Begawe Jelo Nyeseq itu sendiri diharapkan bisa menjadi wahana untuk semakin menggemakan dan menggaungkan kain khas Loteng, khususnya kain tenun Sukarara ke kancah internasional. Dan, ke depan secara berkala akan terus digelar.

Event yang digelar untuk yang kedua kalinya ini sendiri diawali dengan proses pemotongan kain umbak oleh Dirjen IKM Kementerian Perindus-

trian (Kemenperin) RI, Gati Wibawaningsih dan Sekda Loteng. Setelah itu diikuti Kepala Desa Sukarara dan perwakilan tokoh masyarakat.

Kemudian dilakukan pemukulan kentongan selama lima kali tanda dimulainya proses menenun oleh 1.500 penun yang hadir.

Kades Sukarara, Timan mengatakan, tradisi menenun di kalangan masyarakat merupakan tradisi turun temurun dan sudah ada sejak 262 tahun silam, sejak Desa Sukarara berdiri. “Jadi menenun bagi masyarakat kami, terutama kalangan perempuan merupakan satu keharu-

san. Karena memang itulah tradisi masyarakat kami,” terangnya.

Ia mengatakan, saat ini Desa Sukarara memiliki tidak kurang dari 3 ribu orang penenun. Dan, seluruhnya masih aktif menenun. Banyak hasil tenun warga tersebut yang dijual hingga luar negeri. (kir/*)

NYESEK - Ribuan penenun asal Desa Sukarara saat menenun bersama pada rangkaian puncak kegiatan Festival Sukarara Begawe Jelo Nyeseq, Rabu (26/7).

(Suara NTB/kir)

Gagal Turunkan Kemiskinan PEMDA Lombok Barat (Lobar) dinilai gagal mencapai target penurunan kemiskinan tahun 2016. Pasalnya, Pemda memasang target ambisius sebesar 2 persen, namun hanya dicapai penurunan kemiskinan sebesar 0,65 persen bahkan tidak capai 1 persen. Menyikapi ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid harus mengevaluasi serius program penanggulangan kemiskinan. Terutama dari sisi program yang menyasar warga miskin, sebab ek(Suara NTB/dok) sekusinya dinilai lemah.

Hj. Nurul Adha “Kalau tidak tercapai berarti gagal namanya, karena dulu kan dipasang target 2 persen.

Namun hanya 0,65 persen tidak sampai 1 persen,”tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Hj Nurul Adha, Rabu (26/7).

Ia menekankan agar program money follow program yang tengah diterapkan oleh pemda harus konsisten dilaksanakan agar fokus pada target pada indikator penurunan kemiskinan.

Ia sangat mendukung program ini, sebab jika program SKPD tak mengarah pada indikator tersebut, maka tidak diberikan anggaran. Pemda harus fokus melaksanakan program ini.

Diakuinya, titik lemah kenapa tidak mencapai target dari sisi data yang kurang valid. Validasi data yang kurang, terkait di mana titik yang banyak warga miskin lalu dicari tahu penyebabnya di mana dan tidak sekedar mengetahui data angka kemiskinan, namun harus tahu juga data secara detail agar bisa dibedah.

Terkait indikator dominan penyebab kemiskinan dari non makanan, pihaknya tidak mengingkarinya. Sebab masih banyak warga yang tidak mengenyam listrik dan air bersih.

Dinas terkait dalam hal ini Bappeda lebih tahu di mana titik lemah tersebut, sehingga semestinya diperketat evaluasi yang dilakukan SKPD terkait kenapa tidak tercapai target. Diakui, pemda tidak memiliki target dalam hal pemberdayaan warga miskin. Jika makanan sudah teratasi, namun pendapatan masih sedikit. Lantas kenapa ini terjadi, “Apa upaya kita untuk menaikkan pendapatan masyarakat miskin ini. Program pengentasan kemiskinan ini harus lebih detail lagi,’’ sarannya. (her)

IKM Penopang Ekonomi Nasional Praya (Suara NTB) Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) selama ini telah memberi andil besar dalam menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahkan, pada saat krisis ekonomi melanda IKM mampu bertahan dan justru bisa menjadi penyelamatan ekonomi nasional. Demikian diungkapkan Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenparin) RI, Gati Wibawaningsih di Sukarara Jonggat, Rabu (26/7).

Menurutnya, dari sekian jenis IKM yang ada, IKM yang bergerak di bidang produksi kain tenun menjadi salah satu IKM yang mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Tahun lalu saja, katanya, nilai ekspor kain tenun yang diproduksi IKM-IKM yang ada mencapai 2,6 juta USD. “Secara nasional IKM yang bergerak di bidang produksi kain tenun, mampu menyumbang pemasukan cukup besar,” ujarnya.

Untuk itu, ujarnya, dengan dukungan berbagai program dari pemerintah pusat pihaknya berharap nilai ekspor tersebut bisa semakin meningkat. Dari sisi kualitas dan kuantitas produksi, juga akan terus didorong supaya bisa terus meningkat. Dengan begitu, kesejahteraan para pelaku IKM di bidang kain tenun bisa meningkat. Termasuk para penenun itu sendiri, sehingga bisa menekan angka kemiskinan.

Dikatakannya, potensi IKM di bidang kain tenun cukup potensial dan tinggal pembinaan secara berkelanjutan saja. Sementara pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk melakukan hal itu. “Kita punya sentra produksi kain tenun cukup banyak. Mencapai lebih dari 369 lokasi,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, NTB termasuk daerah dengan jumlah sentra produksi kain tenun terbanyak nasional. Sebanyak 171 lokasi, tersebar di seluruh wilayah NTB. Termasuk Desa Sukarara, juga merupakan salah satu sentra produksi kain tenun andalan.

Lebih lanjut Gita menambahkan, salah satu persoalan yang selama ini kerap jadi keluhan para penenun dan produsen kain tenun adalah persoalan ketersediaan bahan baku. Untuk itu, pihak Kemenperin sendiri sudah melakukan beberapa langkah. Dalam memenuhi kebutuhan akan bahan baku kain tenun yang cukup tinggi.

“Dengan beberapa lembaga, kita sudah menjadi kerjasama dalam rangka penyiapan dan pemenuhan bahan baku kain tentu. Untuk menjawab tingginya permintaaan bahan baku kain tenun,” terangnya. (kir)

Kenaikan Tunjangan DPRD Lobar Dinilai Tidak Signifikan Giri Menang (Suara NTB) Kemampuan fiskal Lombok Barat (Lobar) termasuk kategori rendah. Hal ini pun berimplikasi terhadap tunjangan yang diterima DPRD. Bahkan kenaikan tunjangan wakil rakyat sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2018 tidak terlalu signifikan. Sebab kenaikannya hanya tiga kali lipat dari sebelumnya, meski kenaikan hanya sebesar itu, namun cukup membebani keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Lobar, Joko Wiratno menyatakan, perihal kenaikan tunjangan DPRD belum bisa dipastikan sepanjang ada Perbup dan Perda sebagai tindak lanjut dari PP tersebut.

Pihak pemda, jelasnya, meminta menunggu Permendagri.

“Kemampuan fiskal kategori rendah maka akan kenaikan tidak signifikan, karena sesuai ketentuan kenaikan

hanya tiga kali, kalau sedang, lima kali lipat, sedangkan kategori tinggi kenaikan tujuh kali lipat,”jelasnya, Rabu (26/7).

Selain itu, ujarnya, data tunjangan yang disampaikan Sekwan mengacu PP Nomor 21, sehingga kemampuan daerah kategori tinggi. Namun berbeda dengan hasil analisa Kemendagri, sehingga perlu ditunggu kepastian dari Kemendagri. Dijelaskan terkait kemampuan fiskal ini sangat

berpengaruh terhadap kenaikan tunjangan Dewan, sebab jika kategori rendah tiga kali lipat, menengah lima kali sedangkan tinggi tujuh kali lipat.

Lebih rinci dijelaskan, kemampuan daerah masuk kategori menengah jika kemampuan daerah di atas Rp 200-400 miliar,apakah acuan sesuai PP 21 ini masih berlaku pada Permendagri yang baru perlu ditunggu. Menurutnya tidak bisa dikawinkan antara PP 21 den-

gan PP 18, sebab berbeda Permendagrinya. “Kalau PP 21 itu kita masuk kategori tinggi, namun saat ini masuk mana tunggu dulu kepastian resmi dari pusat,’’ tegasnya.

Sebelumnya Sekretaris DPRD Lobar, H. Isnanto Karyawan, menegaskan, terhitung pada bulan Agustus mendatang jajaran anggota DPRD Lobar menerima kenaikan tunjangan. Hal itu setelah pemerintah sepakat menaikkan tunjangan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti yang tertuang dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Di Kabupaten Lobar sendiri, Raperda inisiatif DPRD Lobar

tentang Kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Lobar sudah diketok menjadi sebuah Perda beberapa waktu lalu. Akibat disahkannya Perda ini, pimpinan dan anggota DPRD pun menerima tunjangan dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, bahkan Ketua menerima tunjangan Rp 54.709.790, Wakil Ketua Rp 50.890.740 dan anggota menerima Rp 48.163.490 per bulannya. Jumlah ini termasuk tunjangan reses dan transportasi. “Dalam Perda inisiatif Dewan itu setidaknya ada tiga kenaikan tunjangan yang diperoleh jajaran DPRD Lobar seperti Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), tunjangan reses dan tunjangan transportasi,” jelasnya. (her)

Kemiskinan di Lingkar Wisata Sesaot

Warga Miskin Numpang di Lahan Pemerintah Giri Menang (Suara NTB) Sektor pariwisata di Lombok Barat (Lobar) menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pariwisata ini hampir menyumbang sebagian besar PAD di Lobar. Namun dampak pariwisata ini minim bagi masyarakat lingkar wisata, pasalnya banyak warga di lingkar wisata yang hidup miskin. Mereka tinggal di rumah kumuh, bahkan numpang di lahan milik pemerintah, karena tak punya lahan.

Seperti dialami keluarga Ketut Diri dan Mustaan yang tinggal di dalam areal kawasan wisata Sesaot Desa Sesaot Kecamatan Lingsar.

Ditemui di gubuk reotnya Rabu (26/7), Ketut Diri tengah bercengkrama dengan dua anaknya yang masih kecil.

Keluarga Ketut Diri hidup berdampingan dengan damai bersama umat Islam yang ada di sekitarnya. Lokasi gubuk reotnya persisnya di pinggir jalur kawasan Sesaot menuju Aik Nyet Desa Buwun Sejati.

Gubuk reot keluarga Ketut dan Nyoman Ranti ini berbentuk panggung berukuran tidak terlalu besar. Gubuknya itu terbuat dari papan kayu melulu, atapnya dari asbes di sana sini bolong. Dindingnya dari papan sedangkan lantai dari tanah. Di gubuk itu pula ia membuat dapur menyatu dengan tempat tidur dengan hanya dibatasi papan.

Diakui lahan tempatnya tinggal bersama warga lain di kawasan itu bukan milik pribadi, namun numpang di lahan pemerintah. “Tidak punya apa-apa saya, lahan ini saja numpang. Rumah reot begini,” tuturnya sambil mengusap wajah anaknya.

Ia menuturkan telah lama

(Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Salah satu warga miskin di kawasan wisata Sesaot Ketut Diri bersama keluarganya yang tinggal di gubuk reot. Mereka minta pemerintah memperhatikan nasibnya, terutama bisa mendapat BPJS kesehatan dan fasilitas pendidikan. tinggal di gubuk roetnya tersebut. Ia tinggal di gubuk reotnya berempat bersama dua anak.

Dua anaknya sudah menikah.

Ia mengaku, selama ini tak pernah dapat bantuan, baik untuk pendidikan anaknya berupa beasiswa miskin (BSM) sejak SD hingga SMP. Bahkan ia pernah komplain ke pihak sekolah, namun tak digubris.

Suaminya sendiri bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan per hari Rp 50 ribu.

Upah ini tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari.

Diakuinya, kawasan tem-

patnya tinggal memang termasuk kawasan wisata. Ia tidak mampu ikut berjualan seperti warga lain, karena tak punya modal untuk usaha.

Untuk hidup saja diakuinya sangat berat.

Selama ini tidak ada aparat dusun dan desa yang turun melihat kondisi rumahnya.

Pernah ada rencana rumahnya mau diperbaiki pihak dusun, namun sampai saat ini hilang ceritanya. Ia mengaku hanya memperoleh bantuan raskin, sedangkan bantuan miskin tidak ada. Bahkan ia sendiri

tidak masuk sebagai penerima BPJS, dua anaknya pun tidak memperoleh KIS. Bahkan pernah ia mempertanyakan ke desa, namun pihak desa berdalih kalau data penerima berasal dari atas (pusat).

Akibat keluarganya tak memperoleh BPJS, terpaksa setiap kali sakit ia membiayai sendiri. Ia juga pernah minta dimasukkan namanya menjadi penerima BPJS, namun pihak desa dengan enteng menjawab bahwa untuk masuk sebagai penerima BPJS harus membayar Rp 50 ribu per bu-

lan. Ia juga sangat heran, kenapa ia tidak masuk data penerima padahal telah terdata sebagai penduduk setempat. Diakuinya, di kawasan itu terdapat belasan warga yang rumah kumuh.

Kondisi yang sama dialami Mustaan, pria sebatang kara ini tinggal di gubuk reot. Ia memiliki empat anak namun sudah menikah, mirisnya anak-anaknya tidak pernah memperhatikannya. Ia mengaku numpang di lahan pemerintah. “Saya tinggal sendiri, karena anak saya tidak pernah memperhatikan saya,”akunya.

Menurutnya, ia terpaksa tinggal di lahan milik pemerintah karena tak punya lahan.

Ia sendiri menyambung hidup dari pekerja serabutan, terkadang jadi pekerja bangunan dan buruh tani.

Kepala Desa Sesaot,Yuni Hari Seni mengakui banyak warganya yang tinggal di gubuk reot. Pihaknya bakal mengupayakan warga berjumah 16 KK di kawasan itu bisa direlokasi dulu dari lahan itu, karena ada pengembangan wisata ke depan.

Lahan relokasi sendiri jelasnya sudah diupayakan, pihaknya sudah bertemu pihak provinsi. Saat ini dari pihak pemda ada rencana akan direlokasi di lokasi galian, warga pun akan diarahkan bermukim di lokasi ini. Pihaknya sendiri bakal mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan subsidi atau bantuan hibah lahan ke warga yang ada di sekitar objek wisata tersebut. Ia mengaku dari 5.636 jiwa penduduknya sekitar 30 persen kategori miskin.

“Memang dampak pariwisata besar terutama pengangguran berkurang, namun kemiskinan masih membelit kawasan wisata Sesaot,” jelasnya. (her)

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Raperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi DPRD Loteng Disahkan Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (26/7), mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Loteng sebagai perda yang baru. Pengesahan dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., SE. Sebelumnya itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Loteng menyampaikan hasil pembahasan terhadap raperda yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Per-

aturan Daerah (BPPD) DPRD Loteng tersebut. Di hadapan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., dan pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya, L. Ahmad Yani, juru bicara Pansus DPRD Loteng, mengatakan, lahirnya perda ini merupakan amanah dari PP Nomor 18 tahun 2017.

Di mana dalam PP tersebut mengatur tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang baru. “Dengan disahkannya perda yang baru ini maka Perda No. 4 tahun 2007 kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Loteng sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5

tahun 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Substansi utama dari perda tersebut mengatur tentang sumber penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Loteng berupa penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD Loteng. Dan, itu sudah disesuaikan dengan aturan yang ada pada PP Nomor 18 tahun 2017, sebagai acuan utamanya.

Ke depan dengan perda dukungan perda tersebut, kinerja DPRD Loteng dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah ini bisa semakin optimal. Termasuk dalam hal mengawal jalannya pemerintahan,

sehingga progam-program pemerintah bisa berjalan maksimal. Hasilnya pun bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., mengapresiasi lahirnya perda tersebut, karena disahkan perda ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para anggota DPRD Loteng. Dan, secara moril tentunya saja menuntut kinerja terbaik dari segenap anggota DPRD di daerah ini.

“Dengan meningkatnya penghasilan, kesejahteraan para anggota DPRD Loteng juga meningkat. Tapi harus diimbangi dengan kinerja

yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Pemerintah daerah pun percaya, para anggota DPRD Loteng bisa memikul amanah dan tanggung jawab tersebut. Menjalankan tugas sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh.

Karena itu memang satu keharusan sebagai orang-orang pilihan yang mewakili satu juta lebih warga Loteng. (kir/*) PENGESAHAN - Rapat paripurna pengesahan raperda inisiatif DPRD Loteng tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Loteng, Rabu (26/7).

(Suara NTB/kir)

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Dikbud Gelar Workshop 2 Formatif Assessment Program Inovasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa menggelar workshop 2 formatif assessment Program Inovasi selama dua hari, SelasaRabu (25/7). Kegiatan yang digelar di Hotel Cirebon Sumbawa tersebut untuk meningkatkan kompetensi guru. Terutama dalam hal mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran siswa.

Kegiatan tersebut diikuti 31 peserta yakni guru SMP, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pembinaan Ketenagaan, M. Ali HK, S.Pd., M.Pd, kepada Suara NTB menjelaskan program inovasi di Kabupaten Sumbawa ada dua jenjang, yaitu jenjang SD dan SMP. Jenjang SD terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Moyo Utara terdiri dari 50 peserta.

Sementara, kegiatan yang dilaksanakan saat ini untuk jenjang SMP. Sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas pendidikan di Sumbawa. Makanya digelar Diklat pada semua tingkatan

pendidik,baik kepala sekolah, guru dan pengawas. Tujuan utamanya untuk mengubah pola sistem pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Supaya pola pembelajaran yang sifatnya konvensional atau model lama dapat diubah dengan pola baru dengan melakukan pendekatan kepada siswa.

“Kalau dulu perbandingannya guru lebih banyak medominasi materi daripada siswa, sekarang dibalik. Siswa yang lebih banyak dalam pembahasan. Guru hanya sebagai pemberi awal materi, nanti berkaitan dengan mencari solusi, mencari permasalahan, menyelesaikan permasalahan sekarang dituntut supaya siswa lebih aktif,” ujarnya.

Pihaknya ingin mengubah pola penyampaian guru di dalam skenario pembelajaran dengan langkah-langkah tertentu. Langkah yang dimaksudkan yakni guru kepada siswa harus melakukan pendekatan yang sifatnya bersahabat, tidak ada jarak antara guru dengan murid. Sehingga anak tidak ada kesulitan dan tidak akan merasa takut di dalam menyampaikan

KKN UTS Libatkan RSJ Mutiara Sukma Mataram Sumbawa Besar (Suara NTB) KKN mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) juga melibatkan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram di desa Songkar Kecamatan Moyo Utara. Terkait deteksi dini gangguan Psikososial pada anak SD. Kemudian deteksi dini gangguan mental emosional pada remaja dan dewasa yang dipandang perlu dilakukan agar penanganan dapat dilakukan sejak awal.

Seperti diungkapkan dokter Ahli Jiwa RS Mutiara Sukma, dr. Agung W. Putro, SpKJ beserta rombongan di Aula SDN 1 desa Songkar. Sebagai kegiatan integrasi dan mobile klinik dari RSJ Mutiara Sukma NTB yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sumbawa dan Mahasiswa KKN UTS dengan menghadirkan 32 pasien yang terdeteksi mengalami gangguan psikososial.

Agung mengungkapkan, program tersebut selalu diadakan setiap tahun dengan sasaran puskesmas yang ditunjuk Dikes Sumbawa. Kegiatan yang menjangkau pasien-pasien dengan gangguan jiwa tersebut, juga secara spesifik menyasar pada populasipopulasi khusus seperti anak-anak dan juga lansia.

“Sebelumnya, bulan Mei juga dilaksanakan kegiatan serupa di Unter Iwes, saat ini di Moyo Utara, dan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kegiatan akan berlangsung secara berurutan, dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, besok kita ke Bima dan Dompu,” lanjutnya.

Menurutnya, adanya peraturan terbaru dari Kementerian Kesehatan, bahwa setiap puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa, petugas puskesmas dan masyarakat diharapkan mulai sadar bahwa kesehatan tidak hanya berdasarkan fisik tetapi juga sehat jiwa. Petugas puskesmas juga harus memantau masyarakat sekitar kalau ada tanda-tanda gangguan jiwa agar segera ditanggulangi.

“Karena kalau sudah terlambat, sudah gangguan, tentu pengobatan akan lebih berat. Jika sejak awal kita sudah deteksi tanda-tanda baik itu ringan maupun berat dapat segera ditangani sehingga dia dapat bekerja, berkarya, bersekolah dan lain sebagainya,” tutur dokter muda tersebut.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dikes Sumbawa, Fikri S.KM, memanbahkan di wilayah Moyo Utara dengan penduduk 9.765 jiwa, saat ini terdeteksi 0,7% atau 32 orang yang memiliki gangguan jiwa. Desa Songkar sendiri tercatat ada 8 orang yang terdeteksi. Berdasarkan data tersebut, diharapkan kerjasama segenap perangkat desa untuk terus memantau dan mengimbau masyarakatnya untuk memeriksakan diri.

“Setiap Puskesmas saat ini memiliki program kesehatan jiwa. Jadi, agar segenap masyarakat yang mengalami gejala agar segera memeriksakan diri di Puskesmas terdekat.” Imbuhnya.

Hal senada juga juga diungkapkan Ivon Arisandi selaku Pembina KKN Kelompok 16 UTS bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus yang banyak menimpa anak-anak dan masyarakat sehingga dalam kegiatan sosial menerapkan norma-norma yang berlaku. Diharapkannya, dapat terus bersinergi dengan instansi-instansi terkait mengingat kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk menciptakan kesehatan anak-anak yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga nantinya dapat bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

DOKTER - Rombongan dokter jiwa dari RSJ Mutiara Sukma foto bersama dengan Dikes Sumbawa dan mahasiswa KKN UTS.

permasalah yang dihadapi.

“Jadi mereka ini dilihat assesment itu kita ingin mengubah melihat kemampuan guru. Begitu dia sebelum melakukan workshop mereka dites dulu.

Begitu mereka selesai melakukan diklat kan dites lagi untuk dilihat kemampuannya. Apakah ada perubahan sebelum dia melakukan kegiatan dengan dia setelah melakukan kegiatan.

Tetapi rata-rata dari Workshop tahap satu dan tahap dua ada perubahan nilai. Rata-rata 99 persen guru itu menguasai semua permasalah yang ada yang dituangkan baik tantangan dia menghadapi belajar maupun permasalahan yang dihadapi dilapangan. Inilah yang akan diberikan oleh fasilitator. Dari sinilah mereka fasilitator itu memberikan strategi bagaimana menghadapi masalah kalau terjadi tantangan di lapangan,” tukasnya.

Kedepan, dari hasil diklat apabila sudah selesai sampai tahap lima, pihaknya di Kabupaten Sumbawa akan memprogramkan hal yang sama. Dimana nantinya pihaknya tidak lagi mendatang-

kan instruktur dari pusat walaupun ada sebagai pendampig. Berdasarkan hasil workshop inilah para peserta akan dijadikan sebagai pendamping dan fasilitator daerah untuk melakukan diklat terhadap semua guru yang ada di Kabupaten Sumbawa.

“Dari diklat ini kami dari Dinas Dikbud akan megevaluasi kegiatan ini sejauh mana dampaknya di lapangan. Yang walaupun mereka sudah menerima di sini, sejauh mana mereka menyampaikan apa yang didapat di workshop untuk disampaikan kepada teman-temannya. Kita berharap ada imbasnya untuk penyampaian kepada guru-guru lain di lapangan,” pungkasnya.

Sementara Education Officer Inovasi Jakarta, Afifuddin menyampaikan, worskshop penilaian formatif yang kedua ini untuk mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran dari siswa. Kemudian guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa bisa memperbaiki pembelajarannya, dan guru juga bisa memperbaiki mengajarnya pada saat itu juga. Sealanjutnya, guru dapat menyusun fortopolio siswa, seh-

(Suara NTB/arn/ind)

WORKSHOP - Kegiatan workshop 2 Formatif Assessment Program Inovasi di Hotel Cirebon, Sumbawa (foto kiri). Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, M. Ali HK (foto kanan). ingga bukti-bukti dari assesment kemudian menanyakan kepada perbaikan pembelajaran. Paraitu dapat dikomentari dan dapat siswa apakah dia sudah memaha- digma ini mengubah paradigma diberi umpan balik. Sehingga bisa mi. Kalau belum guru harus mam- yang lama, bahwa guru itu medigunakan untuk perbaikan pem- pu menerangkan,” terangnya. nilai selalu kegiatannya di akhir belajaran.

Sebelumnya dalam worksop dan selalu melakukan skor. Teta“Dalam workshop ini guru-guru yang pertama sudah diberikan pi sekarang murni melihat buktiberlatih mengerjakan bagaimana terkait penyamaan persepsi ten- bukti apa pembelajaranya, kemucaranya memberi umpan balik tang apa itu penilaian formatif. dian apa umpan baliknya yang yang baik yang membangun, Yaitu kegiatan megumpulkan akan diberikan. “Jadi lebih kepabagaimana megumpulkan bukti- informasi pembelajaran siswa da melihat prosesnya,” pungkasbukti pembelajaran itu di kelas, lalu sehingga dapat digunakan untuk nya. (arn/ind/*)

Komisi III Sayangkan Kasus Bronjong Kuburan Desa Mura

Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) angkat bicara soal kasus proyek bronjong kuburan desa Mura, kecamatan Brang Ene. Komisi yang membidangi kegiatan infrastruktur ini menyatakan, jika terungkapnya kasus tersebut oleh aparat penegak hukum (APH) sebagai sesuatu yang memalukan.

“Tentu ini menjadi hal yang sangat memalukan bagi kita (KSB). Karena ada proyek yang dananya cair 100 persen tapi kegiatannya tidak ada sama sekali,” cetus Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Rabu (26/7).

Ia mengaku, indikasi kasus tersebut sudah terendus pihaknya sejak menerima laporan masyarakat dan menggelar evaluasi realisasi proyek pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) tahun 2016.

Dalam rapat tersebut salah satu persoalan yang dipertanyakan mengenadi indikasi proyek bronjong kuburan desa Mura yang diduga tidak dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Dari hasil koordinasi itu, Komisi III menyarankan kepada Dinas PUPRPP agar menyelesaikan dugaan itu melalui jalur hukum.

“Kami bilang ke dinas kalau mau buktikan secara yuridis laporkan secara hukum,” cetusnya.

Menurut Dinata, melihat kronologis dari kasus tersebut, ia mengindikasikan terjadinya pemalsuan dokumen kontrak proyek oleh rekanan pelaksana. Sebab hasil komunikasi dengan pihak dinas, personel di Dinas PUPRPP KSB tidak mengetahui persis bagaimana kemudian anggaran proyek sebesar Rp 92,8 juta (ralat, dalam pemberitaan sebelumnya tertulis Rp 92,8 miliar) itu bisa cair ke tangan rekanan pelaksana tanpa adanya progres sedikit pun pada pekerjannya.

“Makanya kami sarankan agar diproses hukum saja untuk pembuktiannya,” ulangnya.

Ia menilai, langkah Dinas PUPRPP melaporkan indikasi pemalsuan hingga

cairnya anggaran proyek pembanguan bronjong kuburan desa Mura itu sangat tepat.

Hal ini untuk memberikan efek jera terhadap rekanan sekaligus menutup anggapan negatif masyarakat terhadap Dinas PUPRPP dalam kasus itu. “Kalau ini tidak dituntaskan secara hukum akan menjadi preseden buruk bagi dinas PU,” ujarnya.

Kendati mendukung langkah Dinas PUPRPP, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, agar ke depan dinas lebih memperketat pengawasan internalnya. Sebab tidak menutup kemungkinan praktik-praktik serupa dengan modus berbeda akan dilakukan oknum tidak bertanggung jawab di kemudian hari.

“Buat sistem pengawasan yang lebih ketat lagi karena sudah pasti oknum rekanan melihat ada celah sehingga berani melakukan hal tersebut,” ujarnya seraya menambahkan, bahwa yang paling dirugikan atas kasus tersebut adalam masayarakat.

“Tentu masyarakat yang dirugikan.

Karena ada uang daerah yang cair untuk membiayai fasilitas bagi masyarakat, tapi hasilnya tidak dapat dinikmati masyarakat,” sambung Dinata.

Terakhir, ia menyampaikan, terhadap

setiap program pemerintah agar masyarakat turut melakukan pengawasan.

Hal ini penting agar praktik-praktik penyelewengan tidak kembali terjadi. “Kepada seluruh SKPD jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi. Dan masyarakat awasi setiap pekerjaan pemerintah, kalau indikasi yang tidak benar segera lapor ke kami,” pintanya. (bug)

Dinata Putrawan (Suara NTB/bug)

Belasan Orang Diklarifikasi Terkait Kasus Bronjong Desa Mura

(Suara NTB/ils)

MTQ – Suasana kegiatan pembukaan MTQ ke XIII di Kecamatan Seteluk yang dihadiri Bupati Sumbawa, H. W. Musyafirin.

Bupati Serukan Makna Kebersaman Dalam MTQ Ke XIII di Seteluk Taliwang (Suara NTB) Bupati Sumbawa Barat membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XIII tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, di Kecamatan Seteluk, Selasa (25/7) malam. Pembukaan itu ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati yang didampingi oleh Wabup Fud Syaifuddin ST, Ketua DPRD Muhammad Nasir ST, MM, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan SIK dan Anggota Komisi VII DPRRI, H. M. Syafruddin ST, MM dan Sekda, Abdul Aziz SH, MH. Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM mengatakan bahwa melalui Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XIII (13) tahun 2017 di Kecamatan Seteluk harus bisa menjadi tali penyambung silaturrahmi. Hubungan persaudaraan sesama muslim juga harus dijaga agar tidak rusak dan dirusaki oleh oknum tertentu. Persaudaraan, persatuan, dan kekompakan adalah modal untuk membangun Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang jauh lebih baik.

“Jangan mau diadu domba yang membuat sesama kita saling mencurigai dan saling mencaci maki. Mari kita pertahankan kekompakan untuk tetap menjadikan KSB sebagai kabupaten paling aman dan zero konflik horizontal di NTB,” ungkapnya.

Dikatakannya, sekarang ini masih banyak orang yang mencela, mudah mengupat dan merendahkan orang lain. Bahkan masalah sopan santun juga kerap diabaikan saat ini lantaran adanya perbedaan. Padahal pada dasarnya perbedaan ini, merupakan fitrah dari Allah SWT. Oleh karenanya, marilah sama-sama menjaga dan merawat perbedaan jangan sampai disalah artikan.

“Al Quran sudah tegas mengingatkan kita,

untuk tetap saling menjaga hubungan silaturrahmi, baik sesama muslim, maupun penganut agama yang lain,” ungkapnya. Makanya di ajang MTQ ini momentum menghapuskan perbedaan yang ada untuk KSB yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Menurutnya, dengan susunan kata yang indah, kalimat yang jelas dan terang serta gaya bahasa yang mengagumkan, Al Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan tanpa batas.

Semakin didalami Al Qur’an, maka akan semakin terasa pengetahuan dan yakini akan kebenaran firman Allah SWT. Oleh karena itu, bupati sangat berharap MTQ yang ke 13 ini bisa menjadi wadah mensyiarkan dan membumikan Al Qur’an, sebagai pegangan dan panduan dalam menjalani kehidupan.

“Apabila kita mengagungkan Al Quran, sesungguhnya kita sedang mengagungkan nilai keikhlasan, nilai kejujuran dan nilai kesungguhan,” tandasnya.

Sebelumnya Camat Seteluk Ir. Ruslan M. Si mengatakan, MTQ ke XIII ini diikuti oleh 396 orang peserta dan offisial dari delapan kecamatan se-KSB. Dalam MTQ tersebut, sedikitnya ada sekitar dengan sembilan cabang yang diperlombakan. Untuk cabang tilawatil Qur’an, terdiri atas sembilan golongan, cabang tahfizul Qur’an terdiri atas lima golongan. Sementara untuk cabang Fahmil Qur’an ada empat golongan dan cabang syarhil Qur’an, cabang khotil Qur’an terdiri atas empat golongan dan cabang M2TQ. Kegiatan ini akan berlangsung sampai 31 Juli mendatang dengan empat lokasi perlombaan yang sudah ditetapkan. “Kita berharap MTQ ini bisa menjadikan Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang Qur’ani dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tukasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat terus mendalami kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pencairan dana pembangunan bronjong di desa Mura, Kecamatan Brang Ene. Kasus yang saat ini juga ditangani Kejaksaan tersebut, diduga fiktif lantaran anggaran untuk pembangunannya sudah dicairkan sekitar Rp 92 juta, tetapi pelaksanakan program tersebut tidak ada.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu I Putu Agus Indra Permana SIK, Rabu (26/ 7) kemarin mengatakan, kasus ini tetap akan ditindak lanjuti pihaknya. Sementara untuk saat ini sudah ada sekitar 16 orang yang dilakukan klarifikasi dan penyelidikan terkait pencairan uang tersebut.

Sebanyak 11 orang diantaranya merupakan staff yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pemukiman (PU-PP) setempat. Sedangkan lima orang sisanya merupakan pihak kontraktor dan konsultan pengawas sebagai pelaksana program yang sifatnya penunjukan langsung (PL) tersebut.

“Berkas pemeriksaannya sudah kita anggap lengkap.

Baik itu dokumen yang berisi tanda tangan yang di diduga dipalsukan serta kwitansinya.

Bahkan dalam waktu dekat kita akan segera lakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam penanganan kasus ini, pihaknya tidak bisa

bertindak sendiri melainkan adanya keterlibatan unsur lain. Salah satunya dengan melibatkan tim ahli dari Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri di Denpasar untuk melakukan pengecekan terhadap tanda tangan tersebut.

Pihaknya juga sudah meminta spesimen tanda tangan sebagai pembanding kepada semua orang yang diperiksa tersebut untuk dicocokkan.

Baik itu terhadap kolom-kolom yang ditandatangani oleh orang yang diduga sebagai pemalsu dokumen tersebut.

Apakah sudah sesuai dengan orang diduga sebagai pemalsu atau tidak.

“Kita sudah minta spesimen tanda tangan terhadap semua orang yang kita periksa. Dari spesimen tanda tangan tersebut, kita akan meminta tim Labfor untuk melakukan pengecekan lanjutan,” ujar Agus.

Ia menegaskan bahwa kasus ini tetap akan ditindak lanjuti pihaknya. Karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi pihaknya tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar. Mengingat dalam penanganan kasus ini perlu proses panjang untuk memastikan apakah benar ada pemalsuan atau tidak. Apalagi dalam kasus ini, ada banyak orang yang diperiksa dan dilakukan klarifikasi guna memastikan masalah ini.

“Kami akan tetap tangani kasus ini, tetapi kami berharap masyarakat bisa bersabar. Karena penyelesaian kasus ini membutuhkan cukup banyak ahli dan waktu guna memastikan apakah benar dipalsukan atau t i d a k , ” tukasnya. (ils)

I Putu Agus Indra Permana (Suara NTB/ils)

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

Dishub KSB Akui Belum Maksimal Kelola Parkir Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini belum mengelola kegiatan parkir secara maksimal. Padahal sumber pendapatan dari jasa tersebut sangat menjanjikan untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dishub KSB, Ir. H. Muslimin. HMY mengatakan, pengelolaan parkir di daerah sementara ini berjalan secara kompensional. Pihaknya sendiri belum melakukan penataan mulai dari zonasi area parkir yang dapat ditarik retribusi hingga penempatan personil pengelolanya. “Untuk penataan ini baru akan kami lakukan tahun ini,” ungkapnya.

Dari kegiatan pengelolaan parkir yang dijalankan secara sederhana, tahun 2017 ini Pemda KSB hanya menargetkan PAD sekitar Rp 18,5 juta. Muslimin menyebutkan, hingga berakhir semester pertama realisasi target parkir baru masuk sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ke kas daerah. Ada pun sumber yang paling potensial dari aktivitas parkir pasar dan terminal Taliwang.

“Kalau yang terminal sudah kita setop karena kewenangannya sudah diprovinsi. Sekarang yang kita garap tinggal pasar dan sepanjang jalan protokol serta parkir-parkir khusus misalnya di Bank atau kantor perusahaan swasta,” sebut Muslimin.

Target yang ditetapkan dalam PAD dari kegiatan parkir itu sebenarnya masih dapat ditingkatkan hingga 3 kali lipat jika telah dikelola secara maksimal.

Muslimin bahkan mengklaim target yang dipasang oleh pemerintah saat ini masih sekitar 25 persen dari potensis yang ada. “Artinya memang masih banyak yang menguap. Makanya kita akan upayakan penataan perparkiran ini cepat terealisasi. Mungkin di tahap awal kita akan pakai Perbup (peraturan bupati) dan bertahap kita tingkatkan menjadi Perda (peraturan daerah),” timpalnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan bagian pendapatan mengenai penataan perparkiran tersebut. Terutama dalam menentukan zonasi parkir dan titik-titik parkir khusus yang bisa dikenakan retribusi.

“Kami harus koordinasi dengan pendapatan karena nanti hasilnya langsung di setor ke sana,” tukasnya.(bug)

Masyarakat Dompu Dirugikan

Dokter Spesialis yang Dibiayai APBD Pindah Setelah Pendidikan

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Masyarakat Dompu kembali dirugikan dengan pindahnya dokter spesialis THT yang dibiayai melalui dana APBD tahun 2008 – 2013. Proses kepindahan dr. H. Fandi Agus Widoyo bahkan tidak diketahui pihak RSUD Dompu tempatnya bekerja dan baru diketahui setelah keluar SK pindah tugas dan pemberhentian gaji 2 bulan lalu.

Tidak hanya pihak RSUD Dompu yang tidak mengetahui kepindahan dr. H. Fandi. Bahkan, Kepala BKD Dompu, Ir. Ruslan, MSI juga tidak mengetahui kalau SK pelepasan dari Dompu sudah ditandatangani dan dikeluarkan Bupati. Yang diketahuinya, dr. H. Fandi mengajukan pindah dan diantara alasan kepindahannya karena sakit yang dialaminya.

“Dia baru mengajukan pindah. Suratnya ke Bupati,” kata Kepala BKD Dompu saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/7).

Ruslan pun mengaku, tidak tahu kalau dr. H. Fandi tidak lagi masuk kerja sejak 3 bulan lalu. Ia justru mempertanyakan pihak RSUD Dompu yang tidak aktif melaporkan disiplin jajarannya ke BKD. Apalagi dokter tersebut tidak berkantor sudah lebih dari 3 bulan. “Jujur saya baru tahu dari om Rullah (wartawan Suara NTB) ini,” kata Ruslan.

Sementara secara terpisah kepala bidang PSDM BKD Dompu, A. Najib mengaku hingga saat ini tinggal 1 orang dokter yang sedang mengikuti tugas belajar mengambil spesialis penyakit dalam di Philipina yaitu dr. H. Cahyadi. Bagi dokter spesialis yang dibiayai melalui APBD, mereka menandatangani surat pernyataan akan kembali mengabdi di Dompu minimal dua kali masa pendidikan atau 8 hingga 10 tahun.

“Itu sudah menjadi komitmen mereka yang dituangkan dalam surat pernyataan sebelum mengambil spesialis,” kata A Najib. Terhadap kepindahan dr. Budi (spesialis penyakit dalam) dan dr. H. Fandi, A Najib mengaku, bukan menjadi ranah bidang pihaknya. Di tempat yang sama, kasubag Kepegawaian RSUD Dompu, Abdul Malik mengaku, dr. H. Fandi sudah resmi pindah dari Dompu sejak 2 bulan lalu. Itu diketahui setelah pihaknya diberikan SK pelepasan statusnya sebagai ASN di Dompu dan surat penghentian gaji ASN-nya.

“Kita sebenarnya sedang mau panggil untuk diperiksa.

Ada dua hal yang mau kita periksa, salah satunya karena meninggalkan tugas tanpa alasan. Tapi karena sudah resmi pindah, bagaimana kita mau proses,” katanya.

Selain dr. H. Fandi, dokter spesialis lain yang juga dibiayai pendidikan spesialisnya melalui dana APBD Dompu yaitu dr. Budi Wahono spesialis penyakit dalam. Dr. Budi bahkan langsung pindah setelah menyelesaikan program spesialisnya tahun 2015 lalu.

Ia memulai pendidikan spesialis sejak 2010 hingga 2015.

Mudahnya para dokter spesialis yang dibiayai pendidikannya dari Dompu ini sangat disayangkan. Terlebih keberadaan dokter spesialis ini sangat dibutuhkan di tengah upaya akreditasi untuk peningkatan layanan di RSUD Dompu.

Akibat tidak adanya dokter spesialis, pihak RSUD Dompu harus kerjasama dengan pihak perguruan tinggi penyelenggara program dokter spesialis yang melakukan praktik spesialis selama 1 tahun. Sehingga daerah cukup dirugikan akibat pemindahan para dokter spesialis yang dibiayai pendidikannya melalui dana APBD ini. (ula)

Ruslan

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pembubaran HTI, Polres Dompu Tunggu Instruksi Pusat Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S.IK., mengatakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diputuskan pemerintah pusat tengah menjadi perhatian serius pihaknya. Terutama terhadap reaksi penolakan ketika eksekusi itu berlangsung, atau pasca keputusan ini dikeluarkan.

Menindaklanjuti kebijakan ini Polres Dompu masih menunggu instruksi pusat terkait cara penindakanya.Hal tersebut semata-mata untuk menghidari adanya benturan fisik antara pemerintah dengan ormas. “Cara bertindaknya kita masih menunggu dari pusat,” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/7).

Kapolres menjelaskan, mengingat pembubaran ormas HTI tersebut telah menjadi keputusan pemerintah pusat, pihaknya tentu tak bisa berbuat banyak, selain melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hanya memang sebelum eksekusi itu dilakukan, jajarannya akan menyosialisasikanterlebih

dahulu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas kepada semua pihak.Terlebih mendorong pemerintah daerah untuk mencari jalan terbaik agar tidak menimbulkan kegaduhan di Dompu.

“Caranya mungkin tidak serta merta kita membubarkan itu, tapi kita sosialisasikan terlebih dahulu,” jelasnya. Terkait reaksi penolakan

yang mulai muncul dari beberapa ormas saat ini ditanggapinya sebagai sesuatu yang biasa saja. Yang penting, cara penyampaian penolakan itu mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Disinggung kemungkinan akan adanya aksi anarkis dari ormas HTI dan sebagainya, Kapolres menegaskan, ketika hal itu dilakukan selaku pengaman, pengayom dan pelindung masyarakat pihaknya akan menindak tegas mereka yang terlibat. Sebab, bagaimanapun kebijakan pemerintah tersebut sudah melalui pertimbangan dan pengujian

yang mendalam.

“Tentunya kalau sudah berurusan dengan tindakan anrkis ya kita pasti akan tindak tegas,” ujarnya.

Kapolres menyebutkan, di Dompu ormas HTI massanya tergolong cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan. Dan untuk mengantisipasi reaksi yang tidak diinginkan pihaknya sudah menginstruksikan personel untuk melakukan pengamanan di setiap kegiatan masyarakat, terutama kelompok HTI. “Bukan hanya fokus pada HTI saja tapi semua kegiatan,” pungkasnya. (jun)

Patroli Gabungan

TNT Keluarkan Banyak Surat Teguran

(Suara NTB/jun)

TERBAKAR - Rumah milik Asni di Lingkungan Perampi Keluarahan Potu yang diduga dibakar anak kandungnya, Selasa (25/7).

Seorang Anak Diduga Bakar Rumah Sendiri Dompu (Suara NTB) – Rumah milik Asni pegawai Disdukcapil Kabupaten Dompu di Lingkungan Perampi Kelurahan Potu Kecamatan Dompu terbakar, Selasa (25/7) Pukul 21.32 malam. Diduga, kebakaran disebabkan ulah anak kandungnya Ww yang sengaja membakar rumah tersebut. Belum diketahui pasti apa motif di balik peristiwa yang telah menghanguskan seluruh isi rumah ini.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta menerangkan, tak lama sebelum kebakaran terjadi salah seorang warga melihat Ww masuk ke dalam rumahmelalui pagar samping. Kemudian terdengar suara gaduh yang disusul kobaran api. “Tidak lama ke-

mudian api menjalar dan membakar rumah sampai ke atap,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di Mapolres Dompu, Rabu (26/7).

Melihat kobaran api tersebut warga setempat kemudian berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya, terlebih menginformasikan petugas Damkar. Sementara personel juga langsung diterjunkan untuk melakukan pengamanan.

Hanya memang jelas Suhatta, kobaran api saat itu makin membesar karena mengenai kayu atap rumah Asni.

“30 menit kemudian petugas dan tiga unit mobil pemadam kebakaran serta satu unit water canon tiba di lokasi untuk membantu pengamanan dan pemadaman,” jelasnya.

Untungnya kobaran api ini tidak sempat menjalar ke pemukiman warga lain karena setengah jam kemudian berhasil dipadamkan. Terlebih tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, sebab saat kejadian Asni sedang tidak ada di rumah.

Akibat kebakaran ini bangunan serta isi rumah lanjut Suhatta, rata-rata sudah ludes dilahap si jago merah. Sementara terduga pelaku pembakaran kini diamankan pihaknya di Mapolres Dompu guna proses penyelidikan lebih lanjut.

“Diduga kebakaran ini sengaja dilakukan oleh anaknya sendiri, pelaku sementara sudah di amankan di Mapolres Dompu.Untuk kerugian belum bisa kami pastikan,” pungkasnya. (jun)

Jangan Ada Lagi Kades Tersangkut Hukum Sumbawa Besar (Suara NTB)Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, tak ingin lagi ada Kepala Desa (Kades) yang tersangkut persoalan hukum. Akibat tidak amanah dalam mengelola anggaran desanya. Pemerintah desa harus lebih serius dan lebih amanah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam mengelola anggaran desa secara transparan, partisipatif, akuntable dan amanah.

Pesan tersebut disampaikan Wabup, dalam Rakor Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di kantor Bupati Sumbawa, Rabu (26/7) kemarin. Hal ini mengingat besarnya dana desa yang dikelola saat ini. Jika dirata-ratakan, maka setiap desa di Sumbawa mengelola anggaran sebesar 1,9 Miliar di tahun 2017 ini.

“Ini tentu angka yang cukup fantastis karena belum termasuk dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dan sumber-sumber lainnya,” terangnya.

Menurut Wabup, wujud kongkret keberpihakan kepada desa adalah dengan diluncurkannya Dana Desa (DD) yang cukup fantastis pada tahun pertama implementasi UU Desa yakni tahun 2015 untuk desadesa di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 45 miliar rupiah.

Kemudian di tahun 2016 sebesar Rp 101 Miliar dan 2017

(Suara NTB/arn)

PENGARAHAN –Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullahdidampingi Kadis PMD dan Perwakilan Kejari Sumbawa memberikan pengarahan kepada peserta Rakor desa. yaitu sebesar Rp 129 Miliar.

Apabila diakumulasi, semua pendapatan desa dari berbagai sumber seperti Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka total pendapatan desa untuk tahun 2015 dari empat sumber diatas sebesar Rp 139 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp 193 miliar dan tahun 2017 total pendapatan seluruh desa di Sumbawa dari empat sumber dimaksud, sebesar Rp 265 miliar.

Jika ditambahkan dengan dana kerabat melalui program “desa bebas rentenir” sejumlah Rp 15 Miliar, maka total anggaran yang mengucur ke-157 desa di Sumbawa mencapai Rp 280 miliar atau

hampir seperlima dari total APBD Sumbawa 2017.

Dalam Laporannya, Kepala Dinas PMD, Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si menyampaikan, rakor untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Memberikan pemahaman secara umum tentang mekanisme penyeleggaraan tentang pemerintahan Desa yang taat dan istiqomah terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih agar para pemangku amanah khususnya pemerintah desa dan BPD berkomitmen kuat dalam mewujudkan kemandirian desa. Peserta Rapat berjumlah 314 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua BPD Se Kabupaten Sumbawa, para Camat dan OPD. (arn)

Dompu (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu telah mengeluarkan banyak surat teguran, terutama bagi para pelaku perambahan hutan di kawasan tambora.

Seperti di Dusun Karya Sari Desa Sori Tetanga dan Dusun Satompo Desa Tolo Kalo.

Dua wilayah ini kata Kasat Polhut TNT, Muhammad Saad, termasuk dalam zona khusus yang perlu pengawasan ketat, karena posisinya berada dalam kawasan taman nasional. “Di situ zona khusus, zona yang harus kita pantau terus perkembangannya tidak bisa memperluas lagi,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (26/7).

Selain perambahan, hasil indentifikasi pihaknya selama patroli bahwa aktifitas ilegalloging masih kerap terjadi, ini ditandai beberapa kawasan baik di TNT, KPH dan hutan tambora telah gudul akibat ulah oknum tak bertanggung jawab itu, hanya saja lanjut Saad, saat patroli pihaknya tak menjumpai para pelaku yang terindikasi dari oknum masyarakat setempat. Terkecuali untuk pelaku perambahan.

“Kita menyosialisasikan, memberikan peringkatan dulu. Belum kita melakukan penindakan bahkan sudah mereka membuat surat pernyataan,” jelasnya.

Tindak lanjut atas dikeluarkanya surat teguran ini ialah patroli lanjutan pada awal agustus mendatang, sehingga bisa dipastikan sejauh mana kesepakatan tersebut dijalankan oleh masyarakat.

Jika bertentangan tim gabungan tak segan-segan meringkus dan memproses hukum para pelaku. Namun langkah itu tambah dia, hanya berlaku untuk mereka yang tingkat pelanggaranya cukup berat.

“Seperti pelaku illegal logging, kalau perambahan nanti ada pengklasifikasian,” ujarnya. Disinggung soal pembukaan lahan baru, Saad mengaku belum menemukan faktanya di lapangan. Meskipun informasi sebelumnya bahwa masyarakat saat ini tengah ancang-ancang membuka dan melebarkan kawasan untuk menanam jagung.

“Tapi dengan informasi tersebut kita tetap melakukan pengontrolan untuk mengantisipasi,” pungkasnya. (jun)

Salinan Putusan Belum Diterima

Bupati Dompu Belum Tindaklanjuti Putusan PTUN soal CPNS K2 Dompu (Suara NTB) Salinan keputusan majelis hakim atas gugatan 111 orang CPNS formasi K2 terkait pembatalan SK pembatalan oleh Bupati Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap belum juga ditindak lanjuti.

BKD Dompu masih akan menunggu salinan keputusan PTUN Mataram untuk dilampirkan dalam surat yang akan disampaikan ke BKN pusat melalui BKN regional X Denpasar.

Kepala BKD Dompu, Ir Ruslan, MSI kepada Suara NTB, Rabu (26/7) kemarin, mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan salinan keputusan dari PTUN Mataram terkait gugatan para penggugat atas SK pembatalan 134 CPNS K2 Dompu.

Salinan keputusan ini menjadi dasar bagi pihaknya untuk mempertimbangkan dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan berikutnya. “Sebagai pemerintahan yang taat asas, tentu putusan pengadilan ini akan ditindak lanjuti,” katanya.

Namun karena kewenangan Bupati ini tidak berdiri sendiri karena harus ada keputusan BKN soal NIP, pemerintah daerah (Pemda) Dompu akan tetap mengirimkan surat ke BKN. Termasuk melampirkan keputusan PTUN Mataram. “Harapan kita semua, dengan inkracht-nya putusan, baik pihak BKN dan MenPAN bisa menindak lanjuti,” terangnya.

Terkait salinan keputusan yang disebut – sebut sudah diterima kuasa hukum Pemda Dompu melalui Kepala Bagian Hukum Setda, Ir Ruslan mengaku, sejauh ini belum diterimanya. Namun ia mengatakan, salinan keputusan yang diterima Kabag Hukum tersebut baru 1 penggugat.

Sementara para penggugat ini banyak dan mereka mengajukan gugatan orang perorang.

“Yang satu ini baru kopian saja mungkin untuk kita pelajari. Tapi soal salinan keputusan secara resminya belum ada, karena paling tidak ada pengantarnya salinan itu kita terima,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin akan menindaklanjuti putusan PTUN Mataram terkait gugatan 111 orang penggugat dari kelompok CPNS K2 Dompu.

Tapi karena Bupati tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat CPNS, tapi ada kewenangan BKN terkait NIP, sehingga harus menunggu keputusan BKN. Selain kelompok 111 orang CPNS K2, juga terdapat 8 orang yang mengajukan gugatan ke Bupati, BKN pusat dan BKN regional X Denpasar. Namun keputusan yang tidak dilakukan banding oleh Bupati selaku tergugat pertama ini, justru BKN yang mengajukan banding. Sehingga perkarannya dianggap belum berkekuatan hukum tetap. (ula)

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/why)

GUGAT CERAI - Pendaftar gugatan perkara perceraian mengantre di loket Pengadilan Agama Mataram, Rabu (26/7).

Harus Hadir di Desa DESA diyakini sebagai ujung tombak pembangunan, karena desa merupakan struktur pemerintahan pemberi pelayanan paling dekat dengan rakyat. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) dalam jumlah cukup besar.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB dinilai belum secara maksimal hadir di Desa, terutama dalam bentuk keberpihakan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, menyerukan kedepan, agar pemerin(Suara NTB/ndi) tah provinsi harus lebih ekNurdin Ranggabarani sis di pemerintah desa.

“Nah kami akan adopsi itu, seberapapun besarnya (anggaran) yang penting bisa hadir. Karena di daerah lain sudah mulai melakukannya,” ujar Nurdin d ihadapan perwakilan Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sumbawa, yang mendatangi DPRD NTB baru-baru ini.

Dikatakan oleh Nurdin, dengan pola yang saat ini, pemerintah Provinsi hanya bisa menjangkau tidak lebih dari 20 persen total desa di NTB. “Padahal desa juga punya hak di APBD Provinsi, begitu juga dengan APBN. Tapi untuk APBD Provinsi, sangat kecil sekali bisa menyentuh desa,” ujarnya.

Maka dari itu, ia akan memperjuangkan agar pemerintah provinsi memiliki keberpihakan pada desa. Salah satu caranya yakni dengan membuat regulasi terkait percepatan pembangunan desa. Sehingga jelas alokasi APBD Provinsi yang didisttibusikan ke desa.

“Kalau begitu polanya, maka bantuan Provinsi itu, didistribusikan ke desa tidak lagi tercecer di kelompok-kelompok, tapi jadi satu dikelola oleh desa, sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyatakat desa,” katanya. (ndi)

Siap Adili Korupsi Korporasi PENGADILAN Tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilam Negeri Mataram siap menyidangkan perkara korupsi korporasi. Pedomannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016.

“Pada dasarnya sama dengan persidangan tipikor biasanya,” kata Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi, kemarin.

Dalam persidangan, sambung hakim ad-hoc tipikor itu, korporasi akan diwakili oleh pengurus sebuah perusahaan.

Dalam hal penyidikan, pe(Suara NTB/why) meriksaan sebuah korporasi Fathurrauzi dilakukan dengan pemanggilan terhadap pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan itu, wajib hadir dalam persidangan.

Soal hukuman terhadap korporasi, apabila terbukti bersalah melakukan korupsi maka akan dijerat dengan pidana denda, pidana ganti rugi, uang pengganti, ataupun restitusi, dan atau pidana tambahan perbaikan kerusakan akibat korupsi.

Perma 13/2016 itu dimaksudkan untuk mengisi kokosongan hukum acara pidana dalam penanganan pidana dengan pelaku korporasi. Dalam menjatuhkan pidana korporasi, seperti amanat Perma tersebut, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

Penilaian itu didasarkan pada kondisi, korporasi dapat memeroleh keuntungan atau manfaat dari korupsi tersebut. “Atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi,” jelasnya. Kemudian, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, serta korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna guna menghindari terjadinya tindak pidana. (why)

Komisioner Lama KPU di NTB Perlu Dipertahankan Mataram (Suara NTB) Masa kerja komisioner KPU Provinsi NTB akan habis pada bulan Januari tahun 2019. Sementara untuk KPU Kabupaten/Kota akan habis masa jabatannya menyusul pada bulan Februari.

Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi penyelenggaraan pemilu di Provinsi NTB. Sebab pergantian itu terjadi dua bulan sebelum pemilu 2019 digelar, yakni pada bulan April.

“Provinsi habis Januari 2019, Kabupten/Kota pada bulan Februari, nah pemilu pada bulan April 2019. Kalau semua komisioner itu di(Suara NTB/ndi) ganti, ya cukup mengkhawatArief Budiman irkan,” ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman ketika dikonfirmasi di Mataram baru-baru ini.

Maka dari itu, Arief berharap pada proses pergantian komisioner KPU di NTB itu nanti, tidak semua mesti harus diganti oleh orang baru. Namun minimal harus ada komisioner lama yang dipertahankan. “Kalau ada komisioner lama yang terpilih kembali tentu lebih baik, karena transfer knowledge yang diterimanya tentu lebih baik. Tapi kalaupun ada yang baru, maka tim seleksi itu harus bisa menentukan bahwa begitu dipilih, komisioner baru ini harus bisa langsung kerja, jangan belajar dulu, sudah tidak ada waktu,” ujarnya.

Namun demikian, pada dasarnya, Ketua KPU RI yang baru saja terpilih itu, menegaskan, terlepas dari orang baru dan orang lama yang akan duduk di KPU NTB, dan Kabupaten/Kota, pihaknya tidak terlalu khawatir bahwa proses penyelenggaraan pemilu akan terganggu. Sebab KPU telah membangun sistem kerja yang sudah cukup kuat.

“Jadi yang berjalan itu sistem, bukan orang perorang. Sehingga orangnya boleh saja berganti, siapapun yang keluarmasuk, itu tidak akan mengubah kinerja KPU, karena sistemnya sudah dibangun,” pungkasnya. (ndi)

Meningkat, Perceraian di Mataram Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Agama Mataram memvonis cerai 615 perkara pada 2016 lalu. 456 perkara di antaranya cerai gugat –cerai yang dimohonkan pihak istri, dan 159 cerai talak –cerai dimohonkan pihak suami. Kasus perceraian ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Faktor penyebab tertinggi terjadinya perceraian yakni, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 333 perkara, penelantaran 125 perkara, persoalan ekonomi 40 perkara, dan sisanya disebabkan mabuk, judi, dipenjara, poligami, KDRT, kawin paksa, dan murtad. Di tahun 2017 ini terhitung JanuariMaret, PA Mataram sudah

memutus 215 perkara cerai.

“Dalam hukum agama, memang mereka yang bertengkar ini sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, baru jika tidak bisa damai diselesaikan di persidangan,” kata Humas PA Mataram, Sudirman.

Lainnnya, karena faktor ekonomi, yakni suami sebagai kepala keluarga tidak mam-

pu memenuhi nafkah lahir kepada istri. “Belanja dapur, rumah tangga, sekolah anak, tidak cukup,” jelasnya.

Ia menyebutkan, perkara itu didominasi dengan pihak istri yang menggugat cerai suami, alasannya pihak istri sebagai pihak yang banyak dirugikan.

Mulai dari KDRT, penelantaran, dan pertengkaran.

“Setiap tahun ada peningkatan. Bisa disebabkan kesadaran hukum yang meningkat dan sistem kependudukan kita yang sudah tertib. Banyak pernikahan yang sekarang sudah tercatat,” katanya.

Seperti halnya kasus gugat cerai yang dilakukan LN alias

Perppu 2/2017

Bubarkan Ormas Tanpa Proses Pengadilan Mataram (Suara NTB) – Perppu 2/2017 tentang Ormas sudah resmi diundangkan. Tahap awal akan disosialisasikan terlebih dahulu, untuk kemudian diterapkan.

Khususnya terhadap Ormas yang masuk daftar dilarang.

Perppu 2/2017 menggantikan UU 17/2013. Hal paling mencolok yakni pembubaran sebuah Ormas setelah ditegur, dan dihentikan kegiatannya, dapat langsung dilakukan tanpa proses peradilan.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono menjelaskan, azas yang dimaksud dalam Perppu itu menanggapi kondisi genting kekinian yang mengancam ketahanan negara.

“Kalau ada Ormas yang punya ideologi selain Pancasila, kalau ditempuh jalur hukum (pengadilan) memerlukan waktu yang panjang,” ujarnya, Rabu (26/7) saat berbincang dengan Suara NTB. “Sedangkan paham seperti itu untuk situasi sekarang ini tidak kondusif untuk dilakukan proses itu. Makanya harus dengan cepat untuk mengimbangi, dikeluarkanlah Perppu,” imbuhnya.

(Suara NTB/dok)

Imam Margono Ormas didirkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dalam perkembangannya, muncul ormas yang aktivitasnya bertentangan dengan falsafah dan dasar negara itu.

“Sekarang ideologi radikal mengganggu ketatanegaraan, itu harus diambil langkah.

Syarat munculnya Perppu kan karena ada kegentingan.

Di antaranya, paham radikal sudah menyebar ke beberapa lapisan masyarakat,” jelas Imam.

Paham anti-Pancasila dimaksud mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dampak lebih jauhnya disintegrasi bangsa. Penerbitan Perppu itu, lanjut dia, merupakan langkah konstitusional pemerintah.

Dalam Perppu 2/2017 itu memuat azas pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dapat secara langsung mencabut izin yang telah dikeluarkannya tersebut. Berbeda dengan UU 17/2013 yang harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Pendekatan penerapan Perppu itu di NTB, kata Imam, diberikan sosialisasi terlebih dulu. Baik kepada seluruh Ormas, ataupun Ormas yang sudah masuk daftar dilarang.

Khususnya, Hizbut Tahrir Indoensia (HTI) yang dicabut badan hukumnya, hampir sepekan setelah Perppu terbit. “Sosialisasi dulu.

Selama Perppu melarang organisasi tertentu itu, pasti kita larang juga kegiatannya,” pungkasnya. (why)

NR (24) di Pengadilan Agama Mataram, Rabu (26/7) pagi.

Wanita pekerja swasta di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram itu baru usai menjalani sidang perdana gugatan cerainya. Secuil bebannya seolah terangkat.

“Mau cerai karena tidak mau dan menghindari tekanan batin yang berkepanjangan,” ungkap dia melalui penasihat hukumnya, Deni Nur Indra ditemui Suara NTB usai sidang.

LN yang kini tinggal di indekos di Selagalas, Cakranegara menikah dengan ZL (28), delapan tahun silam. Bahtera cinta mereka mulai diguncang gelombang awal 2015, sebe-

lum akhirnya benar-benar kandas 2017 ini.

“Sering mendapat kekerasan fisik. Dipukul dan ditinju suaminya tanpa alasan yang jelas sewaktu emosi,” ungkap Deni.

Mereka sudah berketetapan hati untuk berpisah, dengan meminta hak asuh anak hasil buah perkawinan masing-masing berumur 7 tahun dan 5 tahun. “(Sepakat minta hak asuh) sama-sama satu (anak),” jelasnya.

Perkara gugat cerai pasangan LN dan ZL adalah salah satu dari sekian banyak perkara yang dialami warga Mataram. (why)

Lagi, Bule Meninggal di Trawangan Tanjung (Suara NTB) Kasus meninggalnya wisatawan mancanegara saat tengah berlibur di Gili Trawangan kembali terjadi. Kali ini menimpa korban, Barkmeijer (55 tahun), kebangsaan Belanda. Ia dilaporkan meninggal pada Rabu (26/7).

Kapolsek Pemenang, KLU, Iptu Hilmi Manosoh Prayugo, kepada wartawan menerangkan korban pemilik identitas No Paspor NYJ1D11J3 tersebut dilaporkan meninggal oleh rekan satu kamarnya. Rekan korban dan korban menginap di Hotel Austin Gili Trawangan.

“Pada hari Rabu tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita pihak hotel Aston menerima telpon dari penghuni kamar nomor 1102 An. Albert Gomez yang merupakan teman korban. Kemudian pihak hotel mengecek kamar 1102 untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut, sete-

lah diketahui kebenarannya kemudian pihak hotel menghubungi dokter yang kerja di Ombak Sunset,” kata Hilmi menerangkan kronologi kejadian.

Selanjutnya, oleh dokter dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang dalam keadaan kaku, diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 6 jam.

Korban kelahiran Boukje, 15 Juli 1962 tersebut itu kemudian dilaporkan ke Kepolisian. Pukul 09.00 Wita, aparat Polsek Pemenang yang tiba di TKP kemudian melakukan penanganan.

“Polsek melakukan olah TKP dan melengkapi administrasi penanganan kasus WNA tersebut. Selanjutnya koordinasikan dengan RS Bahayangkara untuk ditangani lebih lanjut hingga ke Kdubes Belanda di Jakarta,” demikian Hilmi. (ari)

Ahyar Belum Umumkan Balon Wagub Mataram (Suara NTB) Sama seperti bakal calon (balon) gubernur NTB lainnya, balon yang dipersiapkan partai Gerindra, H. Ahyar Abduh, belum mengumumkan balon wakil gubernur pendampingnya untuk maju dalam perhelatan Pilkada NTB 2018. Salah satu bakal calon Gubernur NTB

dari partai Gerindra, H. Ahyar Abduh, ketika dikonfimasi terkait pasangang calon wakilnya mengaku telah mendapatkannya. Namun untuk mengumumkannya, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat.

Hal itu disampaikan Ahyar melalui Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat,

yang juga merupakan kakak kandung Ahyar sendiri. Menurutnya, semua hal yang dibutuhkan oleh Ahyar untuk tampil di pilkada NTB, sudah dimiliki, seperti partai koalisi yang akan mengusungnya, dan juga bakal calon wakil.

“Sudah punya partai koalisi, calon wakil juga sudah pu-

nya. Kita sudah punya gambarannya, Insya Allah kita sudah tidak bingung lagi, kami sudah memilih (calon wakil) mana yang dikehendaki oleh rakyat,” terang Ridwan.

Namun demikian, Ridwan enggan untuk menyebutkan nama calon wakil Gubernur yang akan mendampingi Ahyar.

Tapi yang jelas, wakil Ahyar berasal dari Pulau Sumbawa.

“Idealnya wakil memang dari pulau Sumbawa, tapi nanti itu akan ditetapkan bersama partai koalisi. Jadi karena ini semua masih berproses, jadi saya endak bisa sampaikan, meskipun arah-arahnya sudah jelas,” katanya. (ndi)

Sibuk Urus Politik

Tugas Pemerintahan Diduga Kendor Semenjak memantapkan diri maju pada kontestasi pada Pilkada 2018, aktivitas Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di pemerintahan diduga relatif kendor.

SEJUMLAH agenda pemerintahan dibebankan ke Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana serta pejabat teras lainnya.

Pengamatan Suara NTB, sejak beberapa bulan terakhir Ahyar Abduh lebih banyak menghabiskan waktu di luar.

Menghadiri undangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di beberapa daerah di Lombok, bahkan Pulau Sumbawa.

Belum lagi, agenda politik di luar daerah yang harus dikejar untuk memperoleh dukungan sejumlah partai.

Pekan ini atau tepatnya, Senin (24/7) baru satu kali H. Ahyar Abduh menempati ruang kerja di Kantor Walikota.

Selebihnya, ia memiliki agenda di luar. Pun terpaksa menerima tamu atau kunjungan diarahkan ke Pendopo Walikota.

Seperti halnya rapat penting yang dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD dan camat se

- Kota Mataram. Rapat terkait pembahasan percepatan penyerapan anggaran tersebut dipimpin oleh Wakil Walikota Mataram yang didampingi Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito.

Setidaknya pertemuan yang sifatnya urgen menyangkut program dan kinerja staf perlu perhatian khusus kepala daerah. Namun demikian, H. Ahyar Abduh justru memilih menghadiri pertemuan organisasi di tempat lain.

Tak hadirnya kepala daerah dalam setiap program pemerintah bisa jadi tak terarahnya pelaksanaan program. Terutama yang menyangkut visi - misi saat kampanye tahun 2015 lalu. Pimpinan SKPD juga merasa akan kehilangan induknya.

Komunikasi via telepon yang diklaim sering dilakukan untuk membagi tugas tak cukup memberikan arahan. Bisa

jadi, staf salah menangkap pesan jika tidak dicermati dengan baik.

Salah satu dampak lepasnya pengawasan Walikota terkait serapan anggaran. Semester pertama di tahun 2017, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1,3 triliun. Realisasi fisik dan keuangan anjlok atau berada pada posisi di bawah 40 persen dari target 45 persen.

Demikian pula, dengan serapan dana alokasi khusus (DAK). Dari target 75 persen pengelolaan ditargetkan hingga 21 Juli. Dinas Perdagangan pada posisi 19 Juli serapan masih 35 persen.

Agenda lainnya, penetapan kenaikan tunjangan Anggota Dewan berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 nyaris tak pernah dihadiri Walikota. Pembahasan hanya diserahkan ke Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang.

Dengan jabatan politis seperti saat ini, tak menampik

keinginan kepala daerah (walikota/bupati) untuk bertarung di pentas regional (NTB,red). Walikota juga perlu mengkalkulasi bahwa beban dan tanggungjawab masih banyak perlu dituntaskan di Kota Mataram.

Artinya, program yang disusun di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 - 2021 harus benar - benar terukur.

Persoalan penting lainnya yang perlu dituntaskan adalah kemiskinan.

Sebagai daerah di NTB yang iklim investasi terus meningkat. Kemiskinan akan jadi momok tersendiri. Meski diklaim terjadi penurunan kemiskinan di tahun 2016. Itupun tidak sampai satu persen.

Padahal, anggaran digelontorkan senilai Rp 134 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Mashun menjelaskan, agenda walikota saat ini intensitasnya di dalam dan di luar pemerintahan. Tapi terhadap tugasnya sebagai kepala daerah secara

administrasi tetap di-handle.

“Di sela waktunya, beliau sempatkan untuk menyelesaikan tugas administrasi sehingga tidak ada program secara administrasi terhambat, “ katanya, Rabu (26/7).

Kalaupun misalnya, kata dia, beberapa agenda tidak bisa dihadiri atau selesaikan langsung. Tugas itu didistribusikan ke Sekda dan para Asisten di Kota Mataram.

Mashun menegaskan, tidak ada program pemerintahan telantar meskipun Walikota sibuk dengan urusan di luar pemerintah.

“Tidak sedikit organisasi masyarakat meminta beliau (Walikota,red) untuk menghadiri acaranya,” ujarnya.

Walikota lanjut Mashun, tetap positif menyambut tamu karena melihat efeknya.

Tamu yang hadir menginap ke Mataram dan pendapatan asli daerah (PAD) bertambah.

Pelaksanaan kegiatan sukses, pelaksanaan pemerintah dan kemasyarakat serta perkembangan ekonomi di Mataram tetap berjalan. (cem)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

Halaman 9

Tingkatkan Daya Beli pada Sentra Oleh-oleh Mataram (Suara NTB) Selain menargetkan jumlah kunjungan ke NTB, Pemda juga berharap akan ada banyak transaksi di sektor pariwisata. Hanya saja belanja wisatawan ke sentra-sentra oleh-oleh masih terbilang minim. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya sarana yang memudahkan untuk wisatawan berbelanja dengan uang yang lebih banyak dan mudah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB menawarkan salah satu solusi, yaitu dengan pengadaan mesin EDC (Electronic Data Capture) bekerjasama dengan perbankan untuk memudahkan transaksi calon pembeli.

“Wisatawan tidak mungkin membawa uang puluhan juta saat berkunjung ke destinasi wisata. Saat ingin membeli oleholeh pun uangnya terbatas. Jadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli wisatawan ini dengan menyediakan mesin EDC di sentra penjualan oleholeh,” kata Kepala Disperindag NTB Hj. Putu Selly Andayani, di Mataram, Rabu (26/7).

Wisatawan diharapkan tidak hanya datang menikmati keindahan destinasi di NTB. Namun juga diharapkan dapat berbelanja. Dengan demikian, sektor pariwisata bisa memberikan nilai lebih untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi. Salah satunya pada sentra oleh-oleh, seperti makanan, ke-

rajinan dan sebagainya.

“Dulu pernah Isteri Gubernur Lampung belanja mutiara sampai Rp 60 juta. Kalau dipikir, tidak mungkin bisa bawa uang sebanyak itu di dompet. Jadi penggunaan mesin mesin atau digital banking ini sangat perlu untuk meningkatkan daya beli wisatawan,” kata Selly.

Selly mengatakan bahwa kehadiran digital banking merupakan suatu hal yang harus dilakukan, terlebihdengancitraNTByangkini menjadi destinasi wisata. Selly memaparkan, potensi sektor UMKM yang sangat luar biasa.

Namun, masih terkendala sentuhan teknologi dalam produksi maupun pemasarannya.

“Ini merupakan salah satu solusi sekaligus kesempatan untuk meningkatkan transaksi

wisatawan di sektor pariwisata. Terutama pada sentra oleholeh dan kerajinan yang kita punya,” ujarnya.

Selly menuturkan, konsep layanan non tunai harus terus digiatkan kepada para pelaku industri wisata di NTB, tak terkecuali para pelaku UMKM. Selly menilai, banyak wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang jarang membawa uang tunai kala berlibur. Kehadiran layanan non tunai tentu akan memudahkan para wisatawan dalam bertransaksi saat berkunjung ke NTB. Untuk itu, proses sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar lebih melek teknologi juga menjadi tanggungjawab bersama. Pasalnya, para pelaku UMKM mempunyai peranan vital dalam ke-

majuan sektor pariwisata suatu daerah.

Selly menegaskan, sebagai destinasi wisata, para UMKM di NTB sudah sepatutnya dibekali mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk kemudahan proses transaksi. Selain kemudahan bertransaksi, biasanya belanja dengan pembayaran melalui mesin EDC cenderung lebih tinggi dibanding pembayaran secara tunai.

Disperindag telah menggagas kampung digital di sentra-sentra UMKM yang ada di NTB, seperti di Sekarbela, Mataram, yang dikenal sebagai sentra mutiara Lombok. Dengan digitalisasi, maka diharapkan ada hubungan langsung antara pembeli dan penjual dalam bertransaksi, tidak melalui perantara yang justru merugikan para pelaku UMKM. “Contoh Banyumulek (sentra gerabah) yang dulu jadi ikon NTB, sekarang seakan menangis,” kata Selly.

Selly berharap para pelaku UMKM untuk mau membuka diri dengan membiasakan melakukan pola transaksi pembayaran non tunai. Dari sektor perdagangan, Selly mengaku

(Suara NTB/lin)

KAIN TENUN - Perajin saat membuat kain tenun di Desa Sade, Lombok Tengah. Perajin tenun masih menjual dengan uang tunai dan belum terbiasa menggunakan non tunai. telah mengumpulkan ratusan pelaku UMKM untuk sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi serta pembentukan i-Shop

NTB yang menjadi toko elektronik bersama UMKM di NTB. “Saya ingin UMKM terbiasa dengan non tunai. 17 Agustus

nanti akan ekspor 20 UMKM oleh Gubernur NTB melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” kata Selly. (lin)

Wagub Tegaskan Keberadaan Poltekpar untuk Tingkatkan SDM Mataram (Suara NTB) Pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok menuai pro kontra. Beberapa warga yang meminta sejumlah ganti rugi karena merasa lahan yang akan dibangun itu merupakan lahan milik mereka. Sementara itu, Pemda NTB menyerahkan semuanya pada proses hukum. Diketahui bahwa persoalan itu kini dalam proses banding di pengadilan. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H.Muh.Amin, M.Si mengatakan bahwa pembangunan kampus ini guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata di NTB. “Ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan SDM bidang pariwisata. Sementara masyarakat akan kita berikan edukasi terkait hal itu. Pemda berharap persoalan ini bisa segera diatasi,” kata Wagub di Mataram, Rabu (26/7).

Ia mengatakan bahwa dengan adanya gedung kampus Poltekpar ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama di sekitar kampus untuk meningkatkan perekonominannya. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadikan ini kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan soal pariwisata.

“Ini untuk anak cucu kita. Ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat,” ujarnya.

Semantara itu, untuk beberapa warga yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan pembangunan itu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Wagub tidak dapat berkomentar soal berkas-berkas tanah yang dimiliki oleh warga yang mengklaim bahwa lahan itu adalah milik mereka.

“Kita (Pemda) sudah menang di pengadilan tingkat pertama, sekarang dalam proses banding. Yang dapat menilai sah tidaknya berkas itu adalah pengadilan. Kita tunggu saja putusan pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Poltekpar berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan. Sehingga mahasiswa dapat belajar dengan baik di gedung dengan alat praktik yang lengkap. Selain itu, dengan adanya gedung juga akan meningkatkan kreativitas mahasiswa dan dosen. Hal ini juga berkaitan dengan harapan dicetaknya SDM bidang pariwisata yang andal.

“Kalau kami memang terima jadi. PersoalanitumenjadiurusanPemdadenganwarga. Kami berharap Pemda NTB segera menyelesaikan persoalan ini. Untuk warga kami berharap pengertiannya, karena ini demi kepentingan umat,” kata Wakil Direktur Poltekpar Lombok Dr.Farid Said.

Ia mengatakan bahwa gedung sementara yang digunakan saat ini sudah cukup memadai. Namun akan lebih leluasa dan lebih lengkap apabila menggunakan gedung Poltekpar sendiri. Sehingga dapat dikonsep sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk proses belajar mengajar.

“Pemda sangat mendukung bahkan sangat antusias dengan adanya Poltekpar ini. Karena pariwisata NTB saat ini sedangmenggeliat.Siapalagiyangakan menjaditenagakerjadibidangpariwisatainikalaubukanwargaNTB sendiri,” ujarnya. (lin) H.Muh.Amin (Suara NTB/lin)

(Suara NTB/lin)

BUKIT NANGGI - Wisatawan tengah menikmati kebersamaan di puncak Bukit Nanggi.

Sehari, 85,51 Kg Sampah Diturunkan dari Nanggi Mataram (Suara NTB) Bukit Nanggi menjadi salah satu destinasi favorit para pecinta ketinggian. Namun tidak saja Rinjani, bukit dengan ketinggian 2.300 meter itu juga dihantui dengan banyaknya sampah pendaki. Dalam sehari pengelola menurunkan setidaknya 85,51 kilogram sampah.

Sampah didominasi berupa sampah plastik yang sulit terurai.

“Dalam sehari kami menurunkan 85,51 kilogram sampah pendaki di Bukit Nanggi.

Kondisinya hampir sama

dengan Rinjani. Di bukit yang indah ini juga banyak sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan,” kata Ketua Pokdarwis Cemara Siyu, Royal Sembahulun.

Ia mengatakan, tidak saja wisatawan yang mendaki Rinjani namun wisatawan yang mendaki bukit di sekitar Rinjani juga perlu diberikan edukasi. Sehingga tidak membuang sampahnya sembarangan dan mau membawa kembali sampahnya.

“Kami ingin menerapkan sistem sampah berbayar dan sebelum mendaki memeriksa

Mandalika dan Potensi yang Kian Menggiurkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi harapan baru bagi perekonomian NTB. Kawasan ini digadang-gadang akan menyerap banyak pekerja lokal, terutama masyarakat di sekitar destinasi. Ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini kebingungan atau kesusahan mencari pekerjaan. Geliat wisata di KEK Mandalika kian menggiurkan. Sehingga tidak heran jika Presiden Joko Widodo rela meminjam jutaan dolar dari bank dunia untuk mempercantik kawasan ini.

BEBERAPA lahan sudah dipagari dengan banner bahwa tanah itu milik perorangan dan akan dibangun hotel, homestay atau villa. Pemerintah Provinsi NTB juga melihat peluang ini untuk melatih warga NTB agar bisa berkontrubusi dan mengambil banyak keuntungan dari dibukanya kesempatan bekerja di sektor pariwisata. Terbukti dengan adanya Politeknik Pariwisata Lombok.

Meski saat ini pembangunan gedungnya menuai protes dari warga di Kecamatan Puyung Kabupaten Lombok Tengah.

Saat ini sejumlah pekerja tengah sibuk memasang ubin, memperbaiki jalan dan memperbaiki sejumlah fasilitas yang ada di Mandalika. Meskipun belum semua, namun perkembangan dan perbaikan di destinasi ini mulai terlihat.

Ini juga menjadi salah satu modal awal untuk pelaku pariwisata semakin menjual atau mempromosikan kawasan ini. Meskipun pedagang asongan di Pantai Kuta dan pantai-pantai di KEK Mandalika masih menjadi persoalan yang membuat wisatawan merasa kurang nyaman.

(Suara NTB/lin)

PANTAI KUTA - Keindahan Pantai Kuta yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

“Kita sedang berupaya agar KEK Mandalika ini semakin dikenal. Meskipun saat ini menjadi salah satu dari tiga destinasi prioritas di Indonesia dan menjadi salah satu dari 10 destinasi yang diunggulkan oleh Kemenpar,” kata Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L. Moh. Faozal, S. Sos., M.Si. Perkembangan Kawasan Mandalika ini menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Sehinggakeberadaandestinasiunggulaninibenar-benardirasakan manfaatnya oleh warga, bukan hanya investor.

Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par sebelumnya mengatakan bahwa keberadaan KEK Mandalika ini menjadi kesempatan besar bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

Ia melihat saat ini masyarakat masih sangat terbatas dalam memanfaatkan destinasi ini. Hal ini juga karena masih kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan pariwisata untuk ekonomi berkelanjutan.

“Mandalikainiibaratbarangbagusyangsudahada, tinggaldijualsaja.Bagaimanamenjualnyadengannilai yang tinggi dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Itu yang masih menjadi PR,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini masyarakat masih belajar dan mulai untuk mengakrabkan diri dengan pariwisata. Sebab pariwisata ini bukan barang baru, namun pemanfaatannya yang perlu dimaskimalkan. Ia mengambil contoh di Bali. Ia melihat bahwa destinasi di Bali terutama alamnya tidak jauh berbeda dengan Lombok. Bahkan Lombok seperti destinasi yang lebih komplit dibandingkan Bali. Hanya saja pengelolaan dan karakteristik masyarakatnya yang berbeda.

“Kita pasti bisa ke tahap seperti Bali, hanya saja membutuhkan waktu. Masyarakat perlu diedukasi, sekolah-sekolah pariwisata perlu diperbanyak. Jadi banyak tempat untuk belajar,” ujarnya.

Mandalika kini menjadi saingan dari destinasidestinasi yang lebih dulu populer, misalnya Senggigi.

Hanya saja keduanya bisa diintegrasikan dengan formula-formula atau inovasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah. Sehingga semua destinasi wisata di NTB ini dapat mendatangkan banyak keuntungan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi itu. (lin)

barang bawaan pendaki. Karena Bukit Nanggi juga banyak pengunjungnya. Setiap akhir pekan ada puluhan bahkan ratusan orang yang melakukan pendakian,” ujarnya.

Royal menyesalkan sikap pendaki yang terkesan merusak dan menciderai keindahan Bukit Nanggi. Sebab dari puncak bukit ini akan terlihat jelas pemandangan Gunung Rinjani. Sementara di sisi kanan akan terlihat hamparan savana dan di bawahnya terdapat rumah penduduk dan sawah yang berpetakpetak.

“Kami berharap wisatawan dan kita semua bisa menjaga keindahan di Bukit Nanggi dan bukit lainnya,” ujarnya.

Untuk dapat sampai di Bukit ini, pengunjung dapat menempuh 2,5 jam perjalanan dari Kota Mataram. Kemudian mendaki menuju puncak bukit selama lima jam. Pengunjung dapat menitipkan kendaraannya pada masyarakat sekitar Bukit Nanggi. Masyarakat di Desa Sembalun Bumbung itu cukup ramah dalam menyambut tamu yang datang.

Sesampainya di puncak

bukit, rasa lelah yang didapatkan selama perjalanan terbayar tuntas. Pemandangan dari atas bukit itu membuat setiap pendaki berdecak kagum. Dari puncak, pengunjung dapat melihat Gunung Tambora di Pulau Sumbawa yang bertengger diselimuti awan. Bukan itu saja, pemandangan pantai dan gili-gili yang cantik juga dapat dinikmati dan mengundang rasa syukur bagi penakluk bukit ini.

Sementara itu, di sebelah barat pengunjung dapat melihat Gunung Rinjani yang gagah kian memukau. (lin)

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Rusak Mental Peserta Didik KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Drs. H. Muh. Suruji menilai bullying atau perundungan yang sering menimpa peserta didik di sekolah dapat merusak mental dan karakter peserta didik. Oleh karenanya, perilaku merundung sesama peserta didik harus dihindari.

Menurut Suruji, banyak efek ditimbulkan karena melakukan perundungan.

Misalnya anak didik menjadi minder dan tidak percaya diri. Akibat lain, peserta didik menjadi pendendam, ter(Suara NTB/dok) masuk juga radikal.

H. Muh. Suruji “Ada juga kasus yang membuat orang menjadi radikal karna dia di sekolah sering dibully, dan muncullah dendam yang membara, dan menjadi sasarannya orang lain karena ingin melampiaskan rasa sakit yang pernah dialaminya,” jelas Suruji beberapa waktu lalu.

Ada banyak sebab bullying di sekolah kerap terjadi. Salah satunya menilai orang lain dengan potensi dan kemampuan yang berbeda. Padahal, kata dia, potensi tiap orang sama.

Hanya pengalaman selanjutnya yang membuat mereka berbeda. Sebagaimana bullying menimpa anak berkebutuhan khusus di salah satu perguruan tinggi beberapa waktu lalu.

Peristiwa itu harus jadi pelajaran agar tidak dilakukan lagi.

“Kalau kita berbicara mengenai kemampuan dan potensi tidak ada yang membedakan. Namun hal yang membuat kita berbeda adalah pengalaman yang kurang oleh karena itu marilah anak-anak ku sekalian marilah kita menghimpun ilmu yang sebanyak-banyaknya,” imbuhnya.

Dikatakan Suruji, pemerintah mulai tahun 2017, lewat Nawacita Presiden Jokowi, melakukan penguatan pendidikan karakter melalui 5 mata pelajaran dengan harapan peserta didik terbentuk karakternya, termasuk tidak mudah mengejek atau mem-bully teman-teman mereka. Di antara mata pelajaran tersebut ialah mata pelajaran Agama, (agama apapun), Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Asing dan Pelajaran Olahraga dan Kesehatan. (dys)

Penghapusan ”Double Shift” Bergantung Pemenuhan Sarana dan Guru Mataram (Suara NTB) Rencana penghapusan double shift, masuk sekolah pagi dan siang hari, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sangat bergantung dari pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan tenaga guru.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd. Menurutnya, penghapusan double shift bisa dilakukan secara bertahap. “Mudahmudahan bisa, kalau pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta guru, kita akan melaksanakan,” katanya.

Di Kota Mataram, masih ada SMP yang menyelenggarakan double shift. Karena tingginya animo masyarakat masuk ke sekolah itu, sementara ketersediaan ruang kelas tidak mencukupi. Menurut Sidik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB sebagai salah satu cara agar penghapusan double shift dapat dilakukan bertahap, karena ada pembatasan jumlah siswa dan rombongan belajar yang tegas, serta sanksi yang mengikuti jika tidak menerapkan sesuai aturan.

Namun, selain ada pembatasan itu. Dibutuhkan juga ketersediaan sarana dan guru yang merata. “Karena di situ berkaitan tenaga guru dan sarana prasarana,” ujar Sidik, yang juga mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, mengatakan pihak sekolah sangat berharap tidak ada double shift. Namun demikian, masyarakat memiliki animo yang tinggi masuk ke sekolah. “Kita upayakan untuk tidak double shift, lebih baik agar tidak double shift,” harapnya.

Adanya Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semua jenjang yang mengatur batasan siswa dalam satu rombongan belajar (rombel), juga menjadi aturan yang cukup menyulitkan sekolah. Karena ada ketentuan sanksi jika sekolah melanggar ketentuan. Padahal animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di satu sekolah sangat tinggi. (ron)

Masuk HTI, Dosen dan Mahasiswa UIN akan Ditindak Mataram (Suara NTB) Pemerintah hingga kini terus mencari tahu para pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen, yang terindikasi ikut menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Jika ditemukan mereka masuk HTI, pemerintah tidak segan memberinya sanksi. Terlebih Kemenpan RB sudah mendapatkan sejumlah informasi, mengenai keterlibatan sejumlah dosen dalam keanggotaan HTI. Sebelumnya di beberapa kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman

Abnur, mengatakan pihaknya masih mencari landasan hukum untuk para aparat negara yang pernah menjadi anggota HTI. Sanksi yang dicari, baik dari sisi undang-undang maupun peraturan pemerintah (PP).

Langkah pemerintah itu juga diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi, salah satunya UIN Mataram. Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir, jika ada dosen maupun mahasiswa UIN yang bergabung dengan HTI. “Kalau ada dosen dan mahasiswa kita keluarin, sementara ini belum tahu ada atau tidak,” tegasnya.

Lebih jauh Mutawalli mene-

(Suara NTB/dys)

H. Mutawalli

gaskan, syarat seseorang menjadi dosen ialah mereka harus mengakui Pancasila. Jika mereka menolak Pancasila, wajar jika mereka dikeluarkan.

“Kalau misalnya orang itu anti Pancasila, ya syarat orang jadi dosen kan harus mengakui Pancasila. Mereka kan menolak Pancasila, kalau mereka nolak kan bugah (memberontak) dong terhadap negara”.

Menurutnya, HTI tidak sesuai dengan nafas dan semangat Pancasila. Bahkan mereka menolak Pancasila, begitu juga dengan demokrasi. Menurut Mutawalli, sistem pemerintahan saat ini sudah tepat dan sesuai ajaran Islam. Mereka mau-

pun kelompok yang menuding paham kebangsaan, Pancasila maupun demokrasi tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam, berarti tidak memahami Islam secara utuh dan komprehensif.

“Perppu ini jelas tujuannya untuk memberikan kondusivitas negara. Kita nggak boleh dong negara ini dalam keadaan tidak aman,” imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya telah resmi membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Anggota ormas ini disinyalir mempunyai banyak anggota dengan beragam latar belakang. Bahkan, anggota HTI ada juga yang diduga merupakan PNS. (dys/*)

Larang Siswa Bawa Sepeda Motor

SMKN 3 Mataram Kerjasama dengan Kepolisian Mataram (Suara NTB) Siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah tapi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dikhawatirkan membahayakan banyak orang. Surat edaran gubernur tentang larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang belum memiliki SIM sudah diterima sekolah. Sekolah menguatkannya dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Hal itu disampaikan Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos., MM., Selasa (25/7) lalu.

Ia mengakui aturan itu sudah diterapkan sejak awal masuk sekolah. Bagi siswa yang tidak memiliki SIM sama sekali dilarang membawa sepeda motor.

Pihaknya juga bekerjasama dengan Polsek Mataram untuk merazia siswa yang menitip kendaraannya di berbagai tempat. “Seperti di pinggir jalan atau tempat tertentu lainnya, itu perlu dirazia,” katanya.

Langkah ini dilakukan agar

siswa itu tidak membahayakan diri mereka dan orang lain. Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Mataram ini menyampaikan, rata-rata sekolah di Kota Mataram sudah menerapkan larangan membawa sepeda motor bagi yang tidak memiliki SIM. “Dan sudah kita tindaklanjuti, di SMKN 3 Mataram tidak ada anak yang berani membawa motor tanpa membaw SIM, tapi secara umum di Kota Mataram sudah menerapkan. Yang jelas di Kota Mataram, kita sudah mem-

buat komitmen dengan semua kepala sekolah tentang surat edaran gubernur dan Dinas Dikbud NTB itu,” jelasnya.

Pihaknya menjaga agar siswa tidak membahayakan diri mereka dan orang lain. Dalam berlalu lintas, katanya, ada aturan yang harus dipatuhi. Bagi yang memiliki SIM mengetahui aturan itu dan bisa menjalankannya. Berbanding terbalik jika ia tidak memiliki SIM. Jika belum mendapatkan izin, tentu belum layak membawa kendaraan bermotor. “Siswa kita

jaga, agar dia tidak akan membahayakan diri dan orang lain, itu manfaatnya,” katanya.

Larangan membawa motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/ 074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki SIM. Dihubungi sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs, H. Muh. Suruji mengatakan akan tegas melaksanakan aturan yang tertuang di Surat Edaran Gubernur itu. “Larangan membawa

(Suara NTB/ron)

H. Umar sepeda motor itu bagi siswa yang tidak memiliki SIM. Kalau melarang semuanya, sistem transportasi massal kita harus bagus, atau membuat kota yang bebas polusi,” katanya. (ron)

Larangan Membawa HP Belum Maksimal

(Suara NTB/ron)

BEDAH BUKU – Ketua Panitia Bedah Buku, Luh Apriani, Wakil Ketua II STAHN Gde Pudja Mataram, Ida Ayu Nyoman Widia Laksmi, dan Penulis Buku I Nyoman Murba Widana, saat pembukaan bedah buku yang diselenggarakan STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (26/7).

STAHN Gde Pudja Bedah Buku ”Bersyukur dan Menerima Apa Adanya” Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar bedah buku Bersyukur dan Menerima Apa Adanya; Perspektif Antropologi Agama Hindu, oleh Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., di STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (26/7). Bedah buku ini diikuti oleh unsur dosen, guru, siswa, mahasiswa serta alumni, PHDI dan WHDI. Ketua Panitia Bedah Buku, Luh Apriani, S. Pd., M.Pd, dalam sambutan saat pembukaan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memotivasi para dosen, agar dapat berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional melalui penerbitan buku.

Sebanyak 94 orang mengikuti kegiatan bedah buku yang dilaksanakan oleh Unit Gender STAHN Gde Pudja Mataram.

Wakil Ketua II STAHN Gde Pudja Mataram, Ida Ayu Nyoman Widia Laksmi, S.E., M.M., dalam sambutannya mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, mengatakan, kegiatan bedah buku merupakan salah satu

rangkaian dari Tri Dharma perguruan tinggi, bagian penelitian.

Hasil penelitian diinformasikan ke khalayak melalui buku. “Ini pemicu untuk terus berkarya lewat tulisan ilmiah, salah satunya melalui penulisan buku, informasi bisa sampai ke masyarakat,” katanya.

Ia menekankan, melalui bedah buku ini bisa menjadi pemicu bagi para dosen, agar berlomba menghasilkan buku dari penelitian. Apalagi dilihat dari nilai kredit yang cukup besar, salah satu persyaratan dosen meningkatkan capaian akademik. “Pada waktunya kita bisa menjadi narasumber kalau kita punya karya dalam bentuk buku. Semoga apa yang didapat dalam diskusi ini bisa menambah ilmu,” katanya.

Narasumber dalam bedah buku ini adalah Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., yang juga penulis buku ini. Pembahas dalam bedah buku ini, yaitu I Nyoman Sumantri, S. H., M.Ag., dan Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag., M.Pd.H. Penulis buku I Nyoman Murba Widana, dalam pemaparan-

nya mengatakan, ada beberapa alasan yang sangat mendasar sebagai bahan renungan bersama. Secara akademis, buku ini sangat berfungsi sebagai rujukan atau literatur untuk pencerahan umat Hindu.

“Ini sangat sederhana sekali, ini akan membawa inspirasi bagi kita,” katanya.

Sebagian dari buku ini berisi kutipan kitab Weda. Menurutnya Weda adalah wahyu Tuhan.

Buku ini dapat menginspirasi untuk berbuat baik. Ia juga menyinggung peran lembaga pendidikan sebagai tulang punggung pendidikan. “Pentingnya pendidikan, tidak ada orang pintar tanpa belajar,” katanya.

Buku ini mengajak untuk pandai bersyukur. Sekecil apapun yang dijalani dalam hidup, dari awal sampai akhir. Harus berpikir positif, mendengar yang baik, dan berbuat yang baik.

“Bagaimana menjadi manusia yang berguna,” katanya.

Usai pemaparan dari narasumber, bedah buku dilanjutkan dengan pemaparan para pembahas. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) Larangan membawa Handphone (HP) di sekolah yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2017/2018 ini masih belum maksimal. Sekolah mengakui masih ada siswa yang membawa HP. Padahal ketentuan membawa HP diatur melalui Surat Edaran Gubernur tentang kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib dan kondusif.

Ketua MKKS SMA Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi Selasa (25/7) mengakui masih ada siswa yang membawa HP ke sekolah. Meskipun sudah dilakukan razian beberapa kali. “Kita sudah beberapa kali merazia anak yang membawa HP, tapi tidak bisa dipungkiri masih ada satu-dua anak yang membawa HP,” kata Kepala SMAN 1 Mataram ini Di SMAN 1 Mataram menurutnya akan terus dilaksanakan razia HP siswa. Menurut Fatwir, sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa, seperti larangan membawa HP, perlu dilakukan secara perlahan-lahan, karena di satu sisi anak membutuhkan komunikasi.

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, terutama untuk mengecek apakah pengganti alat komunikasi sudah tersedia atau tidak di sekolah. Seperti HP umum atau call center dan internet yang bersifat umum.

“Berkaitan juga dengan sosialiasasi, apakah sudah disampaikan oleh sekolah tentang anak kelas X ini kepada orang tua, sosialisasinya apa sudah dilaksanakan atau belum,” tanyanya.

Menurutnya, di SMAN 1 Mataram untuk kelas X tidak ada yang membawa HP. Tapi masih ada siswa kelas XI dan XII yang masih membawa HP. Nantinya pihak sekolah akan kembali memberikan arahan dan mengadakan razia lagi.

Larangan membawa HP menurutnya sangat baik, karena membawa HP rentan mengganggu konsentrasi siswa di

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali kelas, karena beberapa anak kemungkinan membuka HP saat gurunya masih di kelas. “Ini yang harus dihindari,” katanya.

Dalam Surat Edaran Gubernur tertuang enam poin instruksi Gubernur kepada Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Di surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi (HP) ke sekolah bagi peserta didik, kedua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi (HP) kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

Sekolah juga diminta memfasilitasi komunikasi peserta didik dengan orang tua/ wali. Dengan menyediakan fasilitas komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali.

Dan menyediakannya fasilitas komunikasi itu dengan jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah siswa.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Selasa (25/7) terkait pengawasan larangan membawa HP di sekolah, mengatakan akan tetap melaksanakannya. Pengawasan akan dilakukan oleh UPTD Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di masing-masing daerah. “Iya kita lakukan pengawasan, di bawah komando UPTD Dikmen dan PK-PLK,” katanya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

Formatur Janji Kepengurusan KONI NTB Rampung Awal Agustus Mataram (Suara NTB) Ketua Tim formatur KONI NTB, H. Andy Hadianto mengungkapkan bahwa draf kepengurusan KONI NTB yang baru akan rampung sebelum tanggal 17 Agustus 2016. Kemudian wajah-wajah pengurus yang masuk dalam kepengurusan KONI NTB periode 20172021 nanti adalah mereka yang punya kepedulian terhadap pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga di NTB.

(Suara NTB/fan)

TOLAK PELURU - Pembinaan atlet tolak peluru atletik terus berjalan. Salah seorang atlet tolak peluru remaja binaan PPLP NTB menjalani latihan di Lapangan Lawata Mataram, Rabu (26/7).

Alan dan Rahayu Wakili NTB di O2SN Tingkat SMK Nasional al yang akan berlangsung di Medan, 10 September 2017.

Panitia Selekda Silat O2SN SMK NTB, Mardiansyah yang diwawancara Suara NTB usai selekda mengatakan Alan dan Rahayu tampil sebagai juara setelah melalui seleksi yang cukup ketat.

Dalam selekda yang berlangsung setengah hari di Gelanggang Pemuda Mataram itu diikuti 20 peserta dari

kabupaten/kota di NTB. Masing-masing kabupaten/kota mengirim maksimal dua atlet.

Sehingga total atlet yang ikut seleksi 20 atlet.

Panitia selekda silat memilih dua atlet setelah melihat penampilan 20 atlet yang ambil bagian diseleksi itu. Masing-masing atlet mengikuti seleksi dengan bermain di kelas seni dan tarung.

Hasilnya terpilih dua atlet

SALON

SALON

SALON

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

Mataram (Suara NTB) Alan Auri dan Rahayu Indah Sauri tampil sebagai atlet terbaik di Seleksi Daerah (Selekda) atlet silat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK se NTB yang digelar di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (25/7). Atas prestasi tersebut, kedua siswa dan Siswi itu akan mewakili NTB di O2SN SMK Tingkat Nasion-

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm.

Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/ rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

terbaik yakni Alan Sauri dari Lombok Timur (Lotim) di kategori putra dan Rahayu Indah Suari dari Lombok Tengah (Loteng).

Dua atlet terbaik itu rencananya akan mewakili NTB di O2SN SMK tingkat nasional di Medan 10 September 2017. Rencananya dua atlet itu akan bertandang ke Batang satu hari sebelum pertandingan. (fan)

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Demikian dikatakan H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (26/7) kemarin. “Sesuai target 17 medali emas bahwa kita (tim formatur) akan mengupayakan draft kepengurusan KONI yang baru akan rampung disusun sebelum tanggal 17 Agustus,” ucapnya.

Dikatakan Andy, wajah-wajah orang yang akan duduk dalam kepengurusan KONI NTB nantinya tidak akan mengubah komponen pengurus KONI NTB yang sebelumnya. Dalam hal ini Direktur PT. DMB ini hanya akan melengkapi dan menyempurnakan bagian-bagian pengu-

rus yang dianggap masih kurang.

Andy mengibaratkan kepengurusan KONI NTB yang sebelumnya seperti mobil berkecepatan tinggi. Dalam artian, dia tetap menggunakan mobil yang sama, namun untuk menambah kecepatan mobil tersebut dia butuh sedikit memoles mobil tersebut agar terlihat bagus dan lebih kencang lagi dalam hal kinerja.

Dalam hal ini, untuk memoles mobil agar terlihat bagus dan kencang, Andy akan berupaya meningkatkan kinerja masing-masing bidang di kepengurusan KONI agar lebih fokus dan serius.

(Suara NTB/fan)

H. Andy Hadianto Sayangnya Andy belum bisa mengungkapkan nama-nama pengurus yang akan masuk dalam periode kepengurusan yang akan datang. Namun demikian Andy menyebutkan jumlah orang yang masuk dalam tim formatur KONI NTB sebanyak lima orang. Terdiri dari perwakilan KONI Lombok Barat (Lobar), KONI Sumbawa, cabor tarung derajat, bulutangkis dan dirinya sebagai ketua tim formatur. (fan)

NTB Kembali Jadi Tuan Rumah Kejurnas Time Rally Mataram (Suara NTB) Sukses menjadi tuan rumah kejurnas Time Rally tahun 2016. Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB kembali dipercaya menjadi tuan rumah Kejurnas Time Rally 2017.

Time Rally Putaran III di Mataram, 26-27 Agustus mendatang bertajuk “Pesona Mandalika Lombok Rally Wisata”.

Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (26/7) kemarin mengatakan Time Rally 2017 akan menggunakan mobil standart dengan merk bebas namun safety.

Kejurnas tersebut akan diikuti tim-tim Rally nasional dari Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jabar, Jatim, Jateng, Jogja, Bali, NTT dan

(Suara NTB/fan)

TIME RALLY - Suasana Time Rally di Mataram bulan Oktober 2016 lalu. puluhan tim pesaing dari NTB. Namun, untuk masyarakat pecinta wisata bermobil dibuat-

HILANG SALON TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

HILANG STNK R2 HONDA DR2704AH NOKA/NOSIN : MH1NFGB16XK-030941/ NFGBE-1030944 AN. SUKAMTO HILANG DISEKITAR JL. ABDUL KADIR MUNSYI PUNIA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4394HN NOKA/NOSIN : MH1JFDK922029/JFD2E1910868 AN. H. SAPNI HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG STNK R2 HOND ADR2482CN NOKA/NOSIN : MH1JBK113K221732/JBK11221143 AN. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK HILANG DISEKITAR JL. AHMAD YANI MENUJU JALAN KE DASAN CERMEN HILANG STNK R2 HONDA DR3577BN NOKA/NOSIN : MH1JF22199K127099/ JF22E-112596 AN. DRS SUTOMO,M.SI HILANG DSEKITAR KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

kan kelas khusus yakni Fun Rally keliling sejumlah destinasi wisata unggulan di Lombok.

Di antaranya Mataram, Lingsar-Narmada, Sembalun, kawasan Mandalika Kute Loteng, Selong belanak, Sekotong, senggigi, Pusuk, dan finis di eks bandara Selaparang Mataram.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari event Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017. Dan rally ini tetap membawa misi peningkatan prestasi olahraga, sekaligus promosi pariwisata dan kampanye keselamatan di jalan serta tertib berlalu lintas.”

Lanjut Edo, kejurnas Time Rally & Fun Rally tersebut memperebutkan hadiah uang total Rp 60 juta, ditambah trofy, piagam dan doorprize. (fan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Kamis, 27 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 27 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Kamis, 27 Juli 2017

Kunjungi Sentra Industri Gula Aren Langko

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Puji Bupati Lobar

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Dirjen IKM dan Ketua DPRD Lobar didampingi Kadis Perindag Lobar Agus Gunawan pada salah satu acara di Desa Langko Kecamatan Lingsar, Rabu (26/7).

(Suara NTB/dok)

Agus Gunawan

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menerima cinderamata dari Dirjen IKM Gati Wibawaningsih saat berada di Desa Langko Kecamatan Lingsar, Rabu (26/7).

Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat memiliki sentra industri Rumah Tangga yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah sentra indutsri gula aren yang tersebar di empat kecamatan yang meliputi 22 desa. Terdapat 5,6% atau sebesar 5.781 Rumah Tangga yang bekerja di bidang industri kecil. Secara keseluruhan, potensi industri gula aren telah mampu menyerap tenaga kerja 2.058 orang dengan kapasitas produksi sebesar 1.418,5 ton per tahun.

Desa Langko, Kecamatan

Lingsar merupakan salah satu sentra industri gula aren, Rabu (26/7) mendapat kehormatan dikunjungi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Usai menghadiri Festival Tenun di Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah, Menteri Perindustrian yang diwakili Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian RI, Gati Wibawaningsih langsung bertolak ke Desa Langko.

Kedatangan rombongan langsung disambut oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Moh. Taufiq didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Agus

Gunawan, Kepala Desa Langko dan masyarakat sekitar.

Gati mengaku bangga dengan Kabupaten Lombok Barat khususnya program Bupati H. Fauzan Khalid. “Program yang sudah dibuat oleh bupati ini adalah sebuah program untuk meningkatkan nilai dari produk yang sudah ada. Karena itu produk ini tidak hanya sebatas gula aren saja, akan tetapi juga akan diproduksi gula semut di mana produk ini nilai ekspornya juga menjanjikan,” jelasnya. ”Ternyata pak bupati ini benar-benar cerdas karena sudah membuat peraturan dalam bentuk Perbup, di mana semua yang dibiayai dari APBD harus menggunakan produk lokal,” pujinya.

Untuk itu dirinya berjani akan men-support pembangunan UPT untuk produk gula semut yang ada di Lombok Barat. “Kementerian nanti support untuk pembangunan UPT- nya. Tidak hanya itu, untuk peralatannya juga akan dibantu pengadaannya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pelatihannya pihak Kementerian akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi,” jelasnya. (her/*)

Halaman 14

Gelar FGD dengan Warga

Kawasan Wisata Aik Nyet Ditata Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) melalui Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) bersama tim STO dari Unram menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 50 pedagang kali lima yang ada di kawasan wisata Aik Nyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Lingsar. FGD digelar untuk penataan lapak PKL yang semerawut di kawasan wisata tersebut. Menindaklanjuti hal ini, dinas terkait bakal berkoordinasi dengan SKPD terkait, pengelola kawasan dan pihak desa untuk melakukan penanganan.

Hadir pada kesempatan itu, Sekdis Pariwisata Baiq Yeni Ekawati, Kabid Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Drs. Mujahidin, MM, Ketua STO dari Unram Dr. Ahmad Saufi bersama mahasiswa Unram. Hadir pula kepala desa Buwun Sejati, Bambang Kurdi, para tokoh dan puluhan pedagang kaki lima yang ada di kawasan sekitar Aik Nyet. Peserta yang hadir pada FGD ini sebanyak 50 orang sebagai perwakilan, total PKL di kawasan itu sebanyak 100 orang lebih.

Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dinas Parwiwisata, Drs. Mujahidin, MM menyatakan kegiatan FGD ini untuk memecahkan masalah PKL di kawasan wisata oleh masyarakat difasilitasi pemda. Persoalan yang dibahas pada FGD ini jelasnya terkait lapak PKL yang tidak teratur.

Karena semua pedagang mau berjualan, sehingga perlu penataan. “Jadi itulah kenapa kita adakan FGD untuk penataan kawasan dan lapak PKL dengan baik, namun yang menentukan keputusan bagaimana menata lapak ini adalah masyarakat setempat dan Kades,”jelasnya.

Dikatakan, penataan ini perlu dilakukan agar pedagang berjualan teratur dan rapi tidak berebutan pengunjung sehingga nyaman dan aman di lokasi tersebut. Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata jelasnya sebagai fasilitator saja, agar mereka ada forum untuk berdiskusi. Hasil rembuk dalam FGD

Sekdis Pariwisata Baiq Yeni Ekawati

Kegiatan FGD PKL di Aik Nyet yang diadakan dinas parwisata dan FTKP ini nantinya akan dirembukkan oleh warga dan desa. Terkait usulan warga untuk pembangunan lapak tentu pihaknya akan koordinasikan dengan SKPD terkait, usulan melalui desa.

Pihaknya akan mengkoordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Perindag dan Koperasi untuk pembangunan lapak ini.

Kepala Desa Buwun Sejati Bambang Kurdi menyatakan, kegiatan FGD ini disambut baik. Sebab kondisi lapal PKL di kawasan ini semerawut. Kedepan pihaknya berharap ada penataan supaya lapak PKL ditempatkan di satu lokasi, sebab kondisi saat ini lapak PKL terkesan kumuh karena bahan menggunakan terpal. Pihaknya sejauh ini belum melakukan penataan sehingga warga semaunya. “Ini yang kita antisipasi, supaya jangan berdam-

pak lebih besar lagi,”tukasnya.

Sejauh ini pihak desa sudah melakukan beberapa kali pembongkaran paksa, termasuk dari pengelola. Namun persoalannya saat ini tidak ada tempat lokasi yang disediakan sehingga PKL ini bakal mati. Jumlah PKL rutin di kawasan ini mencapai 182 orang namun ada mingguan ssebanyak 30 orang. Luas lahan kawasan wisata ini sendiri mencapai 7 hektar. Jumlah pengunjung per hari jika dirata-ratakan lebihlebih setelah penataan kawasan itu mencapai 200 orang , per bulan mencapai ribuan orang. Sementara itu ketua STO Dr. Dr. Ahmad Saufi menambahkan sejumlah persoalan yang dihimpun dari keluhan warga dan solusi yang bisa diambil. (her/*)

Waspadai Konsumsi Obat dan Makanan Tak Miliki Label Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Dr.Ir. Penny K. Lukito, MCP meminta, masyarakat hingga pada lingkungan pendidikan untuk mewaspadai obat-obatan dan produk makanan yang berbahaya bagi kesehatan.

Dikatakannya, jenis obat-obatan yang akan dibeli untuk dikonsumsi, harus berdasarkan resep dokter. Membelinya juga harus di apotek-apotek resmi. Hal ini tujuannya untuk mengatisipasi terjadinya overdosis yang berdampak pada kesehatan. ‘’Dosis obat yang diminum harus berdasarkan resep dokter.

Serta tidak boleh membeli selain di apotek atau secara sembarang,’’ kata Penny, saat memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Keamanan Pangan, untuk anak sekolah, di SDN 11 Kota Bima, Rabu (26/7).

Penny juga meminta agar masyarakat, teliti sebelum membeli produk-produk makanan dan pangan di pasar.

Mengecek kemasan untuk mengetahui batasan pemakaian (kadaluwarsa) hingga ada label BPOM. ‘’Pastikan produk makanan dan pangan yang dibeli, bermutu, berkualitas dan bernutrisi atau tidak mengandung zat yang berbahaya,’’ katanya.

Selain itu, Penny mengimbau para pelajar melaporkan kepada guru. Untuk kemudian diteruskan ke pihak keamanan terkait atau BPOM, jika ada tanda-tanda makanan yang mengandung bahan berbahaya dijual di sekolah. ‘’Anak-anak jika ada tanda makanan yang berbahaya, laporkan ke ibu guru ya, supaya bu guru bisa melaporkan ke BPOM atau pihak keamanan untuk ditindaklanjuti,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini akan memperkuat kinerja BPOM, meningkatkan SDM pelayanan. Bahkan berencana membuka BPOM di tingkat kabupaten/kota, tanpa terkecuali di Bima dalam waktu dekat. ‘’Hal ini dilakukan supaya mengeliminir produk obat-obatan dan makanan yang dijual di pasar dan

lebih intens melakukan pengawasan dan keamanan di pasar,’’ ujarnya.

Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE, menegaskan, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih terhadap BPOM Mataram bersama pihak keamanan yang melakukan pengawasan dan operasi di Kota Bima. Salah satunya mengeliminir peredaran obat tramadol ilegal. ‘’Kami juga menyambut baik adanya BPOM yang saat ini masih berstatus Pos Pom. Sehingga pelayanan lebih meningkat dan dekat,’’ pungkasnya.

Sebelum memberikan KEI di SDN 11 Kota Bima. Kepala BPOM bersama rombongan didampingi Plt Kepala Diskoperindag Kota Bima Nurjannah S.Sos meninjau Pasar Amahami. Pasar ini merupakan salah satu pasar sentra di Kota Bima yang menjual produk komestik hingga jenis makanan.

Tujuannya untuk memantau langsung produk-produk kosmetik dan makanan yang dijual. Seperti makanan yang mengandung boraks dan formalin serta produk yang tidak memiliki label.

Sebelum ke Pasar Amahami, Kepala BPOM juga berkesempatan melakukan audiensi dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri di VIP Bandara Salahhuddin Bima.

Bupati Bima saat itu didampingi Sekda Kabupaten Bima, H.M.Taufik.

Dalam audiensi dengan Bupati Bima dijelaskan soal dampak globalisasi di bidang obat dan makanan menjadikan obat dan makanan sebagai produk yang beredar tanpa mengenal batas wilayah negara dan wilayah daerah dalam satu negara.

Apabila terjadi permasalahan pada aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu maka akan segera berdampak secara luas terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak segera ditanggulangi secara cepat, BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan 33 UPT (Balai POM) di daerah memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa. Sementara misi

BPOM, meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengawasan obat dan makanan merupakan urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib serta berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan, yaitu menjadi urusan yang dilaksanakan secara berbagi antara BPOM, sebagai Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Telah ditetapkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai upaya Pemerintah untuk membangun agar terjadi sinergi dan koordinasi yang efektif baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun tingkat Pemerintah Daerah,

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017, BPOM harus melaksanakan antara lain pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait di Pusat maupun di daerah, Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, Bupati/ Walikota melaksanakan dan meningkatkan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan, serta melakukan sanksi administratif sebagai tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di daerah pada umumnya belum berjalan efektif, yaitu belum dilakukannya tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM, sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Balai Besar POM dengan Pemerintah Daerah (uki/*)

Kepala Badan POM RI didampingi oleh Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM RI, Drs. Suratmono, MP. dan Kepala Balai Besar POM di Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. melakukan audiensi dengan Bupati Bima yang didampingi oleh Sekda Kab. Bima

Kepala BPOM RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP. menerima plakat dari Wakil Walikota Bima H. A Rahman H. Abidin SE.

Kepala Diskoperindag Kota Bima menunjukkan alat untuk mendeteksi boraks terhadap makanan terhadap Kepala BPOM RI , Dr. Penny Kusumastuti Lukito.

Pose bersama Kepala BPOM RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP. bersama rombongan didampingi Plt Kepala Diskoperindag, Nurjannah S.Sos dan pegawai pasar Amahami.

Pose bersama siswa SDN 11 Kota Bima bersama Kepala BPOM RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP. dan Wawali Kota Bima H. A Rahman H. Abidin SE, usai acara sosialiasasi KEI, kemananan pangan terhadap anak sekolah, di SDN 11 Kota Bima.

Kepala BPOM RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP. mengecek label produk kosmetik yang dijual dipasar Amahami.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 27 Juli 2017

Disinyalir Banyak ASN Tidak Kantongi Karis dan Karsu Selong (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) diduga banyak yang belum memiliki kartu suami (karsu) dan atau kartu istri (karis). Kartu tersebut wajib dimiliki. Di mana, kepemilikan kartu tersebut memberikan jaminan bahwa pemegangnya. Bermanfaat sebagai kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan pensiun, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin melalui Kepala Bidang Disiplin BKPSDM, Muhammad Zarkasy, karis/karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi suami/ istri sah ASN. ‘’Menjadi tidak berlaku lagi apabila PNS bersangkutan berhenti dan tanpa hak pension,’’ ujarnya, Rabu (26/7).

Guna memastikan ASN yang belum pegang karis dan karsu itu, pihaknya mencoba melakukan pendataan dengan bersurat ke semua OPD dan unit kerja. Berdasarkan data layanan tahun 2017, sejak Januari sampai dengan pertengahan Juli 2017 BKPSDM menerima 550 permohonan, 140 sudah terbit dan 410 masih dalam proses pengurusan ke BKN Kanreg X Denpasar.

Dari data sementara, terungkap banyak ASN yang baru mau mengurus kartu-kartu kepegawaian setelah merasa menjadi kebutuhan mendesak. Angtara lain karena alasan permintaan persyaratan mengambil kredit di salah satu bank, atau akan segera mengurus usul pensiun sebagai ASN. “Dengan kata lain, tanpa memiliki kartu tersebut sejumlah urusan bisa terhambat,” ucapnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, S.Sos. M.Si., menjelaskan, setiap istri ASN penting memiliki karis dan dan suami ASN karsu. Kartu berfungsi sebagai identitas istri/ suami ASN. Para pemegangnya adalah istri/suami sah dari ASN bersangkutan. ‘’Kartu tersebut berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami sah PNS,’’ tegasnya.

Apabila seorang ASN berhenti sebagai ASN tidak dengan hormat (tanpa hak pensiun), maka karis / karsu yang telah diberikan kepada istri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Demikian pula bila seorang istri /suami ASN bercerai. Namun jika rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, karis/karsu tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

Apabila ASN berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka karis/karsu yang telah diberikan kepada istri / suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila ASN atau pensiunan meninggal, karis/karsu tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun. ‘’Karis / karsu juga berfungsi sebagai bukti pendaftaran istri / suami sah PNS,’’ tegasnya. (rus)

Konsultan RSUP NTB Klaim Tak Ada Kerugian Dari Hal. 1 ‘’Ketika pekerjaan itu terlambat, rekanan itu di blacklist , kemudian harus membayar denda,’’ kata Marjan, namun tak ingat lagi denda yang wajib dilunasi itu.

Sehingga dia berkesimpulan, saat itu negara tidak dirugikan. Karena persoalannya hanya pada rekanan pelaksana. Bahkan untuk menghindari kesalahan, pihaknya melibatkan Kejati NTB dan ahli fisik Universitas Mataram untuk mengecek fisik sebelum dilakukan pembayaran. Karena sebelumnya pembangunan gedung sempat dilaporkan ke

Kejati NTB. ‘’Hasil cek fisik itu, hampir sama dengan hitungan kami, 24 persen lebih sedikit kalau temuan Unram.

Nah dengan dasar itulah dilakukan pembayaran pekerjaan,’’ jelasnya.

Masalah memang berlanjut, tapi hanya menimpa PT. Pilar Persada. Setelah diwajibkan bayar denda dan disanksi blacklist, perusahaan itu pun bangkrut secara nasional. ‘’Tanggal 31 Desember 2013 kontrak diputus, perusahaan itu dinyatakan pailit,’’ jelasnya. (ars)

Menekan Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 Sebarannya termasuk di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sarana-sarana kesehatan lainnya. Salah satunya melalui subsidi kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit.

Berbicara kemiskinan, ia menjelaskan, Dinas Kesehatan tidak melaksanakan program yang berhubungan langsung dengan target penurunan angka kemiskinan setiap tahun. Programnya lebih kepada bagaimana mempengaruhi 12 indikator kesehatan yang dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dan garis kemiskinan.

Eka memaparkan, di NTB, dari data BPJS Kesehatan, sebanyak 64 persen dari total penduduk NTB sudah dijamin kesehatannya. Artinya, ketika si miskin dan rentan miskin ini sakit, tak perlu dikhawatirkan biaya yang akan dikeluarkan untuk berobat. BPJS sudah menanggungnya, pemerintah memberikan subsidi premi yang dibayarkan langsung ke BPJS. Tanggungan biaya berobatpun tidak dibatasi. ‘’Penduduk miskin kita 16 persen. Sementara yang ditanggung kesehatannya 64 persen. 50-an persen diantaranya adalah PBI (Penerima Bantuan Iuran, atau yang iuran bulanan ke BPJS dibayarkan pemerintah). Yang miskin dan hampir miskin sudah dijamin. Orang miskin tidak boleh sakit, itu tidak boleh sebenarnya. Karena sudah dijamin biaya pengobatannya,’’ katanya kepada Suara NTB. Persoalannya ada pada data. Harusnya datanya clear and clean mana masyarakat yang benar-benar miskin.

Karena itu bagus menurutnya Kartu Sakti yang disiapkan pemerintah. Di sana jelas mana orang miskin yang berhak menerima bantuan langsung dari pemerintah.

Kesehatan berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang miskin paling rawan sakit, persoalannya apa? Eka menjelaskan, penduduk NTB sebagian besar berpendidikan SD. Dengan standar pendidikan rendah ini, dampaknya

tentu terbatasnya pemahaman bagaimana hidup sehat. Karena itulah, program yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, pusaranya bukan pada sisi pengobatan. Melainkan bagaimana menerapkan pola hidup sehat. ‘’Misalnya bagaimana asupan gizi terpenuhi. Alam sudah menyediakannya tanpa harus membeli. Belut misalnya, itu sumber proteinnya tinggi. Tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan pengetahuannya,’’ ujarnya.

Karena itu, implementasi program, petugas puskesmas dilatih untuk melaksanakan kelas-kelas kecil di masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat dengan risiko sakit tinggi.

Mereka diajarkan bagaimana hidup sehat dan memanfaatkan yang disedikan alam. Selain itu, bersama Dinas Ketahanan Pangan digalakkan pemanfaatan pekarangan untuk tanaman obat dan sayur. ‘’Kalau kebutuhan makan tinggal metik sayur, tanpa harus beli. Demikian juga kalau sakit-sakit biasa ndak perlu beli obat, gunakan tanaman obat yang ditanam.

Jadi biaya hidup dapat ditekan,” ujarnya.

Ada juga dilakukan pendekatan kesehatan berbasis keluarga. Petugaspetugas puskesmas digerakkan untuk memotret setiap keluarga secara menyeluruh. Apa saja yang menjadi pemicunya berpotensi sakit, misalnya lingkungan rumahnya, jambannya. Bagi yang paling rawan, itulah yang dibina, sambil direkomendasikan mendapat perhatian khusus untuk pengobatan. ‘’Selain kita program pengobatan, kita didik dia.

Kita juga ada gerakan dengan TNI membangun WCWC di desa,’’ katanya.

Dengan pendekatanpendekatan yang dipaparkan, biaya hidup masyarakat miskin dan rentan miskin, dapat ditekan. Agar ia tak menjadi miskin parah.(bul)

Halaman 15

Telusuri Praktik Prostitusi Hotel Bintang

Satpol PP akan Bentuk Tim Khusus Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram segera membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan praktik prostitusi di hotel bintang. Langkah ini diambil setelah Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatensi praktik terselubung tersebut.

Sebelum membentuk tim yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta instansi vertikal lainnya. Aparat penegak Perda ini akan mempelajari terlebih dahulu regulasi yang mengatur perizinan hotel. Terutama berkaitan standar pelayanan dan lain sebagainya.

“Kita sangat mengantensi

soal ini. Tapi perlu dipelajari dulu,” kata Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar, Rabu (26/7).

Apalagi kata Chaerul, pimpinan (Wawali, red) meminta melakukan kroscek terhadap informasi tersebut. Pembentukan tim rencananya akan segera dilakukan. Tim ini nanti menelusuri dan melakukan investigasi ke hotel - hotel bintang. Jika terbukti

melakukan pelanggaran seperti disinyalir sebelumnya. Bisa saja kata Chaerul, tim merekomendasikan pembekuaan dan pencabutan izin hotel tersebut.

“Rekomendasi penutupan bisa saja. Tapi itu tugasnya Dinas Pariwisata,” katanya.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebelumnya cukup murka dengan dugaan praktik prostitusi yang di-

Tenaga Kesehatan Didorong Rebut Peluang Kerja Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Ketersediaan lapangan kerja di bidang kesehatan belum mampu menampung jumlah angkatan kerja dibidang kesehatan yang saat ini jumlanya surplus di NTB. Jangan khawatir, peluang kerja di luar negeri terbuka lebar.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi. S. PA. jumlah tenaga kesehatan di NTB sudah surplus. Sementara kebutuhan tenaga kerja di puskesmas dan rumah sakit, sangat terbatas.

“Puskesmah hanya butuh satu, rumah sakit malah tidak ada,” ujarnya.

Di NTB, tiga bidang kesehatan yang jumlahnya sangat memadai. Perawat, gizi, dan bidan, sementara yang masih kekurangan di NTB, dokter, poltekes, dan analis kesehatan. Tiga bidang yang cukup memadai jumlahnya itulah yang bisa mengejar peluang di luar negeri.

Sebab jumlah angkatan kerjanya setiap tahun terus bertambah. Dari lebih dari sepuluh sarana pendidikan kesehatan yang ada di NTB, rata-rata setahun meluluskan minimal 50 sampai 100

lulusan. Artinya, lebih dari 1.000 tenaga kesehatan baru lahir di NTB. Beberapa yang membuka peluang kerja dibidang kesehatan adalah Jepang, dan Timur Tengah. Kerjasama dengan pemerintah Jepang sudah terjalin dengan baik.

Beberapa tahun terakhir, NTB termasuk rutin mengirim tenaga kesehatan.

Di segara sakura itu, menurut kepala dinas, paling dibutuhkan tenaga perawat untuk lansia. Pemerintah di negara setempat membuka peluang seluas-luasnya kepada tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia (NTB).

“Bagi yang perawat yang raportnya bagus bekerja di sana, malah di rekomendasikan menjadi pekerja tetap di Jepang. Merawat lansia itu bisa jadi batu loncatan, dan gajinya tidak main-main,” kata kepala dinas.

Peluang terbesar terbuka di Negara-negara timur tengah.

Disana juga tidak kalah menjanjikan bagi tenaga kesehatan. Hanya saja, standar minimal harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa negara setempat. Kenapa standarnya harus menguasai bahasa itu?

Sebab dokter-dokter yang ada di rumah sakitnya, melibat-

kan dokter-dokter dari berbagai negara. Peluang di Timur Tengah saat ini lebih banyak ditangkap oleh tenaga-tenaga kesehatan dari Filiphina.

Kompetensi tenaga kerja kesehatan dari NTB menurutnya tidak kalah saing. Alasannya, beberapa tahun lalu Timur Leste membutuhkan tenaga kesehatan. Calon-calon pelamar dari NTB di seleksi penilaian, masuk deretan 10 besar nilai terbaik. Yang paling penting, sarana-sarana pendidikan (Perguruan Tinggi) mestinya harus membekali dengan baik pengusaan bahasa asing bagi mahasiswanya.

“Kita terbatas di penguasaan bahasa. Ini butuh proses, dan harusnya dari awal sekolah sudah dibiasakan.

Ini harus dilakukan Karena sudah menjadi standar internasional. Persoalan lain, tenaga kesehatan kita jarang keluar negeri, lantaran sulitnya mendapatkan izin dari keluarga. Karena berbagai alasan dan faktor.

Padahal, peluang kerja di luar negeri untuk tenaga kesehatan sangat menjanjikan,” demikian kepala dinas.(bul)

APBD NTB Banyak Tersedot untuk Pembangunan Infrastruktur Dari Hal. 1 Sampai 2018 mendatang, Pemprov menganggarkan sebesar Rp 650 miliar untuk percepatan penanganan jalan provinsi.

“Dan anggaran untuk infrastruktur itu luar biasa besarnya. Cuma sulit kita hindari anggaran infrastruktur. Itu kan untuk memperlancar aksesibilitas, membuka kelancaran arus barang dan ekonomi.

Sehingga jalan itu menjadi persoalan yang penting,’’ katanya.

Sehingga tidak mengherankan, kata Riyadi anggaran pembangunan infrastruktur cukup besar dalam APBD NTB 2017. Menurutnya, kondisi seperti ini bukan saja di Pemprov, tetapi juga nasional dan pemerintah kabupaten/ kota. ‘’Dimanapun dibedah pasti lebih besar dibandingkan anggaran untuk pembangunan sosialnya,” terangnya.

Ketika ditanya berapa persentase anggaran infrastruk-

tur dan sosial dalam APBD NTB? Riyadi mengatakan belum melihatnya secara detail.

Sehingga tak bisa mendugaduga berapa persentasenya.

Namun yang jelas secara kasat mata anggaran untuk Dinas PUPR pasti lebih besar.

Karena SKPD tersebut yang menangani pembangunan infrastruktur.

Meskipun alokasi anggarannya masih minim, kata Riyadi, pembangunan sosial juga menjadi perhatian Pemprov. Ia mengatakan, pembangunan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan anggarannya sudah dialokasikan sesuai dengan amanat UU. Misalnya, anggaran untuk pendidikan sudah 20 persen, begitu juga angggaran untuk sektor kesehatan.

Dalam pembangunan, katanya, Pemprov melihat skala prioritas. Dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki maka Pemda memilih skala

prioritas sektor-sektor yang ditangani. Sehingga targettarget yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

“Sama dengan mengelola rumah tangga. Mana yang lebih urgen itu yang lebih didahulukan,” katanya.

Riyadi mengatakan, indikator mengenai pendewasaan usia perkawinan memang masih belum mencapai target selama tiga tahun terakhir. Sehingga, pendewasaan usia perkawinan untuk menekan angka pernikahan dini ini anggarannya akan ditambah dalam APBD Perubahan 2017. ‘’Pembangunan sosial itu adalah dasar kita untuk pembangunan generasi berikutnya. Namanya pendidikan, kesehatan itu tetap harus mendapatkan porsi, perhatian. Infrastruktur itu menjadi lokomotif ekonomi, lokomotif sosial juga. Orang mau sekolah dari gunung kalau jalan ndak bagus, ndak bisa dia sekolah. Sehingga butuh infrastruktur,’’ tandasnya. (nas)

Lahan Investasi Ditelantarkan Dari Hal. 1 kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/7) di Mataram.

Wirajaya menyebutkan, lahan seluas 21 ribu hektar lebih itu baru terindikasi telantar. Lahan investasi disebut telantar jika sudah ada penetapan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Pusat. Menurutnya, jika masih dalam status terindikasi telantar, masih ada proses yang harus ditempuh.

Yakni, Pemda memberikan teguran selama tiga kali. Jika sampai tiga kali tak ada respons maka Pemda mengusulkan ke BPN untuk ditetapkan menjadi lahan telantar. Beberapa waktu lalu, kata Wirajaya diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Kabag Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Untuk mengetahui seberepa banyak lahan investasi yang terindikasi diterlantarkan investor di masing-masing kabupaten/kota.

“Yang terjadi sekarang ini ada investor atau pihak ketiga sudah diberikan hak penggunaan lahan baik HGU dan HGB, dia sudah pegang. Tapi dalam waktu sekian tahun itu, dia tidak memanfaatkan

tanah itu sesuai peruntukannya,” katanya.

Wirajaya mengatakan Pemprov terus mendorong dan mensupervisi izin HGU dan HGB yang diberikan kepada investor. Sejauhmana lahan tersbeut dimanfaatkan secara benar sesuai peruntukannya.

“Ada juga terkait dengan kewenangan provinsi maka Pemprov yang memberikan teguran. Itu sebagian besar lahan kabupaten/kota. Di Sekotong paling banyak itu,” terangnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menjelaskan, mekanisme pengusulan pencabutan izin investor yang menelantarkan lahan. Pemda kabupaten/kota menyampaikan usulan lahan yang terindikasi ditelantarkan untuk ditetapkan menjadi lahan terlantar ke BPN setempat. Kemudian, BPN kabupaten/kota mengusulkan ke BPN provinsi. Dari BPN Provinsi kemudian menyampaikan ke BPN Pusat untuk ditetapkan menjadi lahan telantar. ‘’Sekarang ini tanah terindikasi telantar banyak.

Tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya selama sekian tahun. Saat rakor tanah terindikasi telantar, kita sudah mengeluarkan kesepakatan dengan masing-masing kabu-

paten/kota untuk benar-nenar memperketat proses pemberian izin HGU maupun HGB,” tuturnya.

Selain itu, Pemda kabupaten/kota juga diminta melakukan pemantauan supaya izin yang telah diberikan kepada investor dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Artinya, Pemda harus melakukan evaluasi berkala terhadap pemberian izin tersebut. ‘’Jangan dibiarkan setelah diberikan izin,’’ katanya.

Data yang diperoleh, saat ini sedang diusulkan penetapan tanah telantar ke BPN Pusat. Yakni tanah telantar pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 1.607,337 hektar, tanah telantar pemegang Hak Guna Usaha (HGU) seluas 16.602,746 hektar, tanah telantar pemegang hak pakai seluas 155,131 hektar dan tanah telantar pemegang izin lokasi seluas 3.102,421 hektar.

Tahun 2014, katanya, seluas 36,468 hektar lahan ditelantarkan oleh empat perusahaan di Lombok Barat dan 10, 9834 hektar oleh satu perusahaan di Lombok Tengah. Tahun 2015, seluas 9,1720 hektar lahan terindikasi ditelantarkan dua perusahaan di Sumbawa Barat. Tahun 2016, terdapat 10 objek penertiban lahan terindikasi telantar. (nas)

siapkan oleh karyawan hotel bintang di Kota Mataram. Lombok yang dikenal dengan konsep wisata halal harus dihargai, sehingga manajemen hotel diingatkan perlu berhati - hati.

Praktik prostitusi terselubung ini akan dikroscek. Bahkan, ia berjanji akan menjadikan isu ini sebagai prioritas untuk mencari tahu kebenaran informasinya. Menurutnya, praktik tersebut tidak pantas dengan label Lombok sebagai destinasi wisata halal. Citra ini harus dihargai oleh pengelola hotel agar tidak bermain - main dengan praktik terselubung itu.

Jika hasil kroscek itu benar, ia akan memanggil manajemen hotel. Termasuk meminta pengelola hotel menghentikan aktivitas tersebut bilamana disinyalir oknum memanfaatkan kesempatan itu.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Kota Mataram, Ernanda pernah membantah hal tersebut. Katanya, tidak mungkin anggotanya menyiapkan PSK karena itu menyalahi aturan. Tetapi sebaliknya, jika ternyata memang ditemukan dan cukup bukti. Ia mempersilahkan diproses sesuai aturan hukum yang ada. (cem)

Polisi Masih Buru Pelaku Perampokan Sekaroh Selong (Suara NTB) – Perampokan yang terjadi di Dusun Telone Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru beberapa waktu lalu hingga saat ini masih menjadi atensi dari aparat kepolisian. Dalam mengungkap kasus yang menewaskan satu orang warga setempat itu, aparat masih memburu pelaku yang saat ini identitasnya sudah dikantongi.

Menjawab Suara NTB, Rabu (26/7), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, mengungkapkan, pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan terhadap sisa sembilan pelaku dari 11 pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut. Di mana, empat di antaranya terlebih dahulu sudah berhasil ditangkap.

“Masih empat pelaku yang sudah diamankan, sisanya tetap kita buru. Keberadaan dan identitas sudah diketahui,” ujarnya.

Untuk menjaga suasana wilayah Sekaroh tetap kondusif, Antonius menyebut jika petugas tetap ditempatkan di wilayah tersebut, serta melakukan pemulihan wilayah terhadap keluarga serta masyarakat set-

empat supaya dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

“Petugas tetap kita tempatkan di Sekaroh, termasuk melakukan patroli rutin,” jelasnya.

Dalam kasus perampokan yang terjadi pada bulan Juni lalu, pelaku yang diperkirakan berjumlah 11 orang melakukan penjarahan terhadap rumah Amaq Jon. Dalam aksi itu, pelaku yang diperkirakan datang menggunakan jalur laut itu langsung mengepung dan membagi tugas untuk kemudian masuk ke dalam rumah Amaq Jon yang ketika itu terdapat istri dan dua anaknya.

Setelah berhasil masuk, pelaku langsung melakukan penggeledahan terhadap sejumlah barang berharga milik korban.

Sementara, penghuni rumah yang mengetahui aksi pelaku turut menjadi sasaran para pelaku.

Amaq Jon meninggal di tempat setelah mendapat tusukan di bagian perut dan beberapa bagian tubuhnya. Termasuk aksi kekerasan terhadap istrinya. Hingga saat ini, empat pelaku sudah ditangkap. Sementara, sembilan pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (yon)

Ratusan Remaja Kota Bima Dirawat di RSJ Dari Hal. 1 Sementara Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE, mengakui bahwa pasokan tramadol di Kota Bima telah mencapai berkarung-karung. Bahkan, telah dipetakan daerah-daerah yang menjadi pusat penyebarannya. ‘’Setiap saat ada saja kurir atau pemilik tramadol yang ditangkap.

Terakhir oknum guru di Kabupaten Bima yang juga jadi bandar.

Bima darurat tramadol,” ujarnya.

Wakil walikota berharap, kehadiran BPOM RI di Kota Bima bisa menjadi spirit lintas sektor, dalam menyatukan persepsi dan langkah strategis untuk secara masif memberikan edukasi dan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan tramadol. ‘’Kami menilai di tingkat masyarakat ada kesalahpahaman mengenai penggunaan tra-

madol. Ke depan semua pihak diharapkan, intens berkoordinasi untuk memberikan informasi dan edukasi. Upaya menekan dan mengantisipasi penyalahgunaan obat ini,’’ ujarnya.

Kepala BPOM RI, Dr.Ir. Penny K. Lukito mengaku terkejut adanya informasi dan data penyalahgunaan tramadol di Kota Bima. Kata dia, kasus serupa juga terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Timur. ‘’Hanya saja obatnya berbeda. Di Kota Bima tramadol, sementara di Banjarmasin carnophe. Jumlah penyalahgunanya hampir sama,’’ ujarnya.

Meski demikian, informasi dan data tersebut akan menjadi langkah awal bagi pihaknya untuk secepatnya memberikan edukasi dan operasi, terhadap penyalahgunaan tramadol tersebut. (uki)

Butuh Kerja Keras Tekan Pernikahan Dini Dari Hal. 1 Sehingga, pembangunan sosial yang kaitannya dengan pendewasaan usia perkawinan semua SKPD terkait harus bekerja lebih keraslagi. Denganmemberikanpemahaman kepada masyarakat. Di samping peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, lanjut Wagub, peran orang tua tak kalah pentingnya.

Menurutnya, adanya kultur atau budaya kawin di bawah

umur harus ditinggalkan dengan memberikan penyadaran kepada orang tua. Pasalnya, banyak juga orang tua yang menikahkan anaknya meskipun masih belum cukup umur agar bebas dari tanggung jawab. “Terus kita bekerja keras. Bukan saja instansi pemerintah atau SKPD tetapi juga kementerian/lembaga yang ada seperti BKKBN supaya terus bersinergi. Memang perkawinan dini sulit dikendalikan,” tandasnya. (nas)

Kemenpar Bangun Poltekpar Lombok Jika Lahan ”Clear and Clean” Dari Hal. 1 Hamsu mengatakan, peletekan batu pertama pembangunan Kampus Poltekpar Lombok itu semula direncanakan 17 Juli lalu. Namun, karena ada satu dan lain hal sehingga peletakan batu pertama kembali direncanakan September mendatang. Ia menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Kampus Poltekpar ini sekitar Rp 1,2 triliun.

Tahun ini baru dilaokasikan sebesar Rp 130 miliar untuk membangun dua gedung. Kemudian tahun depan dipastikan sudah dialokasikan sebesar Rp 180 miliar. Pembangunan kampus ini rencanannya akan dilakukan dengan pola multi years.

“Di sana itu ada puluhan gedung yang akan dibangun. Sehingga paling sedikit 1,2 triliun anggaran yang dibutuhkan dengan pembangunan beberapa tahun. Pemerintah pusat sudah berkomitmen,” katanya.

Hamsu menjelaskan, pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk membangun kampus Poltekpar tersebut di Lombok. Sehingga perlu dukungan dari masyarakat. Sebenarnya, secara

geografis NTB dekat dengan Bali yang sudah punya Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Nusa Dua. Namun, karena gubernur mengatakan NTB siap sehingga sejak 2016 lalu sudah mulai penerimaan mahasiswa baru. Meskipun masih menumpang tempat sebagai lokasi kuliah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB yang meurpakan eks gedung BKD dan Diklat.

Pemprov menghibahkan lahan seluas 20 hektar lebih untuk pembangunan Kampus Poltekpar Lombok. Lahan yang dihibahkan tersebut merupakan eks lahan PTPN XII Puyung .

Lokasinya berdekatan dengan Kampus IPDN NTB. Ia menambahkan, tahun ini Kemenpar hanya membangun dua Poltekpar di Indonesia. Satu di Lombok dan satu lagi di Palembang.

Untuk pembangunan kampus Poltekpar yang ada di Palembang, kata Hamsu sudah mulai dilakukan peletakan batu pertama pada Juni lalu. Hamsu menyebut masterplan kampus Poltekpar Lombok sangat luar biasa. “Karena ini sekolah internasional. Kira-kira anggaran yang dilaokasikan, memang tak bisa dianggarkan satu tahun,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 27 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BKKBN Gelar Serah Terima PKB/PLKB dan Mengulas Program KKBPK Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan serah terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana seluruh PKB/ PLKB di NTB dan di Indonesia akan beralih status dan pengelolaannya dari aparatur (PNS) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) menuju aparatur (PNS) yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BKKBN. “Ini berdasarkan undangundang. Selain serah terima kami juga melakukan review program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di masingmasing daerah di NTB,” kata Kepala BKKBN NTB

Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin

Dr.Drs. H. Lalu Makripuddin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (26/7).

Dampak nyata dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pengelolaan dan mekanisme operasional PKB/ PLKB tersebut adalah terapresiasinya tenaga pelaksana program di lini lapangan.

Khususnya PKB dan PLKB, maupun pengelola dan atau pengendali program di tingkat kecamatan yang mengalami pengurangan jumlah yang sangat signifikan. Dibanding kebutuhan, yang disebabkan oleh adanya mutasi dan atau pengalihan fungsi.

“Namun dengan adanya aturan itu, kami (BKKBN) berharap akan memenuhi jumlah petugas di masingmasing daerah atau desa. Disamping itu, beberapa review juga kami lakukan untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam Pelaksanaan Program KKBPK, pelaksanaan otonomi daerah membuat capaian program mengalami fluktuasi yang sangat berarti.

Sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis global yang berimplikasi terhadap tuntunan perubahan arah kebijakan program, dimana pelaksanaan yang semula menggunakan pendekatan demografis, harus menjadi lebih di fokuskan kepada

pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak-hak reproduksi keluarga. Inilah yang menjadi catatan sebelum PKB/ PLKB dikembalikan ke pusat.

“Dengan diserahterimakan ke pusat, kami berharap layanan bisa semakin baik. Petugas juga bisa semakin banyak. Sehingga program-program kita dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Dengan disahkannya Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terbitnya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 120/sj tanggal 16 Januari 2015, diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam membangun kembali program pengendalian penduduk dan keluarga berencana nasional. Berdasarkan aturan itu, secara tegas dijelaskan empat sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana (KB), keluarga sejahtera, serta standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).

Sementara dalam review yang dilakukan pada hari yang bersamaan, terdapat salah satu persoalan yang masih perlu diatasi. Yaitu masih kurangnya penggunaan alat kontrasepsi tertentu pada Pasangan Usia Subur (PUS). Hal ini juga disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena salah satu pasangan tidak berada di NTB atau bekerja di luar NTB. “Misalnya suami atau istrinya bekerja di luar negeri atau luar daer-

Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listiawardani

ah. Jadi mereka tidak tinggal serumah, ini tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi dalam data masih banyak yang tidak menggunakan karena faktor itu. Disamping memang ada faktor lainnya,” ujarnya.

Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi non MKJP seperti suntikan. Padahal terdapat berbagai jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan. Ada IUD, Implan, Kondom dan berbagai jenis lainnya.

“Ada kesalahan pemahaman di masyarakat, mereka mengira menggunakan IUD itu berbahaya. Padahal tidak, jika dilakukan oleh dokter atau tim medis yang resmi. Ini yang masih perlu untuk diedukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya berita serah terima PKB/PLKBdisikapi dengan rasa syukur.

Dengan harapan dapat memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat NTB pada umumnya. Selain itu, dengan adanya review program semester satu tahun 2017 ini juga diharapkan dapat menjadi catatan dan menjadikan program semakin unggul di masa mendatang.

“Ini bisa sebagai motivasi untuk kita semua. Kalau program ini berhasil IPM kita juga bisa meningkat. Saat ini kita berada pada posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia,” ujarnya. (lin/*)

Suasana Penandatanganan Berita Acara yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin (kiri), Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listiawardani (dua dari kiri ) dan Kepala BKKBN NTB Dr.Drs. H. Lalu Makripuddin. (tengah)

Foto bersamaara peserta (kiri) dan suasana akrab dalam pelaksanaan acara.

Retribusi Kawasan Wisata Aik Nyet Diduga Mengendap Giri Menang (Suara NTB) – Pemasukan berupa retribusi kawasan wisata Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Lingsar senilai ratusan juta diduga mengendap, lantaran selama tujuh bulan terakhir belum disetor pihak KPH Rinjani ke Pemda dan pengelola. Pihak desa juga kesulitan mengakses dana bagi hasil, sebab harus masuk ke Pemda dulu barulah desa mengusulkan proposal. Pihak desa juga mempertanyakan pengeloaan kawasan wisata ini tidak jelas, karena sebelumnya dikelola oleh KPH na-

mun rencananya dialihkan ke Koperasi Dinas Kehutanan Provinsi.

Kepala Desa Buwun Sejati, Bambang Kurdi Sartono mengakui, bahwa laporan yang diterima dari pihak pengelola kawasan itu telah menyerahkan retribusi ke KPH. “Kemarin waktu rapat sempat kami pertanyakan juga, retribusi yang disetor ke KPH kenayataan selama sekian bulan (Januari-Juli) yang disetorkan hanya bulan Januari saja, per Januari sebesar Rp 125 juta. Per bulan bisa mencapai Rp 50 juta,” jelas Kades

Wawan Ruliandi baru saja menangani KPH Sesaot. Terkait setoran yang belum masuk disebabkan MoU masih simpang siur waktu terkait siapa pengelolaanya. Namun sudah disepakati pengelolaan oleh koperasi dinas kehutanan. ”Permasalahannya MoU belum jelas (simpang siur) terkait pengelolaannya, tapi pengelolanya nanti koperasi,”jelasnya. Terkait

Buwun Sejati ini. Lebih jauh dikatakan pola penarikan retribusi ini, dari pengunjung ditarik oleh pengelola, pihak pengelola kawasan ini sendiri sifatnya diupah. Hasil retribusi ini disetorkan ke KPH, dari pihak KPH disetorkan ke Pemprov.

Hal ini menimbulkan komplain dan pertanyaan dari para pengelola kawasan, sebab setoran yang sudah disetor justru belum disetor ke pemda. “Makanya teman-teman komplain dan mempertanyakan, padahal sudah disetor namun kok belum ada,” (Ant/bali post)

AIK NYET - Permandian di kawasan wisata Aik Nyet Sesaot, Lingsar, Lombok Barat. tukasnya. Diakui, pengelolaan kawasan ini tidak sepenuhnya dikelola oleh desa. Pihak desa hanya memperoleh bagi hasil saja. Pihak yang mengelola awalnya KPH namun apa penyebabnya diambil alih oleh koperasi dinas koperasi Rimbawan. Akibat pengelolaan tidak jelasnya, warga khususnya yang ada di sekitar menjadi terombang ambing.

Diakuinya dengan pola bagi hasil yang diuntungkan pihak pengelola sebab mencapai 65 persen, sedangkan desa 10 persen, dinas terkait 10 persen. Diakui melihat jumlah pengunjung mencapai ribuan per bulan ke kawasan itu, seharusnya pemasukan jauh lebih besar.

Diakuinya ada kesepakatan terkait bagi hasil ini, namun kecil bagi desa. Namun untuk mengakses dana ini sangat rumit, sebab harus mengusulkan proposal. Pihak desa perlu mengajukan ke pemda, sebab retribusi itu perlu masuk ke kas pemda dulu baru bisa diambil desa.

Sementara itu, pihak KPH Rinjani melalui Kepala Resort Kawasan Wisata Sesaot,

setoran posisi dananya masih di pengelola, belum disetor. Setoran yang sudah disetor hanya bulan Januari, setelah ada MoU itu nanti akan dirembukkan lagi setoran tersebut. Terkait berapa setoran per bulan tergantung pengunjung, persentase pembagiannya 5 persen untuk desa, 10 persen kabupaten, 15 persen pemprov, sisanya pengelola. (her)