20 HALAMAN
NOMOR 157 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (157 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis umanis, 26 januari 2017
Berita Siang, Pukul 12.30 Wita Seputar Bali, Pukul 18.00 Wita Kamis, 26 Januari 2017
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Ingin Mengulang ’’Sejarah’’ Bali AKHIR 2016, Kementerian Pertanian mulai mensimulasikan upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau Upsus Siwab. Harapannya, program yang juga ditujukan untuk kerbau dan sapi perah ini sudah siap dilaksanakan di tahun 2017. Upsus Siwab muncul lantaran pemerintah tidak ingin bangsa ini terus ketergantungan dengan impor sapi. Tetapi sebaliknya bisa mengulang sejarah mengekspor hewan pemamah biak itu ke berbagai negara. ‘’Petani yang mempunyai ternak sapi
@balipostcom (4.710 Follower) http://twitter.com/balipostcom
’’Kita selalu bicara impor, impor, impor. Sebenarnya bahasa itu kan sangat kurang enak, saya sebagai seorang dirjen kalau kerja saya hanya impor begitu. Berarti kita harus mempunyai mimpi ke depan bahwa suatu saat Indonesia itu jangan sampai impor. Karena dulu sejarah kita, dari Bali saja dulu ekspor babi dan sapi ke Hongkong. Kenapa sejarah ini tidak terulang, kita ingin mengulang itu tentu harus dilakukan upaya khusus.’’
2-3 ekor itu, menganggap bahwa beternak adalah sebagai sambilan. Kita sekarang ingin mengubah paradigma peternak itu jangan sebagai sambilan, tetapi profit,’’ ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Drh. I Ketut Diarmita, M.P. kepada Indonesia Network, Bali TV, dan Bali Post. Menurut Diarmita, peternak selama ini memang tidak berpikir sapinya akan bunting atau tidak. Hal. 19 Menjual Sapi
Drh. I Ketut Diarmita, M.P.
Suap Akil Mochtar
KPK Tangkap Bupati Buton Jakarta (Bali Post) – KPK menangkap Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun, Rabu (25/1) kemarin. Ia menjadi tersangka sejak Oktober 2016 terkait suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Antasari Azhar
Jokowi Kabulkan Grasi Antasari
‘’Kami tangkap hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng sekitar pukul 17.30 WIB. Ditangkap saat turun dari pesawat dalam perjalanan yang bersangkutan dari Kendari-Makassar-Cengkareng,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. Febri menjelaskan, tim KPK sudah diturunkan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara dan juga di Jakarta pascaputusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan Samsu pada Selasa (24/1). ‘’Hasil koordinasi sejak kemarin menyatakan tindakan hukum yang dipilih adalah penangkapan yang bersangkutan pascaputu-
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengabulkan grasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Staf Khusus Presiden Johan Budi mengungkapkan, salah satu alasan Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Hal. 19 Pertimbangan MA
PD Sarankan Antasari Tempuh Jalur Hukum
DIGIRING PETUGAS - Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun (kanan) digiring petugas memasuki gedung KPK usai dijemput paksa di Jakarta, Rabu (25/1) kemarin.
Hal. 19
san praperadilan (Bupati Buton),’’ katanya. Ia mengatakan, KPK punya waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan untuk memutuskan tindakan hukum berikutnya terhadap Samsu. ‘’Untuk penangkapan ada batas waktu maksimal 1x24 jam apakah akan dilakukan penahanan atau tidak akan diputuskan dalam rentang waktu tersebut,’’ ucap Febri. Samsu dua kali tidak hadir pada panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Samsu diduga menyuap Akil Mochtar Rp 1 miliar terkait Pilkada Buton pada Agustus 2011. Pada putusan pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton memenangkan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, namun setelah digugat oleh pasangan La Uku dan Dani, maka KPUD pun melakukan pemilihan suara ulang dan dimenangkan oleh Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry. Hal. 19 Kembali Digugat
Bali Post/ant
Kasus Penyelundupan Senjata
Kapolri Kirim Tim ke Sudan
Bali Post/ant
RAPAT TERBATAS - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengikuti rapat terbatas, Rabu (25/1) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian telah mengirim tim ke Sudan, Rabu (25/1) malam, terkait kasus penyelundupan senjata dan amunisi yang diduga dilakukan pasukan perdamaian Indonesia (Formed Police Unit/FPU) VIII di Bandara Al-Fashir. ‘’Yang jelas akan kita kirim tim, Rabu malam berangkat memberi bantuan hukum, koordinasi
dengan pemerintah setempat, termasuk dengan PBB maupun otoritas Sudan,’’ kata Tito seusai mendampingi Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2017 di Jakarta, Rabu kemarin. Kapolri juga membantah jika pasukan perdamaian Indonesia melakukan penyeludupan senjata dan amunisi melalui Bandara Al-Fasir Sudan. Tito mengung-
kapkan bahwa 10 koper yang berisi berbagai senjata dan amunisi itu bukan milik Polri yang telah menyelesaikan tugasnya di Sudan. ‘’Karena sebelumnya koper-koper sudah diperiksa sebanyak 141 koli sebelum berangkat ke bandara pada 19 Januari 2017. Itu sudah masuk ke dalam kontainer,’’ kata Tito. Pada 21 Januari 2017 (20 Januari waktu Sudan), lanjut Kapolri, FPU Indonesia
berangkat ke bandara dan kontainernya dihitung termasuk isinya tetap sama sebanyak 141 koper. ‘’Barang itu keluar masuk bandara lewat X-ray sampai di ruang tunggu umum. Di ruang tunggu umum itu baru 30 koper yang masuk dan koper itu semua ada identitasnya VPU Indonesia,’’ jelasnya. Hal. 19 Tanpa Identitas
Kapal Tenggelam
16 WNI Tewas
Jakarta (Bali Post) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan korban tewas dalam insiden tenggelamnya kapal yang membawa warga negara Indonesia di Mersing, Johor Bahru, Malaysia sejauh ini 16 orang. ‘’Dari hari pertama kami terus melakukan komunikasi dengan Konjen Johor Bahru. Sampai saat ini ada 16 jenazah, terdiri dari sembilan laki-laki dan tujuh perempuan,’’ kata Retno Marsudi, Rabu (25/1) kemarin. Sebuah kapal yang diduga membawa WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal karam di wilayah perairan Tanjung Rhu, Mersing, Johor pada 23 Januari 2017. Namun, sampai saat ini belum diketahui jumlah seluruh penumpang yang berada dalam kapal tersebut. Hal. 19 Korban Selamat
Bali Post/ant
RAPIM POLRI - Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala BIN Jenderal Pol. Budi Gunawan foto bersama usai pembukaan Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1) kemarin. Presiden menekankan pentingnya Polri memperoleh kepercayaan public, terutama dalam penanganan sejumlah perkara atau pelayanan oleh kepolisian yang belum sepenuhnya baik.
Regenerasi Pemimpin Bali
3
Parpol Jangan Abai Kepentingan Bali Pemimpin Bali ke depan sebaiknya memahami betul tentang Bali. Apakah itu menyangkut ekonomi dan sosial, termasuk pemahaman akan adat istiadat budaya yang mengacu pada ajaran agama Hindu. Pemimpin Bali juga harus mampu menunjukkan kualitas dan kemampuannya dalam mengelola ‘’Gumi’’ Bali untuk kesejahteraan masyarakatnya.
PANDANGAN ini diungkapkan kriminolog Unud Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. dan Ketua Yayasan STIMI Handayani Denpasar Dr. IB. Radendra Suastama, S.H., M.H. Swardhana mengatakan, partai politik merupakan wahana pintu masuknya politisi. Untuk itu parpol harus selektif menentukan kadernya sebagai orang nomor satu untuk memimpin Bali ke depan. Ia mengatakan, mestinya dalam penjaringan terhadap calon pemimpin Bali 2018 mendatang, parpol harus melakukan secara selektif. Bila perlu harus melibatkan tokoh-tokoh adat, agama, sosial, akademisi dan lainnya untuk mencari sejumlah alternatif pemimpin.
I.B. Radendra Suastama, S.H., M.H. mengatakan bahwa parpol belum mampu melakukan peran pentingnya untuk memasok calon pemimpin yang berkualitas. Sebab, banyak parpol yang memilih bersikap cenderung pragmatis dengan mendukung figur populer yang dianggapnya akan menang, daripada bersusah payah atau konsisten dengan mengajukan figur yang sesuai platform atau ideologinya. ‘’Itu indikator bahwa parpol kurang sukses mengkader calon yang ideologis dan juga sekaligus populer di mata publik. Bahaya dari sikap pragmatisme parpol yang mendukung calon hanya karena populer adalah makin kaburnya visi ideologis parpol itu dalam berpolitik,’’ tegas Radendra.
Radendra juga mengatakan, pemimpin parpol tidak harus menjadi kandidat kepala daerah. Namun, pengurus parpol idealnya justru harus mengelola kaderisasi secara sistematis guna menghasilkan calon-calon berkualitas sesuai visi ideologi parpol dalam meningkatkan elektabilitas dan dukungan publik. Seperti di AS, dua partai utama boleh dibilang selalu bergantian memimpin AS, sebab kontestasi gagasan dan ideologi yang jelas dapat dibedakan oleh rakyat AS. Sehingga preferensi rakyat saat memilih pemimpinnya adalah relatif jelas. Namun, di Indonesia kecenderungannya berbeda. Hal. 19 Sangat Pragmatis
’’Partai politik merupakan wahana pintu masuknya politisi. Untuk itu parpol harus selektif menentukan kadernya sebagai orang nomor satu untuk memimpin Bali ke depan.’’ Swardhana
’’Itu indikator bahwa parpol kurang sukses mengkader calon yang ideologis dan juga sekaligus populer di mata publik. Bahaya dari sikap pragmatisme parpol yang mendukung calon hanya karena populer, adalah makin kaburnya visi ideologis parpol itu dalam berpolitik.’’ Radendra