Edisi 25 Agustus 2017 |Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 138 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Butuh Pemimpin Berkarakter

Amaq Asrul: Bukan Orang yang Minta Bantuan Dukun PROVINSI NTB membutuhkan pemimpin yang berkarakter. NTB memerlukan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang bekerja keras. Sosok calon-calon pemimpin harus berpikir keras dan logis. Calon pemimpin NTB bukanlah orang yang mintaminta bantuan perdukunan dan tukang ramal.

Demikian disampaikan, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan yang lebih akrab dipanggil Amaq Asrul kepada Suara NTB, Kamis (24/8) kemarin. Amaq Asrul menyatakan, untuk memajukan NTB harus dengan pendekatan yang logis dan kritis.

Disinyalir, ada calon pemimpin dan yang sudah memimpin sendiri masih suka mengunjungi tempat-tempat perdukunan.

Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

(Suara NTB/dok)

H. Moch Ali Bin Dachlan (Amaq Asrul) (Pilkada). Mengikuti ritual mandi menjelang persiapan pencalonan dan dibumbui pembacaan mantra-mantra.

Kehadiran pemimpin NTB

yang akan menghadapi segudang masalah harus dicarikan solusi pemecahannya dengan pikiran-pikiran cerdas dan logis.

Bukan dengan pendekatan ramalan. Di tengah masyarakat modern, tidak bisa menggunakan praktik ramal meramal. Rakyat yang maju itu menggunakan logika dalam berpikir. ‘’Rakyat modern dan maju itu menggunakan logical frame work yakni kerangka kerja yang logis,’’ katanya.

Menurutnya, menjelang Pilkada praktik perdukunan ini menjadi lahan bisnis. Bisnis yang cenderung mengarah ke praktik penipuan. Muncul para tukang ramal. Ditanya apa tidak mencoba ikut menggunakan dukun untuk memuluskan jalannya menuju NTB 1?

Bersambung ke hal 15

Tiga Kabupaten Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB segera akan menetapkan status siaga darurat kekeringan. Status siaga darurat kekeringan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) kepala daerah dalam hal ini gubernur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sedang menyiapkan draf SK penetapan status siaga darurat kekeringan tersebut.

‘’ (Suara NTB/dok)

Bahkan, kekeringan ini sudah dianggap bencana laten di NTB, lantaran terjadi tiap tahun.

Penanganan yang dilakukan selama ini hanya bersifat jangka pendek

TO K O H

Buru Peletak Bom PIPA mencurigakan di Kantor Bupati Sumbawa dipastikan bom. Polisi semakin gencar memburu siapa pelaku di belakangnya. Namun, ciri-ciri pelaku belum terungkap. ‘’Rekaman CCTV pada dini hari waktu kejadian sudah diambil,” ungkap Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo ditemui di Mataram, Rabu (24/8).

Ia mengatakan, rekaman CCTV tersebut ditelaah dengan kordinasi Ditreskrimum Polda NTB. Jika rekaman tidak menunjukkan cukup petunjuk mengenai orang yang diduga pelaku, maka dikoordinasikan dengan forensik digital Mabes Polri. ‘’Kita bersama Polda NTB, untuk hasil pengungkapan rekaman yang lebih baik nanti dikoordinasikan dengan jajaran yang di atasnya,’’ terang dia.

Bersambung ke hal 15 Yusuf Sutejo (Suara NTB/dok)

H.Mohammad Rum

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/8) siang kemarin mengatakan saat ini baru tiga kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yakni Kabupaten Bima, Lombok Tengah dan Lombok Barat. “Tiga

kabupaten sudah menetapkan siaga darurat kekeringan. Kita akan kembangkan siaga darurat untuk provinsi,” ujarnya.

Ia mengatakan, ada dua kabupaten yang akan menyusul untuk menetapkan status siaga darurat kekeringan. Yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jika sudah ada lima kabupaten yang sudah menetapkan siaga darurat kekeringan, maka Pemprov dapat menetapkan siaga darurat kekeringan dalam lingkup provinsi.

Bersambung ke hal 15

Wabup KSB Bisa Jadi Tersangka Kasus UP Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi dana Uang Persediaan (UP) Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram. Dalam persidangan beberapa waktu lalu, terdakwa Elisa Wartini secara terang-terangan menyebutkan Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST (terindikasi) menerima aliran dana mencapai Rp 500 juta.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi Kamis (24/8) kemarin mengakui adanya keterangan terdakwa dalam persidangan yang menyebutkan saksi (Wabup KSB) menerima aliran dana UP Dikbudpora KSB. Namun hingga ini belum ada bukti kuat terkait keterangan tersebut. Ditambah lagi, saat persidangan saksi meringankan dari terdakwa tidak dihadirkan yakni suami dan orang tuanya. Dimana saat menyerahkan uang kepada saksi, terdakwa diantar oleh suaminya. Meskipun tidak melihat secara langsung penyerahan uang dimaksud.

Namun, hingga kini belum ada bukti kuat terhadap keterlibatan orang nomor dua di KSB tersebut. ‘’Sekarang ini masalahnya belum ada buktinya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

BEREBUT DENGAN HEWAN - Herman, warga Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, mengisi jeriken pada kubangan air di sungai yang berjarak sekitar 2 Km dari rumahnya. Air di kubangan itu, satu-satunya sumber mata air yang bisa diambilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Meski air itu kondisinya keruh dan agak berbau karena di tempat itu ternak (sapi) biasa melepas dahaga. Kesulitan air di daerah ini setiap tahun terjadi akibat kemarau berkepanjangan .

Persoalan Hukum BPR NTB Dikhawatirkan Gerus Kepercayaan Nasabah

Firmansyah

Mataram (Suara NTB) – Persoalan hukum mengenai merger PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB diharapkan tak mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Untuk itu, para pemegang saham harus mampu menjamin BPR NTB tetap eksis dan profesional. ‘’Mudah-mudahan lah ya. Biarlah berjalan itu proses hukumnya. Itu khawatirnya. Mudah-mudahan kepercayaan nasa-

bah ndak tergerus. Karena sekarang ini banyak alternatif. Apalagi perekonomian kian sulit. Banyak juga lembaga keuangan lainnya,” kata Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, M.Si ketika diminta tanggapannya terkait persoalan hukum yang menimpa BPR milik daerah tersebut, Kamis (24/8) siang kemarin.

Menurutnya, para pemegang saham yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mampu menjamin BPR NTB tetap eksis dan profesional dalam situasi seperti ini.

Bersambung ke hal 15

Dua JCH NTB Meninggal, Satu Korban Tabrakan di Arab Saudi Mataram (Suara NTB) – Dua orang Jemaah Calon Haji (JCH) NTB meninggal dunia di Arab Saudi. Dua orang JCH tersebut berasal dari kloter 5 dan kloter 8 Embarkasi Lombok.

Salah satu dari dua JCH yang meninggal tersebut merupakan korban tabrakan di Arab Saudi.

Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.Pd yang bertugas sebagai petugas haji di Mekkah dikonfirmasi via Whatsapp, Kamis (24/8) siang kemarin membenarkan dua JCH NTB yang meninggal dunia di Tanah Suci. JCH Kloter 5 yang meninggal dunia di Arab Saudi itu atas nama Amaq Marhan bin H. Pahrudin umur 72 tahun dari Lombok Timur (Lotim). Almarhum meninggal akibat penyakit circulatory disease dan sudah dimakamkan

di Saharayya Mekkah pada 19 Agustus 2017 lalu.

Sementara itu, satu JCH yang meninggal merupakan korban tabrakan. Maad menceritakan kronologi kejadian yang menimpa JCH atas nama Usman bin Ismail dari Desa Mangge, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang tergabung dalam kloter 8 Embarkasi Lombok. Informasinya, menjelang subuh, dikabarkan ada jemaah yang ditabrak di jalan raya dekat hotel kawasan Al Raudhah, yang termasuk dalam wilayah sektor 8 Raudlah Mekkah.

“Lalu dengan tergesa-gesa saya minta diantar sopir. Kemudian dari kejauhan saya melihat ada mobil polisi dan disampingnya ada bungkusan plastik besar. Ternyata setelah saya mendekat isinya ad-

alah mayat,” tuturnya.

Maad mengatakan, semula dia mengira mayat tersebut dari Afrika karena tampak kehitaman. Namun, setelah dilihat tas kecil milik korban, ternyata JCH Indonesia. “Setelah itu saya minta polisi memeriksa gelangnya.

Alangkah terkejutnya saya, ternyata jemaah haji NTB kloter 8,” ungkapnya.

Pada saat bertanya kepada polisi, Maad mengatakan di depan polisi ada saksi mata yang melihat almarhum ditabrak. Namun, saksi mata tersebut menyaksikan dari jarak jauh dan tidak dapat memastikan nomor plat bus yang menabrak JCH asal Bima tersebut. ‘’Almarhum diproses dulu dan divisum di Rumah Sakit Arab Saudi. Kemudian diserahkan ke maktabnya untuk kemudian dimakamkan,” katanya. (nas)

(Suara NTB/ist)

MENINGGAL - JCH NTB kloter 8 asal Bima ditemukan meninggal tertabrak bus di Mekkah.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

CEK HEWAN KURBAN Kadis Pertanian Kota Mataram, H. Muttawali mengecek kesehatan hewan kurban di salah satu pusat penjualan hewan kurban di Jalan Udayana, Mataram.

Pendekatan Persuasif TIDAK saja Kelurahan Karang Pule yang realisasi PBB (pajak bumi dan bangunan) rendah.

Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Dimana, realisasi satu pekan menjelang jatuh tempo 31 Agustus mendatang baru mencapai 35 persen.

Berbagai pola kata Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi dilakukan untuk mengejar target pajak Rp 128 juta tersebut. Diantaranya, memaksimalkan imbauan melalui pengumuman di masjid, meminta kepala lingkungan dan ketua RT intens turun ke lapangan, masyarakat (Suara NTB/cem) mengurus administrasi Rusmaladi harus melampirkan bukti lunas PBB, dan jemput bola ke lapangan.

Pendekatan persuasif ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran masyarakat agar secara sukarela membayar pajak. “Kita jemput bola dan umumkan lewat masjid - masjid,” kata Rusmaladi.

Masyarakat sebenarnya sudah tahu manfaat membayar pajak untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi, ia tidak memahami penyebab rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Sebagian besar akunya, wajib pajak di Kelurahan Tanjung Karang berprofesi sebagai nelayan. Terkadang itu yang menjadi kendala juru pungut untuk menagih.

Wajib pajak jarang bisa ditemukan oleh petugas. Sehingga, menghambat proses penagihan. “Kendala kita masyarakat nelayan dicari pagi mereka melaut. Malam coba kita ke sana mereka sudah pada tidur,” katanya.

Mantan Seklur Pagutan menambahkan, bahkan ia meminta mobil pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD) stand by melayani warga di Lingkungan Bendega. Sayangnya, hanya 50 warga yang membayar pajak dari sekian ratus WP di sana.

Ia menyebutkan, paling rendah pencapaian pembayaran PBB itu di Lingkungan Batu Dawa dan Batu Ringgit Selatan.

Bagaimana pun juga, pihaknya akan menggenjot pendapatan dari sektor pajak tersebut dengan menjadwalkan masing - masing kaling untuk mendatangkan mobil operasional BKD supaya lebih dekat melayani warga. “Kita imbau warga menyelesaikan pembayaran sampai 31 Agustus,” ujarnya. (cem)

Dinas Pertanian Klaim Hewan Kurban Bebas Penyakit Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian memeriksa dua lokasi penjualan hewan kurban di Jalan Udayana Kelurahan Dasan Agung dan Jalan Dakota Kelurahan Rembiga. Dalam pemeriksaan itu, tidak ditemukan hewan kurban yang sakit. Sehingga, aman untuk dikonsumsi.

“Cuman yang kita temukan itu kambing pilek dan sakit mata. Kita sudah obati dan bisa

Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

iki izin dari karantina. “Tidak boleh masuk dari Pulau Lombok sebelum ada izin,” katanya.

Meskipun demikian, ia tetap meminta masyarakat tetap berhati - hati terutama hewan mengidap cacing hati. Menurutnya, akan berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat karena penyakitnya akan berpindah.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian menambahkan, drh. Dian Riatmoko men-

jelaskan, secara langsung tidak diketahui hewan kurban terkena penyakit antrak atau tidak. Tetapi bisa diidentifikasi gejala hewan suka kejang kejang, keluar darah dari telinga dan mati mendadak.

“Baru kita tahu kalau sudah dipotong,” tambahnya.

Pihaknya selalu mengawasi apabila masyarakat hendak memotong hewan kurban.

Ia menyebutkan, tiga

macam gangguan penyakit ketika mengkonsumsi hewan memiliki riwayat penyakit antrak. Yaitu, menggangu saluran pencernaan, bila teriak bulunya mengakibatkan sesak nafas bahkan sampai kematian. Kemudian, luka bakar apabila dasar hewan terkena tangan atau bagian tubuhnya. “Bakterinya masuk ke jaringan tubuh. Itu yang berbahaya,” kata dia. (cem)

Mataram Dapat Bantuan Senilai Rp 1 Triliun

Kedepankan Azas Transparansi

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersiap melakukan pembebasan lahan milik warga. Ini menyusul bantuan yang didapat oleh Kota Mataram senilai sekitar Rp 1 triliun. Bantuan ini merupakan hasil kerja sama Kementerian PU (pekerjaan umum) dengan ADB (Asian Development Bank). “Bantuan ini berupa penanganan masalah limbah dan sanitasi,” ujar Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kepada Suara NTB di Mataram.

(Suara NTB/dok)

BANTUAN untuk RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) seyogiyanya mengedepankan azas manfaat. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat penerima manfaat dapat ikut serta atau berpartisipasi. “Tapi fakta lapangan, hal itu harus betul betul menjadi perhatian rekanan untuk mengelola program rehab RTLH. Artinya, rekanan harus betul betul mengkomunikasikan program ini ke masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat.

Sehingga apa yang menjadi tujuan rehab RTLH benar benar tercapai. Karena dari pengalaman sebelumnya, banyak hibah bantuan RTLH tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga rusak dan lain sebagainya. Sehingga target rehab RTLH tidak tercapai. Ismul menyarankan dalam hal penyaluran bantuan RTLH oleh rekanan agar mengedepankan azas transparansi. Pada bagian lain masyarakat penerima manfaat diharapkan tidak sekadar menjadi penonton.

Karena dari pengalaman sebelumnya, bantuan yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk merehab RTLH milik warga. Menurut politisi PKS ini, nominal bantuan RTLH tidak bisa disamaratakan. Itu tergantung dari kondisi rumah masing masing warga penerima manfaat. Pihak yang ditunjuk sebagai pengelola program RTLH harus terbuka.

Demikian pula dalam hal pembelian material bantuan RTLH. “Misalnya, masyarakat dijatah Rp 15 juta dan itu harus dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Pada prinsipnya, bantuan RTLH senilai Rp 15 juta bukanlah angka pasti. Artinya, lanjut Ismul, rekanan harus memikirkan bagaimana agar rumah tangga sasaran itu selesai sesuai target. Anggota dewan dari dapil Selaparang ini mengakui bahwa Pemkot Mataram berupa memperbaiki pola penyaluran RTLH. Karena seperti diketahui, sebelumnya Pemkot Mataram menyalurkan bantuan RTLH dalam bentuk uang tunai.

Kenyataannya bantuan berupa uang tunai tidak efektif.

Karena bantuan berupa uang tunai banyak menyisakan masalah. Mulai dari isu bantuan disunat hingga warga penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan lain yang notabene tidak ada kaitannya dengan program rehab RTLH. Bahkan, minimnya nilai bantuan saat itu, kerap menyisakan utang bagi warga penerima manfaat. “Oleh karena itu, angka Rp 15 juta itu masyarakat harus terlibat.

Minimal tenaga,” pungkasnya. (fit)

untuk dikurban,” kata Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Muttawali usai inspeksi, Kamis (24/8). Pemeriksaan hewan kurban di Kota Mataram disebar 70 petugas.

Muttawali mengaku belum ada laporan hewan mengidap penyakit antrak. Provinsi NTB termasuk Kota Mataram sejak lama bebas penyakit antrak.

Sebab, hewan ternak keluar maupun masuk ke Pulau Lombok harus diperiksa dan memil-

H. Ahyar Abduh

Kementerian PU dan ADB sudah melakukan survei ke semua

kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hasilnya, tiga daerah terpilih mendapatkan

Sekretaris KPU Dilantik, Jabatan Kabid Perdagangan Lowong Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Rabu (23/8) malam melantikan Uun Pujianto sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram menggantikan posisi Putu Sarjana telah ditarik sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Mataram awal Januari lalu.

Uun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Perdagangan. Ia masuk bursa bersama dua pejabat lainnya mengikuti fit and propertest. Pelantikan Uun sebagai Sekretaris KPU baru, secara otomatis membuat jabatan Kabid Perdagangan lowong.

Pengangkatan Sekretaris KPU kabupaten/kota berdasarkan surat KPU RI Nomor 1308/ SJ/XII/2011 pada Pasal 59 Ayat (3) undang - undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilihan umum.

Kekosongan jabatan Kabid

Perdagangan langsung diambil alih oleh Kepala Dinas Perdagangan. Pascaurusan kewenangan atau dipisahnya bagian perindustrian dan koperasi, beban pada bidang perdagangan semakin berat.

“Sebelum definitif sementara waktu saya yang handle dulu,” kata Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri.

Tidak dijabarkan detail tanggungjawab dimaksud. Hanya saja, Alwan meminta nantinya posisi Bidang Perdagangan ini diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, memiliki integritas baik, mampu bekerja tim serta memiliki loyalitas.

Mantan Kabag Humas ini menambahkan, permintaan itu sifatnya masukan saja. Tetapi kewenangan tetap berada pada Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua Badan Pertimbangan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Mataram. “Saya lihat semua loyalitas yang baik. Semua nanti ter-

gantung Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, jabatan Kabid Perdagangan sementara waktu di Plt-kan ke pimpinan SKPD. Sejalan dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan evaluasi terhadap. kinerja pejabat untuk rotasi November mendatang. “Kemungkinan nanti sekalian pengisiannya saat mutasi,” kata Nelly.

BKPSDM sudah mempersiapkan data kepegawaian untuk dilakukan evaluasi. Ia mengembalikan kewenangan pengisian jabatan itu di pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah.

“Kalau bisa sih secepatnya.

Tapi kan keputusannya tergantung pimpinan,” ujarnya. (cem)

Harta Kekayaan Pejabat Pemkot akan Diekspose Berkala Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN).

Masukan komisi antirasuah ini langsung ditanggapi oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Ia menyambut baik saran itu dan akan menindaklanjuti dengan meminta seluruh pejabat di lingkup Pemkot Mataram untuk mengekspose secara berkala harta kekayaan mereka ke publik.

“Memang ada saran dari KPK. Saya pikir itu bagus dan nanti akan coba kita mulai,” kata Mohan, Kamis (24/8).

Mohan menangkap saran

KPK ini sangat baik untuk pejabat agar tertib administrasi dan melihat kepatuhan pelaporan kekayaan bagi pejabat publik. Sehingga, memang penting payung hukum sebagai landasan untuk menilai kepatuhan pejabat melaporkan harta kekayaan mereka. Pembentukan Perwal maupun Perda ini nantinya akan dibahas.

“Bahkan, KPK meminta kita supaya pejabat intens mengekspose LHKPN mereka. Nanti kita bisa lihat mana yang patuh dan tidak patuh,” tambahnya.

Persoalan kepatuhan ini sambung Wawali, sejauh ini belum mengukur soal itu. Tapi ini baru diminta oleh KPK agar menggodok payung regulasinya.

Seperti diketahui, KPK telah mengklarifikasi laporan harta kekayaan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Waliko-

ta Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa - Rabu (22-23/8).

Klarifikasi kekayaan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dua periode terhitung saat pelaporan tahun 2015 lalu.

Ahyar diklarifikasi di ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/8) bersamaan dengan Walikota Bima H.M. Qurais H. Abidin.

Sejumlah item pertanyaan harus dijawab mengenai kepemilikan barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, Ahyar saat itu lupa dengan kekayaan yang dimiliki.

Pascamerampungkan klarifikasi kekayaan itu, KPK meminta kepala daerah membuat Perwal maupun Perda sebagai dasar pemeriksaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat lainnya. (cem)

bantuan tersebut. Masing masing Banda Aceh, Bekasi dan Kota Mataram. Walikota mengaku sudah melakukan audiensi dengan tim pusat. Audiensi itupun, sudah ditindaklanjuti dengan MoU (Memorandum of Understanding).

Selain itu, kata Walikota, tim sudah meminta dokumendokumen. Termasuk komitmen Pemkot mataram untuk menyiapkan lahan. ‘’Jadi ini bantu-

an untuk penanganan limbah dan sanitasi. Dan ini bisa saja kita tindaklanjuti dalam bentuk perusahaan daerah,” ungkapnya. Sehingga, nantinya semua akan ada retribusinya.

Untuk itu, selain lahan, Pemkot Mataram juga harus mempersiapkan dana pendampingan. ‘’Tidak cukup dengan surat itu saja. Nanti itu akan kami susul. Bertemu dengan pihak Kementerian PU,” pungkasnya. (fit)

Pemkot Batal Datangkan 20 Artis

(Suara NTB/fit)

Lalu Mashun Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram membatalkan rencana mendatangkan 20 artis nasional untuk menghibur masyarakat Kota Mataram dalam rangka peringatan HUT Kota Mataram ke-24. Sedianya artis - artis tersebut akan menghibur masyarakat dalam gelaran pesta rakyat yang akan digelar Sabtu (2/9) mendatang.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Drs. Lalu Mashun yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin, membenarkan hal itu.

“Ya itu (mendatangkan artis, red) batal karena keterbatasan anggaran,” akunya. Namun demikian, hal itu dipastikan tidak akan mengurangi kemeriahan perayaan HUT Kota Mataram. Sebagai gantinya, Pemkot Mataram akan memaksimalkan band band lokal. Seperti Amtenar dan Walikota Band.

Mashun menyebutkan, Pemkot Mataram menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk perayaan HUT Kota Mataram yang akan dipusatkan di Lapangan Sangkareang dan

Halaman Kantor Walikota.

Seperti tradisi pada tahun - tahun sebelumnya, perayaan HUT Kota Mataram ada melibatkan masyarakat luas. Dalam kegiatan pesta rakyat Sabtu (2/9), panitia perayaan HUT Kota Mataram, akan membagikan kupon makan gratis bagi masyarakat Kota Mataram. Kupon ini, lanjut mantan Kabag Persidangan DPRD Kota Mataram akan disalurkan melalui kecamatan masing masing. Tidak kurang dari 5.000 kupon akan dibagikan kepada masyarakat.

“4.000 kupon akan dibagi kepada masyarakat melalui kelurahan dan 1.000 kupon diserahkan kepada pasukan kuning, hijau dan biru,” jelasnya.

Kupon itu nantinya dapat ditukar dengan satu porsi makanan pada gelaran pesta rakyat. Mashun menyebutkan panitia akan menyiapkan satu jenis menu makanan untuk masyarakat, yakni hidangan bakso.

“Karena kalau banyak macamnya, seperti yang sudah - sudah, banyak yang mubazir,” ujarnya. Oleh karena itu, panitia sudah bersepakat menyediakan menu bakso. Khususnya untuk hidangan pesta rakyat, lanjut Mashun, itu menjadi tanggung jawab SKPD. “Karena masing - masing OPD diberikan tugas menyiapkan konsumsi berupa bakso,” katanya. Sesuai namanya, pesta rakyat ini akan melibatkan pedagang kecil untuk menyiapkan hidangan bakso. “Jadi kita tidak menggunakan pengusaha katering.

Yang kita libatkan ini adalah pedagang - pedagang bakso yang menggunakan rombong,” terangnya. (fit)

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Status Direksi dan Komisaris Jamkrida di Tangan Gubernur Mataram (Suara NTB) Jajaran Direksi PT. Jamkrida NTB Bersaing, perusahaan penjamin kredit milik pemerintah daerah, sudah memasuki akhir masa kerja. Kelanjutan statusnya kini ada di tangan gubernur. Kamis (24/8) kemarin, digelar Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) yang dihadiri pemegang saham pengendali dan pemegang saham lainnya, serta jajaran direksi dan komisaris PT. Jamkrida NTB bersaing.

Forum ini memutuskan sepenuhnya, struktur pengurus terutama direksi dan komisaris diserahkan kepada pemegang saham pengendali, dalam hal ini Pemprov NTB. Para pemegang saham yang hadir dalam RUPS-LB kemarin di antaranya, Pemprov NTB, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Bima dan Kabupaten Bima yang telah mendukung dana penjaminan yang dikelola oleh PT. Jamkrida sebesar Rp 32 miliar saat ini.

“Pemegang saham yang lain, telah menyerahkan usulan siapa saja yang masuk dalam usulan calon direksi dan komisaris kepada pemegang saham pengendali untuk diusulkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” kata Sekda NTB, H. Rosyadi Sayuti yang hadir mewakili Pemegang Saham Pengendali.

Karena tak ada satupun yang pemegang saham lain yang mengajukan nama-nama calon direksi dan komisaris, tentunya Gubernur NTB, Dr.

TGH. M. Zainul Majdi dengan para pembantunya yang akan melakukan proses, siapa saja yang memenuhi syarat untuk diajukan.

“Termasuk juga, mungkin dari direksi lama ada yang kita pertahankan, komisaris, atau bahkan semuanya baru sama sekali,” kata Sekda usai mengikuti RUPS - LB. Seperti diketahui, Direksi dan Komisaris yang sudah jatuh tempo masa kerjanya di PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah, H. Muhsan Sumar-

(Suara NTB/dok)

Rosyadi Sayuti dani, dan H. M. Syuhaeri, keduanya adalah komisaris.

Selanjutnya Direktur Utama, Indra Manthica dan Direktur, Cerdik Susanto.

Dalam RUPS-LB kemarin, disepakti komisaris dan direksi yang memasuki berakhirnya masa jabatan, diberikan kelonggaran untuk mengurus PT. Jamkrida NTB Bersaing, hingga ditetapkan dan dilantiknya pengurus baru.

“Kita ada waktu dua bulan untuk menentukannya,” kata Sekda.

Gambaran umum Jamkrida dipaparkan, dalam laporan pengurus, dua tahun terakhir Jamkrida sudah mendatangkan PAD. Tapi sesungguhnya buat pemegang saham, Jamkrida ini ada misi utamanya membantu pelaku usaha untuk mengakses kredit di bank. Jamkrida inilah yang menjadi penjamin di bank agar kredit bank cair kepada para pengusaha lokal.

Sehingga yang lebih penting

adalah, semakin banyak UMKM yang menjadi bankable karena penjaminan oleh Jamkrida, itu indikator yang menunjukkan eksistensi perusahaan semakin baik.

“Karena kalau dia banyak yang bankable, pasti akan menguntungkan, jangan terlalu berorientasi pada profit,” pesannya.

Seleksi kepada UMKM yang akan dijamin untuk mengambil kredit di bank, menurutnya tak perlu terlalu ketat seperti seleksi yang dilakukan perbankan. Perlu ada mekanisme lain untuk meyakinkan perbankan mengucurkan kreditnya. Terutama kepada wirausaha baru.

“Seleksinya jangan sama dengan bank, kalau sama dengan mekanisme dengan bank, buat apa Jamkrida,” pesannya.

Empat Sengketa Ekonomi Syariah di NTB Masuk ke MA Mataram (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) telah menerima empat sengketa ekonomi syariah dari Provinsi NTB. Tiga sengketa itu masih dalam proses, dan satu diantaranya sudah berhasil didamaikan.

Hal ini dikemukakan Ketua Kamar Agama di MA, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peraturan MA RI No. 14. Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Kegiatan ini pesertanya Hakim Tingkat Banding, Ketua, Wakil Ketua Tingkat Pertama, Hakim dan Panitera Tengkat Pertama, (suara NTB/bul) Perbankan Syariah/ Lembaga H. Amran Suadi Keuangan Syaraiah. Hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, H. Yusri dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonsia Provinsi NTB, Wahyu Hidayat.

Keterangan Dr. H. Amran Suadi kepada media, empat sengketa ekonomi syariah yang masuk dari Provinsi NTB tersebut seluruhnya kasasi. Karena ketidakpuasan pihak terlapor atau pelapor atas putusan banding di daerah. Sengketa ekonomi dimaksud menyangkut persoalan murabahah (pembiayaan) yang dilakukan oleh perbankan syariah di provinsi ini kepada konsumen. Selanjutnya menyangkut persoalan musyarakah (perkongsian/menanam modal bersama).

Sementara di tingkat nasional, sengketa ekonomi syariah yang paling banyak masuk ke MA, yang menyangkut tentang pembiayaan syariah. Tidak disebut jumlahnya, dari laporan yang masuk 80 persen di antaranya adalah persoalan nasabah dengan perbankan syariah. Sisanya sengketa ekonomi yang berkaitan dengan tafaqqul (asuransi).

“Misalnya sengketa Prudential syariah, asuransi tidak mau membayar klaim kapal. Akhirnya dibawa ke pengadilan agama.

Kalau perbankan syariah, pembiayaan bersama, hutang piutang, itu tidak clear di tingkat perbankan,” katanya.

Ia menyarankan, sebelum sengketa ekonomi tersebut masuk di pengadilan, harus dilakukan musyawarah atau mediasi perbankan dengan nasabah. Kaitannya dengan sosialisasi Peraturan MA RI No. 14. Tahun 2016, Kamis (24/8) kemarin, bagaimana alternatif penanganan sengketa ekonomi.

Peraturan baru tentang pelaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menurutnya penting diketahui oleh pelaku ekonomi syariah, orang-orang yang mengadili perkara ekonomi syariah, agar memahaminya.

Ada dua aturan dalam Peraturan MA nomor 14 ini, yakni penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana.

Artinya, dari awal hingga khir dilaksanakan secara sederhana.

Diberi waktu hanya 25 hari, sengketanya sudah harus selesai.

“Yang berkaitan dengan sengketa yang sederhana ini, menyangkut persoalan di bawah Rp 200 juta kebawah,” ujarnya.

Lalu penyelesaian secara biasa. Artinya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan MA, maka yang dipakai adalah peraturan yang ada di Pengadilan negeri dan pengadilan niaga. (bul)

Pemegang saham pengendali juga sedang memikirkan untuk penambahan modal perusahaan menjadi Rp 50 miliar, sesuai ketentuan OJK. Sekda meyakinkan, tahun depan (2018) sudah terpenuhi sejumlah modal itu, untuk memperluas jangkauan penjaminan kredit di perbankan.

Sementara itu, Cerdik Susanto menyebut Jamkrida dalam satu semester ini masih menyisakan keuntungan sebesar Rp 349 juta dari target keuntungan Rp 1,5 miliar tahun ini. Keuntungannya lebih banyak tergerus karena banyaknya klaim bank, akibat banyaknya kredit nasabah yang mandek. Disebabkan persoalan ekonomi. “Faktor kredit macet dan meninggal, kredit sektor konsumtif dan produktif,” demikian Cerdik. (bul)

Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan Un Swissindo

(Suara NTB/bul)

PERBAIKAN JARINGAN - PLN melakukan perbaikan jaringan pascakebakaran gudang mereka di Tanjung Karang.

Polda NTB akan Intensifkan Penanganan WP Bandel Mataram (Suara NTB) Polda NTB akan mengintensifkan penanganan Wajib Pajak (WP) yang masih membandel terhadap kewajiban pajaknya. Kerjasama dengan Kanwil DJP Nusa Tenggara juga siap diperkuat. Penegasan ini disampaikan Wakapolda NTB, Kombes. Pol. Imam Margono, setelah mengikuti pembukaan sosialisasi Perppu Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan di Mataram, Kamis (24/8) kemarin.

Pascasosialisasi, diharapkan ada kegiatan kerjasama yang intensif antara Kemenkumham di daerah, Polri di daerah dan Dirjen Pajak di daerah. “Dalam rangka menangani wajib pajak yang membandel, Polri siap memback-up,” ujarnya.

Kerjasama dengan Kanwil Pajak ini menurutnya sudah di-

(Suara NTB/bul)

SOSIALISASI - Sosialisasi Perppu tahun 2017 kepada stakeholders. laksanakan, tetapi akan dintensifkan. Wajib pajak yang tidak mampu ditangani oleh petugas pajak, Polri siap menerima limpahannya untuk ditangani.

Sementara Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Suparno dalam kesempatan kemarin juga menyampaikan, komposisi penerimaan pajak (tax base) di bawah Kanwil DJP Nusa Tenggara (NTB, NTT) didominasi oleh penrimaan pajak dari belanja pemerintah yang memiliki proporsi lebih besar (60 persen) dibanding penerimaan pajak dari belanja swasta (40 persen).

Untuk itu, menurutnya salah satu strategi yang dilaksanakan Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam rangka mengamankan penerimaan Negara adalah pengawasan lebih intensif kepada belanja pemerintah.

Langkah-langkah pengawasan dimulai dengan menghimpun data DIPA/DPA provinsi, kabupaten/kota maupun desa. Data tersebut kemudian dianalisis, kemudian disusun prognosa penerimaan per satuan kerja (Satker).

Realisasi belanja tersebut, kemudian akan dimonitor dan disandingkan dengan prognosa penerimaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila terdapat indikasi realisasi belanja yang belum dipotong/dipungut pajaknya, atau sudah dipotong/ dipungut pajaknya tetapi belum di setor ke Dirjen Pajak, Kanwil selanjutnya melakukan konseling, pendampingan dan pengawasan melalui taxation partnership yang melibatkan Kanwil Perbendaharaan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD), Inspektorat/Bawas, BPKP, BPK, Binda, Komando Resort Militer (Babinsa), Kepolisian Daerah (Babinkamtibmas) dan Pendamping Desa yang secara bersama-sama membangun ketahanan fiskal.

Adanya sinergi ketahanan fiskal ini menurut Suparno, akan membantu pengelolaan keuangan daerah secara baik dan benar, yaitu PPKD dapat mempertanggungjawabkan belanja pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN, termasuk pemotongan

pajaknya secara benar.

Apabila terdapat penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, sesuai nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Polda NTB, akan dibentuk forum koordinasi untuk memperlancar kerjasama dan kegiatan pengawasan atas indikasi penyimpangan yang terjadi.

“Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Dirjen Pajak akan terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum, sambil terus bekerjasama dengan institusi penegak hukum untuk mensukseskan penerimaan pajak secara optimal,” ujarnya.

Diketahui, Kanwil DJP Nusa Tenggara belum mencapai target penerimaan pajak pada semester I tahun 2017 ini. Januari hingga Juni, penerimaan pajak baru mencapai Rp 988.743.424,250 dari target Rp 1.262.267.752,436.

Pada Januari hingga Juni 2016 lalu, target penerimaan pajak yang di patok oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara sebesar Rp 1.594.866.704,461, tercapai Rp 973.289.7 65,823.

Sebagian besar, penerimaan pajak bersumber dari anggaran pemerintah, APBN dan A P B D .

KecenKAMIS, 24/08/2017 derungannya, bendahawaran Negara akan membayarkan pada akhir-akhir tahun. Secara umum karena itulah, untuk mencapai target penerimaan selama setahun di 2017 sebesar Rp 3 triliun, berbagai strategi dilakukan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi meminta United Nation World Trust International Orbit (UN Swissindo) untuk menghentikan semua kegiatannya karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui Humas OJK NTB Kamis (24/8) mengatakan Satgas Waspada Investasi bersama Bareskrim Polri dan Bank Indonesia, Rabu (23/8) telah memanggil pimpinan UN Swissindo, Sugihartono atau yang dikenal dengan Sugihartonotonegoro alias Sino.

Dalam pertemuan tersebut, Sino selaku pimpinan UN Swissindo telah menandatangani surat pernyataan yang berisi, UN Swissindo menghentikan kegiatan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan penawaran pelunasan utang kepada masyarakat dan pemberian voucher human obligation VM1 serta segala kegiatan lainnya yang dilakukan UN Swissindo mulai Rabu (23/ 8) karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sino juga meminta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukan yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat dan sektor jasa keuangan dan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan hal tersebut. Sino meminta kepada seluruh pimpinan UN Swissindo dan masyarakat agar dapat mengetahui pernyataan ini dan berhatihati apabila ada penawaran sejenis yang mengatasnamakan UN Swissindo.

Menurut Tongam, UN Swissindo selama ini telah beroperasi di beberapa daerah dan mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta memberikan voucher kepada masyarakat untuk mengambil uang sebesar USD 1.200 atau Rp 15.600.000 di Bank Mandiri.

“Kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo tersebut tidak benar, karena surat pelunasan yang diterbitkan tidak diakui oleh lembaga jasa keuangan dan voucher yang diberikan juga tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri,” kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada seluruh pimpinan UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya dan meminta masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan UN Swissindo. (bul/r)

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Petani KLU Terdampak Kekeringan

Sosialisasikan Lewat Khutbah Jumat KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memaksimalkan sosialisasi pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang.

DMI diminta membuat Khutbah Jumat yang berisi pilkada. Harapannya melalui Khutbah Jumat itu dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut Ketua DMI Lotim, TGH. Abdul Latif, pilkada itu erat kaitannya dengan kepemimpinan. Selama ini umat Islam alergi dengan politik memperebutkan tampuk kepemimpinan. Padahal dalam pandan(Suara NTB/rus) gan Islam, politik atau siasah TGH. Abdul Latif itu sangat penting. Kepemimpinan itu berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam beberapa hal, ada beberapa ayat dan dalil nabi yang sudah jelas. Contoh sederhana yang sampaikan dalam hadis nabi yang artinya, ketika dalam keluar rumah harus bertiga dan salah satu dari tiga orang itu harus menjadi pemimpin.

Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

TGH Latif mengutip salah satu dalil Quran yang artinya, peliharalah orang-orang terdekat di antara kalian. Maknanya, pelihara bisa dari segala aspek. Pelihara kesehatan, pelihara ekonomi, kesejahteraan dan masa depannya kepemimpinan itu sendiri.

Khutbah Jumat Pilkada tidak dilihat dari segi efektif dan tidaknya. Akan tetapi dilihat upaya untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada umat tentang pentingnya memilih pemimpin. “Kalaupun sekarang ini kita mengalami krisis kepemimpinan tidak dipungkiri, akan tetapi umat islam yang mayoritas jumlahnya di NTB, diyakini banyak calon pemimpin secara moral berkualitas untuk kita pilih,” ucapnya.

Selain itu jejak kerja dan pengalaman para calon pemimpin di NTB sangat banyak dan layak memimpin NTB ke depan.

Melalui khutbah ini masyarakat tercerahkan dan bisa mengikuti proses pemilihan calon pemimpin. (rus)

Kelola DD, Nihil Desa Minta Pendampingan TP4D Selong (Suara NTB) Di tahun 2017 ini, dana desa (DD) yang dikelola oleh masingmasing desa cukup besar. Pasalnya, untuk total DD yang didapatkan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp 209 miliar.

Namun dalam pengelolaan DD, semua desa di Lotim belum ada yang memanfaatkan keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, Pembangunan dan Daerah (TP4D).

“Untuk TP4D, belum ada desa yang memanfaatkannya. Sementara untuk Datun Kejaksaan sudah ada sebanyak 50 desa yang minta pendampingan,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajar)i Lotim, Tri Cahyo Hananto dikonfirmasi Suara NTB usai sosialisasi peran TP4D dalam mengawal dan mengamankan implementasi dana desa di kantor bupati, Kamis (24/8).

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh Kades se-Lotim itu, Kajari Lotim mengharapkan kepada masing-masing desa memanfaatkan keberadaan TP4D. TP4D ini diharapkan sebagai pendamping desa dalam menyelesaikan pembangunan yang tentunya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya harus ada permohonan yang diajukan oleh desa ke TP4D, kemudian menyerahkan berkas atau laporan kegiatan untuk selanjutnya didampingi oleh TP4D. “Begitu desa minta pendampingan ke TP4D, maka pihak desa yang datang ke tim dengan membawa berkas untuk melakukan konsultasi pendampingan penggunaan anggaran yang dikelolanya,” jelasnya.

Terkait masih nihilnya desa yang memanfaatkan keberadaan TP4D, Kajari mengaku tidak mengetahui persis alasan desa hingga saat ini belum memanfaatkan keberadaan TP4D, sementara sudah disosialisasikan. “Mungkin pemahaman mereka yang terbatas karena untuk di Datun sudah 50 desa yang minta pendampingan. Tapi antara TP4D dan Datun itu beda,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas PMD Lotim, M. Juaini Taufik, menyebut bahwa untuk tahun 2017 ini dana desa Rp 209 miliar, sehingga jika DD naik 100 persen. Naiknya DD ini bila dilihat dari pidato Presiden RI, Ir. Joko Widodo beberapa waktu lalu, maka total jatah DD untuk Lotim pada tahun 2018 mendatang sebesar Rp 400 miliar lebih. (yon)

Pilkada Lotim, Partai Idaman Lirik Paket Harum Selong (Suara NTB) Partai Islam Damai Aman (Idaman) Lombok Timur (Lotim) bakal memberikan dukungan terhadapa salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lotim 2018 mendatang.

Paket bakal calon kepala daerah yang dilirik oleh partai binaan Raja Dangdut H. Rhoma Irama ini, yakni H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni (Harum).

Sekretaris DPC Partai Idaman Lotim, Muhuriadi, mengatakan Partai Idaman siap memberikan dukungan penuh terhadap paket Harum untuk memenangkan pesta demokrasi 2018 mendatang.

Alasan diliriknya paket Harum, katanya, dilihat dari gaya kepemimpinan H. Haerul Warisin yang saat ini masih menjabat sebagai wakil bupati Lotim, serta H. Machsun yang juga merupakan anggota DPRD NTB menaruh perhatian besar terhadap rakyat kecil. Gaya memimpin seperti itu, katanya, yang dibutuhkan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat dan membangun Lotim.

Selain itu, lanjutnya, Partai Idaman siap memberikan dukungan kepada paket Harum dikarenakan, bahwa dari hasil survei yang dilakukan internal partai Idaman. Paket Harum, khususnya H. Haerul Warisin memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan sejumlah figur lainnya yang akan maju pada pesta demokrasi lima tahunan ini. “Dari hasil survei yang kami lakukan di internal Partai Idaman, Pak Haerul Warisin memiliki elektabilitas tertinggi,” ujarnya, saat dikonfirmasi usai penyerahan SK pengurus DPAC bertempat di Pondok Bambu Sekarteja, Kamis (24/8).

Sementara, H. Haerul Warisin, yang hadir pada penyerahan SK pengurus DPAC Partai Idaman tersebut menegaskan kehadirannya atas nama pemerintah daerah, bukan atas nama calon. Untuk itu, katanya, terkait arah dukungan Partai Idaman, itu tergantung keputusan dari partai Idaman sendiri. Akan tetapi, Wakil Bupati Lotim ini memastikan Partai Idaman bakal memberikan dukungan terhadap dirinya, mengingat pengurus dari partai tersebut merupakan kerabatnya pada usaha pupuk yang dilakoninya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan pengurus Partai Idaman dihadiri H. Haerul Warisin, Kamis (24/8).

Lahan Menganggur, Dukungan Irigasi Minim Kekeringan yang melanda Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan konsumsi air bersih.

Petani lahan kering ikut menjerit, karena areal tanamnya menganggur.

KETUA Kelompok Tani Muhajirin, Dusun Lenggorong, Desa Sambik Elen, Jaki, mengakui ratusan hektar lahan milik petani tak bisa ditanami. Lahan yang ada masih bersifat tadah hujan dan hanya bisa ditanami sekali setahun.

Petani yang berdomisili di desa perbatasan Lombok Utara dengan Lombok Timur ini, kebanyakan menanam hortikultura dan buah. Buah-buahan yang dominan ditanami yakni semangka dan buah naga. Tanaman hortikultura seperti jagung banyak ditanam saat musim hujan.

“Kalau ada air, lahan kami bisa ditanami. Dari segi kualitas dan rasa, budidaya musim kemarau ini sebenarnya lebih menguntungkan,” ungkap Jaki kepada Suara NTB, Kamis (24/8).

Di Dusun Lenggorong saja terdapat 4 kelompok tani yang membudidayakan semangka. Setiap musim tanam semangka ditanam di areal paling sedikit 100 hektar. Dari 4 kelompok itu, memiliki jumlah anggota antara 15 sampai 25 orang. Sedangkan tiap anggota memiliki areal paling minim 2 - 3 hektar.

“Di Lenggorong bahkan ada anggota kelompok kami yang bisa naik haji karena semangka. Tetapi untuk saat sekarang lahannya menganggur,” sambungnya.

Petani sangat berharap pemerintah memperluas jaringan irigasi melalui sarana sumur artesis. Sebab di Desa Sambik Elen, beberapa dusun yang menjadi sentra semangka ada di Dusun Lenggorong, Dusun Lendang Dangar, dan Dusun Barok Birak.

Jaki mengakui, sumur bor hanya ada

di Lendang Dangar. Sayangnya sarana irigasi itu tidak bisa dimanfaatkan karena mesinnya rusak. “Dulu masih zaman Lombok Barat kami diprogramkan 4 sumur bor, tapi hanya satu yang dibangun. Yang ada ini pun tidak berfungsi,” pungkasnya.

Kondisi petani itu dibenarkan Kepala UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kecamatan Bayan, Saidi. Di musim kemarau ini, areal menganggur di Bayan lebih dari 1.000 hektar. Karena di beberapa desa lain mengalami hal serupa. Sumur bor sebagai daya dukung irigasi lahan kering dominan berada di Desa Akar-Akar sebanyak 26 unit, sedangkan desa lainnya minim.

“Soal semangka KLU sebenarnya sentra produksi terbesar. Semangka yang dijual sampai ke Mataram dan Lombok Barat asalnya dari KLU,” klaimnya.

Ia mendukung aspirasi petani yang meminta pengadaan sumur bor di perluas. Mengingat pada beberapa komoditas yang ditanam petani pada musim hujan akan lebih menguntungkan secara ekonomi jika diproduksi dan dijual pada musim kemarau. “Petani hanya menanam musim hujan, tetapi dengan kendala rentan hama, harga jual juga anjlok. Siapa mau makan semangka saat hujan “ ujar Saidi.

Pihaknya berharap Pemkab melalui Bappeda mendesain perencanaan untuk membangun sumur bor secara merata di sejumlah desa. “Sekarang kondisi ker(Suara NTB/ist) ing total, petani hanya bisa melakukan KERING - Kondisi lahan pertanian di Bayan yang kering. Perlu ada pembersihan sebagai persiapan tanam solusi yang tepat oleh pemerintah untuk mengatasi kekeringan, musim hujan,” pungkasnya. (ari) sehingga tidak terulang tiap tahun.

Tahun Ini, Penyidikan Empat Kasus Dugaan Korupsi Ditargetkan Tuntas Selong (Suara NTB) Hingga pertengahan tahun 2017 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) menangani sebanyak tujuh kasus, baik tunggakan kasus maupun kasus yang baru masuk. Tiga kasus masih di tingkat penyelidikan, sementara empat di antaranya sudah naik ke penyidikan.

(Suara NTB/yon)

Tri Cahyo Hananto

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Kejari Lotim, Tri Cahyo Hananto, menyebutkan, empat kasus yang berada di tingkat penyidikan merupakan kasus dugaan korupsi. Di antaranya, perkara terbitnya puluhan sertifikat bodong di kawasan hutan lindung Sekaroh dengan diteta-

pkannya sebanyak enam tersangka. Penetapan ini terbagi dalam dua berkas terpisah, antara mantan pejabat Badan Pertanahan (BPN) Lotim dengan Kades Pemongkong. Di mana, oknum kades ini diduga terlibat pada korupsi dana desa (DD) dan kasus dugaan korupsi kawasan

hutan Sekaroh.

“Untuk di tingkat penyidikan sebanyak empat kasus, sedangkan di penyelidikan tiga kasus,” sebutnya, Kamis (24/8).

Diakuinya, perkembangan empat kasus di tingkat penyidikan itu, belum diketahuinya, karena harus menerima

laporan dari penyidik. Akan tetapi, katanya, penanganan empat kasus di tingkat penyidikan terus berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, empat kasus ini ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga sampai dengan akhir 2017 tidak ada lagi tunggakan kasus yang ditangani oleh Kejari Lotim. “Sejumlah kasus tersebut khususnya yang sudah naik ke tingkat penyidikan ditargetkan tuntas tahun ini, pokoknya secepatnya kita tuntaskan,” tegasnya. (yon)

Hakim Tolak Distan: Bisa Jadi Komoditi Gugatan Praperadilan PT APC

Bawang Merah Biji

Unggulan Lotim

Selong (Suara NTB)Bawang merah biji yang dibudidayakan petani Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim bisa menjadi komoditi unggulan Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Aktivitas budidaya bawang merah dengan benih dari biji bawang ini disebut satu-satunya di NTB. Demikian diakui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, Zaini menjawab Suara NTB di kompleks penakaran bibit bawang merah biji di Subak Lendang Mudung, Kamis (24/8). Menurutnya, bawang merah biji ini diklaim jauh lebih tinggi produktivitasnya dibandingkan bawang merah yang ditanam dari siung.

Bawang merah biji yang merupakan produk dari salah satu perusahan Panah Merah itu menurut pengakuan petaninya bisa mencapai 30 ton per hektar.

Produktivitas bawang merah biji ini jauh lebih tinggi dibandingkan bawang merah dengan benih siung yang rata-rata tembus 10-15 ton saja per hektar. “Ini sangat luar biasa dan kita berharap

terus bisa dikembangkan,” ungkap Zaini.

Bawang merah biji ini diketahui beberapa kali uji coba. Namun tidak berhasil.

Apa yang dilakukan petani Desa Tirtanadi dinilai cukup berhasil bisa membudidayakan bawang merah yang diklaim jauh lebih tahan hama penyakit dibandingkan bawang merah siung atau umbi.

Zaini menuturkan, ia sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan agar lokasi pengembangan dan penanaman bawang biji ini diperluas.

Produktivitas rata-rata tembus 30 ton per hektar ini sudah tiga kali lipat dari catatan rata-rata produksi bawang merah lokal. Apalagi ada jaminan lebih murah biaya yang harus dikeluarkan. Kendalanya hanya pada aspek pemeliharaan yang membutuhkan perlakuan khusus.

Dijelaskan, Lotim setiap tahun bisa panen seluas 2 ribu hektar. Dengan adanya pengenalan bawang biji bisa didorong lebih luas. Bawang biji, katanya, jadi alternatif biji. Program pengadaan bibit biji bisa diambil dari biji dan tunggu persetujuan dari kementerian. (rus)

Selong (Suara NTB) Hakim tunggal di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Selong, Anton Budi Santoso, SH, MH menolak gugatan praperadilan yang diajukan PT. APC terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim.

“Ditolak semua untuk praperadilan PT. APC itu,”terang Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan Pada Suara NTB, Kamis (24/8).

Ditolaknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh PT. APC, kata Iwan Gustiawan, dikarenakan penetapan PT. APC sebagai tersangka korporasi oleh Kejari Lotim dalam kasus dugaan korupsi kawasan hutan lindung Sekaroh sudah sesuai prosedur mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga ditetapkannya sebagai tersangka. “Intinya penetapan APC sebagai tersangka dalam perkara yang kami Sidik itu sudah sesuai dengan prosedur,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, PT. APC yang merupakan perusahaan asing asal Italia dan bergerak di bidang budidaya mutiara ini melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Kejari Lotim. Praperadilan diajukan oleh PT. APC dikarenakan penetapan tersangka yang dilaku-

(Suara NTB/yon)

SIDANG - Sidang gugatan praperadilan PT. APC terhadap Kejari Lotim yang ditolak hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Selong, Kamis (24/8). kan itu, menurutnya tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Atas dasar itu, PT. APC mengajukan praperadilan ke PN Selong pada 1 Agustus 2017 lalu.

Permohonan praperadilan itu, terkait penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK 15) di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru untuk kegiatan usaha PT. APC sejak tahun 2005 hingga 2017 oleh Kejari Lotim, dengan Nomor: Tap-63/P.2.12/Fd.1/ 07/2017 tertanggal 18 Juli 2017.

Dalam sidang gugatan praperadilan, antara pemohon PT.

APC dan termohon Kejari Lotim ini, sebelumnya dilakukan beberapa kali persidangan.

Pada sidang pertama dan kedua dengan agenda sidang mengajukan saksi dan bukti surat.

Serta sidang ketiga terkait materi pembuktian ahli serta beberapa sidang lanjutan hingga akhirnya hakim memutuskan untuk menolah gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka PT. APC dikarenakan penangan perkara yang dilakukan oleh Kejari Lotim sudah sesuai aturan dan ketentuan yang ada berdasarkan KUHAP serta undang-undang yang berlaku. (yon)

Sahlan, Angkat Lombok di Level Dunia Lewat Ring Tinju Nama daerah bisa terkenal melalui potensinya dan kekayaan alamnya. Ada pariwisata, budaya hingga perekonomian. Namun bagi Sahlan, memperkenalkan Lombok ia lakukan melalui olahraga yang membesarkan namanya, yakni tinju.

SEBAGAI salah satu olahraga ekstrem, tinju mungkin digemari oleh sedikit orang. Namun siapa sangka peluang menang, menjadi terkenal dan dibayar mahal justru setimpal dengan olah raga “saling tonjok” ini.

Sahlan, 25 tahun, pria kelahiran Peseng, Desa Taman Ayung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, adalah salah satu atlet beprestasi di dunia tinju. Tinju telah membesarkan namanya karena telah memenang berbagai

Kejuaraan Nasional maupun dunia, di dalam negeri dan mancanegara. Di luar negeri, ia pernah bertinju bertanding di Singapura, Malaysia dan Australia. “Saya mulai masuk tinju sejak usia 15 tahun. Berkat pengaruh orang yang suka menonton tinju, kelas 6 SD saya sudah menyukai Mike Tyson,” kata Sahlan.

Awal mula masuk ring tinju, kisah Sahlan, dimulai dari perjalanannya sebagai buruh kasar. Ia menjalani profesi se-

(Suara NTB/ari)

Sahlan rabutan selama di Bali. Oleh rekan sesama Lombok yang seorang sopir taksi di Bali, ia diperkenalkan dengan pemilik sasana di sana. Hingga ia pun

mulai berlatih dan bertanding.

Tak di sangka, dalam perjalanannya, Sahlan bertemu dan berlatih bersama dengan petinju andalan Indonesia di masanya, Chris John. Dari sanalah karir tinjunya mulai berkembang hingga menjadikannya pemegang Peringkat Pertama Kejurnas Kelas Welter 66,6 kg. Namun karena jarang bertanding, peringkatnya pun turun 1 tingkat. “Dengan Chris John, saya latihan beberapa kali,” imbuhnya menjadikan jejak Chris John sebagai motivasinya.

Di event tinju, Sahlan tak pernah sekalipun menjejekkan karir di ajang amatir. Ia langsung menjajal ajang Profesional. Berkat prestasinya, ia dikenal sebagai petinju Lombok di

luar negeri. “Soal target internasional, saya berharap bisa sampai di level Asia dan dunia,” harapnya.

Untuk mewujudkan citacita itu, ia memandang perlu bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk menggelar event Kejurnas Tinju. Event ini diakuinya sangat mendukung terutama menambah jam terbang bertinju sekaligus memberi kesempatan bagi generasi muda - petinju asal NTB. “Event tinju di Indonesia agak jarang, padahal potensi bibit berbakat kita banyak terpendam. Kalau pulang kampung, saya melatih beberapa anak muda dan mereka terbukti cepat bisa, gampang juga diatur,” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sebagian Besar SKPD Rapor Merah Kades Bisa Dipidana KEPALA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, Nico Hery Janto, mengingatkan kepada para kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) supaya lebih disiplin membayar pajak. Terutama pajak kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Jika tidak, para kades bisa dipidanakan kalau ditemukan ada unsur tindak pidana atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut.

Kepada wartawan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Kamis (24/8), Nico mengatakan, dari data yang ada di KPP Pratama Praya, tercatat ada sekitar 64 desa di Loteng yang belum menyelesaikan pembayaran pajak selama tahun 2017 ini. Sementara untuk pajak tahun 2016, masih ada sekitar 7 desa yang belum menyetor pajak.

“Sedangkan untuk pajak tahun 2015, tercatat 37 desa yang belum menyelesaikan pembayaran pajak,” akunya.

Terhadap desa-desa tersebut pihaknya sejauh ini terus melakukan penagihan. Termasuk juga melakukan assessment bagi desadesa yang belum paham tata cara perhitungan dan pembayaran pajak. Ia pun menegaskan, karena pajak merupakan kewajiban maka tidak ada alasan bagi desa untuk tidak membayar pajak.

Sebagaimana telah diatur perundang-undangan yang berlaku.

Kalau kemudian, desa tetap saja tidak mau membayar pajak, maka pihaknya bisa menjatuhkan sanksi tegas.

Sanksinya yang dijatuhkan pun bermacam-macam. Mulai sanksi yang paling ringan berupa teguran, sanksi pengenaan bunga terhadap tunggakan pajak sampai sanksi pidana. “Sanksi pidana ini bisa dijatuhkan, jika ditemukan ada unsur tindak pidana di dalamnya,” sebut Nico.

Sementara untuk urusan sanksi pidana kewenangannya ada di tangan aparat penegak hukum. Namun demikian, ia menegaskan sampai sejauh ini belum ada desa yang berpeluang dijatuhkan sanksi pidana. Tetapi tidak menuntup kemungkinan untuk itu, sehingga pihaknya berharap desa-desa di Loteng lebih pro aktif menyelesaikan tunggakan pajaknya. Jangan dibiarkan menunggak terlalu lama. Apalagi sampai diselewengkan. “Banyak contoh kasus yang kita temukan, desa-desa yang sengaja menahan pembayaran pajak.

Padahal itu rentan menimbulkan persoalan,” imbuhnya.

Diakuinya, ada beberapa kelebihan yang bisa didapat desa jika teratur membayar pajak. Selain terbebas dari kemungkinan sanksi dari pemerintah. Juga meminimalisir terjadi persoalan desa terkait penggunaan anggaran desa. “Begitu selesai kegiatan, tidak perlu nunggu. Pajak sudah bisa langsung dibayar,” tandasnya. (kir) Nico Hery Janto

Bupati dan Sekda Sorot Kinerja Kepala SKPD Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 22 SKPD di Lombok Barat (Lobar) mendapatkan rapor merah.

Pasalnya realisasi fisik dan keuangan yang dicapai rendah rata-rata 39 persen.

Dibandingkan realisasi tahun lalu pada periode yang sama, jauh lebih rendah tahun ini. Kondisi ini menyebabkan, sebagian besar SKPD rapor merah dan kuning hanya beberapa SKPD yang mendapat rapor hijau.

Capaian SKPD ini pun mendapatkan sorotan dari Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi., dan Sekda Lobar H. Muh. Taufiq, pada saat rapat pimpinan (rapim), Kamis (24/8). Rapim yang digelar untuk kali ketiga yang dige-

lar di Aula Kantor Bupati ini dihadiri oleh segenap kepala SKPD, Kabid dan Camat.

“Realisasi fisik dan keuangan baru 31 persen, realisasi ini lebih baik dari dari tahun 2015. Namun sedikit kurang dari tahun 2016,” kata sekda.

Dari penjelasan SKPD, jelasnya, ia tetap optimis bisa mencapai target realisasi. Ia menekankan agar SKPD lebih meningkatkan kinerja khususnya pemantauan ke lapangan. Sebab penyebab capaian rendah, harus diketahui

Rp 6 Miliar Lebih Kerugian Negara Mengendap

Golkar Lobar : LSI Belum Selesai Lakukan Survei Giri Menang (Suara NTB) – DPD II Partai Golkar Lombok Barat (Lobar) enggan berpolemik terkait adanya klaim Nauvar F. Farinduan yang memiliki elektabilitas tinggi dalam survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut Ketua Tim Penjaringan DPD II Golkar L. Hermayadi, hasil survei yang disebutkan tidak diketahuinya, sebab tidak disebut di media.

Terkait statemen hasil survei ini, dirinya ia tak mau membantah, namun selaku Ketua Tim Penjaringan yang melakukan kontrak dengan LSI dari hasil konfirmasi terakhir, Kamis kemarin, pihak LSI belum merampungkan survei.

“LSI masih mengumpulkan data, insyallah minggu depan akan mengolah data itu,” jelasnya, Kamis (24/8).

Sesuai jadwal survei, dimulai tanggal 20 Agustus dan tidak disebutkan batas waktunya sebab tergantung situasi lapangan. Hasi survei ini, jelasnya, sesuai dengan kesepakatan antara seluruh bakal calon ketika diundang DPD I Golkar, jika ini tidak dipublikasi. Hasil survei ini hanya dijadikan bahan pertimbangan oleh DPP untuk menerbitkan rekomendasi. Sebab diskresi ini ada di DPP. Terkait apa dipakai dasar pernyataan di media ia mengaku tidak tahu, sebab sumber survei itu tidak jelas dari mana. “Yang jelas yang resmi itu belum, dan itu tidak untuk dipublikasikan,” ujarnya.

Sementara Nauvar F. Farinduan mengklaim hasil survei terbaru yang dilakukan di internal parpol Golkar melibatkan tim survei menempatkan dirinya pada posisi teratas.

Informasi ini telah diperolehnya, namun belum secara resmi.

Menurutnya, hasil survei Golkar yang muncul dirinya tidak tahu persentasenya, karena belum tahu persis, sebab ia juga belum mendapatkan secara resmi hasil survei.

Ia menjelaskan, di samping hasil survei pihaknya juga telah memiliki hasil survei sendiri yang dilakukan dilakukan secara periodik. Langkah selanjutnya terus menjalin komunikasi dengan parpol lain, semua parpol yang membuka pendaftaran, seperti Hanura, PPP, PDIP, PAN, PKB. “Harapan kita terbuka peluang untuk kita berjuang di Lobar,” imbuhnya.

Terkait kandidat calon wakilnya, Farin mengaku telah didekati sejumlah kandidat untuk membahas rencana berduet. Sejumlah nama yang santer disebut, seperti Hadi Sulthon dan sejumlah kandidat lain. (her)

banyak sembilan paket.

Sementara Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (AP dan ULP) Setda Lobar Heri Ramadan menyatakan proses lelang sembilan paket ini bakal tuntas selama sepekan. Sembilan paket ini jelasnya masih proses lelang, dari sekian paket ini hanya satu paket yang belum diumumkan yakni di Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Hal ini disebabkan ada perubahan administrasi, sehingga sedikit terlambat. (her)

Soal DD dan ADD, Jaksa Ingatkan Kades di Loteng

(Suara NTB/kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016 molor dari waktu yang ditetapkan BPK RI Perwakilan NTB, seharusnya bulan Agustus, namun molor hingga saat ini. Terdapat akumulasi temuan kerugian negara sekitar Rp 6 miliar lebih yang masih belum tertagih, sehingga mengendap di sejumlah oknum mantan anggota dewan, pejabat dan pihak ketiga. Selain itu, temuan administrasi sebanyak 100 temuan belum dituntaskan oleh SKPD. Demikian disampaikan Inspektur pada Inspektorat Lobar Rahmad Agus Hidayat kepada wartawan, Kamis (24/8).

Disebutkan tindak lanjut LHP BPK secara komulatif sudah mencapai 87,64 persen sedangkan dalam proses 10,2 persen.

Kemudian yang belum dituntaskan sebesar 1,8 persen dan temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti 0,36 persen. “100 temuan administrasi yang belum dan dalam proses penyelesaian serta temuan kerugian Rp 6 miliar lebih itu belum selesai ditagih, itu masuk dalam 10,20 persen,” jelasnya.

Dijelaskan, temuan administrasi ini tersebar di sejumah dinas yang perlu diselesaikan menyangkut peratuan bupati dan aturan lain. Termasuk di Inspektorat terkait probity audit. Sebenarnya penyelesaian administrasi ini bisa lebih cepat, karena tidak sulit. Sedangkan temuan kerugian negara mencapai Rp 6 miliar lebih, untuk penyelesaiannya bisa sebagian melalui pengusulan pemutihan. Artinya temuan ini masuk ke kolom, tindaklanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti.

Menurtnya, temuan kerugian ini merupakan akumulasi temuan sejak beberapa tahun lalu. Di antara temuan ini ada dana purna bakti di mantan dewan. Temuan dana tunjangan purna bakti dewan periode 1999-2005 ini sebesar Rp 2,5 miliar. Untuk menyelesaikan temuan ini, tengah proses pengusulan pemutihan, namun perlu dilengkapi data-data pendukung tekait apakah bersangkutan meninggal, jatuh miskin, tidak ditemukan alamat ataukah tinggal di luar negeri. (her)

bentuk kondisi di lapangan, sehingga bisa diperkirakan apakah rasional atau tidak mencapai target.

Pihaknya mengingatkan 22 SKPD yang mendapatkan rapor merah, karena realisasinya di bawah 50 persen. Menurutnya rendahnya realiasi ini disebabkan ada pekerjaan yang butuh barang pabrikan, sehingga ditargetkan bisa tuntas bulan November-Desember sesuai kontrak.

Ia mengkritisi proses lelang proyek yang belum tuntas se-

(Suara NTB/kir)

KEMBALIKAN - Sejumlah randis sudah dikembalikan oleh anggota DPRD Loteng, Kamis (24/8). Mulai bulan ini para anggota DPRD Loteng tidak berhak lagi menggunakan fasilitas randis setelah mendapat tunjangan transportasi.

Anggota DPRD Loteng Kembalikan Randis Praya (Suara NTB) Satu demi satu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai mengembalikan kendaraan dinas (randis) yang dibawanya, baik itu sepeda motor maupun mobil. Meski belum seluruhnya, akhir bulan ini seluruh randis DPRD Loteng ditargetkan sudah kembali.

“Semua randis yang dibawa anggota maupun unsur pimpinan harus dikembalikan,” tegas Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Kamis (24/8).

Itu sesuai dengan ketentuan yang baru. Di mana para anggota DPRD tidak lagi diperkenankan mendapat fasilitas randis dalam bentuk apapun, karena sudah mendapat tunjangan transportasi.

Sekarang anggota Dewan memperoleh tunjangan transportasi. Jadi tidak boleh lagi mendapat fasilitas randis.

Termasuk untuk pimpinan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Terkecuali unsur pimpinan, mulai dari Ketua DPRD bersama wakil ketua bisa memilih, tetap mendapat fasilitas randis atau mengambil tunjangan transportasi. ‘’Kalau memilih menerima tunjangan transportasi, maka

tidak boleh membawa randis,’’ ujarnya.

Namun kalau memilih randis, maka tidak boleh mengambil tunjangan transportasi. “Tunjangan transportasi ini istilahnya merupakan pengganti dari fasilitas randis yang diperoleh para anggota maupun pimpinan Dewan,” ujarnya.

Randis yang ada itu nantinya, akan diserahkan kembali ke Pemkab Loteng selaku pemilik, karena DPRD Loteng dalam hal ini hanya sebagai pengguna. “Hak sepenuhnya untuk peruntukan selanjutnya terhadap randis yang ada ini, itu terserah pemerintah daerah,” ujarnya. (kir)

Didukung Sejumlah Parpol

Fauzan Khalid ’’Sopoq Angen’’ Gandeng Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Sosok H. Fauzan Khalid, SAg, MSi., sudah menyatakan diri tampil pada Pilkada 2018 mendatang. Untuk maju pada pilkada ini, Fauzan Khalid memantapkan hati (sopoq angen) berduet dengan Hj. Sumiatun yang juga Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar). Fauzan Khalid yang juga Bupati Lobar ini berketetapan hati maju menjadi bakal calon bupati (bacabup) setelah mendapatkan kepastian dari sejumlah parpol yang menjadi kendaraan pada pilkada nanti.

“Kepastian saya ikut kontestasi pilkada pada bulan 27 Juni tahun 2018 yang akan datang.

Untuk pemilu 2018, saya pastikan saya pasti maju. Pasangannya insyallah ibu Hj. Sumiatun, Ketua DPRD sekaligus ketua DPD II Golkar Lobar,” ujarnya saat ditemui di Pendopo ketika bersilaturahmi dengan awak media Kamis (24/8) sore.

Ia menegaskan kepastiannya maju selama ini memang telah mantap, namun belum bisa dijawab tegas karena kaitan dengan dukungan parpol yang akan mengusungnya nanti. Fauzan mengklaim sudah mendapatkan konfirmasi sejumlah parpol yang sudah mengajukan dirinya sebagai

bacabup. Dari hasil komunikasinya dengan sejumlah parpol ini, ternyata bisa menangkap juga bahwa pasangannya nanti adalah Hj Sumiatun.

Kaitan dengan apa yang dilakukan selama memimpin Lobar, Fauzan telah banyak hal, meski ada kekurangan, namun baru muncul sekarang-sekarang ini, baik yang diangkat di media.

Menurutnya hal ini biasa, karena mendekati kontestasi politik hal-hal kecil muncul, seperti Walikota Mataram H. Ahyar Abduh persoalan sampah sedikit saja diangkat di media. Setelah selesai pikada, masalah itu justru tidak diangkat. “Gilirannya di

Lobar hal kecil dimunculkan, tapi saya anggap itu sebagai bahan masukan, saya jarang sekali reaktif terhadap isu negatif,” kata Fauzan.

Ia memiliki prinsip, isu-isu negatif yang diungkap walaupun itu benar ia jawab dengan bekerja dan bekerja tidak lantas menjawab dengan berbagai argumen.

Namun sebaliknya dengan bekerja dan rencana kerja untuk mengatasi semua persoalan ini.

Untuk pilakda nanti, Fauzan mengaku telah memantapkan visi dan misi. Ada tiga visi yang telah dirangkum yakni Amanah, Sejahtera dan Berprestasi yang disingkat “Mantab”. (her)

(Suara NTB/her)

SILATURAHMI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi istri saat silaturahmi dengan awak media, Kamis (24/8) sore.

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (24/8) mengumpulkan seluruh kepala desa (kades) yang ada di daerah ini. Mereka diingatkan agar mengelola anggaran desa baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada. Jangan sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Lantaran mengelola anggaran desa tidak sesuai aturan yang berlaku.

“Saat ini sudah ada TP4D. Dan, itu harusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah desa. Sebagai tempat bertanya jika tidak tahu atau kurang paham tata cara pengelolaan anggaran desa. Supaya tidak salah,” sebut Kajari Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H. Kades dalam hal ini tidak perlu malu untuk bertanya atau berkonsultasi dengan TP4D. Jika mengalami kesulitan ataupun hambatan dalam pengelolaan anggaran desa. Bila perlu, desa bisa minta pengawalan langsung oleh TP4D, sehingga proses pengelolaan anggaran desa bisa maksimal. Hasilnya juga bisa optimal dirasakan oleh masyarakat desa.

Jangan setelah bermasalah, kades baru sadar. Justru sebelum terjadi persoalan, kades harus melakukan langkah antisipasi.

Caranya, dengan mengelola anggaran desa dengan baik dan benar. Jangan takut menggunakan anggaran desa, jika cara pengelolaannya sudah benar dan sesuai

aturan yang ada.

Terpisah Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudi P, S.H., mengatakan salah satu persoalan yang paling utama dalam hal pengelolaan anggaran desa di daerah ini ialah persoalan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang masih belum maksimal. Masih banyak pengelola dana desa yang belum paham tata cara pengelolaan anggaran desa yang baik dan sesuai aturan, sehingga pihaknya terus akan melakukan pengawalan supaya anggaran desa bisa terkelola dengan baik dan benar. “Dalam hal pengelolaan anggaran desa, fokus kita bagaimana melakukan antisipasi atau pencegahan. Bukan pada penindakan,” ujarnya.

Supaya anggaran desa bisa terkelola dengan baik. Hasilnya juga optimal dirasakan oleh masyarakat. Tidak kemudian, langsung melakukan penindakan yang justru dikhawatirkan bisa menganggu atau malah menghambat pengelolaan anggaran desa. “Kalau memang masih bisa kita cegah, kenapa harus melakukan penindakan,” tegas Feby.

Jika persoalan ada pada kemampuan SDM pengelola anggaran desa, kenapa tidak itu yang dimantapkan terlebih dahulu. Tapi kalau kades tetap ngeyel kendati sudah diberikan pembinaan dan peringatan, barulah dilakukan langkah penindakan. Sebagai langkah akhir dari upaya pembinaan terhadap kades dan para pengelola anggaran desa lainnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

KUMPULKAN - Para kades se-Loteng dikumpulkan Kejari Loteng, Kamis (24/8). Mereka diingatkan untuk mengelola ADD dan DD sesuai aturan.

Hanura Buka Pendaftaran Bakal Caleg Giri Menang (Suara NTB) – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Lombok Barat (Lobar) membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) dini untuk bisa ikut pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 mendatang.

Penerimaan pendaftar caleg dini ini sesuai surat DPP dan Juklak-Juknis yang diterima DPC Hanura. Segenap lapisan masyarakat yang berkeinginan berkiprah di Legislatif melalui Hanura pun diajak dan diimbau untuk mendaftar.

“Semua lapisan masyarakat dan instrumen organisasi kami ajak mendaftarkan diri menjadi caleg dini di Hanura,” jelas Ketua DPC Hanura Lobar Khairul Anwar, Kamis (24/8).

Dijelaskan, semua lapisan masyarakat baik dari kalangan ormas, pergerakan (LSM), umum, jurnalis dan tokoh masyarakat serta Toga bisa ikut mendaftar.

Para pendaftar yang berminat bisa langsung menghubungi pihak DPC dan langsung ke kantor DPC setiap hari kerja pagi hingga sore.

Ia mengimbau semua tokoh agar ikut mendaftarkan diri jika berkeinginan ikut pada kontestasi politik pileg. Pihaknya akan bersurat ke organisasi untuk mengajukan kader terbaiknya jika ingin maju pada kontestasi politik 2019 nanti. Pihaknya melakukan rekrutmen pendaftaran bakal calon caleg dini dulu,

(Suara NTB/dok)

Khairul Anwar setelah itu seleksi nanti dilakukan telaahan mengacu syarat-syarat.

Hanura ke depan ingin dibangun lebih demokratis, sebab ia ingin melakukan reformasi di tubuh partai tersebut melalui pola ini. Sebab pihaknya tidak mungkin mengambil caleg hanya untuk memenuhi standar kuota parpol, namun pihaknya perlu tokoh.

Menyoal proses penjaringan calon bupati, menurutnya sejauh ini telah diserahkan ke DPD dan DPP hasil penyampaian visi dan misi kandidat yang dilakukan beberapa waktu lalu. telaahannya akan diserahkan ke DPD untuk diteruskan ke DPP hari Senin depan. (her)

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Jangan Mudah Percaya Oknum Tim atau Keluarga Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai partai pengusung Husni Mo, Ketua DPC Demokrat Sumbawa yang juga Ketua Tim Pemenangan Husni Mo, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, meminta kepada OPD/Dinas untuk jangan mudah percaya kepada oknum oknum yang mengaku sebagai tim ataupun membawa nama keluarga Bupati. Untuk kepentingan mendapatkan proyek.

“Jangan mudah mempercayai orang orang yang mengatasnamakan tim sukses (Suara NTB/arn) atau relawan (untuk mendaSyamsul Fikri patkan proyek). Saya sebagai Ketua Tim Pemenangan tau siapa saja yang benar benar bergerak dan berjuang untuk Husni Mo,”tandas Fikri, Kamis (24/8).

Apalagi kemudian sampai membawa bawa nama Bupati dan keluarganya. Phaknya pun telah menginstruksikan kepada seluruh relawan di kecamatan dan desa untuk berkoordinasi dengan Ketua Tim. “Jangan seolah olah mengatasnamakan tim ke Dinas. Ini yang membuat Sumbawa tidak kondusif. Kita menginginkan pemerintahan ini berjalan ini dengan baik,”pungkasnya. (arn)

Tidak Bayar Sumbangan, Siswa Harus Bantu Petugas Kebersihan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumbawa besar mengirimkan surat pernyataan kepada orang tua siswa mengenai sumbangan. Dalam surat pernyataan tertera tiga point yang masing-masing harus dipilih orang tua siswa.

Adapun surat pernyataan tersebut yakni pertama, tidak perlu / perlu mengikuti pelajaran Bahasa Inggris. Sehingga saya tidak / wajib membayar honor guru bahasa Inggris.

Kemudian bersedia / tidak bersedia membersihkan kamar mandi, menyapu, menyiram halaman sehingga saya tidak / wajib membayar honor petugas kebersihan.

Dan ketiga tidak perlu / perlu mengikuti ulangan harian dan try out online (kelas 6). Sehingga saya tidak / wajib membayar honor petugas kelas digital dan admin ruang komputer. Tentunya jika orang tua siswa tidak membayar maka akan memilih pilihan yang kedua. Kepala SDN 2 Sumbawa, Erdawaty, S.Pd kepada wartawan, Rabu (23/8) membenarkan terkait adanya surat pernyataan tersebut. Terkait guru Bahasa Inggris dibayar oleh komite. Adanya pelajaran Bahasa Inggris tersebut merupakan keinginan orang tua.

Pihaknya awalnya tidak menyetujui untuk pelajaran bahasa inggris karena tidak masuk dalam kurikulum nasional.

Sehingga pembiayaannya tidak bisa menggunaan dana BOS. Tetapi orang tua siswa menginginkan Bahasa Inggris di SDN 2 diajari dari kelas 2. Sehingga untuk membayar guru Bahasa Inggris tersebut dari sumbangan orang tua yang menginginkan pelajaran tersebut. Sementara bagi siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran tidak diharuskan membayar. Bagi yang tidak mampu juga tidak diditarik pembayaran.

“Awalnya saya mengatakan tidak usah ada guru Bahasa Inggris. Bahkan orang tua ke sini ingin Bahasa Inggris di SD 2 dari kelas 2 diajari. Bahasa Inggris itu tidak masuk dalam kurikulum nasional. Tidak boleh dibayar oleh dana bos, harus dibayar oleh orang tua yang menginginkan pelajaran bahasa Inggris. Kalau tidak mau ikut tidak usah. Yang tidak mampu tidak ditarik,” ujarnya.

Kemudian untuk poin kedua, petugas kebersihan di sekolah setempat ada dua orang, karena halaman sekolah luas. Satunya ditanggung pembayaran oleh pihak sekolah dan satunya dari dana BOS. Dimana sebelumnya siswa yang disuruh untuk membersihkan, tetapi tidak ada siswa yang mau. Makanya dibisarakan dengan orang tua siswa terkait sumbangan tersebut. Kalaupun dalam pernyataan tersebut orang tua siswa tidak memberikan sumbangan, maka siswa ikut membantu petugas kebersihan.

“Kalau orang tua siswa tidak membayar, maka anaknya ikut membantu petugas melakukan pembersihan. Itu pilihannya dia,” terangnya. Sedangkan untuk poin ketiga, jika tidak membayar hanya akan mengikuti ulangan harian tulis namun tidak mengikuti try out daring. Dimana SDN 2 merupakan sekolah digital dan sudah berbasis IT. Penunjukannya dari LPMP Mataram. Adapun try out online ini dilaksanakan setelah pulang sekolah. Tentunya pihak sekolah akan mencari tenaga dan akan megeluarkan biaya untuk pembayaran. Hal inipun juga sudah dibicarakan dengan orang tua siswa.

Ia menegaskan, sebelum surat pernyataan dibuat, pihaknya sudah mengurimkan surat undangan kepada orang tua / wali untuk mengikuti rapat komite pada bulan Maret 2017 lalu. Hal ini untuk mensosialisasikan Permen tentang komite. Dalam pertemuan tersebut juga diajukan anggaran program sekolah yang tidak didanai BOS. Dan orang tua siswa sudah menyetujuinya. Bagi orang tua siswa yang tidak hadir dikirimkan profosal melalui anaknya. Bukti tanda terimanya sudah ada. “Kita sudah undang orang tua siswa. Yang tidak hadir kamikirimkan profosal melalui anaknya dan sudah ada bukti tanda terimanya. Jadi orang tua tidak bisa mengatakan tidak tahu, karea itu buktinya yang sudah kita berikan,” tukas Erdawaty. (ind)

Inspektorat Panggil Kepsek SDN 2 Sumbawa

Halaman 6

Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Dengar Pendapat di DPRD

Pemkab Diminta Secepatnya Selesaikan Masalah Rumah Korban Banjir Kapas Sari Sumbawa Besar (Suara NTB) Dengar pendapat warga Kapas Sari desa Moyo kecamatan Moyo Hilir dengan eksekutif bersama DPRD Sumbawa yang dipimpin Ketua Komisi I, Syamsul Fikri S.Ag M.Si, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Yang mendesak Pemkab untuk secepatnya menyelesaikan status tanah warga korban banjir 2006 tersebut. Berdasarkan aturan yang ada.

Asisten I Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyebutkan, total luas lahan pemukiman korban banjir 2006 tersebut 3,2 hektar. Terdiri dari 10 blok dengan rumah 318 unit. Sampai saat ini, masih berstatus aset pemkab Sumbawa, dengan sertifikat No. 34 tahun 2007. Peruntukkan untuk korban banjir.

Masalahnya saat ini, data

tahun 2016, dari total 318 unit rumah, tinggal tersisa 80 unit yang terdata sebagai penerima awal. Sisanya sebanyak 238 unit rumah telah pindah tangan atau dialihkan ke orang lain oleh penerima bantuan awal.

“Yang berubah status ini yang kita pelajari dulu. Kita minta alasan dan pernyataan yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan. Bisa jadi orang yang menerima pengalihan juga korban banjir atau orang yang tidak mampu. Sebab penghuni hanya punya hak guna bangunan. Ini yang kita kaji dulu,” terang H. Ikhsan.

Soal adanya rekomendasi DPRD agar aset tersebut dihibahkan ke warga Kapas Sari, juga sedang ditelaah boleh tidaknya lahan tersebut dihibahkan ke mereka. Agar tidak melanggar hukum.

Sementara Ketua Komisi I

DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, menyatakan, pihaknya tetap berpegang pada rekomnedasi Komisi I yang sebelumnya telah dikeluarkan pertama pada 14 Februari 2013, tentang status tanah dusun Kapas Sari. Untuk menindaklanjuti proses kepastian hukum sataus lahan, waktu itu, Komisi menawarkan dilakukan proses hibah. Atau hal lainnya sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

“Tetap ada klausul itu. Kebetulan waktu itu, saya juga yang menjabat Ketua Komisi I,” ujarnya.

Apalagi sebelumnya, Bupati Sumbawa juga telah menginstruksikan penyelesaian kasus ini. Terhadap pemilik yang sudah pindah tangan, tetap perlu dicarikan solusi yang baik.

Mengacu kepada pengelolaan aset tahn 2016 yang dimungkin-

(Suara NTB/arn)

DENGAR PENDAPAT - Suasana saat dengar pendapat warga Kapas Sari dengan eksekutif bersama DPRD Sumbawa. kan dilakukan hibah. Asal tidak melanggar aturan. Pemkab melalui Bidang Aset pun tentu segera melakukan rapat teknis dan melakukan verifikasi faktual atas kepemilikan tanah di Kapas Sari.

“Kita berharap masalah ini

dapat diselesaikan secepatnya secara arif. Tanpa melanggar ketentuan negara. Toh kita punya payung hukum yang jelas dan aturan tentang hibah. Agar pemerintahan ini tetap hebat dan bermartabat,” pungkasnya. (arn/*)

Polemik Aspirasi DPRD

Anggota Dewan Anggap Menawarkan Rekanan Bukan Intervensi Sumbawa Besar (Suara NTB) Polemik dana aspirasi di Sumbawa nyatanya terus berlanjut. Sejumlah Ketua Fraksi di DPRD Sumbawa, menganggap sah sah saja, anggota DPRD menawarkan rekanan/ pelaksana proyek kepada ekesekutif dari pekerjaan fisik yang diusulkan melalui dana aspirasi DPRD. Tetapi mereka menolak itu dikatakan sebagai bentuk intervensi.

“Teman teman (anggota DPRD) wajar keberatan kalau tidak sesuai dengan harapan.

Bukan tidak mendukung pemerintahan. Tapi justru kami mendukung (dengan saling menghargai antar lembaga). Kita punya konstituen yang juga jadi kontraktor. Mereka punya hak cari proyek sama dengan kontraktor lainnya. Enggak ada salahnya, kalau sekedar, tolong kasih ke si ini misalnya. Toh mereka juga memenuhi syarat dan kelayakan sebagai kontraktor. Paket (proyek) reguler (PL) yang ada di Dinas, juga tidak diganggu oleh teman teman. Jadi, tidak ada intervensi. Hanya menawarkan rekanan sah sah saja.Sebagai bentuk niat baik kerjasama dua lembaga. Kalau ada kendala, silahkan dibicarakan sesuai aturan. Jangan eksekutif semau maunya dia. Ini oknum ya, tidak

semua eksekutif,”cetus Ketua Fraksi PPP DPRD Sumbawa, Rusli Manawari, Kamis (24/8) kemarin. Seraya berharap kepada eksekutif untuk lebih mendengar dan memperhatikan harapan anggota DPRD. Pandangan tak jauh berbeda disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si. Sebenarnya semua usulan masyarakat yang disampaikan melalui aspirasi DPRD Sumbawa terakomodir dalam DPA yang menyebar di berbagai OPD. Dengan total jatah aspirasi setiap anggota DPRD Sumbawa, sebesar Rp. 1,7 Miliar pada 2017. Namun adanya harapan dari anggota DPRD seperi yang disampaikan Rusli menurut Fikri wajar. Rekanan yang ditawarkan anggota juga bagian dari konstituen mereka, masyarakat yang mereka wakili.

“Mereka datang ke anggota

DPRD, sebagai pemborong yang juga bagian dari masyarakat.

Mereka juga punya legalitas dan kelayakan sebagai pemborong,” tandasnya.

Kecuali, lanjut Fikri, proyek tersebut diperjualbelikan. “Silahkan didata. Berapa banyak yang bukan (usulan) dari anggota, dapat paket. Malah bukan pemborong tapi dia dapat paket. Ini baru dugaan. Lalau apa salahnya, yang kontraktor asli yang disodorkan anggota DPRD untuk diakomodir,”cetusnya.

Menurut Fikri, oknum pejabat di OPD ataupun PNS yang diduga bermain main dengan proyek untuk kepentingan pribadi dan kelompok agar disingkirkan dari pemerintahan. Agar harmonis kedua lembaga ini.

Dalam wawancara Suara NTB dengan Bupati Sumbawa seperti yang pernah dimuat hari-

an ini sebelumnya, H. Husni telah menegaskan, ramaianya pembicaraan terkait dana aspirasi anggora DPRD lebih karena adanya komunikasi yang tersumbat antara eksekutif dan legislatif. Adanya permintaaan anggota DPRD terkait aspirasi dari rakyat yang diwakilnya wajar.

Namun bukan berarti mencampuri atau mengintervensi Dinas/ OPD. Selama ini dana aspirasi seolah menjadi tabu, sehingga muncul pertanyaan dimasyarakat, terkait dana tersebut. Dana tersebut sebenarnya aspirasi masyarakat yang muncul melalui anggota dewan. Sehingga wajib dilaksanakan, karena eksekutif dan legislatif sama sama bekerja untuk kepentingan rakyat.

Namun, tidak semua aspirasi yang masuk melalui DPRD harus diakomodir seluruhnya.

Sebab peru juga disingkronkan dengan aspirasi yang disampaikan langsung ke Bupati dan Wakil Bupati. Dalam melaksanakan program Bupati tentu saja mengacu kepada visi dan misi pemerintahan yang dibangunnya. Memenuhi janji janji

politiknya. “Kita punya janji politik yang harus dipenuhi.

Tapi tentu saja aada skala perioritas, tidak bisa langsung ssemuanya kita penuhi. Mana perioritas tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya.

Asprasi dari dewan kita sambungkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),”terangnya.

Jadi sebenarnya, usulan aspirasi melalui DPRD tidak macet. Hanya pada tataran pelaksanaan ada komunikasi yang terganggu. Jangan sampai ada yang beranggapan, dana yang ada menjadi haknya dia. Persoalan siapa pelaksana program di lapangan, tentu ada mekanisme dan aturan yang mengaturnya.

“Eksekusi program menjadi ranahnya eksekutif. Namun adanya permintaan dari teman teman DPRD wajar saja, asal pelaksana yang ditunjuk memenuhi aturan dan betul puunya tanggung jawab. Asal jangan mencampuri dan tidak diartikan sebagai bentuk intervensi. Tidak ada intervensi itu,”kata H. Husni. (arn)

Kasus Gizi Buruk Masih Ditemukan di Sumbawa Barat

(Suara NTB/ist)

BERTEMU MENTERI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin (kanan) saat bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kementerian PUPR Janji Selesaikan Proyek Strategis Nasional di KSB Taliwang (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji akan menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional yang kini tengah berjalan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Komitmen itu kembali disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat bertemu Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM di kantornya, Kamis (24/8). “Saya barusan ketemu beliau dan membahas banyak terutama proyek strategis nasional yang ada di KSB. Dan beliau komit akan menyelesaikannya,” terang bupati saat dihubungi wartawan.

Ada sejumlah proyek strategis nasional baik yang saat ini sedang dikerjakan maupun masih berupa rencana Kementerian PUPR akan ditempatkan di KSB. Seperti pembangunan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea, pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo Taliwang dan proyek pengendalian banjir kota Taliwang.

Dijelaskan Bupati, untuk proyek Bintang Bano PUPR selain memastikan menuntaskan infrastruktur bendungan juga saat ini juga tengah menyiapkan anggaran pebangunan jaringan saluran irigas-

inya sepanjang 58 kilo meter hingga wilayah Sepakek kecamatan Poto Tano. “Kata pak menteri untuk keseluruhannya Bintang Bano butuh dana sekitar Rp 700 miliar dan itu telah masuk dalam program kementerian,” paparnya.

Demikian pula untuk proyek pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo Taliwang. Proyek itu saat ini sudah mulai berjalan, di mana pada tahap awal Kementerian PUPR melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I telah mengerjakan tanggul sepanjang 500 meter dan menelan anggaran sekitar Rp 5 miliar.

“Untuk Lebo ini panjang tanggulnya hampir 18 kilo meter dan pembiayaanya butuh dana Rp 470 miliar. Ini juga sudah ada komitmen kementerian,” urai bupati seraya menambahkan, Pemda KSB beharap proyek ini berjalan terus hingga tuntas.

“Saya sampaikan ke pak menteri kalau untuk Lebo proyeknya tetap dilanjutkan.

Ini penting untuk memastikan ekosistem danau tersebut tetap aman,” lanjut bupati.

Selanjutnya ia menyampaikan, kepada menteri PUPR dirinya mengajukan permohonan pendanaan pembangunan jalan

sepanjang 8,7 kilo meter untuk akses tembus dermaga Labuhan Lalar menuju Kertasari.

Jalan tersebut oleh Pemda disiapkan untuk memberikan akses pengangkutan batu bara PLTU Kertasari yang akan memanfaatkan dermaga Labuhan Lalar sebagai tempat pembongkaran. “Untuk yang ini Balai Jalan NTB sudah turun mengecek kesiapan kita. Artinya sudah ada lampu hijau dari kementerian, tapi saya pertegas lagi,” timpalnya.

Terakhir, bupati mengaku, kembali menyentil soal proyek pengaman Banjir Taliwang.

Pemda sendiri mengajukan agar untuk kelanjutan proyek tersebut dapat sepenuhnya didanai menggunakan anggaran pusat. “Ini juga sebenarnya sudah jadi program prioritas kementerian. Tapi kita sampaikan lagi karena butuh anggaran besar untuk menyelesaikan seluruhnya,” ungkapnya.

Pertemuan bupati dengan menteri PUPR itu kemarin, turut didampingi Nusyrwan Soejono, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Infrastruktur yang juga Anggota Komisi V DPR RI dan Rahmat Hidayat, anggota DPR RI asal NTB yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP NTB. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat menyebutkan bahwa kasus gizi buruk masih ditemukan di daerah tersebut.

Dimana tiap tahunnya dinas terkait hanya menemukan satu sampai dua kasus saja.

Meskipun demikian, dua kasus atau satu kasus saja sudah dianggap sebagai suatu kelemahan dan harus segera diperbaiki sehingga tidak muncul kasus gizi buruk yang lain.

“Jumlah kasus gizi buruk di Sumbawa Barat tidak begitu mencengangkan, dimana dua tahun terakhir Dikes hanya menangani satu sampai dua kasus saja. Sedangkan untuk tahun 2017, kita masih melakukan pengumpulan data dilapangan,” ungkap Plt Kadis Dikes Sumbawa Barat H. Tuwuh S. Ap kepada Suara NTB, Kamis (24/8).

Dikatakannya, sebenarnya untuk trend kasus gizi buruk di Sumbawa Barat sudah jauh dibawah angka nasional. Ini merupakan catatan yang sangat penting untuk terus menurunkan angka ini. Seperti dengan melakukan deteksi dini terhadap penderita kasus ini melalui Posyandu yang ada di tiap-tiap desadesa. Sehingga dengan deteksi dini ini ketika ada yang terindikasi gizi buruk maka akan langsung diambil sikap.

Program-program perbaikan terhadap gizi ini juga akan terus digalakkan sebagai upaya untuk menurunkan angka ini. “Kita tetap berupaya maksimal untuk terus menurunkan angka ini meskip u n kita ma-

sih sangat kecil angkannya untuk anak-anak yang kurang gizi ini,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, kasus ini pada dasarnya bisa terjadi karena bawaan dari orang tuanya maupun pola asuh dari para orang tua. Hanya saja faktor utama kasus ini terjadi karena pola asuh orang tua yang dianggap salah.

Sebut saja, ketika anakanak tidak mau makan, tetapi orang tuanya malah memberikan jajanan diluar sebelum makanan pokok, pola inilah yang dianggap salah. Untuk itu, ketika ada indikasi anak-anak ini kurang makan bahkan tidak mau makan, orang tua harus bisa berfikir ekstra supaya anak ini bisa makan.

Karena apabila makanan utama bukan makanan pokok akan menjadi salah faktor gizi buruk ini terjadi.

“Harus dikenyangkan dulu dengan makanan pokok, jangan sampai makan jajanan yang lain. Karena itu bisa mempengaruhi pola makan anak nantinya sehingga gizinya tidak tercukupi secara maksimal,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Inspektorat Kabupaten Sumbawa berencana memanggil Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumbawa Besar. Hal ini guna mengetahui kejelasan terkait adanya surat pernyataan yang dikirimkan kepada orang tua siswa terhadap sumbangan pendidikan di sekolah setempat.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Hasan Basri yang ditemui wartawan, Kamis (24/8) kemarin mengaku belum memahami apa yang menjadi latar belakang dikirimkan surat pernyataan. Pihaknya juga belum mengetahui maksud dari pihak sekolah mengirimkan surat pernyataan tersebut kepada orang tua siswa.

Makanya pihaknya berencana memanggil kepala sekolah setempat terlebih dahulu untuk mengetahui kejelasannya.

“Saya belum memahami jalan pikirannya seperti apa.

Nanti akan saya panggil (kepala sekolah). Kami akan meminta klarifikasinya seperti apa. Apa yang dimaksud dengan membuat pernyataan terkait sumbangan itu,” ujarnya.

Dijelaskannya, apabila orang tua siswa ingin memberikan sumbangan kepada sekolah tidak ada yang melarang. Diumpamakan ada seorang pengusaha yang anaknya sekolah di salah satu sekolah.

Tentunya jika ingin menyumbang tidak mungkin dilrarang. Tetapi, yang jelas sumbangan tidak boleh ditentukan orangnya. Kemudian tidak boleh ditentukan jumlah yang disumbang, dan batas waktu memberikan. Termasuk tidak boleh memberikan sangsi ketika tidak memberikan sumbangan dan lainnya.

“Yang namanya sumbangan, tidak boleh ada pungutan yang ditentukan orangnya, ditentukan jumlahnya, dan batas waktunya,” terangnya. Ia menegaskan, meskipun sudah ada persetujuan orang tua siswa, jumlah yang disumbangkan juga tidak boleh seragam atau disamakan. Karena belum tentu semua orang tua siswa semuanya mampu. Makanya untuk mengetahui kejelasannya mengenai hal tersebut, pihaknya akan meminta klarifikasi dari kepala sekolah setempat.

Mengenai adanya sejumlah program dan kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh dana BOS di sekolah setempat, menurutnya bisa saja diusulkan sepajang tersedia di pihak dinas. Tetapi hal tersebut tidak harus langsung terealisasi, bisa saja bertahap. Jangan sampai dijadikan alasan karena kekurangan dana. “Tidak bisa kita jadikan alasan kurang dana, namanya dana pasti kurang,” tukas H. Bas. Tinggal bagaimana pihak sekolah dalam memanfaatkan dana yang ada. Kemudian bagaimana pihak komite berinovasi untuk membantu pihak sekolah dalam mendukung hal tersebut. Jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang tua siswa yang tidak mampu. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

H. Tuwuh

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Tender Pembangunan Pendopo

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

BANGUN TENDA Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Dompu membangun tenda di halaman kantor DPRD menuntut dikembalikan haknya sebagai CPNS, Kamis (24/8).

ULP Persilakan Kontraktor Ajukan Sanggah Melalui Sistem

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Proses tender pembangunan pendopo Bupati dengan pagu anggaran Rp 4,8 M memasuki masa penetapan calon pemenang.

Penetapan PT Jarnita Abadi dengan nilai penawaran Rp 4,735 M justru mendapat protes dari keluarga pejabat yang membawa bendera PT Jamindo Indo Perkasa karena menklaim memiliki penawaran terendah Rp 4,3 M. Unit layanan pelelangan (ULP) Setda pun mempersilahkan protes dan keberatan disampaikan melalui sistem dalam masa sanggah.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Kamis (24/8) kemarin, mempersilakan pihak kontraktor untuk menyampakan sanggahan dan keberatan melalui sistem bila keberatan atas penunjukan PT Jarnita Abadi sebagai calon pemenang. Masa sanggah yang ditetapkan selama 5 hari yaitu 23 – 28 Agustus 2017 dan sanggahan harus disampaikan oleh direktur perusahaan. “Kita tidak mau layani orang lain. Kita mau layani pemilik perusahaan,” katanya.

Hari kedua masa sanggah, kata Nasrun Hanif, belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan. Penawarn pembangunan pendopo Bupati ini yang mengajukan penawaran ada 4 perusahaan yaitu PT Jumindo Inda Prakasa dengan nilai penawaran Rp 4,3 M, PT Javira Tetap Jaya dengan nilai penawaran Rp 4,348 M, PT Jaya Raharja dengan nilai penawaran Rp 4,697 M, dan PT Jarnita Abadi dengan nilai penawaran Rp 4,735 M. Sementara nilai HPS proyek ini sebesar Rp 4,759 M dengan pagu anggaran proyek sebesar Rp 4,8 M. “Kita sudah siapkan 5 hari masa sanggah. Kami tidak bisa main – main dengan masa sanggah itu. Kenapa? Kami diawasi oleh LKPP. Kalau benar sanggahan mereka, pasti LKPP itu akan memerintahkan kepada kami untuk memenangkan. Itu tidak ditempuh. Mereka memilih cara lain. Cara lain yang tidak prosedural. Ya, kami biarkan saja,” ungkapnya.

Keributan yang diduga dibuat oleh Sf warga Kandai Dua di kantor ULP Setda Dompu, Rabu (23/8), tidak lepas dari calo proyek.

Namun tidak ditanggapi karena masih menghargai keluarganya yang menjadi pejabat. Karena nama Sf juga tidak tercatat dalam akte kepengurusan perusahaan dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran pembangunan pendopo Bupati.

“Kalau datang orang seperti (Sf) ini, ngapain kita ladenin.

Pusing amat. Dia mengatasnamakan (PT Jumindo). Di akte (PT) Jumindo, tidak ada nama dia (Sf) di struktur organisasi. Empat perusahaan (pengaju penawaran) ini tidak ada nama dia. Saya bilang, tidak ada hubungan,” ungkapnya.

Alasan Sf ribut karena PT Jumindo Indo Perkasa yang dibawanya memiliki penawaran tersenda yaitu Rp 4,3 M, tapi justru dimenangkan PT Jarnita Abadi dengan penawaran tertinggi yaitu Rp 4,735 M. Menurut Nasrun Hanif, harga penawaran bukan yang utama dari penentuan calon pemenang. Sistem pelelangan saat ini penawaran terendah responsif dan kualifikasi, yaitu memenuhi syarat administrasi, baru tekhnis, penawaran harga, dan kualifikasi perusahaan.

“Tiga perusahaan dengan penawaran terendah ini tidak memenuhi syarat administrasi dan tekhnis, makanya tidak dilihat harga penawarannya,” ungkap Maman, SE anggota pokja. “Percuma penawaran terendah dengan sisa anggaran, tapi bangunan ini mungkin 5 tahun kedepan sudah rusak habis (tidak bisa dipakai),” tambah Abdurrahim, ST anggota pokja lainnya. (ula) Nasrun Hanif

Terkait Dana Desa, Dua Kades di Bima Diusut APH

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Dua Kepala desa (Kades) di Kabupaten Bima, saat ini sedang diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Lantaran diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD) tahun 2016 lalu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/8), juga mengakui itu. Namun Sekda, enggan menyebutkan secara detail dua Kades tersebut. “Ya ada dua kades di Bima yang sedang diproses hukum,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut diusut atau diproses, menindaklanjti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat setempat. Yang melaporkan ada dugaan penyalahgunaan DD. “Berdasarkan LHP yang diterima oleh Bupati, hasilnya ada dugaan penyalahgunaan,” katanya.

Menurut Sekda, jika ada penggelolaan DD ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan oleh Pemerintah Desa. APH tidak langsung melakukan proses hukum, sebelum ada rekomendasi LHP dari Inspektorat yang telah diketahui Bupati. “Ini Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai aturan yang berlaku. APH memproses harus ada LHP Inspektorat,” katanya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, dua Kades yang diproses tersebut yakni Kades Oi Katupa Kecamatan Tambora, dengan kisaran penyalahgunaan Rp 80 juta. Serta Kades Karumbu Kecamatan Langgudu, sebesar Rp 40 juta.

Adanya penyalahgunaan hingga diproses hukum kedua Kades tersebut juga diakui oleh Kabid Pemerintah Desa DPMDes Kabupaten Bima, L. Faisal MM. Kata dia, hasil LHP, desa Oi Katupa sekitar Rp 150 juta. Namun belakangan sebagian telah dikembalikan ke kas desa.

“Informasinya ada sekitar Rp 150 Juta. Tapi sudah dikembalikan dan telah masuk ke kas desa,” ujarnya.

Dia menambahkan, awalnya Kades Oi Katupa telah diingatkan oleh pihaknya. Hanya saja, tidak diindahkan. Namun setelah kasus tersebut diproses hukum, barulah mengembalikan uang ke kas desa. “Setahu kami uangnya telah dikembalikan secara bertahap. Namun kami tidak tahu informasinya saat ini, termasuk sedang diusut APH,” terangnya.

Sementara lanjutnya, penyalahgunaan DD oleh Kades Karumbu juga tidak diketahuinya dengan jelas.

Meskipun, Ia membenarkan informasi Kades tersebut diusut oleh APH. “Mengenai desa Karumbu tidak saya ketahui secara pasti. Tapi yang jelas informasinya sedang diusut APH,” pungkasnya. (uki) H. M. Taufik HAK

Tuntut Dikembalikan Jadi CPNS

CPNS K2 Bangun Tenda di Kantor DPRD Dompu (Suara NTB) – Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Dompu bertenda di kantor DPRD menyusul belum ditindaklanjutinya tuntutan mereka soal rekomendasi politik terkait nasibnya. Ada tiga tuntutan SOS 390 CPNS Dompu, diantaranya kembalikan haknya sebagai CPNS sesuai amar putusan PTUN Mataram, audit investigasi kembali soal kerugian negara, dan penganggaran ulang gaji 134 CPNS K2 di APBD Perubahan 2017.

“Mereka (134 CPNS K2) sudah harus dikembalikan posisi dan hak-haknya sebagai CPNS K2 berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas koodinator dan juru bicara SOS 390 CPNS Dompu, Ir Muttakun di sela-sela pembangunan tenda, Kamis (24/8).

Aksi SOS 390 CPNS Dompu ini merupakan lanjutan dari aksinya pada 20 Juli 2017 lalu dengan tuntutan yang sama.

Namun rekomendasi yang di-

harapkan, belum juga didapat walaupun para anggota Dewan sudah ke BKN regional Denpasar maupun BKN RI. Akan tetapi kehadiran anggota Dewan ke BKN justru tidak membicarakan persoalan yang didesaknya.

Alasan DPRD tidak menindaklanjuti tuntutan berdasarkan hasil komunikasi secara informal dengan perwakilan anggota Dewan yang ke BKN yaitu M Ikhsan, S.Sos, kata Muttakun, karena belum disampaikan ke pimpinan

Dewan yang tidak hadir di kantor. Ini menunjukan para wakil rakyat tersebut tidak memiliki itikad baik dalam menuntaskan persoalan ini.

“Ini menjadi persoalan yang selama ini tidak pernah mau ditangapi. Hati-hati ketika ini tidak ditangapi. Ini menyangkut nasib mereka yang sudah dinyatakan PTUN harus dikembalikan (statusnya. red),” ujar Muttakun.

Pemerintah dalam hal ini Bupati Dompu, Drs. H. Bam-

bang M Yasin tambah Muttakun, sudah merespon dengan baik apa yang menjadi amar putusan PTUN, yang mana Bupati telah mencabut surat keputusannya tentang pembentukan tim verifikasi, tinggal menunggu beberapa salinan amar putusan yang nantinya akan juga ditindaklanjuti.

“Bupati sudah merespon dengan baik namun kenapa DPRD tidak merespon, DPRD yang tidak benar ini, DPRD tidak benar dalam kondisi saat ini,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Dompu, Iwahyuddin AK yang dikonfirmasi persoalan tersebut mengatakan, pada prinsipnya bahwa BKN dan BKN Regional IX Denpasar memandang persoalan 126 CPNS k2 Dompu telah se-

Kajari Ingatkan Ada Kades yang Masuki Tahap Penyidikan Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu melalui Tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran Desa mulai 2017 ini. Kepala Desa dan Camat pun kembali diingatkan agar anggaran Desa tersebut digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Hasan Kurnia HS, SH pada acara sosialisasi TP4D dalam mengawal dan mengamankan implikasi dana Desa yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Dompu di gedung Dharma Wanita Dompu, Kamis (24/8) kemarin, mengungkapkan, kembali menemukan kasus dugaan korupsi anggaran Desa yang dilaporkan ke pihaknya.

Kasus dugaan korupsi ini bahkan dinilai lebih parah dari kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Desa Rababaka, HY ke penjara. “HY (mantan Kades Rababaka) tahap dua sudah ada lagi, dan lebih parah dari HY,” kata Hasan Kurnia.

Ia pun berharap kepada para Kepala Desa untuk segera merespon setiap ada temuan dan laporan dari Inspektorat. Karena pihaknya tetap akan melibatkan Inspektorat setiap ada pengaduan dari kelompok masyarakat maupun LSM terkait dugaan penyelewengan anggaran Desa. Ketika jumlahnya jutaan, pihaknya akan memberi kesempatan mengembalikan.

“Tapi kalau bandel, tidak mau dihiraukan Inspektorat, nanti Inspektoratnya akan serahkan ke kita. Kalau jumlahnya ratusan juta, ya terpaksa kita akan bawa ke Mataram (untuk disidangkan),” ingatnya.

Hasan Kurnia mengungkapkan, sudah 3 kali kesempatan dirinya bicara di hadapan para Kepala Desa terkait Anggaran Dana Desa

(ADD) dan Dana Desa (DD).

Dirinya tidak ingin pertemuan dengan para kepala Desa di kesempatan lain yaitu di proses penyelidikan atau penyidikan karena kasus dugaan korupsi APBDes. Karenanya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan sesuai peruntukannya. “Ada uang, ada pertanggungjawaban.

Jangan ada uang, tidak ada pertanggungjawaban,” ingatnya.

Untuk menghindari dugaan penyelewengan dana Desa, ia mengingatkan para Kepala Desa untuk melibatkan seluruh aparat di Desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perencanaan pembangunan di Desa. Ketika ada anggarannya, pastikan pencairannya sesuai dengan perencanaan dan hindari pencairan anggaran dalam jumlah banyak, apalagi belum jelas peruntukannya. “Libatkan seluruh aparat di Desa sesuai fungsinya dalam penggunaan anggaran,” harapnya.

Penyelewengan anggaran Desa, kata Kajari, lebih disebabkan Kepala Desa bekerja sendiri dan tidak melibatkan unsur lain di Desa. Kalaupun ada unsur lain yang dilibatkan, mereka adalah keluarganya sendiri. “Untuk saat ini bapak – bapak kelola anggaran diatas Rp 1 M. Tahun depan anggaran yang akan dikelola lebih dari Rp 2 M, karena dana Desa tahun depan direncanakan Rp 60 T seluruh Hasan Indonesia.

Bahkan bukan tidak mungkin bapak – bapak akan kelola anggaran Rp 5 M, dan Camat itu lewat (karena hanya mengelola anggaran Rp 400 juta per tahun),” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, MSI pada kesempatan yang sama, mengharapkan kepada para Kepala Desa untuk mengikuti secara seksama sosialisasi TP4D. Bila ada yang tidak dipahami, jangan dibiarkan. Tapi harus ditanyakan kepada para narasumber, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Jangan biarkan ketidaktahuan dibawa pulang. Kalau ada yang tidak diketahui, tanyakan. Biar ketika pulang, sudah tidak ada yang tidak dipahami lagi,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, pelaporan DD dan ADD saat ini sedang terus didorong untuk dirampungkan. Ditargetkan 25 Agustus ini, semua pelaporan sudah rampung dan minimal realisasi pelaporan 75 persen. Saat ini pelaporannya sudah 46 persen dari 72 Desa di Kabupaten Dompu. Pelaporannya dengan online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara (Om – SPAN).

“Kita targetkan sampai 25 Agustus ini selesai agar anggaran tahap berikutnya bisa cair paling telat sebelum 15 September.

Tapi kalau lebih dari 25 Agustus, anggaran akan dicairkan di atas 15 September. Itu yang kita jaga,” Kurnia katanya. (ula)

lesai. Artinya, pembatalan NIP terhadap mereka dipandang sebagai langkah hukum administrasi Pemerintah berdasarkan PP 56 dan 48.

“Merujuk pada hasil verifikasi dan verifikasi internal BKN, posisi putusan TUN tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap kewenangan BKN. Selanjutnya pihak BKN juga mendorong pemerintah daerah mendefinitifkan 256 CPNS. Yang menarik adalah posisi delapan orang dari 134 yang telah mengajukan gugatan terhadap BKN, sekalipun BKN mengajukan banding akan tetapi hasil hearing dengan BKN mereka masih memiliki harapan untuk dikembalikan haknya,” pungkas Iwahyudin AK. (jun)

Proyek Pokir Dikerjakan melalui Pintu DPRD Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muklis, mengatakan, kegiatan atau proyek pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, adalah hasil aspirasi masyarakat yang dikerjakan melalui pintu DPRD. “Pokir merupakan kewajiban anggota dewan saat menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBD,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (24/8).

Menurut Duta Partai NasDem ini, dalam penyusun APBD, mekanisme kegatan atau program berasal dari tiga faktor. Yakni berdasarkan hasil Musrembang, mulai dari tingkat desa hingga Daerah, usulan pihak eksekutif atau pemerintah. “Dan terakhir hasil reses anggota DPRD,” katanya.

Diakuinya, pada tahun 2018 mendatang, dirinya mengaku akan berencana mengajukan sejumlah proyek kegiatan, yang secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 5 miliar. “Pokir ini akan saya perjuangkan dalam pembahasan APBD 2018 mendatang,” ujarnya.

Diakuinya, dana Rp 5 miliar tersebut, akan dibagi kedalam sejumlah item kegiatan. Yakni untuk hotmix jalan dari Desa Laju hingga Desa Karampi Kecamatan Langgudu. Tujuanya untuk membuka empat desa yang terisolir sebesar Rp 2 miliar.

“Serta untuk pembangunan satu unit jembatan dengan kisaran Rp 1 miliar.

Pengerjaannya seperti proyek pada umumnya. Tentu tetap dikawal dan diawasi dewan hingga tuntas,” terangnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pokir anggota DPRD, berdasarkan aspirasi masyarakat. Saat pihaknya melakukan reses, dalam rangka menjaring aspirasi langsung konstituen.

Jadi Pokir anggota dewan ini adalah aspirasi masyarakat yang diakomodir lewat pintu DPRD. Bukan dana aspirasi dewan yang dianggap sebagian masyarakat selama ini. Kalaupun dana aspirasi sudah kaya dong anggota dewan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

Tak Miliki Izin Lingkungan

LH Persilakan APH Tertibkan RPH Larema Dompu (Suara NTB) – Kabid Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, St., M.Si., meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera menertibkan Rumah Potong Hewan (RPH) di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai. RPH milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu ini ternyata tidak mengantongi izin lingkungan selama beroperasi.

Keberadaan RPH ini sudah

lama meresahkan masyarakat setempat karena limbahnya yang dibuang pada tempat terbuka. “Sekarang urusan yang berwajib, artinya ditertibkan sama yang berwajib berdasarkan keluhan masyarakat itu,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (24/8).

Andi Bahtiar menjelaskan, mengingat RPH ini tidak memiliki izin lingkungan maka pihaknya tak mungkin melakukan pencabutan, me-

lainkan cukup memberi pihak pengelola surat peringatan.

Namun demikian, upaya itu pun tak juga diindahkan.

Pihak pengelola lanjut dia, masih melakukan aktivitas pemotongan hewan dan membuang limbahnya ditempat terbuka. “Jadi ndak bisa kita cabut izin lingkungan karena memang tidak diurus, jadi aparat saja yang langsung turun. Katanya mau dipindahkan tapi sampai sekarang belum juga dipindahkan,” ujarnya.

Hasil pertemuan pihaknya dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) beberapa waktu lalu, diterangkan bahwa RPH Larema sudah tidak lagi dioperasikan karena adanya RPH baru di Kelurahan Kandai II, namun faktanya pemotongan hewan masih tetap dilakukan. Pihaknya tak mengetahui pasti apakah ini ulah Disnakeswan atau oknum yang bekerja di RPH tersebut.

“RPH Larema ini sebenarn-

ya tidak aktif lagi, tapi masih dipakai berdasarkan keluhan masyarakat. Apakah itu atas perintah dinas peternakan atau oknum di sana (RPH, red),” jelasnya.

Selain meminta APH segera mengambil tindakan tegas, Andi Bahtiar juga menyarankan ketika resmi dipindah ke RPH baru pihak pengelola wajib membuat izin lingkungannya.

Sebab ini menjadi syarat perusahaan yang memiliki dampak lingkungan. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Halaman 8

Perda untuk Tingkatkan PAD TARGET Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sampai saat ini masih belum bisa tercapai. Padahal Provinsi NTB memiliki banyak sumber potensi PAD yang sangat strategis, hanya saja, masih belum digali secara maksimal.

Untuk itu, DPRD NTB membuat peraturan daerah peningkatan PAD dari untuk sektor pajak, retribusi aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Perda itu tujuannya untuk dijadikan dasar hukum pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan daerah.

Demikian disampaikan (Suara NTB/ndi) oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Hj. Baiq Isvei Rupaeda Isvie Rupaeda, SH, MH., di ruang kerjanya. Dikatakan Isvie, hal itu merupakan salah satu upaya pihaknya ikut mendorong pemaksimalan pendapatan daerah.

“Gimana caranya kita Banggar, untuk ikut mendorong.

Salah satu caranya adalah dengan Perda. Sebab bagaimanapun harus jelas payung hukumnya, karena kita mau memungut uang dari rakyat,” jelasnya.

“Kedua adalah pengelolaan aset, itu ada uang di sana. Kalau saja aset kita dikelola dengan bagus maka akan semakin banyak sumber pendapatan untuk daerah,” tambahnya.

Dikatakan politisi Partai Golkar itu, mengapa sampai saat ini PAD masih kurang dari target, dan tidak setinggi yang dibayangkan, karena belum dikelola secara maksimal. “Makanya segera kita rampung Perdanya. Karena kan tidak boleh sembarangan menaikkan retribusi,” jelasnya.

Isvie menjelaskan kenapa pihaknya menyetujui penjualan aset Pemprov NTB yang berada di Lombok International Airport (LIA), lebih karena pertimbangan pemanfaatan.

Sebab jika tidak dijual, maka justru daerah tidak akan mendapatkan apa-apa dari aset tersebut.

“Ada banyak pertimbangan soal penjualan aset itu, di LIA itu, kita punya aset tapi endak ada retribusi. Dan juga ada aturan hukum baru yang mewajbkan pada daerah untuk menghibahkan aset pada LIA. Dan keputusan itu tidak sembarangan diambil, karena ada hasil kajian dari tim hasil investasi daerah,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TERBAKAR: Suasana lokasi gudang PLTD Tanjung Karang, Sekarbela Kamis (24/8) pascakebakaran sehari sebelumnya.

Diusut, Indikasi Pidana Kebakaran Gudang PLTD Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) – Kebakaran gudang PLTD Tanjung Karang, Sekarbela sudah dapat dipadamkan. Polisi masih menyelidiki mengenai penyebab berikut indikasi pidana dalam kebakaran yang menghanguskan stok kabel tegangan tinggi tersebut.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan hasil olah TKP dari Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Denpasar untuk mengungkap penyebab kebakaran.

Termasuk diantaranya dugaan pidana. “Kita lihat hasil penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Masih

menunggu olah TKP dari Labfor dulu,” ujarnya, Kamis (24/8).

Pihaknya sudah meminta Labfor Denpasar untuk melakukan olah TKP yang rencananya akan dimulai hari ini, Jumat (24/8).

Selain dari Labfor, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. “Keterangan awal, ada cleaning service yang mem-

bakar sampah sebelum itu menyebar. Tapi itu kan belum bisa kita pastikan, penyelidikan dulu,” terangnya.

Di aeral gudang di Jalan Sultan Salahudin, Tanjung Karang, Sekarbela itu, terdapat sejumlah CCTV, yang juga akan digunakan untuk membantu mengungkap penyebab kebakaran.

Penanganan Korupsi

Minta Korsup KPK Atasi Pembuktian Sulit Kapolsek Pajo akan Disanksi KAPOLSEK Pajo, Iptu RD diduga lalai sebagai aparat Polri. Perwira polisi jajaran Polres Dompu yang digerebek warga diduga berjualan miras itu kini sedang menunggu sidang etik dan disiplin.

Kabid Propam Polda NTB, AKBP Gatut Kurniadin menjelaskan, pihaknya sudah menyelesaikan penyelidikan di Dompu. “Tim sudah menyelesaikan laporan, untuk tindak lanjutnya nanti lewat mekanisme gelar perkara,” ujarnya Kamis (24/8).

Oknum kapolsek itu terancam sanksi etik atau disiplin. Merunut hasil penyelidikan yang (Suara NTB/why) menemukan indikasi pelangGatut Kurniadin garan menjual miras.

Padahal saban tahun kepolisian sampai membuat operasi khusus berupa razia untuk memberantas salah satu penyakit masyarakat tersebut. Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto mengungkapkan, bahwa yang berjualan miras jenis bir tersebut diduga istri oknum Kapolsek.

“Semuanya boleh beralibi, bagaimana kegiatan mereka (kapolsek dan istri) sejauh ini. Kalau memang begitu, aparat Polri kalau melihat sesuatu yang tidak baik yang tidak boleh dibiarkan, harusnya dihentikan dong,” kata Gatut menanggapi klaim tersebut.

Hasil penyelidikan tersebut, lanjut dia, akan dibawa ke sidang etik dan disiplin bilamana memenuhi unsur pelanggaran profesi Polri.

“Bagi anggota yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan etik, bisa diberlakukan pemberhentian sementara dalam jabatan. Untuk Kapolsek itu kewenagan Kapolda,” terangnya.

“Nanti untuk hukumannya, apabila terbukti akan dilaksanakan oleh pimpinannya. Hasil itu nanti menilai apakah akan dijatuhkan sanksi pada etik atau disiplinnya,” tandas Gatut.

Warga Kandai Dua, Kelurahan Dompu, bersama tim Polres Dompu menggerebek rumah oknum kapolsek 8 Agustus lalu. Ditemukan 14 dus miras di rumah bawah tempat tidur Iptu RD yang beralamat di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu. Warga juga mendapati seseorang keluar dari rumah tersebut sambil membawa satu dus miras, yang diduga baru usai dibeli dari oknum kapolsek. (why)

Mataram (Suara NTB) – Kendalapenyidikanpidanakorupsi berpotensi menghambat penuntasan kasus. Misalnya, pembuktian yang sulit dapat dimintakan kordinasidansupervisikeKPK.Sejumlah kendala itu terungkap dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi ReserseKriminalKhusus(Reskrimsus), Rabu (24/8) di Mataram.

Ratusan penyidik dan penyidik pembantu dari Polres jajaran seNTB dan turut hadir, didampingi Kapolres masing-masing. Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono,menjelaskan,rakernistersebut salahsatulangkahstrategispihaknya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, khususnya penanganan korupsi yang berada di bawah naungan Reskrimsus.

Beberapakasusberlarutdengan pembuktian yang sulit tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke meja KPK, untuk disupervisi. Kendala pembuktian itu terungkap dalam rakernis. “Kalau ada kesulitan dan perlu ada Korsup KPK, nanti dibicarakan di situ yang menjadi bagian dari upgrade kemampuan penyidikan,” sebutnya.

Ia mendorong jajaran di bawahnya yang menangani kasus sulit dapat segera mencari solusi. Agar penanganan tidak berlarut. “Kesulitan apa yang menjadi kendala teknis penyidikan akan diungkap

(Suara NTB/why)

RAKERNIS - Penyidik dan penyidik pembantu Reserse Kriminal Khusus lingkup Polda NTB diupgrade kemampuannya dalam Rakernis, Rabu (24/8) di Mataram. di situ,” kata dia. Untuk keluar dari kesulitan, solusi yang manjur adalah dengan meningkatkan kemampuan teknis penyidik.

“Upgrade kemampuannya dalam penyidikan. Ini membahas pola penanganan, teknis penanganan kasus,” ujarnya ditemui usai kegiatan. Ia menambahkan, peningkatan kemampuan itu adalah salah satu langkah menghindarkan penyidik dari kesalahan, yang berakibat pada tidak maksimalnya pembuktian suatu tindak pidana.

“Memperkecil kesalahan-kesalahan. Bukan karena ada kekurangan, tapi untuk memperbagus fungsi reserse agar lebih baik lagi,” terangnya. Imam pun tidak menampik bilamana ada

penyidik yang melakukan kesalahan dalam proses penyidikan.

“Ini agar lebih baik lagi, bisa terhindar dari kesalahan yang mungkin selama ini masih ada dalam rangka penyidikan dan penyelidikan,” pungkasnya. Barubaru ini, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB meminta Korsup kepada KPK untuk kasus rekrutmen CPNS dari Honorer K2 Dompu, yang menyeret Bupati Dompu, H Bambang M Yasin sebagai tersangka.

Kasus yang diduga merugikan negara Rp 3,5 miliar itu berkas tersangka HBY belum juga lengkap, terkendala pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang yang disangkakan terhadap Bupati. (why)

“Informasi dari saksi nanti kita cari keterkaitannya dari rekaman CCTV. Nanti kita buka rekamannya dari CCTV di titik-titik di sekitar tempat kejadian,” kata dia. kebakaran itu, sambung Muhammad, tidak menganggu operasional PLN dalam menyediakan pasokan listrik untuk masyarakat.

“Sekarang belum bisa ditaksir. Tapi sudah kita konfirmasi, kejadian itu tidak menganggu pelayanan maupun instalasi,” jelasnya.

Kebakaran di Gudang

PLTD Tanjung Karang milik PLN NTB melahap material gulungan kabel tegangan tinggi, Rabu (24/8) sore sekitar pukul 17.00 wita.

Delapan mobil pemadam kebakaran dibantu satu mobil water canon, Dinas Sosial Kota Mataram, dan masyarakat dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar material berbahan karet dan tembaga tersebut.

Hingga pukul 22.30 Wita, api sudah mulai mengecil. Sekitar dini hari Kamis (24/8) api baru benar-benar dapat dipadamkan. (why)

Potensi Kerugian Negara Korupsi PT APC Mulai Dihitung Mataram (Suara NTB) – Usai menetapkan PT Autore Pearl Culture (APC) sebagai tersangka korupsi penggunaan lahan Hutan Lindung Sekaroh, jaksa Kejari Lotim kini mulai meminta perhitungan kerugian keuangan negara.

“Sekarang sudah dilakukan perhitungan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan dihubungi, Kamis (24/8).

Potensi perhitungan kerugian negara itu, sambung dia, dihitung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balitbang dan Inovasi.

Melalui lembaga yang sama, pada saat penyelidikan potensi kerugian negara sudah pernah dimintakan.

Hal itu menjadi salah satu bukti permulaan untuk jaksa meningkatkan status kasus ke penyidikan, dan menetapkan PT APC sebagai tersangka.

Iwan menjelaskan, pola perhitungan serupa dilakukan pada kasus penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung

Sekaroh, yang kini dalam proses pembuktian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Data yang mereka dapatkan dari hasil turun ke lapangan sebelumnya dinilai masih cukup untuk kasus ini,” sebutnya.

Mengenai pemberkasan tersangka PT APC, Iwan mengaku pihaknya masih melengkapi dengan pemeriksaan saksi-saksi.

PT APC, perusahan penanaman modal asing asal Italia ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi dugaan pemanfaatan lahan hutan lindung Sekaroh.

Perusahaan itu disangkakan pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 13 dan atau pasal 15 dan atau pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka lainnya dalam kasus itu yakni pejabat berinisial AP, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB. (why)

Anggota Dewan Dapil VI Bicara

Areal Penanaman Tebu Harus Ditambah Mataram (Suara NTB) PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), Kabupaten Dompu terancam berhenti beroprasi, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku tebu untuk diproduksi sebagai gula pasir.

Diketahui saat ini, areal penanaman tebu swadaya

baru mencapai 4.000 hektar.

Semetara PT SMS sendiri membutuhkan bahan baku tebu 5.000 hektar setiap harinya. Karena masih kekurangan bahan baku, dan untuk menjaga keberlangsungan oprasional pabrik. Maka PT SMS, mendatangkan bahan baku (gula setengah jadi) dari luar negeri.

Untuk itulah, para wakil rakyat di DPRD NTB, terutama yang berasal dari dapil VI, Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima, angkat bicara.

Mereka meminta pemerintah daerah Provinsi untuk ikut memberikan perhatian pada kondisi tersebut. Supaya PT SMS tetap bisa beroprasi.

Anggota Komisi II bidang prekonomian, Hj. Misfalah, S. Pd pada Suara NTB menyerukan agar pemerintah ikut terlibat memberikan solusi jalan keluar atas persoalan kekurangan bahan

H. Nurdin

baku tebu yang dialami oleh PT SMS. Karena keberadaan pabrik tebu tersebut sangat besar manfaat ekonominya untuk masyarakat dan daerah.

“Pabrik itu jangan sampai tutup, untuk itu pemerintah haris lebih aktif dan agresif lagi agar pabrik ini tidak ditutup. Karena pabrik ini bisa menyerap tenaga kerja, petani tebu kita makin sejahtra dan bahkan limbahnya bisa untuk ternak,” ujarnya.

Misfalah juga berencana akan mengkoordinasikan hal tersebut pada Komisi II, untuk ikut ambil tindakan. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan menjadwalkan turun ke Dompu untuk melihat situasi.

“Lahan tebu disana itu juga perlu disediakan irigasi yang baik, supaya bisa memaksimalkan tanaman tebu. Mungkin disana pemerintah provinsi bisa intervensi,” kata politisi Demokrat itu.

Ditempat terpisah, anggota komisi III dari fraksi partai Golkar, H. Nurdin, SH, juga mengaku ikut prihatin dengan keberlangsungan nasib PT

SMS yang terancam berhenti beroperasi, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku tebu.

“Untuk masalah ini juga supaya segera dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi,” katanya.

Nurdin mengatakan bahwa dirinya sangat memahami kondisi yang dihadapi oleh PT SMS dilapangan. Sebab lahan yang saat ini dijadikan areal penanaman tebu, tidak terlalu subur. Sehingga kualitas tebu yang dihasilkan kirang baik.

“Kemarin mereka infor bahan baku dari Thailand, katanya sambil menunggu dalam daerah bisa memenuhi kebutuhan tebu. Karena dengan kapasitas pabrik gula itu, endak mungkin dipenuhi oleh areal disana, ditambah kualitas tebu kurang bagus, maka endak bisa penuhi target,” jelasnya.

Untuk itulah, dirinya menyarankan

supaya dilakukan perluasan areal tanam tebu, bila perlu sampai kedaerah kabupaten lainnya diluar Dompu.

“Pemda juga harus mebantu bagaimana sulusinya, karena bagaimanapun, pemda juga yang merekomendasikan kemarin. Alternatif lainnya bisa di Sumbawa, bisa sangat mungkin, karena lahannya juga cukup luas,” katanya. (ndi/*)

Hj. Misfalah (Suara NTB/ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Halaman 9

BTNGR Perketat Penjagaan di Rinjani (Suara NTB/bul)

PAMERAN UMKM - Pameran produk UMKM yang diikuti oleh peserta dari dalam dan luar daerah di LEM.

Produk UMKM Dipromosikan di Pusat Perbelanjaan Mataram (Suara NTB) Defia Produktion, bekerjasama dengan Dinas Keperasi dan UMKM Provinsi NTB menggelar kegiatan pameran produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di LEM, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di NTB. Pameran UKM Intratex ini dilaksanakan pada 24 hingga 27 Agustus. Ada 20 stan yang diisi oleh pelaku UMKM lokal dan luar daerah, diantaranya dari Probolinggo, Balikpapan, Bandung dan Denpasar. Selain UMKM yang ada di NTB. Berbagai produk lokal diperkenalkan pada pemeran tersebut. Diantaranya kerajinan ketak dan rotan, produk fashion serta telur asin bakar khas Lombok.

Ahmad Jumaili, Ketua Harian Yayasan Ponpes Sirajul Huda, Lombok Tengah yang ikut meramaikan kegiatan tersebut menyebut kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan seluruh produk-produk hasil rumah tangga. Karena menurutnya, ada banyak potensi, terutama di pondok-pondok pesantren yang masih terus digarap dan dikembangkan.

“Pameran-pameran seperti ini penting diikuti sebagai jembatan komunikasi kita dengan pihak luar. Kalau tidak dipamerkan, masyarakat luar tidak akan tahu apa yang kita bisa,” tandasnya.

Ia menambahkan, kegiatan kreatif masyarakat seperti pembuatan kerajinan dan panganan di kawasan Janapria dan Kopang bisa menjadi potensi pariwisata luar biasa jika mendapatkan perhatian.

“Perajin itu hampir ada di setiap rumah, cuma masalahnya, mereka hanya berani membuat kerajinan jika ada pesanan, jaringan pemasaran mereka sangat lemah, ini yang perlu dibantu,” ungkapnya.

Karena itu melalui pameran-pameran seperti ini, ia mengharapkan UKM di Janapria bisa membuka jaringan langsung ke pengepul luar daerah, “Tidak seperti sekarang, mereka tidak berani membuat kerajinan karena tidak tahu harus menjualnya ke mana,” Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. L. Saswadi, MM., juga mengungkapkan kegiatan pameran yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan menjadi sangat strategis untuk mengangkat produk lokal ke permukaan (pasar).

Mempertemukan UMKM lokal dan luar daerah, adalah salah satu cara untuk mengembangkan investasi. Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM senantiasa akan memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan pameran UMKM, memanfaatkan sektor pariwisata daerah yang saat ini sedang berkembang.

Sebelumnya, pemerintah daerah melakukan kegiatan promosi pariwisata hingga ke Eropa. Belakangan kegiatan promosi tersebut di kurangi. Artinya, promosi produk lokalpun berkurang. Karena itulah, melalui pameran di dalam daerah, setidaknya promosi produk lokal bisa ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan pasar lokal.

“Ini adalah salah satu caranya untuk memperluas akses jaringan pemasaran produk pelaku usaha. Kegiatan ini bisa mempertemukan pelaku usaha dalam daerah dengan pelaku usaha luar daerah. Bahkan kepada investor,” demikian kepala dinas. (bul)

Rally Wisata 2017 Dipusatkan di Mandalika dan Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Rally wisata merupakan salah satu event pada pelakasaan Bulan Pesona Lombok Sumbawa. Kegiatan ini akan dipusatkan di Mandalika dan Kawasan Geopark Rinjani. Ini diharapkan mampu memperkenalkan potensi wisata olahraga yang dimiliki NTB. Terlebih saat ini Lombok digadang-gadang sebagai destinasi wisata olahraga dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Ikatan Motor Indonesia. Ini merupakan kegiatan nasional dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Setidaknya sudah ada 75 tim pereli nasional yang menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi.

“Jumlahnya sebanyak 250 orang yang sudah siap untuk mengikuti Kejurnas Time Rally ini. Kegiatannya dipusatkan di Lombok Tengah yaitu Mandalika dan Lombok Timur di Geopark Rinjani,” kata Ketua IMI Provinsi NTB M. Nur Haedin, di Mataram, Kamis (24/8).

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan wisata NTB, juga memperkenalkan olahraga mobil. Ini merupakan Rally Time keempat yang dilaksankan di Indonesia. Ada empat misi yang disinergikan, yaitu misi olahraga prestasi roda empat, seperti pariwisata, kampanye keselamatan di jalan dan kegiatan sosial.

“Ini yang menurut kami sangat penting. Jangan sampai di jalan kita membahayakan diri kita juga orang lain,” kata Sekjend IMI Pusat Jeffrey JP. Ia mengatakan bahwa keindahan alam NTB, khususnya Lombok sangat cocok untuk dijelajahi dengan cara rally. Pemilihan Lombok sebagai tuan rumah juga merupakan salah satu bentuk dukungan IMI terhadap potensi wisata olahraga yang dimiliki NTB. “Dengan dijadikannya NTB sebagai salah satu destinasi prioritas, kami rasa sangat tepat untuk menyelenggarakan acara di sini. Terlebih salah satu tujuan rally juga untuk mengeksplore keindahan alam negara kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya Pemda untuk terus mengembangkan wisata olahraga. Pasalnya NTB disebut-sebut memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan salah satu segmen ini secara nasional. “Kita ingin menjadikan NTB ini sebagai spot wisata olahraga terbaik di Indonesia. Salah satunya melalui Rally ini,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN PERS - Kadispar NTB H.L.Moh Faozal saat memberikan keterangan pers bersama Sekjend IMI Pusat Jeffrey JP dan Ketua IMI NTB M.Nur Haedin, di Mataram, Kamis (24/8).

Mataram (Suara NTB) Setelah terjadinya insiden kebakaran yang diduga berasal dari puntung rokok pendaki, kini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) memperketat penjagaan. Sejumlah petugas disiagakan di tiap-tiap pos Rinjani. Terutama pos yang seringkali dijadikan sebagai tempat bermalam para pendaki. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar dapat dihindari.

“Selain petugas, kami juga dibantu masyarakat untuk melakukan penjagaan di pos pendakian Rinjani. Mereka bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada pendaki agar tidak membuang sampah dan harus berhati-hati,” kata Kabag Tata Usaha BTNGR Mustafa Lubis kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (24/8).

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah memperketat penjagaan di tiap pos. Selain itu, para petugas juga diminta untuk melakukan sosialisasi secara aktif agar pendaki tidak membuang sampah sembarangan. Bukan itu saja, persoalan penggunaan api juga diharapkan perlu untuk

diperhatikan. Ia berharap pendaki tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bukan itu saja, ia juga berharap pendaki memerhatikan api atau percikanpercikan api yang dibuat. Sehingga musibah kebakaran hutan seperti yang terjadi belum lama ini dapat dihindari.

“Kami juga memberikan tugas kepada guide dan porter untuk sama-sama melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi kepada pendaki. Karena taman nasional ini merupakan miliki kita bersama, jadi mari kita jaga bersama,” ajaknya.

Diketahui bahwa pada kebakaran yang terjadi Senin lalu, lahan Rinjani yang terbakar seluas 91

(Suara NTB/lin)

RINJANI - Keindahan Rinjani yang menjadi daya tarik wisatawan. hektare.Sementarazonasiyangterbakar meliputi zona pemanfaatan seluas 3,8 ha, zona inti seluas 3,6 ha dan zona rimba seluas 2,3 ha.

Adapun vegetasi yang terbakar berupa rumput kering, semak pohon cemara dan Bakbakan.

“Sementara ini pendakian masih dibuka secara normal. Kami berharap pendaki dapat mengambil pelajaran dari musibah yang

terjadi kemarin. Mari kita jaga bersama alam kita,” ujarnya.

Ia berharap pendaki secara sadar untuk tidak membuang sampah di kawasan TNGR. Bukan itu saja, ia berharap pendaki tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya, orang lain maupun alam. Kebakaran yang terjadi belum lama ini diharapkan mampu memberikan

gambaran kepada pendaki betapa berbahayanya melakukan hal yang tidak tepat selama berada di gunung.

“Kami berharap pendaki menyimpan puntung rokoknya dan dibawa turun. Jangan dibuang, karena itu menjadi sampah yang sulit terurai. Selain itu juga bisa memicu terjadinya kebakaran,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

GUNUNG KUKUS - Jalan menuju Gunung Kukus yang ada di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Banyak bekas pohon yang ditebang.

Pengelola mengaku kesal, sebab banyak warga yang melakukan penebangan secara liar di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini.

700 Peserta akan Ikuti GFNY di Lombok Mataram (Suara NTB) Satu lagi event berskala internasional akan dilaksanakan di NTB, yaitu Grand Fondo New York (GFNY). Kegiatan ini akan diikuti oleh 35 negara dengan jumlah peserta mencapai 700 orang. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan jumlah peserta tahun lalu. Ini merupakan salah satu bentuk promosi pariwisata di NTB. “Tahun ini akan ada 35 negara yang ikut. Itu yang sudah melakukan konfirmasi, mungkin jumlahnya akan ber-

tambah lagi. Tapi tergantung kuota yang dberikan oleh panitia,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Kamis (24/8).

Tahun lalu sebanyak 659 orang dari 33 negara di dunia telah mengikuti GFNY Indonesia di Lombok. Kegiatan GFNY tahun ini merupakan yang kedua kali diselenggarakan di Indonesia, bahkan di Asia. Beberapa Negara yang akan mengikuti GFNY diantaranya Amerika, Selandia Baru, Italia, Norwegia, Po-

landia, Skotlandia, Jepang, Inggris, Mexico, Korea, Thailand, Australia, Singapura dan negera-negara lainnya.

Para peserta akan melewati rute melalui Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.

“Nanti pesertanya dari berbagai negara. Seperti tahun lalu banyak negara yang datang bahkan pesertanya melebihi target panitia,” ujarnya.

Dengan adanya event ini diharapkan dapat menambah

jumlah wisatawan mendatangi NTB. Pasalnya para peserta juga akan diajak untuk menikmati sejumlah destinasi wisata yang ada di Lombok.

Diharapkan hal itu dapat menjadi cerita yang baik yang dapat dibawa kembali ke negara masing-masing.

GFNY Indonesia adalah sebuah gelaran sepeda balap jalanan atau roadrace yang melibatkan semua orang. Semua orang boleh mengikuti balap sepeda ini tanpa kecuali. Baik atlet, maupun dari amatir. Hal yang membeda-

kan ada trek 80 km dan 180 km. Semua peserta akan melewati rute berupa destinasi wisata yang ada di berbagai daerah. Apalagi banyak rute yang memperlihatkan keindahan alam dan destinasi wisata yang ada di Lombok pada umumnya.

“Ini kan pesertanya banyak yang datang. Nanti selain berkeliling, mereka kita harapkan bisa berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang kita punya. Nanti bisa balik lagi bawa kerabatnya,” ujarnya. (lin)

Melongok Kerajinan Cukli dengan Omzet Menjanjikan Humaidi, pemilik Ria Artshop telah menekuni kerajinan cukli sejak tahun 2002 silam.

Dengan modal awal Rp 300 ribu, kini penghasilannya mencapai puluhan juta dalam sebulan. Ia bahkan memiliki 10 orang karyawan yang membantunya membuat kerajinan cukli. Berbagai bentuk kerajinan yang dibuat bersama karyawannya telah dipasarkan hingga Benua Eropa.

“SUDAH kita ekspor ke luar negeri juga. paling banyak pemesannya itu dari Eropa,” ujar Humaidi.

Ia pada awalnya membuat sendiri berbagai bentuk kerajinan cukli di rumahnya. Hingga mendapatkan banyak tawaran dari pembeli, kemudian ia mempekerjakan rekanrekannya. Ia berharap usahanya bisa semakin berkembang, sehingga bisa mempekerjakan lebih banyak lagi warga.

“Kita saling bantu di sini, saya hanya menyediakan tempat bagi teman-teman. Saya bilang, daripada menganggur lebih baik bantu saya dan kita bersama-sama pasarkan cukli ini,” ujarnya.

Satu kotak perhiasan cukli dijual dengan harga Rp 80 ribu. Ada pula tempat tisu, tempat air, dan berbagai kerajinan lainnya. Ia juga mem-

buat kursi dan meja dengan bahan dasar kayu jati atau tergantung permintaan pelanggannya.

“Satu set kursi dan meja itu kita jual paling murah Rp 6,5 juta. Pembuatannya sendiri bisa menghabiskan waktu hingga satu bulan,” ujarnya.

Saat pesanan ramai, ia bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 30 juta dalam sebulan bahkan lebih. Namun saat ini menurutnya permintaan sedang menurun atau biasa saja. Sehingga ia hanya bisa mendapatkan penghasilan Rp 15 juta dalam sebulan.

“Untuk pembuatan tempat air itu bisa menghabiskan waktu hingga seminggu kadang dua minggu. Sedangkan untuk cuklinya sendiri dilengkapi dengan cangkang kerang yang sudah dibentuk

sedemikian. Semuanya asli,” ujarnya.

Untuk satu kilogram cangkang kerang ia beli dari pengepul dengan harga Rp 150 ribu. Kadang ia membutuhkan dua kilogram bahkan lebih untuk membuat satu set kursi dan meja. Ia berharap akan semakin banyak yang memesan, sehingga ia bisa membayar karyawannya dengan upah lebih.

“Kalau saya itu ingin mengembangkan ini juga sekaligus untuk membantu rekan-rekan saya. Mereka memiliki kemampuan, hanya saja terkendala modal dan pemasaran. Jadi saya kumpulkan sebagian dan kami bekerjasa sama untuk membuat kerajinan ini,” ujarnya. (lin) CUKLI - Salah satu karyawan Humaidi saat membuat kerajinan cukli.

(Suara NTB/lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Mahasiswa Baru UIN Ikrarkan Setia pada Pancasila

SMPN 6 Mataram menggencarkan program sekolah yang dapat menguatkan karakter para siswa. terutama pada kedisplinan, kebersihan, dan agama untuk para siswa. Langkah ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan dan membina karakter para siswa.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., ditemui di Mataram. menurutnya, pihak sekolah mulai gencar mengadakan berbagai program, antara lain Operasi Sepuluh Menit Untuk Kebersihan (Semut). “Operasi semut ini anak-anak diajak untuk bersih-bersih sekolah selama sepuluh menit,” katanya.

Selain itu, untuk melatih kedisipilinan siswa, digencarkan program datang pagi. Siswa ditekankan untuk datang lebih pagi bersamaan juga dengan para guru. Di samping itu juga dilaksanakan program literasi, yaitu membaca buku bagi para siswa.

Program iman dan takwa (imtak) setiap hari Jumat tetap dilaksanakan. Namun ada penambahan program berupa Salat Duha bagi siswa. Ini yang sedang sangat digiatkan oleh pihak sekolah untuk menguatkan keimanan siswa. “Kita sedang galakkan untuk Salat Duha,” kata Aziz, sapaannya.

Pihak sekolah juga menerapkan kegiatan yang menunjang karakter itu untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013. Azis mengatakan, kurikulum 2013 itu menekankan pada pendidikan karakter, berbagai program itu untuk semakin menguatkan karakter dan kedisiplinan para siswa.

Ia berharap di tahun ajaran 2017/2018 ini berbagai program yang direncanakan itu dapat berjalan dengan berimbang dan dapat dilaksanakan dengan baik. “Harapannya semua bisa berjalan dengan baik. Anak-anak bisa menjadi disiplin, berprestasi dan berkarakter,” harap Azis. (ron)

(Suara NTB/ron)

Program Penguatan Karakter

PENGENALAN Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang diikuti oleh 2.825 mahasiswa baru se Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berlangsung hingga Kamis (24/8) di Kampus I UIN Mataram berjalan tanpa kendala. Hal ini nampak dari antusiasme panitia dan peserta PBAK. Kegiatan ini juga jadi momen strategis bagi anak bangsa sekaligus sebagai media tranasformasi nilai-nilai kesatuan dan keberbangsaan kiranya dapat teraktualisasi dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor UIN Mataram, Dr. H. Mutawali, M.Ag., di sela sambutan dan arahan prosesi PBAK yang disaksikan oleh ribuan pasang mata, baik dari pejabat, dosen, pegawai, hingga mahasiswa.

Salahsatu kegelisahan kebangsaan saat ini adalah muncunya pemahaman yang berupaya merongrong-rong kewibawaan berbangsa, kebhinnekaan dan keutuhan bangsa. Hal tersebut ditengarai muncul akibat dari dangkalnya pemahaman bahkan pengetahuan sejarah anak bangsa akan perjuangan para syuhada saat itu.

Dikatakan Mutawalli, perguruan tinggi adalah media transformasi dan edukasi strategis bagi penguatan pemahaman mahasiswa tentang bela negara. Negara ini adalah

(Suara NTB/dys)

TANDATANGANI - Rektor UIN Mataram H. Mutawali menandatangani ikrar setia Pancasila yang disaksikan mahasiswa dan dosen di UIN Mataram (foto kiri). Rektor UIN Mataram H. Mutawali foto bareng Kapolres Mataram AKBP Muhammad dan Anggota DPD RI Baiq Diah Ratu Ganefi usai menandatangani ikrar setia pada Pancasila. milik bersama, mencederai keragaman yang merupakan sunnatullah merupakan perlawanan terhadap tanah air.

Baginya yang telah melakukan perlawanan terhadap nilai bebersamaan dan keberagaman adalah suatu kesalahan besar.

Menurut Mutawali, melalui PBAK inilah perguruan tinggi berkewajiban secara moral, politik, hukum, sosial dan agama untuk mengajak dan mengingatkan mahasiswa dan civitas akademik UIN Mataram untuk mengawal negara kesatuan dalam bingkai NKRI. Bagi civitas, yang mencoba merongrong NKRI, baginya tidak akan segan-segan mem-

berikan teguran lisan hingga pemecatan. Akunya.

Di bagian akhir pelaksanaan PBAK, seluruh mahasiswa baru mengikrarkan setia pada Pancasila yang diikuti dan diikrarkan oleh seluruh peserta PBAK. Selain pembacaan ikrar Pancasila yang diikrarkan oleh seluruh peserta, juga dilaksanakan penandatanganan oleh seluruh civitas akademik UIN, Kapolres Mataram, Anggota DPD RI Baiq Diah Ratu Ganevi di atas spanduk sepanjang 70 meter di sepanjang Jalan Pendidikan yang berisi penegasan UIN Mataram tidak memperkenankan adanya pandangan dan perilaku radikal hingga terorisme. (dys)

IKRAR BELA PANCASILA 1. Kami Mahasiswa UIN Mataram, siap menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi Bangsa dan Negara Republik Indonesia 2. Kami mahasiswa UIN Mataram, siap menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Kami Mahasiswa UIN Mataram, siap menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia 4. Kami mahasiswa UIN Mataram, siap menjaga dan melaksanakan UUD 1945Kami mahasiswa UIN Mataram, menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme 5. Kami mahasiswa UIN Mataram, siap mendukung dan melaksanakan segala upaya pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur.

Disinyalir Belum Mampu Bikin Karya Ilmiah

(Suara NTB/dys)

TERIMA - Siswa dan dewan guru SDN 36 Mataram menerima bantuan buku dari toko buku Gramedia Lombok. Ini merupakan upaya sekolah memperkuat hubungan dengan DU/DI demi kemajuan sekolah.

SDN 36 Kembali Perkuat Kemitraan dengan DU/DI Mataram (Suara NTB) Keberadaan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) dalam dunia pendidikan sangat strategis. Perannya nyata dibutuhkan dalam mengembangkan dunia pendidikan ke arah lebih maju, sehingga berkualitas. Pihak sekolah pun didorong agar mampu memanfaatkan keberadaan DU/DI dalam membantu sekolah, seperti yang dilakukan SDN 36 Mataram.

Kepala SDN 36 Mataram Sri Hartini mengaku pihaknya dalam dua minggu terakhir menggandeng dua DU/DI untuk membantu mengembangkan sekolah. Kedua DU/DI tersebut yaitu Toko Buku Gramedia Lombok dan LPKN Mataram.

Adapun dari Toko Buku Gramedia Lombok, SDN 36 dibantu puluhan buku berbagai judul dan segmen mulai dari fiksi hingga non fiksi. Sedang bantuan dari LPKN Mataram berupa bantuan untuk pembiayaan pengembangan ekstrakurikuler sekolah.

“Ada berbagai jenis buku dikasih untuk anak-anak, tentu ini sangat bermanfaat bagi sekolah. Sedang LPKN dikasih bantuan untuk menggaji guru atau pembina pada kegiatan ekskul,” jelasnya, Rabu (23/8).

Dikatakan, kedua DU/DI itu dimanfaatkan, karena letaknya yang tidak jauh dari sekolah. Untuk itu pihaknya berinisiatif langsung menggandeng keduanya dalam membantu mengembangkan sekolah. Apalagi sekolah yang dipimpinnnya sering distigmakan sebagai sekolah sepi peminat.

Lebih jauh disebutkan Hartini bahwasanya DU/DI punya tanggung jawab moral dan tanggungjawab sosial pada masyarakat.

Lebih-lebih pada dunia pendidikan di mana setiap generasi yang ingin dicetak berasal dari sekolah. Maka untuk itu, sekolah harus berkualitas dengan dorongan dan partisipasi semua pihak.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarkat sekitar, termasuk sekolah. Itu yang kita manfaatkan, harus adanya partisipasi dari masyarakat untuk kembangkan pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin, gencar mendorong agar semua sekolah di Kota Mataram dapat memanfaatkan dana CSR yang ada di DU/DI, terutama bagi SMK yang membutuhkan pembiayaan banyak. Karena pertumbuhan DU/DI di Kota Mataram yang kini sangat banyak selama ini belum efektif digarap untuk dunia pendidikan. (dys)

Ribuan Guru Tak Bisa Naik Pangkat

Mataram (Suara NTB) Ribuan guru di NTB dipastikan terkendala naik pangkat dari pembina (IV/ a) ke Pembina Tingkat I (IV/b). Hal ini diduga dikarenakan banyak guru yang belum mampu membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk kenaikan pangkat itu. Dibutuhkan dorongan dari diri guru sendiri serta pemerintah daerah agar guru mau membuat karya ilmiah.

“Intinya sebagian guru belum mampu buat karya ilmiah, sehingga mereka itu berhenti sampai IV/a. Hampir semua guru di NTB yang di golongan IV/a itu mereka tidak bisa naik pangkat karena terkendala penulisan karya ilmiah,” kata Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. Muh. Irfan., MM., dikonfirmasi Rabu (24/8).

Sebelumnya sebanyak 3.878 guru di Lotim di Lombok Timur (Lotim) terkendala naik pangkat dari pembina (IV/ a) ke Pembina Tingkat I (IV/b) sejak tahun 2013. Menurutnya, terkendala naik pangkat karena tidak membuat karya ilmiah tidak saja terjadi di Lotim, tetapi di seluruh NTB. Menurutnya, untuk kenaikan pangkat itu, bergantung dari guru sendiri. Guru diharuskan membuat sendiri Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sederhana yang dilakukan selama mengajar. Kendala yang dihadapi guru dalam membuat penelitian sederhana dalam proses belajar mengajar, menurutnya, karena sebagian guru itu tidak mampu membuat karya ilmiah.

Pembekalan untuk guru sendiri dilakukan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Muh. Irfan (MGMP). Menurut Irfan, kegiatan itu difasilitasioleh Widyaiswara LPMP atau guru yang sudah menulis di jurnal atau menulis karya ilmiah.

Kendala menulis karya ilmiah terletak pada diri guru sendiri.

Disinggung terkait peran LPMP NTB dalam melakukan bimbingan kepada guru dalam penulisan ilmiah, menurut Irfan, pihaknya hanya memfasilitasi saja jika diminta oleh Pemerintah daerah atau guru itu sendiri.

Nantinya akan dibimbing oleh Widyaiswara LPMP. “LPMP siap memfasilitasi untuk melakukan pendampingan. Itu permintaannya oleh guru bersangkutan dikoordinir oleh dinas pendidikan kabuapaten/kota. Karena inti

penulisan karya ilmiah itu dari guru itu sendiri, mereka yang akan melakukan penelitian, yang akan menulis dan sebagainya. LPMP memfasilitasi jika diminta,” jelas Irfan.

Adanya peran aktif oleh pemerintah daerah perlu dilakukan, karena LPMP sendiri tidak mengetahui siapa saja guru yang belum naik pangkat. Jumlah yang sampai ribuan ini menurutnya angka yang sangat besar.

Memang dibutuhkan proses yang cukup panjang dalam menghasilkan karya ilmiah ini.

Irfan mengatakan, Widyaiswara LPMP hanya berperan memfasilitasi dan membimbing dalam penulisan, jika diminta. Tetapi dalam mengawalnya dari awal sampai selesai karya ilmiah itu sulit dilakukan. “Sangat tergantung dari guru sendiri,” kata Irfan.

Sementara itu, dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengaku pihaknya tidak memiliki program untuk bimbingan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat itu. “Karya ilmiah itu pusat sudah memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada LPMP, LPMP yang mengatur mekanisme itu dan akan melayani para guru itu,” katanya. (ron)

(Suara NTB/yon)

WORKSHOP - Pelaksanaan workshop pembelajaran dan penguatan kurikulum 2013 di MA Muallimin NW Pancor, Kamis, (24/8).

MA Muallimin NW Pancor Gelar Workshop Kurikulum 2013 Selong (Suara NTB) – Madrasah Aliyah (MA) Muallimin NW Pancor Lombok Timur (Lotim), melakukan workshop pembelajaran dan penguatan kurikulum 2013, Kamis (24/8). Workshop diikuti guru MA Muallimin NW Pancor sebanyak 58 orang, serta wakil kurikulum madrasah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MA Muallimin NW Pancor.

Ketua Panitia Workshop Pembelajaran dan Penguatan Kurikulum 2013 Helmi, M.Pd, kepada Suara NTB mengungkapkan, dilakukannya workshop ini untuk lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kreativitas guru dalam menerapkan kurikulum 2013 ini. Pasalnya, pada workshop ini dilibatkan sejumlah pemateri baik dari unsur Kemenag Lotim, Universitas Hamzanwadi, dan satu instruktur nasional penyusunan silabus dan RPP yakni H. Andap.

Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 24 – 25 Agustus. Dalam workshop yang bertempat di lantai II Musala MA Muallimin NW Pancor, dibahas beberapa point penting yang termuat dalam kurikulum 2013, seperti strategi pembelajaran terbaru terkait dengan inovasi-inovasi teknik pembelajaran di dalam kelas. Nantinya para guru juga akan diberikan lembar kerja yang menjadi produk dari pelaksanaan workshop. “Ada beberapa point penting yang dibahas dalam penerapan kurikulum 2013, karena tahun ini semua madrasah terutama yang berada di bawah KKM MA Muallimin NW Pancor mulai menerapkannya, “sebutnya.

Helmi menambahkan, MA Muallimin NW Pancor selaku koordinator KKM sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2014 lalu. Dari awal penerapan, katanya, banyak keunggulan yang didapatkan, karena pembelajaran lebih mengarah kepada siswa, yakni bagaimana siswa dituntut berperan aktif dalam pembelajaran. Misalnya, katanya, kurikulum 2013 mengajarkan bagaimana penguatan pendidikan karakter siswa. “Sebelumnya paradigma pembelajaran dipusatkan pada guru, tetapi kurikulum 2013 pemusatan pembelajaran terhadap siswa,” jelasnya. (yon)

SMAN 4 Mataram Benahi Sarana dan Prasarana Mataram (Suara NTB) – Pada tahun ajaran baru 2017/ 2018 ini, SMAN 4 Mataram mulai berbenah dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Salah satunya dengan membangun laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Kepala SMAN 4 Mataram,

Hj. Suprapti, S.Pd., yang dikonfirmasi, mengatakan perbaikan sarana dan prasarana dilakukan oleh pihaknya.

Ini untuk menunjang proses belajar mengajar agar menjadi lebih baik lagi nantinya.

“Pembangunan ini sedang berjalan, untuk pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana,” ungkapnya.

Selain itu, SMAN 4 Mataram juga ditunjuk sebagai salah satu sekolah model. Pihaknya akan terus berbenah dengan memberikan pelayanan kepada siswa dengan baik.

Salah satunya dengan menggiatkan ekstrakurikuler.

“Sekolah melakukan berbagai upaya agar bakat siswa dapat tersalurkan. Salah satuya melalui pelaksanaan eksrtrakurikuler.

Melalui pengembangan ekskul, siswa juga mampu meraih banyak prestasi,” katanya.

Ekskul juga mampu membuat siswa berprestasi, mengharumkan nama sekolah. Ekskul yang dimiliki SMAN 4 Mataram terdiri dari sejumlah bidang, termasuk juga olahraga. Pada bidang olahraga, banyak siswa yang mampu menjadi juara. Disebutkan, pada catur dan atletik, siswa banyak meraih prestasi. “Bahkan sampai tingkat nasional,” kata Suprapti.

Selain itu, SMAN 4 Mataram membentuk karakter siswa melalui program kewirausahaan. Agar siswa setelah lulus dapat inovatif membuka lapangan kerja baru. Program pelopor kewirausahaan ini modalnya berasal dari pemerintah pusat. Siswa kelas X di-

wajibkan untuk memiliki paket kewirausahaan. Nantinya siswa akan disiapkan tempat untuk menjual produknya di sekolah. Sehingga di samping kewajiban belajarnya, siswa dapat mengasah keterampilannya sebagai seorang wirausaha.

Suprapti mengatakan, para siswa diberikan pelatihan-pelatihan dari dasar. Mereka dilatih agar pola pikir mereka mengarah pada berwirausaha.

Siswa dilatih membuat produk unggulan yang nantinya dapat mendukung wisata di Lombok.

Seperti mengangkat makananmakanan lokal, siswa diajari dan diberikan pelatihan. “Sampai mereka menghasilkan produk, kemudian dipasarkan lewat bazar atau lewat online,” katanya.

Melalui program kewirausahaan ini, diharapkan karakter inovatif dari siswa dapat terbentuk. Selain kreativitas siswa juga ikut muncul. Terlebih bagi peningkatan kemandirian siswa. Sehinga ketika lulus nanti, siswa tidak berpikir hanya mencari kerja. Melainkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. “Program ini untuk membentuk karakter inovatif, kreatif, dan mandiri tadi. Jadi begitu lulus, sudah tidak berpikir mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja,” ujar Suprapti. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

(Suara NTB/ist)

BERTANDING - Atlet NTB, I Gusti Bagus akan bertanding di balap sepeda BMX di SEA Games, 27 Agustus 2017.

Dia satu-satunya atlet asal NTB yang ikut di ajang tersebut. Tampak Bagus Saputra saat latihan fisik di kawasan jalur wisata Senggigi, Lobar, belum lama ini.

Perjuangan Atlet NTB di SEA Games Belum Berakhir Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan, perjuangan atlet NTB di event level Asia Tenggara masih berlangsung. Pasalnya, masih ada empat atlet yang diharapkan dapat mendulang medali untuk tim Indonesia di SEA Games di Malaysia, 19-30 Agustus 2017.

LOWONGAN

HILANG

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

HILANG STNK R2 HONDA DR6844BI NOKA/NOSIN : MH1JF1218KE136745/ JF12E-1541083 AN. TRI DEVI ANTANIA SAPUTRI HILANG DISEKITAR LAPANGAN SANGKAREANG KOTA MATARAM

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

“Masih ada empat atlet yang bertanding, yakni Fadlin, Iswandi, Ardiansyah dan I Gusti Bagus Saputra,” ucap H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (24/8).

Dikatakan Andy, atlet NTB yang memperkuat tim Indonesia di SEA Games 2018 sejumlah enam orang. Dua atlet, Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Andrian Yasin telah berhasil meraih medali perak dan perunggu. Satu medali perak diraih Ahmad Zigi ZaresSALON ta Yuda dari cabor karate dan AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4

Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau.

Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

medali perunggu diraih Andrian di nomor 400 meter gawang putra cabor atletik.

Selanjutnya, empat atlet lainnya akan bertanding, 27 Agustus 2017. Ardiansyah akan tampil di kelas Tarung Muay Thai dan I Gusti Bagus Saputra bertanding di balap sepeda BMX. Sementara Iswandi dan Fadlin akan tampil di nomor

estafet 4x100 meter putra. “Keempat atlet ini akan bertanding tanggal 27 Agustus,” ucapnya.

Keikutsertaan empat atlet asal NTB itu kata Andy akan menambah pundi-pundi medali emas bagi tim Indonesia.

Pasalnya keempat atlet itu berpeluang meraih medali.

Andy pribadi optimis keempat atlet asal NTB itu bakal memberikan sumbangsih medali untuk tim Indonesia. Khususnya di nomor atletik dan cabor muay thai atlet NTB berpeluang meraih medali. Pasalnya, mereka pernah meraih medali emas di kejuaraan internasional cabor atletik dan muay thai. (fan)

Sasana Notorius Tak Mau Libatkan Atlet di Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Pelatih Tinju Sasana Notorius Sumbawa Barat, Indah Dugi Cahyono secara mengejutkan mengatakan tidak akan melibatkan atlet di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 1021 September 2017.

Pelatih kawakan NTB ini tidak melibatkan atlet di ajang multi event tingkat remaja nasional itu karena Pengprov Pertina NTB hanya mengakomodir satu atlet dari Sasana Notorius mengikuti Popnas 2017. Dugi mengaku lebih baik tidak mengirim atlet sama sekali bila harus melibatkan satu atlet di Popnas 2017.

“Kita batal mengirim atlet

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

ke Popnas, karena hanya satu atlet yang diakomodir oleh Pertina NTB. Sementara kita sudah siapkan tiga atlet,” ucap Indah Dugi Cahyono menjawab Suara NTB, via ponselnya, Kamis (24/8) kemarin.

Dikatakan Dugi, pihaknya lebih baik tidak mengirim atlet di Popnas 2017 daripada harus mengirim hanya satu atlet.

“Lebih baik kita tidak mengirim atlet dari pada harus mengirim satu atlet,” jelasnya.

Dijelaskan Dugi, pihak Notorius sebenarnya sudah menyiapkan tiga atlet terbaiknya untuk mengikuti Popnas 2017, yakni Nurul Intan, Ahmad Dani dan Irfansyah. Persiapan ketiga atlet itu cukup panjang, yakni satu tahun. Namun disayangkan Dugi, pihak Pertina NTB hanya merekomendasikan satu atletnya mengikuti Popnas yakni Nurul Intan. Sementara Ahmad Dani dan Irfansyah tidak diakomodir. Karena hanya Pertina

NTB merekomendasikan satu atlet Dugi pun memutuskan tidak mengirim atlet di Popnas.

Sebagaimana diketahui, Notorius merupakan sasana tinju yang selalu sukses mempersembahkan medali emas di Popnas.

Terakhir di Popnas 2015, petinju Sasana Notorius KSB, Ainun Azizah berhasil menyumbang satu emas di kelas 48 Kg putri.

Namun di Popnas 2017 Notorius KSB menolak melibatkan atlet di Popnas karena Pertina NTB mendaftarkan satu atlet di Popnas 2017.

Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ dikonfirmasi Suara NTB terkait pernyataan Dugi tersebut belum bisa dihubungi. Namun demikian, Haryoto sebelumnya pernah mengatakan, pihaknya mengakomodir delapan atlet petinju.

Yakni satu atlet dari Sasana Notorius KSB, Dua atlet dari Sumbawa besar, dua atlet Dompu dan tiga atlet Bima. (fan)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Jumat, 25 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 25 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

OPINI

Halaman 14

Empat Tahun Jendela Sastra Suara NTB

Butuh Solusi Permanen Atasi Kekeringan AKHIR Agustus 2017 ini, kekeringan di sejumlah wilayah di NTB, khususnya di kawasan lingkar utara dan selatan mulai dirasakan. Warga mulai merasakan sulitnya mencari air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari. Jangankan untuk mandi, air bersih untuk keperluan konsumsi sangat sulit. Malahan, orang yang tinggal di kawasan yang dilanda kekeringan muncul semacam anekdot ‘’dilarang’’ nikah, karena saking sulitnya mendapatkan air bersih.

Bagian selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, baik di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur mulai merasakan susahnya mendapatkan air bersih. Begitu juga di bagian utara di NTB, seperti Kabupaten Lombok Utara, Bima dan Dompu mulai kondisi serupa. Areal pertanian sengaja tidak ditanam, karena tidak ada air untuk mengairi areal pertaniannya. Petani dengan sengaja membiarkan lahan sawahnya menganggur, daripada nanti tanaman yang ditanam rusak atau gagal panen. Jika pada musim hujan, mereka fokus menggarap areal pertaniannya, namun pada musim kemarau ini, mereka cari air bersih untuk mandi atau konsumsi.

Bagi kepala daerah yang wilayahnya sering dilanda kekeringan mulai mencari solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi. Sebagai contoh, Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH., khawatir dengan kekeringan ini berpengaruh terhadap warga miskin. Warga miskin yang tinggal di kawasan yang selama ini menjadi langganan kekeringan dikhawatirkan bebannya semakin berat. Selain kebutuhan sehari-hari yang sulit, juga dihadapkan dengan sulitnya air bersih, sehingga harus membeli air bersih. Sementara untuk biaya hidup saja cukup sulit diperoleh.

Tindakan sementara dengan melakukan distribusi air bersih secara langsung bukanlah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kekeringan. Kebijakan ini setidaknya mampu mengatasi permasalahan air bersih untuk sementara. Namun, untuk ke depannya, warga yang mengalami masalah air bersih tetap akan mengalami hal yang sama. Inilah yang harus dicari solusi secara permanen, karena warga yang mengalami kekurangan air bersih ini adalah warga di daerah yang sama.

Jangan sampai distribusi air bersih yang dilakukan pemerintah menjadi proyek tahunan, karena yang menjadi korban adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang selama ini dilanda krisis air. Bagi mereka, air bersih sekarang ini ibarat emas dan sangat dibutuhkan. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekeringan secara permanen harus segera dilakukan, sehingga terus terjadi setiap tahun.

Apa yang disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Mohammad Rum, jika sudah ada tiga daerah di NTB yang sudah menetapkan darurat siaga kekeringan perlu segera dieksekusi.

Jangan sampai, dengan penetapan tiga daerah ini, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima dan Lombok Tengah tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Setidaknya dengan penetapan darurat siaga kekeringan ini, masyarakat yang dilanda kekeringan tidak semakin parah. Namun, yang paling penting adalah mencari solusi permanen menangani masalah kekeringan, karena yang menjadi lokasi adalah kawasan yang sama. (*)

Indonesia, Tragedi dan Sikap Moral Tokoh Cerita ASTRA berhutang pada tragedi. Baik tragedi dalam lanskap makro. Maupun tragedi yang terjadi dalam ruang-ruang mikro. Ketika tragedi-tragedi itu paling jauh hanya menjadi informasi, yang bahkan oleh tangan-tangan kekuasaan seringkali disembunyikan atau dimanipulasi, sastra menampilkannya kembali dengan cara yang berbeda. Cara yang dipergunakan oleh sastra memberi ruang bagi pembaca untuk menyelam ke dalam cerita, terlibat untuk merasakan, dan menimbang sikap moral tokoh-tokoh cerita. Pelajaran sastra di sekolah kerap memberi soal pada pelajar untuk mencari pesan moral sebuah cerita. Ini tidak keliru sebenarnya, tapi juga tidak tepat. Kata “pesan” di sana seolah-olah menunjukkan bahwa pengarang benar-benar menyisipkan semacam pesan dalam ceritanya dengan tujuan akan ditemukan oleh pembaca. Padahal tidak setiap pengarang melakukan itu, bahkan mungkin tidak ada pengarang yang melakukan itu. Ernest Hemingway pernah mengatakan, bahwa cerita-ceritanya tidak memiliki pesan apa-apa, sebab jika ia ingin menyampaikan pesan maka ia akan menggunakan kartu pos saja.

Mendeskripsikan dan memberi opini bagi sikap moral tokoh-tokoh cerita mungkin lebih tepat. Seorang pengarang hanya berfungsi sebagai proxy, jembatan tembus yang menghubungkan pembaca dengan cerita. Pembacalah yang kemudian akan menceburkan diri dalam cerita dan mencoba mencari sesuatu di sana. Sesuatu itu bisa apa saja; kesamaan pengalaman, kenikmatan bahasa, atau lapisan-lapisan kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Kebenaran yang berada dalam posisi komparatif dengan kenyataan di luar cerita. Untuk yang terakhir ini sikap moral tokoh-tokoh cerita menjadi penting untuk dilihat.

Para pengarang di seluruh dunia nampaknya memang terpikat dengan tragedi. Dengan kesedihan, kesengsaraan, penderitaan,harapan-harapanyangtaksampai. Tragedi seolah bahan bakar yang tak ada habisnya untuk melahirkan cerita.

Sensitifitas pengarang terhadap penderitaan menyebabkan posisi pengarang kadang-kadang melampaui fungsinya sendiri. Ada “beban” di pundak penga-

Oleh: Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon) rang untuk berpihak pada mereka yang teraniaya, terenggut haknya, juga pada korban-korban yang tak punya kekuatan untuk melawan.

Beberapa cerpen yang hadir sepanjang tahunke-empatJendelaSastraSuaraNTB (Agustus 2016-Agustus 2017) juga menjadikan tragedi sebagai bahan bakarnya.

Salah satunya cerpen “Ujang Hampos” karya Toni Lesmana (Suara NTB, 24 September2016).Sekujurceritainimenggelarkan pada kita bagaimana hidup sang protagonis yang penuh dengan ironi. Ujang Hampos tumbuh menjadi seseorang yang menghabiskan usianya di terminal dan jalanan. Ia tidak ingat nama ibunya, yang konon mati tertabrak bis. Ujang Hampos laludipeliharaolehpamannya,MangRampeol,seorangpremanyangtidakmelarangnyamelakukanapapunkecualiberbohong.

Paman inilah yang memberinya gitar dan “menyekolahkannya”diterminaldanjalanan. Lagu pertama yang dihapal Ujang HamposadalahlaguIndonesiaRaya.Karenalaguituyangseingatnyaselaludinyanyikan ibunya. Bisa dibilang lagu itulah satusatunyahalyangmenghubungkannyadengan ibunya. Ujang Hampos selalu menyanyikanlaguitusetiapiamengamen.Iabahkan mengira bahwa lagu Indonesia Raya adalah lagu kebanggaan para pengamen.

Ketika ia mengetahui bahwa lagu itu adalahlagukebangsaanIndonesia.Rasacintanya pada lagu itu kian besar. Ia merasa denganmencintailaguitu,iajugasekaligus mencintai ibunya dan ibu pertiwi. Pada suatu hari Ujang Hampos mendapat undanganuntukmenghiburparatamudalam suatu perayaan kelulusan kuliah. Ketika Ujang Hampos –dalam keadaan mabukmenyanyikanlaguIndonesiaRaya,parasarjana itu tidak terima. Ujang Hampos dituduh merusak suasana pesta. Bahkan dituduh melecehkan lagu tersebut. Padahal Ujang Hampos menyanyikan dengan sangat merdu dan bersemangat. Ujang Hamposdiusir,terlunta-luntadijembatan,sambilterusmenyanyikanlagukesayangannya.

Sekelompokpemudakemudianturundari mobil, memukuli Ujang Hampos dan melemparkannya ke bawah jembatan. Kita tidak tahu bagaimana nasib Ujang Hampos setelah itu, yang jelas ketika meluncur ke bawah jembatan, masih terdengar ia

RADIO

menyanyikan larik terakhir lagu kesayangannya,HiduplahIndonesiaRaya!

Tragedi yang disusun dalam jahitan cerita yang penuh ironi memberikan suara lain atas apa yang secara massif kita yakini sebagai nasionalisme, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Sikap moral yang terbaca dari diri tokoh-tokohnya menghadirkan suara lain yang menjungkirkan mitos-mitos di seputar pendidikan, status sosial, dan citra-citra moral yang melingkupinya. Lihatlah tokoh Mang Rampeol, preman yang mengajarkan pada Ujang Hampos untuk jangan pernah berbohong. Dunia preman yang dimitoskan penuh dengan kekerasan dan kejahatan, bisa menghadirkan ketetapan hati yang demikian teguh. Berbohong adalah sumber dari segala kejahatan. Kebohongan adalah bibit dari hipokrasi. Sesuatu yang kerap kita jumpai dilakukan dalam praktik-praktik korupsi dan manipulasi. Lihat juga sikap moral Ujang Hampos yang notabene tidak berpendidikan itu. Ia ngotot untuk membela lagu kesayangannya, Indonesia Raya, dan mempertahankannya sampai titik yang paling ekstrim bagi hidupnya. Pengarang melukiskan hal tersebut dalam paragraf yang mencekam: Lagu itu seperti dijatuhkan dengan segenap jiwa ke dalam gemuruh arus. Seakan ia sendiri ikut jatuh dan hanyut dalam arus sungai di bawahnya. Denting gitar dan suara Ujang Hampos mengalir dalam gemuruh sungai, dalam sunyi malam. Berulang-ulang ia nyanyikan lagu itu, ia larut dalam lagu itu, seakan ia sedang bertemu dengan ibunya, seakan ia berjumpa dengan ibu pertiwi.

Sikap ini ironis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam pesta merayakan kelulusan kuliah ketika Ujang Hampos diusir lantaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka menolak lagu itu. Dengan dalih bahwa Ujang Hampos melecehkan lagu tersebut, orang-orang telah menempatkan “Indonesia” sebagai sesuatu yang eksklusif. Hanya berhak dimiliki oleh segelintir orang dengan status tertentu. Orang seperti Ujang Hampos tidak berhak menjadi Indonesia. Padahal dalam in-

gatan Ujang Hampos lagu itu selalu dinyanyikan oleh kawan-kawannya sesama pengamen dengan penuh penghayatan, bahkan seringkali sambil menangis.

Narasi ini adalah metafor dari kondisi Indonesia sekarang. Cerita menemukan medan makronya lewat metafor ini. Indonesia, di tangan orang-orang tertentu, telah diseret jauh meninggalkan orang-orang yang justru mencintainya dengan sungguh-sungguh. Indonesia telah dijadikan dalih untuk menebalkan citra dan mitos kelas tertentu. Indonesia telah dijadikan alasan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Membuatnya berpaling dari kenyataan, bahwa Indonesia sesungguhnya mendapatkan cinta, loyalitas dan kesetiaan melalui mereka yang selama ini disingkirkan, ditindas, dan diabaikan. Kenyataan itu tiada lain adalah sebentuk tragedi. Dan sastra, dalam hal ini cerpen “Ujang Hampos” telah menghadirkan kembali tragedi itu dengan caranya sendiri.

Tiga kabupaten tetapkan siaga darurat kekeringan Bencana laten yang belum menemukan solusi permanen

***

Mataram dapat bantuan senilai Rp 1 triliun Yang paling penting bermanfaat bagi masyarakat

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 25 Agustus 2017

Halaman 15

Kekeringan Tambah Beban Masyarakat Miskin

(Suara NTB/penrem)

PAPARAN - Pasi Komsos Siterrem 162/WB Kapten Inf Ramdani saat sampaikan paparan di depan mahasiswa UIN Mataram.

Generasi Muda Harus Jadi Pelopor Menjaga NKRI Mataram (Suara NTB) Kamis (24/8) digelar kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dalam kegiatan tersebut, Pasi Komsos Siterrem 162/WB Kapten Inf. Ramdani yang mewakili Danrem 162/WB, mengisi kegiatan ceramah wawasan kebangsaan dengan tema ‘’Pengamalan Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI’’. ‘’Kegiatan diikuti oleh 2.825 mahasiswa ini, bertujuan untuk membangkitkan semangat patriotisme para generasi muda, terutama para mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa,’’ jelasnya.

Pasi Komsos Siterrem 162/WB berharap para mahasiswa nantinya dapat menjadi pioner bagi masyarakat lainnya dalam menjaga keutuhan NKRI. Ini bisa dilakukan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (ars/*)

Buru Peletak Bom Dari Hal. 1 Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli dalam keterangan sebelumnya memastikan pipa yang diletakkan di gerbang Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (16/8) lalu, jelang perayaan HUT RI ke-72.

Material yang digunakan pelaku berikut rangkaiannya memenuhi syarat sebagai bahan peledak.

Sebuah pipa menyerupai bom ditemukan di depan gerbang Kantor Bupati Sumba-

wa, Rabu (16/8). Tim Gegana menemukan rangkaian pemicu beserta isi diduga sejenis bahan peledak.

Personel Polres Sumbawa dibackup Detasemen A Brimob mengamankan lokasi dengan garis polisi dan berhasil menjinakkan paketan diduga bom tersebut.

Paketan itu berupa pipa dengan panjang 21 cm berdiameter 9,5 cm. Berisi paku dan bahan-bahan kimia, serta detonator. (why)

Amaq Asrul: Bukan Orang yang Minta Bantuan Dukun Dari Hal. 1 Amaq Asrul menjawab mengikuti perdukunan itu tidak dibenarkan secara syariat agama dan tidak sesuai juga dengan akal sehat.

Terserah bagi kandidatkandidat yang masih memiliki orientasi ke perdukunan dan tukang ramal tersebut. Namun tegas bagi Amaq Asrul, mengikuti praktik bahwa perdukunan itu sangat tidak dibenarkan. ‘’Buat saya, jauh dari dukun-dukun dan tukang ramal. Memang ada banyak orang yang mandi di tempattempat tertentu seperti Sembalun dan lainnya,’’ katanya.

Memajukan NTB, pemimpinnya harus berada tetap pada pemikiran-pemikiran logis. Bukan kemudian kembali ke zaman batu yang berorientasikan pada jampi-jampi dan mantra-mantra. Jampijampi dan mantra-mantra dukun itu adalah perbuatan syirik. Tidak disandarkan pada hukum Allah SWT. Jelas tidak sesuai dengana jaran Agama Islam.

Selanjutnya, Amaq Asrul

mengutip salah satu pepatah Sasak yang berbunyi, Dengan budun kakenan dengan ririh. Maknanya, orang-orang bodoh jadi makanan orang-orang yang culas dan licik. Para dukun peramal serta tukang memandikan para calon dengan kembang setaman tidak ada di negara-negara sudah maju.

Menurutnya, tidak akan laku tukang jampi apabila masyarakat sudah pandai.

Praktik dukun dan tukang ramal sudah lama dikenal.

Bahkan terjadi sejak zaman jahiliah. Kehidupan menggunakan dukun dan tukang ramal mirip dengan kehidupan zaman jahiliah.

NTB kalau ingin maju harus keluar dari zaman jahiliah. Para dukun dan tukang ramal itu adalah penipu. Para penipu itu pasangannya orang yang tidak cerdas. Tidak menjadi kesalahan murni dari orangorang bodoh tersebut, tapi 50 persen karena alasan kebodohan sehingga menjadi tertipu. (rus/*)

Persoalan Hukum BPR NTB Dikhawatirkan Gerus Kepercayaan Nasabah Dari Hal. 1 Kemudian tetap menjaga dana pihak ketiga serta mengembangkan bisnis secara terukur. “Saya pikir mudah-mudahan kepercayaan masyarakat tidak tergerus,” harapnya.

Firmansyah menambahkan, Pemda sebagai pemegang saham berkepentingan untuk stabilitas di internal BPR harus tetap terjaga. Di samping menjaga stabilitas makro ekonomi, sejauh mana kesejahteraan atau daya beli masyarakat harus ditingkatkan. ‘’Kemudian siklus bisnis di daerah tetap terjaga supaya masyarakat mau menggunakan jasa perbankan untuk bisnisnya. Jadi, di internal perusahaan itu harus dijaga. Kemudian secara makro juga daya beli harus ditingkatkan. Siklus bisnis juga harus tetap stabil. Banyak faktor untuk menjaga stabilitas perbankan,’’ sarannya.

Firmansyah mengatakan, eksistensi BPR NTB sangat diharapkan masyarakat terutama usaha mikro kecil. Dengan merger PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB, lanjut Firmansyah, bank milik daerah ini akan semakin efisien, besar dan menyentuh masyarakat bawah, terutama pelaku usaha mikro di NTB. Diharapkan persoalan hukum merger BPR ini segera selesai. Sehingga, jajaran direksi BPR kembali lebih fokus lagi untuk bekerja. Dengan kelesuan ekonomi secara global dan nasional, dikhawatirkan sektor keuangan di tingkat lokal juga akan lesu. ‘’Saya khawatir nanti akan

tergantikan oleh lembaga keuangan dari luar. Akan semakin besar dia capital out flow-nya. Modal yang keluar NTB semakin kencang.

Harapannya, pemegang saham tetap menjaga perbankan di daerah agar tetap eksis. Supaya modal itu tetap berputar di NTB. Persoalan ini segera selsai. Sehingga nasabah juga tenang, BPR juga semakin lincah mengembangkan ekspansi bisnisnya,’’ tambahnya.

Persoalan hukum yang menimpa BPR NTB ini, kata Firmansyah akan tetap ada pengaruhnya.

Karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan (trust). Namun, sejauh mana pengaruhnya, Firmansyah mengatakan tak bisa memprediksi. Karena harus dikaji berdasarkan data.

“Namanya bank, bisnis kepercayaan. Jadi sedikit banyak akan tetap berpengaruh. Tapi sejauhmana perlu data. Siapapun yang berbisnis di perbankan karena trust adalah jualan dari perbankan,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB sudah menaikkan kasus merger BPR NTB ke tahap penyidikan. Namun, Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus merger BPR tersebut. Sejauh ini, sejumlah saksi telah diperiksa. Mulai dari Direktur PD. BPR NTB Cabang Sumbawa dan Lombok Timur. Kejaksaan juga pernah memeriksa mantan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM. (nas)

Pemprov Distribusikan 30 Ribu Liter Air Bersih Setiap Hari Mataram (Suara NTB) – Kekeringan yang melanda kabupaten/kota di NTB tak dipungkiri akan menambah beban masyarakat miskin akan semakin berat. Namun, Pemprov mengklaim kekeringan tidak akan menambah jumlah masyarakat miskin.

Untuk meringankan beban masyarakat miskin, Pemprov menyatakan mendistribusikan 30 ribu liter air bersih setiap hari.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/8) siang kemarin. Ia mengatakan, semua kabupaten di Pulau Lombok, bahkan di Bima sudah meminta bantuan air bersih ke provinsi. Seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

“Kemarin sudah masuk permintaan. Sedang kita buatkan jadwal distribusi air. Bahkan Jumat ini kita akan ke puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Semua akan dipenuhi,”kata Khalik.

Ia mengatakan, sebanyak

enam armada mobil tangki kapasitas 5.000 liter terus mendistribusikan air setiap hari ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih. Artinya, kata Khalik, sebanyak 30 ribu liter air bersih didistribusikan untuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

“Sehari, enam tangki mobil air itu selalu kita siagakan. Itu kita atur jadwalnya.

Dalam seminggu, kawankawan istirahatnya pada hari libur saja. Sebanyak 30 ribu liter sehari air yang didistribusikan, dibagi-bagi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk permintaan air bersih yang beras-

al dari Bima, Khalik mengatakan telah dikomunikasikan dengan Disos Bima dan Kota Bima. Merekalah yang akan mendistribusikan air bersih ke lokasi-lokasi yang cukup parah terjadi kekeringan atau krisis air bersih. “Permintaan terbaru Lombok Tengah ada permintaan air bersih. Lumayan banyak juga dia. Sedang kita susun jadwalnya untuk pendistribusian air bersih ke sana,’’ ucapnya.

Mantan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram ini menambahkan distribusi air bersih yang dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat terutama masyarakat miskin. Ia mengatakan,

distribusi air bersih itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah provinsi di tengahtengah masyarakat.

“Di samping bantuan air bersih ini, kita coba data berapa tandon air yang ada di masing-masing wilayah kekeringan. Itu bisa kita distribusikan juga air-air itu lewat tandon-tandon itu,”terangnya.

Menyikapi persoalan kekeringan yang berakibat krisis air bersih ini, Khalik mengatakan pemerintah kabupaten juga harus sigap. Artinya, Pemprov dan kabupaten/kota melakukan penanganan bersama.

“Jangan kemudian kita saling tonton. Yang pasti kita butuh kebersamaan. Kalau menambah beban pasti. Tapi kalau menambah kemiskinan saya pikir perlu dikaji. Saya ndak berani mengatakan kekeringan ini akan menambah masyarakat miskin. Tetapi menambah beban masyarakat miskin, iya,” pungkasnya.

Rincian daerah yang terdampak kekeirngan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa. Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa.

Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

TP4D : Jangan Ada Lagi Kades Masuk Penjara Mataram (Suara NTB) Sudah banyak kepala desa yang diproses hukum karena pelanggaran pidana dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kejaksaan Agung mengeluarkan kebijakan agar penggunaan dua sumber anggaran dari pusat ke desa ini dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Peringatan ini disampaikan dengan harapan jangan ada lagi kepala desa yang masuk penjara. ‘’Kasihan Pak. Gedung di sebelah Kantor Gubernur itu (Lapas Mataram) sudah penuh. Jangan ada lagi yang bermasalah secara hu-

kum DD maupun ADD nya, “ kata Kasi Intel Kejari Mataram di hadapan puluhan kepala desa se Lombok Barat dan Lombok Utara, Kamis (24/8) kemarin.

Fajar selaku Ketua TP4D dalam kesempatan itu memamparkan mekanisme pendampingan penggunaan ADD dan DD jika ada permintaan dari desa. Maksudnya, agar pengelolaan dua sumber anggaran itu tidak bertentangan dengan SOP apalagi harus bermasalah karena mengandung unsur pidana.

Dengan catatan, ketika advis diberikan, harus ada keterbukaan dari kepala desa dan perangkatnya. ‘’Jangan ada yang ditutup tutupi. Kalau ada yang ditutupi, ini

sumber masalahnya. Karena memang bisa jadi ada masalah,’’ kata dia. “Contoh ketika tidak terbuka dalam perencanaan, nanti dalam SPJ biasanya ketahuan,” ujarnya mengingatkan.

Ada dua model pendampingan yang akan dilakukan, yakni legal assistance atau pendampingan langsung dalam pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran dan legal opinion atau memberikan pendapat hukum pada saat pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran.”Kami di TP4D tidak akan bekerja di atas meja, tapi kami langsung turun ke lapangan, “ jelasnya.

Fajar menegaskan, pendampingan itu atas instruksi

KY Proses Perbuatan Merendahkan Martabat Hakim Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) menemukan dugaan perbuatan merendahkan martabat dan kehormatan hakim di Pengadilan Negeri Mataram. Parahnya, dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

Perbuatan merendahkan martabat dan kehormatan hakim atau Contemp Of Court (COC) terhadap hakim itu ditemukan pada sebuah proses persidangan oleh Kantor Penghubung KY NTB. “Kami temukan pada informasi persidangan. Karena saat itu memang kami melakukan pemantauan persidangan,” kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB Ridho Ardian Pratama, SH., MH disela sela kegiatan dengan akademisi dan APH, Ka-

(Suara NTB/ars)

Ridho Ardian Pratama mis (24/8) kemarin.

Kasus ini merupakan yang pertama di tahun 2017, untuk kategori perbuatan merendahkan martabat hakim yang pelanggarannya ditetapkan dalam KUHP. Dari temuan timnya, bentuk perbuatan Countemp Of Court itu berupa

ujaran secara verbal oknum APH tersebut di persidangan. ‘’Pelaku oknum APH. Secara verbal ada perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat hakim,’’ jelasnya, namun tak disebut apakah oknum APH itu dari unsur pengacara atau jaksa.

Kasus COC ini diungkapkan Ridho pernah terjadi tahun 2013 lalu, bahkan tahun 2009 lalu. Ada oknum pengacara menghalang halangi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan.

Khusus terkait kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram, pihaknya sudah menerima laporan itu kemudian mengolah dan memperkuat informasi. ‘’Setelah itu kami teruskan ke KY pusat. Nanti Komisioner KY pusat yang akan memproses,’’ jelasnya. (ars)

Wabup KSB Bisa Jadi Tersangka Kasus UP Dari Hal. 1 Umpamanya suaminya yang mengantar dia saat menyerahkan uang, mungkin bisa menyebutkan dalam sidang. Tapi itu masih keterangan terdakwa saja. Karena saksi yang meringankan terdakwa yakni suami dan orang tuanya tidak dihadirkan,’’ ujarnya.

Dari pihak Kejaksaan, kata Kajari, sepanjang sudah ada alat bukti maka kasusnya bisa dinaikkan. Dalam artian jika ada bukti yang mendukung pernyataan terdakwa bahwa pernah memberikan uang kepada saksi, maka saksi bisa ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Sepanjang sudah ada buktinya kita naikkan. Bisa jadi saksi (Fud) jadi tersangka kalau ada alat bukti yang mendukung pernyataan terdakwa kalau pernah memberikan uang ke saksi,’’ katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan sudah berupaya mencari bukti adanya keterlibatan saksi menerima aliran dana UP tersebut. Bahkan saat kasus masih dalam tahap penyidikan, juga dilakukan dengan memintai keterangan saksisaksi. Namun bukti tersebut belum ditemukan. “Sejauh ini kita sudah melakuka upaya dalam penyidikan, tetapi belum menemukan bukti terkait hal tersebut,’’ kata Kajari.

Wabup KSB Fud Syaifuddin, ST sebelumnya menang-

gapi soal terseretnya dirinya dalam kasus dugaan korupsi UP Dinas Dikbudpora KSB oleh Elisa Wartini selaku tersangka dalam kasus yang kini tengah disidangkan Pengadilan Tipikor Mataram itu.

Menurut dia, secara pribadi ia tidak terganggu dengan perjalanan kasus tersebut.

Sebab sejatinya ia meyakini sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang diduga telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 600 juta itu.

“Saya biasa saja. Dan itu tidak mengganggu sedikit pun psikis saya,” cetus Wabup kepada media ini, Rabu (23/8).

Ia mengatakan, sebagai warga negara yang baik dirinya menghormati proses hukum yang berlaku. Karenanya sejak awal dirinya telah disebut oleh tersangka, terus kooperatif menjalani setiap tahapannya, bahkan hingga saat digelarnya sidang saat ini.

“Saya menghormati hukum.

Dan saya ingin kesaksian saya dalam kasus ini kemudian jelas tidak ada bias lagi terhadap diri saya. Makanya saya hadir memberikan kesaksian,’’ ujarnya.

Meski merasa tak terganggu secara pribadi, Wabup mengakui, dari sisi kinerjanya dalam membantu bupati menjalankan pemerintahan KSB agak tersendat. ‘’Pasti terganggu kerja-kerja saya.

Tapi saya taat hukum makanya terus berupaya mengikuti

tahapannya termasuk memberikan kesaksian di pengadialan,’’ katanya.

Baginya, kasus ini sudah merupakan risiko yang harus dijalani sebagai pejabat. Ia meyakini sebagai pejabat publik seseorang tidak menutup kemungkinan rentan dengan hal-hal yang demikian.

“Ini pelajaran. Dan pesan saya khususnya kepada aparatur agar berhati-hati memberi bantuan karena tidak selalu niatan baik itu akan dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh pihak lain,’’ katanya seraya menambahkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu terbawa suasana terhadap kasus tersebut.

Ia pun menjelaskan, terkait kasus tersebut, ia tidak pernah mengetahuinya sama sekali saat kejadian. Sebagai orang yang diseret namanya, Fud menyatakan, baru mengetahuinya dari pemberitaan media dan setelahnya dikonfrontir oleh pihak Kejaksaan kala itu. “Saya baru tahu. Dan sejak nama saya diseret saya pun kooperatif menjalani setiap pemeriksaan oleh aparat hukum.’’

Rencananya, Senin mendatang, kembali akan dilakukan persidangan teradap kasus ini di Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini Fud Syaifuddin (saksi) kembali akan dimintai keterangan oleh hakim. Termasuk saksi yang meringankan yakni suami dan orang tua terdakwa. (ind/bug)

langsung dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, dengan harapan tidak ada lagi kades terjerat korupsi. Pada kesempatan itu, hadir Irban 4 Inspektorat Lobar, Dewanti Septiana turut memberi pengarahan.

Ada kebiasaan dilihatnya, kepala desa membuat zero dalam SPJ anggaran. Dia mencontohkan, dalam alokasi anggaran Rp 105.000, angka yang sama pada SPJ. “Ini adalah kebiasaan zero dalam perencanaan dan pelaksaaan,” ujarnya. Model

SPj ini sebenarnya tidak salah, asalkan riil. Tapi jika dipaksakan riil, maka akan jadi masalah.

Dia mencontohkan lagi, dalam pengadaan semen.

Harga riil Rp 65.000 per zak, namun di SPJ dipaksakan Rp 68.000. Ini yang menurutnya potensi jadi masalah. ‘’Nah teman- teman di Kejaksaan akan melirik ini bisa jadi masalah hukum. Sebab apa? Harus mark up di kwitansi dan terus dilakukan untuk yang lain,’’ ujarnya mengingatkan. (ars)

Tersangka Merger BPR Ditentukan Setelah Ada Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Setelah kasus merger PD.BPR menjadi PT. Bank BPR NTB ditingkatkan ke penyidikan, pendalaman bukti dan penguatan keterangan saksi akan dilakukan penyidik Kejati NTB. Salah satunya dengan berkoordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penentuan kerugian negara. ‘’Setelah ada kerugian negara baru disampaikan tersangkanya,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan,SH.,MH Kamis (24/8) kemarin.

Penentuan kerugian negara tentu saja menurutnya harus melalui perhitungan oleh auditor. Dalam kasus ini pihaknya tidak ingin gegabah langsung menetapkan tersangka, sebelum memperkuat bukti bukti.

Bukankah setelah kasus naik penyidikan bisa langsung menetapkan tersangka?

Menurut Dedi Irawan, dalam prosedur penyidikan saat ini, peningkatan status kasus ke penyidikan harus diperkuat lagi dengan permintaan keterangan saksi dan bukti. Salah satunya dengan

menemukan kerugian negara.

“Setelah semua proses pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dokumen, kerugian negara, baru tetapkan tersangka, “ jelasnya.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, saksi saksi pada tingkat penyelidikan akan diperiksa lagi. Seperti Kepala BPR Selong Mutawalli dan Kepala BPR Sumbawa Ikhwan yang tergabung sebagai tim konsolidasi merger PT. BPR yang habiskan anggaran Rp 1,6 miliar.

Ditanya apakah penyidikan akan fokus pada penggunaan anggaran Rp 1,6 miliar atau dugaan suap pada proses merger? Dedi belum bisa menjelaskan, karena menyangkut teknis penyidikan.

Terkait koordinasi kerugian negara, sebenarnya sudah dilakukan antara Pidsus Kejati NTB dengan BPKP. Hal ini dibenarkan Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno, SE, bahwa komunikasi awal sudah terbangun dengan penyidik. “Komunikasi awal sudah ada. Tinggal kami menunggu kapan Kejati akan ekspose bersama dengan membawa berkas,” kata Ngatno. (ars)

Tiga Kabupaten Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 Ketika ditanya apakah kekeringan yang melanda NTB saat ini sudah parah atau tidak.

Rum mengatakan, berbicara masalah kekeringan, sudah terjadi sejak dulu. ‘’Bahkan, kekeringan ini sudah dianggap bencana laten di NTB, lantaran terjadi tiap tahun. Penanganan yang dilakukan selama ini hanya bersifat jangka pendek.’’

Artinya, kata Rum, bencana kekeringan ini sudah menjadi pekerjaan rumah (PR) tahunan. Untuk itu, ke depan akan diupayakan penanganan yang permanen atau jangka panjang. Pendistribusian air bersih yang dilakukan selama ini diharapkan ke depan tidak lagi dilakukan. ‘’Kita buat yang penanganan yang permanen. Sehingga masyarakat ini betul-betul tidak bergantung kepada droping air setiap tahun,’’ katanya.

Pihaknya akan meminta data dari kabupaten/kota, lokasi atau titik-titik yang memungkinkan dibangun sumur bor. Kemudian lokasi-lokasi yang memiliki sumber mata air yang dapat diangkat menggunakan pompa. Untuk membangun sumur bor diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 300 – 400 juta per unit. Sehingga, jika kebutuhannya 10 sumur bor, maka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 4 miliar.

Terkait dengan penanganan bencana di desa, Rum mengatakan sudah berkomunikasi dengan salah satu Dirjen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, masingmasing desa menyiapkan anggaran sekitar Rp 800 juta. ‘’Saya tanya beliau, bisa ndak kita pakai untuk antisipasi penanganan bencana di desa, bisa saja silakan saja. Tapi harus ada semacam surat edaran dari Pak Gubernur kepada kepala desa.

Sebagai acuan mereka ketika melakukan Musrenbangdes, bisa usulkan,’’ kata Rum. Menurutnya, bisa saja pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor menggunakan dana tersebut. ‘’Misalnya, anggaran untuk perbaikan saluran irigasi, bisa saja dipakai,’’ katanya.

Mengenai SK Gubernur terkait penetapan status siaga darurat kekeringan itu, Rum mengatakan paling lambat keluar awal September mendatang. Ia mengklaim, saat ini kekeringan masih belum meluas.

Pasalnya masih terjadi kemarau basah. ‘’Tapi kalau musim kemarau berkepanjangan, Oktober – November, mungkin meluas dampaknya. Masa darurat ini bisa kita bangun beberapa sumur bor,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 25 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

KAMAR - Kamar deluxe yang ditawarkan Golden Palace Hotel Lombok selama bulan Agustus 2017.

Selama Bulan Kemerdekaan

Golden Palace Hotel Lombok Berikan Harga Spesial Mataram (Suara NTB) Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-72 Golden Palace Hotel Lombok meluncurkan promo terbaru dengan tajuk “Indepence Day Promo”. Promo ini berupa pemberian harga

FOTO BERSAMA - Kepala BBPOM Mataram, Dra I Gusti Ayu Nengah Swarningsih, App. M.H (empat dari kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,Dra Hj Ermalena,MHS (tengah) foto bersama Ketua Pembina Pondok Pesantren Marakit Taklimat Mamben, TGH. Hazmi Hamzar (empat dari kanan), Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Hanudin S.Sos (tiga dari kiri) dan beberapa peserta lainnya (Foto kiri). Kepala BBPOM Mataram , Dra I Gusti Ayu Nengah Swarningsih, App. M.H dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,Dra Hj Ermalena,MHS, foto bersama Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Rahman Sahnan Putra dan Sekda Lombok Barat H. Muh. Taufik

spesial untuk menginap di Hotel Berbintang Empat dengan 12 lantai ini.

“Indepence Day Promo” hanya bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel yaitu di www.goldenpalacelombok.com,’’ terang General Manager Golden Palace Hotel Lombok Ernanda Agung didampingi Public Relation, Ida Ayu Nyoman Sri Utami dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (24/8).

Menurutnya, harga yang diberikan sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp 720.000/net untuk 1 (satu) malam menginap termasuk gratis sarapan pagi untuk 2 orang. Diberikan pula tambahan diskon atau potongan harga sebesar 7,2% untuk pemesanan semua tipe kamar melalui www.goldenpalacelombok.com.

“Dengan adanya program “Independence Day Promo” yang kami tawarkan, ‘’Golden Palace Hotel Lombok dapat menjadi salah satu tempat bagi para tamu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan suka cita, seperti menginap bersama keluarga atau sekadar berkumpul bersama para kerabat, harga yang kami berikan pun masih identik dengan usia Negara Indonesia kini,” tuturnya.

Selain promo kamar, hotel yang terkenal dengan kebersihan dan kenyamanannya ini juga memberikan promo makanan yaitu Nasi Pincuk Merdeka hanya seharga Rp 72.000/net untuk 1 (satu) porsinya sudah dapat menikmati Ayam Serabut, Empal Daging Rica, Ikan Asin Cabai Hijau, Tumis Kangkung, Urab Timun, Sayur Kelor, Nasi Putih, Sambal Terasi, Sambal Bawang, dan Es Tradisional yang memunculkan rasa serta sensasi berbeda menggoyang lidah para penikmatnya. (r)

Kepala BBPOM Mataram, Dra I Gusti Ayu Nengah Swarningsih, App. M.H dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,Dra Hj Ermalena,MHS, foto bersama seusai penyerahan hadiah kepada peserta yang aktif berinteraktif

BBPOM Mataram Adakan Sosialisasi Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat Selong (Suara NTB) Untuk mengedukasi masyarakat tentang obat dan makanan yang beredar di pasaran, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram mengadakan acara sosialisasi bersama tokoh masyarakat. Acara ini sendiri diadakan pada Rabu (23/8/2017) bertempat di halaman STIKES Hamzar, Desa Mamben Daye, Wanasaba,Lombok Timur.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Pemkab Lombok Timur, Camat Wanasaba, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang antusias mengikuti acara.

Kepala BBPOM Mataram, Dra I Gusti Ayu Nengah Swarningsih, App. M.H, dalam sambutannya mengatakan promosi untuk produk makanan sekarang gencar dilakukan oleh produsen. “Sehingga butuh kecerdasan masyarakat untuk memilih dan mengawasi makanan dan obat yang beredar,”ujarnya.

Ia juga menyebut isu peredaran obat yang beredar secara ilegal, serta penyalahgunaan obat oleh remaja dan penggunaan obat tanpa resep dokter.

“Apalagi sekarang Lombok dikenal sebagai destinasi halal yang harus kita jaga,” kata Swarningsih.

Untuk itu, BBPOM Mataram telah memiliki alat untuk mengecek kehalalan suatu produk yang beredar di pasaran. “Alat ini bisa dibawa keliling ke pasar-pasar,”ujarnya. Dengan adanya sosialisasi ini, ia mengharapkan masyarakat bisa membantu dalam pengawasan makanan dan obat.

Sedangkan Ketua Pembina Pondok Pesantren

Hj. Ermalena saat dialog interaktif.

Marakit Taklimat Mamben, TGH. Hazmi Hamzah, mengatakan makanan yang berkualitas harus ada penjelasannya.”Bagaimana makanan yang masuk ke tengah masyarakat memiliki label halal dan menggunakan Bahasa Indonesia,” katanya.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat lebih memahami apa produk makanan dan obat yang boleh dan tidak boleh.

Bupati Lombok Timur yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Hanudin S.Sos,sangat mengapresiasi acara ini. “Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui makanan dan obat yang berbahaya sehingga bisa terbebas dari bahaya tersebut,” tukasnya.

Selain itu dengan sosialisasi ini, masyarakat bisa menjadi lebih sadar terhadap mutu dan kualitas makanan dan obat yang beredar di pasaran. “Masyarakat menjadi konsumen cerdas sehingga bisa melindungi keluarganya,” tutupnya.

Dalam sesi diskusi, narasumber yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,Dra Hj Ermalena,MHS, mengatakan standar keamanan dan mutu pangan bisa dilihat dengan berbagai cara. “Harus melihat label halalnya, produk apakah sudah terdaftar atau tidak, mengecek kemasannya, dan mengecek tanggal kedaluwarsanya,” jelasnya.

Ia juga mnejelaskan tentang pengawet yang banyak digunakan dalam makanan seperti formalin dan boraks.”Juga harus memperhatikan kosmetik, dimana konsumen gampang dirayu dengan promosi

dan manfaatnya yang instan,”terangnya.

Sedangkan Kepala BPOM Mataram menambahkan jika masyarakat ingin melihat produk-produk pangan dan obat yang terdaftar dan dilarang dapat melihat pada website www.pom.go.id. “Produk yang terdaftar memiliki nomor TR dengan 9 digit angka,” jelasnya.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), sosialisasi serupa dilaksanakan di Asrama Haji di Narmada. Dalam sambutannya, Kepala BB POM Mataram I Gusti Ayu Nengah Swarningsih, memberikan apresiasi atas dukungan OPD Kabupaten Lobar, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif.

Selain itu, ujarnya, BBPOM di Mataram saat ini sedang mengadakan test kit halal untuk mendukung program pemerintah provinsi maupun kabupaten, utamanya dalam menjamin kehalalan produk pangan.

Sekda Lobar H. Muh. Taufiq mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat mengetahui produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi. Hal ini sangat penting karena penjualan produk obat dan makanan sudah melalui media daring (online).

Sekda juga berterima kasih pada Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang telah mengawal pemberian bantuan alat kesehatan dari pemerinytah pusat bagi operasional Rumah Sakit Pratama Narmada Awet Muda pada tahun lalu. Saat ini, rumah sakit telah mulai beroperasi dan sedang dilaksanakan audit oleh KARS agar dapat meningkat statusnya menjadi rumah sakit tipe C. (uul/*)

Kepala BBPOM Mataram , Dra I Gusti Ayu Nengah Swarningsih, App. M.H berinteraksi dengan peserta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,Dra Hj Ermalena,MHS , saat pemaparan materi kepada para peserta

Salah satu peserta aktif bertanya kepada narasumber pada sesi tanya jawab.

Hj. Ermalena menyerahkan hadiah