Edisi 24 November 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 97 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

kamis pon, 24 november 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Ada Kekuatan Asing Usik Persatuan RI Bandung (Bali Post) –

Ada upaya makar dengan menguasai gedung DPR pada rencana demo 25 November besok, pernah disampaikan Kapolri Tito Karnavian. Kini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa ada keterlibatan asing untuk mengusik rasa persatuan Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Bandung, Rabu (23/11) kemarin, mengatakan adanya keterlibatan asing tersebut berawal dari informasi bahwa ada pemukulan terhadap Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq oleh anggota Kostrad. Atas informasi lewat WA itu, ia pun memerintahkan intelijen untuk menelusurinya. Ternyata kabar itu tidak benar. ‘’Setelah ditelusuri oleh intelijen kami, ternyata yang nyebar adalah judi online dari Australia dan dari Amerika. Ternyata bukan dari dalam. Adapun

Gatot Nurmantyo

Buni Yani, Tersangka Penyebar Kebencian Jakarta (Bali Post) – Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka terkait penyebar video Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang bermuatan SARA hingga menimbulkan kebencian. ‘’Setelah mengonstruksikan hukum terdapat bukti permulaan yang cukup BY (Buni Yani) dinaikkan statusnya sebagai tersangka,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol. Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (23/11) malam. Awi mengatakan postingan rekaman video pernyataan Ahok yang dilakukan Buni Yani menebarkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat. Penyidik berkeyakinan dan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan BuniYani sebagai tersangka antara lain keterangan ahli dan saksi. Buni Yani dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar. Hal. 19 Pemilik Akun

Buni Yani

Bali Post/ant

Piala AFF

Malam Ini Laga Hidup-Mati Timnas

Manila – Timnas Indonesia akan menjalani laga terakhir kontra Singapura, Kamis (24/11) malam ini. Ini merupakan laga hidup-mati apabila Indonesia ingin lolos pada kejuaraan AFF 2016 ini. Indonesia harus memenangi pertandingan itu jika ingin lolos ke semifinal mendampingi Thailand. Selain itu, syarat lainnya Filipina minimal seri melawan Thailand yang pelaksanaan pertandingannya pada waktu sama di tempat berbeda. Saat ini Timnas Indonesia berada di juru kunci klasemen sementara dengan nilai satu dari satu kali seri melawan Filipina (2-2) dan satu kalah atas Thailand (2-4). Begitu pula Singapura mendapat nilai satu setelah imbang lawan Filipina (0-0) dan kalah dari Thailand (0-1). Timnas Filipina memiliki nilai dua dari dua kali bermain imbang yakni kontra Singapura (0-0) dan dengan Indonesia (2-2). Hal. 19 Nilai Sempurna

tujuannya tidak lain untuk memecah belah,’’ ujar Gatot Nurmantyo. Ia pun mengkhawatirkan keterlibatan asing dalam penyebaran berita provokatif. ‘’Oleh karena itu kami mengimbau seluruh provinsi menggelorakan persatuan Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,’’ katanya. Diwawancarai usai berbicara pada seminar di kampus Universitas Padjajaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Gatot mengakui kabar bohong seperti itu bukan pertama kali diterimanya. Ia menganalisis informasi tak benar

tentang Rizieq Shihab itu menunjukkan memang ada kekuatan asing yang sedang berupaya mengusik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. ‘’Semakin nyata bahwa tangan-tangan luar ikut bermain.’’ Panglima menengarai penyebaran informasi bohong itu berhubungan dengan kiprah Rizieq Shihab yang sangat aktif menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum mengadili kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

KPK Kirim Tim ke LN

Mendagri Soal Proyek E-KTP

Ada Dugaan Penyalahgunaan Data oleh Asing Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui permasalahan pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) banyak menyisakan permasalahan. Selain menyangkut adanya dugaan praktik korupsi, juga keterlibatan asing dalam pengelolaan data kependudukan. Mendagri mengatakan, ketika dirinya baru menjabat sebagai Mendagri, ada perusahaan asing yang menagih pengerjaan

proyek pengadaan e-KTP yang jumlahnya mencapai 90 juta dolar AS. ‘’Begitu saya jadi menteri, sudah dihubungi oleh perusahaan itu dan menemui saya, beberapa agennya. Pak menteri, kementerian anda masih utang sama saya. Loh APBN udah clear, karena itu kini sedang ditelusuri oleh KPK,’’ kata Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja di ruang Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (23/11) kemarin. Hal. 19 Dua Tersangka

Untuk melawan isu bohong dan pengaruh radikalisme, Gatot Nurmantyo pun menggagas ‘’Nusantara Bersatu’’ pada 30 November 2016. ‘’Saatnya kita menunjukkan nusantara bersatu. Kita berkumpul di tiap provinsi dengan ikat kepala merah putih bahkan saya menyatakan saya rela sorban putih saya diganti merah putih. Untuk menunjukkan kepada semua bahwa kita semua satu. Oleh karena itu kami mengimbau seluruh provinsi menggelorakan persatuan Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,’’ katanya. (kmb/ant)

Agus Rahardjo

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan anggotanya ke luar negeri (LN) untuk menelusuri kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. ‘’Makanya hari ini ada orang kita yang ke luar negeri, kalau tidak salah memeriksa anggota konsorsium yang kebetulan tidak berada di sini (Indonesia),’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung di Bogor, Rabu (23/11) kemarin. Hal itu guna menanggapi pertanyaan wartawan mengingat proses cetak e-KTP itu sendiri di luar negeri. Di bagian lain, ia mengatakan tidak tertutup kemungkinan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akan diperiksa kembali sebagai saksi oleh penyidik KPK. Hal. 19 Diperiksa Lagi

KPK Tahan Wali Kota Madiun Kurang Tangguh,

Indeks Ketahanan Indonesia

Madiun (Bali Post) – Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditahan di Rumah Tahanan KPK di Jakarta setelah menjalani pemeriksaan yang kedua, Rabu (23/11) kemarin. Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar ‘’Ya benar, BI (Bambang Irianto) ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, Rabu (23/11) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK,’’ ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak. Menurutnya, upaya hukum penahanan tersebut untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012. Penahanan dilakukan setelah orang nomor satu di Pemerintah Kota Madiun tersebut memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya sebagai tersangka. Bambang Irianto menjalani pemeriksaan dengan didampingi sejumlah penasihat hukumnya. Dia telah menunjuk enam orang penasihat hukum untuk menghadapi kasus tersebut. Enam orang penasihat hukum tersebut adalah tiga orang dari kantor pengacara Indra Priangkasa dan Partners serta tiga orang lainnya dari kantor pengacara Dody Abdul Kadir dan Asosiates dari Jakarta. Sementara bertepatan dengan pemeriksaan dan penahanan Wali Kota Madiun Bambang Irianto tersebut di Jakarta, tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di sejumah lokasi di Kota Madiun guna pengembangan kasus yang sama. Hal. 19 Rumah Pribadi TAHANAN - Wali Kota Madiun Bambang Irianto memasuki mobil tahanan, Rabu (23/11) kemarin, usai ditetapkan sebagai tersangka.

Bali Post/ant

Jakarta (Bali Post) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo berpendapat, munculnya ideologi radikal dan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Berbicara pada pimpinan media massa, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (23/11) kemarin, Agus mengatakan, maraknya ideologi radikal dapat memicu keretakan negara. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan media massa. Ketahanan nasional, katanya, hanya dapat dicapai melalui sinergi. Saat ini masa transisi demokrasi, sebab masih banyak komponen bangsa yang berbeda pandangan, terutama pandangan politik, menyelesaikan melalui cara nondemokrasi atau dengan cara paksaan. Agus mengatakan, kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini berada pada indeks kurang tangguh. ‘’Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya isu-isu strategis yang penting mendapat perhatian komponen bangsa dan kemudian bersinergi untuk menyelesaikannya,’’ kata Agus. Berdasarkan potret pengukuran yang dilakukan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) per Oktober 2016, menghasilkan bahwa kondisi ketahanan nasional Indonesia berada pada indeks kurang tangguh dengan skor 2,60. Indeks ketahanan nasional sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan indeks ketahanan nasional tahun 2015. Pada 2015, indeks ketahanan nasional sebesar 2,55 dan naik menjadi 2,60 hingga bulan oktober 2016. Ketua Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Prof. Dr. Miyasto menjelaskan, walaupun secara agregat indeks ketahanan nasional meningkat, namun masih berada pada posisi kurang tangguh. Hal. 19 Posisi Lemah

OTT Pegawai Pajak

Ada Indikasi Dana Mengalir ke Pihak Lain Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai instansi tersebut. ‘’Ya mungkin saja (Dirjen Pajak), kemungkinan selalu ada. Kemungkinan kita bergerak ke arah, data itu ke mana. Kan selalu kalau penindakan follow the suspect. Suspect-nya itu berhubungan dengan siapa, kalau kemudian kita penindakan juga yang tidak kalah penting follow the money. Uangnya mengalir ke mana saja kemungkinannya,’’ Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (23/11) kemarin. Rajesh, pihak swasta, dan Han-

dang, pegawai pajak, ditangkap dalam OTT KPK pada Senin (21/11) sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Rajesh di Springhill Residences Kemayoran saat terjadi penyerahan uang dari Rajesh ke Handan sebesar 148.500 dolarAS atau setara Rp 1,9 miliar. Karena itu, katanya, pihaknya akan melakukan penggeledahan di kantor yang berkaitan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Ia mengakui ada indikasi dana tersebut mengalir ke pihak lain. ‘’Tapi kalau komunikasinya ada indikasi,’’ tegasnya. KPK menetapkan Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajesh Rajamohanan Nain sebagai pemberi suap dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Pen-

egakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Sukarno sebagai penerima suap terkait pengurusan surat tagihan pajak PT EKP. Dalam laman perusahaan PT EKP, perusahaan itu adalah perusahaan manufaktur, pengekspor, pengimpor dan distributor untuk produk garmen, tekstil, komoditas, mineral, logam dan barang-barang lainnya. Hal. 19 Ekspor Garmen DIPERIKSA - Rajesh Rajamohanan Nain digiring petugas usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (23/11) kemarin.

Bali Post/ant


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.