Edisi 26 Oktober 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 68 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

Rabu

Wa

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

ge, 26 oktober 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

Jakarta (Bali Post) – Pemerintah tidak akan menarik utang dalam jumlah besar pada kuartal pertama 2017 untuk membayar gaji pegawai dan transfer ke daerah. ‘’Strategi 2017, kami berharap sudah memiliki pola penerimaan yang normal sehingga kami tidak melakukan front loading yang besar seperti tahun ini,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam press briefing 2 Tahun Jokowi-JK, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/10) kemarin.

Jose Mourinho

Tiga Kekeliruan Mourinho

Manchester Jose Mourinho mendapat ‘’hukuman’’ setimpal dari para pemain Manchester United (MU) karena menerapkan metode latihan yang masih kelewat asing bagi penggawa skuad Iblis Merah. Pertama, sejauh amatan sejumlah pandit di Inggris, Mourinho banyak menerapkan metode latihan yang berbeda selama bertahun-tahun, yakni menggunakan kemarahan, bersikap sarkastis, kegembiraan dan kemuraman, sebagaimana dikutip dari laman caughtoffside. Kedua, Mourinho kerapkali tidak hadir di lapangan selama sesi dengan para pemain. Ia kerapkali hanya berteriak dari luar lapangan. Manajer asal Portugal itu lebih sering bekerja dari ruang kantornya, dan memberi keleluasaan kepada asistennya Rui Faria memimpin sesi latihan bersama dengan tim utama. Hal. 19 Ambil Keputusan

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Sri Mulyani Tak Mau Persulit Dunia Usaha

Ia menyebutkan strategi perpajakan dalam dua kuartal pertama 2016 masih lemah, demikian juga dengan penerimaan cukai. ‘’Dari sisi pengelolaan anggaran, selama kuartal I kita sangat tergantung pada utang,’’ kata Sri Mulyani. Ia menyebutkan potensi penerimaan pajak masih besar karena tax ratio Indonesia masih rendah dibanding negara lain. ‘’Pemerintah fokus pada penerimaan pajak, bukan hanya melalui amnesti pajak, melainkan juga dari kegiatan ekonomi rutin,’’ katanya. Namun, ia mengakui akan hatihati terkait dengan peningkatan penerimaan pajak di tengah denyut ekonomi yang melemah. ‘’Kami tidak ingin dunia usaha yang menghadapi ekonomi yang melemah ditekan lagi sehingga mempersulit mereka,’’ katanya. Hal. 19 Ekonomi Global

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

Realistis dan Tak Spekulatif Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Undangundang APBN 2017 didesain agar lebih seimbang dan mencerminkan kondisi perekonomian domestik. ‘’Jadi kita membuat kebijakan APBN yang lebih seimbang, antara kebijakan penerimaannya, kebijakan belanjanya, dan juga kebijakan defisitnya,’’ ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI, di Jakarta, Selasa (25/10) kemarin. Ia menuturkan, pada prinsipnya, mulai dari postur hingga asumsi makro dalam RUU APBN 2017 telah mencerminkan kondisi perekonomian nasional maupun tantangan yang dihadapi dari perekonomian global. Sehingga lanjutnya paling tidak hal tersebut telah memberikan suatu proyeksi yang dianggap realistis dan tidak menimbulkan spekulasi dari postur RUU APBN 2017. ‘’Itu suatu langkah kemajuan yang baik,’’ ujarnya. Dari sisi postur belanja, Sri Mulyani menilai memang masih dilakukan banyak program yang ditujukan untuk menjaga momentum ekonomi terutama pada saat kondisi perekonomian global, khususnya perdagangan internasional, masih sangat lemah. Hal. 19 Sisi Pertumbuhan

DUA TAHUN - Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Menkeu Sri Mul-yani menyampaikan laporan pencapaian dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK bidang ekonomi, Selasa (25/10) kemarin.

Bali Post/ant

Disangkutkan E-KTP

Agus Sebut Gamawan Kalap Yogyakarta (Bali Post) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo menyatakan siap dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional e-KTP 20112012 pada Kementerian Dalam Negeri. ‘’Saya siap. Malah sudah memberikan (keterangan) ke dalam, dulu kronologinya bagaimana,’’ kata Agus Rahadjo di sela acara ‘’Anti Corruption Summit 2016’’ di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (25/10) kemarin. Sebelumnya, nama Agus disebut oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pihak yang mengetahui persoalan pengadaan KTP elektronik itu. Saat itu Agus masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Hal. 19 Sejak Awal Bali Post/ant

JARINGAN TERORIS - Personel Brimob menjaga rumah terduga anggota jaringan teroris Gatot Witono saat dilakukan penggeledahan oleh tim Densus 88 di Magetan, Jawa Timur, Selasa (25/10) kemarin. Tim Densus 88 menangkap terduga teroris Gatot Witono, dilanjutkan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti di rumahnya.

Rumah Terduga Teroris Digerebek

Agus Rahadjo

Bali Post/ant

Pengusaha Kulit Ditangkap

Magetan (Bali Post) – Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menggerebek rumah terduga teroris di Jalan Hasanudin, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa (25/10) kemarin. Dalam penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB hingga siang hari itu polisi menangkap terduga teroris dan mengamankan sejumlah barang dari

Pungli di Dunia Pendidikan 2-Habis

Krisis Keteladanan Pemicu Utama DUNIA pendidikan menjadi harapan melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Namun realitanya, masih jauh dari harapan. Bahkan, dunia pendidikan menjadi lahan bisnis ketika ‘’pasar’’ untuk memperdagangkan ilmu sangat terbuka. Tak hanya itu, dalam perkembangannya, akibat dorongan ekonomi, dunia pendidikan pun menjadi ajang pungutan liar (pungli). Hal ini dimungkinkan oleh banyak faktor. Salah satunya, gagalnya pemerintah menyiapkan infrastruktur ideal dan merata untuk pengelolaan pendidikan. Bahkan, saat ini dunia pendidikan krisis model atau figur untuk ditiru. Pandangan ini dilontarkan Guru Besar Unhi Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si. dan akademisi Undiksha, Singaraja Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A., Selasa (25/10)

kemarin. Mereaksi tudingan pungli di sektor pendidikan, Prof. Suda berharap ada penjabaran terukur dan jelas kategori pungli tersebut. Selama ini harus diakui memang ada pungutan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan itu sering kali berdasarkan kesepakatan. Namun, dalam konteks ini, pemerintah juga harus melakukan introspeksi. ‘’Saat ini pemerintah belum mampu membenahi infrastruktur pendidikan secara merata dan berkualitas,’’ ujarnya. Kalau fasilitas ini tak dipenuhi pemerintah secara adil dan merata, maka pungutan untuk mendukung kualitas pembelajaran bukanlah bentuk-bentuk yang serta merta bisa dikategorikan pungli. ‘’Harus ada standar yang jelas untuk memvonis apakah sumbangan orangtua itu pungli atau bu-

kan,’’ sarannya. Namun, menurut Prof. Suda, alangkah elegannya jika semua pelaku dan komponen di dunia pendidikan melakukan koreksi diri. Sasarannya untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme lulusan. ‘’Inilah yang harus menjadi target, bukan melakukan politisasi termasuk melakukan tambal sulam kebijakan dalam pendidikan,’’ jelasnya. Sementara itu, Dr. Ni Made Ratminingsih mengingatkan agar komponen pendidikan dalam hal ini guru termasuk dosen bisa memosisikan diri menjadi model atau figur yang layak ditiru. ‘’Dunia pendidikan krisis model atau figur. Kuatnya kecenderungan pengelolaan pendidikan sarat pungutan liar ini harus segera dieliminir,’’ ujarnya. Hal. 19 Harus Berani

rumahnya, di antaranya komputer dan beberapa arsip. Namun, polisi belum memberikan keterangan resmi mengenai penangkapan tersebut. ‘’Kami hanya bertugas mengamankan lingkungan sekitar penangkapan,’’ kata Kepala Kepolisian Sektor Magetan AKP Agus Suprijanto. Selama penggerebekan di rumah Gatot Witono, tim Detasemen

Khusus Polri didampingi Kepolisian Resor Kota Besar Surakarta dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Gatot dikenal sebagai pengusaha kulit di Lingkungan Industri Kulit (LIK) Magetan. Istrinya seorang dokter yang dulunya bertugas di RSUD dr. Sayidiman Magetan dan sekarang hanya praktik di rumah dan klinik bersama di Magetan. (ant)

Transparansi,Cegah Pungli

TIA Kusumawardhani

Pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah aktivitas pungutan liar atau pungli. Khususnya pungli yang juga banyak ditemukan di dunia pendidikan. Ironis memang, mengingat tempat itu semestinya menjadi ruang utama pencegahan pungli. “Selama ini kalau disebutkan pungli nomor dua di dunia pendidikan, karena di lingkup pendidikan ada pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bali TIAKusumawardhani, Selasa (25/10) kemarin. TIA mencontohkan penerimaan siswa baru, tentu bersentuhan dengan masyarakat. Belum lagi nanti ketika siswa diterima di sekolah, lalu ada

kewajiban membayar SPP atau iuran lainnya. Hal-hal seperti ini sangat rentan memunculkan pungli. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan pengelolaan dana yang transparan dan jangan sampai ada intervensi dari pihak luar. “Harus dikelola secara transparan, mau penerimaan siswa, bayar SPP. SPP-nya dibayar misalnya Rp 500 ribu dikali sekian siswa, dimanfaatkan untuk apa kemudian ada dana BOS, digunakan untuk apa. Ada bantuan dari yang lainlain, itu harus jelas pemanfaatannya untuk apa. Kalau tidak transparan, di situlah sumber pungli,” jelasnya. Hal. 19 Jadi Agenda


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 26 Oktober 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu