Edisi 24 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 137 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 24 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Relawan Amaq Asrul Tetap Solid Selong (Suara NTB) Relawan pejuang kemenangan untuk H. Moch. Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul menuju NTB 1 tetap solid. Semua relawan siap memenangkan Bupati Lombok Timur (Lotim) yang akan maju dalam pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 mendatang.

Demikian disampaikan Koordinator Relawan Wilayah Lotim Bagian Utara, H. Rumiling. Relawan Amaq Asrul ini siap tempur dalam pertarungan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018 mendatang.

H. Rumiling yang didampingi sejumlah relawan lainnya yang berkumpul di kediamannya Rabu (23/8) menuturkan, Relawan Amaq Asrul yang terbentuk secara sukarela tanpa ada komando.

(Suara NTB/rus)

RELAWAN -Para Relawan H. Moch. Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul yang siap berkompetisi berjuang di Pilkada NTB. Sejumlah pihak yang menyebut diri sebelumnya pejuang Ali BD lalu berpindah mendukung kandidat lain dibantah

koordinator relawan ini masuk menjadi bagian dari relawanrelawan Amaq Asrul.

Bersambung ke hal 15

Satelit Deteksi Tujuh Titik Kebakaran Hutan dan Lahan di NTB

Kasus Merger BPR Naik ke Penyidikan

Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis ada tujuh titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan di NTB berdasarkan pantauan satelit Terra, Aqua dan SNPP pada Selasa (22/8) pukul 08.00 WIB. Seluruh Indonesia terdeteksi 538 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/8) siang kemarin

mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Madani mengatakan, sudah mengontak seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di NTB.

Mataram (Suara NTB) Kasus merger PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi PT. Bank BPR NTB yang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya naik status menjadi penyidikan.

Selanjutnya penyidik Kejati NTB yang menangani kasus

Dari tujuh titik kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi oleh satelit itu, dua titik terjadi di kawasan hutan.

Bersambung ke hal 15

ini akan berlanjut ke penetapan tersangka.

Proses penetapan tersangka setelah melalui gelar perkara di Pidsus Selasa (22/8) lalu.

Dua alat bukti sudah cukup sehingga memenuhi syarat untuk naik penyidikan.

Bersambung ke hal 15

Dampak Kekeringan

Bupati KLU Khawatir Beban Warga Miskin Bertambah, Bupati Lotim Andalkan Pandanduri Naikkan Harga Tebu GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) menaikkan harga pembelian tebu petani. Saat ini, harga pembelian tebu di tingkat petani hanya Rp 200 per Kg. ‘’Iya, naikkan lah (harganya),’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank NTB di Mataram, Rabu (23/8) siang kemarin.

Gubernur tak berkomentar banyak ketika ditanya terkait rendahnya harga pembelian tebu yang menjadi bahan baku pabrik gula PT. SMS tersebut. Yang jelas gubernur berharap agar harga pembelian tebu dinaikkan.

Sebelumnya, Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Bersambung TGH.M.Zainul Majdi ke hal 15

bersih ini.

Pasalnya, ada juga warga yang terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ‘’Iya betul.

Itu khawatir kita (beban warga miskin bertambah). Bahkan ada yang membeli air itu dijarak 3 Km. Itu kan luar biasa,’’ kata Najmul.

Untuk itu, pihaknya melalui SKPD terkait terus melakukan droping air bersih ke titik-titik yang mengalami krisis air bersih. Mobil tangki air bersih yang ada di BPBD, PDAM dan Dinas Lingkungan Hidup terus mendrop air bersih setiap hari ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan.

“Kita mengerahkan kekuatan di BPBD untuk membawakan air bersih terutama di daerah Selengen dan daerahdaerah di Kayangan di beberapa tempat, seperti Salut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

KERING - Lahan kering yang tak bisa digarap karena tidak ada air. Petani di daerah Pujut, Lombok Tengah, banyak yang membiarkan lahannya kosong, tidak ditanami menyusul kondisi debit air yang minim pada musim kemarau tahun ini.

Jatuh Tempo Masa Kerja Tiga Direksi Bank NTB Diperpanjang

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi foto bersama dengan para pemegang saham dan Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir serta pejabat Bank NTB lainnya.

Mataram (Suara NTB) Pemegang saham sepakat memperpanjang jatuh tempo masa kerja tiga Direksi Bank NTB. Perpanjangan masa kerja dilonggarkan hingga terlaksananya konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini dari bank konvensional ke bank umum syariah.

Rabu (23/8) kemarin, seluruh pemegang saham menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Santika Mataram untuk bersepakat. Tiga Direksi Bank NTB yang mendekati jatuh tempo masa kerjanya itu dua komisaris, yakni H. L. Sulhan dan H. Mansur Afifi pada 29 Agustus 2017 ini. Selanjutnya, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir masa kerjanya juga akan berakhir pada 8 November 2017 ini. ‘’Perpanjangan masa pengurus sela-

ma masa transisi sampai benar-benar berubah Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah NTB,’’ kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sekaligus selaku pemegang saham pengendali.

Perpanjangan disepakati oleh pemegang saham, mengingat direksi dan direktur utama yang segera berakhir masa kerjanya ini termasuk yang getol mengawal rencana konversi Bank NTB menjadi Bank Umum NTB Syariah.

Konversi akan benar-benar dilaksanakan pada Agustus 2018 mendatang, sesuai target paling lambat tim konversi. ‘’Perpanjangan hanya sampai masa transisi saja. Selanjutnya pengurus Bank Umum NTB Syariah, akan ditentukan pada RUPS Bank NTB bulan September (2017) mendatang,’’ demikian gubernur.

Bersambung ke hal 15

Lakukan Pertemuan dengan KPK

Fitra Dorong Penindakan Soal Indikasi Bagi-bagi Proyek Pokir di NTB Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penindakan soal adanya indikasi bagi-bagi proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) di NTB. Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah mengatakan hal itu telah disampaikan pada saat pertemuan dengan KPK di Mataram dua bulan lalu.

“Dalam pertemuan dengan KPK dua bulan lalu di Mataram, subjek soal indikasi bagi-bagi proyek dan indikasi favourisme dalam pengadaan.

Termasuk dalam kaitannya dengan program Pokir dan atau program aspirasi Dewan,

telah kami koordinasikan untuk menjadi perhatian KPK,’’ kata Ervyn ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/8) siang kemarin.

Ia berharap KPK mengapresiasi subjek tersebut bukan sekadar dilakukan pencegahan.

Melainkan melakukan penindakan. Ia menjelaskan, indikasi adanya bagi-bagi proyek Pokir ini telah menjadi perhatian KPK. Pola pelaksanaan program Pokir yang disampaikan kepada KPK tersebut bukan hanya di Pemprov NTB melainkan juga di kabupaten/ kota di NTB. “Kami sampaikan ke KPK karena indikasinya memang mengarah ke favourisme atau mendahulukan sebagian pi-

hak tertentu daripada yang lainnya dalam pengadaan,” katanya.

Mencegah peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program Pokir ini, kata Ervyn, perlu atensi pimpinan birokrasi untuk memastikan pengadaan barang/jasa bersih dan berintegritas.

Menurutnya, perlu dipikirkan untuk memperdalam cakupan pengendalian pengadaan barang jasa.

Dari sebelumnya lebih terfokus ke pengadaan melalui proses lelang. Kini juga harus mencakup pengadaan non lelang yang nilainya selalu jauh lebih besar daripada proyek-proyek melalui mekanisme lelang. ‘’Berbagai modus penyim-

pangan dalam pengadaan berpeluang terjadi, baik itu favourisme, pengaturan teknis, maupun penyesuaian administratif dan sebagainya. Sehingga, tidak harus dilihat kasus per kasus, melainkan memajukan solusi sistemik untuk mencegah penyimpangan,’’ katanya.

Ervyn menambahkan kasus korupsi biasanya tidak dilakukan sendirian. Tetapi pasti melibatkan banyak pihak lainnya. Meskipun demikian, kalaupun situasinya lebih dekat ke tindakan kolusi dan nepotisme maka pendekatan represif dinilai jauh lebih efektif ketimbang pencegahan.

Bersambung ke hal 15 Ervyn Kaffah

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Dampak kekeringan sudah mulai terasa di kabupaten/kota di NTB. Bencana kekeringan sudah melanda sembilan kabupaten/kota di NTB. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyaj 127.940 KK atau 640.048 jiwa.

Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/ 8) usai klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kantor Gubernur tak dapat memungkiri pihaknya khawatir beban warga miskin akan bertambah dengan kekeringan yang berakibat kekurangan air

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

PARLEMENTARIA

DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram 2017 Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Selasa (22/8) malam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2017. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dalam rapat paripurna yang dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD Kota Mataram memuji keberhasilan Pemkot Mataram dalam dua bulan terakhir.

Antara lain Kota Mataram telah mendapatkan penghargaan kota layak anak, kelurahan terbaik tingkat nasional dan masih banyak penghargaan lainnya yang tidak disebutkan satu per satu. Dalam kesempatan itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini, Pemkot Mataram merencanakan mengakomodir beberapa program/kegiatan strategis daerah termasuk yang terkait dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 serta beberapa pergeseran kegiatan, dengan

suatu harapan bahwa program/kegiatan dapat terwujud dan terimplementasi dengan baik sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi Kota Mataram yaitu maju, religius dan berbudaya.

Selanjutnya untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Walikota memaparkan secara garis besar mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 dengan sistematika sebagai berikut : A. Pendapatan Daerah Secara keseluruhan pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar Rp 107,421 miliar lebih, dari anggaran semula sebesar Rp 1,307 triliun lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1,415 triliun lebih.

Penambahan tersebut terdiri dari: - Pendapatan asli daerah yang semula sebesar Rp

300 miliar, bertambah sebesar Rp 67,503 miliar lebih.

Sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 367,503 miliar lebih.

- Dana perimbangan yang semula sebesar Rp 930,373 miliar lebih. Bertambah sebesar Rp 39,918 miliar lebih sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 970,292 miliar lebih.

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2017 ini tidak mengalami perubahan dari anggaran semula sebesar Rp 77,409 miliar lebih.

B. Belanja Daerah Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini, Belanja Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp 177,573 miliar lebih, dari anggaran semula sebesar Rp 1,358 triliun lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1,536 triliun lebih.

Sedangkan beberapa point kebijakan penting yang akan dibiayai dalam Perubahan APBD kali ini antara lain adalah : 1. Hibah kepada Pemerintah

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan perubahan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2017.

NOTA KEUANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pidato pengantar penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2017.

2.

3.

4.

5.

Daerah Lombok Barat terkait dengan pelestarian sumber mata air dan perbaikan jalan 2 (dua) desa di Kebon Kongok; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan; Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase; Pembayaran Pembebasan Tanah Jalan dan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor; Rehabilitasi Gedung Kantor;

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Kota Mataram; 7. Tambahan Biaya Listrik Penerangan Jalan; 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan; 9.Peningkatan Belanja Operasional Sekolah yang bersumber dari dana BOS; 10.Dan lain-lain program/ kegiatan yang bersifat urgent untuk dilaksanakan

Program Aspirasi untuk LPA WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota, Hj. Bq. Mirdiati berjanji akan menyalurkan program aspirasi miliknya kepada LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram. Janji ini menyusul keprihatinannya terhadap kondisi keuangan LPA Kota Mataram. Setelah membaca pemberitaan di koran, ia tergerak hati untuk membantu pendanaan kegiatan LPA Kota Mataram melalui program aspirasi. Ia mengakui bahwa kiprah LPA Kota Mataram sangat membantu program Pemkot Mataram, khususnya dalam bidang anak dan perempuan.

Namun demikian, karena anggaran tahun 2017 dan perubahan APBD 2017 sudah berjalan, program aspirasi yang dijanjikan itu baru bisa terealisasi pada tahun anggaran 2018 mendatang. Mirdiati menyatakan komitmennya untuk mendukung Mataram sebagai kota layak anak. Dia menyadari bahwa untuk mewujudkan Mataram sebagai kota layak anak, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dua orang saja. KLA, demikian anggota Dewan dari Partai Gerindra ini, menjadi tugas bersama.

Dia mengajak semua elemen untuk mewujudkan Mataram sebagai kota layak anak melalui bidang kerja masing - masing. “Saya siap mendukung Mataram menjadi kota layak anak,” kata Mirdiati kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin.

Sejauh ini, menurut Mirdiati, masih banyak hal terkait pemenuhan hak-hak anak yang harus dibenahi oleh Pemkot Mataram.

Tidak hanya fasilitas belajar, tapi juga fasilitas bermain untuk anak-anak harus dipenuhi oleh pemerintah.

Jangan sampai KLA hanya sebatas status atau penghargaan, tetapi kondisi senyatanya belum menggambarkan Mataram yang benar - benar layak bagi anak-anak. Anggota dewan dari dapil Mataram - Sekarbela ini berujar, jika dibandingkan dengan kota - kota lain di Indonesia, Kota Mataram masih banyak kekurangan. “Walaupun kita tidak bisa ikuti mereka 100 persen, tapi paling tidak ada upaya yang sungguh - sungguh dari Pemkot Mataram untuk memenuhi kebutuhan anakanak Mataram secara bertahap,” tuturnya.

Mirdiati mencontohkan masih adanya anak - anak yang tidak bersekolah. Masih adanya pekerja anak. Masih adanya pernikahan dini yang kerap kali berujung pada perceraian.

Hal itu diyakini sebagai salah satu faktor pemicu munculnya kemiskinan baru di Mataram. “Disinilah tugas pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, bagaimana mengedukasi masyarakat,” pungkasnya. Selain itu, dia mengingatkan Pemkot Mataram melalui SKPD terkait agar memperhatikan keberadaan reklame rokok yang terlalu dekat dengan pusat pendidikan. “Saya khawatir kalau anak-anak sudah mencoba rokok, besar peluang mereka ingin mencoba narkoba,” imbuhnya. (fit)

Hj. Bq. Mirdiati

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

KUMUH – Musim haji membawa berkah bagi para PKL. Namun di sisi lain, para PKL yang berjualan di sekitar asrama haji NTB yang berada di kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram membuat ruas jalan dr. Soedjono terkesan kumuh. Karena, rata-rata PKL yang berjualan di sana menggunakan tenda.

Walikota Wacanakan Satu Kelurahan Satu Truk Sampah Mataram (Suara NTB) Penanganan sampah masih menjadi fokus perhatian Pemkot Mataram. Belakangan ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mewacanakan pengadaan satu kelurahan satu truk sampah. “Saya inginnya sarana prasarana sampah ini kita tingkatkan lagi,” kata Walikota, Selasa (22/8).

Wacana pengadaan truk ini sangat dibutuhkan sebagai sarana mobilitas untuk bisa mengcover atau mensweeping tumpukan sampah yang dibuang masyarakat. Tidak hanya sampah, kata walikota, tetapi ada material bangunan yang dibuang masyarakat. “Tetapi ini akan dikaji dulu,” ujarnya.

Selain sarana prasarana, orang nomor satu di Kota Mataram ini berjanji akan meningkatkan kesejahtraan pasukan kuning. Sebab, anggaran Rp 16 miliar dialokasi untuk pengadaan roda tiga itu sudah tidak boleh pengadaan lagi.

Termasuk penambahan operasional kendaraan.

Ahyar Abduh menambahkan, keberhasilan Kota Mataram meraih Adipura merupakan bentuk kerja keras pemerintah dengan masyarakat.

Artinya, penghargaan ini akan lebih sulit dipertahankan, sehingga butuh partisipasi dan kerja keras bersama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi mengaku sepakat dengan wacana Pemkot Mataram. Artinya, penanganan sampah akan semakin maksimal dilakukan.

Ia menjelaskan, data tahun 2016 lalu sampah yang tertangani 60 - 70 persen. Ketika ada roda tiga meningkat menjadi 75

- 80 persen. Artinya, jika satu truk satu kelurahan akan tertangani secara maksimal bahkan sampah yang terangkut bisa mencapai 95 persen. “Malah lebih bagus itu,” jawabnya.

Dari 39 truk sampah hanya 21 unit kendaraan yang bisa beroperasi dua kali pada pagi dan malam hari. Selebihnya hanya satu kali saja. Paling penting kata Irwan, masyarakat perlu berpartisipasi bukan saja sarana prasarana ditingkatkan, tetapi perilaku masyarakat buang sampah ke sungai dan saluran tetap terjadi. “Yang paling penting itu masyarakatnya sekarang,” kata dia. (cem)

Rekomendasi Pemprov Tak Harus Ditindaklanjuti pala Bappeda Kota Mataram, Ir. Amiruddin. Amir menyebutkan, ada 25 item yang menjadi rekomendasi Pemprov NTB terhadap revisi Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram.

Secara keseluruhan tidak diketahui detail apa saja item tersebut.

Ia menegaskan, Pemkot Mataram melakukan revisi memiliki pertimbangan sebagaimana melihat kondisi serta perkembangan kota.

“Kita juga ada pertimbangan

C. Pembiayaan Dengan adanya rencana pendapatan bertambah sebesar Rp 107,421 miliar lebih dan belanja bertambah sebesar Rp 177,573 miliar lebih.

Maka terdapat defisit sebesar Rp 70,151 miliar lebih yang

ditutupi melalui silpa Tahun Anggaran 2016. ‘’Selain hal yang kami sebutkan di atas, dalam rangka penajaman pencapaian kinerja program/ kegiatan pada masing-masing SKPD telah kami lakukan pula beberapa perubahan (revisi) anggaran yang tidak bersifat menambah atau mengurangi dana tapi hanya dilakukan pergeseran antar kode rekening,’’ demikian walikota Mataram. (fit/*)

WP Masih Bandel

Soal RTRW

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki pandangan berbeda terhadap rekomendasi dari Pemprov NTB terhadap revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Menurutnya, tidak harus secara keseluruhan rekomendasi Pemprov NTB ditindaklanjuti. Hanya butuh klarifikasi dan kajian tim.

Demikian disampaikan Ke-

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan guna peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

sendiri,” imbuhnya.

Mantan Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kota Mataram mengapresiasi catatan - catatan dari tim di Pemprov NTB. Masukan itu nantinya tetap dikaji dan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan Kota Mataram.

Terkait dengan RDTR (rencana detail tata ruang) diakui Amir belum ada. Pihaknya sudah melakukan tender terhadap tiga rencana tata ruang kecamatan (RTRK). Namun, rekanan belum menuntaskan

pekerjaan.

Pemprov NTB sebelumnya meminta Pemkot Mataram untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi RTRW. Sedikitnya, ada dua isu krusial yang harus ditindaklanjuti Pemkot Mataram sebelum keluarnya rekomendasi dari Gubernur NTB. “Informai yang saya dapat itu, Kabid saya yang hadir rapat membahas isu itu, belum banyak yang ditindaklanjuti. Isu krusial terkait dengan konsekuensi dia

membuat skala peta 1 : 15.000,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. Ardhi menjelaskan, dengan membuat skala seperti itu, maka gambarnya akan lebih detail. Sehingga, Pemprov meminta supaya Pemkot Mataram menampilkan formatnya dalam kertas A1, baik struktur dan polanya. Dengan demikian akan terlihat betul pola pemanfaatan ruang dan strukturnya. (cem)

SERAPAN penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sejauh ini masih rendah. Salah satunya di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela.

Serapan di bawah 30 persen dari target Rp 200 juta hingga jatuh tempo 31 Agustus mendatang. Rendahnya serapan PBB ini disinyalir wajib pajak besar masih bandel.

Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman mengakui serapan PBB di wilayahnya paling rendah dibandingkan lima kelurahan lainnya di Kecamatan Sekarbela. Hal ini dipicu wajib pajak terutama nilai (Suara NTB/cem) tagihan PBB di atas Rp 10 juta H. Taufiqqurahman masih rendah kesadarannya.

Bahkan, petugas datang menagih tak dihiraukan. “Tadi (kemarin, red) saya sampai berhenti ke WP mengingatkan, tapi alasannya tidak ada,” kata Taufik ditemui, Rabu (23/8).

Ia menyebutkan, salah satu wajib pajak memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) delapan yang dipegang satu keluarga. Ia telah memberikan teguran bahkan mengancam kena sanksi justru tidak digubris oleh WP. “Ada saja alasannya,” tuturnya.

Target PBB kata dia, senilai Rp 200 juta lebih dari 3.400 WP. Serapan tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya tidak diketahui secara detail. Padahal, kepala lingkungan, juru pungut bahkan petugas Badan Keuangan Daerah terus mensosialisasikan dan mengumumkan dari masjid.

Taufik menjelaskan, pajak dibayar merupakan kewajiban masyarakat. Nantinya, pajak disetor ke daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program.

Edukasi seperti ini sering disampaikan ke masyarakat.

Bahkan, ia mencontohkan perbaikan jalan lingkungan salah satu program pemerintah yang sumber anggarannya dari pajak yang dibayar masyarakat.

“Sampai saya katakan ndak malu jalan ke Pasar Ampenan. Jalannya di hotmix bagus. Jalan lingkungan diperbaiki. Itu semua dari pajak,” bebernya.

Menurutnya, kesadaran membayar pajak penting. Juru pungut dan kepala lingkungan terus lakukan door to door penagihan ke rumah warga. Dengan harapan, realisasi PBB sampai 31 Agustus mendatang bisa mencapai 80 persen. (cem)

Distribusi Bantuan RTLH Harus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan evaluasi terhadap sistem pendistribusian material bantuan rumah tidak layak huni. Sehingga, tidak terjadi miskomunikasi antara pihak ketiga dengan penerima bantuan. “Perlu evaluasi sistem oleh SKPD bersangkutan dimana miskomunikasi,” kata Sekda di ruangnya, Rabu (23/8).

Jangan sampai muncul kecurigaan masyarakat terhadap bantuan yang diterima.

Sekda menyarankan sebaiknya penerima bantuan diajak langsung membeli material apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan alokasi Rp 15 juta tersebut. Agar tidak ada kesan barang tidak sesuai harga dan lain sebagainya.

Selain itu, tidak hanya menunjuk penyalur tapi detail harga barang harus dirinci. Eko menegaskan, pihak ketiga ditunjuk oleh kelompok harus transparan. “Rekanan ini juga harus transparan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, H. Murad Amin warga Jalan Srigunting RT 5 Lingkungan Karang Jangkong Kelurahan Cakra Barat menilai ada kejanggalan penyaluran bahan material dari PT. K. Faktur pembelian barang hingga saat ini tak diserahkan.

Bantuan diterima dari Pemkot Mataram senilai Rp 15 juta. Ia mendapatkan spandek, semen 10 sak, pasir, dan kusen.

Tertutupnya penyalur dan petugas lapangan ini membuatnya semakin curiga. Sebab, faktur pembelian barang itu sebagai bukti bahwa uang digunakan habis atau sebaliknya.

“Mana kita tahu kalau barang - barang itu nilainya semua Rp 15 juta,” tuturnya.

Sebenarnya dari perincian item barang dan harga itu bisa menggambarkan kondisi riil kebutuhan barang yang dihabiskan. Tetapi, petugas maupun pihak ketiga tidak memberikan dengan alasan tidak jelas.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M.Kemal Islam menjelaskan, penganggaran penyaluran bantuan RTLH langsung ke rekening masing masing. Kelompok terdiri dari 10 penerima bantuan menentukan pihak ketiga sebagai penyalur barang. Dengan catatan rekanan yang ditunjuk itu dekat dengan lingkungan. “Yang nunjuk pihak ketiga itu kan warga sendiri,” kata Kemal.

Artinya, jika dilakukan protes ia mempersilahkan langsung ke pihak ketiga. Sebab, rekanan ini bertanggungjawab terhadap kelompok. Pihaknya kata Kemal, tugasnya memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan di lapangan. (cem)

SUARA NTB

Kamis, 24 Agustus 2017

Halaman 3

Panen perdana demplot bawang putih yang dikembangkan Pupuk Indonesia melalui anak perusahannya PT. Pupuk Kaltim di sembalun Lombok Timur

Pupuk Kaltim Mengukir Sejarah Baru di Kaki Rinjani Mataram (Suara NTB) PT. Pupuk Kaltim berhasil mencatat sejarahbarumemproduksibawangputih.

Anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia ini berhasil mengembangkan demplot (percontohan) dengan hasil hingga 42 ton/ hektar, melampaui hasil produksi petani di masa silam jayanya bawang putih Sembalun, Lombok Timur.

Kegiatan demplot dilakukan untuk menggaungkan lagi semangat mengembalikan kejayaan bawang putih Sembalun pada masa Orde Baru (Kepemimpinan Presiden Soeharto, red). Gerakan ini sekaligus menjadi rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri, dibawah komando Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Petani Sembalun, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, hingga Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menyambut gembira, sekaligus memberi apresiasi atas hasil demplot ini. Semuanya optimis, kejayaan bawang putih di Kaki Gunung Rinjani itu akan terulang kembali.

Demplot di panen perdana, Selasa (22/8) kemarin. Hadir langsung, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman, Asisten Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Purnomo Sinarhadi, Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si melalui Sekretaris Dinas, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si., unsur TNI-Polri dan kelompok-kelompok tani di Sembalun.

Pupuk Kaltim memembuat demplot di dua lokasi, Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung.

Dengan empat perlakukan, keterangan Samiri, PPL yang melakukan pendampingan. Demplot di Sembalun Lawang, Perlakukan I komposisi pemupukan dalam 1 hektar NPK 400 Kg, Urea 200 Kg, ZA 200 Kg, SP 36

500 Kg, Organik 5.000 Kg, menghasilkan bawang putih 24,3 ton. Perlakuan II dalam 1 hektar NPK 500 Kg, Urea 200 Kg, ZA 100 Kg, SP 36 250 Kg, Organik 5.000 Kg, dan Pupuk Hayati Ecofert 40 Kg, menghasilkan 27,9 ton.

Perlakuan III dalam 1 hektar, NPK 500 Kg, Urea 200 Kg, ZA 100 Kg, Organik 5.000 Kg, Pupuk Hayati Ecofert 40 Kg, menghasilkan 38 ton. Dan Perlakukan IV dalam 1 hektar NPK 500 Kg, Urea 200 Kg, ZA 100 Kg, Organik 5.000 Kg, Pupuk Hayati Ecofert 40 Kg dan Kapur 1.000 Kg, menghasilkan 40 ton. Menggunakan bibit varietas Sangga Sembalun.

Demplot di Sembalun Bumbung, Perlakuan I dalam 1 hektar komposisi pemupukannya, NPK 400 Kg, Urea 200 Kg, ZA 200 Kg, SP 36 500 Kg, Organik 5.000 Kg, menghasilkan 26,2 ton. Perlakukan II, NPK 500 Kg, Urea 200 Kg, ZA 200 Kg, SP 36 250 Kg, Pupuk Hayati Ecofert 40 Kg, menghasilkan 34,4 ton.

Perlakuan III, NPK 500 Kg, Urea 200 Kg, ZA 100 Kg, Organik 5.000 Kg, dan Pupuk Hayati Ecofert 40 Kg, menghasilkan 42,2 ton. Dan Perlakukan IV, NPK 500 Kg, Urea 200 Kg, ZA 100 Kg, Organik 5.000 Kg, Pupuk Hayati Ecofert 40 Kg, dan Kapur 1.000 Kg menggunakan varieras Lumbu Hijau.

Demplot dilakukan serentak sejak 8-16 Mei 2017. Sebelum demplot dilaksanakan, dilakukan uji tanah.

“Sebelumnya saya protes ke Pupuk Kaltim karena dilakukan pengurangan pupuk 3-4 kuintal perhektar, diganti

dengan ecofert. Ternyata hasilnya justru lebih tinggi,” ujarnya.

Berbeda dengan yang biasanya dilakukan petani. kecenderungan pemupukan dilakukan jor-joran, hingga 1,3 ton perhektar.

Ruspaini, petani daerah setempat menggambarkan, dengan biaya produksi bawang putih sebesar Rp 150 juta perhektar, dengan teknologi yang dibawa oleh PT. Pupuk Kaltim. Benih yang didukung 1,8 ton mampu menghasilkan 10 ton. Asumsinya dapat menghasilan pendapatan hingga Rp 700 juta.

Secara ekonomis nilai pendapatan tersebut sangat menggiurkan bagi petani. Dengan produksi diatas 20 ton perhektar, dari biasanya petani hanya mendapatkan 12 ton, maksimal 15 ton, tentu ini menjadi semangat baru bagi para petani untuk mengembalikan cerita lama kejayaan Sembalun.

Produksi sudah demikian tinggi, hanya saja ada beberapa faktor pendukung yang juga harus menjadi perhatian kembali pemerintah. diantaranya jalan usaha tani yang belum memadai yang memicu tingginya biaya produksi. Pemasaran yang masih terganggu karena kebijakan impor oleh pemerintah pusat.

Serta minimnya dukungan biaya produksi bagi petani bawang.

Dan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengulas sejarah kejayaan bawang putih di Sembalun.

Awal mulanya, keturunan Cina di Ampenan membawa bawang putih varietas Sanghai pada tahun 1963 silam,

dan sekarang oleh orang Sembalun disebut varietas Sanggah.

Bawang putih yang dibawa itu kemudian ditanam di Hutan Sembalun.

Hasilnya sangat menggembirakan.

Tanam 1 kuintal menghasilan 1 ton, tanam 1 ton menghasilkan 10 ton. Penanamannya kemudian berkembang.

Pada tahun 1978, pemerintah melarang penggunaan hutan untuk menanam bawang putih. Akhirnya masyarakat setempat berpindah lahan tanam dari hutan ke ladang. Ternyata hasilnya jauh lebih menggembirakan. Satu kuintal benih dapat menghasilkan 20 ton.

Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan pengembangan bawang putih, dengan memanfaatkan pupuk dan pestisida. Satu ton benih mampu menghasilkan 30 ton. Sembalun kemudian menjadi perhatian Presiden Soeharto, hingga helikopternya langsung mendarat di Sembalun untuk meninjau langsung produksi petani.

Sejak saat itu, perbankan diminta bergerak, mendanai petani untuk mengembangkan bawang putih sebagai sentra produksi nasional.

Bawang putih Sembalun benar-benar jaya saat itu. Hingga akhirnya, pada tahun 1998, bersamaan dengan krisis moneter, pemerintah membuka keran impor bawang putih dari berbagai negara, Cina, India, Mesir, hingga mengakibatkan bawang putih dari Sembalun tiarap hingga terakhir ini.

Kemudian pemerintah masuk un-

tuk mengembalikan produksi bawang putih seperti orde baru, saat ini demplot pupuk Kaltim mampu menghasilkan produksi benih cukup tinggi.

“Tahun 89 petani kita mampu menghasilkan 38 ton, 39 ton dan paling tinggi 40 ton. Kalau sekarang petani didampingi Pupuk Kaltim mampu menghasilkan 42 ton, ini luar biasa, dan ini sejarah baru. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Direksi Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim. Ini kontribusi nyata kepada petani,” demikian Warisin.

Asisten Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Purnomo Sinarhadi akan mencari jalan keluar bagi beberapa persoalan petani. Dari kekurangan

modal, jika tidak perbankan, Pegadaian memungkinkan akan diminta terlibat, serta perusahaan-perusahaan asurani penjamin kredit petani agar perbankan mengucurkan dananya secara massif untuk mendukung petani mengembangkan bawang putih.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si melalui Sekretaris Dinas, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si menyampaikan apresiasinya terhadap prestasi Pupuk Kaltim yang mampu menghasilkan produksi hingga 42 ton/hektar pada demplotnya.

Dengan perlakuan khusus, hasil ini akan sangat mendukung program pemerintah untuk mengembangkan bawang putih. Apalagi di APBN-P 2017 ini, Kementerian Pertanian memberikan dukungan untuk mengembangkan 1.000 hektar di Lombok Timur. Dan tahun 2018 mendatang akan didukung kembali menjadi 10.000 hektar se NTB. “Teknologi yang dikembangkan oleh Pupuk Kaltim, akan sangat mendukung NTB berkontribusi menjadi sentra produksi bawang putih seperti Orde Baru,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul/*)

Lahan demplot bawang putih milik PT. Pupuk Kaltim di Sembalun

Persembahan Pupuk Indonesia untuk Sembalun Aas Asikin Idat

Bakir Pasaman

Haerul Warisin

Purnomo Sinarhadi

Mataram (Suara NTB) Melalui program Demonstration Plot (demplot), PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pupuk Kaltim, membantu pengembangan budidaya bawang putih di Sembalun, Lombok Timur, NTB. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, menegaskan bahwa dengan menerapkan teknologi dan pola pemupukan berimbang, produktivitas panen bawang putih terbukti meningkat cukup signifikan. Sejak Maret lalu, Pupuk Indonesia melalui Pupuk Kaltim melakukan kegiatan demplot di atas lahan seluas 2 hektar.

“Dalam demplot tersebut kita menerapkan beberapa perlakuan dengan berbagai formula pemupukan. Mengurangi penggunaan pupuk fosfat karena tanah di sini sudah kaya akan fosfat serta ditambahkan dengan pupuk organik. Hasil formula pemupukan yang terbaik akan kami sampaikan kepada Pemda sebagai rekomendasi kami untuk budidaya bawang putih di NTB selanjutnya,” demikian Aas usai panen perdana demplot.

Demplot ini merupakan salah satu upaya BUMN menggairahkan kembali produksi bawang putih di kawasan Sembalun yang pernah berjaya di tahun 80 dan 90-an. Namun belakangan mulai ditinggalkan para petani karena kurang menguntungkan. “Harapan kami, setelah melihat rekomendasi dari demplot kami, yang kebetulan hasilnya sangat baik, maka petani bawang putih di sini dapat kembali bergairah menanam bawang

Ibnu Fiqhi

putih. Dengan produktivitas yang tinggi. kami tidak hanya memenuhi kebutuhan (PKT). Menurut Direktur Utama Pupuk Mungkin petani akan lebih tertarik menan- pupuk bagi daerah NTB melalui anak Kaltim, Bakir Pasaman, Januari lalu telah am bawang putih karena menawarkan ke- perusahaan kami, yaitu Pupuk Kaltim diserahkan bantuan secara simbolis di hadadan Petrokimia Gresik, tapi juga men- pan Menteri BUMN berupa bibit bawang untungan yang lebih besar,” imbuhnya.

Demplot tersebut juga dilakukan oleh jalankan fungsi BUMN sebagai agen putih sebesar 1,8 ton serta bantuan pupuk petani setempat di atas lahan mereka pembangunan dan perubahan dengan dan sarana produksi, yang terdiri dari pusendiri dan selama berlangsungnya membantu petani meningkatkan produk- puk NPK 16-16-16, pupuk hayati Ecofert, demplot para petani memperoleh ban- tivitasnya lewat bimbingan teknis, reko- Biocomposer Biodex serta kegiatan penelituan bibit, pupuk, serta mendasi pemupukan serta bantuan-ban- tian yang berlangsung di dua desa, Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang. pengawalan teknologi tuan lewat program CSR,” kata Aas. “Kami membandingkan kebiasaan Kegiatan pembinaan petani bawang d a n edukasi untuk petani dengan pola pemupukan yang idemenghasilkan produk- putih melalui demplot al. Dan hasilnya, setelah menggunakan kosi yang optimal. Hasil tersebut ini sebenarnya mposisi yang kami berikan, hasilnya mepanen juga sepenuhnya bagian dari program mang mengalami peningkatan,” CSR Pupuk diserahkan kepada petdemikian Bakir.

Kaltim ani. Program ini menu(bul/*) rut Aas, sejalan dengan penugasan dari Kementerian BUMN untuk ikut terlibat dalam upaya mengembalikan kejayaan bawang putih Sembalun.

“Seperti arahan dari Ibu Menteri BUMN, BUMN siap memberikan dukungan bagi para petani untuk semangat mengembangkan lagi bawang putih. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan Dirut Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat (kanan) bersama Dirut Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman kesejahteraan menunjukkan bawang putih hasil demplotnya di Sembalun. masyarakat petani bawang di sini. Jadi

Samiri

Ruspaini

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

Halaman 4

Oktober, Target Pemindahan Pedagang Pasar Paokmotong dinasi secara matang sebelum semua pedagang dipindah.

Menurut informasi Kepala Pasar Paokmotong, kata Salmun, sebagian pedagang sudah siap untuk dipindah.

“Paling telat bulan Oktober, namun bagaimanapun kita tetap menunggu petunjuk dari kepala daerah dalam hal ini bupati. Karena pembangunan Pasar Rakyat Paokmotong ini untuk mengurangi kemacetan, bukan memindahkan kemacetan,” ujarnya.

Termasuk nanti akan dikoordinasikan dengan Pemprov NTB terkait dengan asetnya yang berdekatan dengan pasar Paok Rakyat Paokmotong untuk ditempati oleh para pedagang yang tidak tertampung.

Pasalnya, kondisi Pasar Rakyat Paokmotong yang cukup kecil dibandingkan pasar yang lama. Apabila pemerintah provinsi memberikan izin untuk menempati lahannya oleh para pedagang yang tidak tertampung di areal pasar

yang hanya seluas, setengah hektar. Maka menurut Salmun, pemindahan para pedagang tidak harus menunggu pembangunan jalan lingkar tuntas. “Sudah kita bersurat ke pemerintah provinsi dan sekarang masih menunggu jawaban,” akunya.

Untuk pemindahan sendiri, sosialisasi sudah dilakukan. Bahkan, dari sekitar 52 toko yang ada, sekitar 4 toko yang sudah membayar dengan harga sewa toko berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per tahun. “Dari segi toko, loslosan lebih sedikit dari pasar lama,” sebutnya.

Sebelumnya, pihak dari Dinas Perdagangan Lotim, menegaskan secara fisik bangunan, Pasar Paokmotong sudah tuntas dan siap ditempati oleh para pedagang. Termasuk sejumlah kekurangankekurangan sudah disempurnakan, sehingga para pedagang dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. (yon)

SIAP DITEMPATI - Pasar Rakyat Paokmotong yang siap ditempati.

Oktober, target pemindahan pedagang dari pasar lama tuntas.

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemindahan pedagang Pasar Paokmotong ke Pasar Rakyat yang terletak di belakang gedung Agrobisnis milik Pemprov NTB ditargetkan paling lambat dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Hal itu dikarenakan saat ini masih dilakukan proses pengerjaan pembangunan jalan lingkar.

“Memang kita masih menunggu pengerjaan jalan lingkar. Namun di satu sisi tidak mesti harus menunggu tuntas, yang penting bisa dilewati oleh pejalan kaki maka pedagang bisa dipindah,” terang Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, pada Suara NTB, Rabu (23/8).

Dikatakan Salmun, pemindahan para pedagang tentunya diharapkan dapat dilakukan secepatnya, karena salah satu tujuan dari pemindahan pasar untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di depan Pasar Paokmotong yang lama.

Meskipun perlu dilakukan koor-

Dugaan Korupsi APBDes Sesait KEPALA Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Raden Mulyanto Tejokusumo mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait penarikan uang bantuan. Tugas pendamping adalah mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Bukan dengan menarik sendiri uanguang milik PKH tersebut sendiri.

Diwawancara Rabu (23/8), R. Mulyanto Tejokusumo mengatakan sistem distribusi uang bantuan pusat ke KPM PKH saat ini sudah cukup baik. Di mana seluruh penerima manfaat diberikan kartu ATM. Melalui kartu ATM yang sudah bekerjasama dengan salah satu perbankan pelat merah ini, seluruh KPM PKH bisa langsung berinteraksi dengan perbankan.

Sesuai namanya, tugas pendamping adalah melakukan pendampingan saat semua proses yang harus dilakoni oleh para KPM PKH. Termasuk mendidik KPM agar terbiasa berhubungan dengan pihak perbankan.

Ada laporan, pendamping melakukan penarikan sendiri uang di sejumlah tempat yang sudah disediakan, namun tanpa mengikutsertakan KPM PKH. Cara ini disalahkan Kadisos Lotim. Dijelaskan, tujuan pemerintah memberikan bantuan dengan sistem ATM agar bisa langsung terbiasa. Pendamping bisa mengajarkan KPM PKH untuk melakukan penarikan.

Diingatkan pula agar tidak melakukan pemotongan. Jika ada yang melakukan pemotongan, maka para pendamping bisa kena sanksi hingga pemecatan. Pendamping dilarang keras melakukan pemotongan uang yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan berada ada kluster pertama deretan keluarga miskin tersebut. (rus)

(Suara NTB/dok)

Ingatkan Pendamping PKH

Pedagang Masih Enggan Tempati Ruko Selong (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membantah rumah toko (ruko) maupun toko di Pasar Umum Masbagik mubazir. Semua ruko sudah disewa dan uang sewanya sudah dikantongi oleh pihak Bapenda.

Demikian ditegaskan Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, pada Suara NTB, Rabu (23/8).

Kendati demikian, katanya, Salmun Rahman mengaku tidak mengerti apa alasan para penyewa belum mengisi ruko yang sudah disewanya tersebut. Pasalnya, apabila tidak ditempati tentunya tanggung jawab kerugian harga sewa menjadi tanggung jawab penyewa. “Inilah yang tidak kita mengerti apa alasan para penyewa tidak menempati ruko tersebut,” ungkapnya.

Namun setelah ruko disewa, apakah diisi langsung atau tidak, hal tersebut tetap menjadi keputusan dari penyewa, jika tidak ditempati otomatis akan merugi, karena uang sewa sudah diterima oleh pemerintah daerah. Apalagi harga sewa mencapai harga hingga Rp 36 juta per tahun. Namun dalam sistem pembayarannya bisa dalam kurun waktu per bulan maupun per tahun. “Biasanya diambil dengan lama waktu sewa tiga bulan, kemudian penyewa nyambung lagi,” jelasnya.

Pantauan Suara NTB, Pasar Umum Masbagik yang terdapat di jalur utama wilayah Kecamatan Masbagik ini diketahui memiliki sekitar 37 ruko dan 66 toko. Dari jumlah tersebut, berdasarkan catatan dari Bapenda semua ruko yang terdapat pada bagian depan semuanya sudah disewa. Hanya saja, hingga saat ini baru beberapa penyewa yang mengisinya, sehingga pasar yang dijadikan pasar bersih atau pusat jual beli produk konveksi dan makanan kemasan ini terlihat sepi dari aktivitas jual beli. (yon)

Dinas PMD ’’Deadline’’ Desa Tuntaskan Laporan DD Giri Menang (Suara NTB) – Pencairan dana desa (DD) tahap II di Lombok Barat (Lobar) dipastikan molor. Pasalnya, sesuai jadwal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seharusnya pencairan DD tahap II bulan Agustus ini, namun diperkirakan molor lantaran belum menyerahkan laporan realisasi DD tahap I. Pihak Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD) pun memberikan batas waktu semua desa harus menyerahan laporan realisasi DD tahap I tanggal 24 Agustus, hari ini.

Kepala Dinas PMD Lobar, L Edi Sadikin mengakui pencairan DD tahap II terlambat dari jadwal, karena memang pencairan DD tahap I terlambat. Namun pihaknya berupaya tidak terlalu molor, pihaknya terus turun jemput bola melakukan pendampingan ke desa-desa. Pihaknya sudah mengumpulkan kepala desa untuk mempercepat laporan realisasi DD tahap I. Menurutnya jika melihat realisasi DD di bawah sudah memnuhi syarat 70 persen, namun tinggal administrasi. Sejauh ini sudah beberapa desa yang sudah menyerahkan laporan realisasi DD tahap I.”Tinggal administrasi ini yang terus kita genjot,” tukasnya.

Kepala Desa Tanak Beaq Kamarudin menyatakan sejauh ini pihaknya telah merealisasikan DD tahap I hampir 80 persen, tinggal beberapa pekerjaan yang sudah tahap finishing. Pihaknya juga sudah menyerahkan laporan SPJ ke Pemda sebagai persyaratan untuk mencairkan DD tahap I. Namun terkait program pemberdayaan belum dilaksanakan, sebab pekerjaan fisik memerlukan waktu cepat mengantisipasi gangguan cuaca.

Kepala Desa Golong, H. M. Zaenuddin menambahkan sejauh ini, realisasi DD di desanya sudah 70 persen memenuhi persyaratan pencairan DD tahap II, namun persoalannya pihaknya belum membuat laporan realisasi ke pemda. Sejauh ini pihaknya menyasar lima dusun berupa pembangunan rabat gang dan jalan. Ia mengaku, terkait deadline waktu penyerahan tanggal 24 Agustus ini diyakininya bisa tercapai. (her)

Komisi I DPRD akan Panggil Inspektorat dan Pelapor Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memanggil pihakpihak terkait sehubungan dengan laporan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sesait (AMPDS) ke DPRD KLU. Di mana dalam laporannya, AMPDS turut mengadukan persoalan tersebut ke DPRD agar ditindaklanjuti.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Rabu (23/8) mengungkapkan, pengaduan AMPDS ke DPRD masuk pada 14 Agustus lalu ke Ketua DPRD. Selanjutnya Ketua DPRD melalui Wakil Ketua DPRD, Djekat Demung, mendisposisikan pengaduan tersebut ke Komisi I pada Senin (21/8) lalu.

“Ditindaklanjuti panggil Inspektorat minta penjelasannya tentang ini (dugaan korupsi sebagaimana surat pengaduan, red),” bunyi disposisi pimpinan DPRD. Sebagai tindak lanjut instruksi pimpinan Dewan, maka Ardianto selaku peneri-

ma disposisi akan mengambil langkah memanggil beberapa pihak. Di antaranya yang akan dipanggil adalah, Inspektorat, AMPDS atas Ketua (pelapor), Alimudin, serta instansi teknis seperti Bagian Pemerintahan dan Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PMD KLU. “Kita akan panggil agar jangan sampai persoalan ini ditutup-tutupi. Intinya kita berharap sepanjang persoalan bisa diselesaikan dengan baik, diselesaikan supaya tidak berkepanjangan menjadi kasus hukum,” ungkapnya.

Sementara dalam laporan pengaduannya, Ketua AMP-

DS, Alimudin, meminta Dewan KLU mengawal 2 poin permintaan warga. Salah satunya, meminta pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa Sesait melalui LKPJ yang dipandang sudah melampaui batas yang sudah ditentukan.

Dalam pengaduannya, AMPDS mencantumkan 16 butir indikasi/dugaan penyalahgunaan dana ADD dan DD Desa Sesait tahun 2016.

Beberapa diantaranya meliputi, insentif pelayanan masyatakat sebesar Rp 99,6 juta, bimtek khusus BPD dan LPM sebesar Rp 19,79 juta,

Kebakaran Rinjani Tak Ganggu Pendakian Selong (Suara NTB) Kebakaran kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dipastikan tidak mengganggu aktivitas pendakian Gunung Rinjani. Aktivitas tracking menuju puncak 3.672 meter di atas permukaan air laut (MDPL) itu tetap lancar.

Kepala Resort Balai TNGR Sembalun, Zainuddin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (23/8), mengaku, hutan Rinjani yang terbakar hanya padang savana.

Kejadian ini diakui kerap terjadi setiap tahun saat musim kemarau tiba.

Hanya rumput savana saja yang terbakar.

Kebakaran yang terjadi malam hari itu pun saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh petugas BTNGR. “Yang terbakar kan hanya 60 hektar dan terjadi malam hari sehingga tidak mengganggu pendakian,” ucap Zainuddin.

Padang savana memang sangat mudah terbakar saat terkena percikan api. Menyikapi hal itu, BTNGR sudah mengingatkan seluruh pendaki agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Selain itu, sudah diperingatkan pula agar tidak melakukan aktivitas masak-memasak di dalam kawasan TNGR dengan menggunakan kayu bakar. Sudah dipersiapkan regulasi agar para pendaki memasak tidak dengan membakar ranting-ranting pohon. Pendaki disarankan membawa alat masak sendiri dari bawah.

Kebakaran padang savana Rinjani ini diharapkan tidak terjadi dan meluas sampai ke kawasan hutan. Petugas dari TNGR

(Suara NTB/ist)

SISA KEBAKARAN - Sisa kebakaran yang terjadi di padang savana Rinjani. Namun, kebakaran ini tidak mengganggu aktivitas pendakian. sudah siaga dan memastikan tidak sampai meluas kebakaran yang juga bisa merusak ekosistem di dalam kawasan hutan. (rus)

Pelabuhan Khusus ”Yacht”, Kementerian Setujui KLU Tanjung (Suara NTB) Usulan Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membuka Pelabuhan Khusus Yacht direspons positif oleh Kementerian Perhubungan. Persetujuan ini berdampak besar dalam proses pembangunan lintas sektor di KLU, dari perhubungan, pariwisata hingga perekonomian (retribusi).

“Tahun depan kita sudah membuka Pelabuhan Khusus Yacht. Usulan kita sudah ada titik terang di Kemenhub,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan (Dishub Kanlut) KLU, Agus Tisno, melalui Sekretaris Dinas Hubkanlut, H. Syamsul Rizal, S.Pi., Rabu (24/8).

Pada rapat hari Selasa (22/ 8) lalu di Jakarta, Pejabat SKPD Dishub KLU diundang oleh kementerian untuk mendengar presentasi usulan pelabuhan khusus. Hadir mewakili kadis, termasuk sekretaris dinas.

Usai mendengar penjelasan utusan daerah, akhirnya kementerian menerima pro-

posal KLU. Kementerian menepikan usulan Lombok Barat pada sarana serupa meskipun diajukan lebih dulu.

“Usulan KLU pada bulan Juni lalu, sedangkan usulan Lombok Barat masuk bulan Februari. Tetapi pusat menyetujui usulan kita,” katanya.

Adanya pelabuhan khusus ini memungkinkan bagi kapal yacht asing untuk mendarat di pelabuhan yang ditetapkan.

Aktivitas ini akan memberi dampak secara ekonomi di mana Dishub bisa menarik retribusi parkir yacht dan Dispar bisa menarik retribusi kunjungan masuk wisatawan asing ke Lombok Utara.

Syamsul menjelaskan, terdapat dua alternatif lokasi Pelabuhan Khusus ini yakni di Teluk Nara berdampingam dengan Pelabuhan Teluk Nara. Alternatif kedua bekerjasama dengan Pemilik Hotel Medana Bay Marina yang telah lebih dulu beroperasi dan melayani tamu mancanegara melalui pelabuhan miliknya.

“Rencana di Pelabuhan mi-

lik Pemda di Teluk Nara, tetapi belum lengkap, yang paling representatif di Medana Bay Marina. Cuma sekarang kita perlu mendukungnya dengan legalitas saja,” jelasnya.

Keberadaan Pelabuhan Khusus Yacht ini klaim Sekdis membanggakan bagi KLU. Pasalnya di Indonesia, sarana prasarana transportasi ini hanya ada di 19 daerah saja.

Di NTB, daya dukung transportasi udara ini hanya ada di Lombok Utara.

Lebih lanjut, pihak dinas akan berkoordinasi dengan Pemilik Pelabuhan Khusus Yacht Medana Bay Marina kaitan dengan pembagian retribusi ke daerah. Namun diyakininya, SKPD yang lebih banyak terjun menarik retribusi adalah Dispar kaitan dengan penarikan tiket masuk kawasan wisata. “Kaitan dengan retribusi parkir Yacht kita belum punya regulasinya. Ini jadi tantangan kita di dinas untuk segera menyusun Perda tentang pelaksanaan Perhubungan di KLU,” pungkasnya. (ari)

Pengelolaan data SID sebesar Rp 32,85 juta yang diduga fiktif, dana rehab bangunan kantor desa sebesar Rp 99,134 juta. Oleh AMPDS dana itu diasumsikan anggarannya terlampau besar, karena bagian yang direhab tidak jelas.

Sebelumnya desa juga telah merehab Kantor Desa 2 kali berturut-turut pada 2014 sebesar Rp 56,47 juta, dan 2015 sebesar Rp 50,535 juta.

Selain itu ada pula dana pembangunan Polindes sebesar Rp 347,509 juta dengan dugaan pembengkakan anggaran sebesar Rp 17,137 juta, rabat jalan Pansor Daya sebesar Rp 101,598 juta dengan dugaan tidak jelasnya penggunaan anggaran.

Beberapa kegiatan lain yang dipandang bentuk kegiatannya tidak jelas dengan alokasi anggaran variatif antara 3,4 juta sampai Rp 61,3 juta.

Terpisah, Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., menanggapi rencana pemanggilan DPRD itu mengklaim telah menangani laporan dimaksud. Saat ini, Inspektroat tinggal memfinalisasi kesimpulan.

“Kepolisian juga sudah minta, ya kami periksa. Namanya dugaan, bisa ya bisa tidak, nanti kita buktikan dengan pemeriksaan,” ujarnya.

Inspektorat diakui Zaenal membentuk dan menurunkan Tim Khusus atas pengaduan masyarakat Sesait tersebut.

Tim telah kerja dan sedang menyelesaikan kesimpulan akhir. “Kesimpulannya kami lapor Pak Bupati dulu, atas izin Pak Bupati baru kami sampaikan ke polisi. Yang duluan sudah diselesaikan, kalau ada lagi pengaduan lain saya tahu karena pengaduannya ini bertubitubi,” pungkas Zaenal. (ari)

Kejari Mataram Usut DD Desa Bayan Tanjung (Suara NTB) Anggaran Dana Desa (DD) Bayan tahun 2016 kini menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Perihal turunnya Kejari itu, dikuatkan pula oleh adanya pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB untuk mengecek DD dimaksud.

Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, sedikitnya 7 staf Desa Bayan telah dipanggil aparat Penegak Hukum Kejari. Selain staf Desa, APH juga memanggil Camat Bayan, Musripin, S.Sos., guna mengklarifikasi persoalan DD Desa Bayan yang dikelola Kades Bayan, Raden Madikusuma itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., Rabu (23/ 8) mengungkapkan pihaknya tengah melakukan pemeriksaan khusus terkait DD Bayan yang diusut Kejari tersebut. Hanya saja, diakuinya laporan pengelolaan DD Bayan tahun 2016 itu masuk ke APH beberapa bulan lalu.

“Di kami sedang diperiksa khusus. Dulu BPK minta ditindaklanjuti pemeriksaan laporan

keuangannya. Sekarang akan kita finalkan,” ungkap Zaenal.

Dasar turunnya Kejari Mataram sebut Zaenal tidak lepas dari informasi dan pengaduan masyarakat yang ditembuskan ke Kejaksaan dan BPK. Alasan itu pula, BPK meminta Inspektorat Lombok Utara menindaklanjuti.

Perkara bahwa pengaduan pengelolaan DD Bayan 2016 telah sampai di tingkat penyidikan, memungkinkan menurut Zaenal. “Iya kan dasarnya dari hasil pemeriksaan. Sesuai ketentuan kami diminta periksa, kami periksa,” imbuhnya.

Seiring banyaknya ramburambu pengelolaan anggaran publik di desa, Zaenal menilai keteledoran penggunaan sangat bergantung pada komitmen aparat di desa. Pasalnya pemerintah sudah sedemikian rupa memberi batasan, dimulai dari Perbup Tata Cara Pengadaan, hingga bentuk pelaporan dalam bentuk Siskeudes.

“Sekarang tinggal mereka mematuhi apa ndak. Di bimbingan teknis juga sudah. Kalau memang ada keraguan, kami tunggu supaya mereka konsultasi, 24 jam sehari kami siap melayani,” tandas Zaenal. (ari)

Hari Ini, Putusan Sidang Gugatan Praperadilan PT APC Selong (Suara NTB) – Sidang gugatan praperadilan yang diajukan PT. Autore Pearl Culture (APC) dengan termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) memasuki babak akhir. Pasalnya, pada Kamis hari ini, sidang gugatan tersebut akan diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Selong.

Humas Pengadilan Negeri Kelas IB Selong, Anton Budi Santosa, SH, MH., saat dikonfirmasi via ponselnya enggan memberikan komentar banyak terkait sidang gugatan antara PT. APC dengan Kejari Lotim yang sudah berlangsung beberapa kali. “Putusannya besok, (hari ini, red),” ujarnya singkat, Rabu (23/8).

Sementara, Thoriq Mulahela, selaku kuasa termohon yang mewakili sidang praperadilan yang berlangsung di PN Selong, beberapa waktu

lalu menyampaikan gugatan praperadilan yang diajukan PT. APC sudah beberapa kali digelar. Di mana, pada sidang pertama dan kedua dengan agenda sidang mengajukan saksi dan bukti surat, serta sidang ketiga terkait materi pembuktian ahli.

Dalam sidang gugatan praperadilan itu, Thoriq Mulahela, meyakini pihaknya akan menang, karena penetapan PT. APC sebagai tersangkai korporasi dalam dugaan korupsi kawasan hutan pada hutan lindung Sekaroh sudah sesuai aturan. Pasalnya, penetapan tersangka korporasi atau orang orang perorangan sebagai tersangka setelah adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sementara, Thoriq menjelaskan penetapan PT. APC sebagai tersangka, karena penyidik mengantongi alat bukti lebih dari cukup. (yon)

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

Bukan Program Pemda MANTAN Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lombok Barat (Lobar) Joko Wiratno angkat bicara terkait persoalan pembentukan 43 koperasi seraba usaha (KSU) di wilayah sekotong yang kini diusut Polres Lobar. Joko menampik ada kepengurusan koperasi yang fiktif dan disalahgunakan.

Menurutnya, pembentukan koperasi ini bukan program pemda, namun dibentuk oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya sepeserpun ketika diusulkan pengesahan ke pemda untuk pembentukannya.

(Suara NTB/dok) ‘’Pembentukan koperasi ini Joko Wiratno wadah ekonomi yang diakui secara UU, di samping BUMN, BUMD. Koperasi ini sendiri dibentuk oleh masyarakat, untuk mereka dan oleh mereka,’’ terangnya, Rabu (23/8).

Pembentukan koperasi tahun 2011, ujarnya, bukan koperasi tambang, namun KSU baik tambang, perikanan dan pertanian semua masuk di koperasi tersebut. Koperasi ini disahkan legalitasnya melalui pemerintah setelah memenuhi persyaratan. Pemda pun ketika menerima usulan pembentukan koperasi ini ketika itu langsung turun cek keanggotaannya, jika ditemukan tidak anggotanya kurang 20 orang, maka tidak bisa diusulkan, karena tak sesuai undang-undang. Pengurus pun tidak boleh antar keluarga, maka kembali dibentuk pengurus agar sesuai ketentuan. “kita minta dari pembina tidak boleh, sehingga rapat lagi untuk sepakati pengurus sesuai ketentuan,”imbuhnya.

Menurutnya pihak dinas ketika itu ketat melakukan pemantauan di lapangan. Sehingga KSU yang dibentuk saat itu lengkap sesuai prosedur dan aturan, tidak ada yang fiktif pengurusnya. Ia mengakui ada aduan bahwa pengurusnya fiktif, karena tidak ada yang tahu masuk namanya menjadi pengurus, pihaknya pun langsung turun ke lapangan mengecek bahkan memanggil satu per satu sesuai KTP saat itu. Sehingga kades pun menandatangani, karena dinilai sudah lengkap. Diakui ada juga anggota yang kurang, namun sudah diminta untuk segera disempurnakan. (her)

SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK

Diklarifikasi KPK, Bupati Lobar Akui Hartanya Bertambah Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, diklarifikasi KPK di Kantor Gubernur NTB, Rabu (23/8) terkait LHKPN yang telah diserahkan. Bupati membawa serta bukti-bukti kepemilikan harta kekayaannya. Orang nomor satu di Lobar ini mengakui jika ada penambahan harta, baik harga bergerak dan tidak bergerak.

“Sekarang saya sedang diklarifikasi KPK di provinsi, tentu ada penambahan harta dari gaji saya, ada juga hibah ruko dari mertua ke istri. Termasuk ada penambahan NJOP lahan rumah saya, dulu 700 meter persegi menjadi 1.400 meter persegi itu saya belum dari meminjam yang di Bank NTB,” katanya, Rabu (23/8).

Dijelaskan, semua harta yang dimiliki baik penambahan yang diperoleh saat ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab sumbernya jelas bukan dari hasil praktik korupsi. Belum lagi kenaikan NJOP dari nilai dulu dan sekarang.

Termasuk tambahan penghasilan dari gaji yang diperoleh selama ini setelah menjabat wak-

il bupati dan bupati.

Diakuinya, LHKPN yang dilaporkan ketika mencalonkan diri pada pilkada lalu, tercatat Rp 438 juta lebih baik harga bergerak maupun tidak bergerak. “Setelah diklarifikasi baru muncul harta kekayaan terbaru,” jelasnya.

Terkait adanya tudingan kalangan LSM bahwa klarifikasi

Jetstar Kembali Berencana Buka Rute Australia-Lombok Praya (Suara NTB) Maskapai penerbangan low cost (berbiaya murah) asal Australia, Jetstar Airways direncanakan akan segera membuka kembali rute penerbangan internasional, Lombok-Australia. Pembahasan atas rencana pembukaan rute penerbangan antara pihak maskapai dengan PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) diyakini sudah mendekati akhir.

“Target kita, tahun ini Jetstar sudah mulai membuka rute penerbangan Australia-Lombok,” sebut General Manager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, di kantornya, Rabu (23/8).

Hanya saja, pihaknya belum mengetahui rute penerbangan mana yang akan dibuka oleh pihak Jetstar, karena itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak maskapai. “Bandara di Australia itukan banyak. Jadi rute mana yang akan dibuka, sepenuhnya keputusan ada di pihak Jetstar sendiri,” ujarnya.

Yang jelas rute ini akan segera dibuka. Guna melayani penerbangan langsung dari dan menuju Australia. Dengan begitu, wisatawan maupun warga Australia tidak perlu lagi masuk ke Lombok melalui Bali, Jakarta maupun daerah lainnya, tapi bisa langsung menuju Lombok.

Disinggung rencana pembukaan rute Lombok-Brunei, Ardita mengatakan pihaknya sampai sejauh ini masih terus menjalani komunikasi dengan pihak maskapai, Royal Brunei. Karena sebelumnya, pihak Royal Brunei yang berencana membuka rute tersebut. Namun ia mengaku masih belum ada kejelasan terkait rencana tersebut. “Komunikasi masih terus kita lakukan. Mudah-mudahan rencana ini bisa segera terealisasi,” harapnya.

Lebih lanjut Ardita menambahkan, selain rute penerbangan internasional pihaknya juga terus menggenjot pembukaan rute penerbangan domestik. Dan, sejauh ini sudah ada beberapa rute domestik yang sudah dan akan dibuka, seperti rute Lombok-Solo dan sekarang sudah dibuka.

Ada juga rute Lombok-Kupang, juga kembali dibuka menyusul rute Lombok-Semarang. “Pilihan rute penerbangan domestik di LIA sekarang sudah semakin banyak. Selain rute-rute penerbangan utama yang sudah ada sebelumnya,” ujarnya.

Seperti Lombok-Bali, Lombok-Surabaya maupun Lombok-Jakarta. Bahkan, sekarang khusus untuk rute LombokBali serta Lombok Jakarta, hampir setiap hari penumpangnya penuh, sehingga tidak jarang, tiket pesawat di rute tersebut sudah habis sebelum hari keberangkatan. (kir)

karena adanya penambahan harta mencolok, menurut bupati bukan saja dirinya yang diklarifikasi, namun semua bupati/walikota. Ia mengaku serba salah, harta orang misalnya memiliki harga Rp 5 miliar dan ada penambahan Rp 2,5 miliar, sehingga totalnya Rp 7,5 miliar. namun tidak dianggap mencolok.

Sedangkan harta yang tercatat Rp 500 juta mengalami penambahan Rp 1,5 miliar dianggap mencolok, karena kenaikan menjadi miliaran rupiah.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar Isnanto Karyawan mengakui jika semua anggota DPRD belum melaporkan ke

KPK. Pihak dewan diberikan deadline waktu hingga 15 Desember oleh KPK untuk merampungkan laporan LHKPN. Untuk mempercepat laporan ini, pihaknya akan mengundang KPK untuk memberikan sosialisasi ke Dewan. “Kami berencana undang KPK, kebetulan KPK ada di sini sekarang untuk bisa menjelaskan kaitan dengan LHKPN,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Lobar mengaku siap jika diundang KPK. Seperti disampaikan H Mahruf dari Partai Nasdem dan Ahmad Gufran dari Fraksi Golkar serta Hj. Muslihan dari Hanura. (her)

Awasi Hewan Kurban, Distan Lobar Turunkan Tim

Perpanjangan’’Run Way’’ LIA Belum Mendesak Praya (Suara NTB) Rencana perpanjangan run way (landasan pacu) Lombok International Airport (LIA) pasti akan dilakukan. Namun, untuk saat ini panjang run way LIA dinilai sudah memadai untuk bisa melayani pesawat berbadan lebar sekalipun, dehingga rencana penambahan panjang run way LIA belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Penegasan tersebut disampaikan General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/8). “Dari evaluasi kita, perpanjang run way masih belum begitu mendesak untuk dilakukan. Jadi dalam dua atau tiga tahun ke depan, kemungkinan perpanjangan run way belum akan dilakukan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, masuknya pesawat berbadan lebar jenis Boeing 747-400 saat musim haji tahun ini, menunjukkan kalau panjang run way LIA masih memadai. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kalau kemudian pesawat berbadan lebar masuk ke LIA. Justru yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini ialah perluasan terminal penumpang serta perluasan apron.

Dan, itu memang sudah diantisipasi. Di mana tahun ini apron akan ditambah luasnya untuk bisa menampung dua pesawat berbadan lebar lagi.

Kemudian tahun depan, dimulai perluasan terminal penumpang dengan luasan mencapai 20 ribu meter persegi, sehingga total luas terminal LIA ke depan menjadi 41 ribu meter persegi. “Rencana inipun sudah mendapat persetujuan dari jajaran direksi PT. AP I sendiri,” tegasnya.

Perluasan terminal serta apron penting dilakukan, melihat tren peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Tahun ini saja, peningkatan penumpang diprediksikan mencapai 11 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Tahun lalu jumlah penumpang di LIA mencapai 3,4 juta orang. Nah, tahun ini target penumpang mencapai 3,6 juta orang,” sebut Ardita.

Namun melihat tren penumpang sejauh ini, pihaknya optimis tahun ini jumlah penumpang di LIA bisa mendekati angka 4 juta orang. “Inilah yang perlu diantisipasi. Mengingat daya tampung terminal yang ada sekarang ini hanya sekitar 3 juta orang,” imbuhnya.

Sehingga kalau tidak dilakukan perluasan terminal tahun ini, pihaknya khawatir terlambat, karena laju peningkatan penumpang tidak dibarengi dengan peningkatan luas terminal. Karena kalau terminal tidak segera diperluas, bisa-bisa penumpang tidak tertampung lagi di terminal.(kir)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

ABRASI - Abrasi pantai di Telaga Lupi Sekotong. Pihak warga meminta pemerintah segera menangani masalah abrasi agar tidak membahayakan warga.

Ratusan Rumah Warga di Telaga Lupi Sekotong Terancam Abrasi Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan rumah warga yang bermukim di Telaga Lupi Dusun Medang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong terancam abrasi pantai, pasalnya abrasi telah mengikis bibir pantai hingga 5 meter.. Warga saat ini mngaku was-was air laut pasang lalu menghanyutkan pemukiman mereka, warga meminta agar pemerintah segera menyikapi persoalan ini.

Menurut Kapolsek Sekotong AKP. Nurdinm jika pihaknya melalui Bhabinkamtibmaspol Desa Sekotong Barat sudah turun ke Telaga Lupi di mana terjadi abrasi.

“Memang terjadi abrasi sepanjang 5 meter dan warga tetap was-was,” terang Nurdin.

Sesuai hasil pantauan di lapangan, sejauh ini tidak ada warga yang sampai evakuasi seperti isu yang beredar, namun

pihaknya menemukan sempadan pantai mengalami abrasi yang sangat parah. Menurut warga sejak reklamasi pantai di Lembar abrasi pantai mulai terjadi begitu cepat, dampak dari penimbunan di lokasi itu menyebabkan kawasan pantai di Telaga Lupi tergerus air laut.

Jika ini dibiarkan maka lambat laut wilayah pesisir ini akan terkikis habis oleh air laut. Bahkan wilayah Telaga Lupi yang didiami warga akan habis tergerus. “Harapan masyarakat agar ini ditangani,” imbuhnya.

Pihak Pelindo dan pihak Airud Lembar datang ke warga setempat untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring di wilayah penangkaran kapal.

Dalam pertemuan itu warga juga meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi abrasi

pantai di daerah itu, sebab menurut warga sudah terkikis.

Sejauh ini kondisi di daerah itu masih normal saja seperti biasa, hanya saja warga tetap merasa khawatir terjadi abrasi akan semakin parah hingga menggerus pemukima warga. “Sebab saat ini saja sudah hampir 3 meter jaraknya dari pemukiman warga, makanya bahaya,” ujarnya.

Sementara Plt Kades sekotong Barat, Andi Purnawan, mengaku, sudah mengecek ke lokasi dan tidak ada evakuasi warga. Hanya saja diakui ada terjadi abrasi, namun tidak terlalu parah. “Abrasinya tidak terlalu parah,” akunya.

Meski demikian pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. (her)

Tramadol Diduga Sasar Remaja dan Anak Sekolah Giri Menang (suara NTB) Hasil serapan Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj Nurul Adha, jika tramadol sudah banyak beredar di masyarakat khususnya di wilayah Kediri. Bahkan, sasaran obat penenang ini sudah merambah para remaja dan anak sekolah. Masuknya Tramadol ini menjadi evaluasi bagi SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan (Dikes) dan Satpol PP yang dinggap kebobolan dalam mengotrol peredaran obat di tengah masyarakat.

Kepada Suara NTB, Rabu (23/8), Hj. Nurul Adha mengaku informasi masyarakat resah dengan maraknya peredaran tramadol ini. Kondisi ini harus segera disikapi pemda dengan cara turun langsung melakukan sidak ke lapangan, bahkan bila perlu sidak ke

apotek-apotek yang ada oleh dikes dan satpol PP. Sebab di sinilah perannya SKPD terkait, untuk mendeteksi peredaran obat yang seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat.

Dinas mesti mencari awal peredaran obat ini dari mana.

Selain itu peranan dari pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian harus lebih aktif mendeteksi persoalan yang bisa merugikan masyarakat bawah.

Dampak obat ini, jelasnya, jelas berdampak terhadap kesehatan sebab bisa merusak otak.

Apalagi yang terkena anakanak remaja usia sekolah, bahkan di Kediri malah disasar anak siswa SMP yang banyak.

Namun diakui fakta belum ditelusuri juga terkait banyak anak SMP yang konsumsi tramadol Menurutnya hal ini bukan dewan yang mencari tahu,

namun pihak aparat yang melakukan pendeteksian.

“Saya sangat berharap agar diberi sanksi berat siapa pelaku pengedarnya itu,” tegasnya.

Sementara Kepala Dikes Lobar Rahman Sahnan Putra justru mengaku tidak tahu terkait penyitaan 7 ribu butir tramadol di willayah Kediri. Menurutnya terkait persoalan ini, pihak BPOM yang harus melakukan pengawasan.

Terkait dampak obat ini, jelasnya, pasti ada efek sampingnya sebab obat ini berbahan kimia.

Obat yang termasuk golongan obat G termasuk keras, tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Ada juga obat golongan daftar O, seperti obat penenang dan bius ini harus jelas peruntukannya apalagi memperjual belikan dengan bebas ribuan butir pasti salah.

“Tidak boleh digunakan itu tanpa resep dokter,” ujarnya. (her)

Diduga Terlibat Pembunuhan

Empat Oknum Warga Diamankan Polisi Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) menahan empat oknum warga Desa Kateng Kecamatan Praya Barat. Lantaran diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap salah seorang warga desa setempat, beberapa bulan yang lalu. Polisi pun kini masih terus mengembangkan kasus tersebut. Mengingat, masih ada dugaan pelaku pembunuhan lebih lainnya.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Rabu (23/8), mengungkapkan, ke empat pelaku terduga pembunuhan kini sudah meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng. “Dari empat pelaku ini, satu pelaku kita tangkap. Dan, tiga pelaku lainnya menyusul menyerahkan diri,” imbuhnya.

Dari keterangan para pelaku, polisi mensinyalir masih ada pelaku lainnya yang ikut terlibat. Tapi hanya ke empat pelaku inilah yang menjadi eksekutor. Sementara pelaku lainnya diduga ikut terlibat dalam perencanaan pembunuhan, sehingga kasusnya terus dikembangkan untuk mengidentifikasi pelaku lainnya.

Kasus pembunuhan itu berlangsung pada Bulan April 2017 lalu. Kala itu, Inaq KW warga Desa Kateng ditemukan tewas oleh warga setempat.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi kalau korban dibunuh. Setelah melalui proses penyelidikan cukup lama, polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku pembunuhan.

Pelaku pertama yang diamankan MH alias Mami Dila, pertengahan Bulan Juli kemarin ditangkap di kawasan Kuta Bali diikuti SL (30), SE (37) serta L. AM (35), menyerahkan diri pada Sabtu (19/8). “Apa yang dilakukan ketiga terduga pelaku ini patut kita apresiasi. Karena atas kesadaran sendiri mau menyerahkan diri,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada warga lainnya yang diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini agar menyerahkan diri. Tidak perlu harus menunggu ditangkap aparat kepolisian. “Kasusnya tidak akan berhenti pada ke empat pelaku ini saja.

Karena ada indikasi keterlibatan orang lain, di luar pelaku yang sudah ditahan tersebut,” pungkas Rafles. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) menurunkan tim pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha ini. Pengawasan diperketat khususnya terhadap penjualan hewan kurban, seperti sapi dan kambing. Pengawasan dilakukan demi mengantisipasi penyebaran penyakit hewan.

Terutama penyakit antraks dan penyakit menular.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lobar H Muhur Zokhri, Rabu (23/8). Menjelang H-7 hari raya, ujarnya, pengawasan dilakukan dengan menurunkan beberapa tim disertai dokter hewan. Di mana tim tersebut sudah terlatih dan menguasai teknik pemeriksaan kurban. Pengawasan ini, sebagai salah satu upaya memberikan jaminan kepastian kesehatan hewan dari pihaknya untuk masyarakat.

Tidak hanya itu, dinas turut melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur distribusi hewan ternak. Mengingat kondisi hewan ternak kurban di

Gumi Patut Patuh Patju, umumnya NTB, terbebas dari penyakit antraks dan penyakit menular. “Ternak kita sejauh ini sudah bebas antraks, namun perlu diawasi ternak dari luar” ujarnya.

Menyinggung prediksi jumlah pemotongan hewan kurban mengalami peningkatan?

Muhur membenarkan ada peningkatan. Sebab, dibandingkan tahun 2016, jumlah pemotongan untuk sapi ada 747 ekor, sedangkan kambing sebanyak 2.814 ekor, sementara kerbau dan domba masing-masing lima dan 13 ekor.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan drh Rai Indriani menambahkan, masyarakat perlu memperhatikan syarat-syarat hewan kurban yang akan dibeli di pedagang. Mulai dari umur hewan yang mencukupi, yakni, untuk sapi minimal dua tahun, dan kambing berumur enam bulan hingga satu tahun.

Begitu pula dengan kondisi fisik hewan, tidak hanya berbadan sehat. Melainkan, kaki tidak pincang, mata tidak buta, badan tidak kurus/kering, dan pejantan. (her)

Pemilik Lahan Kalah Sengketa

Bangunan Depan Bandara Dibongkar Paksa Praya (Suara NTB) Sejumlah bangunan permanen yang berada persis di depan Lombok International Airport (LIA), Rabu (23/8) dibongkar paksa.Pembongkaran dilakukan setelah sang pemilik lahan, H.L. Tegar kalah dalam sengketa lahan dengan H.L. Agung, warga Desa Tanak Awu Pujut Lombok Tengah (Loteng).

“Kita hanya menjalankan keputusan hukum saja. Karena dalam putusan Majelis Hakim mengatakan lahan tersebut harus dikosongkan,” tegas Panitera Pengadilan Negeri (PN) Praya, Napsiah, kepada wartawan. Artinya, semua bangunan dalam bentuk apapun yang berada di lahan sengketa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, harus dibongkar.

Proses pembongkaran dilakukan di bawah pengawal ketat aparat kepolisian. Di mana ratusan personel Polres Loteng dibantu personel Sat Brimob Polda NTB, turun mengawal di bawah komando langsung Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perlawanan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak tergugat. Mengingat, pembongkaran dilakukan di depan objek vital bandara.

Sejumlah kendaraan taktis milik Polres Loteng juga dikerahkan untuk mengawal proses pembongkaran yang mendapat perhatian warga masyarakat sekitar. Akibat adanya aktivitas tersebut, arus lalu lintas di depan LIA terganggu, sehingga aparat kepolisian terpaksa harus melalukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai gangguan lalu lintas yang terjadi.

Sebelum pembongkaran dilakukan, Panitera PN Praya melakukan eksekusi lahan dengan membacakan putusan MA

terhadap sengketa lahan yang melibatkan tergugat H.L. Tegar dengan H.L. Agung yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Proses eksekusi lahan sendiri sempat berlangsung ricuh.

Di mana pihak tergugat sempat berusaha menggagalkan eksekusi tersebut. Namun dihadang aparat kepolisian bersama dengan pihak penggugat.

Dalam kejadian ini, salah seorang warga, H.L. Abdul Wahab, terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit setelah terkena lemparan batu. “Laporan yang masuk baru satu orang yang dilarikan ke rumah sakit. Karena mengalami luka-luka,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK. Atas kejadian tersebut, pihaknya juga meminta keterangan sejumlah saksi mata yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Selain itu pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bambu runcing serta batu dari lokasi kejadian.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kejadian sendiri berlangsung sekitar pukul 09.00 wita. Saat ini pihak PN Praya hendak memulai proses eksekusi lahan.

Mengetahui hal itu, warga yang sudah berkumpul sejak pagi kemudian bergerak mendekat.

Polisi kemudian coba berusaha memukul mundur warga.

Saat itulah ketegangan sempat terjadi antara pihak tergugat dengan pihak penggugat.

Panitera PN Praya, Napsiah menambahkan, total ada 5 titik lahan yang dieksekusi. Dengan total luas lahan mencapai 2,96 hektar. Termasuk lahan milik PT. Angkasa Pura (AP) I LIA dan SPBU Tanak Awu. Hanya saja, untuk kedua lahan ini tidak ikut dieksekusi, karena dalam putusan majelis hakim, kedua lahan sudah dinyatakan tuntas. (kir)

(Suara NTB/kir)

BONGKAR - Alat berat dikerahkan untuk membongkar bangunan di depan LIA, karena pemilik lahan dinyatakan kalah dalam sengketa lahan.

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

Festival Perahu Digelar di Labuan Burung Sumbawa Besar (Suara NTB) Geliat festival di berbagai kecamatan di Sumbawa terus tumbuh. Kali ini, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Muara Biru desa Labuan Burung Kecamatan Buer bakal menggelar Festival Perahu (balap sampan) selama tiga hari mulai Jumat mendatang.

Sebagai ajang promosi wisata bahari.

Ketua Pokdarwis Muara Biru. M. Yusuf Pribadi S.H, (Suara NTB/arn) sewaktu berkoordinasi denM. Yusuf Pribadi gan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Rabu (23/8) kemarin, menyatakan kegiatan direncanakan akan menjadi agenda tahunan. Sebagai bagian dari budaya maritim masyarakat Pesisir Sumbawa.

Sekaligus salah satu bentuk kompetisi bernilai sportivitas.

Selain merupakan upaya melestarikan budata pesisir.

Dalam hal ini, Pengurus LATS yang juga Kabid Kebudayaan Dinas Dikbud Sumbawa, H. Hasanuddin S.Pd, mendukung penuh kegiatan ini. LATS dan Sultan Sumbawa akan menyiapkan penghargaan utk para juara.

Dari hasil bincang bincang dengan penanggung jawab event ini, terbetik harapan ke depan untuk pengembangan Lomba balap ini menjadi Festival Mappanre Tassi. Yakni Festival Ruwatan Bumi masyarakat Pesisir. Selain balap sampan, juga akan diramu dengan pergelaran budaya masyarakat pesisir. Serta prosesi budaya lainnya. (arn)

Pengembalian Kerugian Negara Terus Berjalan Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menagih seluruh kerugian uang negara oleh para pihak terkait berbuah hasil. Memanfaatkan inspektorat dan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Sumbawa, proses pengembalian pun terus berjalan.

“Pengembaliannya sudah banyak. Baik yang kami tangani maupun yang kita minta bantuan di kejaksaan Sumbawa,” klaim Inspktur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada media ini.

Dijelaskannya, terhadap kerugian negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditangani pihaknya, para pihak terkait secara kooperatif melakukan pengembalian. Bahkan untuk percepatan, Itkab akan memanggil kembali masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di mana temua itu terjadi untuk meminta komitmen mereka melakukan pengembalian.

“Kamis kita akan panggil ke ruang pak Wabup untuk menyelesaikan sisanya. Baik yang oleh SKPD atau rekanan mereka,” ujarnya.

Demikian pula terhadap upaya kejaksaan yang diminta tolong oleh Pemda KSB. H. Ady mengungkapkan, Kejaksaan Sumbawa rutin memanggil para pihak dan dari upaya itu mereka ada yang langsung melakukan pengembalian secara kontan atau pun menyicilnya sebagai bentuk niat baik melakukan penyelesaian kerugian negara. “MoU kita dengan kejaksaan berjalan lancar juga,” paparnya.

Ditanya berapa jumlah pengembalian yang telah disetorkan para pihak baik yang ditangani Itkab maupun kejaksaaan, H. Adu mengaku belum tahu angka persisnya. Ia memperkirakan untuk kerugian negara yang ditangani pihaknya saat ini tersisa sekitar Rp 500 juta dari total Rp 650 juta sesuai hasil temuan BPK. “Nanti saya akan lihat angkanya berapa. Yang jelas pengembalian sudah mulai dilakukan para pihak,” ujarnya.

Untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu, Pemda KSB akan gencar melakukan penagihan. Pasalnya posisi kerugian tersebut akan sangat mempengaruhi proses penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh BPK. (bug)

RTK PT AMNT Ditutup, Sekitar 2. 263 Orang Ajukan Diri Taliwang (Suara NTB)Manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) secara resmi menutup program Restrukturalisasi Karyawan (RTK) di PT tersebut. Angka terakhir yang sudah mengajukan diri sesuai dengan memorandum yang dilaporkan ke dinas sudah ada sekitar 2. 263 orang yang mengajukan pengunduran diri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Mediator Hubungan Industrial (HI) Tohiruddin SH, Rabu (23/8) kemarin mengatakan, untuk program RTK yang ada di AMNT sudah ditutup. Sementara realisasi terhadap karyawan yang sudah mengajukan diri tersebut, sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan dari manajemen. Tetapi yang jelas, pihak perusahaan tetap akan diminta untuk membuat laporan kepada dinas terkait siapa-siapa saja yang disetujui untuk mengambil program ini. Sehingga nantinya tidak ada kesan di masyarakat bahwa program RTK tersebut dipaksanakan dan sudah ada orang yang ditentukan.

“Kita masih menunggu informasi lebih lanjut terkait realisasi program RTK ini dari AMNT. Kita juga akan meminta supaya bisa diberikan data terkait orang-orang yang disetujui untuk mendapatkan program ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam program RTK ini tidak semuanya akan langsung dipangkas melainkan akan dilakukan secara bertahap.

Karena pada dasarnya perusahaan ini tetap berjalan meskipun dilakukan efisiensi. Bahkan untuk tahap pertama sedikitnya ada sekitar 400 karyawan yang akan disetujui mengambil program ini.

Jumlah tersebut juga akan terus berlanjut sesuai dengan keinginan management. Mekanisme tersebut diambil sehingga kondisi perusahaan tidak goyang. “Aktivitas perusahaan tetap jalan meskipun ada efisiensi. Karena orang-orang yang sudah mengajukan diri ini akan disetujui secara bertahap,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Terseret Kasus UP Dikbudpora, Wabup KSB Tak Terpengaruh Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST memberikan tanggapan mengenai diseretnya dirinya dalam lingkaran kasus dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB oleh Elisa Wartini selaku tersangka dalam kasus yang kini tengah disidangkan pengadilan Tipikor Mataram itu.

Menurut dia, secara pribadi dirinya tidak terganggu dengan perjalanan kasus tersebut. Sebab sejatinya ia meyakini sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 600 juta itu. “Saya biasa saja. Dan itu tidak mengganggu sedikit pun psikis saya,” cetus Wabup kepada media ini, Rabu (23/8).

Ia mengatakan, sebagai warga negara yang baik dirinya menghormati proses hukum yang berlaku. Karenanya sejak awal dirinya telah disebut oleh tersangka, terus kooperatif menjalani setiap tahapannya, bahkan hingga saat digelarnya sidang saat ini.

“Saya menghormati hukum.

Dan saya ingin kesaksian saya dalam kasus ini kemudian jelas tidak ada bias lagi terhadap diri saya, makanya saya hadir memberikan kesaksian,” tegasnya.

Meski merasa tak terganggu secara pribadi, Wabup mengakui, dari sisi kinerjanya dalam membantu bupati menjalankan pemerintahan KSB agak tersendat. “Pasti terganggu kerja-kerja saya.

Tapi saya taat hukum makanya terus berupaya mengikuti tahapannya termasuk memberikan kesaksian di pengadialan,” sebutnya.

Baginya, kasus ini sudah merupakan resiko yang harus dijalani sebagai pejabat. Ia meyakini sebagai pejabat publik seseorang tidak menutup kemungkinan rentan dengan hal-hal yang demikian.

“Ini pelajaran. Dan pesan saya khususnya kepada aparatur agar berhati-hati memberi bantuan karena tidak selalu niatan baik itu akan dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh pihak lain,” cetusnya seraya menambahkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu terbawa suasana terhadap kasus tersebut.

Ia pun menjelaskan, terkait kasus tersebut dirinya tidak pernah mengetahuinya sama sekali saat kejadian. Sebagai orang yang diseret namanya, Fud menyatakan, baru mengetahuinya dari pemberitaan media dan setelahnya dikonfrontir oleh pihak kejasaan kala itu. “Saya baru tahu. Dan sejak nama saya diseret saya pun kooperatif menjalani set-

iap pemeriksaan oleh aparat hukum,” ulangnya.

Sementara itu Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM enggan menanggapi lebih jauh mengenai terseretnya nama Wabup Fud Syaifuddin, ST di kasus tersebut. “Tidak usah soal itu,” elaknya saat dikonfirmasi terpisah.

Meski enggan menanggapi, Bupati menyatakan, kasus tersebut tidak berpengaruh pada kinerja pemerintahan KSB yang dikawalnya bersama Fud Syaifuddin. Menurutnya, persoalan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja pemerintahannya karena jelas sesuatu yang berbeda.

“Kami tetap bekerja untuk masyarakat dan tidak ada gangguan sedikit pun,” tegasnya.

Tidak saja terhadap kinerja, Bupati mengatakan, kepercayaan publik KSB terhadap pelaksanaan pemerintahannya bersama Fud Syaifuddin sejauh ini tetap baik. Dan hal-hal di luar itu tidak ada yang mempengaruhinya. “Publik sudah tahu (soal kasus itu). Dan kami tetap bekerja solid memastikan roda pemeritahan ini berjalan terutama dalam melayani

Taliwang (Suara NTB)Nasib naas menimpa Kamaluddin (28) warga Desa Kalimantong kecamatan Brang Ene terpaksa harus meringis kesakitan setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan amukan massa dan diarak keliling kampung oleh masyarakat Desa Seloto, Kecamatan Taliwang. Dia tertangkap basah tengah melakukan aksi layak sensor bersama dengan kekasihnya (Suryani warga asal Kalimantong) di rumah mertuanya di Desa Seloto. Parahnya lagi, keduanya sama-sama sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak.

Pantauan Suara NTB di lokasi, kasus tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 Wita dimana keduanya sudah memiliki janji untuk melakukan praktek tersebut (hubungan layak sensor) di rumah mertuanya (Suryani). Setelah dirasa aman, keduanya langsung masuk dan melakukan hal tersebut. Namun naas ketika selesai melakukan praktek tersebut, warga yang sudah curiga dengan gerak-geriknya langsung mengepung rumah tersebut dan dan menyeretnya untuk keluar dari rumah tersebut.

Masyarakat yang sudah terbawa emosi langsung menghakimi dan langsung diarak keliling kampung. Akibatnya, Kamaludin harus meringis kesakitan dan kendaraan yang digunakannya juga tidak luput dari amukan massa.

Mengetahui masa yang semakin beringas, Kepala desa setempat meminta kepada Polres setempat untuk bisa membawanya dan diproses secara hukum. Evakuasi terhadap Kamaluddin juga cukup dramatis.

Ratusan masyarakat berkumpul di kantor desa setempat sehingga tidak ada jalan keluar untuk keluar dari desa.

Bahkan proses evakuasinya juga sempat membuat kewalahan aparat setempat.

Karena masyarakat yang sudah terpancing emosi meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa diserahkan

(Suara NTB/arn)

terus digulirnya isu tersebut oleh oknum tertentu maka opini masyarakat juga akan ikut terbangun menghakimi pejabat publik ini.

“Pada hakikatnya, apabila seorang pejabat publik tertimpa kasus, maka akan berkorelasi dengan menurunnya trust dari publik. Apalagi isu ini, terus digoreng oleh oknum tertentu dengan membangun opini yang menyudutkan secara sepihak maka secara tidak langsung akan berdampak pada psikologi masyarakat dan menurunnya kepercayaan publik,” terangnya.

Hal tersebut, kata dia, membuka ruang bagi orangorang yang “tidak suka” dengan figur orang nomor dua di KSB itu terus menghembuskan isu-isu ini. Isu itu pun tidak tertutup kemungkinan akan menyerempet pihak lain di lingkaran Wabup atau pejabat untuk dikuliti yang dianggap bermasalah sebagai cara ampuh untuk upaya menjatuhkan citra.

“Dari sisi manapun akan membawa dampak negatif bagi bersangkutan. Misalnya kemudian ada yang berkasus walau itu belum terbukti, tetapi akan membuat masyarakat menurunkan rasa percayanya kepada besangkutan. Nah kasus yang menimpa pak wabup ini, bisa menjadi senjata ampuh bagi lawan politik ke depannya,” pungkasnya. (ils/bug)

(Suara NTB/ils)

DIBAWA – Suasana saat para pelaku ketika dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. kepada masyarakat. Tetapi karena kesigapan dari aparat Polres setempat yang turun menenangkan aksi massa dan berhasil membawa Kamaluddin ke Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kades Seloto, Lukmanul Hakim, SP kepada wartawan yang ditemui di ruangannya menegaskan bahwa warga yang melakukan praktek tersebut bukanlah warga Seloto melainkan warga desa lain. Tetapi meskipun demikian, hal ini patut dia sayangkan, mengingat desa yang sudah terkenal dengan desa aman dan desa santri tersebut harus tercoreng dengan ulah orang ini. Bahkan secara tidak langsung akan memberikan kesan negatif terhadap desa ini meskipun bukan orang asli Desa Seloto.

“Patut kita sayangkan dengan adanya kasus ini, kenapa harus disini (Seloto) kenapa tidak di desa yang lain. Karena mau tidak mau kondisi ini juga akan memperburuk citra Desa Seloto se-

bagai desa Santri,” sesalnya.

Dijelaskannya, sebenarnya kedua orang ini sudah berhubungan sejak beberapa tahun yang lalu. Kamal juga sempat menjalani hukuman penjara karena sudah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dimana hal tersebut juga dilakukan bersama dengan Suryani.

Sementara, setelah keluar dari penjara, keduanya semakin intens melakukan komunikasi yang berujung pada aktivitas layak sensor. Bahkan untuk praktek tersebut sudah lima kali dilakukan di rumah mertuanya ini.

“Hasil pengakuannya, dia sudah melakukan praktek tersebut selama lima kali di rumah yang sama,” jelasnya. Terhadap Suryani ini nantinya, pihak desa tetap akan memberikan sanksi karena sudah melakukan perbuatan tercela dan mencoreng nama baik desa.

Ditemui secara terpisah Kapolsek Taliwang AKP Dewa Made Oka Suparta SH yang

Sekolah Diminta Transparan Kelola Dana BOS

M. Husnul Alwan

masyarakat,” ujarnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Amiruddin Embeng, SE. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Indonesia (PPP) selaku salah satu partai pendukung Musyafrin-Fud Syaifuddin ini menyatakan tidak percaya sedikit pun dengan dengan tudingan tersangka terhadap Wabup itu. “Saya haqqul yakin beliau tidak terlibat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, secara rasional pengakuan tersangka yang menyerat nama Wabup dalam kasus tersebut sangat mengada-ada. Sebab selain kesaksian, tidak ada bukti lain yang bisa ditunjukkan tersangka akan keterlibatan Wabup. “Pikir saja secara rasional. Katanya dia (tersangka) memberikan uang kepada Wabup saat itu tapi tidak bisa memberikan bukti kecuali pengakuannya. Dan saya tahu persis kasus ini karena saya terus mendampingi Wabup,” paparnya.

Di bagian lain, dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Cordova (Undova) Johan Wahyudi S. Ip, MA menilai dengan disebutnya nama Wabup Fud Syaifuddin ikut terlibat dalam kasus korupsi UP Dikbudpora 2015 itu secara tidak langsung akan menurunkan kepercayaan dari masyarakat. Apalagi dengan

Diduga Selingkuh, Warga Asal Kalimantong Dihakimi Massa

Kerjasama Sub Bagian Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB SumbawaBesar(SuaraNTB)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa meminta sekolah transparan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Agar publik tahu penggunaan dana dimaksud.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui Kasubbag Tugas Perbantuan, M. Husnul Alwan, S.Ag, Rabu (23/8). Pengelolaan dana BOS tidak

Halaman 6

boleh dilakukan secara tertutup. Sebab dana BOS merupakan belanja publik. Sehingga sudah semestinya masyarakat mengetahui penggunaannya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, pihak sekolah wajib mempublikasikan K1 di papan informasi sekolah. K1 itu memuat di antaranya laporan perencanaan dan laporan penggunaan dana BOS. “K1 itu wajib dipasang di papan informasi. Sudah jelas di dalam juknis BOS,” terangnya.

Hal ini ditegaskan Alwan menyusul adanya indikasi salah satu sekolah wilayah Kota Sumbawa terkesan tertutup dalam mengelola dana BOS. Tak sesuai juknis lantaran laporan peren-

canaan maupun penggunaan dana tidak dimuat di papan informasi. Menurut Alwan, di Kabupaten Sumbawa memang masih banyak sekolah yang melakukan hal serupa. “Kedepannya tak boleh ada lagi sekolah yang seperti itu,” tandasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi. Apabila ditemukan, segera laporkan.

“Kami terbuka menerima laporan. Memang selama ini banyak laporan dan langsung kaki tindaklanjuti,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Alwan juga menjelaskan tentang BOS triwulan (TW) III yang segera dicairkan. Naskah Perjanjian Hibah (NPH) sudah ditandatangani Kadis Dikbud bahkan sudah

dikirim ke Dikbud Provinsi NTB. Artinya, sekarang dalam proses pencairan. Makanya dihimbau bagi sekolah yang sudah menyelesaikan belanja TW II untuk menyampaikan laporan penggunaan dana. Jika tidak maka BOS TW III tidak bisa cair.

Sedangkan terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekolah diminta untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data Dapodik. Batas akhir sampai per 31 Agustus mendatang. Jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum juga dilakukan verifikasi dan validasi, maka dana KIP akan dicairkan sesuai data sebelumnya. Sebab kalau data tidak valid, maka sekolah yang akan menanggung resikonya. (arn/*)

turut turun lapangan kepada Suara NTB mengatakan, kasus ini tetap akan ditindak lanjuti pihaknya. Karena pada dasarnya, kasus ini sudah jelas bahkan delik aduanya juga sudah diterima dari pihak keluarga.

Apalagi kasus ini sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Hanya saja pihaknya tetap meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan tetap mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada Polisi. Meng-

ingat dalam penyelesaian kasus ini butuh waktu karena harus memeriksa saksi-saksi maupun alat bukti yang lain. Tetapi yang jelas kasus ini tetap akan ditindak lanjuti pihaknya.

“Kita tetap akan tindak lanjuti karena kasus seperti sangat meresahkan. Kami juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah dan percayakan penanganan kasus ini kepada Polisi,” tandanya. (ils)

Dana Desa Difokuskan untuk Pembangunan Embung Sumbawa Besar (Suara NTB) Penggunaan dana desa tahun ini diperuntukkan terhadap beberapa hal. Salah satunya untuk pembangunan embung. Hal ini sesuai dengan arahan presiden kepada Menteri Desa menginstruksikan untuk pembangunan minimal 30 ribu embung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri menyampaikan, untuk penggunaan dana desa tahun ini diarahkan terhadap empat hal. Pertama terkait dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kemudian kedua terkait produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prudes). Ketiga untuk pembuatan embung desa dan keempat untuk pembuatan sarana olahraga desa (sorga).

Dari keempat hal ini yang difokuskan oleh Menteri Desa sesuai dengan arahan Presiden adalah embung.

Mengingat Indonesia adalah negara agraris yang salah satu persoalan krusialnya adalah kekurangan air. Oleh karena itu Presiden menginstruksikan di se-

(Suara NTB/ind)

M. Ikhsan Safitri luruh desa harus dibangun minimal 30 ribu embung.

“Kita Insya allah melalui dana desa yang akan dikucurkan tahap kedua, nanti akan dipertajam ke Embung,” ujarnya.

Tentunya, kata Ikhsan, dibangunnya embung ini bagi desa-desa yang potensial terhadap pembangunan embung.

Dalam hal ini bukanlah embung yang canggih, tetapi sederhana. Yang bisa menampung air kemudian bisa mengairi lahan pertanian. “Bukan yang canggih, yang sederhana yang bisa menampung air dan bisa mengairi lahan pertanian,” tukasnya. (ind)

LPA Minta Upayakan Pendeteksian Dini Pengguna Tramadol Dompu (Suara NTB) – Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Dompu, M. Zailani meminta pemerintah daerah berupaya melakukan pendeteksian dini terhadap pengguna tramadol, seperti halnya tes urine bagi penyalahguna narkoba. Hal ini penting diupayakan melalui instansi terkait guna menekan generasi muda yang tersangkut barang berbahaya tersebut.

“Kita berharap pemerintah ini melakukan pendeteksian dini, apakah anak ini sudah mulai mengkonsumsi atau tidak.

Kalau sudah apa yang harus dilakukan supaya dia tidak kecanduan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (23/8).

Menurutnya, penyalahgunaan tramadol menjadi pintu masuk utama bagi anak untuk melakukan tindak pidana melanggar hukum yang lebih besar, seperti pencurian, penganiayaan hingga pembunuhan. Sementara untuk meminta LPA mengupayakan pencegahaan, M Zailani mengaku tak mampu lantaran bukan kewenangan pihaknya.

“Itu kan otoritasnya pemerintah yang punya peralatan dan sebagainya, kita (LPA) kan hanya menggaungkan dan sosialisasi saja, kalau untuk alat pedeteksian mungkin pemerintah dan intansi terkait yang lebih tahu,” ujarnya.

Masih tingginya tingkat penyalahgunaan dan peredaran tramadol di Dompu disinyalir belum maksimalnya penindakan oleh aparat penegak hukum. Terlebih mereka yang tertangkap biasanya terjerat Tindak Pidana Ringan (Tipiring), sehingga tak ada efek jera yang dihasilkan tetapi semakin menambah keluluasaan para pelaku untuk mengedarkan tramadol. “Kalau kita biarkan karena Tipiring orang akan semau-maunya terus menjual,” jelanya.

Untuk itu lanjut Zailani, dalam hal menindak polisi jangan pandang bulu atau menangkap pengedarnya saja, tetapi harus membekuk para penggunanya. Disamping itu harap dia, masyarakat juga mesti intens terlibat memberikan pencerahan pada anak-anak, karena bagaimana pun penyalahgunaan tramadol bukan lagi persoalan ringan, tetapi sangat membahayakan masa depan anak.

“Efek yang ditimbulkan ini masalahnya sangat berbahaya, seperti ketergantungan dan kerusakan saraf otak. Kalau untuk yang meninggal sejauh ini belum ada yang kita temukan,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Narkoba dan Tramadol Cikal Bakal Kejahatan Anak Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu, Rahman, S. Km., mengungkapkan penggunaan barang berbahaya seperti narkoba dan tramadol merupakan cikal bakal munculnya kasus kejahatan anak.

Sebagaimana diketahui, kejahatan anak saat ini terus meningkat. Di pertengahan tahun 2017 ini, berdasarkan data LPA sudah tercatat sekitar 70 lebih kasus. Imbas terburuknya yakni rentan membuat masyarakat terjangkit HIV/AIDS. “Makanya kita bersama pihak provinsi rencananya akan segera melakukan penyuluhan, karena tiga poin ini (narkoba, tramadol, HIV, red) awal dari pada timbulnya kejahatan anak,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/8).

Sasaran untuk kegiatan tersebut tambah Rahman, yakni 70 lebih peserta didik dari berbagai satuan pendidikan, teruma siswa yang sekolah di wilayah marak penggunaan tramadol, seperti Desa Seneo, Kelurahan Bada, Desa Matua, Desa Sori Utu dan beberapa wilayah lainya.

Menurutnya, selain penggunaan tramadol dan narkoba kasus kejahatan yang melibatkan anak tersebut terjadi karena kebebasan yang mereka miliki. Di lingkungan pendidikan misalnya, guru tidak lagi berani bertindak tegas

pada murid lantaran takut terjerat hukum. “Guru di sekolah sekarang jangankan memukul, cubit saja ndak bisa, itu yang membuat anak kebablasan bertindak,” jelasnya.

Parahnya lanjut dia, barang berbahaya tersebut tidak hanya dikenal dan dikonsumsi perserta didik tingkat SMP maupun SMA, tetapi siswa SD pun saat ini sudah mengenal bahkan mengkosumsinya. Itu terbukti dan pernah ditangani pihaknnya beberapa waktu lalu.

“Anak SD saja sekarang sudah pakai tram-

Bupati Bima Bangga dengan Prestasi Andrian di SEA Games Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengaku, bangga begitu mendengar kabar, seorang atletik, asal desa Rasabou Kecamatan Bolo, Andrian Yasin, meraih medali perunggu di SEA Games 2017.

Menurutnya, prestasi Andrian tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kabupaten Bima dan NTB. Yang berhasil mengharumkan nama Indonesia, pada pentas yang dipusatkan di Malaysia itu. “Kita patut bangga dengan prestasi yang ditunjukkan Andrian ini,” kata Bupati, kepada Suara NTB, Rabu (23/8).

Bahkan Bupati, cukup mengetahui kehidupan pribadi hingga rekam jejak perjalanan Andrian sebagai atletik. Sampai menembus ajang bergengsi, pentas olahraga tingkat negara Asia Tenggara tersebut.

“Ibu kandungnya telah meninggal beberap minggu lalu. Saat ini Andrian sudah menikah dan tinggal di Lombok. Andrian pelari yang cukup lama bertahan dengan prestasi yang gemilang,” katanya.

Ia berharap prestasi tersebut dapat ditingkatkan, supaya kedepan bisa meraih medali perak hingga emas.

Sembari menegaskan, prestasi Andrian itu akan menjadi dorongan pihaknya, untuk lebih serius mengembangkan olahraga.

“Semoga kedepan, Kabupaten Bima bisa mencetak Andrian baru yang bisa mengharumkan nama daerah skala Regional, Nasional hingga Internasional,” pintanya.

Sebelumnya, Andrian pernah berhasil meraih medali emas cabang atletik lari gawang, pada PON XIX, di Jawa Barat, 2016 lalu. Prestasi itu, diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dengan memberikan bonus uang puluhan juta dan diserahkan langsung oleh Bupati, di kediaman Andrian di Rasabou Kecamatan Bolo. (uki)

adol, merokok juga karena memang mereka ini tidak takut lagi dengan hal-hal yang seperti itu,” ujarnya.

Untuk itu, harap dia, aparat penegak hukum harus berupaya semaksimal mungkin menindak para pengedar narkoba dan tramadol,

termasuk para pengguna yang kebayakan dari kalangan muda. Terhadap masyarakat ia meminta kembali menumbuhkan pembentukan kelompok-kelompok mengaji sebagaimana tahuntahun sebelumnya.

“Saya melihat di masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi kelompok pengajian anak, ndak seperti dulu lagi. Makanya anak ini kurang memiliki dasar agama untuk mengontrol dirinya dari pengaruh penggunaan sabu dan taramadol,” pungkasnya. (jun) Rahman (Suara NTB/jun)

Anggaran Bibit Bawang 2016 Diusut Polda, Bantuan 2017 Merosot Bima (Suara NTB) – Jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, memilih bungkam, terkait polemik anggaran pengadaan bibit bawang merah dari Kementrian Pertanian (Kementan) tahun 2016, yang kini diusut Polda NTB. Kepala melalui Kabid Holtikiultura Disperbun Kabupaten Bima, Syahrial S.P, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/8), mengaku, tidak ingin komentar lebih jauh, lantaran tidak mengetahui jelas persoalan hingga prosedur bantuan tersebut.

“Saat itu saya masih menjabat sebagai PPS BP4K. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar. Begitu pula diminta tanggapan mengenai kasusnya diusut Polda,” katanya.

Meski begitu, Ia mengatakan bantuan dari pemerintah pusat tahun 2017 ini khususnya mengenai pengadaan bibit bawang merah, tidak lagi besar, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada tahun 2017 ini bantuan yang akan dikucurkan berkisar Rp 2 miliar, sediannya diperuntukkan bagi sekitar 100 hektar lahan. Sementara tahun 2016 lalu, ada 1.300 hektar. Tapi

Bendungan Saneo Mangkrak Akibat Belum Kantongi Izin Kawasan Dompu (Suara NTB) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, MM, MT membantah pembangunan bendungan Saneo mangkrak ditinggal PT. Sakti Multiguna sebagai kontraktor pelaksana tahun 2016 lalu. Namun pembangunan bendungan tersebut tidak dilanjutkan karena lokasinya berada dalam kawasan hutan dan izin pinjam pake kawasannya belum keluar.

Hal itu disampaikan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir Asdin Julaidy, MM, MT kepada Suara NTB usai menghadiri pertemuan konsultasi masyarakat rencana tindak darurat bendungan Tanju dan bendungan Mila di aula Bappeda dan Litbang Dompu, Selasa (22/8).

“Lepas dari pemantauan saya, kami belum selesai untuk pinjam pake hutan, sehingga molor. Kami kalkulasikan tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun, akhirnya kami potong. Hanya beberapa persen saja yang bisa kami ambil (cairkan anggarannya). Paling tidak hanya untuk jalan. Paling tidak besok tidak buat lagi jalan untuk membangun ke sana,” kata Asdin.

Selain persoalan kawasan hutan, penghentian pengerjaan bendungan Saneo juga karena persoalan waktu dan perencanaan yang belum terkoneksi dengan jaringan irigasi. Itu terjadi karena sistem perencanaan sebelumnya terpisah – pisah antara bendungan dan jaringan irigasi.

“Kalau sekarang perencanaan bendungan dan jaringannya menjadi satu,” terangnya.

Namun Asdin mengaku, telah memprogramkan ulang pembangunan bendungan di Saneo sebagai kompensasi bagi warga setempat untuk lahan irigasi setempat. Diperkirakan pengerjaannya tahun 2018 dan saat dimulai pekerjaan, paket jalan tidak akan masuk lagi dalam program karena sudah dikerjakan tahun 2016.

Sementara anggaran dari biaya pembangunan bendungan Saneo, diakui Asdin, sudah dikembalikan ke kas negara. Yang dicairkan hanya sebagian sesuai kemajuan fisiknya dan sisanya dikembalikan ke kas negara. “Sudah dikembalikan ke kas negara,” katanya. (ula)

Halaman 7

tidak diketahui anggarannya berapa.

“Dibanding tahun lalu, bantuan 2017 ini merosot tajam.

Kami pun tidak tahu alasannya,” ungkapnya.

Akibat merosotnya bantuan tersebut, pihaknya kesulitan untuk melakukan pembagian. Pasalnya, sampai saat ini, tercatat ada 100 lebih kelompok tani (poktan) se Kabupaten Bima, yang mengajukan proposal.

“Jika 100 Poktan ini dibagi semua, kita kalkulasikan tidak cukup. Sekarang kita prioritaskan dulu dua wilayah yang berpotensi memproduksi bibit. Yakni kecamatan Belo dan Monta,” katanya.

Menurutnya prosedur pengalokasi bibit bawang pada tahun 2017. Yakni para petani atau poktan yang terregistrasi di kecamatan serta diketahui oleh petugas penyuluhan, bisa mengajukan proposal untuk diajukan ke Dinas.

“Sementara Poktan penerima manfaat akan difinalkan oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui rapat apakah layak atau tidak menerima bantuan. Tapi yang jelas petani yang tidak bermasalah (fiktif) akan kita layani,” pungkasnya. (uki)

Bupati Diminta Beri Sanksi Pejabat Tersangka Korupsi (Suara NTB/ula)

PLAFON – Plafon gedung Paruga Samakai Dompu yang roboh akibat gempa Desember 2016 lalu hanya diperbaiki sebagian setelah mendapat teguran. Paket pekerjaan yang sudah dikerjakan ini justru akan dibayarkan melalui APBD perubahan 2017.

Diduga Hindari Tender

Pembayaran Perbaikan Plafon Paruga Samakai Ditunda Dompu (Suara NTB) Pembayaran paket pekerjaan perbaikan plafon Paruga Samakai Dompu dipending menunggu APBD Perubahan 2017. Penundaan ini diduga untuk menghindari tender karena anggarannya sekitar Rp 700 juta dan paket pekerjaan sudah dikerjakan lebih awal. Akibatnya, nilai paket akan diperkecil hingga Rp 200 juta sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung (PL).

Plt Asisten 3 yang juga Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Rabu (23/8) kemarin, mengaku tidak ada masalah dengan perbaikan plafon gedung paruga Samakai Dompu.

Plafon tersebut dikerjakan lebih awal agar bisa segera dimanfaatkan dan biaya sewa gedung menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagian Umum.

Masyarakat juga banyak mengantre menunggu gedung Samakai dan bila tidak segera diperbaiki, tidak bisa dimanfaatkan. “Kalau tidak diperbaiki, kami rugi PAD dari (paruga) Samakai,” katanya.

Perbaikan plafon gedung Samakai Dompu ini pun

diduga dipaskan dengan biaya maksimal Rp.200 juta untuk menghindari proses tender, karena tidak semua plafon gedung diperbaiki. Pembayaran paket pekerjaannya pun akan dilakukan setelah APBD perubahan 2017 disahkan.

“Anggarannya memang segitu (Rp.200 juta),” akunya.

M. Amin membantah ada kesengajaan mengurangi volume pekerjaan untuk menghindari tender. Menurutnya, dirinya bisa saja menunjuk langsung pekerjaan kendati nilainya lebih dari Rp.200 juta karena bagian dari bencana.

Plafon tersebut rusak akibat bencana gempa bumi dan sudah ada surat pernyataan Bupati yang menyatakan itu bagian dari bencana alam.

“Untuk apa saya hindari tender. Saya bisa saja menunjuk langsung walaupun anggarannya di atas Rp 200 juta, karena itu kan bencana alam.

Surat pernyataan Bupati juga ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, diduga ada perbedaan soal kategori bencana sehingga pekerjaan perbaikan plafon gedung paruga Samakai Dompu bisa ditunjuk langsung atau tidak. Paket pekerjaan yang terlanjur

diperbaiki oleh CV BU dengan total anggaran sekitar Rp 700 juta tahun 2017 ini dilakukan perhitungan ulang. Selain perhitungan oleh konsultan, perhitungan juga dilakukan oleh tekhnis di Dinas PU yang menghasilkan nilai sekitar Rp 600 juta lebih dan anggarannya tersedia di bagian Umum Setda Dompu tahun 2017.

“Saya sengaja libatkan PU, biar tidak dipikir macam – macam. Kalau saya hanya menggunakan perhitungan konsultan, nanti dikira saya main mata,” kata M. Amin beberapa waktu lalu. Karena paket pekerjaan dengan sistem bencana, nilai kontrak akan ditentukan berdasarkan volume pekerjaan. Sehingga akan ditentukan setelah pekerjaan rampung.

Di tempat terpisah, pemilik CV BU mengakui paket pekerjaannya di paruga Samakai Dompu akan dibayarkan melalui APBD Perubahan 2017. Pekerjaan plafonnya juga sudah selesai dikerjakan dengan total anggaran Rp 200 juta. “Kerjanya sampai di situ saja,” katanya. “Iya, akan dibayar setelah APBDP,” ungkapnya. (ula)

Bima (Suara NTB) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman M.T. S.H, meminta keberanian Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, untuk mengambil langkah tegas terhadap bawahannya, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sulaiman mengatakan, walaupun pejabat tersebut, baru ditetapkan sebagai tersangka, dan belum mendapat putusan inkract (hukum tetap.red) dari Pengadilan.

Namun, Bupati bisa memberikan sanksi moral.

“Bupati berani mengambil sikap terhadap para pejabatnya yang melanggar, apalagi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi,” kata Politisi Gerindra ini kepada Suara NTB, Rabu (23/8).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diketahuinya.

Dua orang pejabat eselon II ruang lingkup pemerintah kabupaten Bima ditetapkan sebagai tersangka masingmasing dalam kasus pengadaan sampan fiberglas 2012 dan Kopi tambora 2009.

“Belum lagi ada sejumlah bawahannya, yang tersangkut kasus korupsi Pol PP 2015. Bupati harus bisa menilai persoalan ini,” ujarnya.

Diakuinya, jika merujuk pada aturan yang berlaku. Kepala Daerah bisa mengambil langkah tegas atau minimal menonaktfi-

Sulaiman

kan sementara pejabat dari jabatannya. Meski belum divonis bersalah oleh pihak Pengadilan.

“Secara moral pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak layak menempati sebuah jabatan. Karena sudah melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekarang apakah Bupati berani mengambil sikap dengan segala konsekuensi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Seorang pejabat eselon II ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bima, inisial, Tf. R, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan sampan fiberglas oleh Mapolda NTB, baru-baru ini.

Penetapan tersangka dalam kasus korupsi tahun 2012 itu pun, hingga kini telah diketahui secara lisan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayatanti Putri, selaku atasan pejabat tersebut. “Memang benar. Tapi secara tertulis ke Pemerintah belum,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Meski demikian, Bupati belum bisa memberikan keterangan lebihjauh terkait penetapan tersangka oknum pejabatnya tersebut. Pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

“Nanti kita tunggu saja proses hukumnya seperti apa,” katanya singkat. (uki)

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

Halaman 8

Usung Ali-Selly

PDI-P Yakin akan Diikuti Parpol Lain

Mataram (Suara NTB) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini, langkahnya mengusung pasangan bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur NTB, Ali BD - Putu Selly Andayani, akan diikuti oleh parpol lain. Terutama oleh parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah di pusat.

Lebih Serius Kelola Kelautan ANGGOTA Komisi II DPRD NTB bidang perikanan dan kelautan, H. Lalu Darma Setiawan, SH., mengungkapkan Provinsi NTB khususnya di daerah Kabupaten Sumbawa, memiliki potensi yang sangat besar terhadap sektor perikanan dan kelautan. Dan menurutnya potensi tersebut 90 persennya menjadi komoditi ekspor terbesar. .”Hanya saja sayangnya, daerah yang dikenal di luar itu adalah Provinsi Jawa (Suara NTB/ndi) Timur, sebab banyak peruLalu Darma Setiawan sahaan-perusahaan besar yang menangani potensi hasil ikan tangkapan yang di Kabupaten Sumbawa ini adalah perusahaan-perusahaan dari Jawa Timur. Jadi tidak atas nama Sumbawa atau nama Provinsi NTB,” ungkap politisi Partai Golkar NTB ini pada wartawan di ruang Komisi II. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan dapat melirik potensi ini dan membangun koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD di Kabupaten/Kota dalam pengelolaan hasil perikanan dan kelautan.

“Hal ini akan terus kami dorong agar pihak SKPD lebih maksimal lagi dalam membangun koordinasinya dengan SKPD yang ada di Kabupaten/Kota itu dalam melakukan pengelolaan hasil perikanan dan kelautan agar potensi-potensi alam di daerah ini dapat berdaya guna lagi untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat di NTB,” ujarnya.

Lalu Darma Setiawan juga berharap agar pihak SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov NTB juga dapat mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha lokal NTB yang dapat melakukan pengelolaan potensi-potensi perikanan dan kelautan yang ada di NTB ini.

“Itu yang harus terus dilakukan dan diusahakan oleh pihak Provinsi ini, bagaimana ada upaya untuk memunculkan pengusaha-pengusaha lokal yang bisa mengelola potensi yang ada di daerah ini, agar nama NTB juga bisa bergaung menjadi pengekspor ikan tangkapan. Jadi bukan perusahaan-perusahaan dari luar,” pungkasnya. (ndi)

Dalami Keterlibatan Orang Tua PEMBUNUHAN bayi, putra TKW asal Desa Penimbung, Gunung Sari diduga tidak dilakukan sendiri. Orang lain terindikasi ikut serta membunuh dan mengubur bayi tak berdosa itu.

Kapolsek Gunung Sari, AKP Hari Priyono, Rabu (23/8) mengungkapkan, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, termasuk orang tua NH, yang tinggal satu rumah.

“Dia tinggal bersama orang tuanya, kita dalami apakah mereka mengetahui atau ikut membantu. Karena usai melahirkan dia kondisinya lemah,” ujarnya ditemui di Mapolres Mataram.

Dari penelusuran pihaknya, NH, sang ibu bayi tersebut setelah sepekan pulang dari Qatar, tidak berani keluar rumah lantaran pulang dalam keadaan hamil. Sampai akhirnya ada temuan pembunuhan bayi di pekarangan rumahnya.

Ia menjelaskan, sejumlah saksi dalam penyelidikan awal sudah diperiksa. Hasilnya, dilanjutkan pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polres Mataram.

“Temuan awal itu nanti jadi bekal penyelidikan lebih lanjut karena sudah dilimpahkan ke Polres,” ungkapnya.

Seorang janda di Desa Penimbung, Gunung Sari, Lombok Barat, NH tega mengubur bayinya, Kamis (17/8) lalu. TKW yang bekerja di Timur Tengah itu malu lantaran pulang dalam keadaan hamil tanpa suami.

Kasus itu terungkap setelah warga setempat mencium bau tidak sedap. Titik asal bau digali Senin (21/8) pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Ditemukan jenazah bayi dengan panjang 51 cm dan berat 2,1 Kg sudah membiru.

Sehari sebelumnya, Sabtu (19/8) NH diantar anaknya ke RSUP NTB untuk menjalani perawatan karena mengalami pendarahan hebat usai bersalin sendiri.Saat ini, NH masih menjalani perawatan sehingga belum bisa diinterogasi. (why) Hari Priyono (Suara NTB/why)

Keyakinan itu disampaikan oleh Ketua fraksi PDI-P di DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi.

Menurutnya, dalam waktu dekat, parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah di pusat itu akan segera menyusul PDI-P mendukung pasangan AliSelly. “Jelas dong, kita sangat optimis yang lainnya akan ikut bergabung,” ujar Ruslan yang ditemui di ruang kerjanya di Komisi IV, Rabu (23/8).

Menurut Ruslan, meskipun saat ini para pengurus daerah parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pen-

dukung pemerintah di pusat itu membantah akan mengikuti jejak PDI-P mendukung pasangan Ali-Selly, tapi ketika DPP masing-masing nantinya sudah mengeluarkan putusan, maka tidak ada alasan bagi pengurus daerah untuk tidak patuh.

“Boleh-boleh saja sekarang mengaku begitu, mereka tidak paham kalau DPP itu punya hak prerogatif, kewenangan itu di DPP. Pengurus di daerah ini kan hanya sebagai penyakap saja, hanya petugas partai di daerah. Kalau di pe-

rusahaanu, DPP itu komisaris utamanya,” kata Ruslan.

Dikatakan oleh Ruslan, bahwa proses penjaringan yang dilakukan oleh DPD/DPW itu tidak menjadi keharusan dan tidak menjamin seseorang mendapat rekomendasi. Sebab meskipun seseorang telah ikut mekanisme pendaftaran, namun DPP juga punya pertimbangan lain, yakni tingkat elektabilitas dari figur.

“Meskipun mendaftar, tapi tanpa punya elektabilitas, apakah DPP akan diam? Jadi ikut proses saja itu tidak cuk-

up, itu masih tanda tanya. Dan kalau daerah tidak satu kata dengan DPP, maka dipecat lah dia, karena dia harus tunduk pada putusan DPP. Jadi jangan dibalik,” jelasnya.

Untuk itulah PDI-P berkeyakinan kuat, meskipun pasangan Ali-Selly tidak melalui mekanisme pendaftaran, sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan. Karena parpol menjatuhkan dukungannya tentu dengan berbagai pertimbangan.

“Di sana ada keyakinan politik, ada tujuan politik yang lebih besar, dan ada hitung-hitungan politik. Jadi ini semuanya masih dinamis lah,” ucapnya.

Di tempat terpisah, PKB, salah satu anggota koalisi partai pendukung pemerintah di pusat, telah menegaskan bahwa partainya mustahil akan

memberikan dukungan pada pasangan Ali-Selly. Sebab salah satu di antara mereka tidak pernah mendaftar dan mengikuti proses penjaringan bakal calon. Oleh karena itu, harapan PDI-P agar PKB ikuti mendukung pasangan AliSelly, bagi PKB itu hanyalah mimpi di siang bolong.

“Kami pastikan yang tidak mengikuti proses seleksi dari awal, maka tidak mungkin akan kami usung, jangan bermimpi untuk diusung, itu saya jamin. Meskipun kalau ada pernyataan bahwa akan melobi DPP, itu juga tidak mungkin, karena kita juga sudah satu suara dengan DPP, dan bagaimana mungkin kami mendukung calon independen,” tegas Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, di kantornya. (ndi)

Anggota DPRD NTB Kembalikan Randis

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka RS, ibu hamil asal Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, yang diamankan atas dugaan kepemilikan sabu digiring penyidik, Rabu (23/8).

Penggerebekan Tersangka Pengedar Narkoba

Polisi Ciduk Wanita Hamil Mataram (Suara NTB) – Pengedar sabu asal Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara berinisial OM kabur saat akan ditangkap. Diduga berkomplot, akhirnya istri OM, yakni RS (19) yang digelandang.

Berikut barang bukti sabu dan enam pria lainnya.

RS yang tengah mengandung itu diamankan atas dugaan kepemilikan sabu. Sementara sabu tersebut merupakan bisnis suaminya.

“Barang bukti itu ditemukan di rumahnya, artinya dalam penguasaannya dia, ungkap Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung, Rabu (23/8).

Tersangka RS digerebek di rumahnya saat usai melayani enam orang pelanggan pengkonsumsi sabu. Ada barang bukti pipet dari kaca yang digunakan sebagai kelengkapan alat hisap sabu.

“Di rumah itu, tersangka bersama suaminya juga menyediakan tempat untuk pesta sabu. Enam orang itu baru selesai mengkonsumsi,” jelasnya.

Suami tersangka RS mencium kedatangan polisi, sehingga pada saat penggerebekan Rabu (16/8) sepekan lalu, melarikan diri. Polisi pun menangkap istrinya.

“Dia ini mengetahui kegiatan suaminya terkait peredaran narkoba ini. Dia kita sangkakan unsur memiliki dan atau menguasai narkotika,” terang Agung.

Tersangka RS, sambung dia, belum cukup bukti untuk dipersangkakan atas dugaan peredaran sabu, yang mana dilakoni suaminya tersebut.

Hasil tes urinenya pun negatif.

Namun, enam orang lain yang turut diamankan itu terbukti positif menggunakan sabu. “Untuk penanganannya kita limpahkan ke BNN un-

tuk rehabilitasi,” ujarnya.

Barang bukti yang diamankan dalam penggerebekan itu antara lain, sabu 3,43 gram yang disimpan di kaleng bekas minyak rambut, telepon genggam, gunting, serta timbangan elektronik.

Agung menegaskan, pihaknya terus memburu suami RS. “OM masih pengejaran, nanti kita akan sidik juga,” ujarnya.

Sementara mengenai kondisi RS yang tengah hamil, pihaknya menggandeng Subdit IV Renakta Ditreskrimum agar menjamin kebutuhan wanita hamil, meski dalam kondisi ditahan di Rutan.

“Kita pantau juga bagaimana kontrol kehamilannya, tetap juga kita pertimbangkan sisi kemanusian,” terangnya.

Tersangka dijerat dengan pasal 112 UU 35/2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. (why)

PKB Belum Tentu Dukung Pasangan Ahyar-Mori Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, memberikan penegasan bahwa partainya belum memberikan dukungan pada salah satu bakal calon (balon) gubernur NTB. Karena sampai saat ini, PKB masih melaksanakan proses terakhir penjaringan bakal calon, yakni uji kelayakan dan kepatutan di DPP PKB. Penegasan itu ditujukan pada partai pendukung pasangan calon Ahyar Abduh dan Mori Hanafi, yang mengklaim bahwa PKB telah final mendukung pasangan tersebut.

“PKB tidak pernah megumumkan telah mendukung salah satu calon, dan tidak benar yang mengatakan bahwa PKB itu sudah final mendukung paket Ahyar-Mori.

Karena bagaimana kami putuskan, sementara kami masih berproses. Jadi klaim yang berkembang di luar itu tidak benar,” ujar Lalu Hadrian tegas.

Dikatakan, dalam memutuskan dukungan, PKB memiliki mekanisme yang harus ditempuh, yakni penyampaian visi misi dan uji kelayakan dan kepatutan di DPP. Selain itu, hasil survei elektabilitas juga menjadi dasar pertimbangan.

“Saat ini memang orang sedang main klaim. Tapi biarkan saja berkembang seperti itu. Yang jelas, hasil survei jadi dasar kita dan sebelum memutuskan paket yang kami usung, tentu kami akan sampaikan dengan koalisi dulu, apakah sepakat atau tidak.

Karena kita tahu bahwa PKB tidak bisa mengusung sendi-

(Suara NTB/ndi)

KETERANGAN - Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, didampingi oleh para petinggi partai, memberikan klarifikasi tidak benar PKB telah mendukung Ahyar-Mori. ri,” jelasnya.

Ditegaskan oleh Lalu Hadrian, bahwa komunikasi politik PKB sampai saat ini masih berlangsung cair. PKB telah membuka diri dengan semua parpol yang berpotensi diajak untuk berkoalisi.

“Kita membangun koalisi sangat fleksibell, sehingga kami juga berkomunikasi dengan partai lain, ada Golkar, dan juga termasuk Gerindra,” ujarnya.

Adapun kriteria pasangan calon yang akan didukung oleh PKB, yang jelas harus bisa berdasarkan keterwakilan dua pulau besar NTB, yakni Lombok dan Sumbawa.

Sementara itu, partai Gerindra, sebagai pendukung utama paket pasangan AhyarMori, tidak terlalu terganggu dengan manuver PKB tersebut, meskipun PKB sendiri telah tergabung dalam koalisi poros tengah, yang memang diformat untuk menjadi koalisi pendukung pasangan Ahyar-Mori.

“Sah-sah saja, semua partai boleh berkata seperti itu, itu haknya, tapi kalau ikut mendukung itu akan lebih baik lagi.

Tapi karena ini masih dinamis, jadi komunikasi dalam ranah politik itu tidak ada yang terlalu jelas, meskipun sudah jelas, karena komunikasi PKB dengan Gerindra sampai saat ini masih yakin akan didukung PKB,” ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, H. Sakdudin, SH yang dikonfirmasi, Rabu (23/8).

Bagi Gerindra, bahwa pasangan Ahyar-Mori sudah final, dan tidak terpisahkan.

Sehingga pasangan ini hanya tinggal menunggu dideklarasikan saja, yang rencananya akan dilakukan di Lombok Timur pada tanggal 23 September nanti.

“Silahkan lihat nanti partai mana saja yang mendukung Ahyar-Mori nanti pada saat deklarasi, tanggal 23 September, di Masbagik, Lombok Timur,” ujarnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, Lalu Darma Setiawan, SH, mengembalikan fasilitas kendaraan dinas (randis) yang dikuasainya kepada Sekretariat DPRD. Hal itu dilakukannya karena ia akan menerima tunjangan transportasi.

“Ini sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap aturan, kita diwajibkan untuk mengembalikan randis, karena kita sekarang sudah dapat tunjangan transportasi,” ujarnya pada Suara NTB, Rabu (23/8).

Penarikan kembali randis itu merupakan konsekuensi dari peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak administrasi dan keuangan anggota DPRD NTB, yang telah memberikan tunjangan transportasi pada setiap anggota Dewan sebesar Rp 13,6 juta setiap bulannya, yang mulai dibayarkan pada APBD Perubahan 2017 ini.

Sementara itu, pihak Sekretariat Dewan mengharapkan pada para anggota Dewan lainnya yang masih belum mengembalikan randis supaya segera dikembalikan.

Sebab mereka diberikan batas waktu sampai akhir bulan Agustus ini. Karena jika tidak, maka tunjangan transportasi mereka tidak akan dibayarkan.

“Ya, kalau mereka belum kembalikan tunjangan transportasinya tidak bisa kita berikan. Makanya kita harapkan sampai akhir bulan Agustus ini, supaya semuanya sudah dikembalikan,” ujar Kabag Umum Sekretariat DPRD NTB, Amjad, SH, MH. Menurut Amjad, sampai

saat ini, dari total randis yang dikuasai oleh para anggota Dewan sebanyak 27 unit, dan baru 10 unit yang sudah dikembalikan. Sisanya tinggal 17 unit yang belum dikembalikan.

Sementara itu, Drs. Ruslan Turmuzi, salah satu anggota Dewan yang diketahui masih belum mengembalikan randis dikonfirmasi Suara NTB, mengaku bahwa dirinya telah mengembalikannya.

Meskipun fisik randisnya masih dalam penguasaannya.

“Saya sudah kembalikan, berita acara penyerahannya sudah saya tandatangani. Kalaupun randisnya masih di saya, statusnya saya pinjam, dan itu boleh, masyatakat saja boleh kok pinjam randis itu, nah kita kenapa tidak,” ujar politisi PDI-P itu berdalih.

Lanjut Ruslan, yang tidak diperbolehkan itu yakni anggota Dewan memakai/meminjam kendaraan dinas, tatapi biaya oprasionalnya ditanggung atau dibiayai oleh pemerintah. “Sudah saya kembalikan, tapi saya statusnya pinjam, dan tidak ada saya pakai BBM dari pemerintah, saya biayai sendiri,” ujarnya.

Sedangakan kendaraan dinas yang dikuasasi oleh pimpinan DPRD NTB tidak dikembalikan, karena mereka tidak menerima tunjangan transportasi. Diketahui bahwa masing-masing pimpinan menguasai dua kendaraan dinas.

“Pimpinan hanya boleh menguasai randis maksimal dua randis, yang sekarang itu kan hanya randis sedan sama Fortuner itu saja,” ujar Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH. (ndi)

Polda Tangkap Terduga Pengedar Sabu Asal Lotim Mataram (Suara NTB) Diduga baru tiga bulan memulai bisnis sabu, GM (43), warga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) sudah ditangkap polisi. Tersangka pengedar itu diamankan dengan bukti 5 gram sabu.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung mengungkapkan, selama kurun waktu tersebut tersangka sudah masuk pengintaian.

“Tersangka ini diduga pengedar sabu khusus untuk wilayah di dekat tempat tinggalnya itu,” ujarnya di Mapolda NTB, Rabu (23/8).

Masyarakat sekitar rumah tinggal tersangka, lanjut dia, cukup resah dengan peredaran sabu yang mulai menggeliat sejak tersangka merintis usaha haramnya itu. Lantas melapor polisi.

Selama tiga bulan penyelidikan, aktivitas tersangka menurut polisi sudah masuk kategori perbuatan pidana, khususnya kepemilikan dan peredaran narkoba.

Sampai pada Sabtu (19/8) lalu tersangka tak berkutik saat polisi menggerebek kediamannya sore hari sekitar pukul 16.00 Wita. “Kita temukan dia sedang ada tamunya,” ujar Agung.

Seisi rumah digeledah, hingga ditemukan satu poket besar sabu seberat 5 gram.

Barang lainnya yakni kelengkapan mengonsumsi sabu, seperti korek, dan bong hisap dari bekas botol parfum.

Belakangan, kawannya itu dilepas polisi karena berdasarkan penyidikan tidak terkait dengan kasus sabu tersangka GM. “Tamunya itu cuma datang seperti biasa menagih cicilan pinjaman koperasi,” jelasnya. Tersangka ternyata memiliki utang di koperasi, dan untuk melunasinya dengan berjualan sabu.

Modus tersangka, kata Agung, pelanggan memesan dan datang sendiri untuk mengambil barang. Tersangka GM tidak bermain dalam skala kecil, dalam kata lain menjual dalam model grosir. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, Anak Agung Gede Agung menunjukkan barang bukti sabu yang disita dari pengedar berinisial GM, didampingi Kaur Penum Bid Humas, Hofni Nefa Bureni, Rabu (23/8).

SUARA NTB

Kamis, 24 Agustus 2017

Halaman 9

Desa Wisata, Pilihan Lain Saat Berkunjung ke Lombok

15.000 Hektar Kawasan Tambora Diusulkan Jadi Lahan Tebu Mataram (Suara NTB) Bupati Dompu, H. Bambang Yasin melobi Kementerian Kehutanan untuk mengkaji dan memberikan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan Tambora di Dompu, menjadi lahan pengembangan kawasan tebu.

Bupati mengusulkan untuk memanfaatkan seluas 15.000 hektar, dalam rangka mendukung keberadaan pabrik gula PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS).

“Sekarang saya sedang berusaha bicara dengan Menteri Kehutanan agar bagaimana wilayah di Hutan Gunung Tambora yang kawasannya bisa dimanfaatkan untuk tebu, agar diberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkannya,” kata bupati ditemui usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Santika Mataram, Rabu (23/8) kemarin.

Teknis dan regulasinya harus seperti apa, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menurutnya yang paling paham. Saat ini ada 3.000 hektar lahan tebu swadaya yang dikembangkan di Dompu. Ditambah lahan tebu milik PT. SMS seluas 3.000 hektar dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang seluas 5.000 hektar.

Saat ini pabrik membutuhkan sebanyak 5.000 ton tebu untuk digiling dalam sehari, atau setara dengan 100 hektar. Kekurangan bahan baku inilah yang harus mendatangkannya dari luar negeri (impor) dalam bentuk gula setengah jadi.

Selanjutnya soal harga pembelian yang masih rendah, Rp 200 perkilo, bupati yang mendapat penghargaan Presiden Jokowi karena berhasil mengembangkan jagung ini mengatakan itu akan dibicarakan kembali dengan manajemen PT. SMS. Agar karena harga pembelian yang relatif rendah ini, justru akan mengalihkan semangat petani dari menanam tebu menjadi menaman jagung.

“Sekarang bagaimana perusahaan menjaganya,” katanya mengisyaratkan.

Meski demikian, bupati enggan membahas lebih jauh soal harga tebu. Mengingat komoditas perkebunan ini baru dua tahun dikembangkan oleh petani di Dompu. Artinya, kesempatan petani untuk meningkatkan kualitas produksi masih panjang. Yang paling penting menurutnya, bagaimana petani mampu meningkatkan produktivitas.

Informasi yang diterimanya, dalam satu hektar lahan, petani menghasilkan 20 sampai 30 ton. Ada juga yang berhasil mencapai produksi 70 ton sampai 80 ton perhektar. Karena itu, akan dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas menjadi 100 ton perhektar. (bul)

(Suara NTB/bul)

RASTRA - Rastra di Gudang Bulog yang akan disalurkan ke RTS.

Tekan Kemiskinan, Distribusi Rasta Dikebut Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divre NTB mempercepat distribusi Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hal ini dilakukan untuk memperkuat upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.

Presiden Jokowi telah meminta penyaluran Rastra tak boleh terlambat. Itu juga yang menjadi atensi Perum Bulog Divre NTB dan melakukan koordinasi intens dengan Tim Koordinasi Provinsi dan kabupaten/kota agar distribusi rastra tak tersendat.

Penyaluran rastra tahun 2017 untuk alokasi Januari sampai dengan Bulan Agustus sudah mencapai 52.665 ton atau setara dengan 98 persen dari pagu 53.684 ton untuk sembilan kabupaten/kota yang masih menyalurkan Rastra. Sementara Kota Mataram telah menggunakan sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Rastra di NTB realisasinya cukup tinggi kata Kepala Bidang OPP Perum Bulog Divre NTB, Ramadhan. Sampai dengan Rabu (23/8) kemarin, alokasi Januari – Agustus2017 sudah mencapai 98 persen untuk total penerima di NTB se-

banyak 447.369 RTS. Dengan pencapaian realisasi distribusi Rastra ini, Perum Bulog Divre NTB menempati urutan ketiga nasional, setelah Yogyakarta dan Kalimantan Tengah.

Selanjutnya untuk September - Desember 2017, Perum Bulog Divre NTB mengharapkan agar pemerintah di kabupaten/kota agar tak terlambat menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) setiap bulannya. Agar distribusi Raskin ke RTS juga tak tersendat.

Lantas bagaimana dengan keluhan kualitas Rastra? Ramadhan menegaskan, sejak Juni 2017 sampai dengan saat ini Perum Bulog Divre NTB disebut belum pernah menerima keluhan kualitas Rastra dimaksud.

“Petugas pelaksana distribusi kami telah melakukan pengecekan sebelum beras dis-

alurkan untuk meminimalisir keluhan,” ujarnya.

Bahkan pada pada awal Agustus 2017, tim koordinasi rastra sudah turun melakukan pengecekan kualitas ke lapangan.

Tujuannya agar rastra berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 16,02 persen atau 786.580 orang penduduk miskin di NTB. Didominasi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian atau petani. Dimana, sekitar 55,94 persen merupakan petani yang miskin, nelayan 3,01 persen, masyarakat pinggir hutan 0,83 persen, buruh dari berbagai sektor 11,46 persen dan sisanya 28,76 persen di sektor lainnya.

Jika dihitung, jumlah petani yang miskin sekitar 430.020 orang lebih, nelayan 23.676 orang lebih, masyarakat pinggir hutan 6.528 orang lebih, buruh 90.142 orang lebih, sektor lainnya 226.220 orang lebih. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Perkembangan pariwisata NTB beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan.

Sejumlah pelaku pariwisata pun terus melakukan inovasi untuk membuat kesan menyenangkan bagi wisatawan yang datang .

Provinsi NTB seperti destinasi wisata yang komplit. Kekayaan alam berupa pantai, gunung, air terjun dan banyak lainnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ada pilihan lain yang dapat dikunjungi wisatawan selain tempat-tempat itu. Ialah desa wisata yang menyajikan tentang berwisata dan menemukan sensasi saat berbaur bersama masyarakat di desa.

Misalnya Muhmmad, yang mencoba menyulap desanya yang dikenal sebagai daerah galian pasir menjadi desa wisata.

Ia bersama para pemuda lain di Bilebante menawarkan konsep wisata dengan bersepeda mengelilingi kampungnya yang berada di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

“Ini sudah ada sejak tahun 2015. Kami berharap akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung dan menikmati suasana di desa kami,” ujarnya.

Wilayah Bilebante tercatat seluas 2,78 km persegi. Dengan 221 hektare areal persawahan dan luas kebun mencapai 85 hektare. Bilebante memiliki potensi besar menarik minat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara (wisman).

Terlebih lokasi Bilebante hanya berjarak 16 km dari Kota Mataram atau hanya menempuh 45 menit perjalanan darat.

Selain itu ada pula Ida Wahyuni yang sebelumnya telah memperkenalkan kampung halamannya di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai desa wisata halal. Desa Wisata Setanggor yang berjarak sekitar lima kilometer dari Bandara Internasional Lombok. Tercatat ada 14 titik wisata yang ditawarkan bagi pengunjung, mulai dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata agrobisnis, wisata kuliner dan wisata alam.

Berbagai potensi wisata desa ini juga memberikan inspirasi bagi pemuda dan pemerintah desa lainnya. Di Lombok Timur, beberapa desa tengah merancang dan mempersiapkan diri sebagai desa wisata. Dengan harapan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke desanya.

Sehingga keberadaan desa wisata menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan yang mungkin merasa jenuh berkunjung ke pantai atau destinasi yang terkenal lainnya. Desa wisata berupaya untuk memberikan kesan alami dengan tinggal dan berbaur dengan masyarakat desa. Ini akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan. Sebab selain berwisata, wisatawan juga dapat bersosialisasi dengan warga sekitar. (lin)

Komunitas Trashbag Temukan Banyak Sampah Plastik di Rinjani Mataram (Suara NTB) – Komunitas Trashbag telah melakukan aksi bersih pada program sapu jagat yang dilakukan bersamaan di 17 gunung seIndonesia. Komunitas ini membersihkan sampah di Gunung Rinjani. Terdapat berbagai jenis sampah yang dikumpulkan.

Sampah paling banyak yaitu sampah plastik yang ditinggalkan oleh pengunjung Rinjani.

“Acara sapu jagat operasi bersih 17 gunung serentak se-Indonesia, Komunitas trashbag melaku-

kan aksi bersih di Gunung Rinjani.

Peserta yang ikut sebanyak 42 orang,” kata ketua Pelaksana David Agus Sopian, Rabu (23/8).

Semakin banyaknya pengunjung di gunung mengakibatkan volume sampah di gunung semakin meningkat. Sehingga, aksi sapu jagad 2017 dilaksanakan pada tanggal 15-24 Agustus 2017.

Dalam gelaran dua tahunan ini, operasi bersih gunung dilakukan serentak di 17 gunung Indonesia, termasuk Gunung Rinjani. Bahkan Gunung Rinjani disebut se-

bagai gunung dengan sampah paling banyak dibandingkan 16 gunung lainnya.

“Banyak jenis sampah yang dikumpulkan. Paling banyak itu sampah plastik, ada sampah botol, kaleng, tisu dan lainnya,” ujarnya.

Operasi bersih Sapu Jagat 2017 akan melibatkan sedikitnya 1.346 pendaki. Mereka adalah panitia dan peserta yang juga Siswa Pecinta Alam (Sispala), Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), pendaki umum hing-

ga Kelompok Pecinta Alam (KPA), juga anggota masyarakat.

Dalam catatan komunitas Trashbag, tak kurang dari 2,4 ton atau lebih dari 600 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari 15 gunung pada Sapu Jagat tahun 2015. Sampah plastik mendominasi dengan persentase 36% atau

sekitar 769 kilogram, disusul sampah botol plastik 23% atau mencapai 491 kilogram, dan puntung rokok 10% atau berkisar 213 kilogram. Jumlahnya pun diperkirakan akan meningkat pada tahun ini. Mengingat animo masyarakat untuk mendaki gunung juga semakin meningkat. (lin)

(Suara NTB/ist)

SAPU JAGAT - Aksi sapu jagat yang dilakukan oleh komunitas Trashbag di Rinjani dan mengumpulkan berbagai jenis sampah yang ditinggalkan pengunjung.

(Suara NTB/lin)

HASIL KESENIAN - Berbagai hasil kesenian yang dipamerkan pada pameran seni rupa di Taman Budaya, Rabu (23/8).

Membangun Kreativitas Melalui Seni Rupa Mataram (Suara NTB) – Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Ini dapat membangun kreativitas, sebab seni rupa memiliki makna tersendiri. Melihat pentingnya melakukan apresiasi dan membangun kreativitas itu, Taman Budaya menggelar pameran seni rupa. Berlangsung pada 22-26 Agustus.

“Melalui pameran seni rupa ini diharapkan mampu memberikan arti positif bagi masyarakat NTB. Terutama generasi muda untuk lebih mengenal seni rupa,”

kata Kepala Taman Budaya Provinsi NTB Drs. Faisal, di Mataram, Rabu (23/8).

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memberikan wadah kepada seniman agar bisa terus berkarya. Berdasarkan fungsinya seni rupa sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Proses penciptaan seni rupa murni lebih menitikberatkan pada ekspresi jiwa semata, misalnya lukisan. Sedangkan seni rupa terapan, proses pembuatannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu misalnya seni kriya. Sementara itu, jika ditinjau dari segi wujud dan bentuknya, seni rupa terbagi dua. Yaitu seni rupa dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja dan seni rupa tiga dimensi yang memiliki panjang lebar serta ruang.

“Banyak seni rupa yang dipamerkan. Kami berharap ke depannya bisa lebih banyak lagi kesenian yang bisa ditampilkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Drs. Sukran mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Taman Budaya. Ia melihat ini merupakan wadah bagi seniman maupun calon-calon seniman untuk terus mengasah bakat yang dimilikinya. Sebab selain pameran, dilakukan pula gelar seni pelajar yang diikuti oleh perwakilan pelajar dari semua kabupaten dan kota di NTB. “Kami dari Dinas Dikbud sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa lebih sering dilakukan ke depannya,” ujarnya.

Terdapat banyak kesenian yang dipamerkan dari berbagai seniman. Misalnya Mantra Ardhana, L.Agus FN, Lalu Syaukani, Karyana, Satarudin Tacik, Bambang Praz, Gredeg, I Wayan Pengsong, R. Joko Prayitno dan Sunardi Kasim.

Ada pula HM.Tarif Abdullah, Soewito Moekarni, Toni Moersajid, I nengah Kisid, Zaeni Mohammad, Altah Rivan dan R.Budi Subiantoro.

Turut dipamerkan pula berbagai hasil lukisan dari anakanak yang dilatih olah seni di Taman Budaya. Setidaknya ada 120 lukisan yang dipamerkan pada kegiatan itu. Taman budaya sebelumnya telah mengikuti beberapa ajang atau lomba secara nasional. Lomba yang diadakan di Kalimantan Timur membuat Taman Budaya meraih juara Penata Busana dan Has terbaik. Pada ajang berikutnya yang diselenggarakan di Banten, Taman Budaya NTB juga mendapat penghargaan sebagai penyaji terbaik nasional.(lin)

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Analisis Kepemimpinan Kabupaten Lombok Barat dengan Motto Patut, Patuh, Patju Suatu hal yang lumrah apabila saat ini masyarakat tengah menerka-nerka siapa yang nantinya akan menjadi pimpinan di Provinsi NTB dan di daerah kabupaten, seiring dengan banyaknya berita tentang para cendekiawan kita yang mulai memproklamirkan diri. Persoalan pimpinan dan kepemimpinan bukan suatu persoalan tabu untuk dibicarakan. Sebab sejak zaman dahulu, sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa suatu bangsa atau negara tentu memiliki sejarah para tokohnya yang dipelajari oleh generasi muda mendatang baik pemimpin agama, pemimpin pemerintahan ataupun pemimpin partai yang telah berjalan di masa lalu.

HAL yang dipelajari tersebut adalah sifat-sifatnya, coraknya, spesifikasinya dan yang tidak kalah pentingnya adalah keturunannya yang berlaku pada zaman atau masa lalu. Pada

umumnya pemimpin memerlukan kemampuan dan sifat yang lebih baik daripada yang dipimpin. Hal-hal itu dapat kita lihat dengan adanya kelebihan dalam menggunakan pikiran

Mahasiswa Harus Jadi Pelopor SEKRETARIS Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D, menegaskan pariwisata telah menjadi sektor paling prioritas dalam pembangunan NTB. Penetapannya sebagai sektor prioritas, karena didukung potensi yang cukup besar. NTB sesungguhnya memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, seperti kawasan KEK Mandalika, Kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora), geopark Gu(Suara NTB/ist) nung Rinjani, Senggigi, H. Rosiady H. Sayuti pesona gili-gili dan didukung keragaman tradisi, seni budaya, sejarah dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Namun potensi yang besar itu, perlu ditunjang SDM dan pelaku pariwisata yang profesional dan kreatif. “Pariwisata sulit maju bila tidak didukung SDM yang kreatif dan inovatif,” ujar Pak Ros sapaan akrab Sekda NTB tersebut, saat memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok Tahun Akademik 20172018, di Aula Rinjani BPSDM Provinsi NTB, Rabu, (23/8). Hadir juga Direktur Poltekpar Negeri Lombok Dr. Hamsu Hanafi, MM dan Kepala BPSDM Provinsi NTB, H. Rusman, SH., MH. Untuk itu, sekda mengingatkan agar pada para mahasiswa menjadi pioner bagi kemajuan pariwisata NTB, agar mampu bersaing di kancah wisata dunia. Menurutnya saat ini NTB telah mengalami kemajuan yang pesat di sektor pariwisata. Kemajuan itu ditandai terus meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang telah mencapai 3 juta wisatawan. Selain itu, infrastruktur penunjang juga pariwisata telah semakin memadai. Namun kemajuan itu belum optimal sesuai potensi yang ada, sehingga apabila dimaksimalkan, akan memberikan manfaat dan kontribusi yang semakin besar, utamanya multiplier effect di bidang ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat NTB. Jika saat ini kontribusi sektor pariwisawa terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat telah mencapai di atas 20%, maka ke depan kontribusi itu akan terus meningkat seiring dengan pembenahan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder lainnya.

Ditegaskannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI memberi perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata di NTB. Perhatian itu, terang sekda dibuktikan pada kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi strategis nasional dari 3 destinasi yang diprioritaskan secara nasional. Kebijakan tersebut, kemudian diikuti pembangunan Kampus Poltekpar Negeri Lombok sebagai sarana utama penunjang pembangunan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Di hadapan 400 mahasiswa baru, Sekda memberikan motivasi kepada segenap civitas akademika Poltekpar Negeri Lombok agar mempersiapkan diri dengan cara menempa diri sekeras-kerasnya untuk menguasai skill di bidang pariwisata. Sekda mengingatkan ke depan kompetisi dalam industri pariwisata akan semakin berat. Di Kawasan KEK Mandalika akan dibangun resort wisata atau 6 (enam) hotel bertaraf internasional, yang membuka ribuan peluang kerja bahkan menyerap jutaan tenaga kerja dari beragam background dan skill. Ia berharap mahasiswa Poltekpar nantinya akan menjadi yang terdepan dalam mengisi peluang tersebut. (ham)

atau rasio kecerdasan, kelebihan dalam rohaniah (takwa), serta mempunyai bakat keturunan.

Bila melihat Kabupaten Lombok Barat dari sejarah kepemimpinan di masa lalu yang telah memimpin dengan modal motto Patut, Patuh, Patju, sungguh merupakan kehidupan masyarakat yang hidup tenteram dan religius.

Jadi jelas kepemimpinan adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sejarah kehidupan tersebut tentu dimodali dengan pengalaman dalam bidang yang dipimpinnya. Pengalaman itu perlu dianalisis untuk mendapatkan masukan dan merupakan pelajaran berharga, sehingga kita dapat meletakkan pada suatu daerah pimpinan yang efektif dan diridhoi Allah SWT.

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM (Ketua STIE AMM Mataram) Hal ini sesuai dengan konsep yang ada dalam Alquran. Sebagai umat Islam tentu panutan yang paling dekat diikuti ad-

alah Rasulullah SAW. Seperti disebut di dalam QS. Al Ahzab 21, yang artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri suri tauladanyang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dia banyak menyebut Allah.”

Oleh karenanya masyarakatpun juga perlu untuk dilibatkan dan didengar tentang tingkat kepuasannya terhadap pemimpin yang lalu, sehingga calon yang paling dekat dengan kriteria itulah yang sesuai dengan adanya keterkaitan batin dengan gerakan moral Patut, Patuh, Patju. Untuk itu dalam pemilihan calon di partai Golkar khususnya Lombok Barat, tentu akan menempatkan kandidat yang telah memenuhi berbagai persyaratan

dimaksud. Sebab salah memilih dan meletakkan kandidat sebagai penguasa wilayah, maka hasilnya akan kembali pada partai itu sendiri.

Mari kita cermati bahwa pemimpin ke depan merupakan tokoh panutan utama di lingkungan masyarakatnya. Seorang pemimpin yang dituntut untuk menampilkan perilaku yang baik, sesuai dengan tingkat ilmu yang dimiliki. Sifat kepemimpinan seseorang tidaklah datang secara begitu saja, akan tetapi adanya hukum kausal yang melatarbelakanginya. Sebagaimana falsafah masyarakat Lombok bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya sifat-sifat dan watak seseorang diwarisi oleh putra-putrinya.

Maka seyogyanya apabila elemen dari calon kita kumpulkan

dan seleksi, tentu kita akan dapat menarik suatu kesimpulan akan siapa kandidat dari beberapa calon yang harus mewakili Golkar berkompetisi pada ajang Pemilu 2018 dengan partai-partai lain. Golkar tentu akan berbangga dengan menempatkan calon yang berpengalaman pada birokrasi yang dipimpinnya dan seperti berada dalam lingkungan Golkar semasa Golkar adalah golongan karya, berpendidikan tinggi serta merupakan turunan dalam sejarah memimpin daerah di masa lalu.

Untuk itu tidaklah berlebihan kalau Golkar tingkat 1 mempercayakan kepada saudara Dr. H. L. Sajim untuk berkompetisi sebagai seorang yang mewakilinya terhadap partai-partai politik lain. (Bersambung)

Keluyuran Saat Jam Belajar, Siswa akan Dirazia Mataram (Suara NTB) – Beberapa hari yang lalu sebanyak 17 oknum pelajar dari sejumlah SMA/ SMK di Kota Mataram diangkut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Belasan siswa itu terjaring karena keluyuran pada jam sekolah.

Melihat kondisi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menggencarkan operasi seperti itu.

Tujuannya, untuk peningkatan disiplin pengelolaan sekolah.

Menurut Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, operasi yang dilakukan oleh Satpol PP itu merupakan bagi-

an dari upaya peningkatakan disiplin pengelolaan sekolah.

“Operasi-operasi seperti itu akan semakin sering dilaksanakan,” tegasnya.

Razia yang ditujukan kepada siswa yang keluyuran saat jam sekolah akan sering dilaksanakan. Menurut Suruji, razia ini bisa dilakukan oleh

Satpol PP maupun dari Polres Mataram,bagian dari peningkatan disiplin pengelolaan sekolah. Langkah ini tidak saja mendisiplinkan siswa, tapi juga mendisiplinkan penyelenggaraan sekolah secara menyeluruh. “Itu tidak saja mendisiplinkan siswa, tapi lebih-lebih mendisiplin-

kan penyelenggara sekolah secara menyeluruh,” jelasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram, H. Abdurrasyidin R, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya akan melaksanakan koordinasi dengan semua SMA/SMK di Lobar-Mataram. Pihak sekolah diminta agar memperketat izin

kegiatan di luar sekolah.

“Kami koordinasi dengan semua SMA/SMK agar memperketat izin dan memantau aktivitas siswa yang izin kegiatan di luar sekolah,” kata mantan Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMK Dinas Dikbud NTB ini.

Menurutnya, ada juga kemungkinan siswa yang terjaring razia itu tidak bolos. Tetapi terlambat datang ke sekolah, sehingga mereka ke tempat lain. Ini yang menjadi perhatian pihaknya ke depan. (ron)

PKKMB STP Mataram Tekankan Dosen Unram Kenalkan Teknologi Pengolahan Pembinaan Karakter Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram melaksanakan pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun ajaran 2017/2018, di Kampus STP Mataram, Rabu (23/8). Sebanyak 289 mahasiswa baru yang terdiri dari DIII Perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Tyatama Mataram mengikuti PKKMB. Pembinaan karakter dikedepankan kepada mahasiswa baru.

Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan, PKKMB dilaksanakan dari Rabu (23/8) sampai dengan Sabtu (26/8). PKKMB diisi dengan kegiatan ceramah yang berhubungan dengan perguruan tinggi, informasi perguruan tinggi dan peluang kerja di sektor pariwisata. Termasuk pelatihan bela negara yang akan diisi oleh pihak Korem. Di samping itu juga dilaksanakan kegiatan outbound yang memicu mahasiswa menjadi kreatif dan inovatif.

“Kita merujuk pada peraturan PKKMB dari Dikti ada beberapa hal yang dipersyaratkan, dan tidak ada unsur perpeloncoan,” katanya.

STP Mataram sebelumnya merupakan Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram. Di pertengahan tahun 2017 ini berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi

Sampah ke Masyarakat

(Suara NTB/ron)

TANDA PESERTA - Ketua STP Mataram, I Putu Gede, menyematkan tanda peserta kepada mahasiswa yang mengikuti PKKMB di lapangan STP Mataram, Rabu (23/8).

Pariwisata. Menurut Putu Gede, khusus pada sektor pariwisata, kegiatannya lebih menekankan kepada pembinaan karakter yang dikenal dengan sebutan 3C, yaitu character, competence, dan collaboration atau karakter, kompentensi, dan kolaborasi.

“Ini yang akan kita bangun, sehingga nanti mahasiswa punya wawasan dari awal tentang pariwisata, harus berkarakter, karena kita punya visi budaya pariwisata. Budaya pariwisata itulah salah satu bentuknya melalui penguatan karakter itu, karakter mahasiswa pariwisata itu berbeda,” jelasnya.

Selain itu, mahasiswa juga harus kompeten, menurutnya mahasiswa pariwisata harus punya keahlian. Putu Gede menekankan, mereka tidak hanya cukup berbekalkan teori.

Dengan penguatan pada kompetensi, ukuran kemampuan mahasiswa menjadi jelas. Di STP Mataram juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang akan mengukur dan mengakses kemampuan kompetensi dari lulusannya.

Putu Gede menjelaskan, terkait kolaborasi, mahasiswa STP harus memiliki kemampuan kolaborasi. Mereka harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sebelumnya mereka tidak kenal.

“Bisa cepat menyesuaikan diri, terutama bisa menerima perbedaan-perbedaan,” jelasnya.

Di samping itu, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan digital. Karena untuk menguasai peluang kerja, harus menguasai tiga kemampuan, yaitu bahasa Inggris, bahasa asing lainnya, dan kemampuan informasi teknologi. “Mahasiswa harus familiar dengan kegiatan digital ini, karena kita sudah mendeklarasikan sejak masih Akpar dan sekarang STP, sebagai smart digital campus, Semua kegiatan trasnparan, bisa dilihat oleh mahaiswa, dan semuanya menggunakan teknologi,” jelas Putu Gede.

Ia menekankan, penguasaan teknologi dan komunikasi menjadi keharusan bagi semua mahasiswa. Karena mereka juga nanti untuk melihat info tentang peluang kerja melalui teknologi.

PKKMB STP Mataram diikuti sebanyak 289 mahasiswa baru yang terdiri dari 179 orang dari DIII Perhotelan, 19 orang dari DIII Perjalanan Wisata, dan 91 orang DI Pusdiklat Tyatama. Pendaftar STP Mataram sendiri sebanyak 380 orang, namun yang diterima sebanyak 289 orang.

Dengan berubah bentuk menjadi STP Mataram, ada penambahan program studi yaitu S1 Pariwisata. Saat ini, katanya, sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kebanyakan lulusan DIII sebelumnya yang mendaftar ke S1 Pariwisata STP Mataram. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik yang sulit terurai pada kondisi alami di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua dari total produksi sampah yang ada.

Hal ini disebabkan manusia tidak bisa terlepas dari penggunaan plastik dalam kehidupannya sehari-hari.

Bisa dibayangkan, jika pemakaian plastik dan peningkatan produksi sampah meningkat secara terus-menerus, maka akan terjadi lautan sampah plastik di muka bumi ini.

Menyadari bahaya tersebut, sejumlah dosen Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam Program Kemitraan Masyarakat Unram memperkenalkan teknologi pengolahan sampah ke tengah masyarakat.

Seperti yang telah dilakukan di Dusun Jorong Kelurahan Kelayu Jorong, Lombok Timur belum lama ini. Di tempat ini, masyarakat diperkenalkan tentang teknologi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar cair dengan melakukan modifikasi peralatan sederhana.

Dalam keterangannya, Ketua Tim Program Kemitraan Masyarakat Unram Siti Raudhatul Kamali, bersama tim lainnya yaitu Fahrurazi dan Iwan Sumarlan, berharap setelah diperkenalkan, masyarakat da-

pat dengan mudah melakukannya baik secara individu maupun kelompok. Mengingat alat ini dirancang sedemikan rupa untuk mengolah sampah plastik khususnya jenis kantong kresek, gelas plastik, botol plastik.

Diakuinya, jika kerja alat ini adalah memanaskan sampah plastik di reaktor pada suhu tertentu, sehingga mencair.

Plastik yang sudah meleleh akan mendidih dan membentuk fase gas (uap). Pada proses pemanasan ini terjadi peristiwa perengkahan (cracking) terhadap senyawa makromolekuler penyusun plastik menjadi molekul-molekul dengan unit lebih kecil. Uap plastik akan mengalir melalui pipa kolom kemudian mengalami fase cair setelah memasuki kondensor.

“Cairan yang terbentuk merupakan bahan bakar yang tersusun atas senyawa hidrokarbon penyusun bahan bakar bensin, solar, minyak tanah, dan lainnya,” jelasnya.

Dikatakan teknologi ini bisa mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Hal itu setelah menelusuri bahwa sumber utama, sehingga dihasilkan plastik adalah minyak bumi, maka ketika plastik sudah menjadi sampah, bisa dikembalikan lagi menjadi bahan bakar minyak. “Pengetahuan dan penerapan konsep ini menjadi sangat penting baik di tingkat pemerintahan maupun khalayak masyarakat,” tukas Siti Raudhatul. (dys)

(Suara NTB/ist)

PERKENALKAN - Tim Program Kemitraan Masyarakat Unram sedang memperkenalkan teknologi pengolahan sampah sederhana kepada masayrakat Dusun Jorong Kelurahan Kelayu Jorong, Lombok Timur belum lama ini.

Spendu Kembali Raih Prestasi Tingkat Internasional Mataram (Suara NTB) SMPN 2 Mataram (Spendu) kembali menorehkan prestasi terbaik dalam ajang kejuaraan Taekwondo tingkat Internasional yang diselenggarakan di Malaysia pada 2-6 Agustus 2017 lalu. Aura Marsya Arindi siswi Spendu berhasil meraih juara II dalam ajang bergengsi ini.

Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Pengurus Taekwondo Internasional . Tujuan dilangsungkan kejuaraan ini dengan maksud untuk menemukan atlet-atlet muda potensial untuk dikembangkan menjadi juara taekwondo yang akan membawa nama baik masing-masing negara dalam berbagai event Untuk Aura, memang bu-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SMPN 2 Mataram H. Lalu Suwarno bersama Aura Marsya Arindi yang meraih juara II di Kejuaraan Taekwondo Internasional. kan hal baru lagi dalam perjalanan karirnya sebagai atlet.

Banyak prestasi yang telah ia

torehkan seperti Juara taekwondo antarpelajar Kota Mataram. Dengan berbagai macam

prestasi yang telah ditorehkan Aura dalam berbagai event yang telah banyak mengharumkan nama sekolah, tentu sangat membanggakan sekolah.

Kepala SMPN 2 Mataram H. Lalu Suwarno mendukung penuh atas torehan prestasi yang diraih siswanya itu. Tidak saja Aura, namun semua siswa baik itu dalam bidang akademik dan non akademik.

Dirinya menyebut, perjuangan Aura tidak gampang meraih juara II terlebih banyak peserta dari berbagai negara ikut kejuaraan.

Perjuangan ini jadi motivasi bagi yang lainnya juga. Tentu di samping itu dapat memotivasi siswa lainyya agar terus berprestasi dalam berbagai bidang. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

Atlet NTB Sumbang Dua Medali Mataram (Suara NTB) Kiprah para atlet NTB di SEA Games di Malaysia, 19-30 Agustus 2017 membuahkan prestasi manis. Sedikitnya dua atlet asal NTB berhasil mempersembahkan dua medali, yakni satu medali perak dan satu perunggu di ajang multi event tingkat Asia Tenggara itu.

Informasi dari tim Satgas Panitia Pelatda KONI NTB, Wibowo Budi Santoso yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (23/8) kemarin mengatakan dua medali yang diraih atlet NTB itu lewat pertandingan cabor karate dan atletik.

“Atlet NTB berhasil meraih dua medali, yakni satu perak dan satu perunggu,” ucapnya.

Medali perak diraih oleh Ahmad Zigi Zaresta Yuda di nomor Kata (seni gerak) perorangan putra setelah dikalahkan atlet tuan rumah Malaysia 3-2 di babak final. Selanjutnya di cabor atletik, atlet unggulan NTB, Andrian berhasil merebut medali perunggu di nomor 400 meter gawang putra dengan catatan waktu 51, 52 detik.

Sementara juara satu diraih Eric Shauwn Cry asal Philipina dengan catatan waktu tercepat 50.03 detik, disusul pelari asal Vietnam, Quach Cong Lich di peringkat dua dengan limit waktu 50.05 detik.

Kemudian di nomor atletik 100 meter Iswandi gagal mempersembahkan medali. Atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat itu menempati peringkat tujuh nasional dari delapan finalis.

Meski gagal meraih medali di 100 meter putra, namun Iswandi masih berpeluang menambah perolehan medali untuk Indonesia. Pasalnya Iswandi bersama rekannya sesama atlet NTB, Fadlin akan kembali perkuat tim estafet 4x100 meter putra Indonesia di ajang multi event nasional.

Pihak PASI NTB memasang target medali emas di estafet 4x100 meter putra. Pasalnya tim estafet Indonesia pernah meraih medali emas di nomor estafet. Selain

(ant/bali post)

MELOMPAT - Aksi Andrian saat final nomor lari gawang 400 meter putra SEA Games XXIX Kuala Lumpur di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (22/8). itu, peluang medali emas NTB juga masih terbuka di pertandingan cabor muay thai dan balap sepeda BMX. Pasalnya, atlet NTB, I Gusti Bagus Saputra akan turun di balap sepeda BMX dan Ardiansyah akan bertanding di cabor beladiri muay thai. (fan)

Atlet NTB Diproyeksikan Mampu Sumbang Lima Emas Mataram (Suara NTB) Dispora NTB tidak memasang target medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, 10-21 September 2017. Meski demikian, pemerhati olahraga di NTB memproyeksikan kontingen pelajar NTB yang akan diperkuat 101 atlet akan mampu mempersembahkan lima medali emas.

LOWONGAN

HILANG

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

HILANG STNK R2 HONDA DR4897BD NOKA/NOSIN : MH1HB41137K818679/ HB41E-184540 AN. BUSYAIRI HILANG DISEKITAR TAMAN MALOMBA AMPENAN

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

HILANG STNK R2 HONDA DR4373DZ NOKA/NOSIN : MH1JFB111CK271626/ JFB1E-1273068 AN. PAOZAN HILANG DISEKITAR PASAR KEBON ROEK

HILANG HILANG BPKB & STNK R3 KAISAR TRISEDA DR4689AK NOKA/NOSIN : MGDT15MKTCJ004577/ 162FMJC163426 AN. DINAS KOPERINDAG KOTA MATARAM

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Demikian disampaikan Pemerhati Olahraga di NTB, H. Suhaimi SH, kepada Suara NTB di Mataram, Senin (22/8) lalu. “Kalau saya melihat dari potensi atlet yang ada, kontingen NTB bisa menyumbangkan minimal lima medali emas. Kita bisa lihat dari hasil kejurnas belakangan ini,” ucapnya.

Peluang lima medali emas NTB itu kata Suhaimi bisa diraih lewat cabor atletik, pencak silat, karate, tarung derajat dan tinju. Dan peluang lima medali emas NTB itu cukup realistis berdasarkan hasil kejurnas dan potensi atlet yang dimiliki NTB saat ini.

Lanjutnya, di cabor atletik saja, NTB berpeluang menyumbang dua hingga tiga emas. Medali emas itu bisa diraih lewat L. Muhammad Johri, Jubaidi dan SALON tim estafet 4x100 meter putra.

Suhaimi memasang target tiga AMYRALD SALON & SPA- medali emas di atletik karena ,mlyani prwtan khusus kedua atlet atletik NTB itu wjah,rmbt &bdan.Promo merupakan peraih medali emas smoothing 100-300rb,Facial di kejurnas di Jakarta belum whitening+ozone+totok aura lama ini.

(2jam)125rb, mngtasi kulit Johri juara di 200 meter brjrwat,flek &mncrhkan putra dan Johri juara di lari kulit,make-up wisuda 150rb,- 400 meter gawang putra. Selulur+massage+sauna 85rb, lain itu tim estafet 4x100 jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau.

Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

pelajar NTB juga pernah meraih medali emas.

Kemudian, silat pernah meraih tiga emas di Kejurnas AntarPPLP di NTB belum lama ini, namun demikian Suhaimi memperkirakan pencak silat minimal bisa meraih satu emas. Kemudian medali emas lainnya bisa diraih di cabor tarung derajat, pasalnya salah satu atlet tarung derajat NTB, Satriawan Derajat merupakan peraih medali perak di Popnas tahun 2015.

Lanjutnya, di cabor karate juga berpeluang meraih medali emas, karena salah satu atlet ke pelajar NTB, Faqih

Karomi peraih medali emas di kejuaraan dunia youth tahun 2015. Begitu juga dengan cabor tinju diakui Suhaimi bisa meraih medali emas, pasalnya di Popnas tahun 2015 cabor tinju sukses meraih satu emas lewat Ainun Azizah.

“Saya rasa kita tak berani memasang target di Popnas 2017, karena memang pembinaan olahraga harus memiliki sasaran yang jelas. Target itulah yang menjadi sasaran kita dalam mengukur prestasi NTB di kancah nasional,” jelas Suhaimi.

Sementara, di tempat terpisah, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin sebelumnya mengatakan pihaknya tidak memasang target di Popnas.

Pasalnya Popnas merupakan ajang untuk pembibitan atlet remaja, sehingga Dispora NTB tidak harus membebani atlet dengan target medali. (fan)

Kepengurusan KONI Dompu Sudah Berakhir Mataram (Suara NTB) Periodesasi kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dompu sudah berakhir sejak Juli 2017. Rencananya pihak KONI Dompu akan menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Dompu di Dompu, bulan September 2017.

Yuhasmin

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Ketua Umum KONI Dompu, H. Yuhasmin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (23/8), mengatakan, agenda utama Musorkab KONI Dompu nanti pemilihan ketua umum KONI Dompu defenitif. Pasalnya kepengurusan KONI Dompu yang dipimpinnya sudah berakhir sejak bulan Juli 2017.

“Kita akan melaksanakan Musorkab, soalnya periodesasi kepengurusan KONI Dompu sudah berakhir bulan Juli,” ucapnya.

Dijelaskan Yuhasmin, masa kepengurusan KONI Dompu sebenarnya sudah berakhir sejak bulan Januari lalu, namun telah diperpanjang selama enam bulan oleh KONI NTB dan berakhir bulan Juli 2017.

Berakhirnya masa kepengurusan KONI Dompu itu memaksa Yuhasmin agar segera melakukan konsolidasi guna melaksanakan Musorkab. Hasil putusan rapat internal pihaknya telah diputuskan Musorkab di gelar bulan September.

Musorkab KONI Dompu diundur hingga bulan September karena mereka harus menunggu pengesahan pengurus KONI Provinsi oleh KONI Pusat. Diharapkan bulan kepengurusan KONI NTB sudah disahkan bulan September, sehingga KONI Dompu dapat mengundang anggota KONI NTB untuk jadi narasumber di Musorkab KONI Dompu nanti. (fan)

Kamis, 24 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 24 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

OPINI

Halaman 14

Mataram Undercover Penunjukan Rekanan Harus Selektif MENJADI anggota DPRD sekarang ini dimanjakan dengan banyaknya tunjangan yang diterima. Apalagi, awal Agustus ada kenaikan tambahan tunjangan bagi anggota DPRD, baik provinsi dan kabupaten/kota. Selain memiliki tunjangan besar, anggota DPRD juga memiliki dana aspirasi. Selain itu, anggota DPRD juga memiliki proyek pokok-pokok pikiran (pokir) yang nilainya tidak terlalu besar, sehingga tidak perlu ditender, tapi penunjukan langsung. bahkan, anggota DPRD bisa membawa rekanan sendiri untuk mengerjakan proyek pokir ini.

Kita menyadari, sebagai anggota DPRD memiliki tugas dan konsekuensi berat dalam merealisasikan apa yang menjadi janji pada rakyat waktu kampanye.

Dalam setiap kampanyenya, anggota DPRD berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan dan persoalan sosial lainnya. Melalui proyek pokir ini setidaknya menjadi salah satu upaya atau cara bagi anggota DPRD dalam memenuhi janjinya pada rakyat yang diwakilinya.

Meski demikian, kita berharap pengerjaan proyek pokir ini harus dikerjakan secara transparan dan tidak menjadi proyek bagi anggota DPRD itu sendiri. Terlebih, dalam pengerjaan proyek ini, anggota DPRD membawa rekanan sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran proyek bisa terjadi. Belum lagi, kualifikasi rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek ini tidak memenuhi syarat atau hanya sekadar papan nama.

Inilah yang diantisipasi oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek pokir, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) NTB agar rekanan yang abal-abal dan tidak memenuhi kualifikasi menjadi pertimbangan. Jangan sampai, proyek pokir justru menjadi ajang bancakan atau bagi-bagi anggaran untuk oknum anggota DPRD tanpa dipergunakan sesuai peruntukannya.

Namun, mencermati apa yang disampaikan Kepala Dinas PUPR NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP., jika akan melakukan verifikasi dan seleksi terhadap rekanan yang mengerjakan proyek harus dilaksanakan sepenuhnya. Jangan sampai, pelaksanaan proses verifikasi dan seleksi hanya sekadarnya. Pihak Dinas PUPR harus konsisten melakukan verifikasi terhadap rekanan-rekanan, sehingga proyek pokir yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia.

Di sinilah diperlukan ketegasan dari Dinas PUPR atau SKPD dalam menentukan rekanan yang bisa memenuhi kualifikasi. SKPD harus berani menolak rekanan yang tidak memenuhi syarat, meski rekanan itu dibawa oleh anggota DPRD atau milik anggota itu sendiri. Apalagi, pelaksanaan proyek pokir dalam pelaksanaannya di lapangan lebih banyak ke penunjukan langsung. Tentunya, melalui mekanisme ini penunjukan langsung ini sangat riskan, jika pelaksanaan proyek gagal tidak bisa direalisasikan, karena kualifikasi rekanan yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, kualitas proyek pokir ini harus memenuhi standar, karena berkaitan dengan pembangunan fisik dan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu, penunjukan rekanan dalam proyek pokir harus ketat dan selektif serta mengedepankan kualitas. (*)

OTA Mataram sedang menjahit pakaian “urban” untuk masyarakatnya. Gaya hidup dan pola pikir sedikit demi sedikit mulai berubah.

Dimulai dari hadirnya fasilitas kendaraan umum berbasis dalam jaringan (daring/online), disusul dengan banjirnya pusat perbelanjaan mewah di beberapa titik, dan yang paling sedikit disadari perkembangannya: bertambahnya jumlah hotel.

Di beberapa kesempatan mengamati pergerakan kota sambil berkeliling jalan kaki, saya kerap teringat sebuah berita yang sempat membikin heboh kota tanpa sumber daya alam ini; Sejumlah hotel di Mataram diduga sediakan pekerja seks komersial (PSK). Kali ini, pikiran yang melayang ke berita itu disambut oleh pikiran lainnya. Ialah ingatan saya tentang buku Moammar Emka, “Jakarta Undercover”.

Dalam berita tersebut, tertulis pernyataan walikota Mataram bahwa tidak ada hotel yang melegalkan pengadaan PSK dalam usaha perhotelan mereka. Namun pada kenyataannya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) telah menjaring PSK berkedok partner song (PS). Hingga saat ini, saya merasa hal tersebut masih patut untuk menjadi sorotan agar masyarakat Kota Mataram tidak menutup mata atau berpura-pura tidak tahu akan adanya pelanggaran tersebut.

Berkaca pada buku beraliran Lifestyle karya Moammar Emka— Jakarta Undercover—Mataram bukan tidak mungkin akan bernasib seperti ibu kota. Pada 2015 silam, Mataram sudah hampir dipenuhi oleh hotel-hotel baru; baik yang bertanda bintang maupun hanya selevel melati. Sekarang sudah 2017. Di sekitar jembatan di Jalan Mahapahit pun sudah ada hotel; Dulu tidak ada. Dengan dalih Visit Lombok-Sumbawa 2013, rentang empat tahun ini, Mataram tak ubahnya lahan yang mulai dihiasi kotak-kotak rumah berwarna merah simbol hotel pada permainan monopoli, dipercantik dengan rumah-toko (Ruko), maka semakin minimalislah kota bervisi misi “Maju, Religius dan Berbudaya” ini.

Kehidupan urban seperti yang tergambar dalam buku tersebut ada karena fasilitas yang menunjang memang tersedia. Semakin tinggi mobilitas masyarakat—tubuh dan pikirannya nyaris sibuk di waktu yang sama, kebutuhan akan relaksasi tidak lagi mampu diatasi hanya dengan rekreasi ke taman kota, pantai, atau bahkan mall (yang terkadang malah makin membuat pening). Maka tak heran jika ibu kota kita lambat laun menyuguhkan model “tempat hiburan” yang lain. Mereka butuh ketenangan dan privasi untuk mendapatkan sensasi relaksasi tinggi. Hal ini adalah lumrah di kalangan masyarakat urban. Mereka sudah penat bersinggungan dengan aktivitas kota yang ramai. Di mana mereka bisa mendapatkan ketenangan selain di tempat yang khusus untuk mereka? hotel. Tidak terjamah oleh keluarga apalagi orang lain.

Oleh: Baiq Ilda Karwayu (Komunitas Akarpohon) Kota Mataram dewasa ini sedang berangkat menuju situasi demikian. Hotel tidak lagi menjadi tempat singgah para wisatawan. Sebuah berita yang— menurut saya—cukup berani dalam sebuah koran harian ini menjadi bukti bahwa industri hiburan malam mulai meretaskan “spora Jakarta” di Mataram. Toh Jakarta tempo dulu pastilah tidak seperti sekarang. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika Mataram akan menyusul.

Selain dari berita tersebut, pergaulan masyarakat Mataram mulai berbanding lurus dengan pertumbuhan hotel-hotel. Begitu juga dengan serangan globalisasi dari berbagai sisi: televisi, industri pariwisata (jika disikapi negatif), dunia maya, dan lain sebagainya.

Suatu kemungkinan yang buruk dari segi moral sangatlah mampu terjadi di sini.

Hotel, definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan.

Maka sejatinya orang-orang yang singgah di hotel adalah mereka yang butuh tempat tinggal sementara ketika bepergian.

Boleh kita bertanya dalam diri sendiri atau bahkan sebagian orang di jalanan; apa pendapat mereka tentang hotel. Selaras dengan berita yang terbit, memang saat ini orang kebanyakan lebih melihat hotel sebagai tempat yang didominasi oleh aktivitas negatif, tempat hangout bagi orang-orang berduit, dan segala imajinasi mewah tentang gaya hidup kelas ibu kota.

Jika di ibu kota pergaulan bebas—yang melibatkan PSK—telah menjadi rahasia umum, atau bahkan “jajanan” lumrah bagi masyarakat, maka perlulah kita menarik benang merah antara PSK dan hotel. Pasangan suami-isteri yang notabene sah-sah saja melakukan hubungan intim, tentu tak payah mencari tempat singgah sementara untuk itu. Lain halnya dengan industri ini. Rumah singgah sementara dijadikan pilihan untuk mengamankan diri. Selain bisa ditinggali hanya dengan hitungan hari bahkan jam, informasi keberadaan juga tidak begitu menjadi soal. Meski di setiap hotel berbintang, privasi pengunjung hotel menjadi nomor wahid. Bertolak belakang dengan hotel kelas melati yang sering dengan mudah dimasuki oleh Pol PP saat razia. Paradoks.

Seperti halnya prinsip ekonomi: semakin banyak permintaan pelanggan, semakin banyak pula prodak yang dipasok. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan hotel, semakin banyak bangunan tersebut dibangun. Akan tetapi pembangunan tersebut diikuti pula dengan kebutuhan yang lain— perempuan.

Perempuan Sebagai Komoditas Sedikit memutar ke dasar pembahasan, mari kita membahas mengapa PSK kerap dijadikan “bumbu” dalam setiap ramuan per-

gaulan masyarakat. Lihatlah setiap iklan di televisi. Alih-alih menampilkan sebuah produk yang berkaitan dengan perempuan, bahkan iklan cat tembok saja, pihak iklan “menggunakan” perempuan cantik nan seksi sebagai bintang iklan mereka. Sedikit tidak pastilah kita paham bahwa di kehidupan nyata, sangat jarang kita temukan—atau nyaris tidak ada—tukang cat tembok berjenis kelamin perempuan. Sehingga, dapat kita katakan dari sisi industri iklan, perempuan kerap dijadikan komoditas. Keindahan tubuhnya dipertontonkan untuk menarik pelanggan.

Disadari atau tidak, kehadiran televisi masih menjadi panutan umum dalam kehidupan masyarakat. Efek visualisasi akan kemolekan perempuan membuat otak penonton sering salah fokus.

Boro-boro memperhatikan produk iklan, penonton tentu secara alami lebih suka melihat yang indah-indah (baca: perempuan).

Dari siklus menonton iklan televisi, terlebih program televisi lainnya yang saya rasa tidak perlu dibahas dalam tulisan ini, jelas sudah bahwa membuat perempuan menjadi PSK terasa biasa. Semakin dibiasakan, semakin dicari, semakin dibutuhkan, semakin dipertontonkan, maka tumbuhlah sikap “menyediakan PSK” oleh mereka yang sadar akan peluang ekonomi.

Perempuan semakin tenggelam dalam air perasan komoditas. Pelakunya pun tidak hanya dari kaum adam saja, tetapi juga sesama kaumnya—bahkan lebih banyak.

Visi Misi Formalitas Setiap masalah tentu mengharapkan suatu solusi nyata. Sesuai dengan visi misi Kota Mataram yakni “Maju, Religius, dan Berbudaya”, rasanya agak sedikit berbelok jika mengingat kata “hotel”.

Dikatakan demikian karena seperti yang terlihat selama ini, akses pariwisata Pulau Lombok mayoritas memiliki posisi di luar Kota Mataram. Bisa kita lihat Kabupaten Lombok Barat dengan kawasan Senggigi yang memang menjadi spot menjamurnya tempat tinggal sementara ini. Begitu juga dengan Kabupaten Lombok Utara yang sekarang sedang dalam fase menata daerah pariwisatanya. Hotel sangat dibutuhkan untuk menampung para wisatawan yang melepas lelah selama berhari-hari.

Sekarang kita kembali ke Kota Mataram. Objek wisata mana yang perlu dituju selama berharihari sehingga wisatawan harus menginap berlama-lama? Jikalau ada, tentu tidak sebanyak yang ada di kabupaten luar Kota Mataram. Jumlah masjid yang menjadi simbol religius—sesuai visi misi—belum bisa dikatakan banyak. Akses tempat-tempat berbudaya di Mataram masih terbilang dekat dan cangkupan hotel belumlah diperlukan. Meski pun pusat perbelanjaan, yang diduga mampu menarik wisatawan, kian menjamur, tetaplah pembangunan hotel-hotel sebanyak sekarang ini tidak masuk akal.

RADIO

Jika hanya ingin terlihat maju dengan jamuran hotel di sana-sini, maka alangkah baiknya disesuaikan dengan dua kata dari visi misi lainnya. Beberapa hotel besar di Mataram, yang notabene dapat dikatakan berbintang, kecil kemungkinan untuk terjangkit razia Pol PP karena tentu pihak hotel sangat menjaga privasi pengunjung. Oleh karena itu, hotel melati menjadi “pelampiasan” dari sindikat PSK. Padahal bukan tidak mungkin hotel-hotel bersar tersebut juga bersih dari PSK—tidak menyediakan.

Kita bisa kembali membaca buku Moammar Emka dalam “Jakarta Undercover 2” yang menyatakan bahwa beberapa hotel besar di Jakarta justru lebih “bermain rapi” dalam menyediakan PSK. Kini kita kembali ke Mataram dengan keadaan yang hampir menuju “kerapian” tersebut. Jika melihat dengan kacamata visi misi, sungguh sulit menarik benang merah antara visi misi Kota Mataram dengan penjamuran hotel yang juga sampai menarik PSK untuk bermain di dalamnya. Maka saran realistis yang dapat ditawarkan adalah stop loloskan izin pembangunan hotel di Mataram.

Setiap kebijakan dan aturan yang telah, atau akan dibuat oleh pemerintah baiknya diselaraskan dengan kondisi kota. Tindak suapmenyuap yang rawan terjadi mesti diberantas sehingga tidak ada lagi oknum yang berani membayar mahal suatu tempat di tengah kota demi hotel megah milik pribadi. Industri PSK semakin licin dan pihak pemerintah “kecele” hingga akhirnya pusing sendiri, yang akhirnya membuat mereka menelan visi misi itu sendiri. Tidak mau, kan, Moammar Emka datang ke Mataram dengan tujuan riset tulisan berjudul “Mataram Undercover”?

Satelit deteksi tujuh titik kebakaran hutan dan lahan di NTB Antisipasi kebakaran lebih meluas

*** Fitra dorong penindakan soal indikasi bagi-bagi proyek Pokir di NTB Agar menjadi shock theraphy

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 24 Agustus 2017

Kerugian Akibat Kekeringan di Lobar Mencapai Rp 3,7 Miliar Giri Menang (suara NTB) – Kerugian akibat dampak bencana kekeringan dan cuaca buruk yang melanda Lombok Barat tahun 2016 dan 2017 ini ditaksir mencapai Rp 3,7 miliar lebih, terdiri dari dampak kekeringan di 32 desa menembus Rp 3,060 miliar dan kerugian yang dialami nelayan akibat tidak bisa melaut mencapai Rp 760 juta. Untuk menanggulangi dampak kerugian ini,pihak Pemda melalui BPD telah mengajukan proposal permohonan bantuan kepada provinsi dan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar, Hartono Ahmad, kemarin. Dijelaskan, dalam proposal tersebut dinas mengajukan permintaan lima buah sumur bor dalam dengan kedalaman 80-100 meter diperuntukkan kepada lima desa yang rawan kekeringan. BPBD juga mengusulkan pengadaan mobil tangki air (MTA) sebanyak tiga unit, serta bantuan dana sebesar Rp 150 juta.

Tidak hanya bantuan, BPBD juga mengusulkan 32 desa yang berdampak siaga darurat kekeringan. “Diperkirakan, kerugian dari dampak kekeringan yang mungkin terjadi sekitar Rp 3,060 miliar untuk enam kecamatan di 32 desa atau sekitar 9.463 Kepala Keluarga (KK), ditambah akibat cuaca buruk kerugian mencapai Rp 760 juta karena nelayan tidak bisa melaut,’ beber Hartono. Menurutnya, jumlah kerugian tersebut dapat bertambah jika kondisi cuaca benar-benar memasuki musim kekeringan. Artinya, bila hingga bulan Oktober atau November tidak terjadi musim hujan, kemungkinan jumlah kekeringan akan bertambah.

Selain ancaman kekeringan, Lobar tengah mengalami kondisi angin kencang. Sehingga mengakibatkan sejumlah nelayan yang ada di Lobar tidak dapat turun melaut untuk mencari ikan. Sehingga BPBD memperkirakan kerugian nelayan akibat perubahan iklim dan cuaca buruk (ROB) sekitar Rp 760 juta. Tersebar di Kecamatan Sekotong , Lembar, Gerung, Labuapi, dan Batulayar.

Kondisi saat ini jelasnya, akibat musim kemarau yang melanda sejumlah daerah mengalami bencana kekeringan. Sejauh ini berdasarkan aduan yang masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui surat permintan bantuan air bersih, terdapat dua desa yang dilanda kekeringan yakni Desa Banyu Urib Kecamatan Gerung dan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan.

Dikatakan Hartono, sejauh ini belum banyak daerah mengalami kekeringan di Lobar. Sehingga Lobar masih dalam kategori siaga darurat kekeringan.”Baru dua desa yang dilanda kekeringan, dua desa ini sudah usulkan surat permintaan bantuan air bersih,” kata Hartono. Menurutnya, dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya kondisi kekeringan di Lobar masih taraf tidak mengkhawatirkan, bahkan kondisi saat itu warga masih memungkinkan bercocok tanam. Baik menanam padi dan sebagian palawija. Bahkan air yang ada di sumur-sumur masih ada. Namun diakui, masyarakat mengalami krisis air bersih, khusus masyarakat yang tinggal-tinggal di atas (perbukitan).

Ia menuturkan, dalam waktu dekat ini BPBD berencana melakukan drop air bersih yang bersumber dari dana anggaran BPBD dan bantuan dari sejumlah Instansi terkait. Rencananya dimulai pada tanggal 4 September 2017 mendatang sebanyak 90 kali. Ia juga menyayangkan, kondisi kekeringan kerap terjadi tiap tahunnya. Mengenai hal itu, solusi dalam jangka pendek adalah dengan pembangunan sumur bor, kemudian mencari mata air yang ada di atas gunung untuk kemudian dipasangkan pipa hingga ke permukiman penduduk. (her)

Relawan Amaq Asrul Tetap Solid Dari Hal. 1 Adanya nama-nama sejumlah orang yang tersiar namanya melalui media sosial telah berpaling dari gerbong Amaq Asrul merupakan orang-orang yang tidak pernah beradapadabarisanperjuanganmengantarkan Amaq Asrul menjadi bakal calon Gubernur NTB. Gerakanperjuanganrelawanini sudah terbentuk dari berbagai kalangan dan unsur masyarakat. Ada ratusan nama relawan dan gabungan relawan. ‘’Tim asli pemenangan itusamasekalibelumterbentuk,jadi sekarang ini baru relawan saja namanya,’’ungkapnya.

Di antara nama relawan tersebut ada namanya Relawan Muda Bersatu Amaq Asrul atau disingkat Rambas. Ada Semeton Ali BD, Relawan Bulu Ketujur, Relawan Bulu Landak, Relawan Amaq Asrul, Relawan Amaq Ite Epe. Ada juga namanya pasukan bening yang di dalamnya ada para srikandi-srikandi cantik. Asosiasi Janda Lotim (AJL) yang beranggotakan lebih dari 7 ribu orang dan banyak lagi nama relawan lain yang satu tujuan dan tekad memperjuangkan kemenangan bagi Amaq Asrul. “Iling-iling ingat Amaq Asrul,” ujar H. Rumiling yang juga mantan Camat Pringgabaya menambahkan.

Relawan Sikur, Lalu Sujian menambahkan, relawan-relawan yang terbentuk dengan kesadaran sendiri dari kalangan masyarakat

ini sudah satu kata sepakat untuk memenangkan Ali BD. Relawan sudah terbentuk hingga di tingkat kekadusan dan semua sudah bergerak dengan cara masing-masing.

Ditanya soal pendaming Amaq Asrul? Jawaban para pejuang calon independen ini siapapun yang menjadi pendampingnya diserahkan sepenuhnya kepada Ali BD. Mau berpasangan dengan Hj. Putu Selly Andayani yang dipasangkan oleh PDI-P atau mau dengan H. Muh Amin dari Partai Nasdem. Prinsip bagi para relawan soal pendamping menjadi hak dari Amaq Asrul. ‘’Yang kita pilih itu adalah Amaq Asrul, dengan siapapun berdampingan,’’ demikian ucapnya.

Meski terbentuk secara sukarela dengan beragam nama sularelawan, Relawan Amaq Asrul ini tetap solid dan gampang memenangkan pasangan Amaq Asrul. Amaq Asrul, katanya, sudah mampu meletakkan tonggak perbaikan perekonomian masyarakat Lotim. Di samping itu, Bupati Lotim itu dilihat bisa berdiri di atas semua golongan dan tidak memihak satu dengan yang lain. ‘’Seperti kita ini para relawan dari berbagai unsur masyarakat, tapi menyatu dengan Ali BD,’’ katanya. (rus/*)

Kasus Merger BPR Naik ke Penyidikan Dari Hal. 1 ‘’Selasa kemarin naik ke penyidikan kasus BPR. Berdasarkan ekspose sudah dua alat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Rabu (23/8).

Langkah selanjutnya menurut Dedi, tinggal melanjutkan penyidikan dengan pemeriksaan saksisaksi. Sementara alasan belum ditetapkannya tersangka, karena masih dilakukan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi dalam fase kasus ini di penyidikan.

Langkah selanjutnya menurut Dedi, tinggal melanjutkan penyidikandenganpemeriksaansaksi-saksi. Sementara alasan belum ditetapkannya tersangka, karena masih dilakukan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi dalam fase kasus ini di penyidikan. ‘’Tersangka belum kita tetapkan. Pengumpulan alat bukti lainnya baru diekspose peranan perbuatan pidana perbuatan melawan hukum (calon tersangka),’’ tegasnya.

Dalam ekspose terkait proses mergeryangmenelananggaranRp 1,6 miliar itu, akan diperkuat soal potensi kerugian negara. Itu akan dipastikan setelah berkoordinasi dengan auditor. ‘’Setelah potensi merugikan keuangan negara bisa dipastikan, baru nanti diputuskan siapa tersangkanya,’’ kata Dedi

Irawan.

Potensi kerugian negara itu akan dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (BPKP).

Guna memperdalam kerugian negara dan tersangka, akan dilakukan penguatan penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Tidak menutup kemungkinan, saksi yang sudah dipanggil pada tingkat penyelidikan akan dipanggil lagi ketika kasus ini naik penyidikan. ‘’Saksi yang sudah diperiksa di tingkat penyelidikan akan dipanggil lagi, termasuk Kepala BPR. Termasuk ada tambahan saksi lain selain yang sudah dimintai keterangan pada saat penyelidikan yang berkaitan dengan kasus tersebut,’’ jelasnya.

Dalam tingkat penyelidikan, banyak saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, seperti Ketua Tim Merger PT. BPR, Ikhwan, SE yang juga Kepala BPR Sumbawa. Diperiksa juga Kepala BPR Lotim, Mutawalli yang dalam merger ini menjabat sebagai sekretaris tim. Mutawalli termasuk paling sering diperiksa, hingga lima kali dan menyerahkan data ke Pidsus. Diperiksa juga mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Manggaukang Raba. (ars)

Halaman 15

Gudang PLTD Tanjung Karang Terbakar Mataram (Suara NTB) Gudang PLTD Tanjung Karang di Ampenan, Mataram, Rabu (23/8) sore terbakar. Api yang diduga berasal dari pembakaran sampah membakar gulungan kabel. Petugas butuh usaha ekstra memadamkan api.

Informasi yang dihimpun, api mulai berkobar di salah satu sudut gudang yang terletak di Jalan Sultan Salahudin, Batudawa itu sekitar pukul 17.22 Wita.

Menurut keterangan saksi mata, Mawardi, sebelumnya ada salah satu petugas setempat yang membakar sampah. Lokasinya tak jauh dari tempat penyimpanan gulungan material kabel.

Tanpa diduga, api menyambar kabel dan api mulai membesar.

Api kemudian semakin tidak terkendali. Piket Polsek Ampenan kemudian mendatangi lokasi.

Demikian juga sekitar lima mobil pemadam kebakaran kota Mataram dikerahkan. Tak berapa lama satu unit mobil armored water cannon (AWC) Sabhara Polda NTB juga diterjunkan untuk membantu memadamkan api.

Warga Batudawa yang rumahnya tak jauh dari TKP mulai berhamburan menyelamatkan diri dan barang-barangnya.

Khawatir api menyambar ke luar TKP. Tetapi, kesigapan petugas pemadam kebakaran serta masyarakat yang saling membantu membuat pemadaman api berjalan lancar. Setelah berusaha hampir selama dua jam, api mulai menjinak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa yang memimpin pengamanan dan pemadaman di lokasi mengatakan, pihaknya langsung mengamankan lokasi kejadian.

Begitu juga arus lalu lintas dari arah dan ke Jalan Lingkar Selatan sempat ditutup pada akses Jalan Sultan Salahudin

(Suara NTB/why)

TERBAKAR - Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gulungan kabel di gudang PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Rabu (23/8). untuk mempermudah proses pemadaman.

“Api sudah bisa dipadamkan.

Tetapi untuk lokasi kita beri garis polisi untuk meghindari

hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Untuk penyelidikan mengenai penyebab kebakaran, Baduarsa menyatakan masih

akan melakukan olah TKP terlebih dahulu sambil menunggu lokasi kondusif. Juga mengenai taksiran kerugian material. (why)

Polda NTB Usut Pengadaan Bibit Bawang Rp 124 Miliar Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan bibit bawang di Kabupaten Bima.

Pejabat Dinas Pertanian (Distan) setempat dimintai keterangan, Selasa (22/8) lalu.

Salah satu yang dimintai keterangan itu, Kepala Tata Usaha (TU) Distan Kabupaten Bima, Suhardin. Dia diperiksa sejak Pukul 10.00 Wita dan hingga siang seki-

tar pukul 13.00 Wita, berlanjut hingga menjelang sore. Selain Suhardin, ada tiga orang lainnya dari staf instansi yang sama juga dimintai keterangan.

Dihubungi Rabu (23/8) kemarin, Suhardin membenarkan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. “Soal pengadaan bibit bawang tahun 2016,” ujarnya singkat. Soal materi pemeriksaan tidak dijelaskannya.

Kemungkinan dia dipanggil lagi, termasuk pejabat Distan lainnya tidak diketahuinya.

“Saya cuma kemarin diperiksa,” jawabnya.

Dari informasi diperoleh Suara NTB anggaran pengadaan bibit bawang di Kabupaten Bima tahun 2016 nilainya mencapai Rp 124 miliar yang dikucurkan langsung dari pemerintah pusat. Angka ini lebih besar dari tahun 2015 lalu yang hanya Rp 18 miliar.

Anggaran sebesar itu tidak

khusus untuk pengadaan bibit bawang saja, tapi dialokasikan untuk pengadaan pupuk organik, fungisida dan pembangunan gudang penyimpanan bawang dengan kapasitas mencapai 1000 ton.

Alokasi anggaran sebesar itu dihajatkan agar Bima menjadi penyokong pasokan bawang nasional, dengan luas lahan potensial mencapai 12.644 hektar.

Soal penyelidikan kasus baru ini, Kabid Humas Polda

NTB, AKBP dra. Tri Budi Pangastuti mengaku belum bisa memberi keterangan karena konteks kasus masih dalam penyelidikan. Dia juga mengaku belum mendapat informasi dari pihak Ditreskrimsus. Tapi setiap kasus yang masuk di Satker Ditreskrimsus akan tetap ditindaklanjuti, apalagi itu sumbernya laporan masyarakat. “Tetap diproses kalau memang itu laporan masyarakat,” tandasnya. (ars)

kan Rp 21 juta, belum termasuk potongan untuk biaya tebas dan biaya angkut yang dipotong langsung oleh pihak ketiga. Sementara jagung, dengan produksi minimal 6 ton per hektar, dijual lebih dari Rp 3.000 per kg. maka akan didapat penghasilan Rp 18 juta sampai Rp 20 juta per hektar.

Saat ini luas areal penanaman tebu swadaya mencapai 4.000 hek-

tar, dan akan ditambah 2.000 hektar sehingga menjadi 6.000 hektar tahun 2018. PT. SMS sendiri membutuhkan bahan baku tebu 5.000 hektar sehari. Dalam setiap penggilingan pabrik mampu menghasilkan 350.000 ton gula pasir. Untuk memenuhi kelangsungan operasional pabrik, perusahaan mendatangkanbahanbaku(gulasetengah jadi) dari luar negeri. (nas)

Naikkan Harga Tebu Dari Hal. 1 mengkritik PT. SMS sebagai pemilik pabrik tebu di Pekat,Kabupaten Dompu. Perusahaan ini membeli tebu milik petani swadaya dengan hargayangcukuprendah.Pemprov NTB khawatir, petani tebu justru akan menjadi jenuh dan beralih menjadi petani jagung.

Kepala Distanbun NTB, Ir.

Husnul Fauzi, M, Si menyebut perusahaan membeli tebu petani dengan harga Rp 200 per Kg. PT. SMS memberlakukan harga pembelian umumnya Rp 380 per Kg melalui pihak ketiga atau rekanan. Harga tersebut oleh pihak ketiga dipotong lagi per Kg. Dengan rincian Rp80untukhargaburuhtebas dan Rp 100 untuk ongkos angkut dari lahan ke pabrik. Sehingga har-

ga di petani Rp 200 per Kg. Pemprov meminta perusahaan memberikan subsidi, setidaknya petani menerima dengan harga Rp 300 per Kg. Atau perusahaan melakukan pembelian tebu di tingkat petani, tanpa harus menggunakan perantara.

Dengan harga pembelian Rp 380 per Kg, maka dalam satu hektar, petani akan mendapat-

Satelit Deteksi Tujuh Titik Kebakaran Hutan dan Lahan di NTB Dari Hal. 1 Yakni,kawasanhutanGunungRinjanidanGiliSulatLombokTimur.Ia mengatakan dua titik kebakaran hutan itu sudah dipadamkan oleh petugas KPH. “Sementara lima titik hotspot lainnya kemungkinan di lahan masyarakat, ada pembukaan lahan.Yangdiarealhutan,kawasan KPH cuma dua titik,” katanya.

Walaupun kawasan hutan dan lahan yang terbakar seluas satu atau dua hektar, kata Madani, maka akan tetap terdeteksi oleh satelit. Untuk itu, meminimalisir meluasnya kebakaran hutan di NTB, pihaknya sudah meneruskan surat edaran dari Menteri LHK ke seluruh KPH

yang ada di daerah ini.

“Sudah saya edarkan ke semua KPH untuk melakukan penjagaan dan antisipasi. Membuat tim regupengendaliankebakaranyang kita tembuskan ke bupati dan camat. Serta perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kehutanan, kelompok pengelola hutan sudah kita buat,” terangnya.

Terkait dengan kawasan hutan yang rawan kebakaran di Pulau Lombok, Madani mengatakan mulai dari Bayan sampai Gunung Rinjani. Sementara di Pulau Sumbawa, hampir seluruh kawasan hutan merupakan daerah rawan kebakaran.

Saat ini total luas areal hutan di NTB mencapai 1.071.722 juta

hektar. Yang terdiri dari hutan lindung449,141hektaratau41,91persen. Selanjutnya, hutan produksi seluas 1.071, 722 hektar dan hutan konservasi seluas 173,636 hektar atau 16,20 persen.

Data DinasLHKNTB2016lalu, luaslahankritisdi mencapai555.427 hektar lebih atau 52 persen dari total 1.071.722 juta hektar luas kawasanhutan.Denganrincian, kritis 154,358 hektar lebih dan agak kritis 401,069 hektar.

Ada beberapa penyebab lahan kritis di NTB yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Di antaranya akibat perambahan hutan dan illegal logging yang dilakukan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. (nas)

Jatuh Tempo Masa Kerja Tiga Direksi Bank NTB Diperpanjang Dari Hal. 1 Pemegang saham menginginkan kerja tim konversi ini benar-benar sesuai rencana tidak terganggu karena habisnya masa kerja tiga direksinya. ‘’Kita minta supaya diselesaikan semua rencana konversi yang sedang berjalan. Timeline itu biar disesuaikan betul supaya disesuaikan dengan rencana awal,’’ katanya menutup komentar.

Terpisah, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir mengatakan, sudah menyampaikan seluruh progres persiapan konversi. Rencana konversi sudah berjalan dengan baik.

Karenanya, pengurus baru nantinya yang akan melanjutkan operasional Bank Umum NTB Syariah, akan melaksanakan sistem yang sudah terbangun dengan baik. ‘’Siapa yang yang akan melanjutkan nanti, pemegang saham yang akan menentukannya. Semoga sistem yang sudah terbangun dengan baik ini, dilanjutkan lebih baik oleh pengurus baru nantinya,” pesan H. Komari.

Ia tak ingin berkomentar banyak. H. Komari menegaskan hanya ingin bekerja dengan baik, sampai berakhirnya amanah yang diberikan pemegang saham.(bul/*)

Bupati KLU Khawatir Beban Warga Miskin Bertambah, Bupati Lotim Andalkan Pandanduri Dari Hal. 1 Tapi Alhamdulillah di Salut juga kita baru menyelesaikan pembangunan perpipaan sekitar 600 liter per detik debitnya,’’ ucap bupati.

Ia mengatakan, dengan adanya jaringan perpipaan air bersih yang ada di Salut, banyak daerah-daerah yang dulunya terdampak krisis air bersih sekarang sudah dapat tertangani. Bupati menambahkan, kekeringan yang melanda KLU tidak parah. Ia mengatakan, kekeringan ini memang melanda KLU setiap tahun. ‘’Karena memang posisi tempatnya, kadang-kadang.

Ada yang di ketinggian sehingga sulit juga mendapatkan air.

Sekarang kita melayani mereka dengan mendatangkan mobil-mobil tangki. Juga bekerjasama dengan kawan-kawan LSM,’’ ungkapnya.

Bupati mengklaim sudah ada upaya permanen atau jangka panjang yang dilakukan Pemda setempat untuk menanggulangi bencana kekeringan ini. Cuma, upaya ini masih terus berproses. Ia mencontohkan, salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun sumur bor.

“Jadi, saya pikir ini harus berproses. Jadi, seperti di Rangsot dulu tidak ada sumur

bor. Sekarang sudah ada sumur bor, sudah selesai masalah kekeringan. Mungkin tempat yang masih ada kekeringan itu belum ada sumur bor,” ucapnya.

Ia mengatakan, tidak mungkin bisa dilakukan pembangunan sumur bor secara sekaligus se-KLU. Tetapi ada tahapan-tahapannya. “Kalau soslusi kita dengan membuat sumur bor itu. Sama komitmen kita dengan provinsi memperkuat BPBD. Kita perkuat penganggarannya sekarang,’’ pungkasnya.

Terpisah, Bupati Lotim, Dr. H. Ali Bin Dachlan, SH menyatakan, kekeringan yang ada di wilayah paling timur Pulau Lombok itu, terutama di Kecamatan Jerowaru terjadi setiap tahun. Warga yang berada di sana juga bisa menangani sendiri kekeringan yang berakibat kurangnya suplai air bersih. ‘’Jadi itu sejak zaman Nabi Adam musim kemarau itu panas. Air tidak ada, hujan ndak ada. Sejak zaman Nabi Adam ya. Kalau dulu ndak ada media menyiarkan ya,’’ katanya.

Ali BD mengklaim tidak ada krisis air bersih di Lotim terutama Jerowaru akibat kekeringan ini. Ia mengatakan warga tetap meminum air bersih. Ia mengatakan, jika tidak ada air bersih maka orang bisa

meninggal.

Disinggung upaya permanen atau jangka penjang yang dilakukan Pemkab setempat untuk menanggulangi kekeringan yang berakibat krisis air bersih, bupati mengatakan sudah ada Bendungan Pandanduri. Saat ini, katanya sedang dibangun jaringan perpipaan ke wilayah Lombok Timur bagian selatan.

Ketika ditanya warga miskin yang akan punya beban tambahan akibat kekeringan itu? Bupati mengatakan, masyarakat yang membeli air bersih artinya dia kaya. Jika warga Mataram mampu membayar PDAM, maka orang Jerowaru mampu membeli air bersih. “Itu sama-sama mampu. Sejak zaman Nabi Adam kalau musim kemarau itu kering. Dan orang-orang itu sudah bisa mengatasi kekeringan itu dengan caranya masing-masing,” tandasnya.

Rincian daerah yang terdampak kekeirngan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa. Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan

jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa.

Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa.

Warga Lingkar Bandara Mulai Kekurangan Air Bersih Sementara itu, kesulitan air bersih mulai dirasakan warga di lingkar Lombok International Airport (LIA) pada musim kemarau tahun ini.

Warga pun kini mulai membatasi penggunaan air bersih, hanya untuk keperluan yang utama saja. Hal itu diakui Kepala Desa Tanak Awu L. Nudiane, kepada wartawan, Rabu (23/8) kemarin.

Ia menjelaskan, persediaan air bersih warga lingkar bandara saat ini sudah jauh menurun. “Kalau untuk kebutuhan minum dan memasak, masih bisa dipenuhi dengan persediaan air yang ada. Tapi kalau untuk kebutuhan lain seperti mandi, sekarang mulai dibatasi oleh warga,” jelasnya.

Dikatakannya, dari 16

dusun yang ada di Desa Tanak Awu, ada beberapa dusun yang kondisinya cukup memprihatinkan. Terutama dusundusun yang belum terjangkau layanan PDAM Praya. Sehingga warga harus mencari sumber persedian air bersih diluar dusun.

Pihaknya pun berharap kondisi tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pihak desa sendiri juga tidak tinggal diam. Beberapa upaya akan dilakukan. Guna mengurangi dampak kekeringan yang terjadi. “Dari desa sendiri kita sudah merencanakan pembangunan sumur bor. Untuk membantu mengurangi dampak kekeringan yang melanda,” tambahnya.

Untuk lahan pertanian sendiri, hampir seluruhnya dibiarkan kosong. Di mana petani tidak melakukan aktivitas menanam pada musim tanam kali ini. Mengingat kondisi persediaan air baku yang sudah menipis.

Kalaupun ada yang menanam, itu tidak seberapa. Hanya di beberapa titik saja. Jenis tanaman yang ditanam juga tertentu. Seperti semangka serta tembakau. Karena memang tanama-tanaman inilah yang dinilai cocok dan sesuai dengan kondisi musim kemarau seperti sekarang ini. (nas/kir)

Fitra Dorong Penindakan Soal Indikasi Bagi-bagi Proyek Pokir di NTB Dari Hal. 1 “Jadi, posisi Fitra dalam hal ini adalah mendorong KPK untuk melakukan penindakan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengakui bahwa ada anggota Dewan yang membawa rekanan untuk mengerjakan proyek

Pokir yang berasal dari DPRD. Namun, Dinas PUPR mengatakan tetap melakukan verifikasi dan seleksi terhadap rekanan-rekanan yang memenuhi syarat dalam mengerjakan suatu proyek. ‘’Masalah kegiatan-kegiatan ini memang larinya ke penunjukan langsung. Tentunya proses itu, namanya mereka yang membawa aspirasi

dan sebagainya, kita hanya meminta referensi saja sifatnya. Kalau memang ada rekanan yang memenuhi syarat, iya ndak apa-apa kita suruh laksanakan,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB. Meskipun Dewan membawa rekanan sendiri, kata Ardhi, penyedia jasa yang diba-

wa tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Artinya, rekanan harus mempunyai kemampuan dasar dan lainnya. ‘’Jadi, kalau dia tak memenuhi syarat, iya kita tak pakai. Memang ada yang dibawakan rekanannya siapa-siapa.

Tetapi tetap kita melalui proses-proses,’’ terangnya.

Untuk menentukan rekan-

an yang dapat mengerjakan suatu proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung itu, kata Ardhi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengetahui track record rekanan tersebut. Ia menjelaskan, calon rekanan yang akan mengerjakan proyek Pokir harus menunjukkan profil perusahaan dan sebagainya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 24 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rumah Sakit Swasta Terancam Gulung Tikar Mataram (Suara NTB) Rumah sakit swasta riskan gulung tikar, pascaputusnya hubungan kerjasama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan awal tahun ini. Dinas Kesehatan Provinsi NTB pun

mendorong agar kerjasama terbsebut terjalin kembali.

Suara NTB mendapatkan laporan pengelola salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram yang okupansinya terus menyusut. Setelah putusnya kerjasama dengan

BPJS Kesehatan. Masyarakat lebih condong memilih rumah sakit yang menyediakan pelayanan bagi orang miksin (rumah sakit mitra BPJS Kesehatan).

“Rumah sakit ini dalam keadaan sekarat sekarang.

Per hari ini, hanya 11 pasien yang ada. Bagaimana tidak bangkrut. Bisa - bisa pemangkasan karyawan,” kata pengelola salah satu rumah sakit swasta yang enggan nama dan rumah sakitnya dikorankan. “Sekarang kita ditinggalin sama pasien karena tidak melayani BPJS. Karena itu, kita mengharapkan BPJS membuka diri untuk kerjasama kembali. Syarat-syarat yang diminta tetap kita penuhi,” ujar sumber ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi. S. PA tidak memungkiri kondisi rumah sakit-rumah sakit swasta yang memperihatinkan setelah putusnya kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi NTB mendorong pihak BPJS Kesehatan untuk melanjutkan kembali kerjasama tersebut, guna menyelamatkan tenaga-tenaga rumah sakit yang jumlahnya tidak sedikit ini.

Kekhawatirannya juga agar tak terjadi pemangkasan karyawan.

Saat ini ada 64 persen penduduk NTB sudah memiliki kartu BPJS. Artinya, rumah sakit- rumah sakit swasta harus terbuka untuk melayani masyarakat. Agar tak terjadi penumpukan pasien hanya di rumah sakit yang melayani pasien BPJS. “Saya tahu kondisi rumah sakit swasta ini sekarang. Karena itu kita mendorong kerjasama antara rumah sakit swasta dengan BPJS terjalin kembali. Tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku,” imbuhnya.

Dari lima rumah sakit swasta yang telah putus kontrak dengan BPJS, satu di antaranya RSHK telah memenuhi syarat kembali untuk menjalin kerjasama dengan pihak BPJS. Empat lainnya masih dalam proses, dan diharapkan secepatnya MoU kembali.

“Kalau dibilang pihak BPJS yang terkesan mempersulit untuk kerjasama kembali ini, harus dijelaskan dulu secara detail, tidak mempersulitnya dari sisi apa. Kita ingin jembatani kedua belah pihak ini untuk bekerjasama kembali, mudahan bisa secepatnya,” demikian kepala dinas. (bul)

(Suara NTB/bul)

Nurhandini Eka Dewi