Edisi 25 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 162 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ancaman Merkuri Tambang Liar Sekotong Masyarakat Sekotong, Lombok Barat (Lobar), masih menikmati hasil dari aktivitas penambangan emas tanpa izin. Saat bersamaan, disadari atau tidak, bahaya senyap mengancam dari penggunaan merkuri (Hg) berlebihan untuk memisahkan kandungan logam emas. Dampak paling nyata pencemaran air. Jangka panjang, manusia yang menanggung beban dampak merkuri pada tubuh, mengancam kerusakan otak dan gangguan ginjal.

PENELITI menyebut aktivitas tambang emas tanpa izin alias liar di Sekotong sebagai Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Fakta ditemukan, tambang liar di sana menghasilkan beban merkuri yang tinggi pada perempuan. Kesimpulan itu didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh International POPs Elimination Network (IPEN), Biodiversity Research Institute (BRI), dan BaliFokus.

Khrisna Zaki dari BaliFokus, dihubungi Suara NTB dari Mataram pekan kemarin menjelaskan, hasil pengambilan sampel dari perempuan yang terlibat langsung di PESK. Mereka menemukan tingkat merkuri yang secara signifikan di rambut mereka.

Pada data yang ditampilkan, di Sekotong, Indonesia, di atas 0,58 ppm sebanyak 100 persen, dan di atas 1 ppm sebanyak 94 persen.

“Kedekatan dengan daerah industri besar atau area dengan hotspot yang disebabkan oleh aktivitas industri juga menyebabkan tingkat beban tubuh merkuri tinggi,” katanya. “Pada tingkat tinggi paparan merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan otak, keterbelakangan mental, kebutaan, kejang dan ketidakmampuan berbicara,” katanya.

Didasarkan konvensi Minamata tentang Merkuri, BaliFokus meminta pemerintah mengambil tindakan dengan melarang impor dan ekspor merkuri dan disiplin untuk menghilangkan pencemaran merkuri dalam negeri sesegera mungkin.

Bersambung ke hal 15

TO K O H SKPD Belum Bergerak HASIL studi yang dilakukan IPEN, sebuah jaringan kesehatan masyarakat dan lingkungan global menemukan kadar merkuri yang tinggi di semua wilayah global pada perempuan usia subur. Penelitian di Indonesia, salah satunya berlokasi di Sekotong, Lombok Barat (Lobar).

Belum lama ini juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB juga menemukan sumur warga yang diduga tercemar merkuri di Dusun Longlongan, Sekotong, Lobar.

Mengenai ancaman warga yang terpapar merkuri ini, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Madani Mukarom

(Suara NTB/ars)

TIRISKAN AIR - Seorang penambang di Sekotong Barat, Lombok Barat sedang meniriskan air yang bercampur logam dengan merkuri dari alat gelondongan.

Pemerintah Jangan Diam

Merkuri Menebar Bahaya pada Perempuan dan Anak TAMBANG emas liar skala kecil menghiasi bukit-bukit di wilayah barat Pulau Lombok. Pun demikian industri turunannya, yakni lapak penggelondongan beserta limbah merkuri ke lingkungan di sekitarnya.

Mesin dinamo sederhana meraung di pelataran rumah warga Kampung Mendorot, Desa Tembowong, Sekotong Barat, Lombok Barat, menggerakkan tabung silinder berisi bebatuan dicampur raksa.

Di sebelahnya, anak-anak setempat baru usai mengaji di Kamis (21/9) sore yang kering sebab kemarau. Zaskia (6)

tampak lusuh pulang tanpa alas kaki.

Selesai mencium tangan neneknya, Inaq Mar, Putri kedua Zubaedah (25) itu lalu menggelanyut manja di pangkuan ibunya.

“Kalau jalan pergi sekolah, dia cuma saya pakaikan kos kaki. Ndak bisa pakai sepatu,” ujar Zubaedah sambil menggenggam lembut kaki kiri putrinya yang tak sempurna itu.

Putri keduanya yang tahun depan mulai masuk SD itu menyandang disabilitas, yang kerap harus pulang menangis lantaran di-bully kawan sepermainannya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KELOMPOK Sadar Wisata (Pokdarwis) di Sekotong, Lombok Barat (Lobar) mengkhawatirkan dampak dari aktivitas pertambangan ilegal di kawasan itu. Dampaknya pencemaran laut yang bersumber dari cairan merkuri. Dalam jangka panjang, dikhawatirkan terjadi pencemaran lingkungan. Sehingga pemerintah diminta tidak tinggal diam melakukan antisipasi. ‘’Kami Pokdarwis khawatir keberadaan aktivitas tambang liar ini mengganggu parwisata, sejumlah gejala dan kejadian mengarah ke sana sud-

ah terjadi,” kata Ketua Pokdarwis, Gili Gede, Farhan.

Menurutnya, sejauh ini Pemda belum mampu membuat kebijakan yang mengelola dengan baik antara pertambangan dengan pariwisata, Bersambung ke hal 15

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Kurang Armada Mobil NTB sudah menjadi daerah langganan bencana kekeringan tiap tahun. Tahun ini saja, jumlah masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan mencapai 127.940 KK atau 640.048 jiwa.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos mengakui pihaknya masih kekurangan banyak armada untuk mendistribusikan air kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Bersambung ke hal 15 H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ron)

Diah Fatmawati

Gunung Agung Status Awas

Warga Karangasem Ada yang Eksodus ke Lombok Giri Menang (suara NTB) – Menyusul ditetapkannya Gunung Agung status Awas (level 4) oleh PVMBG Badan Geologi, memaksa ribuan warga yang berada di radius berbahaya harus meninggalkan tempat tinggalnya. Sebagian dari warga Karangasem, Bali yang mengungsi, ada yang memilih eksodus ke Lombok.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, warga eksodus melalui Pelabuhan Padangbai tujuan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Kedatangan pengungsi ini mulai terlihat sejak Sabtu (23/9) pagi. Ratarata mereka menggunakan kendaraan (roda dua dan mobil) dan ada juga yang menumpang kendaraan umum.

Warga yang eksodus tiba di Pelabuhan Lembar mulai pukul 09.00 Wita. Mereka tiba dengan KMP Portlink dan kapal lain yang menyeberang dari

(Suara NTB/her)

DIPERIKSA - Pemeriksaan kendaraan yang baru tiba dari Bali melalui Pelabuhan Lembar, kemarin.

Padangbai-Lembar. Kedatangan mereka secara bertahap, karena mereka antre di Pelabuhan Padangbai menunggu pemberangkatan. Para penumpang terlihat membawa barang bawaan berupa tas berukuran besar dan lainnya.

Menurut petugas Mustamin dan Gozali yang standby

di Pelabuhan Lembar, kedatangan warga dari Karangasem melalui Pelabuhan Lembar sekitar 80 orang. ‘’Ada yang mengendarai sepeda motor ada yang membawa mobil,’’ kata petugas yang mencatat kedatangan kendaraan bermotor ini.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tak Putus Rantai Ekonomi PEMPROV NTB, sejauh ini belum memberikan signal bagi Pemkot Mataram untuk membangun lapak di Jalan Mahoni atau samping Kantor Imigrasi Kota Mataram. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah membuat fondasi knock down sebagai langkah awal membangunan 15 lapak.

Tak adanya kejelasan dikhawatirkan mengganggu psikologi pedagang.

Meskipun areal ditempati saat ini juga merupakan lahan Pemprov. “Sifatnya menampung sementara (Suara NTB/cem) sebelum mendapatkan Sudirman tempat layak,” kata Camat Selaparang, Sudirman dikonfirmasi pekan kemarin.

Dikatakan, tempat sekarang ini cukup layak dan representatif. Mantan Lurah Ampenan Selatan tetap berharap Pemkot Mataram segera mencarikan lokasi sebenarnya. Agar pedagang lebih nyaman,rapi, dan tidak memutus rantai ekonomi.

Dijelaskan, relokasi pedagang di Jalan Mahoni diawali dengan adanya kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional 2016 lalu. Pedagang menolak direlokasi dengan alasan akan kehilangan pelanggan. Namun demikian, Pemkot Mataram dan Pemprov NTB memberikan solusi memindah ke lahan kosong samping gedung DPRD NTB. “Alhamdulillah, aktivitas mereka berlanjut dan ada solusi terbaik,” tuturnya.

Karena lahan itu statusnya pinjam pakai, Dinas Perdagangan sementara ini mencarikan tempat yang tepat. Lahan setidaknya tidak mengganggu estetika dan mengakibatkan macet. Untuk pendataan aku dia, dilakukan langsung oleh Dinas Perdagangan bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) pernah mendata.

Sudirman menambahkan, alasan pedagang enggan direlokasi karena alasan kehilangan pelanggan. Lokasi saat ini, meski dekat dengan Kantor Imigrasi juga dikeluhkan pembeli jarang mau belanja.

Pihaknya tetap berharap lokasi disiapkan nanti yang ideal, pedagang lancar berjualan sehingga ekonomi terputus.

“Tidak seperti di Kelurahan Banjar, lapak sudah disiapkan tapi yang berjualan tidak ada,” demikian sebutnya. (cem)

Perizinan Perlu Dibenahi ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mengingatkan DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Mataram agar selektif menerbitkan izin. Tidak saja izin membangun perumahan, tapi juga izin-izin lainnya. Ini menyusul belum terbitnya perwal tentang Perda RTRW yang telah dievaluasi Pemprov NTB beberapa waktu lalu.

Karena seperti yang dikeluhkan Kepala DPM PTSP, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa bahwa izin perumahan terhambat akibat belum adanya regulasi teknis terkait Perda RTRW yang telah diketok dewan beberapa bulan lalu. Namun menurut Yoga, semua perizinan, akan berkaitan dengan RTRW. Untuk itu dia meminta DPM PTSP untuk menahan diri menerbitkan izin yang berpotensi berkaitan dengan RTRW. ‘’RTRW ini kan acuannya,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di Mataram, Minggu (24/9). Artinya, akan sia-sia jika dilakukan pembangunan tanpa menunggu RTRW. Supaya, lanjut Yoga tidak terjadi penyimpangan tata ruang seperti yang sudah-sudah. Yoga sepakat, bahwa perizinan yang harus menunggu RTRW bukan semata-mata izin pembangunan perumahan. Politisi PDI Perjuangan ini melihat adanya fenomena melanggar aturan dari oknum pengusaha.

Dimana, pembangunan dilakukan lebih dulu, baru kemudian mengurus izin-izinnya. ‘’Ini yang sering terjadi. Bangunan dahulu, baru izinnya. Ini yang perlu dibenahi,’’ katanya. Yoga berharap, Pemkot Mataram dapat bertindak tegas. Ia menyerukan kepada kalangan pengusaha yang akan berinvestasi di Mataram agar bersikap professional dengan menyelesaikan persoalan izin sebelum melakukan pembangunan.

Padahal, ketika dilakukan pembangunan, belum tentu sesuai dengan persyaratan yang ada. ‘’Ini seolah-olah meremehkan pemerintah,’’ katanya. Dikatakan anggota Dewan dari dapil Selaparang ini, hadirnya Perda RTRW sesungguhnya dapat menjadi pintu masuk bagi Pemkot Mataram dalam melakukan pembenahan terhadap pembangunan yang ada, terutama yang menyalahi aturan.

Meskipun ada oknum pengusaha ‘’curi’’ start dengan melakukan pembangunan terlebih dahulu, DPM PTSP harus melakukan pengecekan di lapangan. Ketika yang pembangunan itu menyalahi aturan, Pemkot Mataram harus berani mengambil tindakan tegas. ‘’Ini menjadi ranah eksekutif. Kalau Dewan sudah berkali-kali turun,’’ ujarnya. Kalau Pemkot Mataram tidak tegas kepada oknum pengusaha yang melanggar, bukan tidak mungkin hal itu akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. (fit)

I Nyoman Yogantara (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

KEHABISAN AKAL – Dishub Kota Mataram kehabisan akal untuk menata perparkiran di dalam kota. Di sisi lain, target retribusi perparkiran untuk pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat. Hingga akhir tahun, realisasi atas target retribusi dimaksud dikhawatirkan tidak terpenuhi.

Parkir di Mataram Sulit Dibenahi

Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk membenahi parkir di Mataram. Pembenahan ini dimulai dengan pendekatan persuasif (sosialisasi), teguran, bahkan penindakan. Pola seperti itu justru tak berdampak, juru parkir (jukir) enggan memberikan pelanggan karcis sebagai bukti transaksi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Sekretaris Dishub, Cukup Wibowo mengaku tidak mudah berhadapan dengan situasi di lapangan. Pihaknya memberikan toleransi untuk membenahi pentingnya memberikan tiket atau karcis ke pelanggan. Persoalannya tidak mudah bilamana masyarakat tidak menanyakan atau meminta karcis.

Ia menambahkan, penataan parkir terus dilakukan dengan membentuk tim. Tim bahkan menindak jukir nakal bahkan tak segan - segan mengevaluasi kinerja jajarannya. “ Simpul parkir selalu dijumpai hirarki parkir utama, skunder dan tersier. Begitu

ditertibkan sosialisasi dimengerti terkait Perda mereka jalani. Setelah pergi, tidak diterapkan, padahal Perda itu memiliki konsekuensi,” kata Cukup, pekan kemarin.

Paling tepat parkir ini adalah bilamana ada partisipasi masyarakat. Ia sulit membayangkan jukir berhadapan dengan masyarakat karena cara itu mencegah praktik transaksi informal. Cukup Wibowo menegaskan, sanksi dijatuhkan ke jukir didasarkan pada aturan. Artinya, jukir menarik uang parkir tanpa aturan disebut pungli. Karena, pungutan benar memiliki dasar. Di mana, setiap petugas dibekali dengan atribut.

“Kami berharap kuatnya par-

tisipasi masyarakat. Masyarakat jadi pengguna parkir,” terangnya.

Di sisa waktu tiga bulan mengejar target parkir Rp 5 miliar, Cukup enggan berbicara soal pencapaian target.

Sebab, itu tergantung proses sambil berjalannya waktu.

Dia mengaku, kenyataan dalam Perda bahwa 70 : 30 persen harus dilaksanakan.

Perkara ini tidak mudah karena jukir memilih mengambil 100 persen. Padahal jika itu diterapkan akan menghasilkan trend pendapatan positif.

Perlu diingat kata dia, lahan parkir tidak semua dikelola oleh Dishub. Berdasarkan SK Walikota bahwa 73 titik jadi pajak parkir diambil alih

Stagnan, Penurunan Angka Kemiskinan di Mataram Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram masih stagnan. Ini terlihat dari rata - rata penurunan penduduk miskin setiap tahunnya masih di bawah satu persen. Angka itu belum memenuhi target dari kesepakatan dengan Pemprov NTB, penurunan satu persen tiap tahunnya.

Data lima tahun terakhir 2011 - 2016. Pada dua tahun berturut - turut mengalami penurunan pada angka 1,31 persen di tahun 2011 ke 2012.

Dari 13,18 persen menjadi 11,87 persen. Pergeseran terjadi meskipun ada selisih penurunan 0,21 persen di tahun 2012 - 2013 yaitu 11,87 persen menjadi 10,75 persen atau turun 1,12 persen.

Di tahun 2014, justru terjadi pemerosotan. Pemkot Mataram hanya mampu menurunkan 0,22 persen dari 10,75 persen di tahun 2013 menjadi 10,53 persen. Demikian pula tahun 2015, pada masa akhir kepemimpinan pasangan H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana hanya menurunkan 0,08 persen dari posisi 10,53 persen menjadi 10,45 persen.

Kemudian periode kepemimpinan kedua di tahun 2016, penduduk miskin kota turun 0,65 persen, sehingga tersisa 9,80 persen.

Kebijakan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, postur anggaran kemiskinan di tahun

(Suara NTB/dok)

H. L. Indra Bangsawan 2015 senilai Rp 43 miliar lebih. Melonjak drastis tahun 2016 senilai Rp 134 miliar lebih. Dan, tahun 2017 senilai Rp 196 miliar.

Intervensi penganggaran oleh Pemkot Mataram tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan itu perlu dievaluasi, sehingga dengan anggaran tinggi berkolerasi dengan tingginya jumlah penurunan angka kemiskinan.

Stagnannya penurunan penduduk miskin ditanggapi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, H.L. Indra Bangsawan. Ia mengatakan, banyak program kegiatan upaya penurunan kemiskinan dilakukan pemerintah, mulai program perlindungan sosial, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Di tahun 2018 akan difokuskan lagi, karena penan-

ganan kemiskinan harus secara terus menerus, menyeluruh dan berkesinambungan.

“Tidak bisa penanganan kemiskinan oleh Dinas Sosial saja, harus semua terlibat,” kata Indra, pekan kemarin.

Banyak faktor menurut Indra yang menyebabkan penduduk miskin di Kota Mataram tak sesuai ekspektasi.

Seperti kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan tarif dasar listrik, pengaruh ekonomi global yang mempengaruhi daya beli, dan turun naiknya bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas terhadap kenaikan harga sembako.

Pihaknya akan mencoba formulasi di tahun 2018 kegiatan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan SKPD teknis lainnya. “Insya Allah, 2018 kita coba formulasi melibatkan SKPD teknis,” terangnya.

Mantan Asisten I Setda Kota Mataram menambahkan, jika mengambil salah satu manfaat program keluarga harapan (PKH) sebenarnya bagus mengurangi kemiskinan. Sebab, PKH mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Masyarakat selain mendapatkan uang tunai, juga memperoleh asupan gizi yang cukup. “Tinggal cakupan saja diperluas,” sarannya.

Selama ini dirasakan Indra, anggaran pendataan, verifikasi, dan validasi data penduduk miskin masih rendah. Pihaknya mencoba akan menganggarkan, jika tak tercakup akan diminta di-back up anggaran Pemerintah Pusat. (cem)

Inspektorat di Daerah Harus Lebih Garang Mataram (Suara NTB) Peran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota masih melempem. Ini dikarenakan kendali masih dipegang oleh kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar Auditor Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ini menjadi instansi vertikal, sehingga lebih garang mengaudit dan menangani kasus di instansi pemerintah.

Berdasarkan kewenangan KPK dalam Pasal 6 dan 14 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah melakukan kajian bersama dengan Kemendagri. Kajian itu sebagai bahan untuk melakukan penguatan APIP untuk efektivitas mencegah dan memberantas korupsi.

Tiga poin direkomendasikan KPK untuk penguatan Inspektorat, yaitu, aspek kelembagaan yang menyangkut

memperkuat indepedensi. Kedua, menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksana kegiatan pengawasan. Dan terakhir, aspek sumber daya manusia baik itu dari segi jumlah SDM maupun kompetensi teknis.

KPK memandang independensi APIP merupakan prasyarat untuk pengawasan yang efektif. Meskipun, Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari aparatur pemerintah. Akan tetapi, Komisi antirasuah ini meminta agar jaba-

tan di Inspektorat dinaikkan eselon menjadi setara dengan posisi sekretaris daerah.

Ini dimaksud agar menjamin independensi terhadap hasil pemeriksaan kepatuhan (audit) dan pemeriksaan investigasi termasuk tindaklanjuti atas hasil pemeriksaan APIP. Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. Alasannya, belum ada surat resmi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke

Pemkot Mataram.

Terhadap keinginan agar Inspektorat lebih garang dan independen saat mengaudit, Eko juga tak berkomentar. “Nanti kita lihat. Kan suratnya belum ada. Mana suratnya dulu,” jawabnya pekan kemarin.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum juga tak memberikan komentar apapun terkait keinginan KPK itu.

“Coba ke Pak Sekda aja,” katanya singkat. (cem)

oleh Badan Keuangan Daerah. Padahal, lahan itu merupakan retribusi potensial dimiliki Dishub.

“Jumlah itu tidak sedikit. Apalagi sekarang dinas dan puskesmas tidak boleh ditarik,” demikian ujarnya. (cem)

”

Jukir menarik uang parkir tanpa aturan disebut pungli

Cukup Wibowo (Suara NTB/dok)

Pemkot Mataram Diminta Hati-hati Alihfungsikan Lahan Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt mengingatkan Pemkot Mataram agar berhati - hati melakukan alih fungsi lahan pascarevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengawasi alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Harus sesuai peruntukan, tidak boleh ada pelanggaran.

Apalagi lahan pertanian pangan berkelanjutan jadi pengawasan KPK,” kata Wiska dikonfirmasi pekan kemarin.Tidak dijelaskan spesifik seperti apa bentuk pengawasan komisi antirasuah, termasuk sanksi akan diberikan ke kepala daerah.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi Pemprov NTB terhadap revisi itu harusdisesuaikandenganperuntukan. Politisi PDI P ini menganggap wajar sejumlah izin pembangunan perumahan maupun hotel ditunda.

Penundaan itu dipastikan merugikan pemerintah karena sumber pendapatanaslidaerah(PAD)diperoleh dari izin. Akan tetapi memang harus disiasati jangan sampai mengganggu investasi lainnya. “Investasi tertunda gara - gara RTRW tentu jadi kerugian,” ujarnya.

Di satu sisi lanjutnya, penundaan tersebut akan lebih bagus. Dengan kondisi seperti itu, Pemkot Mataram harus taat atu-

ran sesuai tata ruang, apalagi rencana detail tata ruang segera diajukan ke Dewan. Wiska memberikan beberapa catatan sebelum Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mengeluarkan rekomendasi.

Pertama, Lombok Peacker yang dibangun di Tanjung Karang harus sama dengan luas wilayah dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).

“Harus ada MoU. Jangan sampai nanti ditunjuk eks Bandara Selaparang di situ disebut RTH,” katanya mengingatkan.

Kedua, bagaimana Pemkot harus betul - betul taat sesuai yang sudah disepakati di RTRW. Jangan kemudian LP2B di otak - atik.

Pihaknyatelahmengkonsultasikan keDepartemenPertanianKementerian Pertanian. Kedepan, PemerintahPusatkomitmenbahwaLP2B jadi harga mati. “Kedepan, tidak boleh ditoleransi lagi,” katanya.

Selain itu, Wiska menambahkan tidak boleh mengalihfungsikan daerah industri. Artinya, Pemkot Mataram harus ada inovasi agar tidak melanggar aturan. Pemkot Mataram khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) pekan ini, meminta permohonan substansi ke Kementerian ATR/ BPN. Setelah keluar dipastikan satu atau dua pekan kedepan sudah bisa dieksekusi. (cem)

(Suara NTB/cem)

RENTAN ALIHFUNGSI – Salah satu lahan di jalan lingkar selatan Kota Mataram yang rentan dialihfungsikan, menyusul rencana pembangunan pusat perkantoran Pemkot Mataram.

Senin, 25 September 2017

SUARA NTB

Halaman 3

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Nomor : B. 3286/KC-XI/ADK/09/2017 Berdasarkan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah PT. BRI Cabang Mataram melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan menyelenggarakan penjualan di muka umum/Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan aplikasi lelang/ clossed bidding dengan rincian sebagai berikut : 1. Debitur a.n : I NYOMAN GEDE SWICE/ SRI YULIATI · Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 146 m2, sesuai SHM No. 286, atas nama I Nyoman Gede Swice, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Dodokan Muhajirin RT 004 RW 001 Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 226.100.000,- Uang Jaminan Rp 113.050.000,· Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 208 m2, sesuai SHM No. 1004, atas nama I Nyoman Gede Swice, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Jl Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 212.400.000,- Uang Jaminan Rp 106.200.000,· Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal semi permanen, luas tanah 450 m2, sesuai SHM No. 1438, atas nama I Nyoman Gede Swice, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Jl Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 185.000.000,- Uang Jaminan Rp 92.500.000,2. Debitur a.n : RUSHAN ROBY/ ROSITA ALAWIYAH · Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 200 m2, sesuai SHM No. 4984, atas nama Rushan Roby, berikut segala yg berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Puri Citra Panjitilar, Jalan Anyelir Blok E No. 2, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram.

Harga Limit : Rp. 600.000.000,- Uang Jaminan Rp 300.000.000,3. Debitur a.n : HASBIL FARID/ NURPAMILU HATI · Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dan toko, luas tanah 490 m2, sesuai SHM No. 2004, atas nama Hasbil Farid, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Gunung Gundil RT 003 RW 000 Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 644.000.000. Uang Jaminan Rp. 322.000.000,· Sebidang tanah sawah, luas tanah 1.871 m2, sesuai SHM No. 2096, atas nama Nurpamilu Hati, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di areal persawahan Dusun Dasan Belo Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 93.550.000,- Uang Jaminan Rp. 46.775.000,· Sebidang tanah pekarangan/ sawah, luas tanah 903 m2, sesuai SHM No. 4367, atas nama Hasbil Farid, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Dusun Dasan Belo Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 135.450.000,- Uang Jaminan Rp. 67.725.000,Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata cara dan Prosedur” dan panduan penggunaan pada domain tersebut.

2. Pendaftaran Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah soft copy KTP serta memasukkan data NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Lelang mengajukan penawaran melalui alamat domain diatas setelah mendapat token penawaran sampai dengan hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 pukul 08.00 Wib (waktu server) atau pukul 09.00 Wita.

Pembukaan Penawaran pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 pukul 09.00 Wib (waktu server) atau pukul 10.00 Wita.

Tempat Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram.

4. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

- Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lamabtnya 1 (satu hari) hari sebelum pelaksanaan Lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang, Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan memenuhi pesyaratan. b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirim berkalikali sesuai kelipatan yang ditetapkan, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing – masing.

6. Pelunasan Lelang Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian, bea lelang 2% dari pokok lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas. Pembeli dibatalkan sebagai pemenang lelang dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara.

7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk Cabang Mataram, di Jalan Pejanggik 16 Mataram, Telpon (0370) 633017, 633936 atau KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram, Telpon (0370) 631703 Mataram, 25 September 2017 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Tbk KANTOR CABANG MATARAM

MOH. HARSONO Pemimpin Cabang

(Suara NTB/kir)

MASIH NORMAL - Aktivitas penerbangan di LIA, Minggu (24/9) kemarin, masih tampak normal. Meski ada peningkatan aktivitas Gunung Agung Bali.

Aktivitas Penerbangan di LIA Masih Normal Praya (Suara NTB) Aktivitas penerbangan di Lombok International Airport (LIA) sampai sejauh ini masih normal.

Seluruh penerbangan masih berjalan lancar. Tidak terpengaruh aktivitas Gunung Agung Kabupaten Karangasem Bali yang kini sudah berstatus awas.

“Kondisi penerbangan masih normal seperti biasa.

Belum ada perubahan apap-

un, terkait aktivitas Gunung Agung,” ungkap Humas PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Nyoman Siang, kepada Suara NTB, Minggu (24/9) kemarin.

Hanya saja, pihaknya tetap memantau aktivitas Gunung Agung Bali kalau-kalau terjadi perubahan. Koordinasi dengan instansi terkait, seperti BMKG dan yang lainya secara intensif terus dilakukan.

Hal itu mengantisipasi, kalau ada

perubahanmendadakterkaitaktivitasGunungAgung.

Dengan pihak maskapai, PT. AP I LIA juga sudah berkoordinasi. Khususnya terjadi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dilakukan, jika terjadi gangguan penerbangan akibat aktivitas Gunung Agung. “Prinsipnya, kita sudah siap mengantisipasi kemungkinan terburuk ter-

hadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Gunung Agung terhadap aktivitas penerbangan di LIA,” timpalnya.

Sementara itu, pantauan Suara NTB, Minggu siang kemarin, aktivitas penerbangan masih berjalan normal. Semua rute penerbangan tidak banyak yang mengalami perubahan. Baik rute penerbangan domestik maupun internastional. Seperti rute

Lombok-Singapura maupun Lombok-Kuala Lumpur dan ruterute utama domestik lainnya, tidak ada yang terganggu.

“Setiap perubahan kondisi pasti akan langsung kita informasikan pihak maskapai.

Untuk kemudian dilanjutkan kepada penumpang. Dan, sejauh ini para penumpang diharapkan bisa tetap tenang,” pungkas Siang. (kir)

Pimpinan Dewan Kritik ”Event” Tak Maksimal Majukan Pariwisata Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Multazam mengkritisi berbagai event yang diadakan Dinas Pariwisata Lobar. Diantaranya Festival Jazz, Festival Senggigi, Perang Topat, hingga promosi ke luar negeri. Meskipun diadakan begitu mewah dan sukses namun event yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut hanya sukses dan wah pada saat acara saja namun tak mampu memajukan pariwisata Lobar.

“Sayang sekali kadis hanya sukses di acara tapi tak pernah sukses memajukan pariwisata Lobar. Merasa bangga sukses acara namun saya anggap memalukan,” katanya. Ditegaskan berbagai event digelar dengan mewah menelan anggaran besar, namun sebatas sukses di acara akan tetapi tak sukses memajukan parwisata. Ia menilai event itu hanya sebatas

digelar mewah namun efeknya tak signifikan terhadap parwisata. Berbeda disampikan anggota DPRD Lobar, Hj. Nur Hidayah, justru menilai dengan anggaran yang dirasa minim, panita dapat menggelar acara yang sukses. Bahkan dapat mengundang musisi dari nasional bahkan internasional.

Kedepanya pihaknya berharap kepada Badan Anggaran mau-

pun Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan anggaran yang lebih untuk event jazz tersebut.

“Ini saja dengan anggaran yang minim panitia sudah berhasil mengaungkan pariwisata melalui jazz. Antusias masyarakat juga sangat besar. Saya berharap anggaranya lebih besar lagi sehingga kita bisa mempromosikannya dari jauh-jauh hari,” ungkapnya.

KPP Gelar Seminar Regional di Ponpes Darusy Syifa Selong ( Suara NTB) Komunitas Partisipasi Publik (KPP) Lombok menggelar seminar regional di Ponpes Darusy Syifa Tirtanadi Labuhan Haji Lombok Timur. Seminar ini dihadiri 100 peserta, di antaranya dari unsur santri, MMI NTB dan tokoh masyarakat. Hadir sebagai pembicara dari akademisi UIN Mataram H. Zubaidi S.Ag Mpd.i dan DR. Jumarim Umar Maye M.Hi. Tiga tema besar dibahas dalam seminar tersebut. Yang pertama, penguatan kembali ajaran Islam rahmatalil’almin di kalangan ormas Islam khususnya di pesantren guna membendung penyebaran khilafah. Kedua, satukan persepsi ormas, pesantren dan pemerintah pasca pembubaran HTI. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2017.

TGH. Tafaul Amri Jaya Pengasuh Ponpes Darusy Syifa Lombok Timur dalam sambutannya berharap agar para peserta bisa serius mengikuti kegiatan seminar regional ini. Karena dalam seminar, para peserta bisa mendapatkan tambahan pemahaman.

“Seminar regional ini dapat memberikan kebaikan dan membawa berkah,” pesan TGH. Tafaul Amri Jaya.

Selanjutnya, Dr. Jumarim

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Suasana seminar regional di Ponpes Darusy Syifa Tirtanadi Labuhan Haji Lombok Timur.

Umar Maye MHi, narasumber pertama memulai pemaparan materi tentang Islam Rahmatallilalalmin. Menurutnya, Islam datang itu membawa Rahmat dan berkah bagi semua alam semesta.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. “Islam dengan begitu banyak pemeluk harus bisa mengayomi,” ujarnya.

Sementara H. Zubaidi S. Ag Mpd.i narasumber kedua bicara

tentang Islam itu sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan.

Menurutnya, Islam itu sudah tuntas dalam berbangsa dan bernegara. Alquran itu berbicara tentang semua aspek kehidupan. Seperti tentang politik, sejarah, pendidikan dan berbicara dan agama.

Usai pemaparan, Seminar Regional yang pandu oleh Taufan Iswandi, M.Si selanjutnya diisi dengan tanya jawab.

Meskipun terjadi adu argumen antara narasumber dan audiens, namun kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ilmiah. (nas)

TNI - Polri Bersama Masyarakat Bersihkan Pantai Loang Baloq

(Suara NTB/penrem)

KARYA BHAKTI TNI - Kegiatan Karya Bhakti TNI, Polri dan masyarakat di Pantai Loang Baloq pagi kemarin.

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT ke-72 TNI Tahun 2017, Jumat (22/9) dilaksanakan kegiatan Karya Bhakti. Ribuan orang yang terdiri dari anggota TNI-Polri, Satpol PP, FKPPI, Menwa, Pelajar, Ibu-ibu Dharma Pertiwi dan masyarakat menyerbu wilayah Pantai Loang Baloq.

Kegiatan pembersihan pantai ini tidak hanya dilaksana-

kan dalam rangka memperingati HUT ke-72 TNI, namun juga bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keasrian pantai.

Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kegiatan pembersihan pantai diharapkan wisatawan atau masyarakat akan merasa nyaman berkunjung ke Pantai Loang Baloq.

“Seperti diketahui bersama bahwa Pantai Loang Baloq merupakan salah satu tempat tujuan wisata,” ujar Danrem. Untuk itu Danrem berharap semua komponen, khususnya masyarakat yang ada di sekitaran wilayah Pantai Loang Baloq dapat menjaga kebersihan pantai.

“Apabila pantai yang menjadi tujuan wisata ini bersih, maka pengunjung atau wisatawan akan merasa senang dan tentunya kunjungan wisatawan pasti akan meningkat,” harapnya. Danrem juga berharap kegiatan Karya Bhakti pembersihan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa maksimal.

Setelah kegiatan pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan pantai. Hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 162/WB, FKPD, Kasrem 162/WB, para Kasi dan Dn/ Ka/Pa Satdisjan Korem 162/ WB,dan masyarakat. (ars/*)

Menanggapi hal ini, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam menyatakan, imbas promosi pariwisata melalui event yang diadakan Pemda berdampak besar. Diantaranya, progress penambahan target dan capaian PAD dalam APBD dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari Rp 180 miliar menjadi 196 miliar. Lalu naik Rp 219 miliar dan saat ini diestimasikan target Rp 239 miliar. “Ini progres lima tahun terakhir dengan komponen lebih dari 65 persen adalah dari industri pariwisata,” jelasnya.

Terkait efek event pariwisata, tidak bisa dirasakan secara

langsung namun jika dilihat capaian semester I sebagai akibat langsung dari festival jazz dan Mekaki marathon kunjungan wisatawan sudah mencapai 510 ribu dibandingkan angka kunjungan pada periode yang sama tahun lalu kurang dari 200 ribu. Tahun ini taget kunjungan naik 750 ribu, dibandingkan tahun lalu 500 ribu tercapai 650 ribu. Efek lainnya pada lama tinggal wisatawan tahun lalu hanya 2,7 hari, sedangkan saat ini mencapai 3,8 hari atau 4 hari.

Menurutnya pemda sangat terbuka bila dikritisi dengan perspektif solutif dan objektif bukan sebaliknya. (her)

NTB Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 Mataram (Suara NTB) Tahun ini Provinsi NTB mendapat kesempatan menjadi tuan rumah peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017. Sejak diperingati mulai tahun 2007 di Indonesia, tahun ini NTB mendapat kehormatan sebagai penyelenggara. Demikian dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Minggu (24/9).

Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang digelar tiap tanggal 26 September dijelaskan Makri untuk mengingatkan betapa pentingnya penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Terlebih jika melihat kondisi penduduk bumi yang mencapai 7 miliar lebih, dari kapasitas ideal 4-5 miliar penduduk.

“Ini sudah satu setengah kali kapasitas bumi. Oleh karena itu, orang melihat penting sekali penggunaan alat kontrasepsi itu. Selain mengendalikan penduduk, kontrasepsijugapentinguntukkesehatan reproduksi. Orang perlu menggunakan alat kontrasepsi agar ketikadiatidakinginhamillagi,diatidak hamil. Itu bisa dilakukan dengan alat kontrasepsi,” ujarnya.

Rangkaian acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 ini dijabarkan Makri terdiri atas rangkaian acara tanggal 24-26 September 2017. Dimulai pada Minggu, 24 September dilaksanakan penilaian pada sejumlah rumah sakit yang melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan baik. Untuk kemudian akan menerima penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Award.

Senin (25/9) hari ini akan digelar workshop tentang standar pelayanan alat kontrasepsi, pencanangan Kampung KB Lombok Barat yang menjadi prioritas nasional dan diakhiridenganperesmiantempatmagang bidan praktik mandiri di KecamatanKeruakLomboktimur.Ini merupakan pilot project pertama di Indonesia dan diharapkan nantinya bidan-bidan muda mendapat kesempatan membuktikan keahlian, untuk kemudian segera memperoleh sertifikasi.

Selanjutnya, pada tanggal 26 September,puncakperingatan Hari Kontrasepsi Sedunia, akan

digelar seminar nasional bertemakan alat kontrasepsi untuk kalanganmuda.Sekitar800peserta,yang berasal dari NTB dan seluruh Indonesia dijadwalkan akan hadir.

“Sebagian dari luar NTB kita kedatangan tamu dari unsur P2KS, perwakilan BKKBN, OPD KB dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, itu sekitar 300-400 orang akan datang. Dari NTB yang akan hadir itu diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia, tokoh universitas di NTB dan penggerak PKK,” paparnya.

Sebagai penutup, Makri menambahkan acara akan dilanjutkan dengan penutupan Akademi Kreatif Pusat Informasi dan Konseling Remaja berbasis pesantren bertempat di Ponpes Komarul Huda Bagu yang diikuti oleh sekitar 20 pesantren. “Kegiatannya dibuka tanggal 25 September, yang diisidengankegiatancerdascermat dan lomba kreativitas santri dalam melakukan promosi tentang kesehatanreproduksiremaja.Dantanggal 26 penutupan,” tambahnya.

Mengenai alasan NTB terpilih sebagai tuan rumah, Makri mengatakan peningkatan jumlah pengguna kontrasepsi jangka panjang dari 18 persen menjadi 30 persen pada tahun ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya acara ini masyarakat semakin menyadari pentingnya penggunaan kontrasepsi.

“Masyarakat menyadari pentingnya penggunaan kontrasepsi.

Jadi program kita tidak sematamata mengendalikan kelahiran, tapi juga untuk kesehatan ibu dan anak, untuk kualitas SDM ke depan,” tandasnya. (*)

Lalu Makripuddin

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga Akibat Limbah Tambang

Tanaman di Lotim Alami Gagal Panen

Selong (Suara NTB) Tanaman bawang merah dan sejumlah komoditi tanaman lain terancam gagal panen. Bahkan ada yang sudah hancur sama sekali tidak bisa panen.

Diduga gagal panen tersebut akibat limbah tambang yang mengalir di aliran irigasi utama yang mengairi sekitar 500 hektar (ha) sawah di tiga kecamatan, Pringgabaya, Wanasaba dan Labuhan Haji Kabupaten Lotim.

Seperti dialami tanaman milik Amaq Fit, warga Desa Teko Kecamatan Pringgabaya.

Terlihat bawang merah yang sudah mulai terlihat siungnya ini mengering sebelum pada waktunya. Pada tahuntahun sebelumnya, petani di wilayah Subak Lendang Mudung ini tidak pernah mengalami kerugian fatal seperti itu.

Seperti pengakuan Usman, petani bawang saat ini mengalami kesulitan melakukan budidaya, karena terbentur air.

Aktivitas tambang pasir yang mengeruk tebing tinggi di wilayah hulu membuat air iri-

gasi berubah warna kecokelatcokelatan. Air bercampur tanah dan material batu apung yang dialirkan air ke tengah-tengah mengancam kerusakan lahan.

“Yang terbawa arus ini kan bukan tanah humus, tapi material sisa tambang, setelah petani menyiram lahannya cepat sekali mengering dan lahan berdebu karena tidak lama menyimpan air,” ungkap Usman.

Diakuinya, pihaknya sudah lama mengeluhkan soal imbas tambang ini. Apalagi, kondisi petani bawang semakin diperparah dengan serangan hama ulat. Lebih menyedihkannya

lagi, saat situasi sebagian besar petani terancam gagal panen, harga bawang merah hancur di pasar. “Harganya saat ini Rp 400-600 ribu per kuintal basah,” tutur Usman.

Terkait persoalan limabah tambang, Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya melalui Kepala Urusan Pemerintahan Abdul Hamid. Kaur yang juga seorang petani ini sudah lama mengeluh soal air. “Ini sudah berlangsung tiga bulan,” tuturnya.

Para petani sudah melayangkan protes keras kepada penambang dan sudah disam-

paikan kepada pengamat pengairan. Namun, tidak ada respons sampai sekarang. Atas nama desa dan desa-desa lainnya sudah melayangkan protes juga kepada pemerintah terkait dan sampai saat ini masih menunggu tindak lanjut.

Sementara itu Ketua Kelompok Petani Pengguna Air (P3A) Subak Lendang Mudung, Sahmal mengakui jeritan petani akibat limbah tambang. Tambang itu ditunjukkan Sahmal berada di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba. Dari hulu sebelum Mamben sendiri, air yang mengalir jernih. Bahkan dulunya kata pekasih ini, air bisa diminum.

Akan tetapi saat ini, air terlihat seperti susu cokelat yang jelas merusak tanaman. Limbah tambang itu katanya membawa material yang juga bisa menutup saluran irigasi teknis.

Kondisi ini jelas membuat petani protes keras dan pekasih menjadi sasaran. Harapannya pemerintah bisa turut segera turun tangan menyelesaikan keluhan petani. Pasalnya, jika dibiarkan akan makin merusak ratusan hektar lahan pertanian yang sangat produktif.

Adapun wilayah yang terkena dampak tutur Sahmal ada di enam desa, yakni Desa Tembeng Putik dan Desa Bandok Kecamatan Wanasaba, Desa Teko, Tanak Gadang dan Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya dan Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji.

“Ada sembilan pekasih,” demikian imbuh Sahmal.

Air irigasi teknis ini dinilai sudah salah peruntukan. Air tersebut bukan diperuntukkan untuk kegiatana penambangan. Melainkan murni untuk mengairi lahan-lahan perta-

Koalisi Trisakti untuk Sukma

PDI-P dan Hanura Tunggu Keputusan Pusat Selong (Suara NTB)Politisi Partai Hanura, PDI-P, dan PKPI yang dikabarkan bubar dalam bentuk Koalisi Trisakti yang sudah dibangun Sabtu (23/9) terlihat mesra kembali. Masing-masing Ketua DPC PDI-P Lalu Lukman, Sekretaris Hanura Masduki dan Ketua PKPI Asatul Anwar duduk bersandingan di tamu undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim.

Bagi Hanura dan PDI-P, Koalisi Trisaksi mengarahkan dukungannya kepada pasangan H. M. Sukiman Azmy dengan H. Rumaksi atau paket Sukma ini belum final. Pasalnya, kedua partai ini belakangan membuka lagi ruang pendaftaran mengakomodir kandidat dari figur lain.

Lalu Lukman mengemukakan, partai-partai termasuk PDIP ini terus melakukan penjajakan. Soal kesolidan dalam koalisi Trisakti pengakuannya tetap tidak berubah. PDIP kabarnya juga mengarah ke H.M.Syamsul Luthfi. Namun, Ketua DPC Partai Demokrat Lotim itu belum mendaftar ke ke PDIP. Secara politik, katanya sah-sah saja. Memang secara prosedur administratif Luthfi tidak mendaftar. Tapi menjadi pilihan katanya bisa sah-sah saja. Komunikasi politik nantinya akan terjadi di tingkat elite. Selaku pelaksana di bawah, pihaknya siap melaksanakan keputusan elite partai dan PDIP tidak mau terjebak di bawah.

Ketua PKPI, Asatul Anwar menegaskan, keberagaman parpol ini diinginkannya bisa bersatu mendukung paket Sukma. PKPI tetap akan memperjuangkan pasangan mantan Bupati Lotim itu yang bergandengan dengan politisi Udayana.”Kita tetap tidak akan berubah dan tidak akan bergeming dari Sukma,” katanya.

Sementara Sekretaris Hanura, Masduki mengemukakan pihaknya sudah menggelar rapat denggan seluruh pengurus dan memutuskan untuk mendukung Sukma dan Lale Yaqutunnafis dari perorangan.

Hasil pleno Hanura seluruh PAC dan DPC menginginkan Sukma. Rekomendasi sudah disampaikan ke pusat. Keputusan sudah disampaikan ke pusat dan saat ini menungu hasil dari pusat yang akan menindaklanjutinya dengan survei secara nasional. Siapa yang poling tertinggi sesuai hasil survei inilah yang ditetapkan Hanura. (rus)

nian. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Lotim Zaini yang coba dikonfirmasi terkait keluhan petani tersebut belum bisa memberikan jawaban.

Lokasi tambang yang didatangi awak media, Sabtu lalu

terlihat hanya ada alat berat saja yang tengah istirahat.

Tampak sejumlah anak-anak kecil bermain air di lokasi tempat pengerukan tebing setinggi 7 meter di wilayah Desa Mamben Baru itu. (rus)

KPU Lotim Resmikan RPP “Segara Anak”

Fungsi Ekologis HKm Tak Berjalan Optimal Tanjung (Suara NTB) Hutan Kemasyarakatan (HKm) dipandang memiliki keterikatan yang erat dengan masyarakat sekitar hutan. Pengelolaannya pun harus terus didorong agar terdapat tujuan ekologis dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dapat dicapai. Sayangnya salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak HKm di NTB adalah tidak berjalannya fungsi ekologis dari kawasan hutan.

Hal itu diungkapkan Forest Officer WWF Indonesia, Arya Ahsani Takwim, Sabtu (23/9). Selaku pegiat pendamping petani Kemiri wilayah HKm di wilayah Kecamatan Kayangan, Arya menyadari cara kerja masyarakat sekitar hutan mempengaruhi kondisi hutan di wilayah tersebut. Di sebagian tempat, HKm ditenggarai menjadi sumber bencana.

“Dimaksud sumber bencana dikarenakan masyarakat pengelola HKm merubah hutan menjadi lahan-lahan pertanian produktif. Hal ini menyebabkan kawasan hutan rentan musim banjir dan longsor saat musim hujan,” katanya.

Namun, tidak semua HKm di NTB seperti itu. HKm Santong contohnya, semula adalah padang alang-alang. Sejak 2016, kelompok HKm Santong yang tergabung dalam Koperasi Maju Bersama didampingi oleh WWF Indonesia CT Program melalui dukungan MCA – Indonesia telah melakukan rekonstruksi sosial, penguatan kapasitas kelompok tani yang mengelola kawasan hutan produksi dengan mengembangkan program HHBK (hasil hutan bukan kayu) berkelanjutan.

Di wilayah hutan kemasyarakatan (HKm) Santong Group, misalnya, dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat wilayah HKm, yaitu Santong, Selengen, Salut, dan Mumbulsari. Keempat wilayah hutan ini, telah mendapatkan ijin HKm dari Bupati untuk mengelola areal seluas 758 Ha. Penetapan 4 wilayah ini menjadi HKm didasarkan pada SK Menhut No: 447/Menhut-II/2009.

“HKm juga harus didorong agar terdapat tujuan ekologis dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dapat dicapai,” ujarnya.

Merujuk pengelola HKm Santong, ini telah mampu mengembangkan hutan dengan kegiatan produktif HHBK yaitu dengan mengembangkan Kemiri. Data WWF tahun 2016, diketahui potensi HHBK Kemiri sebesar 500 ton per tahun. Potensi ini telah diolah menjadi kemiri kupas dan minyak kemiri. Sekitar 3 kg kemiri gelondongan seharga Rp 6.000 per kg mampu menghasilkan 1 kg kemiri kupas seharga Rp 25.000. Sehingga bila kesemuanya diolah menjadi kemiri kupas akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat sedikitnya Rp 2,2 miliar dan bila diolah menjadi minyak kemiri akan menghasilkan Rp 6,6 miliar.

“Melihat besarnya potensi ini, dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk mempercepat tumbuh kembangnya bisnis HHBK Kemiri di Kabupaten Lombok Utara dan umumnya di kawasan Rinjani,” dorongnya.

Pengurus Kelompok Tani Kemiri Desa Salut, Jumadil, mengungkapkan kelompok petani Kemiri HKm Santong mengakui besarnya potensinya. Hanya saja pihakanya masih memiliki kendala. “Kami juga membutuhkan komitmen terkait pembangunan jembatan penghubung 2 desa, yakni Desa Selengen dan Desa Salut untuk mempercepat proses transakai kemiri pada tahun 2018 mendatang. Terkait permodalan, ada dukungan penganggaran untuk modal Kemiri oleh Bumdes Salut sebesar 50 juta dan akan diserahkan oleh Desa Kepada BUMDES pada September 2017,” ungkap Jumadil.

Di samping itu, beberapa keperluan strategis yang sedianya bisa dipenuhi meliputi penyediaan Peraturan Desa (Perdes) Salut tentang pengelolaan hutan dan air, penyediaan peralatan pengolahan dan pengemasan serta sertifikasi Kemiri oleh Diskoperindag KLU. (ari)

(Suara NTB/rus)

GAGAL PANEN - Petani Subak Lendang Mudung memperlihatkan tanaman bawang merah yang gagal panen diduga akibat air limbah tambang.

(Suara NTB/ist)

PANTAI PINK - Pantai Pink yang terletak di Desa Sekaroh, Jerowaru. Pungutan untuk masuk ke pantai ini dikeluhkan pengunjung. DPRD Lotim segera berkoordinasi dengan provinsi dan pusat terkait besaran tarif masuk ke pantai ini.

Sikapi Pungutan Pantai Pink

Komisi IV DPRD Lotim Segera Surati Pemprov dan Pusat Selong (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menaruh perhatian serius terhadap pungutan yang terjadi di Pantai Pink yang terletak di wilayah Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Menyikapi persoalan itu, anggota DPRD dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan Pemprov NTB dan pemerintah pusat, terutama terkait dengan peraturan daerah (Perda).

Sebelum mengambil keputusan untuk mengkoordinasikan persoalan tersebut dengan Pemprov dan pemerintah pusat, rombongan Komisi IV DPRD Lotim, pada akhir pekan lalu terjun langsung ke pantai Pink untuk membuktikan pungutan terhadap pengunjung. Di sana, para wakil rakyat tersebut menemukan langsung fakta sebagaimana yang dipersoalkan oleh masyarakat. “Benar, ada pungutan Rp 50 ribu untuk wisatawan asing dan Rp 10.000 untuk wisatawan lokal,” ujar anggota Komisi UV DPRD Lotim, Abrorni Lutfi, Sabtu (23/9).

Dijelaskan pungutan yang dipersoalkan masyarakat ketika masuk ke Pantai Pink sudah menjadi kesepakatan antara pihak pengelola dalam hal ini KPHL Rinjani Timur dengan instansi terkait. Kendati demikian, kalangan dewan berharap supaya pungutan tersebut dikaji ulang dan pe-

merintah diharapkan lebih fokus untuk bagaimana menyedot wisatawan tanpa adanya pungut terlalu tinggi.

“Kalaupun mencari PAD, bisa dari jasa usaha yang ada,”sarannya. “Terkait dengan Perda, nanti akan dikoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, terutama alasan dibatalkannya Perda Lotim dan diterima Perda Provinsi. Sementara konsepnya sama antara dua Perda itu,” tambahnya.

Dewan mengharapkan supaya tiket masuk ke Pantai Pink sesuai harga sosial. Misalnya, Rp 1.000 untuk tiket masuk, karena untuk mendapatkan PAD tidak harus melalui tiket masuk. Melainkan pihak pengelola dapat memanfaatkan keberadaan toilet, parkir dan jasa pedagang.

Sementara apabila tetap dibebankan tiket masuk sebesar Rp 50 ribu bagi wisatawan per orang, dikhawatirkan para wisatawan akan takut datang ke Pantai Pink. “Misalnya satu bus datang 50 orang, dikali Rp. 50 ribu. Maka sudah berapa biaya yang dikeluarkan,” sebutnya.

Untuk itu harus diutamakan menyedot wisatawan sebanyak-banyaknya dan diimbangi dengan sarana dan prasarana. “Sarana kebersihan tidak mendukung, MCK tidak mendukung, ruang bilas kurang re-

fresentatif,” kritiknya.

Sebelumnya, Kepala BKPHL Rinjani Timur, Lalu Saladin, menegaskan, pengelolaan Pantai Pink baru beberapa hari dikelola oleh KPL yang diambil alih dari tangan sebelumnya yang mengelola secara pribadi. Untuk itu, melalui hearing tersebut KPHL akan mencari solusi, terutama terkait perbedaan perda. “Apapun hasilnya, kita tunggu ketika turun, apakah dibatalkan atau ditunda. Kita dari KPH Rinjani selaku pengelola Pantai Pink siap untuk menindaklanjuti keputusan yang ada,”ujarnya.

Dikatakannya, untuk penentuan tarif masuk Pantai Pink itu merupakan kewenangan provinsi dan bukan kewenangan dari KPHL. Bahkan, Perda itu lahir dari Perda Perubahan, yakni Perda Nomor 3 tahun 2011 perubahan dari Perda Provinsi Nomor 6 tahun 2017.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Akhyamuddin, menegaskan masalah Pantai Pink di luar dugaan Dispar.

Bahkan menyebut dari awal Pantai Pink sudah menyimpan masalah dari dulu, sehingga Dispar mengaku bangga kepada KPHL yang bisa mengambil alih pengelolaan Pantai Pink. (yon)

Kapolda Ingatkan Kapolres Kuasai Wilayah Selong (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, mengingatkan kepada Kapolres di masing-masing kabupaten/kota khususnya yang melaksanakan pilkada untuk secara intensif menjaga keamanan wilayah. Pasalnya, menurut Kapolda, keamanan merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, ujanya, kapolres beserta jajaran harus segera melakukan prediksi terhadap ancaman dan segala jenis dan bentuk gangguan keamanan lainnya. Misalnya, kapolres harus mampu menguasai wilayahnya, berkomunikasi secara efektif dan intens dengan FKPD, tokoh agama, masyarakat, tokoh adat serta sejumlah pihak terkait lainnya.

“Kapolres harus menguasai wilayahnya dan mampu memprediksi ancaman dan gangguan keamanan terutama dalam menjelang Pilkada

baik Pilgub maupun Pilbup,” ujarnya dalam sertijab Kapolres Lotim, Minggu (24/9).

Selaku kapolda, pada kesempatan tersebut diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan andil untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lotim. Salah satu langkah yang dilakukan yakni, bagaimana sinergitas antara aparat kepolisian dengan masyarakat untuk bersamasama peduli terhadap keamanan wilayah.

Ditegaskannya, keamanan merupakan faktor utama dalam terwujudnya suatu roda pembangunan yang baik pada suatu daerah. Selain itu, tegak dan tertibnya hukum juga menjadi hal terpenting harus tetap dipertahankan dan utama. “Masyarakat juga kita harapkan dapat memberikan andil dalam menjaga keamanan,”terang Kapolda.

Terkait sertijab antara Kapolres Lotim, dari AKBP. Wingky Adhitiyo Kusumo, SIK, MH, kepada AKBP. Eka

Fathurrahman, SIK, merupakan keputusan dari Kapolri.

Dua sosok tersebut merupakan anggota Polri yang bagus, sehingga keduanya diberikan tantangan yang lebih besar seperti, Wingky dari Kapolres Lotim akan menjabat posisi baru sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda NTB. Sedangkan, AKBP. Eko Fathurrahma, SIK dari Kapolres Kabupaten Bima akan menduduki posisi baru menjadi Kapolres Lotim sekaligus dipersiapan melakukan pengamanan menjelang Pilkada Lotim 2018 mendatang.

Untuk Pilkada Lotim, Kapolda mengaku sudah bertemu dengan Ketua KPU Lotim. Dari pertemuan itu, Ketua KPU Lotim, M. Saleh, menjelaskan jalinan koordinasi antara kepala daerah cukup bagus termasuk dengan kapolres, sehingga tujuan yang diharapkan yakni dilaksanakan Pilkada secara aman dan demokratis dapat terwujud dan melahirkan kepala daerah yang tepat. (yon)

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), Sabtu (23/9). Acara dirangkai juga dengan launching Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lotim.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, menerangkan RPP Segara Anak digunakan, karena sudah terkenal. Secara filosofis, air di Gunung Rinjani sifatnya menampung dan menjadikan kepuasan. Memberikan kesejukan, ketentraman dan kenyamanan.

Harapannya, adanya RPP semua warga Lotim bisa datang dan memahami lebih dalam apa makna pemilu dalam kehidupan berbangsa. ‘’Hasil pemilu adalah memberikan kesejahteraan. Semua tahapan berujung pada lahirnya pemimpin daerah yang baik,’’ ujarnya.

Mewakili Bupati Lotim, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi mengemukakan, launching Pilkada dan peresmian RPP menuju perubahan yang lebih baik. Keinginan Pemda Pilkada tahun 2018 harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

RPP diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pemilih pemula.

“Mudahan 2018 lahir pemimpin terbaik bagi Lotim dan NTB,” Ketua Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Pusat, Wahyu Setiawan, menyampaikan peresmian RPP Se-

gara Anak merupakan RPP yang ke 324 di seluruh Indonesia. Seluruh provinsi dan kabupaten punya RPP dan namanya beragam, karena mengakomodir kearifan lokal.

Selain RPP, masih banyak yang harus dilakukan KPU. RPP adalah salah satu upaya besar meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Pusat memiliki program melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Sejatinya hal ini bukan gagasan baru. KPU sudah merilis pencegahan korupsi berbasis keluarga.

Menurutnya, keluarga unit sosial yang kecil. Meminjam filosofi segara, pemilih pemula dan lainnya itu kembali ke keluarga. Peranan dari para tokoh agama bisa turut membantu mengembangkan pendidikan politik berbasis keluarga. “KPU Pusat luncurkan taglineKPU melayani,” imbuhnya.

Untuk itu, Wahyu berharap RPP melayani masyarakat dan komisioner adalah pelayan dan diminta tidak berpikir untuk dilayani. Para pimpinan parpol dipersilakan memanfaatkan RPP. Di mana, di dalam RPP akan buat kursus kepemiluan dengan peserta kader parpol. Kursus kepemiluan ini dinilai sangat penting, karena fakta banyak caleg berani nyaleg, tapi tidak paham tentang pemilu. ‘’Kursus kepemiluan terbuka kepada semua. Semua parpol diberikan ruang yang sama,’’ terangnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

LUNCURKAN - Peluncuran RPP Segara Anak serangkaian menghadapi Pilkada Lotim dalam waktu dekat.

BKD Pertegas Penetapan Sekwan Wewenang Bupati Tanjung (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mempertegas penetapan Sekretaris DPRD (Sekwan) merupakan wewenang bupati selaku kepala daerah. Sementara rekomendasi nama-nama calon Sekwan yang direkomendasikan DPRD diklaim tidak bersifat komando melainkan hanya sebatas konsultatif.

Demikian dinyatakan Kepala BKD KLU, H. M. Najib, menyikapi polemik usulan Sekretaris DPRD KLU, Sabtu (23/9).

Dikatakannya, berdasarkan hasil konsultasi antara eksekutif dan pimpinan DPRD ke Komisi ASN di Jakarta, dinyatakan bupati sebagai kepala daerah memiliki wewenang penuh dalam mengusulkan dan menentukan calon Sekwan berdasarkan hasil atau rekomendasi Tim Pansel.

“Penetapan sekwan itu kewenangan bupati, karena Sekretariat DPRD sama dengan OPD yang lain. Bupati sebagai Kepala Daerah sifatnya hanya berkonsultasi dengan pimpinan DPRD perihal siapa Sekwan yang akan ditempatkan.

Jadi rekomendasi DPRD tidak bersifat komando atau harus dilaksanakan,” ungkap Najib.

Poin dari pengusulan nama calon sekwan oleh bupati ke DPRD, kata Najib, sesuai dengan hasil keputusan Tim

Pansel. Ia mengklaim ketiga nama yang diusulkan je DPRD tidak keluar namanama calon yang mengikuti dan lulus seleksi.

“Perihal 1 orang yang sudah dilantik dan ikut diajukan ke Pimpinan DPRD, maka tinggal pilih sisanya,” imbuh mantan Sekretaris Dikpora KLU ini.

Sebagai penegasan dari prosedur dan penentuan calon sekwan, eksekutif dan legislatif diketahui melakukan konsultasi ke Komisi ASN di Jakarta pekan lalu. Di kalangan eksekutif terdiri dari, Plh Sekda, Ir. Hermanto, Plt Sekwan, H. Kartady Haris, dan M. Najib. Sementara dari legislatif diwakili oleh Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, dan Hj. Galuh Nurdiyah mewakili unsur fraksi.

“Pak Sudir yang ikut hadir sempat bertanya, bolehkah Dewan merekomendasikan nama di luar dari usul Bupati, dijawab oleh ASN, tidak bisa. Dan nama yang diusulkan pun tidak boleh keluar dari rekomendasi Tim Pansel,” sambungnya.

Lantas kapan kepastian pelantikan Sekwan KLU, Najib menyimpulkan bahwa tinggal menunggu waktu dalam waktu dekat. Pejabat Sekwan KLU akan segera diputuskan oleh bupati sekembalinya dari Cina. (ari)

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ditolak Dewan Pulang Tidak Utuh KELOMPOK terbang (kloter) pertama jamaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (23/9) malam, tiba di tanah air dalam kondisi tidak utuh. Lantaran empat orang jamaah haji yang masuk kloter pertama ini meninggal dunia di tanah suci. Mereka yang tiba sebanyak 451 jamaah haji.

“Seharusnya jamaah haji kloter pertama sebanyak 455 orang. Tapi karena ada empat orang meninggal dunia, jadi hanya 451 orang saja yang kembali,” ungkap Kepa(Suara NTB/dok) la Kantor Kementerian AgaH. Nasri Anggara ma (Kemenag) Loteng, Drs. H.Nasri Anggara, kepada Suara NTB, Minggu (24/9).

Para jamaah haji kloter pertama Loteng atau kloter kedua NTB tersebut, tiba sekitar pukul 23.00 wita disambut panitia haji provinsi di Lombok International Airport (LIA) dan diserahkan ke Pemkab Loteng yang diterima langsung Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di kantor Bupati Loteng.

Ia menjelaskan, sebenarnya total jamaah haji asal Loteng yang meninggal dunia sejauh ini sebanyak lima orang. Dan, rata-rata jamaah haji yang meninggal dunia tersebut merupakan jamaah haji usia lanjut yang masuk katagori risiko tinggi (risti).

“Rata-rata jamaah haji yang meninggal dunia ini karena faktor kelelahan. Ditambah faktor usia yang sudah lanjut,” sebutnya. sementara ibadah haji merupakan ibadah yang memang cukup melelahkan, sehingga dibutuhkan kondisi tubuh yang benar-benar sehat.

Belum lagi kondisi cuaca yang sangat berbeda di tanah air, mengingat, di tanah suci cuaca pada malam hari dengan siang hari sangat jauh berbeda. Di siang hari, kondisi cuaca bisa sangat panas. Sedangkan di malam hari, cuaca bisa berubah drastis menjadi sangat dingin.

“Kemampuan jamaah haji dalam menyesuaikan dengan kondisi cuaca di tanah suci juga sangat berpengaruh. Ini pula yang menyebabkan, jamaah haji cepat kelelahan. Sehingga bisa mengganggu kondisi serta ketahanan tubuh,” tandasnya, seraya menambahkan kloter kedua jamaah haji asal Loteng baru akan tiba di tanah air pada tanggal 30 September mendatang. (kir)

Mantan Petinggi Golkar Dukung Lalu Sajim

TGH. Hasanain Intensif Komunikasi dengan Gerindra Giri Menang (Suara NTB) Para mantan petinggi Golkar membuat surat dukungan bersama ke sosok Dr.H. L. Sajim Sastrawan untuk direkomendasikan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati Lobar. Surat ini bakal dikirim ke DPP sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi DPP untuk merekomendasikan kandidat yang bakal diusung pada pilkada nanti.

Dalam surat pertnyataan dukungan bersama tersebut, sejumlah sepuh Golkar ikut bertandatangan antara lain mantan Wakil Gubernur NTB Drs. H. L. Azhar, mantan Bupati Lobar Drs. H. L. Mudjitahid, mantan Ketua DPD Golkar NTB yang juga mantan Ketua DPRD NTB H. Abdul Kadir, mantan Ketua DPD Golkar sekaligus mantan Gubernur NTB Drs. H. L. Serinata dan juga H. Mesir Suryadi.

Dalam pernyataan para tokoh besar ini, mereka mendukung H. L. Sajim Sastrawan untuk direkomendasikan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati Lobar. Para mantan petinggi di NTB ini berkeyakinan sosok H. L. Sajim Sastrawan mempunyai kemampuan bersama rakyat membangun Lobar menjadi lebih maju, aman, sejahtera, berkualitas dan bermartabat. Figur H. L. Sajim Sastrawan dinilai sebagai seorang birokrat sudah teruji kemampuan, kecakapan dan memiliki visi yang jelas.

Menanggapi hal ini, H. L. Sajim Sastrawan menyatakan para tokoh tersebut memberikan dukungan moril terhadapnya, karena melihat kondisi pemerintahan saat ini yang dinilai jauh dari harapan baik dalam pemberdayaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Beliau-beliau memberikan dukungan moril kepada kami karena melihat kondisi pemerintahan saat ini jauh dari harapan,” tegasnya.

Sementara figur lain TGH. Hasanain Djuaini, menegaskan, dirinya sudah siap maju di Pilkada Lobar. Dia lantas menyebut sudah mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan beberapa partai yang datang untuk mengajak bersama.

“Sudah ada beberapa yang datang dan menyagatakan ayo kita sama-sama, ayo kita hitung, kita lihat. Semua partai kita ada komunikasi,” klaimnya.

Ditanya nama-nama partai yang dimaksud, Hasanain menolak membocorkannya. Menurut dia, berbicara soal siapa yang akan diusung dalam pilkada merupakan ranah partai politik. “Jangan, itu hak mereka (parpol). Partai-partai itu punya hak untuk menyampaikan,” sambungnya lagi. Namun demikian, pria peraih penghargaan Kalpataru beberapa tahun lalu itu menyatakan bahwa sejauh ini komunikasi intens terus dilakukan dengan Partai Gerindra. Dia menyatakan partai besutan Prabowo Subianto itu bagus. “Dia (Gerindra) menyambut kita, dia siap koalisi dengan kita. Kapankapan bisa,” tambahnya.

Terkait adanya tawaran dari Partai Gerindra agar dirinya menggandeng Ketua DPC Gerindra Lobar H. Muhammadun, TGH. Hasanain menjawab diplomatis. Menurut dia, dengan siapapun nantinya dirinya berpasangan, maka itu menjadi kewenangan dan hak partai politik. “Dengan siapa itu hak partai, kita tidak bisa putuskan. Tapi sudah ada pembicaraan dengan partai Gerindra dengan Demokrat.

Entah siapa yang diusung, itu hak mereka, kita tak bisa intervensi,” tutupnya kemudian. (her)

Pemda Tetap Ngotot Pangkas Target Penurunan Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Meskipun mendapatkan penolakan dari kalangan DPRD, kalangan eksekutif tetap berencana memangkas target penurunan kemiskinan di revisi RPJMD dari yang seharusnya dicapai 14 persen menjadi 16 persen. Menurut eksekutif perubahan RPMD merupakan amanat UU, selain itu perubahan (revisi) target bisa ditambah dan dikurangi disesuaikan dengan realisasi selama 2-3 tahun pelaksanaan.

“Jadi tidak salah jika mengurangi atau menambah target. Kan jangan dilihat dari kemiskinan, karena yang lain ada yang ditingkatkan,’’ tegas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq usai menghadiri Rapat Paripurna Raperda Revisi RJMD di Kantor DPRD Lobar, akhir pekan kemarin.

Menurutnya pertimbangan revisi target ini berdasarkan tren realisasi 2-3 terakhir dan pertimbangan lain. Tidak salah jika pemda merevisi target, karena memungkinkan dari aturan. Terkait tingginya pemangkasan target kemiskinan sebesar 2 persen dari 14 persen ke 16 persen, Taufiq mengaku, karena mengacu fakta penu-

Praya (Suara NTB) Dua buruh galian C asal Desa Sedau Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar), masingmasing Su alias Bedul (30) dam Se alias Amaq Kandar (50), dibekuk anggota Polres Lombok Tengah (Loteng). Setelah keduanya diketahui mencuri satu unit monitor eksavator di kawasan galian C di Dusun Cerorong Desa Pemepek Kecamatan Batukliang Loteng. Kedua pelaku kini sudah meringkuk di sel tahanan Polsek Pringgarata.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman SIK., melalui Pjs. Kasubag Humas, IpdaTaufik, Minggu (24/9), mengatakan, kedua pelaku ditangkap sekitar pukul 18.00 wita, oleh anggota Buser Polres Loteng bersama anggota Polsek Pringgarata setelah mendapat laporan dari pemilik mesin eksavator.

Kejadian pencurian berlangsung pada 24 Juni lalu.

Waktu sekitar pukul 02.00 wita Sabtu dini hari, kedua pelaku mendatangi lokasi galian C di Dusun Cerorong. Saat itu, satu unit mesin eksavator milik, Sukriyono, warga Pagesangan Mataram tengah terparkir di lokasi galian.

Melihat situasi yang sepi, kedua pelaku kemudian mencongkel pintu eksavator tersebut. Tanpa mengalami kesulitan, kedua pelaku berhasil masuk. Di sana pelaku melihat satu unit monitor eksavator masih terpasang. Sejurus kemudian monitor bernilai tinggi berhasil dicongkel pelaku dan langsung kabur.

Kejadian baru diketahui keesokan harinya setelah operator eksavator hendak men-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Taufiq dientaskan,” kritiknya.

Ditanya terkait pertimbangan pemda menurunkan target kemiskinan karena masalah anggaran dan pencapaian penurunan kemiskinan tidak mencapai target tahun 2016 lalu, menurut dewan asal Kediri ini tidak seharusnya disikapi dengan memangkas target kemiskinan. Pemda seharusnya

Hj. Nurul Adha mengevaluasi secara menyeluruh baik dari sisi anggaran, kinerja SKPD, sasaran program dan bentuk programnya. Jika sudah dilakukan evaluasi, maka barulah diketahui dimana titik lemah dan “penyakit” kenapa target tidak tercapai.

“Kalau tidak menurunkan target ini berarti pemda tidak mau kerja keras,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Inilah eksavakator yang diamankan sementara Polres Loteng setelah monitornya dicuri. yalakan mesin. Oleh operator mesin, kejadian itu langsung disampai ke pemilik. Hari itu juga, kasus tersebut langsung dikoordinasi dengan pihak kepolisian. “Harga monitor terse-

but cukup mahal. Ditaksir sekitar Rp 25 juta,” sebut Taufik.

Berdasar laporan itulah, polisi kemudian melakukan pengembangan. Dan, setelah beberapa bulan melakukan pengemban-

Tidak Ikuti ’’Fit and Proper Test’’ di PDI-P Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPC PDI-P Lombok Barat (Lobar) H. Sardian mengungkapkan, DPP PDI-P telah menggelar fit and proper test terhadap para kandidat yang mendaftar di PDI-P, Jumat (22/9). Dari sejumlah figur yang mendaftar, tidak semua ikut dalam tes.

“Jumat kemarin diadakan fit and proper test. Empat figur yang ikut, yakni Dr. H. L. Sajim Sastrawan, H. M.Izzul Islam, Farin

cara mendidik dan merawat anak. Sampai pelatihan keterampilan yang diharapkan bisa menjadi modal bagi keluarga TKI untuk bisa membuka usaha. Bahkan bila perlu membuka peluang kerja bagi orang lain.

“Kalau sudah ada keterampilan, keluarga TKI bisa membuka usaha. Dengan menggunakan modal hasil kiriman keluarganya yang menjadi TKI. Sehingga hasil usaha sebagai TKI, tidak malah digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu,” ujarnya.

Disinggung terkait penetapan Desa Kopang dan Desa Barabali sebagai Desa Migran, Masrun mengaku karena kedua desa tersebut merupakan pengirim TKI terbesar di Loteng. Tapi karena ini sebagai contoh, maka ke depan desadesa lainnya di Loteng diupayakan bisa ditetapkan sebagai Desa Migran pula. (kir)

(NauvarFarinduan)danTGHKhudari. Sedangkan dua pendaftar, yakni Pak Fauzan (petahana) dan L. Jaya Asbani tidak ikut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (24/9).

Tidak ikutnya Fauzan Khalid dalam tes, ujarnya, karena kesibukan menghadiri agenda Festival Jazz yang sudah diagendakan jauh sebelumnya.

Karena itulah, ujarnya, Fauzan Khalid meminta agar fit and proper test terhadapnya dijadwalkan ulang. Usulan dari petahana ini pun, jelas Sardian, sudah disampaikan ke DPP. Saat ini masih menunggu jawaban dari DPP apakah bisa atau tidak.

DPP jelasnya masih mempertimbangkan hal tersebut.

Apakah petahana tidak hadir, karena merasa kans di PDIP kecil, Sardian menjelaskan, masing-masing figur termasuk petahana kemungkinan memiliki asumsi demikian. Namun, menurut Sardian tidak demikian, karena proses di PDI-P transparan dan terbuka.

Adanya klaim Fauzan Khalid, jika beberapa parpol mengarahkan dukungan ke dirinya, menurutnya hal ini adalah salah satu strategi dalam menjatuh-

gan, pelaku berhasil diidentifikasi, sehingga pada Sabtu sore anggota Buser Polres Loteng dan Polsek Pringgarata langsung bergerak menangkap kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Dari

tangan kedua pelaku, polisi mengamankan monitor eksavator yang hilang diduga dicuri pelaku.

“Kasusnya sekarang dalam proses penyelidikan Polsek Pringgarata,” tegasnya. (kir)

Sumur Bor Mangkrak

Fauzan Minta Dijadwal Ulang

Disnakertrans Loteng Bentuk Desa Migran anan informasi ketenagakerjaan secara online dan memuat tentang info lowongan kerja. Termasuk semua informasi yang terkait lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh para calon TKI. Harapannya, dengan ketersedian fasiltas tersebut para calon TKI bisa memperoleh informasi yang lengkap sebelumnya berangkat menjadi TKI. “Terkadang calon TKI hanya mendapat informasi kalau ada lowongan sebagai TKI di satu negara. Padahal informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya,” jelasnya.

Untuk itu, para calon TKI bisa menggali informasi yang lengkap. Apakah memang benar ada lowong atau tidak, sehingga tidak terjerumus sebagai TKI ilegal. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi keluarga TKI yang ditinggal bekerja di luar negeri, baik itu oleh ibu ataupun bapaknya.

Pelatihan tersebut berupa tata

atau memperbesar target indikator kemiskinan dalam RPJMD dari 14 persen menjadi 16 persen lebih. Pihak dewan lebih setuju jika pemda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kemiskinan, sehingga terjadi penurunan yang melambat hanya 0,65 persen, tidak lantas pemda memotong target kemiskinan. Jika pemda melakukan hal ini maka pemda dinilai tidak mau bekerja keras untuk mengerjar target. Pemda hanya bekerja biasa-biasa saja.

“Ini pekerjaan mudah, kalau tidak tercapai maka diturunkan target. Ini kan pemda tidak mau kerja berat dan keras untuk mencapai target kemiskinan. Ini kemiskinan lho, harus

Diduga Curi Monitor, Dua Buruh Galian C Ditangkap Polisi

Cari Model Penanganan TKI Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tengah menyiapkan model pola penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbasis desa yang diharapkan bisa menekan kasus pengiriman TKI secara ilegal. Sebagai tahap awal, dua desa telah ditetapkan sebagai Desa Migran, yakni Desa Kopang Rembiga dan Desa Barabali.

“Desa migran ini ke depan akan kita jadi model penanganan TKI di Loteng. Dalam upaya kita menekan kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI. Terutama TKI ilegal yang kita sinyalir masih marak terjadi,” ungkap Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, kepada Suara NTB, Sabtu (23/9).

Dalam hal ini, pihaknya mengandeng pemerintah desa untuk menyiapkan fasilitas khusus, yakni berupa lay-

runan kemiskinan per tahun secara nasional dan provinsi maupun kabupaten tidak bisa dicapai. Bahkan di bawah 1 persen, dari tahun 2015-2016 hanya 0,65 persen. Karena itulah, sesuatu yang dipaksakan tidak bisa dipatok menjadi target.

Terkait itulah kenapa Pemda dalam hal ini Bappeda, melakukan penyesuaian target menjadi perubahan di RPJMD. Hal ini jelasnya masih tahap pengusulan dan akan dibahas bersama dewan.

“Nanti ini dibahas di dewan,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS Hj. Nurul Adha menolak rencana Pemda Lobar untuk memangkas

kan mental lawan. Sedangkan ketidakhadiran L Jaya Asbani tidak diketahui, namun informasi yang diperolehnya bahwa bersangkutan batal ikut penjaringan di PDI-P. Tes ini selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. Selanjutnya DPP akan mengundang kandidat yang namanya telah mengerucut di antara empat kandidat tersebut. Ia menegaskan, pelaksanaan tahapan ini salah satu bukti bahwa penjaringan yang dilakukan di DPP belum mengarah dan memberikan dukungan ke kandidat tertentu.

Sebab proses di DPP PDI-P tengah berjalan, artinya hal ini membuktikan bahwa proses di PDI-P transparan.

Sementara itu H. Fauzan Khalid menyatakan bahwa pihaknya sudah mengontak ke pihak DPC PDI-P Lobar untuk dipertimbangkan penjadwalan ulang, sebab waktu pelaksanaan fit and proper test di DPP berbarengan dengan acara pembukaan Festival Senggigi Sunset Jazz. “Dikabulkan atau tidak saya serahkan sepenuhnya ke PDI-P,” terangnya. (her)

(Suara NTB/ist)

TES - Empat figur yang ikut fit and proper test bakal calon Bupati Lobar di DPP PDI-P, Jumat (22/9).

Dewan Kritisi Lemahnya Pengawasan Pemda Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya sejumlah proyek sumur bor di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan kalangan legislatif. Pasalnyam sumur bor yang dibangun menghabiskan dana besar ini tak mampu memberi solusi jangka panjang untuk penanganan kekeringan. Dewan menilai pengawasan pemda lemah terhadap pembangunan proyek ini, sehingga banyak proyek yang dibangun tanpa azas manfaat. Karena itu pemda diminta harus mencarikan solusi bagaimana mengoperasikan sumur bor tersebut.

Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lobar Khatib Qazwaini, akhir pekan kemarin. Khatib menegaskan, jika sumur bor mangkrak diakibatkan pengawasan pemda terhadap proyek di daerah lemah. Sumur bor ini, ujarnya, wajib difungsikan pemda sebab melalui sumur bor ini adalah langkah penanganan kekeringan jangka panjang. Sejauh ini penanganan jangka panjang melalui sumur bor ini belum maksmimal, menyusul sejumlah sumur bor yang mangkrak.

Pihaknya mendesak agar pemda segera mengupayakan agar sumur bor beroperasi, sebab menurutnya tidak ada alasan sumur bor tidak bisa difungsikan akibat salah tempat pemasangan. Karena menurutnya, pembangunan sumur sudah melalui proses kajian matang dan ketat.

Untuk mengoperasikan sumur bor ini, langkah pertama

yang dilakukan pemda melakukan inventaris proyek sumur bor untuk mengetahui siapa yang berwenang. Selanjutnya pemda berkoordinasi dengan provinsi, jika kewenangan di provinsi dan pihak pusat, jika kewenangannya ada di pusat. Jangan sampai pemda terkesan melakukan pembiaran terhadap banyaknya proyek sumur bor mangkrak tersebut. “Pemda harus berkoordinasi,”tegasnya.

Sebelumnya, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyoroti proyek sumur bor untuk menanggulangi kekeringan justru belum maksimal dimanfaatkan warga untuk memperoleh air bersih. Ia mengkritisi jajaran SKPD terkait yang kurang responsif alias lelet mengusulkan pembangunan pipanisasi di daerah yang sudah dibangunkan sumur bor tersebut. Menurutnya hal semacam ini tidak bisa dideteksi semua oleh TAPD, sehingga SKPD haruslah proaktif.

Sekda mempertanyakan kenapa infrastuktur pendukung sumur bor tidak diusulkan di perubahan. Padahal infrastruktur yang begini ini seharusnya SKPD yang mengajukan ke TAPD, baik untuk pipanisasi dan lain-lain. “Seharusnya SKPD yang mengajukan ke kita baik dalam rangka pipanisasi, tidak mungkin juga Ketua TAPD hafal semuanya. Kalau tidak diajukan bagaimana kita anggarkan, hal-hal yang sifatnya penting segera disampaikan,” kritik Sekda. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

Parlementaria

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DPRD Sumbawa Setujui Penetapan 16 Raperda Tahun 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Persetujuan persetujuan penetapan DPRD terhadap 16 Raperda Kabupaten Sumbawa menjadi Perda tahun 2017 pada paripurna keempat DPRD Sumbawa digelar pada Jumat (22/9). Agendanya, penyampaian Laporan Pansus DPRD terhadap 16 Raperda serta pendapat akhir Bupati terhadap penetapan dimaksud.

Keenambelas Raperda dimaksud yakni, Raperda Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, Raperda tentang Perlindungan Produk Lokal, Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Raperda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa dan Raperda tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak.

Sementara Pansus dalam laporannya memberikan penekanan pada sejumlah Raperda.

Seperti Pansus I terkait Raperda tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Melalui juru bicaranya, Hamah Abdullah, Pansus I menjelaskan terjadi perubahan terhadap judul Ranperda dimaksud, menjadi menjadi pasar rakyat dan toko modern menjadi toko swalayan. Kemudian pada saat pembahasan Pansus, di pasal 21 terkait dengan jarak, pada point 2 semula berbunyi minimarket berjarak minimal 1 kilometer dari pasar tradisional dan 100 meter dari usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri, berubah menjadi minimarket berjejaring berjarak paling dekat 200 meter dari pasar rakyat. Sementara supermarket dan departemen store serta hypermart dan perkulakan tidak ditentukan jaraknya dari pasar rakyat.

Hal ini disesuaikan dengan kondisi lapangan tata ruang

kota dan Kabupaten Sumbawa yang diatur dengan Peraturan Bupati Sumbawa agar investasi bisa berjalan dengan cepat. Regulasi yang sudah ada berupa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan perlu dievaluasi kembali pelaksanaannya. Sehingga sesuai dengan regulasi yang ada.

Kemudian terhadap Ranperda perlindungan produk lokal, Pansus I mengaku dapat memahami penguatan daya saing industri lokal harus dilakukan melalui suatu proses pembinaan yang berkesinambungan, hingga menjadi produk yang dapat diakses dan diserap oleh seluruh lapisan konsumen masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Pansus II membahas lima Ranperda yang menjadi usul saran Komisi Dewan maupun usulan Pemkab Sumbawa. Hasil pembahasan dengan Tim Pembahasan Ranperda dari Pemda menyetujui adanya pe-

rubahan pada pasal 27 di Ranperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Seperti disampaikan juru bicara Pansus II, M. Faesal, pihaknya telah melakukan penyesuain dan menyepakati perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap petugas parkir atau juru parkir dan/atau pengelola tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus melakukan penyetoran sendiri hasil pendapatan Retribusi Parkir kepada Bendahara Dinas Perhubungan”, berubah menjadi “Setiap petugas parkir atau juru parkir dan/atau pengelola tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus melakukan penyetoran sendiri hasil pendapatan Retribusi Parkir kepada Bendahara Badan Pendapatan”.

Kemudian terhadap Ranperda tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak serta Ranperda tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pansus II mengaku dapat memahami maksud dan tujuan disampaikannya dua Ranperda ini yang telah sesuai dengan tata cara, kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Sehingga Pansus II beranggapan dan berkesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan perubahan ataupun penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.

Beralih ke Pansus III yang membahas lima Ranperda berhubungan dengan Desa. Termasuk terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang mewajibkan setiap Desa untuk menyiapkan anggaran dalam mendukung perlindungan anak. Juru bicara Pansus III, Mustajabuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan terhadap lima Ranperda bersama Tim Pembahasan Ranperda dari Pemerintah Daer-

ah. Khusus terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pansus III mengharapkan keberpihakan anggaran desa dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga ke depan Kabupaten Sumbawa dapat menjadi Kabupaten Layak Anak. ‘’Dalam hal keberpihakan anggaran tersebut Pansus III merekomendasikan untuk memasukkan satu pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentang “kewajiban desa” untuk menganggarkan disetiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa,’’ tukasnya.

Sedangkan terhadap Ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, hasil pembahasan di tingkat Pansus dapat tidak ada perubahan yang khusus terhadap materi muatan dalam batang tubuh Ranperda ini. Namun perubahan dan penyempurnaannya dilakukan terhadap judul Rancangan Peraturan Daerah. (arn/*)

DPRD KSB Minta SKPD Segera Tuntaskan Renstra Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menuntaskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan program kerjanya.

Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST menyatakan, tidak ada alasan bagi kepala SKPD untuk menunda penyelesaian Renstranya karena seluruh acuan untuk penyusunannya telah ada. “Sekarang hasil revisi RPJMD sudah ada. Kan itu

yang menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD,” cetusnya.

Menurut dia, dokumen Renstra SKPD menjadi kunci keberhasilan kerja SKPD dalam menjalankan program kerjanya. Sebab Renstra merupakan tuntunan dan acuan, tidak saja bagaimana menetapkan se-

buah program tetapi juga memastikan program tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah.

“Renstra itu semacam roadmap bagi SKPD. Jadi bagaimana mungkin SKPD bisa bekerja tanpa ada acuan kerangka yang jelas,” tegasnya.

Tanpa Renstra, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, melihat hampir seluruh SKPD di lingkup Pemda KSB tidak bisa menakar keberhasilan sebuah program yang jilankannnya. Program kerja hanya dijalankan tanpa kemudian melakukan evaluasi di akhir karena tidak ada dalam acuan pelaksanaannya.

“Kalau punya Renstra mereka pasti bisa mengukur tingkat keberhasilan programnya.

Sebab program itu tidak cukup sampai jadi saja, tapi harus dilihat juga sampai sedalam apa manfaatnya bagi masyarakat,” tandas Dinata.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin, SE., ME. Ia mengatakan, terkait Renstra ini pihaknya terhadap SKPD mitranya telah berulang kali menyampaikannya. “Setiap kali pertemuan dengan SKPD mitra kami selalu sampaikan.

Juga dengan pemerintah secara langsung,” sebutnya.

Ia menyatakan, SKPD mitra Komisi II harus memiliki Renstra karena seluruh program yang dijalankannya banyak berhubungan dan menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat. “SKPD mitra kami tergabung dalam SKPD rumpun hijau. Mereka ini penting punya Renstra karena programnya menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, SKPD yang miliki Renstra akan bekerja lebih mudah karena programnya telah memiliki arah yang jelas serta sasaran yang diinginkan. Tentu dalam hal ini Renstra harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah secara umum yang tertuang dalam RPJMD dan RPJP. “Renstra itu turunan dari RPJMD dan RPJPD. Dalam Renstra kemudian memuat detail pelaksanaan bidang kerja SKPD untuk pencapai tujuan RPJMD dan RPJPD,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan, dokumen Renstra tidak

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

Dinata Putrawan cukup sampai pada penyusunannya saja. Sebuah Renstra harus pula dipahami oleh masing-masing kepala SKPD selaku pimpinan sehingga dapat dilaksanakan dengan benar.

“Jadi ke depan siapa pun kepala SKPD-nya harus bisa memahami Renstra SKPD. Dan harapan kami penunjukkan orang yang menduduki kepala sebuah SKPD syarat ini menjadi ketentuan juga,” timpal Aher

Aheruddin yang juga diamini Dinata.

Karena itu baik Dinata maupun Aheruddin kembali menegaskan, agar pemerintah mendorong seluruh SKPD menuntaskan Renstranya.

Khususnya Bappeda Litbang yang menjadi pionir SKPD dalam menyusun Renstra tersebut. “Kami minta Bappeda Litbang aktif mendorong SKPD membuatnya segera,” pungkas keduanya. (bug)

(Suara NTB/Ist)

BALAP SAMPAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, membuka kegiatan Balap Sampan di Labuan Bajo (kiri) dan suasana lomba Balap sampan FPM 2017 (kanan).

Ratusan Peserta Meriahkan Balap Sampan dan Memancing FPM 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Lomba balap sampan dan Memancing Festival Pesona Moyo (FPM) 2017 diikuti 221 peserta dari berbagai wilayah.

Balap Sampan digelar di desa Labuan Bajo kecamatan Utan, Sabtu (23/9) berlangsung meriah dan semarak.

Sementara lomba memancing dilaksanakan di kawasan Tanjung Pengamas, Minggu (24/9). Sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya kemaritiman di Sumbawa.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang membuka kegiatan tersebut menjelaskan kegiatan ini sebagai rangkaian dari Festival Pesona Moyo yang digelar sebulan.

Pelaksanaan kegiatan juga

menyebar di berbagai kegiatan. Agar Sumbawa bisa dikenal di seluruh Indonesia. Tentu kegiatan besar ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Pemkab akan melakukan pengembangan di pariwisata di semua lokasi yang berpeluang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Wilayah perairan di Sumbawa ini jauh lebih besar dari daratan. Di laut inilah tersedia “harta karun” Sumbawa.

Namun, jangan sampai hal ini disalahgunakan. Salah satu contohnya, masyarakat jangan melakukan aktivitas illegal fishing. ‘’Masyarakat harus saling menegur dan mengawa-

si. Ketika bisa dilakukan, maka wilayah pantai bisa terjaga dengan baik” terang politisi senior ini.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan, Ir. Dirmawan menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan ke 13 dari Festival Pesona Moyo.

Selain balap sampan, juga dilaksanakan kegitan lomba memancing. Lomba balap sampan ini dilaksanakan di perairan antara Pulau Keramat, Bedil dan Temudong.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai tujuan. Seperti untuk meningkatkan kearifan lokal tentang wawasan kemaritiman. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya kelautan se-

bagai sumber kehidupan. Juga mempromosikan potensi kelautan untuk mendukung pengembangan wisata bahari.

Lomba balap sampan ini dilaksanakan di Pantai Tano, Desa Labuhan Bajo. Sementra lomba memancing dilaksanakan di perairan Tanjung Pengamas, Labuhan Badas, hingga perairan Tanjung Menangis, Kecamatan Moyo Utara.

Dalam lomba balap sampan ini terdiri dari empat jenis. Yakni balap sampan kano, balap sampan katir dua orang, balap sampan katir empat orang dan balap sampan bermotor. Untuk lomba memancing sendiri dibagi menjadi tiga kategori. Yakni memancing di pinggir pantai, memancing perahu dayung dan perahu motor. (arn/*)

Panwaslu Sumbawa Mulai Rekrutmen Panwascam Sumbawa Besar (Suara NTB) Panwaslu Sumbawa mulai membuka rekrutmen untuk anggota Panwascam. Dari 25 September hingga 7 Oktober 2017 mendatang. Sebagai alat kelengkapan Panwaslu untuk mengawasi jalannya Pilkada NTB 2018.

Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, Sabtu (23/9). Pengambilan formulir dan kelengkapan berkas dapat diambil langsung di sekretariat kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sumbawa.

Formulir Bisa juga diambil di Kantor Kecamatan terdekat.

Sementara penerimaan ber-

kas pendaftaran dimulai 2-9 Oktober 2017. Kemudian perbaikan nerkas mulai 12 - 15 Oktober 2017.

Pihaknya membuka kesempatan bagi warga negara yang berminat untuk menjadi Panwascam. Untuk segera mempersiapka diri. Dengan persyaratan diantaranya, berusia paling rendah 25 tahun. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu.

Berpendidikan paling rendah SLTA. Berdomisili di kecamatan masing-masing dalam wilayah Kabupaten Sumbawa

fengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) atau surat keterangan lain dari Disdukcapil.

Syamsi pun menekankan persyaratan lainnya yang tak kalah penting, yakni, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun sejak mendaftarkan diri. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar. Persyatan lainnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan penga-

(Suara NTB/arn)

Syamsi Hidayat dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

Halaman 7

Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Gelar SHM untuk Pengembangan Perpustakaan Desa Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH saat membuka SHM, mengungkapkan, pembentukan perpustakaan Desa di Dompu berawal dari hasil kerjasama dengan Cocacola fundation yang ditandatangani Bupati, 14 April 2016 lalu di Denpasar Bali bersama Perpusru. Di Dompu ada 4 Desa yang dibentuk perpustakaan Desa yaitu Desa Manggenae, Wawonduru, Cempi Jaya, dan Desa Pekat. Selain dilakukan pendampingan, Perpustakaan Desa juga mendapatkan bantuan berbagai fasilitas bahan bacaan, perangkat komputer dan jaringan internet.

Sehingga di Perpustakaan dikembangkan berbagai ketrampilan dan pelatihan. Pada Juni 2016 lalu dilakukan kursus internet dan komputer gratis yang diikuti oleh sekitar 600 orang peserta bekerjasama dengan STIE Yapis sebagai tutor dan piagam ditandatangani oleh Bupati.

Di perpustakaan Desa sendiri juga dikembangkan berbagai ketrampilan, sehingga tingkat kunjungan meningkat. Per-

(Suara NTB/ula)

BUKA SHM - Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH saat membuka SHM di Hotel An Nisa, Rabu (20/9).

Dompu (Suara NTB) Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi meningkatkan minat baca dan menyelamatkan arsip, tapi kini telah berkembang berbasis internet dan teknologi (IT). Kehadiran perpustakaan Desa di Dompu juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan IT. Kedepan, perpustakaan Desa dapat dikembangkan dari 4 Desa menjadi 10 Desa.

Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah Kabupaten Dompu menggelar Stakeholder meeting (SHM) di hotel An Nisa Dompu, Rabu (20/9) lalu guna membangun dukungan dan komitmen sinergi multistakeholder untuk pengembangan ekosistem transformasi perpustakaan. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Dinas Dikpora, Dinas Komunikasi dan Informatika, Coca Cola fundation, perpustakaan Desa dan berbagai elemen.

Seleksi Sekda Kota Bima Kembali Dibuka Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima kembali membuka seleksi Sekretaris Daerah (Sekda). Pasalnya, seleksi atau penjaringan yang dilakukan 2016 lalu, tidak membuahkan hasil. Hal ini disebabkan para pesertanya tidak ada yang memenuhi persyaratan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman, M. AP, mengaku pihaknya telah menga(Suara NTB/uki) ntongi rekomendasi KementeriH. Supratman an Dalam Negeri (Kemendagri).

“Rekomendasinya sudah keluar, untuk melaksanakan penjaringan Sekda,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Usai mendapat rekomendasi dari Kemendagri. Supratman mengaku, selanjutnya akan meminta surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), agar pihaknya bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

“Hari Minggu ini saya akan menghadap KASN. Insya Allah Selasa (26/9) mendatang pendaftarannya sudah mulai dibuka, karena perangkatnya sudah siap semua,” katanya.

Diakuinya, persyaratan seleksi orang pertama dalam birokrasi itu, tidak yang dikurangi ataupun ditambah. Semuanya masih sama dengan tahun lalu. Hanya saja, tahun ini lebih mengarah ke umur.

“Kalau dulu kan batas umur 57 tahun. Tapi sekarang sudah 56 tahun. Lebih muda setahun ketimbang tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu, tim pansel juga sedikit dirampingkan. Karena menurutnya, pada seleksi tahap pertama dulu tim pansel beranggotakan tujuh orang. Sementara kali ini ada lima orang.

Pada penjaringan Sekda kali kedua ini, Lima nama sebagai tim pansel tersebut. Yakni Eks Sekda Kota Bima, Tajudin Umar sebagai Ketua dan Drs. Muhktar Landa SH sebagai Sekretaris.

“Sementara anggotanya, Kepala BKD Provinsi NTB, Faturahman. Ketua STISIP Mbojo Bima, Gufran M.Si, dan Ketua STIH Muhammadiyah Bima, Gufran, SH, MH,” katanya.

Ia memastikan proses pelaksanannya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Lagipula pihaknya sudah mempercayakan sepenuhnya kepada tim Pansel, untuk lebih teliti dan cermat melakukan penjaringan hingga pada tahap terakhir. “Target kita pertengahan atau akhir Bulan Oktober, sudah bisa diumumkan hasilnya,” pungkasnya. (uki)

is oleh KPU dan berbagai kegiatan lain. Perpustakaan Desa ini tujuannya untuk mengatasi kemiskinan informasi dan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

“Perpustakaan selama ini hanya dua fungsi yaitu meningkatkan minat baca, menyelamatkan arsip. Sekarang telah dikembangkan tekhnologi berbasis IT,” jelasnya.

Dengan adanya perputakaan Desa diharapkan, masyarakat berbondong – bondong ke perpustakaan. Karena berbagai informasi didapat melalui jaringan informasi dan internet. Selama ini masyarakat hanya menggunakan sistem manual dalam berdagang, tapi karena sering ke perpustakaan akan banyak kontribusi yang bisa diambil.

“Sangat kami harapkan kontribusi dari bapak ibu sekalian terutama pada bapak ibu pengelola perpustakaan ini. Bagaimana perpustakaan Desa pada saat musbangdus dan musbangdes, kegiatan yang melibatkan masyarakat Desa bisa diusulkan. “Bagaim-

(Suara NTB/ula)

Ardiansyah saat memaparkan program dan perkembangan perpustakaan Desa di Dompu. ana pun juga keberadaan pemerintah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,” katanya.

Ardiansyah, SIP dari pendamping Perpusru untuk Kabupaten Dompu mengungkapkan, ada peningkatan kualitas masyarakat dalam perpustakaan Desa. Perpustakaan Desa yang telah dikembangkan di Indonesia ini awalnya hanya 34 perpustakaan dan berkembang men-

jadi 82 Desa/Keluarahan. Kini telah terbentuk di 334 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Perpustakaan Desa ini difokuskan pada kegiatan belajar bagi pemuda, perempuan dan pengusaha mikro. Pada kegiatan perpustakaan ini melibatkan masyarakat, pelatihan, peningkatan layanan internet dan advokasi. “Untuk ketiga ini di Kabupaten sudah berjalan, meski masih lamban,” katanya. (ula/*)

Film G30S/PKI akan Diputar di Semua Desa

Air Bersih di Tambak Sari Masih Bergantung PDAM

Dompu (Suara NTB) Pemutaran film G30S/PKI sebagaimana instruksi Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo telah ditindaklanjuti Kodim 1614/Dompu dengan melaksanakan Nonton Bareng (Nobar). Film berdurasi tiga jam lebih itu akan diputar di semua desa yang ada di Dompu dan dimotori langsung tiap-tiap Koramil.

”

Alhamdulillah penontonnya luar biasa. Kami cek sampai tiga hari ini totalnya itu sekitar dua ribu orang yang nonton

(Suara NTB/jun)

Taliwang (Suara NTB) Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat merupakan salah satu desa yang belum mandiri dalam mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat setempat.

Desa yang saat ini dihuni sekitar 247 Kepala Keluarga (KK) tersebut masih sangat bergantung pada pendistribusian air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sampai saat ini masih dianggap belum maksimal.

Belum maksimalnya pendistribusian air bersih kepada warga masyarakat setempat tersebut terjadi karena pihak perusahaan menyebutkan “pelanggan” air bersih di wilayah ini masih sangat kurang. Atas pertimbangan tekhis apabila disuplay terlalu besar ke lokasi yang sedikit pelanggan pipa penyalur air dikhwatirkan akan pecah dan hancur karena tidak kuat menampung debit air. Pertimbangan inilah yang menjadikan air belum bisa dimanfaatkan secara maksimal di desa ini.

Muhammad salah-satu warga sekitar kepada Suara NTB mengatakan, untuk air yang berada di dalam desa ini sudah lama tidak bisa dikonsumsi masyarakat karena dalam keadaan asin. Sumur-sumur yang digali oleh masyarakat sampai puluhan meter juga tetap saja airnya akan terasa asin. Kondisi inilah yang menjadikan desa ini sangat bergantung pada PDAM. Apabila ada kendala teknis yang terjadi pada PDAM maka warga sekitar harus membeli air dengan harga yang cukup tinggi mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per galon. “Saya sudah coba untuk membuat sumur supaya saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi karena kondisi airnya tidak bisa dikonsumsi akhirnya saya biarkan begitu saja sumur-sumur yang sudah ada ini,” ungkapnya.

Masalah ini juga sering di suarakan tetapi dalam prakteknya belum ada informasi yang cukup menggembirakan.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Ahmad tidak memungkiri adanya kondisi tersebut. Sebelumnya pemerintah desa memiliki satu sumur bor yang digunakan untuk kebutuhan warga sehari-hari. Namun saat ini kondisi sumur bor ini hanya bisa dimanfaatkan untuk tangki saja dan didistribusikan kepada masyarakat karena debit air dari sumur tersebut sangat kurang. Sementara untuk didistribusikan secara langsung dianggap tidak akan bisa maksimal karena hanya beberapa warga saja yang akan merasakan manfaatnya.

“Kita manfaatkan keberadaan sumur bor ini untuk mobil tangki dan akan di suplay kepada masyarakat. Kalau kita salurkan secara langsung tidak akan bisa maksimal karena hanya sebagian warga saja yang akan mendapatkan air ini,” ungkapnya.

Disinggung apakah ada program khusus melalui dana desa untuk mengintervensi masalah ini, ia menyebutkan, sebenarnya pihak desa sudah beri’tikad untuk membeli satu unit pompa air guna memperlancar proses penyaluran air bersih kepada masyarakat. Tetapi sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan karena adanya kesepakatan dengan PDAM. Dimana PDAM sudah menyanggupi untuk dilakukan penyaluran air bersih ke masyarakat. Sehingga pihak desa mengalihkan anggaran tersebut untuk program yang lain. (ils)

pustakaan Desa Manggenae Kecamatan Dompu bahkan berhasil meraih juara 2 di NTB untuk perpustakaan Desa dan dari Lombok Barat telah melakukan studi banding terkait kesuksesan perpustakaan Desa ini.

Tahun 2018 mendatang, lanjut Rohyani, akan dikembangkan 6 perpustakaan Desa sehingga menjadi 10 Desa. Yaitu Desa Kempo Kecamatan Kempo, Soriutu Kecamatan Manggelewa, Malaju Kecamatan Kilo, Lepadi Kecamatan Pajo, Marada Kecamatan Huu, Soritatanga Kecamatan Pekat.

Namun pengembangan 6 perpustakaan Desa ini akan menunggu arahan dari PT Telkom yang memiliki jaringan internet. “Desa perpustakaan ini harus ada jaringan internetnya,” ungkapnya.

Rohyani mengungkapkan, perpustakaan Desa ini bagian dari mendukung program pemerintah yang memulai dari Desa untuk dimajukan pembangunan. Ini terlihat dari program ADD dan DD yang cukup besar, Kampung KB oleh BKKBN, Desa demokrat-

Arif Hadiyanto

Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI. Arif Hadiyanto, S. IP., mengatakan nobar yang sudah berjalan tiga hari itu disambut antusias masyarakat dan diperkirakan penontonnya sudah mencapai dua ribu orang.

“Tiap koramil minimal satu hari satu Desa, keliling semuanya dan alhamdulillah penontonnya luar biasa. Kami cek sampai tiga hari ini totalnya itu sekitar dua ribu orang yang nonton,” katanya kepada wartawan di sela kegiatan pengobatan mata gratis oleh PT.

STM di lapangan umum Kelurahan Simpasi, Minggu (24/9).

Rencananya, 30 September mendatang nobar akan dipusatkan di taman kota, termasuk rumah Dinas Ketua DPRD Dompu. Diharapkan pemutaran film yang menceritakan kekejaman PKI tersebut tidak hanya dimotori TNI, melainkan ada inisiatif sendiri dari masyarakat dan para pihak untuk menayangkannya di ruang-ruang publik.

TNI, tegas Arif Hadiyanto, siap mendukung dan mengamankan kegiatan-kegiatan seperti ini juga menyediakan video otentiknya. “Kami punya CD film-nya yang otentik yang langsung dari sana, langsung diputar karena takutnya kalau download di youtube ada yang sudah diedit orang. Tiap hari kami ada, tiap desa keliling itu,” ujarnya.

Selain menyasar masyarakat umum di desa Kodim juga memutar film tersebut di sekolah dan Pondok Pesanteran (Ponpes), seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu di Ponpes Al-Khautsar Desa Ranggo, penontonya pun tak kalah antusias.

Dengan tayangnya video ini, Arif Hadiyanto berharap masyarakat terbuka pikirannya tentang bagaimana kejamnya PKI dalam membantai masyarakat, santri, kyai dan jendral angkatan darat pada massa itu.

“Selama ini mereka (PKI) didegungkan adalah korban, padahal sebelum mereka berbuat mereka sudah membantai masyarakatnya sendiri. Terutama para santri, kyai, ulama dan banyak saksinya yang masih hidup,” pungkasnya. (jun)

Pilkada Kota Bima

Aji Man Masih Bungkam Soal Pasangan dan Pengusungnya Kota Bima (Suara NTB) Bakal Calon (Balon) Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin SE, hingga saat ini masih belum bersuara, terkait siapa pasangan yang akan mendampinginya. Serta partai politik pengusung dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

Meski masih belum membeberkan nama yang akan dipaketkan denganya, namun, pria yang akrab disapa Aji Man ini, sedikit memberikan gambaran awal siapa sosok pendampingnya. “Yang jelas bisa dari kalangan akademisi, birokrasi maupun politisi,” kata Aji Man, ketika ditanya disela acara silaturahmi dengan awak media di kediamannya, Minggu (24/9).

Tidak hanya itu. Aji Man juga bungkam, ketika ditanya partai politik mana yang memberikan lampu hijau untuk mengusungnya. Menurutnya, hampir seluruh partai telah didaftar. Bahkan tahapan-tahapan atau proses telah dilalui.

Bagi dia, sebuah partai yang menggusung sebuah paslon atau kandidat, harus berdasarkan pengakuan dari partai. Baik melalui rekomendasi, surat keputusan ataupun yang lainnya. “Semua partai saya daftar, kecuali partai Golkar ya, karena memang saat itu kesehatan terganggu. Semua tahapannya saya ikuti,” ujarnya.

Selain itu, Aji Man

menanggapi dingin, saat ditanya mengenai tidak intensnya turun sosialisasi ataupun jarang melakukan kampanye secara terbuka, seperti calon atau kandidat lainnya. “Sengaja saya lakukan supaya ramai,” katanya.

Ia menegaskan, terkait siapa pasangan, partai penggusung hal itu akan dibeberkan dalam waktu dekat. Kata dia, sejauh ini masih melakukan komunikasi intens dengan sejumlah nama dan partai politik. “Tunggu saja tanggal mainnya,” katanya.

Pada silaturahmi itu, Aji Man yang saat ini masih aktif menjabat Wakil Walikota Bima, mengajak seluruh awak media untuk bersama menciptakan kondusivitas Kota Bima, yang tengah memasuki tahun politik.

Karena menurutnya, media memiliki instrumen penting atau peran startegis untuk menciptakan suasana aman dan damai. Ditengah Kota Bima diperhadapkan dengan perbedaan politik.

“Walaupun saat ini sedang hangat dan panas. Tapi kita harap media bisa menjaga kesejukan. Hal ini juga saya sampaikan kepada elemen masyarakat lainnya. Jangan sampai perbedaan melahirkan kondisi yang tidak baik untuk kita semua. Mari kita jaga kota Bima agar tetap sejuk,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SILATURAHMI - Balon Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, saat silaturahmi dengan awak media di Bima, di kediamannya, Minggu (24/9).

(Suara NTB/ula)

MENINJAU - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin meninjau langsung pelaksanaan operasi katarak di lapangan Simpasai, Minggu (24/9).

PT STM Gelar Operasi Katarak dan Pengobatan Mata Gratis Dompu (Suara NTB) PT. Sumbawa Timur Mining (STM) kembali menggelar pemeriksaan kesehatan mata dan melakukan operasi katarak secara gratis. Kegiatan yang menjadi bagian tanggungjawab sosial PT STM ini berhasil membantu 661 warga di lapangan Desa Sawe Kecamatan Huu dan 843 anak – anak sekolah. Kegiatan serupa juga dilangsungkan di lapangan Simpasai untuk warga Dompu, bahkan diikuti juga oleh Bupati dan ibu Bupati.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang hadir saat pemeriksaan kesehatan dan operasi katarak berlangsung di lapangan Simpasai Dompu, Minggu (24/9) kemarin sempat memeriksakan kesehatan matanya bersama istri Bupati, Hj. Eri Ariyani. Keduanya pun mendapat kaca mata dan obat tetes mata dari John Fawcett Foundation (JFF), mitra PT STM dalam melakukan pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis. “Bupati pun meng-

gunakan kaca mata gratis,” kata H. Bambang setelah diperiksa matanya.

Koordinator hubungan dengan pemerintah PT STM, H. Iswan kepada wartawan di sela – sela melakukan kegiatan pemeriksaan mata dan operasi katarak lapangan Simpasai Dompu, Minggu (24/9) kemarin, mengungkapkan, kegiatan pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bekerjasama dengan John Fawcett Foundation (JFF) ini menjadi kegiatan tahunan dari tanggungjawab sosial perusahaan. Kali ini dilangsungkan selama 4 hari, 2 hari di lapangan Sawe Kecamatan Huu dan 2 hari di lapangan Simpasai. “Kegiatan di lapangan Sawe kita pilih karena saat kegiatan pertama kita diprotes karena banyak yang belum kebagian. Makanya kita pusatkan di sana (lapangan Sawe),” katanya.

Selama 2 hari kegiatan pemeriksaan kesehatan mata di lapangan Sawe, lanjut Iswan, ada 661 orang yang diperiksa

matanya secara gratis. 485 orang diantaranya diberikan kaca mata gratis, 180 botol obat tetes mata dan 29 orang diantaranya dioperasi kataraknya.

Selain melakukan pemeriksaan kesehatan mata bagi masyarakat, PT STM bersama JFF juga melakukan pemeriksaan kesehatan mata di sekolah – sekolah yang ada di lingkar tambang se Kecamatan Huu. Sebanyak 843 anak – anak diperiksa matanya dan 26 orang guru diberi kaca mata gratis, dan 36 botol obat tetes mata. Juga ditemukan 2 orang anak menderita katarak, tapi belum bisa dilakukan operasi karena masih dibutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sementara di hari pertama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mata gratis dan operasi katarak untuk di lapangan Simpasai, Minggu kemarin sebanyak 550 orang yang mendaftar. Kegiatan yang sama juga akan dilakukan pada Senin (25/9) hari ini di lapangan Simpasai. (ula)

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Tolak Raperda GNE

FPDI-P Tak Kirim Utusan ke Pansus Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk konsistensinya menolak rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang PT Gerbang Emas (GNE) NTB. Fraksi PDI-P tidak mengirimkan anggotanya masuk terlibat sebagai anggota pansus untuk melakukan pembahasan lebih mendalam.

Pemerintah Harus Tegas ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, TGH. Hazmi Hamzar, menyerukan agar pemerintah bersikap tegas dalam merespons potensi bangkitnya gerakan-gerakan radikalisme, baik gerakan radikal yang dipelopori oleh kelompok ekstrem kiri maupun ekstrim kanan.

Hal itu disampaikan TGH. Hazmi karena gerakan radikal dapat mengancam nilai-nilai keberagaman (moderat), bangsa Indonesia, dan membawa perpecahan. “Negara ini akan hancur karena dua hal, ekstrem kiri dan ekstrem kanan,” tegasnya.

(Suara NTB/ndi) TGH. Hazmi Hamzar Isu ideologi seperti radikalisme agama dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali mencuat akhir-akhir ini harus ditanggapi serius pemerintah, khususnya Pemprov NTB. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, ia khawatir akan mengikis nilai-nilai toleransi yang selama ini menjadi ciri masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara “Kalau pemerintah tidak mengambil sikap, kita-kita yang moderat ini bisa jadi korban, gesekan-gesekan di masyarakat akan mudah muncul, di tengah kehidupan masyarakat kita yang sangat beragam ini,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan supaya dalam menangani gerakan-gerkan ekstrimisme tersebut, pemerintah tidak boleh pandang bulu, tidak boleh membangun kesan hanya berpihak pada salah satu kubu. Menurutnya pemerintah harus hadir dengan sikap adil, dalam artian memberikan porsi yang seimbang dalam menekan dua kubu yang sama-sama berhaluan radikal tersebut.

“Dua-duanya harus ditekan. Termasuk ekstrem kanan dan kiri. Sekarang ini, ekstrem kanan ditekan ekstrem kiri malah dibiarkan,” sesalnya.

Terakhir disampaikan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur bagian utara itu, bahwa yang tidak kalah penting harus dilakukan oleh pemerintah, yakni menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Keadilan ekonomi harus dipastikan berjalan, tidak tumpang tindih, di mana yang kaya semakin kaya, dan miskin semakin miskin.

Menurutnya, kondisi ketimpangan itulah menjadi lahan subur tempat tumbuhnya gerakan-gerakan radikal tersebut. Untuk itu, salah satu upaya jangka penjangnya adalah dengan memastikan semua warga negara hidup dalam kondisi sejahtera. (ndi)

Terkendala Perhitungan Kerugian Negara MANGKRAK selama tiga tahun, kasus pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur tahun 2014 ternyata menyimpan satu orang tersangka.

Kasusnya mandek lantaran ketidaksesuaian hasil audit kerugian negara antara jaksa dengan BPKP. Hal itu diungkapkan Dirreskrimsus, Kombes Pol Anom Wibowo, ditemui di ruang Kapolda NTB, Sabtu (23/ 9), akhir pekan lalu. “Tersangkanya satu, kasatkernya, Kepala Dinas Sosial tahun 2014,” bebernya.

Tersangka tidak dilakukan penahanan. Kasus itu pun ber(Suara NTB/dok) gulir cukup lama, sejak mulai Anom Wibowo ditangani tahun 2015 lalu, hingga 2017 ini belum ada titik terang penyelesaiannya.

Anom membeberkan, pihaknya terkendala mengenai acuan penghitungan kerugian negara. Audit BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara mencapai Rp 290 juta.

Kerugian itu diduga timbul akibat pembayaran kepada PNS non-Pemda Lotim. Menurutnya, biaya yang timbul kepada PNS Pemda Lotim tidak dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara jaksa penuntut umum, dalam petunjuknya saat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik menyatakan kerugian negara dihitung sebagai total loss. “Total loss itu artinya, anggaran tidak sesuai peruntukan,” jelasnya.

Total anggaran pengadaan paket sandang pangan itu senilai Rp 15,1 miliar pada 2014. Tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini, sebesar Rp 12 miliar diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian dalam tahap dua, anggaran kembali dicairkan Rp 2,7 miliar yang dibagikan ke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Instansi se-Kabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp 168.000 per-parselnya.

Mencari benang merah dari sengkarut penghitungan kerugian negara, Anom mengatakan pihaknya sudah meminta BPK RI untuk menengahi.

“Sudah kita bersurat, mereka (BPK) tidak mau turun ketika sudah hasil dari auditor BPKP,” terangnya. “Kita coba bersurat lagi bagaimana agar BPK bisa,” tutup Anom. (why)

“Ya, kita tidak kirim anggota ke pansus, sebagai konsistensi kita menolak raperda GNE itu, karena itu rawan jadi permainan, bancakan,” ucap Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Ir. Made Slamet, MM., kepada Suara NTB. Namun demikian, Made Slamet menegaskan, meskipun fraksinya tidak mengirim delegasi ke pansus, pi-

haknya tetap akan melakukan pengawasan terhadap proses pembahasannya.

“Tapi kami meskipun tidak mengirim anggota ke pansus, kita tetap memasang mata dan telinga dalam proses pembahasanya. Kita akan terus mengawal prosesnya, tidak lepas begitu saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya, Ah-

mad Yadiansyah pada saat pemandangan umum fraksi telah menegaskan sikapnya untuk menolak raperda tersebut. Fraksi PDI-P justru meminta pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terhadap likuiditas di perusahaan plat merah itu, khususnya terkait dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manu-

mun dominan berasal dari Bulgaria.

“Ini jaringan internasional, masuk dalam kategori transnasional crime,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol Anom Wibowo akhir pekan lalu.

Kasus skimming selama ini menyasar dua daerah wisata tersohor, macam Bali dan Lombok. Sebab, para pelaku melihat tingginya kunjungan wisata berbanding lurus dengan tingginya transaksi perbankan.

nolak membahas rancangan perubahan Perda ini sebelum dilakukan audit khusus oleh BPK. FPDIP tidak ingin kasus perusahaan daerah Wisaya Yasa terulang di PT. GNE. Setiap tahun kita memberikan suntikan dana (kepada PT Wisaya Yasa) tetapi perusahaan ini akhirnya kolaps karena biaya operasional khususnya gaji karyawan yang sangat tinggi,” cetusnya.

Selain Fraksi PDI-P, Fraksi PKS juga tegas menolak rapeda perubahan PT GNE tersebut, untuk kembali disuntikkan dana sebesar Rp 75 miliar. (ndi)

Gerindra Janji Segera Terbitkan SK Dukungan Ahyar - Mori

(Suara NTB/why)

SERTIJAB - Upacara serah terima jabatan Karo SDM, Dirsabhara, Dirlantas, Dirpamobvit dan Kabid Propam lingkup Polda NTB, Sabtu (23/9).

Mutasi Polda NTB Sisakan Jabatan Lowong Mataram (Suara NTB) Mutasi lingkup Polda NTB resmi berpindah dari satu pejabat ke pejabat lainnya melalui serangkaian upacara serah terima jabatan akhir pekan lalu. Jabatan sentral beberapa diantaranya masih lowong.

Yakni, Kabid Propam Polda NTB yang mengurusi oknum polisi nakal, masih kosong sejak ditinggal AKBP Gatut Kurniadin yang promosi menjadi Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda NTB. Serta Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, juga kosong ditinggalkan AKBP Bagus Satrio Wibowo yang promosi menjadi Kapolres Bima.

Sementara pada Sabtu (23/8)

lalu Polda NTB menggelar upacara serah terima jabatan Karo SDM, Dirsabhara, Dirlantas, Dirpamobvit dan Kabid Propam.

Adapun dilantik Kombes Pol Eka Satria Bhakti sebagai Karo SDM menggantikan Kombes Pol Mardiono yang dimutasi ke Polda Sumatera Utama sebagai Karo SDM. Kombes Pol Arman Achdiat dilantik menjadi Dirlantas menggantikan Kombes Pol Budi Indra Dermawan yang pindah tugas menjadi Dirlantas Polda NTT. Kombes Pol H Harries Budiharto, yang menjabat Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri menyerahkan

jabatan Dirsabhara kepada Kombes Pol I Ketut Suwitra.

Dirpamobvit kini dijabat AKBP Gatut Kurniadin, menggantikan Kombes Pol Koombes Pol eko Waluyo yang pindah menjadi Dirlantas Polda Kalimantan Tengah.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli mengatakan, mutasi tersebut merupakan suatu ajang penyegaran organisasi serta bagian dari sistem pembinaan karir dalam tubuh Polri. Mengenai jabatan yang lowong menurutnya bukan suatu persoalan.

“Supirnya boleh berpindah tetapi mesin organisasi tetap berjalan.Tidak ada karena ada yang pindah perkara mandek, tetap jalan,” terangnya. (why)

Rangkaian HUT Ke-72 TNI

Karya Bakti Dermaga hingga Gotong Royong Masjid Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT ke-72 TNI tahun 2017, anggota TNI bersama instansi lain dan masyarakat menggelar berbagai kegiatan sosial. Diantaranya karya bhakti di Dermaga Kampung Baru Tanjung Luar Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim. Kegiatan lainnya gotong royong di Kecamatan Monta.

Karya bakti di Dermaga Kampung Baru Tanjung Luar berlangsung Jumat (22/9) lalu. Pada kesempatan tersebut Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.I.P menjelaskan, kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian TNI dan seluruh elemen masyarakat. Apalagi menurutnya dermaga merupakan pintu ke luar masuk masyarakat sebagai penghubng ekonomi atau piknik. “Kegiatan karya bhakti di dermaga ini dirasa sangat tepat, karena selain untuk memperindah pantai yang ada di sekitar dermaga,” kata Dandim.

Dandim berharap kepada seluruh masyarakat agar selalu memiliki kepekaan yang lebih baik terhadap lingkungan. Kepada seluruh peserta yang hadir, Dandim juga berharap nantinya para peserta ini dapat menjadi duta kebersihan lingkungan di tempat tinggalnya masing-masing.

Membangkitkan kembali semangat gotong royong di tengahtengah masyarakat, Babinsa Ramil 1608-07/Monta Serda Suryansyah bersama dengan ra-

“Ya bukan menyasar, kebetulan mereka beroperasionalnya tempatnya di sini. Kalau mereka ke Madura dapat apa,” jelasnya dengan nada bercanda.

Ia mencermati, pencurian data nasabah tak semata dibarengi dengan pencurian uang di dalam rekening. Para pelaku memperdagangkan data nasabah tersebut.

“Satu data nasabah dihargai Rp 5 juta, berapapun isinya. Makanya ada penarikan di

Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, H.M. Sakdudin, SH menjanjikan H. Ahyar Abduh, bahwa Partai Gerindra akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan.

Setelah Ahyar memenuhi syarat SK rekomendasi sebelumnya, yakni untuk mencari partai koalisi dan calon wakil.

“Ya kita akan segera mengurus SK definitifnya, setelah rekomendasi kita dipenuhi oleh Pak Ahyar,” jelas M. Sakdudin, kepada Suara NTB. Diketahui isi surat rekomendasi Partai Gerindra yang diberikan pada Ahyar, beberapa waktu lalu, yakni Partai Gerindra akan mendukung Ahyar, dengan syarat harus mencari partai koalisi dan menentukan pasangan wakilnya.

“Sekarang kan sudah jelas, semua sudah dipenuhi oleh Pak Ahyar, koalisi dan wakilnya.

Tinggal tunggu SK definitifnya.

Segera setelah ini akan kita proses ke DPP,” terangnya.

Ditegaskan Sakdudin, dukungan Partai Gerindra sudah tidak bisa diganggu lagi. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra dijadwalkan akan hadir pada acara deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Ahyar-Mori, tanggal 1 Oktober, di Masbagik Lombok Timur.

Disisi lain, Sakdudin mengaku sangat mengapresiasi keputusan Ahyar untuk mengambil Mori Hanafi yang merupakan kader Gerindra, menjadi wakilnya. Ia melihat, Ahyar cukup cerdas dalam memilih wakil, di mana selain telah memenuhi harapan Gerindra, juga figur Mori yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB dari dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, dinilai sangat tepat dari berbagai sisi.

“Sangat pas, beliau mengambil pak Mori, ini pasangan yang sangat ideal, karena juga

mewakili keterwakilan dua pulau,” cetusnya.

Sebelumnya, setelah resmi menerima dukungan dari PPP, Ahyar Abduh, mengaku telah bisa bernafas lega. Pasalnya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini, ia mengaku galau dan gelisah, menunggu kepastian dukungan partai sebagai kendaraan politiknya untuk melaju tampil ke arena pertempuran Pilkada NTB 2018.

“Bahwa apa yang kami rasakan selama ini, lebih dari tiga bulan gelisah, galau dengan rasa ketidakpastian dukungan partai. Tapi PPP akhirnya mempercayakan pada kami, maka hari inilah jawabannya,” ucap Ahyar Abduh setelah menerima SK dukungan dari PPP. Ditengah situasi eskalasi politik menjelang Pilkada serentak 2018 yang semakin hari semakin memanas, di mana sejumlah partai dan figur bakal calon terus melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan kepastian dukungan. Dirinya bersyukur, dengan dukungan PPP, ia lebih awal memastikan dirinya untuk lolos melaju ke babak pendaftaran ke KPU sebagai peserta Pilkada NTB. “Makna dari keputusan hari ini, adalah sangat penting dalam pembangunan NTB ke depan. Kita tahu eskalasi politik dari hari ke hari semakin memuncak dan memanas, ada beberapa figur tokoh terbaik NTB tengah melakukan komunikasi politik secara intens, kita semua galau ke mana arah dukungan partai. Tapi dengan ini, telah menjadi starting poin bagi saya,” ujarnya.

Dukungan PPP tersebut, telah membuat Ahyar semakin bersemangat menghadapi Pilkada NTB. Dukungan demi dukungan dari partai dan masyarakat terus mengalir terhadap dirinya. Hal tersbut telah menambah keyakinannya atas keputusannya untuk tampil bertarung. (ndi)

Didukung PKB

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG - Babinsa Ramil 1608-07/Monta gotong royong bersama masyarakat Desa Baralau tusan masyarakat Desa Baralau Sabtu (23/9) melaksanakan kegiatan gotong royong pengecoran lantai 2 Masjid At-Taqwa.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut , tidak hanya untuk melaksanakan tugasnya sebagai Bintara Pembina Desa, namun juga merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap masyarakat, seperti apa yang disampaikan oleh Serda Suryansyah pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa selaku Babinsa ia harus senantiasa hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat, untuk membantu masyarakat karena keberadaan TNI terutama Babinsa tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Apapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat pasti Babinsa

akan hadir, karena kegiatan yang dilaksanakan dengan cara bersama-sama atau bergotong royong tidak hanya bermanfaat untuk mempersingkat waktu dan membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan, namun juga dengan bergotong royong akan semakin meningkatkan/mempererat tali silaturahiim antar Babinsa dengan warga dan antar sesama warga masyarakat lainnya.

Kehadiran Babinsa dalam gotong royong itu disambut baik masyarakat, terlihat dari keakraban yang terjalin antar anggota dengan masyarakat. Babinsa berharap kedekatan itu dapat terus terjaga sehingga ketika dihadapkan dengan persoalan atau permasalahan yang ada ditengah masyarakat, akan lebih mudah saling berkoordinasi. (ars/*)

Jual Beli Data Nasabah Bank Korban ’’Skimming’’ Mataram (Suara NTB) Naik daunnya Lombok sebagai destinasi wisata unggulan dimanfaatkan para pelaku kejahatan.

Khususnya skimming, yakni perekaman data nasabah lewat mesin ATM. Sejak 2016, telah terjadi lima kasus dengan tempat kejadian di ATM yang berada di kawasan wisata, seperti Senggigi, Lombok Barat dan tiga gili di KLU. Pelakunya beragam, na-

sia (SDM).

Audit khusus dianggap penting dilakukan karena sejak dibentuk PT. GNE dinilai belum memberikan kontribusi nyata untuk daerah. Diketahui dari neraca laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, total penyertaan hingga tahun anggaran 2016 ke PT GNE sebesar Rp 20,327 miliar. Sementara sampai sejauh ini kemampuan PT GNE untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, belum bisa menembus lima persen dari penyertaan modal, kata Yadiansyah.

“Oleh karena itu, FPDIP me-

luar negeri juga dari transaksi rekening korban,” paparnya.

Kasus terkini yakni penangkapan tiga warga negara Bulgaria, Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43) Gili Trawangan, Pemenang, KLU. Mereka tertangkap tangan saat mengambil alat skimming di ATM BRI di depan Villa Ombak. Mereka juga diduga memasang skimming ATM di Batulayar dan Senggigi, Lombok Barat; Gili Meno, Gili Air,

dan Pemenang, KLU. Anom menyebutkan, Ditreskrimsus Polda NTB sudah berkordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri mengenai penanganan tiga bule Bulgaria tersebut.

“Menginformasikan ke divhubinter. Mereka yang menyampikan kepada kedutaan, nanti didalami juga apakah mereka ini orang kriminal juga di negaranya,” tandasnya. (why)

Nasdem Makin Percaya Diri Calonkan Amin Mataram (Suara NTB) Dukungan PKB terhadap Ketua DPW Partai Nasdem NTB, Muh. Amin, SH, M.Si, untuk diusung sebagai bakal calon Wakil Gubernur NTB, di Pilkada serentak 2018. Diakui meningkatkan kepercayaan diri Partai Nasdem untuk mengatarkan Amin lolos melaju ke tahap pendaftaran di KPU. Ketua Bappilu DPW Partai Nasdem NTB, Ardani Zulfiqar mengaku Nasdem sangat senang mendengar PKB akhirnya memberikan dukungan terhadap Amin. Diakui Ardani, hal itu telah membuat pihaknya makin percaya diri untuk tampil di Pilkada NTB 2018, sebab dengan dukungan PKB tersebut, membuktikan bahwa Amin masih diharapkan oleh masyarakat NTB untuk kembali memimpin NTB. “Ini membuktikan bahwa sosok beliau dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk kembali diusung sebagai Bacawagub NTB. Dengan demikian peluang beliau untuk dipasangkan dengan siapa saja menjadi kian terbuka, tentu bakal calon Gubernur yang lain akan mempertimbangkan hal tersebut. Lebihlebih Partai Nasdem dan PKB adalah partai yang memiliki akar dukungan yang kuat di tingkat grass root,” ujarnya menjawab Suara NTB. Ditambahkan Ardani, pihaknya akan segera mengk-

oordinasikan pada DPP Nasdem dan juga dengan PKB untuk menindaklajuti dukungan PKB tersebut, sampai mencari pasangan Amin.

Sebelumnya Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hardian Irfani, menyampaikan alasan partainya memutuskan untuk mendukung Muh. Amin, yang kini masih aktif menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB, mendampingi Gubernur, Dr. TGH.M. Zainul Majdi, murni karena alasan kualitas personal Amin yang dinilai sangat baik.

“Tidak lepas dari sepak terjang Amin dalam bergelut di dunia politik. Kita kenal beliau sebagai politisi yang berpengalaman, sehingga bisa menjabat sebagai wakil Gubernur. Kami juga mengamati selama menjabat, beliau sangat loyal dan berintegritas. Maka dengan pertimbangan itu, PKB sangat mantap mendukung beliau sebagai Bacwagub,” jelasnya.

Selain karena alasan kualitas personal, PKB juga memiliki alasan politik dalam memutuskan untuk mendukung Amin. Menurut Lalu Hadrian, PKB sangat realistis, dengan memiliki lima kursi di DPRD, maka PKB masih membutuhkan partai koalisi untuk bisa mendaftarkan bakal calon ke KPU. Dengan alasan-alasan itu, Lalu Hadrian memastikan keputusan PKB mendukung Amin, tidak berdasarkan pertimbangan material. (ndi)

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

TGB Ikut Nikmati Musik Jazz Giri Menang (Suara NTB) Event Festival Senggigi Sunset Jazz 2017 menyedot perhatian para pengunjung dan wisatawan. Mereka datang menyaksikan para musisi Jazz lokal, nasional, dan Internasioal. Di hari kedua pelaksanaan dan juga sekaligus penutupan event jazz itu, jumlah penonton atau pengunjung lebih meningkat jika dibandingkan hari pertama.

Kendati hujan sempat menguyur Pantai Senggigi, namun ribuan pengunjung tetap memadati dua panggung yang telah dipersiapkan oleh panitia. Tak hanya diramaikan oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, para pejabat Pemerintahan Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) turut menyaksikan festival tersebut.

Bahkan Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi atau yang akrab disapa TGB menyempatkan diri hadir menyaksikan festival musik Jazz tersebut. Ia pun sangat mengapresiasi dengan digelarnya event yang menjadi agenda tahunan dari Pemkab Lobar tersebut. “Bagus sekali, Ini festival Jazz yang kedua, animonya semakin besar. Dan saya lihat anak Lombok yang bisa naik stage (Panggung), ini juga bagian dari talenta-talenta NTB, selain juga dari Nasional dan Internasional,” ungkap TGB di selasela festival tersebut, Sabtu (23/9) malam.

Orang nomor satu di NTB mengharapkan peran serta para genarasi muda NTB dalam membangun pariwisata NTB. Selain untuk mengembangkan talenta para pemuda di sektor ekonomi kreatif. Selain itu dalam membangun pariwisata pihaknya melalui eco tourism, kultural tourism, dan sport tourism. “Jadi itu semua, peran dari manusianya (SDM) itu penting sekali. Dan ini juga (Festival Jazz) menurut saya bagian dari Kultural tourism.

Saya pikir kita butuh semua, bahwa seni dan budaya itu adalah instrumen penting untuk relaksasi sosial kita,” sambungnya.

Disinggung terkiat dengan bantuan yang diberikan Pemprov NTB dalam mendukung event tahunan tersebut ke depannya.

Menurutnya pihaknya akan membantu event tersebut. Sebab event yang digelar tak sekedar hanya event yang hanya meramikan. Pihaknya ingin festival Jazz tersebut terdapat karakteristik keungulan, dan atraksi khusus tersendiri dari festival Senggigi Sunset Jazz dengan daerah lain. “Jadi kami Pemprov punya komitmen dengan Lombok Barat. Kita siap untuk mendukung, karena ini bagian dari memperkaya pariwisata kita ke depan.

Mungkin dengan penganggaran,” ungkapnya. (her) (Suara NTB/lin)

SENGGIGI SUNSET JAZZ FESTIVAL - Sejumlah musisi saat tampil pada Senggigi Sunset Jazz Festival.

Sederet Musisi Hadiri Festival Senggigi Sunset Jazz (Suara NTB/her)

TGB bersama istri melakukan swafoto di sela-sela menikmati musik jazz pada event Senggigi Sunset Jazz

Okupansi Hotel di Mataram Capai 70 Persen Mataram (Suara NTB) Saat ini tren berlibur semakin terasa. Terlebih dengan adanya media sosial yang dapat menjadi tempat untuk melihat sejumlah destinasi yang indah, salah satunya destinasi yang ada di NTB. Hal ini membuat okupansi hotel di Kota Mataram mencapai 70 persen. Sebab banyak wisatawan domestik yang memilih untuk menginap di hotel yang ada di Kota Mataram.

“Kalau di kota itu okupansi hotel masih di angka 70 persen. Karena banyak wisatawan domestik dan MICE yang menginap di hotel,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Ernanda Agung di Mataram, Sabtu (23/9).

Ia mengatakan bahwa tahun ini hunian hotel relatif stabil.

Mengingat banyak wisatawan yang memilih untuk menginap di hotel kota, meskipun tidak sedikit pula yang menginap di resort.

Namun kecenderungan wisatawan mice menggunakan hotel kota membuat tingkat hunian di hotel kota menjadi tetap stabil.

“Wisatawan domsetik dan wisatawan yang menggunakan hotel sebagai tempat pertemuan juga merupakan pasar bagi hotel di kota. Ini juga yang membuat tingkat hunian hotel bulan ini dan bulan sebelumnya mencapai 70 persen,” ujarnya.

Ia melihat kecenderungan wisatawan menginap di kota mengingat akses yang lebih mudah. Wisatawan ingin ke mana saja terkesan dekat. Milsalnya ingin wisata kuliner atau ingin berbelanja. Bukan itu saja, Kota Mataram juga dekat dengan destinasi-destinasi di daerah lain, misalnya Senggigi di Lombok Barat.

“Kami tentu saja berharap hunian hotel ini bisa terus meningkat. Karena bagaimanapun, jumlah hotel juga terus bertambah. Ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke NTB, khususnya Kota Mataram,” ujarnya.

Meski terbilang cukup tinggi, namun rata-rata lama menginap wisatawan di kota masih terbilang rendah. Masih pada angka dua hari sejak bulan-bulan sebelumnya. Ernanda berharap rata-rata lama menginap wisatawan bisa meningkat. “Semoga ke depannya lama menginap wisatawan di hotel kota bisa semakin meningkat,” ujarnya. (lin)

Giri Menang (Suara NTB) Senggigi Sunset Jazz Festival telah dilaksanakan selama dua hari berturut-turut.

Event tahunan yang telah memasuki tahun kedua ini sukses menghadirkan sederet musisi, baik dari dalam dan luar negeri. Kegiatan yang berlangsung pada 22-23 September ini mendapatkan antusias dari masyarakat.

“Artis makin variatif dan ada musisi lokal, kita siapkan sesi khusus bagi musisi lokal.

Misal Pelita Harapan, Kelompok Melayu kita minta latih

sedikit Jazzy. Musisi ada 25 orang selama dua hari. Lokal, nasional, dan internasional.

Tahun lalu ada 18 musisi dan tahun ini jumlahnya bertambah,” kata Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat membuka Senggigi Sunset Jazz Festival, di Senggigi, Jumat (22/9) malam.

Festival jazz ini dinikmati secara gratis bagi para penonton. Dimana pertunjukannya memadukan alam dan musik, termasuk musik etnik. Dalam kegiatan ini hadir beberapa musisi dari luar negeri. Mis-

Giri Menang (Suara NTB) Senggigi dulunya menjadi salah satu destinasi primadona wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Namun belakangan semakin ditinggalkan, karena semakin banyak destinasi wisata baru dengan akses dan fasilitas yang memadai. Kendati demikian, Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid ingin melakukan penataan kawasan wisata Senggigi. Sehingga menjadi lebih rapi dan wisatawan merasa senang berkunjung.

“Pemda (Lobar) menata karena agak semrawut, kita komitmen tata. Mana ruang publik dan mana kawasan hotel dan lainnya. Satu lagi, soal sampah itu masih menjadi PR kita,” kata Fauzan, di Senggigi, Jumat (22/9) malam.

Fauzan mengatakan, bahwa Pemda telah memiliki desain untuk menata kembali kawasan Senggigi. Sehingga ru-

ang-ruang khusus yang masuk ranah publik dan privat dapat tertata dengan rapi dan baik.

Ini juga bertujuan untuk memperindah kawasan Senggigi.

Sebab Senggigi merupakan salah satu destinasi andalan di Lombok Barat saat ini.

“Secara internal sudah punya grand design tapi belum kami informasikan ke publik, karena kami ingin dialog den-

(Suara NTB/ist)

PANTAI TAMPAH - Keindahan Pantai Tampah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. harus berhati-hati apalagi kalau pakai roda dua,” ujarnya.

Saat sampai, wisatawan akan disuguhkan dengan keindahan pantai yang membuat rasa lelah di perjalanan menjadi hilang. Gradasi warna air pantai semakin menambah kesan indah pantai ini.

Batu-batu kecil yang tersusun rapi membuat kesan berbeda dari pantai lainnya. Sayangnya pantai ini tidak terlalu

panitia menyediakan dua panggung dalam perhelatan Senggigi Sunset Jazz 2017 ini, yaitu Rinjani Stage dan Tambora Stage. Dengan keindahan Pantai Senggigi yang tata panggung yang apik, Senggigi Sunset Jazz 2017 menjadi suguhan yang sempurna antara musik dan keindahan alam. Tidak heran selama dua hari, lokasi acara dipadati oleh penonton yang ingin menyaksikan idolanya di atas panggung.

“Konsep Senggigi Sunset Jazz dipilih karena jazz dan sunset adalah sebuah per-

paduan harmoni antara alam, manusia, dan musik. Ketiga unsur tersebut adalah suatu jalinan yang tidak terpisah dan merupakan simbol harmonisasi dalam kehidupan,” ujarnya.

Senggigi Sunset Jazz diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan ArchiSS dan Jazz and World Music Festival. Setiap tahunnya selalu ada musisi terkenal yang dihadirkan dan selalu dinantikan oleh pecinta music jazz di NTB. (lin)

Bupati Lobar Ingin Tata Ulang Senggigi

Pantai Tampah, Lombok Rasa Maldives Praya (Suara NTB) Berkunjung ke kawasan Lombok Tengah sudah identik dengan Pantai Kuta dan Tanjung Aan. Namun ternyata banyak destinasi lain yang layak untuk dikunjungi wisatawan karena keindahannya. Salah satunya Pantai Tampah yang ada di Desa Tampah Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah.

Banyak wisatawan yang mengibaratkan pantai ini seperti Maldives versi Lombok.

Wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai ini, hendaknya bersama orang yang pernah berkunjung sebelumnya.

Karena tidak ada papan nama pantai atau petunjuk arah menuju pantai ini. Sehingga menyulitkan bagi wisatawan yang baru saja pergi. Sebab pantai ini juga terbilang masih jarang dikunjungi wisatawan.

“Kalau sudah pernah ke sana, saya yakin wisatawan yang berkunjung ke Lombok Tengah akan memilih Pantai Tampah sebagai destinasinya,” kata wisatawan asal Kota Mataram Atika, Minggu (24/9).

Karena tidak terlalu populer, jalan menuju pantai ini juga belum diperbaiki. Karena jalannya rusak parah dan banyak lubang. Sehingga pengendara harus ekstra hatihati. Di sekitar pantai juga terdapat rumah warga. Mereka merupakan nelayan yang mencari ikan di pantai itu.

“Jalannya memang tidak jauh dari Pantai Kuta. Tapi jalannya itu rusak parah, jadi

alnya Norma Jean (AS), Line (Jepang), dan Cellomano (Venezuela). Sementara itu, dari dalam negeri ada Tohpati Bertiga, Yura Yunita, Tesla Manaf, dan Bonita and The Hus Band, serta Toni Moersaid Keroncong, Suaramantra, Dipa n Friend, Pelita Harapan Jazz Oriented, dan Ethnic Sasak.

“Kegiatan ini akan dilakukan setiap tahun. Melihat antusiasme yang luar biasa. Tentu saja dengan harapan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Seperti halnya tahun lalu,

diperhatikan dan tidak termasuk dalam destinasi yang dipromosikan oleh Pemda.

Padahal dengan pasir putih dan suasana yang tenang di pantai ini dapat mendatangkan banyak wisatawan.

“Kita bisa mandi karena ombaknya tidak keras. Di sekitarnya juga banyak batubatu, tempat yang bagus untuk mengambil gambar.

Saya berharap akses menu-

ju pantai ini dapat diperbaiki,” ujarnya.

Selain itu, di pantai ini juga tidak ada fasilitas seperti toilet dan musala. Meski demikian, warga di sekitar pantai ini cukup ramah. Sehingga memperbolehkan wisatawan yang datang untuk menggunakan kamar mandinya atau untuk salat.

“Pantainya juga bersih, tidak ada sampah,” ujarnya. (lin)

gan pelaku usaha di Senggigi terlebih dahulu,” ujarnya.

Meski demikian, berbagai upaya dilakukan oleh Pemda Lobar dan pelaku usaha pariwisata untuk tetap mendatangkan banyak wisatawan.

Telebih saat ini semakin banyak hotel dan penginapan yang dibangun di kawasan Senggigi. Selain itu, berbagai upaya promosi juga telah di-

lakukan. Salah satunya melalui kegiatan Festival Senggigi yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya, meskipun dengan konsep acara yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ada pasar masing-masing.

Senggigi punya pangsa pasar sendiri. Sekarang bagaimana Pemda menata dan terus melakukan promosi. Sehingga kunjungan wisatawan bisa terus meningkat,” ujarnya.

Fauzan mengatakan bahwa hingga Juni jumlah kunjungan wisatawan ke Senggigi sebanyak 510 ribu orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pemda Lombar menargetkan bisa

mendatangkan setidaknya 750 ribu wisatawan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

“Dengan kunjungan 501 ribu pada pertengahan semester lalu, kita jadi optimis bisa mendatangkan satu juta wisatawan. Semoga target kita bisa tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, berbagai penataan di kawasan Senggigi akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Sejumlah persiapan termasuk desain telah dipersiapkan oleh Pemda.

Sehingga, baik masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan bisa merasa lebih nyaman selama berada di Senggigi. (lin)

Ikuti Matta Fair

PHRI Rawat Pasar Wisatawan Malaysia Giri Menang (Suara NTB) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB akan mengikuti Matta Fair Negeri Sembilan, Malaysia. Ini dilakukan untuk dapat terus merawat pasar wisatawan yang potensial dari Malaysia, terutama Negeri Sembilan. Pada Matta Fair itu, nantinya PHRI akan melakukan promosi terhadap hotel dan restoran yang ada di NTB dan bisa menjadi tujuan saat berkunjung ke NTB. “Pasar wisatawan dari Malaysia ini sangat potensial untuk digarap. Kami dari PHRI ingin merawat kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kami ingin melakukan promosi dan membuka stan khusus di sana untuk mempromosikan hotel dan restoran serta pariwisata NTB,” kata Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Sabtu (23/9).

Ia mengatakan, selama ini kunjungan wisatawan Malaysia ke NTB cukup baik. Dengan adanya tiga penerbangan langsung dari Malaysia ke Lombok Internasional Airport sangat memungkinkan untuk mendatangkan banyak wisatawan. Hal inilah yang menurut Hadi harus dijaga dengan baik. Sehingga penerbangan langsung itu dapat terjaga dan wisatawan semakin banyak yang berkunjung.

“Kami akan mengikuti Matta Fair dan melakukan

(Suara NTB/lin)

Ketua PHRI H. Lalu Abdul Hadi Faishal dan anggotanya. fam trip pada 28 September sampai 2 Oktober 2017. Kami berharap bisa terus merawat pasar ini, sehingga wisatawan dari Malaysia banyak yang datang,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap wisatawan dari luar Malaysia juga dapat berkunjung ke NTB melalui bandara internasional yang ada di Malaysia. Misalnya wisatawan yang berasal dari China dan Singapura. Sehingga bukan hanya wisatawan asal Malaysia saja yang diharapkan dapat berkunjung.

“Kita juga ingin lebih gencar lagi dalam mempromosikan wisata halal. Karena mereka bisa mendapatkan itu saat

berkunjung ke NTB. Mereka tidak khawatir lagi tentang higienitas dan kehalalan makanan di sini,” ujarnya.

Pihaknya juga akan memiliki tempat untuk berpomosi secara berkelanjutan di Negeri Sembilan. Rencananya akan ada tempat khusus, sehingga calon wisatawan dapat mengetahui tentang hotel dan restoran di NTB lebih lanjut.

“Nanti di sana akan ada brosur dan informasi tentang NTB. Ini akan dibuka setiap hari sepanjang tahun. Jadi mereka (calon wisatawan) bisa mendapatkan informasi yang lengkap sebelum berkunjung,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB Ulangan Umum Bersama PADA tahun ajaran 2017/ 2018 ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram merancang ulangan umum bersama menggunakan satu soal yang dibuat oleh tim dari Disdik Kota Mataram. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemetaan sekolah.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., saat dihubungi akhir pekan kemarin. Pihaknya sudah memanggil tim penyusun soal,yang sudah melalui (Suara NTB/dok) pendidikan dan pelatihan H. Lalu Mohammad Sidik (diklat) dan memperoleh sertifikat dalam penyusunan soal.

“Agar ada kesetaraan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Kita panggil teman-teman penyusun soal yang sudah melalui Diklat, yang sudah memiliki sertifikat, agar lebih proporsional dan profesional,” ungkapnya.

Ulangan umum bersama dengan satu soal ini direncanakan akan dilaksanakan di SD dan SMP di Kota Mataram. bergantung juga pada kurikulum yang digunakan sekolah, jika menggunakan kurikulum 2013, maka sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 akan mendapatkan soal yang sama. Begitu pula dengan sekolah yang menerapkan kurikulum 2006. “Tergantung kurikulum,” kata Sidik.

Meskipun soal akan dibuat oleh pihak Disdik, namun penilaian tetap dilakukan oleh pihak sekolah. Sidik menekankan, hanya soal yang dibuat di Disdik. Ulangan umum dengan satu soal ini dilakukan untuk bisa melihat pemetaan kualitas satu sekolah dengan sekolah lainnya. “Nanti kita akan melihat, agar adanya kesetaraan kualitas,jangan sampai SD di Ampenan berbeda jauh dengan yang ada di Mataram,” kata Sidik.

Sebelumnya,ulangan umum bersama hanya untuk SMP di kota Mataram, itu pun pada mata pelajaran yang akan diujikan di Ujian Nasional (UN). Ulangan umum bersama khusus untuk empat mata pelajaran itu, dilakukan agar terjadi pemerataan mutu pendidikan. Menurutnya, dengan begitu, jangan sampai antara satu kelas di sekolah tertentu dengan kelas di sekolah yang lain berbeda soal. Padahal sama-sama berada di Kota Mataram. (ron)

PGRI Didorong Tingkatkan Profesionalisme Guru BUPATI Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid menyatakan PGRI sebagai organisasi mitra strategis pemerintah, harus tetap mendorong dan mengarahkan anggotanya menjadi guru yang lebih berkualitas. Hal itu dikatakan bupati saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Aula Kantor Bupati Lobar, Sabtu (23/9).

Bupati menyambut baik semangat para pengurus dan anggota PGRI yang turut ambil bagian dalam kegiatan yang memiliki nilai positif. Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta Konferensi Kerja II PGRI Lobar untuk senantiasa meningkatkan kerjasama di dalam menata program kerjanya ke depan guna meningkatkan profesi dan mutu pendidikan.

“Membangun kebersamaan dalam berorganisasi terutama dalam tubuh PGRI Lobar demi kemajuan guru, sehingga mutu pendidikan yang ada di Lobar makin maju,” harapnya.

Kegiatan dengan tema “Membangkitkan Kesadaran Kolektif PGRI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” ini berlangsung selama sehari penuh dan diikuti ratusan peserta dari kalangan anggota dan pengurus PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Lobar, Saleh Sayuti mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sebagai momen yang sangat penting dalam kerangka manajeman organisasi PGRI mengemban misi-misinya. “Forum komunikasi seperti ini amat strategis guna menilai kinerja dan membangun komitmen bersama untuk merencanakan program kerja dan mengawal program-program yang telah disepakati,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, Ketua PGRI Provinsi NTB, Kepala Dinas Dikpora Lobar, Dewan Pendidikan Kabupaten Lobar dan tamu undangan lainnya. (her)

(Suara NTB/her)

BUKA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid membuka konferensi PGRI di Aula Kantor Bupati Lobar akhir pekan kemarin.

Sekolah Harus Perhatikan Kondisi Kesehatan Murid Praya (Suara NTB) Sekolah mempunyai tanggung jawab atas kesehatan para muridnya. Mengingat kesehatan murid memiliki korelasi dengan tingkat prestasi murid di sekolah. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika pihak sekolah memperhatikan kondisi kesehatan murid berikut segala ancaman penyakit terhadap mereka termasuk dari ancaman Campak dan Rubella.

Seperti yang telah dilakukan SDN Ngabok, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (23/9).

Di tempat ini, puluhan murid kelas I SDN Ngabok menjadi sasaran pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi dilakukan berkat kerjasama sekolah dengan UPT. Puskesmas Desa Darek, Loteng.

Kepala SDN Ngabok Ruslan, S.Pd., mengutarakan pemberian suntik vaksin imunisasi kepada murid dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap kesehatan murid. Dirinya menilai, sekolah tidak saja bertanggung jawab atas atas prestasi belajar murid, namun juga pada aspek lainnya, seperti kesehatan.

Diakui jika prestasi murid memiliki keterkaitan dengan tingkat kesehatan murid. Jika murid belajar dalam kondisi tubuh yang sehat, maka hasil belajar bisa jadi lebih optimal. Untuk itu, penting bagi sekolah memastikan kondisi tubuh murid tetap sehat.

Menurutnya, pemberian vaksin imunisasi pada murid untuk mencegah mereka terserang Campak dan Rubella. Penyakit Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus. Penyakit campak dan rubella merupakan penyakit yang sangat menular. Anak-anak dan orang dewasa yang belum pernah diimunisasi Campak dan Rubella, atau yang belum pernah mengalami penyakit Campak dan Rubella memiliki risiko tinggi tertular penyakit ini. (dys)

UIN Mataram Menjadi Role Model Tata Kelola Transparansi Informasi Publik Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., didampingi Plt. Wakil Rektor I Dr. H. Masnun dan Plt.Wakil Rektor III Dr. H. Subhan Abdullah Acim menerima kunjungan kerja Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Selasa (19/9). Silaturahmi kunjungan kerja komisioner KI NTB dipimpin langsung Ketua KI Ajeng Roslinda Motimori, S. Pt., didampingi Wakil Ketua Najamuddin Amry, S. Sos., dan Drs. H. M. Zaini.

KETUA KI NTB Ajeng Roslinda Motimori, S. Pt., mengungkapkan keberadaan KI sebagai salah satu komponen penting yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk mendorong lahirnya sistem transparansi publik. Selanjutnya menawarkan beberapa agenda kolaborasi dengan pihak UIN untuk dapat menjadi bagian penting sebagai kontribusi dalam mengimplementasikan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang tranparansi informasi publik.

Pada kesempatan itu, KI NTB menawarkan agar UIN Mataram dapat menjadi role model transparansi informasi publik, selanjutnya tentang prosedur dan mekanismenya akan diatur dalam memorandum of understanding (MOU)

kedua belah pihak yang rencananya akan dijadwalkan pada tanggal 27 September ini.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, menyambut tawaran dari para Komisioner KI NTB. Hal itu mengingat selaras dengan spirit UIN Mataram yang ingin menjadi kampus yang “Terbuka”. Terlebih lagi saat ini dengan dikeluarkannya Ortaker Baru UIN Mataram, dan kini telah memiliki struktur kerja yang spesifik menyiapkan layanan informasi publik sebagaimana yang diharapkan oleh Komisi Informasi.

“Karena kami telah memiliki bagian khusus yang menangani tentang informasi publik yang terdapat di Sub Bagian Humas, Informasi dan Publikasi. Saya pikir ini meru-

pakan bagian dari cara kampus dalam mengimplementasikan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik yang juga diatur dalam Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2010,” jelas Mutawalli.

Sementara itu, Plt. Wakil Rektor III, Dr. H. Subhan Abdullah Achim menambahkan UIN mataram merespon positif tawaran kerjasama yang diinisiasi oleh KI NTB untuk menjadikan UIN sebagai role model di NTB, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu role model tingkat nasional. Kesiapan pihak kampus jelas Subhan, tentunya didukung dengan beberapa komponen yang dapat menjadi poin penting bahwa kampus telah membuka akses informasi publik, membentuk unit kerja yang didukung oleh sumber daya manusia, tersedianya fasilitas teknologi, menyediakan akses dan layanan informasi yang akurat, membangun sistem informasi dan dokumentasi dalam mengelola informasi kepada publik.

“Salah satu bentuk kongkrit perkembangan yang kami evaluasi adalah meningkatnya mi-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dan jajaran foto bersama Komisioner KI NTB belum lama ini. nat mahasiswa masuk ke UIN Mataram hingga ribuan mahasiswa yang kami terima tahun ini. Ke depannya kami akan ekspansi ke seluruh negara untuk membagun kerjasama antar perguruan tinggi, sebagai salah satu terobosan mewujudkan kampus ini menjadi kampus yang bertarap Internasional,” terangnya.

Plt. Wakil Rektor I Dr. H. Masnun menambahkan transparansi sebagai upaya untuk meningkatkan citra positif secara internal maupun eksternal, karena esensi dari ket-

erbukaan adalah kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Bagi kami di kampus ini melihat bahwa perwujudan dari azas keterbukaan informasi publik telah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, dan berguna. Percepatan alih status dari IAIN menjadi UIN yang ditargetkan pada tahun 2020 lebih cepat menjadi tahun 2017 sesungguhnya merupakan salah satu buah manis dari sistem keterbukaan informasi yang kami kembangkan,” tukasnya. (dys/*)

Tidak Remehkan Budaya Lokal

Siswa Dilatih Pahami Kesenian Tradisional dan Kontemporer Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mendekatkan kesenian khas Indonesia yang penuh makna, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melatih siswa di Taman Budaya agar mereka memahami kesenian tradisional maupun kontemporer yang dimiliki bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud NTB, Nasip, S.Pd.,M.Pd., ditemui pekan kemarin. Menurutnya kesenian tradisional dan kontemporer itu sengaja diajarkan kepada

para siswa agar mereka benarbenar memahami kesenian.

“Kita kasih mereka ini loh yang sekarang, yang kontemporer memberikan suatu nilai di hati, yang tradisional juga memang ada di hati, mereka meng-

hayati kedua ini, dan mereka merasa kita memang memiliki seni yang sangat tinggi, tidak kalah dengan Eropa dan Amerika,” kata Nasip.

Nasip menjelaskan, cara ini dilakukan agar para siswa tidak

meremehkan kesenian yang ada di Indonesia. Kesenian di daerah juga penuh makna, karena setiap gerakan memiliki nilai filosofi yang bisa menyentuh batin, baik si penari maupun orang lain.

“Itu kita latih sekolah memahami kesenian yang ada , maupun cagar yang ada. Agar mereka sadar, kita tidak kalah dengan negara lain,” harap Nasip.

Selain itu, pihaknya juga mengundang para siswa ke museum agar mengetahui peninggalan se-

jarah yang ada di museum. Dengan memperkenalkan tentang museum itu, diharapkan para siswa bisa menghargai cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak yang ada. Mereka juga diharapkan dapat menghargai leluhur yang sudah tidak ada.

“Kalau tidak begitu, para siswa tidak mau menghargai, seolaholah orang dulu adalah orang kolot, padahal mereka yang membesarkan kita, menjadi nenek moyang kita,” ujar Nasip. (ron)

Lengkapi Rangkaian Penataran MABA

STIE AMM Gelar Pengabdian ke Panti Asuhan Saleh Hambali (Suara NTB/yon)

MOTIVASI - Kepala MA Muallimat NW Pancor, H. Humaidi, bersama pihak Airlangga dan penulis buku memberikan motivasi terhadap para siswa, Sabtu (23/9).

Tingkatkan Mutu Pembelajaran

MA Muallimat NW Pancor Gelar Workshop Matematika Selong (Suara NTB) Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Madrasah Aliyah (MA) Muallimat NW Pancor kembali menggelar workshop mata pelajaran. Kali ini, mata pelajaran Matematika yang menjadi agenda pelaksanaan workshop setelah sebelumnya mata pembelajaran Bahasa Indonesia, Inggris dan Arab.

Kepala MA Muallimat NW Pancor, Drs. H. Humaidi menjelaskan, workshop pembelajaran bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika khususnya yang berkaitan dengan kisi-kisi soal, pembuatan soal dan peningkatan mutu pembelajaran Matematika yang berkarakter. Pelaksanaan workshop yang melibatkan semua guru dari 22 madrasah serta MGMP itu, dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan penerbit buku, yakni Airlangga.

Menurutnya, pembelajaran Matematika sangat penting terutama dalam membentuk karakter kejujuran, kerja keras dan berfikir tinggi siswa melalui pembelajaran Matematika. Sehingga, sudah sepatutnya dilaksanakan workshop khususnya terhadap guru Matematika. “Untuk workshop ini kita melibatkan guru dari 22 Madrasah Aliyah ditambah anggota MGMP,” jelasnya.

Dari pelaksanaan workshop Matematika ini, hasil yang dicari yakni bagaimana guru di dalam mendampingi siswa dengan pembelajaran yang memberikan kemudahan. Pasalnya, saat ini Matematika dianggap sangat sulit oleh siswa. Maka dari itu, ke depan dalam pembelajaran Matematika ini, salah satu yang dilakukan dengan diskusi kerja. Selain itu, MA. Muallimat NW Pancor diharapkan menjadi pusat pembelajaran mata pelajaran. “Ini akan belanjut terhadap mata pembelajaran yang lain. Kemarin pada workshop pertama yakni mata pelajaran bahasa,” terangnya pada Suara NTB, Sabtu (23/9).

Dalam pelaksanaan workshop bahasa, dijelaskan Humaidi ada perubahan yang cukup signifikan dirasakan.

Misalnya, siswa dapat berkomunika-

si lebih lancar. Bahkan terdapat dua siswa MA. Muallimat NW Pancor terpanggil untuk ke Universitas Brawijaya untuk mengikuti Olimpiade Matematika dan Bahasa Inggris.

“Matematika merupakan pembelajaran yang sangat sulit, sehingga solusinya yakni meningkatkan kualitas guru, melatih siswa dalam bekerja sehingga abstrak Matematika bisa dilaksanakan secara konkrit,” tegasnya.

Manajer Pemasaran Airlangga wilayah Bali-Lombok, Efendi Manurung, menjelaskan, kerjasama dengan dunia pendidikan merupakan sudah kewajiban dari Airlangga untuk turut serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Ketika guru mampu memberikan pembelajaran secara baik, katanya, itu merupakan suatu kebanggaan dari Airlangga. “Airlangga mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu tujuan kita, yakni melayani dunia pendidikan,” jelasnya.

Maka dari itu, ia sangat bersyukur dengan pihak YPH-PPD Hamzanwadi yang sudah membangun kerjasama dengan Airlangga untuk bersamasama memajukan dunia pendidikan.

Untuk menerapkan program tersebut, dijelaskan pula bahwa Airlangga mempersiapkan penulis-penulis andal yang juga memiliki latar belakang tidak hanya pandai menulis, tetapi mampu memaparkan materi pembelajaran secara baik. Adapun, jumlah penulis yang dimiliki oleh Airlangga sekitar 500 lebih dengan jumlah buku yang sudah ditulis 17.000 hingga 20.000 judul lebih.

Sementara, Prof. Sukino, MSc, penulis buku dari Airlangga, sekaligus narasumber dalam workshop menyampaikan, materi yang disampaikan yakni bagaimana melaksanakan kurikulum 2013 edisi 2016 yang lengkap dan padat menuju pembelajaran ke era abad 21.

Misalnya, bagaimana membuat siswa di dalam mempelajari ilmu Matematika menjadi mudah dengan teknik-teknik yang tepat dan pondasi berpikir siswa.

“Jadi ke depan siswa tidak hanya menerima pelajaran, tetapi bagaimana berpikir kreatif,” ujarnya. (yon/*)

Hari Sabtu (23/9) dan Minggu (24/9) kemarin, STIE AMM Mataram bersilaturahmi ke Panti Asuhan Saleh Hambali Bengkel di Kabupaten Lombok Barat untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bakti sosial. Panti Asuhan Saleh Hambali merupakan panti yang diselenggarakan oleh Yayasan Darul Qur’an yang dipimpin TGH. Khalisus Sabri, S.Pd., M.Pd., yang juga sebagai ketua organisasi pengurus yayasan. drasah Aliyah dan juga Sekolah MeSILATURAHMI kali ini merupanengah Kejuruan. Di mana dalam kegkan bagian dari rangkaian ajang peiatannya mereka juga diharuskan nataran mahasiswa baru (maba) mengikuti beberapa program ekstrauntuk memperkenalkan salah satu kurikuler seperti pengajian Fiqih Isamanat butir Tridharma Perguruan lam, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, KoTinggi yang harus dilaksanakan yaitu mputer, dan Olahraga setiap hari Sabpengabdian kepada masyarakat. tu dan Minggu.

Dalam bakti sosial kali ini, diren“Bantuan yang diberikan berupa canakan Ketua STIE AMM Mataram, sembako dan beberapa perangkat Dr. H. Umar Said, SH., MM., dapat alat tulis sebagai penunjang belajar mengikuti acara dan memberikan mereka. Nantinya bantuan yang tesambutan. Namun pada saat yang berlah terkumpul ini akan didistribusisamaan Umar Said harus menghadikan oleh yayasan kepada para anak ri undangan Kemenristekdikti perihal asuh di sini,” terang Syaiful Amri.

Pertemuan Pimpinan Perguruan TingSelain itu, ujarnya, sumber dana gi Se-Indonesia mengenai “Aksi Kebantuan yang diberikan tidak terlepas bangsaan Perguruan Tinggi Melawan dari kontribusi pihak kampus. “AlhamRadikalisme” di Bali. Acara ini juga dulillah, semua unsur dan perwakilan dihadiri oleh Presiden Republik Indokampus mendukung kegiatan ini. Pennesia, Ir. H. Joko Widodo. Mengingat danaan juga berasal dari institusi sendipentingnya undangan tersebut, maka ri, kemudian ada dari para dosen dan dalam pengabdian kali iniSTIE AMM juga perwakilan mahasiswa,” jelasnya.

Mataram diwakili oleh Syaiful Amri, Sebagai Kepala Kemahasiswaan S.Pd., M.Pd.,yang menjabat sebagai dan Alumni, Syaiful Amri berharap Kepala Kemahasiswaan dan Alumni. agar kegiatan seperti ini dapat lebih Adapun beberapa unsur dosen menjangkau masyarakat luas dan tetap lain yang ikut berpartisipasi yaitu mendapatkan dukungan dari para civBaehaki Syakbani, SH., MH., sebagai itas, “Memang harapan ke depannya Dewan Penasihat Senat STIE AMM agar kegiatan ini tidak hanya sekali Mataram. Ada juga perwakilan Ikasaja kita laksanakan, tetapi bisa terus tan Alumni yang diwakili oleh Ketua konsisten dilanjutkan. Selain itu kita dan Sekretaris Yuli Astini, SE., pun berharap agar bukan hanya PonM.Ak., dan M. Wahyullah, SE., M.Ak. dok Pesantren ini saja yang bisa Selain unsur dosen, beberapa pengumerasakan manfaat kegiatan pengabrus Senat Mahasiswa dan perwakdian ini, tetapi juga masyarakat lain ilan mahasiswa baru juga turut diliyang sama-sama membutuhkan. Unbatkan untuk mewakili para civitas tuk itu dukungan semua pihak sangat STIE AMM Mataram. kami harapkan,” pungkasnya. (ron/*) Selain memberikan bantuan berupa bahan pangan sembako, bantuan yang diberikan oleh STIE AMM Mataram dalam pengabdian ini juga berupa perangkat alat tulis. Hal ini dikarenakan di dalam kegiatan pendidikannya, Darul Qur’an memiliki 1600 orang santri termasuk di dalamnya sebanyak 83 anak asuh yang berasal dari Provinsi Bali, NTB (Suara NTB/ist) dan NTT yang FOTO BERSAMA - STIE AMM Mataram saat mengikuti sekolah bersilaturahmi ke Panti Asuhan Saleh Hambali gratis di Madrasah Bengkel, Kabupaten Lombok Barat untuk Ibtida’iyah, Madrasah mengadakan pengabdian kepada masyarakat Tsanawiyah, Ma- dalam bentuk bakti sosial.

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 25 September 2017

BUAH tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah tersebut pantas disematkan kepada atlet tarung derajat remaja terbaik NTB, Satriawan Derajat (17). Pasalnya peraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV di Semarang, Jawa Tangah (Jateng), 12-20 September 2017 ini merupakan putra pertama dari mantan atlet tarung derajat NTB, Sukriawan yang merupakan mantan atlet yang pernah juarai Porprov NTB tahun 2002, 2006 dan 2010.

Satriawan Derajat yang diwawancara Suara NTB via ponselnya, Minggu (25/9) kemarin mengatakan awal mula dia menggemari olahraga tarung derajat setelah dikenalkan oleh Ayahnya. “Saat usia lima tahun saya sudah belajar tarung derajat. Bapak saya yang perkenalkan saya sekaligus mengajari saya teknik beladiri tarung derajat. Bapak saya pelatih tarung derajat sekaligus mantan atlet,” ucapnya.

Siswa kelas 3 SMK Negeri 1 Dompu yang terkenal ramah dan baik hati ini merupakan putra pertama dari pasangan Sukriawan-Rosdiana. Adiknya yang bernama Arafah Derajat juga menggemari olahraga tarung derajat dan juga sukses meraih medali perunggu di Popnas 2017.

Pilihan Satriawan untuk mempelajari olahraga tarung derajat memiliki alasan khusus. Selain dia besar dari keluarga pencinta tarung derajat, dia juga sangat menggemari dan mencintai olahraga itu. Dengan alasan itulah dia terus berlatih hingga mampu mengukir prestasi di kancah nasional.

Satriawan tidak saja menjadi atlet, namun setelah menguasai teknik beladiri tarung derajat, Satriawan sehari-harinya berperan sebagai pelatih. Atas kepiawaian melatih, dia berhasil mendirikan pusat pelatihan tarung derajat yang berpusat di SMK Negeri 1 Dompu.

Atas kecintaan dan kegemaran di tarung derajat, Satriawan juga menjadi anak yang memiliki kepribadian mandiri. Dia tidak seperti anakanak pada umumnya yang hanya bisa mengandalkan orang tua untuk mendapatkan uang jajan. Namun dengan melatih atlet di Satlak Satriawan bisa mandiri. Honornya sebesar Rp 500 ribu hasil dari melatih atlet digunakannya untuk biaya sekolah dan uang jajan.

Tidak sampai disitu, olahraga beladiri yang diciptakan sang guru Ahmad Derajat dari Jawa Barat (Jabar) yang itu juga telah membesarkan nama Satriawan Derajat sebagai petarung remaja terbaik NTB. Atlet kelahiran tanggal 19 September tahun 2000 ini pantas dijuluki sebagai petarung derajat remaja terbaik NTB karena sudah berhasil mempersembahkan medali emas untuk NTB di Popnas 2017.

Kedepan Satriawan akan terus memantapkan kemampuan teknik beladiri tersebut agar dia bisa berprestasi di level yang lebih tinggi lagi. Target dia kedepan, juara Porprov NTB 2018 dan bisa mewakili NTB di Pra-PON persiapan menuju PON XX/2020 di Papua. (fan)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengatakan atlet NTB yang berprestasi di multi event nasional tidak harus direkomendasikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun keinginan atlet itu bisa disiasati lebih dahulu dengan diusulkan menjadi karyawan di salah satu perusahaan daerah di NTB. Demikian dikatakan Kasdiono kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

“Kalau harus menunggu formasi CPNS saya rasa masih lama. Lebih baik kita siasati dulu keinginan atlet berprestasi untuk diperkerjakan di salah satu perusahaan milik daerah di NTB,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat ini untuk menjawab keinginan para atlet ber-

prestasi yang ingin mendapat pekerjaan tetap. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa atlet balap sepeda BMX peraih medali emas di SEA Games 2017, I Gusti Bagus Saputra belum lama ini meminta penghargaan kepada Gubernur untuk diangkat sebagai APN di Pemprov NTB. Dan Gubernur NTB di kesempatan yang sama mengatakan akan mengabulkan keinginan atlet tersebut.

Menjawab hal itu, pernyataan Kasdiono itu bisa jadi sebagai solusi tepat untuk menyiasati atlet yang ingin mendapatkan pekerjaan tetap. Pasalnya bila menunggu lowongan CPNS masih sangat lama.

Kasdiono mengungkapkan bahwa pihak perusahaan daerah di NTB seperti Bank NTB sebelumnya pernah membuat komitmen dengan KONI NTB untuk mengangkat atlet ber-

prestasi sebagai karyawan di Bank NTB. Dan bila hal tersebut disetujui oleh pemerintah pihaknya dapat mendorong perusahaan di daerah untuk memberikan pekerjaan buat atlet.

“Kalau itu menjadi keinginan pemerintah daerah, kita punya perusahaan daearah. tinggal kita suarakan saja.

Karena Direktur Bank NTB sebelumnya pernah dijanjikan pekerjaan untuk atlet berprestasi,” terangnya.

Ditambahkan Kasdiono, terkait formasi CPNS untuk olahragawan berprestasi sebenarnya sudah ada regulasinya di Kemenpan. Dalam hal ini sejak dia menjabat Ketua KONI NTB tahun 2009 hing-

ga 2014 regulasi tentang jabatan CPNS untuk atlet berprestasi sebelumnya telah diatur dalam peraturan Kemenpan, dimana salah satu persyaratan atlet yang bisa diangkat sebagai CPNS yakni peraih medali emas PON, perak SEA games dan perunggu olimpiade.

Regulasi CPNS atlet tersebut sebenarnya bisa ditelusuri kembali oleh Dinas terkait di NTB khususnya yang menangani hal itu. Pertanyaannnya apakah masih berlaku atau sudah dicabut regulasi tersebut? Sehingga pemerintah kedepan memiliki dasar yang kuat untuk mengangkat atlet sebagai CPNS lewat jalur olahragawan berprestasi. (fan)

NTB Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnas STE 2017 Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB mengatakan siap menjadi tuan rumah Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) 2017. Event itu rencananya akan digelar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) awal Desember mendatang.

Demikian dikatakan Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (24/9) kemarin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Satriawan Derajat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“NTB Siap menjadi tuan tuan rumah kejurnas sarung tinju emas,” ucapnya.

Dikatakan Haryoto, pihak Pertina NTB akan memilih Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi pertandingan kejuaraan tinju single event yang mengusung nama Gubernur NTB Cup itu. Dipilihnya KSB karena hasil keputusan rapat internal pengurus tinju NTB di Mataram belum lama ini.

Rencana penyelenggaraan Kejurnas tinju di KSB juga telah dikoordinasikan Pertina NTB dengan pengurus KONI KSB dan Pengcab Pertina KSB. Hasilnya pihak pihak KONI KSB yang merupakan kepanjangan tangan Pemkab KSB menyanggupi keinginan Pertina NTB untuk menggelar event nasional itu.

Penyelenggaraan event nasional STE itu akan menjadi yang pertamakalinya di NTB. Pihak Pertina NTB akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk penyelenggaraan event itu. Pasalnya event itu merupakan event tertinggi di kejurnas tinju single event nasional.

STE disebut sebagai kejurnas tinju single paling bergengsi karena melibatkan petinju-petinju terbaik nasional. Maklum atlet yang di-

panggil mengikuti event nasional itu merupakan atlet peringkat tiga besar nasional.

Pengprov Pertina NTB sendiri mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki lima petinju yang memenuhi syarat mengikuti event itu. Kelima petinju itu merupakan atlet yang pernah meraih medali emas, perak dan perunggu.

Kelima petinju itu adalah, Saputra Samada, Huswatun, Endang, Jubaitul dan Ainun Azizah. Kelima petinju NTB itu merupakan petinju yang pernah berprestasi nasional, misalnya Endang peraih medali emas PON. Kemudian Saputra Samada dan Huswatun meraih medali perak di PONXIX di Jabar 2016. Jubaitul peraih medali perunggu dan Ainun pernah meraih medali emas kejurnas tinju 2017.

Selain kelima atlet itu, Haryoto memastikan akan ada penambahan kuata atlet untuk tuan rumah NTB. Pasalnya ada beberapa atlet junior NTB yang belum lama ini sukses meraih medali di kejurnas Junior.

“Atlet peraih medali di kejurnas Junior juga bisa ikut sarung tinju emas,” ter-

(Suara NTB/dok)

Belajar Tarung Derajat Sejak TK

Pekerjakan Atlet di Perusahaan Daerah

ang Haryoto seraya menambahkan bahwa terdapat sedikitnya dua petinju muda NTB yang baru saja meraih medali di kejurnas. (fan)

RUPA-RUPA Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

TINJU - NTB memiliki banyak talenta hebat di cabor Tinju. Ainun Azizah (kanan) adalah salah atlet kebanggaan NTB yang sudah mencatatkan sejumlah prestasi bergengsi di level nasional. Tampak Ainun bersama rekannya, mengapit sang pelatih tinju kenamaan NTB, Indah Dugi Cahyono.

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR6961BL NOKA/NOSIN : MH314D0029K417980/ 14D-418205 AN. I MADE WINDIA HILANG DISEKITAR AMPENAN

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Senin, 25 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 25 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 25 September 2017

Halaman 14

Geopark Rinjani Ditunjuk Jadi Tuan Rumah 6th APGN Symposium 2019 DELEGASI Pemprov NTB hadir dalam 2017 The 5th Asia Pacific Geopark Network (APGN) di Zhijindong Cave Global Geopark , Zhijindong, Guizhou Tiongkok. Penetapan Geopark Ciletuh dan Rinjani sebagai UNESCO Global Geopark menjadi salah satu agenda Global Geoparks Network (GGN).

Pada saat itu, Asia Pasific Geopark Networks (APGN) menunjuk Geropark Rinjani sebagai tuan rumah 6th APGN Symposium 2019 yang akan datang. Keputusan itu dibacakan dalam penutupan 5th APGN Symposium di Zhijindong Cave UGG China, Jumat (22/9).

Bendera penunjukan sebagai tuan rumah 6th APGN Symposium diserahkan oleh Koordinator APGN kepada Sekda NTB, sebagai Ketua Delegasi Geopark Rinjani.

Sekda NTB, Ir. H Rosiady Sayuti, P.hD yang memimpin delegasi Pemda NTB pada pelaksanaan The 5th APGN tahun 2017 di Guizhou Tiongkok tersebut menginformasikan bahwa APGN berlangsung dari 19 September hingga 22 September 2017, dimana NTB ikut ambil bagian secara aktif pada event internasional ini.

The 5th APGN dengan tema UNESCO Global Geoparks Contribute to the Sustainable Development of Local Economy, diikuti 750 orang peserta dari 127 negara. Acara ini diisi seminar dengan bahasan “Empowering local social economic sustainable development”, “Communicating geoparks, geosite and geotourism”, “Popularizing scientific knowledge for public education”, “Promoting aspiring of global geopark”, dan “Networking karst landscape global geoparks”. (*)

(Suara NTB/ist)

Sekda NTB, Ir. H Rosiady Sayuti, P.hD menerima bendera sebagai simbol penunjukkan Geropark Rinjani sebagai tuan rumah 6th APGN Symposium 2019. Selanjutnya Sekda NTB bersama delegasi Pemprov NTB berkesempatan foto bersama (kiri).

Pendayagunaan Kearifan Lokal dalam Memperkuat Semangat Kebangsaan Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD dan Simposium Nasional Kebudayaan (SNK) yang diselenggarakan Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Jakarta, Selasa (19/9). Kegiatan tersebut mengusung tema: “ Pembangunan Karakter Bangsa untuk Melestarikan dan Mensejahterakan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

SELAIN Gubernur NTB, hadir juga sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, SE MM dan moderatornya, Dr. Erawati dari Forum Kerukunan Putra-Putri TNI. Pada saat itu, Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), diberi kehormatan oleh Ketua Badang Pengkajian PPAD yang juga Ketua Penyelenggara Simposium, Letjen TNI (Purn) Slamet Supriadi sebagai pemakalah pada FGD seri 4 dari 6 seri yang direncanakan, dengan judul permasalahan ‘’Pendayagunaan Kearifan Lokal dalam Memperkuat Semangat Kebangsaan”.

Dalam paparan- nya, TGB menguraikan masyarakat Sasak sebagai

etnis terbesar di NTB, sejak zaman dulu telah menjalani nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur tentang tata cara hidup bermasyarakat, serta mengatur tentang sanksi pelanggaran dari aturan yang sudah disepakati (awigawig). Wadah tersebut dikenal dengan istilah krama. Masyarakat Sasak juga memiliki nilai-nilai luhur kearifan lokal dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara. Sebab prinsip dasar hidup orang Sasak “ tindih, mali’, merang “. Tindih artinya tidak sombong, rendah hati dan taat pada norma-norma. Mali’ artinya pantang melanggar norma-norma agama atau adat yang berlaku. Merang artinya dinamis, inovatif , kreatif, termasuk siap membela diri apabila harga diri dan martabatnya diinjak-injak orang lain.

Gubernur ahli tafsir tersebut kemudian menjelaskan satu persatu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat NTB. TGB memulainya dengan sila pertama, yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam nilai-nilai agama yang dianut

(Suara NTB/ist)

Dr. TGH.M. Zainul Majdi menjadi narasumber pada FGD dan SNK yang diselenggarakan Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Jakarta, Selasa (19/9). masyarakat Sasak. Yaitu sebelum masuknya agama (Islam) di Lombok, Suku Sasak telah memiliki kepercayaan akan keesaan Tuhan. Dalam tradisi masyarakat Sasak terdapat ungkapan”neneq kaji saq kuasa”.

Dalam catatan sejarah orang sasak tidak pernah menyembah berhala, matahari, bulan, dan simbol-simbol lainnya. religiusitas suku bangsa Sasak dalam mengamalkan norma-norma ketuhanan tercermin dari jejaton : sasaka purwa wisesa, Lombok mirah sasak adi dan dewasa ini terpopulerkan dengan sebutan pulau seribu masjid.

Lebih lanjut TGB menjelaskan, Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tergambar dalam kehidupan masyarakat suku Sasak dikenalkan bahwa manusia yang dianggap beradab adalah manusia yang pandai menghargai sesamanya.

Bagaimanapun tingginya derajat seseorang tidak dikatakan beradab apabila tidak menghargai sesama manusia. “Titi-tate, tindak tanduk, tertiptapile lan wahyat jatmike kehidupan”.

Dalam budaya Sasak penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat kita temukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat yang sangat mengagumi dan meneladani pemimpin yang disebut Tuan Guru.

“Tuan Guru merupakan cermin nilainilai baik,’’ ungkapTGB di hadapan puluhan purnawirawan jenderal. Untuk Sila Ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. TGB menjelaskan warisan budaya berkaitan dengan persatuan, terdapat dalam berbagai ungkapan Sasak antara lain menge tao peririq diriq, aiq meneng empaq bau tunjung tilah, bareng anyong saling sedok.

Selanjutnya, TGB memaparkan

bahwa pembelajaran yang berkaitan dengan sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan ditemukan dalam filsafat Sasak yang mengatakan : perapet jejengku, pesopoq ambu madu arep. bulet aiq siq bumbung, bulet kerante siq mupakat.

Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Gubernur alumni Mesir tersebut menjelaskan bahwa mewujudkan keadilan sosial merupakan tugas bersama yang dalam kehidupan masyarakat Sasak terangkum dalam ungkapan waris warangwirang. Dalam aplikasinya diatur dengan awik-awik oleh krame adat dan krame banjar.

Begitu juga halnya di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pada dasarnya sama dengan daerah lainnya. Pengungkapannya biasa menggunakan bait-bait syair yang sangat tinggi nilainya. Sebagai contoh “mana tau barang kayu lamento samanate bananse sanak peranak”. Maknanya siapapun dia asal kehadirannya dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, persahabatan, persaudaraan itu bisa diterima dengan baik.

Sedangkan kearifan lokal di Bima dan Dompu disampaikan dalam bentuk motto yang mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai moral, etika dan budi pekerti seperti “maja labo daho” artinya malu dan takut.

Maknanya sebagai manusia malu dan

takut melakukan hal yang bertentangan dengan norma hukum dan agama.

Selain itu “nggahi rawi pahu” yang dianut masyarakat Kabupaten Dompu merupakan satunya perkataan dengan perbuatan maknanya apa yang telah diucapkan harus dilaksanakan dengan konsekwensi yang tinggi.

Sehingga, TGB mengaku dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur masyarakat yang kuat, maka dalam kurun waktu 9 tahun (2008 s/d 2017) masyarakat NTB dapat dibangun yang ditandai dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,6% (2016) dengan inflasi 2-6%. Angka inflasi dapat ditekan dari tahun ke tahun, gini ratio Provinsi NTB 0,3% (2016). ‘’Selain itu, Pemprov NTB beberapa kali mendapatkan penghargaan atas prestasi berhasil membangun partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan,’’ tegasnya.

Sebelumnya Ketua Paniti Penyelenggara, Letjen TNI (Purn) Slamet Supriadi dalam pidato pengantarnya sempat mengingatkan bahaya infiltrasi budaya. Kini kita sudah punya regulasi sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional dan kearifan lokal. ’’ Namun yang penting dirumuskan adalah wujud konkrit dari implementasinya, ‘’ujarnya seraya menegaskan bahwa hasil dari FGD itu akan dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional. (*)

Hj.Erica Majdi : Mari Kita Perhatikan Pola Asuh dan Gizi Anak

Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi saat tausiyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (20/9).

TGB Tegaskan Kebhinnekaan Indonesia sebagai Karunia ‘’KALAU Surat Al Hujurat ayat 13 ini kita letakkan dalam sejarah, kita taruh di bagian bumi Allah, maka bumi yang paling cocok itu bernama Indonesia,’’ ungkap Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dalam tausiyahnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (20/9).

Gubernur yang juga Ahli Tafsir Al Qur’an tersebut menilai hanya Indonesialah negara yang memiliki kekayaan luar biasa berupa perbedaan, keberagaman dan kebhinekaan ras, suku, adat istiadat dan agama. Namun, mampu meletakkan perbedaan tersebut sebagai kekayaan dan kekuatan untuk membangun bangsa.

Dalam konteks kita ber-Indonesia, kata TGB, Umat Islam merupakan bagian terbesar di republik ini. “ Ketika para pejuang-pejuang bangsa berusaha memperjuangkan kemerdekaan serta mempertahankannya, maka teriakan mereka dulu adalah ‘Merdeka dan Allahu Akbar,’’ ungkap TGB di hadapan ribuan jamaah Majelis Tarbiyah Garut, Provinsi Jawa Barat saat memenuhi undangan pimpinan Majelis Tarbiyah, KH. Benghan Syarifuddin untuk mengisi tausyiah dalam rangka Menyambut Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1439 H, dirangkai dengan kegiatan reuni para Ulama Alumni Mesir Timur Tengah tersebut.

Saat itu, tidak kurang dari 6 ribu jamaah telah menunggu kehadiran Gubernur NTB dan antusias mengikuti ceramah Tuan Guru kharismatik itu dari awal hingga acara berakhir. TGB tiba di lokasi acara sekitar pukul 16.00 Wita setelah menempuh perjalanan sekitar tujuh jam dari Jakarta. Hadir juga saat itu Wakil Gubernur Jawa Barat, H.Dedy Mizwar, Bupati Garut, Rudi Gunawan, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPD-RI, Anggota MPR RI, sejumlah Anggota FKPD lingkup Pemda Garut dan puluhan alumni Mesir.

Pada kegiatan yang bertema “Berbagi Menciptakan Kebaikan dan Perdamaian Identitas Muslim’’ tersebut, TGB mengupas Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berisi Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa tiada lain hanya untuk saling mengenal. TGB menjelaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Bangsa Indonesia saat ini merupakan takdir dan skenario Allah yang tidak boleh diingkari oleh siapapun.

Gubernur menegaskan, siapun yang mengingkari dan merasa berat melihat keberagaman di sekitarnya maka sama dengan mengingkari keberadaan Allah SWT. Maka, TGB berpesan kepada umat Islam dan seluruh anak bangsa untuk merawat keberagaman ini sebagai kekayaan untuk membangun Indonesia.

Sebelumnya Bupati Garut, Rudi Gunawan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tokoh-tokoh bangsa yang hadir. Kehadiran TGB, Dedy Mizwar dan Ridwan Kamil di acara tersebut, tegasnya merupakan suatu keberkahan yang harus senantiasa disyukuri.

Sementara itu, Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengajak seluruh masyarakat dan pemuda Garut untuk senantiasa menghargai waktu. Menurutnya, suatu bangsa yang menghargai waktu, yaitu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang produktif, maka dalam waktu yang tidak lama bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju, besar dan juara. Dia mencontohkan Jepang dan Korea sebagai negara yang memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk berkarya, sehingga menjadi negara maju dan menguasai ekonomi. “Jangan sia-siakan waktu,’’ pesannya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar mengingatkan ancaman bangsa Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Terutama ancaman yang selalu menghantui generasi muda. Yakni bahaya laten narkoba, pergaulan bebas, seks bebas yang semakin hari semakin mengalami peningkatan. Bahkan saat ini Indonesia menurutnya berada pada kondisi darurat narkoba. Berbagai jenis sabu dan obat terlarang beredar secara bebas di kalangan masyarakat. (*)

KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengajak ibu-ibu PKK dan orang tua para balita untuk senantiasa memperhatikan pola asuh (parenting) dan gizi anak. Karena hal tersebut akan memberikan kontribusi terpenting dalam membentuk anak yang sehat, cerdas dan berkarakter mulia.

Dengan pola asuh yang baik, maka segala kebutuhan fisik dan mental anak akan dapat dipantau dan dipenuhi secara memadai. Hj.Erica menegaskan bahwa harapan untuk mewujudkan generasi cerdas berkarakter, hanya akan terwujud jika pola asuh yang terkait pengembangan bakat, minat dan mental spiritual. Termasuk segala potensi yang dimiliki anak dilakukan secara masif sejak dini, di bawah asuhan dan perhatian kasih sayang dari orang tua dan keluarga. ‘’Itulah sebabnya, salah satu program kerja yang menjadi konsensus Tim Penggerak PKK Provinsi NTB saat ini adalah program pola asuh dan gizi anak,’’ ungkap Hj. Erica saat bersilaturrahmi dalam rangkaian kegiatan roadshow di Kabupaten Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (19/9) Kepada Ketua TP. PKK Kabupaten Lombok Utara dan seluruh jajarannya, Hj.Erica yang juga Ketua Forikan Provinsi NTB ini, menyampaikan selamat atas kiprah nyata PKK KLU, meski baru berusia 9 tahun, namun mengalami kemajuan yang pesat dalam program kerjanya.

“Saya lihat TP. PKK Lombok Utara sangat aktif dalam setiap program PKK,” ujarnya.

Silaturahmi kali ini lebih banyak diisi dengan dialog interaktif, mendengarkan dan menerima berbagai masukan positif dari para kader PKK Kabupaten Lombok Utara. Lebih dari itu, Hj. Erica yang didampingi oleh Wakil Ketua I TP. PKK Prov.

NTB, Hj. Syamsiah M. Amin mengajak ibu-ibu agar

lebih bijak dalam menggunakan media sosial. ‘’Gunakan media sosial untuk hal yang baik untuk menambah ilmu. Kurangi penggunaan media sosial untuk hal-hal yang kurang baik.

Lebih baik habiskan waktu untuk berkomunikasi dengan anak,” ajak Hj.Erica. Sembari tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang pentingnya menjaga pola makan dan pemilihan makanan yang sehat untuk anak.

Makanan yang bergizi, menurutnya tidak selalu mahal. Karenanya, beliau mengimbau agar masyarakat menggunakan waktu luang dan ruang yang ada di rumah untuk menanam berbagai tananan sayuran. himbaunya.

Hj. Erica mengajak ibu-ibu yang hadir untuk mendidik anak-anak agar tidak membeli jajanan yang mengandung pengawet, perasa dan pewarna buatan. “Saya yakin ibu-ibu di sini lebih kreatif dalam mengolah makanan sehat, seperti ubi, singkong, dan pisang menjadi makanan yang disukai anak-anak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ibu-ibu untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia berpesan jangan lelah untuk mengajak anak rajin gosok gigi, mandi 2 kali sehari, rajin keramas, dan rajin cuci tangan.

“Dengan melakukan hal sederhana seperti itu, ibuibu bisa menghindari penyakit diare pada anakanak. Seperti diketahui, diare adalah penyebab kematian pada anak nomor 1,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I TP. PKK Kabupaten Lombok Utara Nani Triana Cahyani dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari TP. PKK Prov. NTB. “Mudah-mudahan dengan adanya silaturrahmi ini, kader PKK Lombok Utara mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Usai bersilaturrahmi dan berdialog dengan ibu-

(Suara NTB/ist)

Ketua TP. PKK Prov. NTB Hj. Erica Zainul Majdi menyapa dan berdialog dengan anakanak PAUD Al-Kautsar. ibu para kader PKK Kabupaten Lombok Utara di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Ketua TP. PKK Prov. NTB Hj. Erica Zainul Majdi bersama Wakil Ketua I TP. PKK Prov. NTB Hj. Syamsiah M. Amin beserta rombongan menyapa dan berdialog dengan anak-anak PAUD Al-Kautsar. Hj. Erica membagikan sikat gigi dan mengajak anak-anak PAUD untuk rajin menggosok gigi dengan cara yang benar.

“Ibu-ibu ajaklah anak-anak untuk banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran,’’ pesannya.

Pada kesempatan itu, Ketua TP. PKK NTB juga berkunjung ke posyandu untuk langsung menyapa warga dan ibu-ibu yang hadir, serta mengimbau kepada ibu-ibu untuk terus menyusui anaknya sampai berumur 2 tahun. (*)

NTB Jalin Kerjasama dengan Provinsi Nengxia RRT SETELAH Gubernur NTB - Dr. TGH. M. Zainul Majdi menandatangani Letter Of Intens dengan Gubernur Nengxia RRT pada tahun 2015 yang berlanjut dengan kedatangan delegasi Propinsi Nengxia ke NTB pada pertengahan Juli 2017. Kini giliran Wakil Gubernur NTB - H. Muh. Amin SH MSi mengunjungi Nengxia untuk menandatangi MoU yang merupakan tindak lanjut LoI sebelumnya.

Bertempat di hall Pusat Konvensi Internasional Yinchuan, pada tanggal 22 September 2017 Wagub NTB bersama Wagub Nengxia - Wang Heshan menandatangani MoU yang antara lain berkaitan dengan kerjasama bidang ekonomi, investasi, perdagangan, sains dan tehnologi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pidato pengantar sebelum penandatanganan MoU dilakukan, kedua Wagub memaparkan potensi daerah masing-masing serta peluang kerjasama masa depan

(Suara NTB/ist)

Wagub NTB, H.Muh.Amin bersama Wagub Nengxia - Wang Heshan menandatangani MoU. yang dapat dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Antara NTB dan Nengxia nampak memiliki banyak kesamaan. Wagub Nengxia memaparkan potensi daerahnya yang kaya di bidang pertanian sebagai daerah penghasil beras, buah dan sayur.

Di bidang peternakan Nengxia adalah daerah penghasil sapi, kambing dan ayam. Di bidang pertambangan, Nengxia penghasil batu-

bara urutan ke-6 di Cina. Nengxia juga sangat potensial sebagai daerah tujuan wisata. Pada saat yg bersamaan dengan kunjungan Wagub NTB ini memang sedang berlangsung Yinchuan Flower Expo Garden yang dibanjiri banyak wisatawan dari seluruh penjuru Cina. Hal menarik lainnya 35 % penduduk Nengxia adalah muslim. Di seluruh kawasan Nengxia terdapat 40 masjid.

Dalam acara penandatanganan

MoU yang dilanjutkan acara jamuan santap malam itu, Wagub Nengxia didampingi Mr. Kang Zhanping Sekretaris Kantor Urusan Luar Negeri Nengxia, Ms. Bai Yuzhen Deputi Kantor Urusan Luar Negeri Nengxia, Mr. Dan Jianping - Deputi Kantor Urusan Pariwisata Nengxia dan Mr. Luo Xiaoyu - Deputi Kantor urusan pertanian dan peternakan Nengxia. Sementara Wagub NTB didampingi Drs. H. Bachrudin MM Assisten Administrasi Umum Setda NTB dan Drs. HL. Gita Ariadi MSi - Kepala DPMPTSP NTB. Wagub Nengxia nampak antusias dan berjanji segera akan berkunjung ke NTB bersama rombongan untuk menjajaki peluang investasi.

Selama kunjungan kerja ke Nengxia ini Wagub NTB dan rombongan berkesempatan menyaksikan dari dekat pelaksanaan pelayanan terpadu kepada masyarakat, pusat penyelenggaraan bisnis Yuehaiwan, pusat pengembangan dan pengelolaan lingkungan kawasan Shapotou dan lain-lain. (*)

Senin, 25 September 2017

Warga Karangasem Ada yang Eksodus ke Lombok Dari Hal. 1 Pihaknya sendiri standby di pelabuhan untuk mencatat kendaraan luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Lembar. Mustamin mencatat ada puluhan kendaraan dari Bali yang masuk melalui Pelabuhan Lembar. Rata-rata pengendaranya mengaku mengungsi ke Lombok sementara waktu sehingga mereka dilepas saja tidak dicatat.

Para pengungsi jelasnya, ratarata satu keluarga, ada yang tua, muda hingga anak-anak.

Pengungsi yang menggunakan kendaraan bermotor berboncengan, sedangkan yang berjalan kaki ada yang dijemput sanak keluarganya ke Pelabuhan Lembar.

Para pengungsi jelasnya membawa tas besar, berisi pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan katanya arus penumpang dari Bali akan terus berdatangan karena status Gunung Agung sudah level Awas.

Ditemui di Pelabuhan Lembar, pengungsi asal Karangasem, Cokorda Istri menuturkan bahwa ia mengungsi ke Lombok karena sudah harus meninggalkan tempat tinggalnya. ‘’Semua keluarga saya mengungsi, ada yang ke Gianyar, Denpasar.

Saya sendiri ke Lombok karena ada anak saya di sini,”terangnya. Ia mengaku, semua keluarganya telah mengungsi ke sejumlah daer-

ah di Bali. Ia sendiri memilih mengungsi ke Lombok karena ada anaknya.

Hal senada diakui, Sahidi warga Karangasem. Ia mengungsi karena kondisi mengharuskan dia meninggalkan Karangasem. Ia mengaku semua keluarganya diajak mengungsi. Ia berangkat dari Bali sekitar pukul 06.00 Wita. Namun karena kondisi antrean di Padangbai yang padat sehingga keberangkatan agak terlambat. Di Pelabuhan Padangbai katanya, banyak warga yang mengungsi antre menunggu keberangkatan. “Banyak pengungsi yang antre disana,’’ katanya. Ia sendiri sementara waktu akan ke rumah keluarganya di Pemenang, Lombok Utara, sambil menunggu kondisi memungkinkan ia kembali ke Karangasem.

Samsuri warga lainnya mengaku, keluarganya mulai mengungsi sejak Jumat (22/9) malam pukul 20.00 Wita. Namun karena kondisi arus tranportasi dari KarangasemPadangbai mengalami kemacetan parah, menyebabkan perjalanan dari Karangasem- Padangbai butuh waktu lima jam.

Warga mengungsi setelah ada imbauan dari Pemda setempat, karena status Gunung Agung sudah Awas (level 4). (her)

SKPD Belum Bergerak Dari Hal. 1 SKPD terkait masih belum bergerak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru sebatas akan melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di sana. Termasuk yang berada di Desa Prabu , Lombok Tengah (Loteng), Sumbawa Barat dan Lunyuk.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (24/9) sore kemarin menyatakan bahwa aktivitas penambangan emas yang berada di Sekotong pasti menggunakan bahan berbahaya, merkuri. Menurutnya, perlu penertiban dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Ia mengatakan, keberadaan tambang emas liar di Sekotong sudah ada sejak dulu. Bahkan Dinas Kehutanan pada waktu itu bersama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP pernah melakukan penertiban. “Cuma ndak bisa berhenti, jalan lagi, jalan lagi,” katanya.

Ia mengakui saat ini memang belum ada tindakan yang dilakukan. Untuk men-

ertibkan masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal memang lebih sulit dibandingkan dengan perusahaan. Di daerah Sekotong, kata Madani memang sudah ada perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan.

“Kita nanti koordinasi dengan Dinas ESDM supaya dipanggil perusahaannya. Termasuk PETI juga, pertambangan juga. Nanti saya koordinasi langkahlangkah yang dilakukan oleh kami. Nanti kita coba koordinasikan dengan penegak hukum juga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si yang dikonfirmasi mengenai keberadaan tambang emas illegal di NTB belum menanggapi. Termasuk langkah-langkah penertiban yang akan dilakukan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin ini.

Berdasarkan data Dinas ESDM NTB, jumlah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB sebanyak 72 buah. Dari jumlah IPR tersebut, paling banyak di Sekotong mencapai puluhan izin. (nas)

Kurang Armada Mobil Dari Hal. 1 Saat ini, jumlah armada mobil tangki yang dimiliki baru 6 unit dengan kapaistas 5.000 liter. Melihat dampak kekeringan yang semakin meluas ke depannya, Khalik menyatakan jumlah ideal armada mobil tangki minimal 12 unit.

“Kalau itu (menambah armada) saya pikir kebijakan pimpinan. Melihat situasi ini, saran saya memang harus ditambah armada yang ada. Karena armada kita yang sudah ada rata-rata armada bantuan dari Kementerian Sosial yang sudah lama juga,” kata Khalik ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (23/9).

Ia mengatakan 6 unit mobil tangki air bersih yang ada saat ini, hanya dua unit yang masih baru. Sementara 4 unit lainnya, merupakan bantuan Kementerian Sosial yang umurnya sudah 7 – 8 tahun. Dengan usia mobil tangki seperti itu, katanya, sudah cukup lama. ‘’Kalau menanjak masih cukup kuat.

Tetapi kecepatannya sudah ndak maksimal. Tetapi tetap kita rawat dengan baik,” ujarnya.

Khalik menambahkan, jika melihat situasi dan kondisi kekeringan serta jumlah masyarakat yang terdampak setiap tahun bencana kekeringan ini memang diperlukan tambahan armada. Sehingga penanganan distribusi air bersih pada saat kejadian bisa dilakukan per kabupaten/kota.

Sementara ini, dengan jumlah armada mobil tangki sebanyak 6 unit, distribusi dilakukan secara bergiliran. Jika hari ini dilakukan distribusi air bersih ke Lombok Timur (Lotim) maka besok dilanjutkan ke Lombok Tengah (Loteng). Jika Loteng sudah selesai, maka dilanjutkan ke Lombok Barat (Lobar). Distribusi air bersih secara bergiliran dilakukan dengan keterbatasan armada yang ada saat ini.

Berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak keker-

ingan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa.

Ditanya daerah atau wilayah yang menjadi prioritas pendistribusian air bersih, Khalik mengatakan semua daerah menjadi prioritas. Pasalnya, hampir semua masyarakat dari kabupaten yang berada di Pulau Lombok mengajukan permintaan air bersih ke Disos.

“Tiap hari mobil tangki yang ada jalan, sebanyak enam tangki. Bahkan bisa sampai tiga kali satu mobil tangki. Seperti di Lombok Timur ada tempat ngambil air, dia bisa sampai dua, tiga kali. Air dibawa dari Mataram sampai sana didistribusikan. Kemudian dia ngambil air di sana lalu dibagi ke masyarakat,” ucapnya.

Disinggung koordinasi dengan SKPD dan instansi lainnya dalam mengatasi kekurangan armada ini?

Khalik mengaku sudah ada koordinasi dengan PDAM maupun BPBD. Misalnya, air yang didistribusikan ke masyarakat berasal dari PDAM. ‘’Cuma, kita tidak memiliki jadwal kemana dia menyalurkan (BPBD, red),” tandasnya. (nas)

SUARA NTB

Halaman 15

Gubernur Usulkan Penetapan Harga Terendah Tiga Komoditas Strategis Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi telah bersurat ke pemerintah pusat atau kementerian terkait supaya menetapkan harga terendah untuk tiga komoditas strategis pemicu inflasi, yakni cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Selain memicu inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura dan perkebunan di NTB masih berada di bawah 100 persen alias petani masih rugi. ‘’Pemerintah pusat harus memberikan regulasi terkait dengan harga-harga komoditas strategis dan memicu inflasi. Dalam komoditas hortikultura itu sudah kita minta melalui surat Pak Gubernur, meminta kepada kementerian agar menetapkan harga terendah di tingkat pembelian petani,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram pekan kemarin.

Berdasarkan data BPS,

pada bulan Desember 2016, tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 108,30, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 94,70 , Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,92, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 118,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 101,98.

Data terbaru, NTP perkebunan NTB pada Mei 2017 sebesar 93,12 persen. Kemudian meningkat menjadi 93,32 persen pada Juni 2017. Terjadi penurunan menjadi 93,27

persen pada Juli 2017.

Selama ini, kata Husnul pemerintah sudah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung dan gula. Sementara komoditaskomoditas strategis seperti cabai dan bawang belum ada penetapan harga terendah.

Meskipun termasuk barang bebas, tetapi kata Husnul, pemerintah perlu menetapkan harga terendah karena komoditas ini memicu terjadinya in-

flasi.

“Tapi tetap kita minta.

Jadi provinsi tetap minta agar cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Sudah kita usulkan melalui surat pak Gubernur ke kementerian. Untuk kemudian menyesuaikan harga,” katanya.

Ia mengungkapkan harga cabai di NTB pernah menembus Rp 150 ribu per kg. Namun, kata Husnul bukan itu yang diharapkan melainkan adanya harga yang konstan.

Dimana petani untung dan tidak memberatkan konsumen. Untuk komoditas cabai, kata Husnul, harga terendah sesuai break even point (BEP) sekitar Rp 19.500 per Kg. Artinya, jika harga cabai berada di bawah itu maka petani mengalami kerugian.

Untuk meningkatkan NTP

hortikultura ini, lanjutnya, perlunya memperbanyak rantai pasar sehingga ada kompetisi. Jangan sampai rantai pasar hanya dikuasai pembakul atau pengepul. Sehingga harga di pasar bisa kompetitif yang tidakhanya dikuasai beberapa pembakul atau pengepul.

Selain itu, kata Husnul perlunya kolaborasi antara pengepul dengan pasar-pasar lokal yang ada. Jangan sampai ketika harga cabai tinggi, para pembakul dan pengepul ini mengirim ke Jember atau Jakarta. Kemudian ketika harga murah cabai menumpuk di pasar-pasar lokal. “Jangan pada saat murah saja kita kasih suplai mereka. Sehingga menumpuk dan menjadi murah. Karena mereka tak bisa menjual,” terangnya. (nas)

1.085 Paket Proyek PL Belum Dieksekusi

Pemprov Tak Anggarkan Proyek Konstruksi pada APBD-P 2017 Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB tidak menganggarkan proyek konstruksi dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2017. Proyek konstruksi yang dilaksanakan saat ini penganggarannya pada APBD Murni 2017.

“Jadi pekerjaannya perencanaan saja,” kata Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT

ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

Ia menyebutkan, dalam APBD-P 2017 hanya ada pelelangan paket pekerjaan untuk perencanaan saja. Jumlahnya sekitar 24 paket pekerjaan perencanaan yang akan dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Paket-paket perencanaan ini berasal dari sejumlah SKPD, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (PUPR).

Terkait dengan progres lelang melalui ULP, berdasarkan data e-monev Biro APP dan LPBJP per 24 September 2017 yang dikutip Suara NTB, masih ada satu paket proyek di Dinas Sosial senilai Rp 845 juta yang belum diajukan lelang. Jumlah paket proyek yang sudah selesai lelang 294 paket senilai Rp 771 miliar atau 92,16 persen. Sementara yang sedang lelang 17 paket senilai Rp 15,9 miliar atau

Ancaman Merkuri Tambang Liar Sekotong Dari Hal. 1 Manusia dan Hewan Tercemar Hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian Diah Fatmawati, ST., M.Sc, Dosen Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM). Pada tahun 2010 lalu, Diah melakukan penelitian untuk tesisnya di titik Sekotong Tengah, Tembowong, Berongas, dan Pemalikan. Didapatkan hasil, bahwa sedimen atau endapan dan hewan yang hidup di muara sungai tercemar merkuri dengan kadar tinggi.

Ia belum bisa menentukan dari mana sumber merkuri itu. Namun disinyalir, kandungan merkuri dampak dari pertambangan emas liar yang dilakukan bertahun tahun di wilayah tersebut.

Pada proses pengolahan di tambang emas liar itu, merkuri digunakan untuk mengikat kandungan emas.

Untuk memisahkannya, air pencucian ditambang itu ditiriskan dan kandungan merkuri ikut dalam pembuangan limbah tambang emas.

Jika limbah itu dibuang ke sungai, maka kandungan merkuri bisa sampai ke laut. ‘’Di situ dia di buang sungai, atau di pembuangan limbah yang tidak disemen. Kalau dibuang di sungai bisa sampai ke laut,” kata Diah.

Pada sedimen atau endapan di muara sungai yang ditelitinya, ditemukan kandungan merkuri yang sangat tinggi.

Tidak hanya pada endapan,

pada tubuh hewan yang ada hidup di muara seperti gastropoda itu juga sudah tercemar merkuri di atas ambang batas.

Diah juga melakukan penelitian pada tahun 2016 lalu pada sejumlah sumur dan sungai di Sekotong, seperti di wilayah Sekotong Barat, Pelangan, dan Batu Putih.

Sampel yang diambil secara acak itu menunjukkan bahwa ada kandungan merkuri di sejumlah air sumur dan sungai di wilayah itu. Namun demikian, masih berada di bawah ambang batas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. “Ada kandungan merkuri tapi masih di bawah baku mutunya,” katanya.

Pencemaran merkuri ternyata tidak hanya sebatas pada air sumur dan sungai atau di sedimen muara sungai. Tetapi juga ditemukan di garam yang diproduksi di wilayah Sekotong. Diah mengatakan, pada tahun 2012 lalu, ia bekerjasama dengan salah satu lembaga donor dari Australia untuk peningkatan produksi garam di Sekotong.

Namun ketika akan melakukan observasi dan ia membeli sampel garam, ditemukan garam itu sudah mengandung merkuri. Diperkirakan masih dalam ambang batas baku mutu. Meskipun penelitian pada garam itu tidak dilakukan secara mendalam, Diah menduga dengan melihat di garam sudah ada kandungan merkuri,

berarti air laut juga mengandung merkuri. Kerjasama dengan lembaga donor itu pun dibatalkan, karena adanya kandungan merkuri pada garam di wilayah itu.

“Dengan melihat kalau di garam sudah ada merkuri, berarti air laut kemungkinan mengandung merkuri. Apakah sudah tercemar? Bisa melihat (lakukan penelitian, red) di air laut,’’ katanya.

Berdampak Jangka Panjang Diah menjelaskan, dampak dari merkuri pada tubuh manusia akan terasa dalam jangka panjang. Karena sifat merkuri yang bioakumulasi. Paling tidak membutuhkan waktu 10 tahun baru bisa merasakan dampaknya. ‘’Tergantung berapa dosisnya. Karena merkuri sifatnya terakumulasi, numpuk-numpuk. Kalau kadar merkuri di tubuhnya tinggi baru dia berdampak,’’ katanya.

Pada ikan yang sudah tercemar merkuripun sama.

Apalagi dalam bentuk rantai makanan,ikan kecil yang akan dimakan ikan besar. Maka ikan besar itu akan tercemar merkuri jika memakan ikanikan kecil yang mengandung merkuri. Dan rantai makanan itu bisa sampai ke manusia.

“Ikan yang dikonsumsi juga akan berdampak ke tubuh manusia,” jelas Diah.

“Sudah ada kandungan merkuri di beberapa lokasi.

Masih dikatakan aman, tetap harus diwaspadai juga karena sifatnya bioakumulasi itu,’’ pesannya. (ron)

5,33 persen. Sedangkan masih dalam tahap verifikasi dokumen sebanyak 7 paket senilai Rp 4,6 miliar atau 2,19 persen.

Untuk paket proyek non lelang atau penunjukan langsung (PL), hingga saat ini masih ada 1.085 paket senilai Rp 65,67 miliar atau 22,43 persen yang belum diproses SKPD. Paket PL yang sedang dalam proses sebanyak 881 paket senilai Rp 87,2 miliar atau 18,21 persen. Serta yang

sudah kontrak sebanyak 2.952 paket senilai Rp 271 miliar atau 61,03 persen.

Ditanya hasil monitoring terhadap proyek-proyek strategis tahun ini, Swahip mengatakan pengendalian dan pemantauan terus dilakukan. Ia menyatakan proyek-proyek strategis berjalan sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. “Ndak ada (terlambat), sudah sesuai progress semua, sesuai dengan rencana kita,” tandasnya. (nas)

Pemerintah Jangan Diam Dari Hal. 1 sehingga menjadi benturan kepentingan.

Artinya ketika berbicara pertambangan, banyak aktivitas liar tanpa kontrol dan ekspansi ke daerah wisata.

Seperti contoh di kawasan Sekotong Barat, Pelangan dan beberapa lokasi lain. ‘’Jujur saja, setelah penambang liar berkurang, kami sangat senang. Artinya pariwisata akan lebih dimajukan,’’ jelasnya.

Sedangkan berbicara soal pariwisata, penataan kawasan Sekotong masih setengah-setengah. Artinya, sejumlah fasilitas umum sangat minim di kawasan Sekotong.

“Inikan terjadi hilang koordinasi, sehingga jalan sendirisendiri,”tegasnya.

Ia juga meminta Pemda serius mengatasi pencemaran lingkungan terutama akibat pencemaran merkuri. Sejauh ini ia menilai Pemda lemah dan terkesan tak bergerak terhadap ancaman dampak merkuri yang jelas-jelas sudah di depan mata. Hal ini pula yang dikhawatirkan berdampak terhadap pariwisata Sekotong ke depan.

Dikes Hanya Sosialisasi Pihak Dinas Kesehatan Provinsi NTB memastikan merkuri sudah berdampak pada lingkungan dan masyarakat. “Ya, cemaran mercuri baik di pasir dan di air mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesehatan,”

kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr.Nurhandini Eka Dewi pada Suara NTB. Oleh karena pencemaran merkuri dianggap sangat berbahaya untuk kesehatan, pihaknya bersama instansi kesehatan lainnya seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, serta instansi terkait dengan pertambangan, telah menggelar sosialisasi pada masyarakat, khususnya di kawasan daerah tambang liar. ‘’Pada semester 1 tahun 2017, kami bersama Kemenkes dan Dikes Lombok Barat, kami sudah melakukan sosialisasi tentang bahaya merkuri bagi stakeholder lingkar tambang dan dinas terkait,’’ ujarnya.

Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya merkuri didorong sebagai upaya pencegahan. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pendekatan agar sosialisasi bisa sampai pada sasaran. Selain menyasar masyarakat, pihaknya juga mendorong instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan pada masyarakat, guna mencegah bahaya dan dampak merkuri. Khususnya di daerah Sekotong, mescuri telah mencemari lingkungan. ‘’Memang ini perlu pengawasan dan pembinaan yang tidak mengenal waktu, agar pengetahuan yang telah diberikan betul-betul bisa di amalkan (dilaksanakan),’’ katanya. (her/ndi)

Merkuri Menebar Bahaya pada Perempuan dan Anak Dari Hal. 1 “Anak pertama normal, kakek neneknya juga cerita ndak pernah ada. Baru ini yang seperti ini,” kata Zubaedah.

Ia tidak memungkiri perihal kondisi perkampungannya yang dijejali puluhan mesin gelondong emas. Meski demikian, ia pun tak yakin menuduh paparan merkuri sebagai penyebabnya.

Zubaedah, bersama suaminya, Musandi (40), memang menggarap emas dengan satu mesin gelondongan lengkap di belakang rumahnya yang tak berpagar.

Penampungan limbahnya, tak sampai 2 meter dari sumur, yang airnya ia gunakan untuk makan, mandi, dan mencuci.

“Zaskia duluan lahir, baru ada gelondong ini di sini,” kata dia sambil menunjuk-nunjuk sepetak lubang 2x1 meter tempat menampung limbah gelondongan.

Namun, ia mengakui aktivitas menambang emas sudah dilakoni sejak anak pertamanya yang berumur 10 tahun mulai masuk SD. Mesin gelondongan itu sejak empat bulan lalu menganggur, ditinggalkan suaminya yang memilih mencari peruntungan dengan memburuh di Bali.

“Sekarang emas sudah sedikit.

Suami saya balik lagi jadi buruh,” kata Zubaedah.

“Paling tidak nanti rezekinya bisa untuk sekolahkan Zaskia sampai tinggi, biar dia ndak susah nanti kalau sudah besar,” imbuhnya menolak menyesali apa yang menimpa putrinya itu.

Mahsun (32), mengaku belum ada pilihan untuk tidak menggunakan merkuri dalam proses ekstraksi logam emas.

Warga Dusun Mendawa, Desa Sekotong Barat ini menyebut, pada proses pengolahan di tambang emas liar itu, merkuri digunakan untuk mengikat kandungan emas. Untuk memisahkannya, air pencucian ditambang itu ditiriskan dan kandungan merkuri ikut dalam pembuangan limbah tambang emas itu.

Karena tidak ada panduan khusus untuk pembuangan limbah emas yang bercampur merkuri, jadi alasan dialirkan begitu saja ke selokan. “Kami tidak pikirkan kemana limbah dibuang. Yang penting, sudah dapat hasilnya emas,” kata Mahsun, sambil menunjukkan logam emas yang ditaksir seberat 11 gram hasil proses ekstraksinya.

Dia sebenarnya paham degan bahaya kimiawi dari

merkuri ketika mencemari sumur dan airnya dikonsumsi.

Gambaran otodidak diperoleh, misalnya pada ginjal dan otak.

Tapi proses hingga bahaya itu timbul tidak dipahaminya.

“Kami kan banyak yang ndak sekolah, jadi ndak terlalu paham,’’ cetusnya.

Dampak memang belum dirasakan Mahsun dan keluarganya, tapi disadari bisa jadi ada dampak jangka panjang.

Menghentikan dampak berarti harus diawali dengan menutup aktivitas tambang liar di banyak titik wilayah tersebut.

Tapi menurut mahsun, itu mustahil bisa dilakukan karena masyarakat akan “melawan” karena sudah terlanjur jadi sumber mata pencaharian utamanya.

Dalam laporan temuan awal BaliFokus dan Medicuss Foundation, yang turun melakukan pemeriksaan kesehatan pada Februari-Maret 2015, Zaskia disebutkan menderita congenital talipes, kelainan bawaan yang melibatkan satu atau dua kaki. Zaskia membutuhkan penanganan medis spesialis bedah tulang.

Yuyun Ismawati, penyusun laporan itu menyebutkan, kasus keracunan merkuri yang banyak terjadi adalah penyakit yang terkait dengan gang-

guan saraf.

Apabila terjadi pada perempuan, dapat mengakibatkan cacat kelahiran pada anak yang sedang dikandungnya.

Dijelaskan dari penelitian itu, merkuri adalah racun neurotoksin yang kuat, terutama pada otak yang sedang berkembang, dan dapat mempengaruhi janin yang sedang berkembang setelah sang ibu terpapar.

Pada kesimpulan laporan itu, disampaikan langkah segera yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran merkuri di semua lokasi yang diteliti adalah mengintensifkan dan memperluas pemantauan beban tubuh dan sumber makanan perempuan, terutama ikan dan mamalia laut.

Sebagai tambahan, saran makanan yang relevan di daerah tertentu harus dikembangkan dengan cepat untuk menginformasikan para perempuan, jenis ikan dan mamalia laut yang paling aman untuk dikonsumsi terutama bila sumber protein alternatif tidak tersedia. ‘’Jika tidak ada himbauan dan desakan, perempuan dan keturunannya akan menanggung beban kontaminasi merkuri, sementara yang lain akan mendapatkan keuntun-

gan dari pencemaran merkuri yang sedang berlangsung,’’ katanya.

Dalam konsentrasi paparan merkuri di udara di Sekotong, Lombok Barat tertinggi mencapai 32,031.98 nanogram/ meter 3 dan dan rata-rata 4,771.01 nanogram/meter3.

BaliFokus mengambil sampel lokasi di 15 titik, 53,33 persennya konsentrasi paparan merkuri di atas batas aman.

Organisasi nonprofit lingkup dunia itu mengambil 32 sampel rambut di Sekotong Lombok Barat, dalam penelitian pada 2015-2016 lalu.

Yuyun menyarankan, ketika paparan merkuri melebih ambang batas aman, anakanak, wanita dalam masa subur, dan nenek-nenek direkomendasikan meninggalkan area tersebut sebab paling potensial terdampak.

Efek berbahaya yang bisa ditularkan dari ibu ke janin saat kadar merkuri sang ibu melebihi 1 ppm adalah termasuk gangguan neurologis, penurunan IQ, dan kerusakan pada ginjal dan sistem kardiovaskular.

Kemudian, lanjut dia, penambang dan perajin emas harus mewaspadai bahaya efek jangka panjang penggunaan merkuri terhadap kesehatan. (why/ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 25 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Dinas DP2KBP3A dengan Harian Suara NTB Tekan Pernikahan Dini

Dinas DP2KBP3A Bersama PKK Lobar Gencarkan Sosialisasi PUP dan Gamak Giri Menang (Suara NTB) – Ketua TP PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid sangat gencar mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan Gamak saat turun menemui warga di wilayah Lobar. Hal ini merupakan bentuk sinergi antara PKK dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) untuk menekan pernikahan dini yang tinggi di Lobar. Dinas terkait juga telah memprogramkan berbagai kegiatan untuk menekan pernikahan dini salah satunya melalui gerakan anti merarik kodek (Gamak) tersebut.

Persoalan PUP dan Gamak inipun ditekankan istri orang nomor satu di Lobar tersebut saat mendampingi wakil ketua I TP PKK Provinsi NTB bersama rombongan ketika mengunjungi PAUD Holistik “Dahlia” dan mengunjungi Kelompok Wanita Tani (KWT) “Kenanga” yang berada di Kecamatan Narmada dan menggelar pertemuan di Pendopo Bupati, Jumat.

Istri Bupati ini menekankan kepada para kader tentang pentingnya 10 program pokok PKK terutama tentang program pemerintah seperti KB, mencegah pernikahan usia dini, pola hidup bersih,dan pola asuh anak. “Pemerintah saat ini telah mencanangkan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) atau Gerakan Anti Pernikahan Dini. Untuk itu saya mem-

inta para kader agar terus mensosialisasikannya ke masyarakat,” ajaknya ke ratusan kader PKK yang hadir.

“Merariq kodeq sering kali berkaitan dengan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu diakibatkan emosional pasangan belum matang. Itulah kenapa Lombok Barat mencanangkan program Gamak tersebut,” katanya mengingatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Syamsiah Muh. Amin meminta agar para kader tidak bosan mengajak masyarakat untuk ber-KB, membina masyarakat melalui bina keluarga wanita, remaja dan lansia (lanjut usia).”Kegiatan pembinaan keluarga sejak dini sehingga bisa melahirkan dan mendidik anak-anak sebaik mungkin untuk menciptakan sum-

ber daya manusia yang berkualitas guna mendukung program pemerintah “Generasi Emas NTB 2025”, ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola asuh dan pola makan anak untuk menghasilkan anak berkualitas.

“Perbanyak kasi anak-anaknya makan buah-buahan, sayursayuran dan ikan laut untuk membantu otak anak kita menjadi cerdas dan untuk memenuhi kebutuhan gizinya,” jelas Ibu Wakil Gubernur itu.

Dalam rangkaian Roadshow PKK Provinsi dan Kabupaten itu, Ibu Syamsiah juga berpesan agar orang tua lebih meningkatkan pengawasan baik dalam bidang agama, kesehatan maupun pendidikan.

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan (P4) Erni Suryana,

MM menyatakan bahwa ketua TP PKK begitu gencar membantu dinas untuk mensosialisasikan PUP dan Gamak setiap kali turun ke masyarakat.

Pihaknya sendiri mensosialisasikan PUP dan Gamak saat pertemuan ratusan kader PKK dengan PKK provinsi di pendopo. Dalam kesempatan itu ia menekankan terkait SE Bupati kemudian meminta dukungan PKK Desa dan Kecamatan untuk bersama-sama mengadvokasi masyarakat terkait program PUP dan Gamak.

“Kami harapkan desa menganggarkan melalui DD untuk program sosialisasi PUP dan Gamak di tingkat desa,”jelasnya. Sebab di desa ada ketuaa tim

penggerak PKK dari istri Kades, sehingga kalau PKK desa terlibat langsung dalam musrenbangdes bisa dialokasikan. Sebab dalam Perbup ADD diatur untuk alokasi pemberdayaan masyarakat, program PUP ini sendiri p e m b e r -

dayaan masyarakat sehingga bisa dianggarkan. Sejauh ini banyak desa yang sudah menganggarkan namun belum semua. Selain itu, pihaknya menggelar khusus sosialisasi PUP dan Gamak di Kediri. Desa Kediri sendiri masuk intervensi aliansi Yes I Do. Terdapat dua desa yang diintervensi y a k n i Kediri induk dan Jagera g e . (her/*) H. Fauzan Khalid

Kabid P4, Erni Suryana, MM saat sosialisasi PUP dan Gamak

Ketua TP PKK Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dampingi Wakil Ketua PKK Prov NTB, Hj. Syamsiah Muh. Amin dalam sosialisasi PUP dan Gamak

Peserta sosialisasi tampak khusyuk mendengarkan pemaparan dalam sosialisasi PUP dan Gamak

Ketua PKK Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid bersama anak-anak.