20 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
rabu pon, 25 oktober 2017
Jokowi
Bali Post/ant
Kepala Daerah Jangan Takut OTT Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengatakan kepada para kepala daerah bahwa mereka tidak perlu takut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) kalau tidak mengambil uang negara. ‘’Ini pada takut semua OTT, takut? Ya… jangan ngambil uang. Enggak perlu takut kalau kita tidak ngapa-ngapain, tidak perlu takut,’’ kata Presiden saat menyampaikan pengarahan kepada para gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10) kemarin. ‘’Jadi akan keluar perpres (peraturan presiden) nanti untuk membangun sistem. Kita akan membangun baik e-planning, ebudgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT-OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,’’ tambah Presiden. Presiden juga mewanti-wanti para kepala daerah supaya berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. ‘’Saya titip hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang ‘jangan’ kepada KPK, saya tidak bisa. Saya bantunya hanya ini membangun sistem ini,’’ katanya. Hingga Oktober 2017, KPK setidaknya sudah menangkap dan menahan tujuh kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Hal. 19 Kasus Suap
Jokowi Puji Jembrana
Nomor Dua dalam Pemanfaatan Dana Desa
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan Kabupaten Jembrana, Bali sebagai daerah yang mampu memanfaatkan dana desa dengan sangat baik. ‘’Karena bisa dibangun jalan 679 km, jembatan 1.975 meter, ini dikerjakan dalam tiga tahun setelah dana desa diadakan. Ini Kabupaten Tulungagung,’’ kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10) kemarin. Presiden juga mengapresiasi Kabupaten Jembrana yang berada pada posisi kedua pemanfaatan dana desa terbaik. Kabupaten tersebut mampu membangun jalan sepanjang 129 km, 8 jembatan, dan 4 unit pasar. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Presiden secara khusus mencari Bupati Tulungagung dalam acara tersebut yang ternyata duduk di bagian belakang. Mantan Gubernur DKI itu pun kemudian berpesan agar program-program di Tulungagung diteruskan. ‘’Ini diteruskan, Pak Bupati. Ini kalau bisa seperti ini, belum pasarnya, belum PAUD-nya, kita awasi terus, wali kota mengawasi penggunaan dana desa agar bisa tepat sasaran,’’ katanya. Presiden juga mengapresiasi Kabupaten Jembrana yang berada pada posisi kedua pemanfaatan dana desa terbaik. Hal. 19 Serapan APBD
NOMOR 67 TAHUN KE 70
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Densus Tipikor Ditunda, Jokowi Minta Perkuat KPK
Jakarta (Bali Post) – Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri. ‘’Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,’’ kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Selasa (24/10) kemarin. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan Presiden Joko Widodo tetap mendukung KPK. ‘’Presiden berkali-kali menyampaikan peran KPK perlu diperkuat, beliau juga menyampaikan seperti itu, jadi perannya harus diperkuat,’’ ungkap Agus. Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 12 Oktober 2017. Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan
dan kepegawaian Densus Tipikor. ‘’Men-PAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya,’’ tambah Wiranto. Hal. 19 Satu Pemikiran
Wiranto
KPK akan Perkuat Tugas Koordinasi
Agus Rahardjo
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai keputusan pemerintah yang menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana K orupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri. ‘’KPK tentu menghargai keputusan yang diambil oleh Presiden seperti yang sudah disampaikan tadi, namun tentu saja KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan aturan yang sudah ada saat ini akan terus bekerja memberantas korupsi,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10) kemarin.
Terkait hal itu, kata Febri, KPK mempunyai mekanisme koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. ‘’Kepolisian saya kira tetap punya kewenangan untuk menangani kasus korupsi, Kejaksaan juga demikian, dan KPK juga akan memperkuat pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi,’’ kata Febri. Selama ini, menurut Febri, KPK telah melaksanakan cukup banyak tugas koordinasi dan supervisi tersebut. Hal. 19 Penyidik Polri
DPR Putuskan Perppu Ormas Jadi UU
314 Setuju, 131 Menolak
Bali Post/ant
LAPORAN - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon disaksikan Ketua DPR Setya Novanto pada rapat paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – DPR akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undangundang setelah pemungutan suara terbuka fraksi dalam rapat paripurna, Selasa (24/10) kemarin. ‘’Dari hasil voting terbuka, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, serta sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 anggota,’’ kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta. Fadli Zon menjelaskan, pemungutan suara dilakukan setelah forum lobi antarpimpinan fraksi, yang dilakukan saat rapat paripurna diskors, tidak mencapai mufakat karena masih ada tiga opsi pandangan terhadap Perppu Ormas. Sebagaimana laporan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali, Fadli mengatakan, ada empat fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undangundang, tiga fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan catatan
segera dilakukan revisi, dan tiga fraksi yang tidak setuju Perppu Ormas menjadi undang-undang. ‘’Karena belum mencapai musyawarah mufakat, dalam forum lobi tersebut disepakati akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, yakni mekanisme voting,’’ katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, berdasarkan aturan dalam Tata Tertib DPR-RI, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Fadli memilih mekanisme voting secara terbuka untuk fraksi, sehingga menanyakan sikap setiap fraksi. Menurut Fadli, dalam forum lobi antarpimpinan fraksi, tercatat anggota yang hadir dan terdaftar sebanyak 445 orang. Ia menanyakan satu per satu sikap fraksi, mulai dari Fraksi PDI Perjuangan yang 108 anggotanya hadir. Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Indra Alex Lukman mengatakan, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan setuju Perppu Ormas menjadi undang-undang. Hal. 19 Rapat Paripurna
ForBALI dan Pasubayan Turun ke Jalan
Minta Gubernur Tak Keluarkan Rekomendasi TWBI Denpasar (Bali Post) Massa ForBALI yang juga pemegang mandat teknis Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Selasa (24/10) kemarin menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Bali. Salah satu tuntutannya adalah meminta Gubernur Bali tidak mengeluarkan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa untuk PT TWBI. ‘’Gubernur Bali masih punya kewenangan untuk menolak memberikan rekomendasi persetujuan izin pelaksanaan reklamasi kepada PT TWBI,’’ ujar Koordinator ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana. Gendo menambahkan, sesuai Permen KP No.28 Tahun 2014, gubernur diberikan mandat untuk mengeluarkan rekomendasi izin pelaksanaan. Dengan kata lain, reklamasi Teluk Benoa tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat saja seperti yang selama ini diwacanakan Pemprov Bali. Pemprov Bali juga memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam urusan ini.
‘’Untuk mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa maka pemrakarsa reklamasi harus menyertakan izin lokasi, amdal sebagai izin lingkungan, dan rekomendasi Gubernur Bali. Artinya, PR dari investor hari ini yang belum didapat adalah amdal dari Kementerian LHK dan rekomendasi gubernur,’’ jelasnya. Koordinator Pasubayan I Wayan Swarsa mengatakan, tidak ada istilah menyerah ataupun mundur dalam benak masyarakat adat untuk memperjuangkan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Sebab, megaproyek reklamasi mempertaruhkan kerusakan lingkungan di Bali. Pihaknya pun memastikan perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa sudah berada pada jalur yang benar. Menurut Swarsa, 39 desa adat/pakraman dalam Pasubayan menginginkan pemimpin Bali khususnya gubernur untuk segera menerima aspirasi mereka. Hal. 19 Tatanan Sosial
Bali Post/eka
AKSI - Masyarakat Bali dari berbagai elemen menggelar aksi damai Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Renon, Denpasar, Selasa (24/10) kemarin. Aksi ini untuk meminta Gubernur Bali tidak memberikan rekomendasi Amdal kepada PT TWBI.