20 HALAMAN
NOMOR 156 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu paing, 27 januari 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
1
Perkuat BUMDes
Kembangkan Sektor Produktif, Jangan Hanya Simpan-Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi yang sangat besar untuk mengangkat perekonomian desa. Selama dua tahun sejak dibentuknya Permendesa No. 4 Tahun 2015, telah ada 455 BUMDes di Bali. Namun dari 455 BUMDes, sebanyak 334 BUMDes bergerak pada unit usaha simpan-pinjam.
Suarthana
Alit Wiraputra
Sudarsana
KEPALA Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Perekonomian M as ya rakat D inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya berharap pengembangan BUMDes sesuai potensi yang ada di masyarakat. Dalam dua tahun sejak Permendesa dibentuk, Bali telah memiliki 455 BUMDes. Dari 455 BUMDes, sebanyak 217 BUMDes dibentuk dengan dana dari Gerbang Sadu Mandara. Sementara BUMDes mandiri sebanyak 238. Hal. 19 Pengelolaan Sampah
Jangan Lagi Ada Gizi Buruk di Papua
Duterte Minta Suu Kyi Tak Pedulikan Aktivis HAM
New Delhi – Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang tengah menghadapi kritik luas dunia karena tidak berdaya menolong warga Rohingya, untuk tak mempedulikan para aktivis HAM yang disebutnya ‘’gerombolan manusia tukang berisik’’. Pernyataan Duterte itu disampaikan saat pidato pada Forum Bisnis Filipina-India di New Delhi di mana Duterte dan Suu Kyi sama-sama menghadiri sebuah pertemuan ASEAN di sana. ‘’Kita sedang membahas negara kita, kepentingan nasional negara kita, dan saya katakan ‘jangan ambil pusing (para aktivis) hak asasi manusia’, mereka tak lebih dari sekumpulan orangorang berisik,’’ kata Duterte. Suu Kyi tengah menghadapi kritik internasional atas cara dia menangani Rohingya yang 655.500 orang di antaranya terpaksa kabur ke Bangladesh guna menghindari penindasan militer Myanmar. ‘’Saya kasihan kepada beliau karena beliau sepertinya terperangkap di antara (statusnya sebagai) penerima hadiah Nobel Perdamaian dengan kini si tukang ribut (aktivis HAM), beliau telah dikritik habis-habisan,’’ kata Duterte. Kelompok HAM sendiri mengkritik keras cara Duterte melancarkan kampanye antinarkotika yang telah merenggut 3.900 nyawa, demikian Reuters. (ant)
Novanto Masih Berkelit Jakarta (Bali Post) – KPK menilai terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto, masih berkelit selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. ‘’Sejauh ini yang kami lihat terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaanpenerimaan termasuk juga penerimaan jam tangan. Padahal sejumlah saksi sudah mengatakan demikian,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (26/1) kemarin. Hal itu, katanya, sebagai respons atas pengajuan Novanto menjadi kolaborator keadilan (JC) kepada KPK. ‘’Ini juga akan jadi pertimbangan hakim, sejauh mana kemudian terdakwa memang secara serius ingin menjadi JC karena status JC tidak bisa diberikan sembarangan. Memang harus sangat hati-hati untuk memberi status JC,’’ ucap Diansyah. Namun, ia menyatakan belum terlambat jika mantan Ketua DPR itu mau membuka pihak-pihak lain atau mengetahui ada aktor lebih besar dalam perkara korupsi KTP elektronik itu. Hal. 19 Aktor Utama
Bali Post/ant
ANTRE BEROBAT - Prajurit TNI berbincang dengan warga yang menunggu antrean berobat di Puskesmas Ayam di Kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, Jumat (26/1) kemarin. Menurut catatan puskesmas, bulan Oktober 2017 hingga Januari 2018 tercatat sebanyak 34 pasien rawat jalan karena menderita campak.
Timika (Bali Post) – Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengingatkan jajaran kesehatan di tanah Papua agar bekerja keras melakukan imunisasi dan penanganan gizi kepada anak-anak dan balita agar tidak terjadi lagi kasus gizi buruk di wilayah itu. ‘’Saya titip imunisasi dan jangan lagi ada gizi buruk, kita memang harus kerja keras,’’ pesan Menkes Nila Moeloek kepada jajaran Dinas Kesehatan seProvinsi Papua, di Timika, Jumat (26/1) kemarin. Sejak Kamis (25/1) malam hingga Jumat pagi kemarin, Menkes yang didampingi sejumlah pejabat teras Kemenkes menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Dinkes se-Provinsi Papua bertempat di Hotel Horison Timika. Menkes mengatakan jika persoalan gizi balita dan anak-anak tidak tertangani maka akan berimbas pada
keberhasilan program imunisasi. ‘’Daya tahan tubuh rendah pada anak gizi buruk menyebabkannya rentan terserang penyakit meski mengikuti program imunisasi,’’ jelas Nila. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai mengatakan sebagian kabupaten di Papua cakupan imunisasinya masih berada di bawah 30 persen. Sementara Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan memandatkan cakupan imunisasi 100 persen. Kepala Dinas Kesehatan Asmat Pieter Pajalla menuding program pembentukan kampung-kampung (desa) baru yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas kesehatan menjadi salah satu penyebab turunnya cakupan program imunisasi di Asmat. Pada 2017, cakupan imunisasi di Asmat berada pada angka 60 persen. Hal. 19 Cakupan Imunisasi
Keputusan SBY Pertahankan E-KTP Sesuai Amanat UU
Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai wajar Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meneruskan proyek pengadaan KPT berbasis elektronik (e-KTP). ‘’Latar belakangnya ingin menggantikan KTP konvensional itu, kan bisa menimbulkan hal rancu. Misalnya mudah digandakan dan untuk melibatkan dalam pilkada. Kalau dobel itu mengurangi rasa demokrasi juga, pelanggaran,’’ kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/1) kemarin. Penegasan Agus yang juga Wakil Ketua DPR-RI menanggapi kesaksian mantan politisi Partai Demokrat Mirwan Amir dalam sidang terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto. Mirwan mengaku telah meminta agar proyek tersebut dihentikan, namun SBY menolak. Menurut Agus, keputusan SBY
Bali Post/ant
PEMOTRETAN KTP - Warga antre mengambil nomor pemotretan e-KTP di Kantor Disdukcapil Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (26/1) kemarin. Sebagian warga terpaksa datang sejak pukul 01.00 WIB dini hari hanya untuk mengambil nomor antrean.
tetap melanjutkan proyek e-KTP tepat agar warga negara Indonesia memiliki nomor identitas tunggal atau nomor induk kewarganegaraan (NIK), sehingga menghindari penggandaan KTP yang bisa disalahgunakan dalam pilkada dan selainnya. Tertib kependudukan yang digagas SBY itu susuai amanat UU 23 Tahun 2006 jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebut, penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan ini dianggap penting karena di Indonesia belum memiliki basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh wilayah. Hal. 19 Bisa Dipersalahkan
Angkat Pjs. Gubernur dari Polri
Mendagri Tegaskan Tak Salahi Aturan
Bali Post/ant
DIPERIKSA - Dokter kecantikan Sonia Wibisono (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK Jakarta, Jumat (26/1) kemarin. Sonia Wibisono diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. (Beritanya di halaman 19)
Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan usulan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah dari unsur perwira tinggi (pati) TNIPolri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, pada pilkada serentak sebelumnya pemerintah juga pernah mengangkat Pjs. kepala daerah yang berasal dari TNI-Polri karena pertimbangan keamanan. ‘’UU (Nomor) 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (menyatakan), untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat Pjs. gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku,’’ kata Tjahjo Kumolo, Jumat (26/1) kemarin. Dua jenderal polisi yang diusulkan
Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj. Gubernur Sumatera Utara. Saat ini Kemendagri masih menunggu keputusan presiden (keppres) mengenai usulan dua nama itu. Selain UU tersebut, mengangkat perwira TNI/Polri sebagai Pjs. kepala daerah juga ditegaskannya tidak menyalahi aturan karena diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. ‘’Pasal 4 ayat 2 (Permendagri) menyatakan penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi,’’ ujarnya.
Tjahjo mengatakan, pada Pilkada 2017 lalu pihaknya juga menempatkan pati TNI-Polri untuk menjadi Pjs. Gubernur Aceh dan Sulawesi Barat. ‘’Tidak jadi masalah dan pilkada aman. Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Tidak mungkin semua eselon I Kemendagri jadi pelaksana tugas, maka saya ambil dari instansi lain dan wagub yang tidak maju pilkada dan belum habis masa jabatannya,’’ katanya. Meskipun berasal dari TNI-Polri, Tjahjo meyakini bahwa mereka akan tetap bersikap netral. ‘’TNI, Polri, Kemendagri, ASN harus netral. Tahun lalu ada TNI, ada Polri juga netral, maka aman pilkada,’’ ungkapnya menambahkan. Hal. 19 Tak Sesuai
Tjahjo Kumolo