Edisi 23 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 161 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

SABTU, 23 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Penyimpangan Bansos

Pimpinan Dewan Serahkan pada Kejaksaan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pimpinan DPRD NTB menyerahkan sepenuhnya persoalan dugaan penyimpangan bantuan sosial (Bansos) pada hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, kepada Suara NTB, Jumat (22/9).

TO K O H Harus Tegas dan Humanis KABUPATEN Bima dan Kota Bima berganti pimpinan keamanan kewilayahan. Kerawanannya masih sama, yakni konflik antarkampung serta kelompok garis keras.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Firli MSi menegaskan hal itu saat melantik Kapolres Bima Kota dan Kapolres Bima, di Bima Jumat (22/9). Telah dilantik Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo dan Kapolres Bima Kota, AKBP Ida Bagus Made Winarta.

Pejabat sebelumnya, AKBP Ahmad Nurman Is(Suara NTB/dok) mail yang berdinas sebagai Firli Kapolres Bima Kota selama dua tahun tiga bulan dimutasi menjadi Wakil Komandan Resimen II Paspelopor Koorbrimob Polri.

Bersambung ke hal 15

Menurut Mahalli, dugaan penyimpangan Bansos pada dua SKPD Pemprov NTB yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) yang dilaporkan masyarakat ke Kejari Lotim, masih merupakan isu. ‘’Kita kan belum punya kesimpulan. Yang namanya isu atau berita, bisa benar atau tidak.

Kita tunggu saja hasil penyelidikan dari Kejaksaan Negeri,’’ kata Mahalli ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (22/9) siang kemarin.

Mahalli menyatakan, persoalan Bansos yang sedang diusut Kej a r i Lotim itu bel u m diketa h u i p e r soalannya.

ApaMahalli Fikri kah di

SKPD atau masyarakat penerima bantuan. ‘’Dugaan saya, permasalahannya tidak ada di SKPD. Bisa jadi di masyarakat dan oknum.

Kalau kita dengar beritanya yang diterima saat ini diduga ada Bansos yang salah alamat,’’ katanya.

Ketika penerima salah alamat maka, kata Mahalli, seolah-olah ada penyimpangan. Apakah hal itu benar atau tidak, pihaknya menyerahkan kepada hasil penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.

Mahalli berkeyakinan SKPD yang menyalurkan Bansos itu sudah melakukannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Pasalnya, SKPD sudah punya banyak pengalaman sebelumnya. Bahkan, kata Mahalli, ada pejabat di Disnakeswan NTB yang pernah terhukum. ‘’Itu cukup menjadi pelajaran bagi mereka pada masa lalu,’’ katanya.

Mahalli berpesan supaya semua melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Baik itu anggota Dewan, SKPD maupun masyarakat. ‘’Kita wajib, dinas, masyarakat penerima maupun kita yang punya pokir (program aspirasi) supaya taat menjalankan sesuai dengan Perda yang kita buat itu,’’ harapnya.

Ia menambahkan, semua sudah berkomitmen mewujudkan zero korupsi atau zero penyalahgunaan anggaran. Sehingga, mulai 2018 mendatang, sistem penganggaran sudah menggunakan sistem elektronik atau entebe plan, salah satunya e-pokir.

Bersambung ke hal 15

Kekeringan di NTB Semakin Ekstrem Mataram (Suara NTB) Kondisi kekeringan di NTB semakin mengkhawatirkan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat kekeringan kian ekstrem dan akan berlangsung lebih dari 60 hari ke depan.

Ini tertuang dalam informasi monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) dan distribusi curah hujan Bulan September dasarian II (durasi 10 hari) di Provinsi NTB, update 20 September 2017 lalu.

Dari peta distribusi curah hujan dasarian II September 2017 di NTB, Bersambung ke hal 15

Pemulangan Perdana Jemaah Haji NTB

Sembilan Sakit, Satu Orang Masih Dirawat di Arab Saudi

KO M E N TTAA R LIA Status Siaga GENERAL Manajer Angkasa Pura (AP) Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ngurah Ardhita menegaskan saat ini LIA statusnya siaga. Menyusul terjadi peningkatan aktivitas Gunung Agung di Bali yang saat ini statusnya siaga.

Di sekitar kawasan Gunung Agung, pemerintah daerah setempat telah mengungsikan ribuan warganya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya letusan.

Ngurah Ardhita mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan (Suara NTB/dok) dan berkoordinasi dengan Ngurah Ardhita BMKG. Kendati hingga Jumat pagi (22/9) kemarin, aktivitas di LIA masih berjalan normal. ‘’Belum ada penundaan jadwal penerbangan. Pesawat masih lalu lalang, sambil kita terus memantau dan tetap siaga,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Wakodim

(Suara NTB/nas)

PEMULANGAN PERDANA - Jemaah haji kloter I Embarkasi Lombok tiba di Asrama Haji NTB, Jumat (22/9) siang kemarin.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 448 jemaah haji kloter I Embarkasi Lombok dipulangkan dari Arab Saudi tiba di Lombok International Airport (LIA) pukul 11.50 Wita, Jumat (22/9) kemarin.

Dari jumlah itu sebanyak sembilan jemaah dinyatakan sakit dan langsung dibawa menggunakan ambulans dari LIA menuju klinik kesehatan Asrama Haji NTB. Sementara itu, satu jemaah haji kloter I asal Kota Mataram ini masih belum bisa dipulangkan lantaran masih dirawat di Rumah Sakit King Faisal Jeddah.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Drs. H. Burhanul Islam ditemui disela-sela penyambutan kedatangan jemaah haji kloter I Embarkasi Lombok di Asrama Haji NTB, Jumat (22/9). ‘’Total jemaah haji 448 orang, satu orang masih di Arab Saudi dirawat di Rumah Sakit King Faisal Jeddah atas nama Hj. Sri Kuati masih dalam pemeriksaan rumah sakit di sana. Jadi yang pulang 448 jemaah haji ditambah lima petugas haji,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

Cegah Petani Beralih Tanam Jagung

PT. SMS Naikkan Harga Pembelian Tebu Mataram (Suara NTB) Mencegah petani tebu beralih menanam jagung, perusahaan gula PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) akhirnya menaikkan harga pembelian tebu di Kabupaten Dompu. Semula, tebu petani dibeli dengan harga Rp 380 per kg, termasuk ongkos tebang dan angkut. Sekarang, perusahaan gula terbesar di Indonesia Timur ini menaikkan harga pembelian tebu menjadi Rp 400 per kg. ‘’Harga yang dilepas perusahaan sekarang sudah naik dari Rp 380 per Kg menjadi Rp 400 per kg,’’ kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Jumat (22/9) siang kemarin.

Menurut Husnul, kenaikan harga

pembelian tebu petani ini sudah maksimal. Artinya, mereka tidak akan membeli di atas harga Rp 400 per Kg. Ia menjelaskan, harga pembelian tebu sebesar Rp 400 per kg atas berbagai pertimbangan perusahaan, seperti rendemen dan lainnya.

Pemprov, kata Husnul menginginkan harga pembelian tebu sebesar Rp 400 per Kg itu dinikmati langsung oleh petani. Dulu, dengan harga pembelian Rp 380 per Kg, harga tebu di tingkat petani sebesar Rp 200 per kg.

Sisanya sebesar Rp 180 merupakan biaya potong tebu dan biaya angkut.

Sekarang dengan harga pembelian perusahaan sebesar Rp 400 per Kg, Pemprov menginginkan supaya harga tebu di tingkat petani sebesar Rp 310 per Kg. Sisanya sebesar Rp 90 per Kg merupakan biaya potong

‘’

dan angkut tebu. ‘’Hal ini untuk bisa mengurangi pergantian dari tanaman tebu menjadi tanaman jagung,’’ ujarnya.

Dengan harga tebu sebesar Rp 310 per Kg, menurut Husnul petani tidak akan beralih menanam jagung.

Dalam satu hektare tanaman tebu dengan produksi sebesar 60 ton, maka petani tebu dapat keuntungan sekitar Rp 21 juta.

Bersambung ke hal 15

Jangan sampai harga tebu itu lebih kecil daripada hasil dari menanam jagung. Sehingga mereka beralih ke tanaman jagung. Itu yang tidak kita inginkan.

(Suara NTB/dok)

Husnul Fauzi

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Bus Kota Tak Beroperasi

Pemkot Mataram Merugi Belum Ada Tindak Lanjut Konversi Mesin LPG RENCANA pemerintah untuk konversi mesin kapal nelayan dari BBM menjadi elpiji baru terwujud di beberapa daerah. Di daerah Ampenan selatan yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan bahkan sudah dilakukan pendataan. Menurut Lurah Ampenan Selatan, pendataan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kelurahan.

“Katanya pendataan sudah dilakukan sebulan yang lalu, tetapi tanpa sepengetahuan kelurahan,” terang H.L. Amanah, Lurah Ampenan Selatan.

(Suara NTB/uul) Dirinya sendiri pun baru H.L. Amanah mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan warganya. “Pendataannya baru dilakukan di satu lingkungan saja,” tambahnya. Ia menambahkan, di Ampenan Selatan kurang lebih ada 150 warganya yang berprofesi sebagai nelayan.

Terkait adanya konversi mesin kapal nelayan dari BBM menjadi elpiji, diakui Amanah, dirinya mendukung rencana tersebut. “Apalagi kalau katanya pakai mesin kapal berbahan elpiji lebih hemat dibandingkan BBM, kita dukung saja,” ujarnya. Di mana dalam sekali melaut, nelayan membutuhkan banyak BBM tergantung jauh dekatnya area penangkapan ikan. “Melaut juga tidak selalu mereka dapat ikan,” katanya.

Amanah mengatakan, mungkin dengan kapal bermesin elpiji kualitasnya bisa berbeda dengan kapal bermesin BBM. “Mungkin tarikan mesinnya bisa full, tapi kan belum kita tahu bagaimana rupanya karena masih wacana,” jelasnya.

Dirinya juga tidak tahu kapan realisasi program tersebut akan dilakukan di daerahnya. “Tetapi jika memang ada, mohon kita yang di kelurahan diikutsertakan,” katanya. Hal ini agar data warga yang akan memperoleh bantuan bisa lebih jelas dan sasarannya tepat. (uul)

Perhatikan Tiga Hal SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer H. Ibrahim membenarkan pendapat Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana terkait keberadaan pasar tradisional yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Salah satu penyebabnya menurut dia karena pasar tradisional belum mampu memberikan kenyamanan, tidak hanya bagi pengunjungnya, tapi juga bagi pedagang yang ber(Suara NTB/fit) jualan di sana.

H.M. Noer Ibrahim ‘’Kenyamanan itulah yang sedang dipikirkan oleh pemerintah,” cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (22/9) kemarin.

Noer Ibrahim mendorong Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan upaya penataan pasar tradisional sejalan dengan keinginan Wakil Walikota Mataram dan juga komisi II. ‘’Perawatan, fasilitas. Tapi yang lebih penting itu manajemen mentalitas aparatur petugas pasar,” terangnya.

Dinas perdagangan sebagai OPD yang menaungi pasar tradisional memperhatikan tiga hal dalam pengelolaan pasar tradisional. Yakni, pelayanan, kenyamanan dan keamanan. Sehingga, pedagangan tidak akan berpikir dua kali untuk membayar retribusi kepada petugas pasar. Noer Ibrahim mengakui bahwa jumlah pedagangan sesungguhnya meningkat, sehingga tidak ada alasan retribusi berkurang.

Tetapi, Politisi Golkar ini juga tidak menyangkal bahwa retribusi pasar mungkin saja ‘’tercecer” di jalan, sehingga tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah. Pihaknya, kata Noer, meskipun di luar jam dinas, rutin melakukan pemantauan ke pasar-pasar. Di sana, pihaknya melihat secara langsung bagaimana pengelolaan pasar tradisional, termasuk bagaimana pelayanan petugas pasar kepada para pedagang.

Noer ibrahim mengatakan, ke depan Pemkot Mataram akan memilih petugas pasar yang punya akhlak yang baik. ‘’Yang sekarang ini bisa saja dirombak, ndak ada yang ndak bisa sepanjang mentalitasnya tidak bagus,” katanya. Tetapi, lanjut dia, tidak hanya kepala pasar yang bisa dirombak, tapi juga jajaran di bawahnya. Karena, kalau hanya kepala pasar yang dirombak, dianggap tidak akan menyelesaikan persoalan. ‘’Ada juga jajaran di bawah kepala pasar yang tidak mengindahkan perintah kepala pasar,” imbuhnya. Untuk itu kepala pasar diminta melakukan introspeksi diri. Yang jelas, dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk menangani masalah keuangan di pasar tradisional. Dibeberapa pasar tradisional yang menjadi temuan Inspektorat Kota Mataram, ia menduga petugas bermain dengan modus memainkan jumlah pedagang. (fit)

Mataram (Suara NTB) Operasional Bus Rapid Transit (BRT) atau jalur khusus bus kota, hingga kini belum jelas.

Dishub Pemkot Mataram pun merugi. Kendaraan bus yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terlihat terparkir di halaman kantor PT. Damri Mataram.

Sebanyak 25 bus sejak Januari lalu berhenti beroperasi pasca demo sopir angkot. Sempat dioperasikan enam armada, tapi kembali ditarik. Perjuangan Pemkot Mataram khususnya Dinas Perhubungan mendatangkan 25 armada itu cukup menguras keringat. Tidak hanya itu saja, anggaran dikucurkan tak sedikit.

Kerugian dialami dikalkulasikan dari biaya pengambilan bus, pembuatan rambu, halte, dan kajian melibatkan pihak ketiga. Untuk kajian telah disiapkan Rp 200 juta. “Kalau dihitung - hitung sampai ratusan, bahkan miliaran kerugian kita,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Jumat (22/9).

Khalid didampingi Sekretarisnya, Cukup Wibowo mengaku, persoalan BRT ini adalah masalah kompleks, seh-

ingga tanggungjawabnya tidak bisa dibebankan ke Dishub Mataram saja. Pengelolaan BRT itu juga beban Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat (PT. Damri, red). “Kami hanya kebetulan ketempatan saja.

Coba tanya Dishub NTB dan Pemerintah Pusat. Kebijakannya di mereka,” jawabnya.

Pemanfaatan BRT, Walikota dan Wakil Walikota memiliki komitmen terhadap hal itu.

Komitmen tersebut dituangkan dengan mengalokasikan anggaran di APBD Kota Mataram.

Meskipun kemudian ditarik atau dialihkan. Tetapi sebelumnya, fasilitas penunjang seperti rambu - rambu dan halte dibuat sebagai bentuk komitmen.

Kajian tengah dipersiapkan, yang dipastikan rampung dalam waktu dekat ini. “Datanya sedang direkap dan ini tinggal tahap akhir saja,” ucap Khalid.

Fasilitas halte menurut dia, bukan hal yang sia - sia.

Meskipun tidak digunakan penumpang BRT, paling tidak dimanfaatkan untuk menunggu.Dishub belum berani menjamin hingga kapan bus itu beroperasi. Menurutnya, kewenangan itu berada di Pemprov NTB dan PT. Damri selaku operator. (cem)

(Suara NTB/cem)

TIDAK BERFUNGSI - BRT yang merupakan bantuan Kemenhub hingga kini belum beroperasi di Kota Mataram. Salah satu halte bus di depan eks RSUP NTB yang tidak berfungsi.

Mataram Terancam Kehilangan Lahan Pertanian Berkelanjutan Mataram (Suara NTB) Rencana pengembangan Kota Mataram di kawasan jalan lingkar Selatan dengan membangun pusat perkantoran merupakan hal yang tepat untuk pemerataan ekonomi. Namun untuk mewujudkan itu, Pemkot Mataram juga harus memikirkan ancaman kehilangan lahan pertanian berkelanjutan.

Pengamat Tata Ruang Univeritas Mataram, Rini Saptaningtyas, ST. M.Sc., Jumat (22/ 9) mengungkapkan, pengembangan pembangunan perkantoran ke Lingkar Selatan sangat bagus mengingat penyebaran atau pemerataan kawasan. Pengembangan tidak saja di selatan, tapi sudah dimulai di kawasan Lingkar Utara dengan dibangunnya hotel dan salah satu supermarket.

“Ke selatan perkantoran dan pemukiman sangat sesuai.

Karena, Cakra, Mataram dan Ampenan sudah padat, sehingga pemindahan kantor Walikota itu berimbas penyebaran kepadatan,” kata Rini.

Pengembangan sebagai Mataram Metro dilihat memang sangat wajar. Tetapi kedepan

kata dia, perlu dipertimbangan konsekuensi dari kota metro itu berimbas terhadap ancaman hilangnya lahan berkelanjutan. ‘’Sekarang ini bisa saja belum terasa. Tetapi kedepan dengan tidak perkembangan penduduk masuk ke kota maka fungsi pertanian semakin berkurang,” lanjutnya.

Artinya, perkembangan mendesak sehingga tumbuh yang dulunya rumah susun berubah jadi apartemen atau istilah lainnya. “Kedepan akan hilang lahan pertanian karena itu sifat kota metro,” paparnya.

Yang menjadi catatan pemerintah sambung dosen Fakultas Teknik Unram ini, kawasan selatan itu adalah daerah rendah yang tidak boleh dibangun sesuatu kecuali ada pola land field

atau penambahan ketinggian tanah. Artinya, daerah tanah rendah dengan manfaat lahan tidak digunakan maka permukiman atau perkantoran di sana rawan bencana terutama banjir.

Instansi teknis mungkin bisa melakukan penanganan pengaturan air. Sebab, berbicara kota adalah berbicara soal drainase dan saluran.Idealnya, tiap lingkungan dimulai dengan membuat sumur resapan di pemukiman dan di jalan. Kemungkinan mengurangi potensi banjir. “Sistem drainase ramah lingkungan perlu dipikirkan sejak sekarang,” sarannya.

Kebijakan pemerataan ekonomi oleh Pemkot Mataram tepat. Hal ini dimaksudkan membuka akses bagi masyarakat di kawasan pinggir

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menyerahkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pekan depan. Perda RTRW kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram, Ir. Amiruddin akan diantar oleh Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito untuk meminta permohonan substansi ke kementerian.

Amir menambahkan, rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi Pemprov NTB terhadap perubahan RTRW itu sudah dilaksanakan ecara simultan. Bahkan, pihaknya mengejar agar revisi itu segera rampung sehingga lebih awal diajukan ke Kementerian ATR/ BPN. “Kemarin itu tim memiliki kesibukan. Kami datangi satu persatu ke kantornya,” katanya.

Beberapa catatan atau rekomendasi berkaitan dengan struktur ruang dan pola ruang. Khusus pola ruang, Pemprov menargetkan untuk menyediakan 600 hektar lahan pertanian berkelan-

(Suara NTB/cem)

Amiruddin jutan. Pemkot Mataram hanya menyanggupi 400 hektar. Selain itu, pihaknya telah menyelesaikan perjanjian tapal batas dengan Pemkab Lobar.

Dalam komitmen itu juga, pelimpahan pemukiman penduduk bisa ditempati di perbatasan Lobar. Hal lain juga mungkin bisa dikembangkan.

“Mereka (Lobar) dapat memberikan sumbangsih,” ujarnya.

Berlarutnya penyelesaian

Tidak banyak yang tahu, jika di Ampenan tepatnya di lingkungan Bintaro Jaya ada kakek berumur panjang.

Amaq Sakniah, nama kakek itu, mengaku berusia lebih 130-an tahun. “Saya mengalami penjajahan Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka. Dari yang di sini belum ada mobil sampai sekarang,” tutur pria asal Lombok Timur ini. katanya.

Ia menceritakan jika saat berusia 15 tahun, dirinya dibawa merantau selama 20 tahun di Hongkong. “Saya balik ke sini sebelum pelabuhan Ampenan dibangun untuk bekerja di pabrik beras di Cakranegara,” kata Amaq Sakniah. Ingatan akan masa lalunya juga masih kuat sehingga ia dengan lugas menceritakan pengalamannya berperang melawan penjajah dulu. “Kita perangnya dulu pakai bambu runcing,” jelasnya.

notabene kehidupan mereka semi desa - kota. Rini menambahkan, dari akses pembangunan berimbas terhadap peningkatan kesejahteraan karena kualitas pembangunan berubah.

Di satu sisi, ia mengkritisi kebijakan pembangunan ruko yang tidak menyesuaikan pemanfaatan ruang. Ia melihat

investor datang berlomba - lomba membangun pusat perbelanjaan, tapi tidak melihat analisis kebutuhan masyarakat.

“Kami lihat investor datang, ada LCC, Mataram Mal, Epicentrum dan Transmart. Kalau dilihat penduduk kota dan itu itu saja melakukan aktivitas itu,” tandasnya.(cem)

Dokumen RTRW akan Diserahkan Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Miskin ke Kementerian ATR/BPN RTRW mengakibatkan ketidakjelasan pengajuan izin oleh masyarakat. Terutama sejumlah izin perumahan dan hotel tertunda karena menunggu RTRW selesai dibahas.

Ini jelas berpengaruh terhadap lambannya sistem investasi di Kota Mataram. Yang kemudian berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD).

Mantan Inspektur Pembantu Inspektorat Mataram itu menegaskan setelah meminta persetujuan Kementerian ATR/ BPN diprediksi sekitar satu atau dua pekan revisi RTRW rampung. Artinya, izin diajukan oleh masyarakat maupun pengembang telah memiliki titik terang. Di samping itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bisa menjadikan rujukan. “Insya Allah, satu atau dua minggu selesai,” ucap dia.

Terhadap lambannya penyelesaian revisi RTRW, Amir menegaskan bukan lagi jadi kewenangannya. Pihaknya telah mengantarkan revisi RTRW hingga rampung di legislatif, tetapi tertahan di Pemprov NTB. (cem)

Amaq Sakniah, Kakek Berumur 130 Tahun dari Bintaro

MERASA tertarik dengan cerita seputar sang kakek, Suara NTB meminta bukti KTP miliknya yang bertuliskan kelahiran tahun 1920. “Saya buat KTP itu di sini, pas masih di Lombok Timur. Mana ada yang namanya begitu dulu,” kata ayah enam anak itu. Amaq Sakniah mengatakan jika dirinya sudah berusia hampir 40 tahun saat pelabuhan Ampenan dibangun. “Dulu orang naik haji masih lewat Labuhan Haji, yang memakan waktu lama,”

(Suara NTB/cem)

TERANCAM HILANG – Lahan pertanian di pinggiran Kota Mataram, yang di sebelahnya telah berdiri pusat perbelanjaan. Pesatnya pembangunan dikhawatirkan Mataram akan kehilangan lahan pertanian berkelanjutan.

Amaq Sakniah Amaq Sakniah bisa dibilang termasuk penghuni pertama di Bintaro. “Dulu di sini masih semak dan banyak begal, tetapi mereka takut sama saya,” katanya. Dari segi fisik, mungkin

banyak yang meragukan usianya yang setua itu karena kulitnya tidak memiliki banyak keriput. Penglihatannya pun tidak terlalu jelas, dan badannya sudah bungkuk seh-

ingga membatasi pergerakannya. “Keluarga saya di Lotim saja kaget kalau lihat saya karena disangka saya sudah meninggal saja,” jelasnya.

Saat ditanyakan apa rahasia panjang umurnya, Amaq Sakniah mengatakan hanya rajin wudhu dan shalat saja. “Ada orang Jerman yang nanya begitu juga, karena dia tidak percaya dengan umur saya,” jelasnya.

Kini, ia hidup dengan istri keempatnya di rumah sederhana yang berhadapan langsung dengan pantai. “Dulu rumah saya di depan sana, tapi sekarang pindah ke sini,” ucapnya seraya menunjukkan lokasi rumahnya dulu. Saat ditanya apa dirinya pernah mendapat bantuan pemerintah, ia mengaku anaknya semua yang urus. “Saya tidak tahu apa-apa kalau yang itu,” tukasnya. (uul)

Mataram (Suara NTB) Kasus Debora, bayi berusia empat bulan yang meninggal di salah satu rumah sakit di Jakarta cukup menjadi pelajaran berbagai pihak, termasuk pihak rumah sakit. Tak ingin kasus tersebut terulang kembali. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran melarang rumah sakit swasta maupun pemerintah menolak pasien miskin.

“Rumah sakit swasta wajib hukumnya menerima pasien BPJS,” kata Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) NTB, dr. H.L. Herman Mahaputra dikonfirmasi, Jumat (22/9).

Bagi dokter Jack, sapaan akrabnya, tidak ada alasan lagi rumah sakit swasta maupun pemerintah enggan menerima pasien miskin. Jika pasien BPJS di NTB, masuk ke rumah sakit swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nantinya dirujuk ke rumah sakit provinsi atau daerah. Alternatif lain misalnya menelpon call center 119 pelayanan RSUD Kota Mataram.

“RSUD satu - satunya di NTB kita sudah punya call center 119. Jadi tinggal telepon, tidak boleh keluarga pasien mencari ambulans. Pasien cukup menelepon saja. Kita langsung datang jemput,” ujarnya.

Dalam sistem kedaruratan, pihak rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien. Kalau misalnya kata dia, rumah sakit takut men-

(Suara NTB/dok)

H.L. Herman Mahaputra genai pembayaran tidak bisa diklaim, pihaknya nanti akan mengkomunikasikan dengan BPJS Kesehatan. “Jangan takut kalau tidak dibayar. Makanya kita nanti di media buka pengaduan PERSI,” kata dia.

Jack yang juga Direktur RSUD Kota Mataram mengkritik kebiasaan masyarakat melaporkan pelayanan rumah sakit pemerintah.

Menurutnya, tidak adil jika rumah sakit pemerintah disoroti sementara swasta dibiarkan begitu saja. Terlepas dari itu, PERSI siap menampung aspirasi, kritikan, dan gugatan hukum masyarakat.

Lebih jauh disampaikan, kasus Debora cukup jadi pelajaran bersama dan meninggalkan kesan negatif pelayanan rumah sakit. “Saya kira cukup itu jadi pelajaran,” jawabnya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

Nilai Tangkapan Nelayan Belum Maksimal NELAYAN di NTB belum menjangkau jarak tangkap di atas 12 mil. Karena itu, baru Rp 2,5 triliun nilai tangkapan yang dihasilkan setahun. Pemprov NTB berkeinginan mengantar para nelayan menjangkau samudera.

Demikian Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si., Kepada Suara NTB di Mataram mengatakan, terdapat 64.000 nelayan di NTB. Memiliki fasilitas kapal tangkap hanya maksimal dengan jarak tangkap 12 mil laut.

Diatas itu, butuh kapal tangkap dengan kapasitas 30 groston atau setara dengan kapal kapasitas tangkap hingga 15 ton.

Panjang pantai wilayah NTB mencapai 2.333 Km, dengan luas areal laut mencapai 29.159 Km, dengan potensi ikan pelagis (Ikan karang/ ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut) yang bisa ditangkap mencapai 55.917,4 ton/tahun. Sementara ikan demersal (ikan yang hidup di dasar laut) potensinya mencapai 73.945,6 ton/tahun.

Total potensi ikan yang ada di perairan NTB mencapai 129.863 ton/tahun. Potensi ini berdasarkan hasil perhitungan Litbang Kementerian Kelautan Perikanan tahun 1990.

“Itulah potensi ikan yang bisa ditangkap di perairan NTB. Hasil tangkapan kita baru senilai Rp 2,5 triliun setahun.

Potensinya masih bisa lebih besar dari itu kalau mampu dijangkau nelayan,” katanya.

Diatas 12 mil laut, L. Hamdi menjelaskan potensi ikannya jauh lebih besar. Terutama untuk ikan-ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Samudera Hindia, terdapat 1 juta ton potensi ikan yang dapat ditangkap setahun.

“Diatas 12 mil adalah jalur lalu lalang ikan, di sana tersimpan potensi 1 juta ton yang bisa ditangkap,” jelasnya.

Sementara di WPP laut Flores, potensi ikan yang bisa ditangkap sebesar 900 ton. Nelayan NTB belum mencapai ke sana karena keterbatasan SDM, alat tangkap, dan butuh biaya yang tidak sedikit. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjangkau potensi sebesar itu? L. Hamdi mengatakan, secara bertahap nelayan didukung sarana dan prasarana tangkap. Untuk kapal yang bisa dibantu untuk ukuran 5 groston, 10 groston, 25 groston. Bantuan untuk kapal 30 groston ke atas, menurutnya perlu dukungan kuat dari Kementerian Kelautan Perikanan.

“Tapi kelompok nelayan yang bisa diberikan harus sudah berbadan hukum, minimal koperasi. Sementara di NTB baru 7 koperasi nelayan yang terbentuk,” demikian L. Hamdi. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Produksi Madu Hutan Terancam Akibat Perambahan Mataram (Suara NTB) NTB memiliki nama besar, salah satunya karena dikenal sebagai provinsi penghasil madu alam. Perambahan hutan dan keseimbangan alam yang tidak dijaga memicu potensi produksi madu alam terus tergerus.

“125 ton per tahun potensi produksi madu hutan Sumbawa.

Menyusut sampai 50 persen, karena hutan sudah dijadikan lahan jagung,” kata Fasilitator Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS), Julmansyah.

Aktivitas perambahan hutan terjadi secara masif dan dikonversi menjadi lahan jagung. Fenomena ini membuat lebah-lebah yang bermukim di hutan menjadi terusir. Belum lagi pengolahan hutan menggunakan sistem tebas bakar.

“Begitu ada asap, lari lebahnya,” terang Julmansyah kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/9) kemarin.

Belum lagi produksi madu hutan menyusut akibat pengaruh iklim yang tidak menentu. Saat musim kemarau basah seperti saat ini, panas dan tibatiba hujan mengakibatkan bunga-bunga yang menjadi makanan pokok lebah, berguguran.

Untuk melestarikan ketersediaan madu asli hutan, perlu kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Semua pihak mestinya terlibat menjaga alam.

Informasi yang diterima, pembeli madu dari luar daerah sudah mulai langsung ke sentra-sentra penghasil madu.

Karena itulah, JMHS sedang menggiatkan implementasi peraturan pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Madu hutan adalah termasuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diatur pemanfaatannya oleh pemerintah.

Setiap pengiriman madu hutan ke luar daerah, dalam ketentuannya harus menggunakan dokumen resmi.

Untuk mendapatkan dokumen resmi dimaksud, pemerintah menerima setoran sebesar 6 untuk PNBP dari total

produksi madu yang diambil.

“Kementerian LHK sedang merusmukan dan sudah memiliki regulasi soal kewajiban masyarakat yang memanfaatkan HHBK itu agar menyetor membayar PNBP. Sedang di proses dengan harapan madu-madu hutan Sumbawa ke luar daerah memiliki legalitas, itu konsen kita juga sekarang,” imbuhnya.

Pemerhati madu, Ir. Bing Gianto mengatakan, informasinya pengepul-pengepul madu dari Jakarta sudah masuk ke Sumbawa, tanpa melalui koordinasi asosiasi. Kekhawatirnnya, keberadaan madu hutan akan hancur karena dipanen asal-asalan.

Seharusnya, pengepul tersebut masuk melalui mekanisme, bisa melalui pengepul-pengepul lokal yang sudah memahami betul proses pengambilan madu dan masa-masa yang tepat untuk pengambilan madu.

“Kalau semuanya bebas

Bantuan Dinas Koperasi Belum Sampai ke Warga

(Suara NTB/her)

masuk, UMKM kita ikut hancur. Ndak dilirik lagi sama pembeli. Karena orang luar yang sudah masuk langsung.

Kerena itu, penting pemerintah daerah juga menerbitkan regulasi agar keberadaan madu kita lestari,” sarannya.

Masuknya pengepul luar bisa meredupkan brand NTB sebagai penghasil madu. Sebab madu-madu yang dibawa ke

Mataram (Suara NTB) Garuda Indonesia menggandeng mitranya secara remsi melaksanakan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) di Lombok Epicentrum Mal (LEM), 22-24 September 2017. Maskapai penerbangan pelat merah ini mengobral diskon harga tiket pada kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun itu.

“Diskonnya sampai 80 persen untuk semua penerbangan dan semua kelas,” kata Branch Office Garuda Lombok, Yansverio pada acara pembukaan, Jumat (22/9) kemarin.

Untuk nasabah Bank CIMB Niaga, pelanggan bahkan mendapatkan potongan harga dobel dan cash back.

Yansverio mengatakan, untuk pemesanan tiket pada GATF 2017 ini, Garuda menawarkan harga promo besarbesaran untuk 65 rute penerbangan dalam negeri, dan 19 penerbangan internasional.

“Kami tidak mengambil untung sama sekali. Meskipun diskon besar-besaran, pelayanan penerbangan tetap sesuai standar Garuda,” demikian Yansverio menjelaskan.

GATF tahun ini untuk pertama kali dilaksanakan pada Bulan Maret. Pemesanan tiket waktu itu ditargetkan oleh Garuda pusat sebesar Rp 3,5 miliar khusus di Lombok. Karena tingginya animo masyarakat, tiket yang dipesan angkanya mencapai Rp 4,5 miliar. Karena itulah, GATF dilaksanakan kembali untuk kedua kalinya. menurutnya, kegiatan ini

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyerahan bantuan ke para UKM beberapa waktu lalu. Namun, masih ada UKM yang belum menerima bantuan.

(Suara NTB/bul)

Madu Hutan Sumbawa luar daerah provinsi ini, dijual bukan dengan nama asalnya.

Persoalan inipun sudah dilaporkan ke dinas terkait.

“Harus ambil langkah cepat terhadap persoalan-persoalan madu kita. Sebab madu ini sudah menjadi ikon,” demikian Manajer Pengelola Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di Mataram ini. (bul)

Garuda Beri Diskon Hingga 80 Persen di LEM

L. Hamdi

Giri Menang (Suara NTB) Anggota kelompok Usaha Kecil Mikro (UKM) di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan belum menerima bantuan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Lobar. Padahal, nama mereka masuk dalam daftar bantuan pada saat Hari Koperasi Nasional beberapa pekan lalu. Bahkan bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung Kantor Bupati beberapa pekan lalu. Anggota UKM pun merasa jika bantuan tersebut terkesan bantuan fiktif dan mangkrak.

Namun, apa yang disampaikan warga itu dibantah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar Nyoman Sembah. Menurutnya, keluhan kelompok budidaya jamur tiram yang dimaksud masih dibuatkan berita acara lebih dahulu oleh dinas. “Kami sedang dibuatkan berita acaranya, setelah itu disalurkan,” katanya, Jumat (22/9).

Ia menjelaskan, dari sepuluh kelompok yang menerima bantuan, tinggal lima kelompok yang belum menerima bantuan. Terhadap bantuan tersebut, diakui barang-barang sudah lengkap, kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah selesai. Tinggal serah terima kepada kelompok, setelah dibuatkan berita acara. Bantuan ini berupa peralatan produksi jamur dan batako, masing-masing lima kelompok dan tinggal tunggu berita acara.

Menurutnya, penyerahan bantuan secara simbolis saat momentum Hari Koperasi Nasional tidak serta merta semua langsung diberikan. Namun, ia pastikan namanama penerima bantuan sudah dikantongi. “Jadi barangnya ada, tinggal realisasi,” imbuh Ketua PHDI Lobar ini.

Untuk diketahui, pemberian bantuan yang disalurkan dinas bertujuan meningkatkan kelas usaha di masyarakat. Dari usaha mikro menjadi usaha kecil, yang kemudian menjadi tanggung jawab provinsi. Kemudian, bantuan senilai Rp 10 juta yang diberikan kepada masing-masing kelompok tersebut dalam bentuk alat, bukan uang tunai. Dinas Koperasi dan UKM Lobar pun memastikan spesifikasi alat sesuai dengan harga dan tidak dilakukan pemotongan apapun. (her)

Halaman 3

merupakan bagian dari komitmen perusahaan sebagai maskapai nasional dalam mendukung program pengembangan pariwisata Indonesia.

Garuda Indonesia menargetkan total transaksi sebesar Rp 5 miliar dengan 10.000 pengunjung selama pelaksanaannya untuk kali kedua ini.

GATF menurutnya menjadi cara Garuda mendukung pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata nasional.

Di samping itu, pelanggan juga dapat menikmati tawaran-tawaran spesial yang diberikan pada periode happy hour setiap harinya maupun fasilitas dan benefit yang diberikan oleh CIMB NIAGA. Senior Vice President CIMB Niaga, Deffy Lisa Hardjono menyebut, CIMB Niaga kembali hadir sebagai bank partner Garuda untuk pelaksanaan GATF. Bank menyiapkan tawaran spesial kepada nasabahnya yang akan melakukan perjalanan antar kota maupun antar negara dengan Garuda.

Dengan pemesanan tiket Garuda pada GATF di LEM, nasabah CIMB mendapatkan cash back hingga Rp 500.000, cicilan tiket dengan bunga nol persen hingga 24 bulan dengan menggunakan kartu kredit.

Selain itu, nasabah akan mendpatkan paket hemat hingga 100 persen dengan Poin Xtra.

“Berlaku untuk pemegang kartu debit dan kartu kredit.

Selain mendapatkan kemudahan di Garuda. Pelanggan dapat diskon dobel dari CIMB Niaga,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

KERUH DAN BERBAU - Air PDAM Giri Menang yang disimpan dalam botol oleh salah satu pelanggan karena keruh dan berbau

Dikeluhkan, Air PDAM Keruh dan Berbau Mataram (Suara NTB) Pelanggan PDAM Giri Menang mengeluhkan air keruh dan berbau yang mengalir ke keran mereka dalam beberapa hari terakhir. Protes pelanggan inipun bahkan telah sampai ke Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK).

Suara NTB mendapat beberapa keluhan yang disampaikan oleh pelanggan PDAM Giri Menang yang tinggal di seputaran Malomba, Ampenan dua hari lalu. Pelanggan berinisial IBG ini mengeluhkan pelayanan PDAM lantaran sudah berhari-hari menerima air yang tidak layak digunakan.

Pelanggan ini menerima air keruh berwarna kuning kecokelatan setiap membuka keran sejak pagi hari. Persoalan ini ternyata tidak hanya dia yang mengeluhkan. Pelanggan PDAM Giri Menang di sekitar tempat tinggalnya juga mengeluhkan persoalan ini.

Mereka berharap ada penanganan petugas.

“Sudah seminggu terakhir ini parah, airnya kotor ke luar dari keran dan agak bau,” keluhnya.

Untuk kebutuhan mandi, pelanggan tak terlalu mempersoalkannya.

Namun dikhawatirkan, jika air

PDAM ini menjadi konsumsi masyarakat yang tidak mampu, ancamannya penyakit tentu menghantui.

“Pelanggan yang mampu tidak masalah, beli air galon untuk minum. Bagaimana dengan pelanggan yang tidak mampu, bisa kena penyakit ginjal. Belum lagi kalau airnya mengandung bakteri,” terangnya.

Sebagai bukti, IBG menyimpan air keruh tersebut menggunakan botol mineral.

Persoalan ini juga telah dilaporkan ke YPK untuk penanganan lanjutan. Karena diakhawatirkan merugikan pelanggan dan memicu penyakit.

Bukan IBG saja yang mengeluh. Jumat pagi (22/9) kemarin, penghuni komplek salah satu kawasan perumahan di Lingkar Selatan Mataram gaduh. Persoalannya sama, air yang diterima dari PDAM Giri Menang kuning kecokelatan dan berbau. Akibatnya, mereka yang mengeluh ini rela tak mandi pagi karena tak ada pilihan lain (sumur).

“Di tempat saya airnya membawa banyak sampahsampah yang sudah lapuk, dan pasir,” kata salah satu warga.

Karena aliran air PDAM yang membawa material pa-

(Suara NTB/bul)

PEMBUKAAN GATF - Branch Office Garuda Lombok, Yansverio (paling kiri), Perwakilan Pemprov NTB, H. Imhal dan Senior Vice President CIMB Niaga, Deffy Lisa Hardjono pada pembukaan GATF di LEM.

sir dan sampah, beberapa keran warga ikut tersumbat. Sehingga harus di bongkar untuk pembersiJUMAT, 22/09/17 han ulang.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PDAM Giri Menang, L. Ahmad Zaini, ST.,MT mengatakan belum mendapatkan laporan. Sebagai orang nomor satu di perusahan daerah dengan saham milik Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat ini, ia berjanji akan menelusurinya ke tim di bawahnya.

“Saya akan cek dulu ya, belum ada laporan. Nanti saya hubungi lagi,” demikian Zaini. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

Antisipasi PKI Gaya Baru FILM dokumentar Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30-S/PKI) kembali ditayangkan. Penayangan film ini menggunakan sejumlah media, termasuk melibatkan media televisi lokal.

“Ini sesuai dengan intruksi Panglima TNI,” ungkap Komandan Distrik Militer (Kodim) 1615/Lombok Timur (Lotim), Letkol Inf. Agus Setiandar, SIP di Markas Kodim Lotim, Jumat (22/9).

(Suara NTB/rus) Menurutnya, pemutaran Agus Setiandar film sebagai bagian dari langkah antisipasi kemunculan PKI gaya baru. Tujuan pemutaran untuk mengingatkan kembali bangsa Indonesia pernah mengalami sejarah kelam. “Ini merupakan sejarah kelam yang pernah dialami bangsa ini,” tegasnya.

PKI sifatnya adalah laten. Bisa timbul satu masa dan tenggelam di masa lain dan jelas tidak menguntungkan. Bisa timbul lagi ketika situasi memungkinkan. Lotim sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia turut melihat perkembangkan komunis. PKI mulai berani muncul setelah puluhan tahun. Hal ini terbaca sejak 2015 dan terlihat dari banyak atribut palu arit dengan berbagai media. ‘’Gunakan elektronik, melalui pesan produk. Ada juga melalui pakaian yang dipakai pemuda baik secara gratis maupun dijual bebas di seluruh pelosok. Ada juga PIN yang sudah marak,’’ ujarnya.

Tahun 2016 ada simposium yang melahirkan beberapa tuntutan dari kelompok komunis ini menuntut pemerintah minta maaf, merehablitasi dan rekonslilasi. Menuntut ganti rugi atas penderitaan yang dalam pandangan mereka dialami sejak 1965. PKI merasa menjadi korban, padahal mereka yang berbuat melakukan pemberontakan.

Kodim 1615 Lotim turut mengantisipasi perkembangan komunis dengan kemasan gaya baru. Dalam hal ini, pihaknya akan coba sisir setiap pelosok. Setiap gerak gerik dan tindak tanduk yang mengarah kepada komunis dilacak.

Film G30-S/PKI dikethui pernah tiap tahun setiap tanggal 30 September ditayang di TV Nasional. Setelah reformasi 1998, film ini tidak diperbolehkan lagi tayang, sehingga generasi muda kelahiran tahun 90-an, dinilai banyak yang tidak pernah menonton.

Selain itu, di sekolah tidak ada pembelajaran P4. Kondisi ini dikhawatirkan akan membahayakan. Anak yang lahir tahun 90 tidak mengerti bahaya laten komunis ditakutkan justru gandrung menggunakan atribut komunis. Pemutaran perdana sudah dilakukan secara sporadis di Koramil sejak tanggal 20 September. Tiap hari sampai dengan tanggal 30 September mendatang, pemutaran film rencana akan digelar sedikitnya di 11 lokasi di Lotim. (rus)

Konflik Jurang Koak, Dinilai Akibat Adanya Faktor Pembiaran Selong (Suara NTB) Konflik saling klaim lahan antara masyarakat Jurang Koak, Desa Bebidas Kecamatan Suela dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang hingga saat belum menuai titik temu. Dinilai konflik itu terjadi dikarenakan adanya faktor pemberian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khairul Rizal, ST, MKom, mengungkapkan keberanian masyarakat menggarap dan (Suara NTB/dok) menempati lahan tersebut HM. Khairul Rizal dikarenakan kurang tangkapnya pemerintah daerah terkait permasalah yang terjadi di Jurang Koak. Artinya, saat ini pemerintah sudah terlambat menyikapi persoalan tersebut meskipun saat ini pemerintah harus menfasilitasi.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, seharusnya konflik saling klaim lahan tersebut sejak awal dapat dibangun komunikasi dengan pemerintah dapat melakukan fasilitasi terkait pokok permasalahan yang terjadi. Tentunya dengan memperhatikan baik dari sisi hukum administrasi dan hakhak masyarakat. Termasuk memperhatikan dampak dari perambahan pohon yang tersebut. “Dampaknya seperti debit air berkurang harus diperhatikan,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Rizal, meskipun pemerintah daerah terlambat menyikapi persoalan iitu. Namun ia berharap kepada pemerintah untuk tetap menfasilitasi untuk penyelesaian masalah Jurang Koak yang terjadi cukup lama. “Itu dikarenakan adanya pembiaran yang terlalu lama sehingga masyarakat melakukan perambahan di kawasan TNGR yang mencapai puluhan hektare,’’ ujarnya.

Selain itu, status lahan yang mengambang, yang menjadi penyebab sehingga masyarakat merasa memiliki dan semau-mau menebang pohon untuk digunakan bercocok tanam ataupun untuk kepentingan yang lain. “Antara ngotot masyarakat yang mengaku itu lahannya, sementara disatu sisi TNGR mengklaim itu wilayahnya. Inilah yang harus dijembatani oleh pemerintah daerah,” saran Rizal.

Harapannya, hutan itu terjaga dan tidak tandus yang dapat berdampak terhadap erosi, longsor dan ketersediaan mata air yang semakin menyusut. “Itulah yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah daerah,”pungkasnya. (yon)

Calon Pendamping Mengerucut

Deklarasi Syamsul Luthfi Tunggu Koalisi Pilkada NTB Selong (Suara NTB) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, H. M. Syamsul Lutfi hingga saat ini belum melakukan pendaftaran ke sejumlah partai politik (parpol) untuk maju di Pilkada Lotim 2018 mendatang.

Pasalnya, politisi Partai Demokrat ini menegaskan untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan itu, dirinya harus menunggu koalisi yang terbangun oleh Partai Demokrat di Pilkada NTB. “Saya belum mendaftar (Suara NTB/yon) karena Partai Demokrat, unH. M. Syamsul Luthfi tuk koalisi linier dari provinsi ke kabupaten,”jelasnya. “Mana koalisi di provinsi, itulah partai kita di kabupaten,” tambahnya.

Kendati demikian, mantan Wakil Bupati Lotim ini mengaku dari sebanyak tujuh figur yang akan menjadi wakilnya pada perebutan kursi Lotim satu dan Lotim dua, sudah mulai mengerucut. Di mana, sebanyak tiga figur sudah semakin intens melakukan komunikasi dengannya untuk dapat diajak kerjasama untuk melakukan pembangunan dan membawa Lotim ke arah yang lebih baik.

Hanya saja, Syamsul Luthfi enggan membeberkan siapa-siapa identitas dari tiga figur yang sudah mulai mengerucut tersebut.

“Tiga figur itu baik dari kalangan pengusaha, politisi maupun birokrasi. Nanti pasti akan kita umumkan,” janjinya.

Terkait dengan rencana deklarasi pada bulan September ini.

Kakak kandung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi ini menegaskan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada koalisi yang terbangun di Pilkada NTB. “Provinsi sudah final ndak, kalau final provinsi. Maka final saya,” tegasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Serapan Gabah Petani Belum Capai Target Selong (Suara NTB) Kodim 1615/Lombok Timur (Lotim) terus mengawal upaya penyerapan gabah petani. Meski diakui, harga pasar saat ini lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah. Harapannya, target 60 persen bisa diterwujud hingga akhir tahun 2017.

Demikian disampaikan Komandan Kodim 1615/ Lotim, Letkol Inf. Agus Setiandar, SIP. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/9).

Dalam hal ini, pihaknya terus mendorong pertanian agar bisa mewujudkan swasembada pangan. Swasembada pangan adalah wujud dari kedaulatan dan kemandirian. Dengan terca-

painya swasembada pangan, maka negeri yang kaya inni tidak lagi tergantung dengan impor.

“Sangat naif, Indonesia luas tapi impor beras,” paparnya.

Kemungkinannya, di masa lalu kurang maksimal upaya peningkatan produksi pangan, sehingga TNI dilibatkan dengan mengawal sampai ke petani. Berbagai upaya dilakukan

untuk meningkatkan ketahanan pangan. Seperti cetak sawah, kawal distribusi bibit, kawal tindakan lain yang terkait dengan upaya mewujudkan swasembada.

Sekarang ini, ujarnya, tingkat serapan pangan dari petani Lotim saat ini baru mencapai 45 persen. Serapan masih rendah salah satu

penyebabnya terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi antara pasar dengan HPP. Meskipun pemerintah sudah menaikan hingga Rp 8.030 per kilogram setara beras, tapi harga pasar sudah menembus Rp 9.000 per kilogram setara beras. Bulog sengaja dihadirkan untuk menetralisir harga.

Sisi lain yang menyebabkan belum tercapainya serapan adalah faktor kekeringan yang melanda Lotim. Target dipatok tinggi untuk memotivasi. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan akan

mencoba melakukan pengalihan penanaman dari wilayah kering menuju daerah yang memiliki irigasi teknis, seperti Sikur, Terara, sebagian Masbagik, Sakra dan Aikmel.

“Sebelumnya kita taruh di Sambelia, Jerowaru, untuk kerjar target pencapaian dialihkan ke wilayah irigasi teknis,” imbunya. Selain itu, cari bagaiman caranya untuk bisa mengairi lahan kering dengan memanfaatkan sumur yang ada . Kalau ada laporan dari masyarakat, TNI AD Siap untuk menggerakkan pompa air di sekitar sawah untuk melakukan pengairan. (rus)

Kegiatan di KLU

Turun Debit, Dinas PU Minta Pemprov Kaji Ulang

(Suara NTB/yon)

SALURKAN - Pimpinan Bank NTB Cabang Selong, H. M. Zaini bersama jajaran dan pihak dari BPBD saat menyalurkan air bersih ke Dusun Kaliantan Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru,

Bank NTB Salurkan Air Bersih di Dusun Kaliantan Selong (Suara NTB) Bank NTB Cabang Selong, Jumat (22/9) melakukan distribusi air bersih ke Dusun Kaliantan Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim). Penyaluran air bersih oleh bank NTB itu dengan memanfaatkan dana CSR yang didapat dari Bank NTB kantor pusat.

Pimpinan Cabang Bank NTB Selong, H. M. Zaini mengatakan, penyaluran air bersih merupakan agenda rutin yang dilakukan Bank NTB yang sumber anggarannya berasal dari dana CSR kantor pusat Bank NTB. Dalam penyaluran air bersih ini, bekerjasama dengan BPBD Lotim.

Adapun dana CSR itu sebesar Rp 25 juta khususnya untuk pengadaan 100 tanki air bersih. “Ini agenda rutin untuk memenuhi kebutuhan air ber-

sih bagi masyarakat kita di Lotim,” ujarnya.

Selain untuk air bersih, dijelaskan dana CSR juga dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Di mana untuk dana CSR tahun ini di Kabupaten Lotim, sebesar Rp 1.67 miliar dengan bentuk penyaluran seperti pembangunan musala pendidikan, pesantren dan lain sebagainya. Adapun pemberian solusi permanen terkait krisis air bersih yang dialami masyarakat, Zaini menegaskan bahwa hal tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan Bank NTB kantor pusat selaku pengelola dana CSR. Masni’ah, salah satu warga di Dusun Kaliantan Desa Seriwe mengaku bersyukur dengan adanya droping air bersih oleh sejumlah instansi terkait termasuk oleh Bank NTB. Apabila tidak ada dis-

tribusi air, dijelaskan jika dirinya harus membeli seharga Rp 125 ribu hingga Rp 200 ribu lebih per tanki. “Mau tidak mau kita harus beli. Kecuali musim hujan yang kita tampung,’’ ujarnya.

Sementara, Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada BPBD Lotim, M. Takdir Illahi yang terjun langsung ke lokasi, menyebut jumlah kecamatan yang terdampak kekeringan di Lotim sebanyak tujuh kecamatan, seperti wilayah Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sambelia, Sembalun dan Terara. Untuk mendroping air ke sejumlah wilayah itu, jumlah kendaraan yang digerakkan sebanyak empat armada dengan masing-masing kemampuan dua kali. Untuk pengembalian air sendiri memanfaatkan keberdaan mata air di Suryawangi dan Lingkok Tutuq. (yon)

Pengisian Sekwan, Eksekutif Konsultasi ke KASN Tanjung (Suara NTB) Sejak pelantikan perdana pengisian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, 6 Januari 2017 lalu, hingga saat ini penjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) belum diputuskan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). DPRD masih belum menerima 2 orang usulan eksekutif dari 3 orang yang dipersyaratkan sesuai regulasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai titik tengah, eksekutif pun melakukan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (19/9) lalu.

“Saya belum bisa mengekspose hasil ke KASN karena belum lapor ke Pak Bupati. Tetapi langkah yang menurut kami tepat adalah eksekutif bersama pimpinan DPRD sudah ke KASN Selasa lalu,” ungkap Plh. Sekda Lombok Utara, Ir. Hermanto dikonfirmasi perihal kejelasan pengisian Sekwan KLU, Jumat (22/9).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., membenarkan adanya konsultasi ke pusat itu. Pimpinan DPRD me-

wakili lembaga DPRD atas ajakan eksekutif untuk mengkonsultasikan kedudukan usulan penjabat Sekwan KLU. Namun sebelum ke Jakarta, pihaknya tetap meminta masukan dari para pimpinan fraksidi DPRD KLU. “Di KASN kemarin, kami menanyakan kenapa nama Pak Kawit (Sasmita, kini Kepala Diskominfo, red) bisa muncul dalam usulan padahal Pak Kawit sudah dilantik?,” kata Sudirsah.

Atas pertanyaan itu, KASN menjawab bahwasanya rekomendasi nama yang diputuskan oleh internal DPRD tidak boleh keluar dari nama-nama yang diusulkan bupati. “Artinya, kesimpulan akhir dari KASN pada akhirnya (Sekwan) tergantung Bupati,” demikian Sudirsah.

Sebagaimana diketahui, dalam calon Sekwan KLU dimulai dari proses seleksi yang diikuti oleh 4 sampai 5 orang di antaranya, Kabag Ekonomi, H. Ahmad Sujanadi, Sekcam Pemenang yang juga mantan Kabag Persidangam DPRD, Alfrida Fitri, Kawit Sasmita dan Intiha, SIP.

Dalam usulan awal ke DPRD, Bupati mencantumkan 2 nama, yakni Ahmad Sujanadi dan Alfrida Fitri. Namun usul itu ditolak oleh DPRD. Usul kedua kembali dilakukan yakni atas 3 nama, kecuali Intiha.

Hal inilah yang kembali dipolemikkan hingga saat ini.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., bersikeras pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana pada Pasal 205 ayat 2 menegaskan eksekutif mesti mengajukan tiga nama, bukan dua nama sebagaimana dilakukan pemerintah. “Dalam pasal 205 ayat 2 itu sudah jelas pemerintah harus mengusulkan 3 nama. Kalau kurang ya harus dicari lagi,” tegasnya.

Dalam UU itu juga pemerintah harus menimbang rekomendasi oleh DPRD untuk mengambil keputusan. Perihal KASN, pihaknya memahami jika eksekutif sudah kebingungan.

“Persoalan kalau ada rekomendasi dari KASN langsung (tertulis) itu bisa dijadikan landasan,” imbuhnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta Dinas PUPR NTB mengkaji ulang atas rencana programnya di wilayah Dusun Senjajak, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga.

Program pemanfaatan air tersebut akan berdampak pada masyarakat dana petani di wilayah kecamatan lain yakni Kayangan. Oleh karenanya, Dinas PUPR KLU tak ingin mengambil risiko atas pelaksanaan program tersebut.

“Program Dinas PU Provinsi di wilayah PLTMH Santong dan PLTMH Bayan terpaksa kita cegah. Versi Kabid Pengairan yang turun, ternyata desain program oleh provinsi dilakukan 2 tahun lalu, tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” ungkap Kepala Dinas PUPR KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., Jumat (22/9).

Dijelaskan saat DED 2 tahun lalu, cakupan air di PLTMH tersebut sekitar 2 meter kubik per detik. Namun untuk saat sekarang di musim kemarau, debit airnya turun menjadi hanya 600 liter per detik.

Di saat bersamaan, masyarakat Kecamatan Kayangan sangat bergantung pada suplai air dari PLTMH Santong lokasi program Dinas PUPR NTB. Menyadari itulah, pihaknya khawatir penggunaan air dalam jumlah berlebih dari program tersebut akan menggangu distribusi untuk

warga di Santong, Kayangan dan sekitarnya.

“Kegiatan PU Provinsi ini adalah memanfaatkan air untuk masyarakat Senjajak.

Cuma sumber air untuk irigasi ini, yang memanfaatkan masyarakat Santong dan Kayangan tetapi tidak pernah diajak rembug,” sambungnya.

Zaldy menyadari wilayah PLTMH Santog dan PLTMH Teres Genit, Bayan memang merupakan wilayah kewenangan Provinsi. Namun substansi persoalannya, penetima manfaat adalah masyarakat Lombok Utara sendiri.

“Kalau terganggu irigasi, yang ada pasti masyarakat ngeluh ke kita. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebaiknya dilakukan analisa ulang supaya penerima manfaat tidak terpengaruh,” jelasnya.

Zaldy menguatkan bahwa dalam programnya, Dinas PUPR NTB telah mengirimkan peralatan dan perlengkapannya ke KLU. Namun karena kekhawatiran riskannya gangguan distribusi air, maka Dinas PUPR KLU meminta program tersebut dihentikan.

“Sempat PU Provinsi datang ke sini (kantor Dinas PUPR) dan menghadirkan P3A penerima dampak, tetapi mereka belum ketemu solusinya. Kami sebenarnya sangat mendukung program Provinsi selama tidak menimbulkan dampak. Sepanjang ada dampak maka perlu ada solusi,” demikian Zaldy. (ari)

Anggaran Ditambah

Program 10 Ribu Wirausaha Baru Kembali Ditunda Tanjung (Suara NTB) Program menciptakan 10 ribu wirausaha baru kembali mengalami penundaan dalam 2 tahun berturut-turut. Sadar akan beban target 10 ribu harus terpenuhi, maka pada tahun ketiga nanti, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menambah jumlah anggaran dari Rp 9 miliar tahun 2017 menjadi Rp 12 miliar pada 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., Jumat (22/9). Wabup mengakui program menciptakan 10 ribu wirausahawan baru bukan perkara mudah. Dari aspek anggaran daerah, pemerintah sebenarnya mampu namun hingga kini masih terkendala aturan.

“Kita harus mengacu pada prosedur, jadi saran TP4D kita ikuti supaya kita tidak salah.

Tapi ini wajib kami laksanakan walaupun pada akhirnya tidak 100 persen,” ungkap wabup menanggapi kejelasan program WUB yang diusungnya dengan bupati.

Dikatakan, verifikasi data calon penerima bantuan Rp 3 juta per orang wira usaha baru telah selesai dilakukan. Namun demikian, anggaran yang disiapkan tidak berani dicairkan oleh karena adanya regulasi baru dari pusat.

Namun demikian, Sarifudin meminta agar SKPD terkait yang menangani program ini

bisa bekerja maksimal, sehingga pada 2018 sehingga wira usaha baru bisa terlaksana. Ia memastikan dana Rp 9 miliar yang dialokasikan pada 2017 untuk WUB akan dipindahkan ke APBD 2018. Tidak hanya itu, jumlahnya akan ditambah sebesar Rp 3 miliar, sehingga pagu untuk WUB tahun depan sebesar Rp 12 miliar.

“Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang bertanya.

Tidak apa-apa masyarakat menunggu dulu, tapi apa yang kita hajatkan ini bisa terpenuhi sampai 5 tahun masa jabatan kami,” ucapnya meyakinkan masyarakat.

Persiapan pencairan tahun 2018 mendatang, ia berharap kendala-kendala teknis lain yang masih dijumpai agar segera ditemukan solusinya. Ia tidak menginginkan, tahun depan program WUB tidak terlaksana seperti 2 tahun kepemimpinannya dengan bupati. “Kendala teknis lain masih banyak, kita minta itu diselesaikan satu persatu,” demikian wabup.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Najmul - Sarifudin menetapkan target 10.000 wira usaha baru dalam 5 tahun. Artinya tiap tahun minimal ada 2 ribu wirausaha baru yang terbantu program ini. Alih-alih terealisasi, dua tahun pertama kepemimpinannya, Sarifudin belum bisa melihat programnya terakomodir di masyarakat. (ari)

Lotim Tak Lagi Punya Utang di PIP Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhirnya terbebas dari utang pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Utang sebesar Rp 34,350 miliar yang dipinjam Pemkab Lotim tahun 2012 di era kepemimpinan Bupati H.M. Sukiman Azmy itu kini sudah dilunasi.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Purnomo di Selong, Jumat (22/9), sesuai akta Perjanjian Nomor

23 tahun 2013, utang yang digunakan untuk membangun Pasar Masbagik Baru itu dicicil selama lima tahun.

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir pelunasan, baik pinjaman pokok maupun bunga. Di mana, untuk Bunganya saja mencapai Rp 7,446 miliar dan dibayar oleh Pemkab Lotim tiap triwulan. Untuk cicilan pokok Rp 2,250 miliar dan suku bunga sebagai tambahannya bervariasi. “Bunganya ada yang Rp 800 juta per bulan, akhir tahun kemarin Rp 73 juta,” tutur Purnomo.

Pinjaman di PIP yang kini

berganti nama menjadi PT SMI dan tetap berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu memberlakukan suku bunga menurun. Bunga dihitung harian dan pembayarannya pertriwulan sekali sesuai dengan perjanjian. “Sudah ada schedule (jadwal) pembayarannya,” paparnya Selama kurun waktu lima tahun mencicil utang, Pemkab Lotim pastikan tidak pernah terlambat membayar atau tidak pernah menunggak.

Mengenai rencana meminjam, Purnomo mengaku tergantung pimpinan. Namun tampakn-

ya Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan tidak tertarik untuk meminjam untuk membangun.

Diketahui, uang pinjaman di PIP itu digunakan untuk membangun Pasar Masbagik baru yang saat ini sudah mulai digunakan untuk berjualan. Sebagian besar pedagang di Pasar Masbagik baru ini merupakan pindahan dari pedagang di Pasar Masbagik lama. Pasar Masbagik lama kini sudah berdiri pasar dengan konsep yang berbeda. Hal ini ditujukan agar tidak menimbulkan kemacetan parah di perempatan Masbagik. (rus)

(Suara NTB/rus)

Purnomo

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Proyek Sumur Bor Mangkrak

Warga Giri Sasak Dilanda Kekeringan Tiap Tahun Giri Menang (Suara NTB) Warga di sejumlah dusun di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan dilanda kekeringan hampir tiap tahun. Akibatnya, warga mengalami krisis berkepanjangan sejak dua bulan lalu. Kondisi kekeringan ini juga mengakibatkan warga tak bisa menggarap lahan pertaniannya. Sumur bor yang ada di daerah setempat tak mampu memberi solusi bagi warga, lantaran sumur bor mangkrak.

(Suara NTB/dok)

I Nyoman Sembah

208 Koperasi Terancam Dibubarkan SEBANYAK 208 koperasi tak aktif terancam akan dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah (UKM) Lombok Barat (Lobar). Pembubaran akan dilakukan, jika hingga akhir tahun 2018 nanti tak memenuhi panggilan Dinas Koperasi dan UKM. “Yang tidak aktif itu akan kita panggil, dia (koperasi) rekomendasinya itu akan bubar atau transisi untuk aktif,” terang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar, Nyoman Sembah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (22/9).

Menurutnya, dari 502 koperasi yang terdaftar, 294 yang aktif. Sedangkan sisanya sebanyak 208 koperasi tak aktif. Nantinya koperasi tidak aktif tersebut akan dilihat baik dari aktivitasnya,hingga pengurusan koperasi tersebut. ‘’Itu nanti yang kita rekomendasikan ke kementerian untuk dibubarkan,” tegasnya.

Jika koperasi tak aktif tersebut tetap dibiarkan seperti itu, ujarnya, akan membuat penilaian kepala daerah dianggap tak berprestasi. Sebab syarat bupati itu dinilai berprestasi apabila 75 persen koperasi aktif.

Dirinya menduga tidak aktifnya koperasi ini, karena tak ada lagi pergerakan laporan keuangannya.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi salah satu universitas di Mataram untuk memanggil koperasi tersebut kenapa tak aktif.

Nantinya akan diterbitkan rekomendasi untuk pembubaran koperasi tersebut.

Diakuinya sejauh ini pihaknya baru memberikan pelatihan kepada koperasi yang masih aktif. Agar koperasi tersebut tetap bertahan dan berinovasi. “Kalau yang tidak aktif itu kita tanya dulu dia, kalau dia tidak mau dibina, kan buang-buang uang,” tandasnya. (her)

Gaet Wisatawan Melalui ”Senggigi Sunset Jazz” Giri Menang (Suara NTB) Senggigi Sunset Jazz 2017 resmi dibuka Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid di Killa Senggigi, Jumat (22/9). Sunset Senggigi Jazz yang digelar kedua kalinya ini, berttujuan untuk menggaet wisatawan yang datang berkunjung ke Lobar khususnya ke Senggigi. Tahun ini, pemda menargetkan 750 ribu wisatawan, sementara hingga semester I ini angka kunjungan sudah mencapai 510 ribu orang. Bupati pun menargetkan angka kunjungan bisa mencapai 1 juta orang.

Bupati menegaskan Senggigi Sunset Jazz ini merupakan agenda tahunan yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Lobar. Tahun lalu, event serupa ini bernama World Festival Jazz, dan tahun ini diubah menjadi Senggigi Sunset Jazz. “Ini sebagai salah satu upaya kita peningkatkan berbagai event yang kita gelar. Dan Senggigi Sunset Jazz ini sendiri akan menjadi event tahunan Pemkab Lobar,” katanya.

Mengenai tujuan digelarnya Senggigi Sunset Jazz ini, ujarnya, tidak lain hanya untuk menghibur para wisatawan dan juga kalangan masyarakat. Tentunya, dengan terhiburnya para wisatawan, banyak sisi positif yang bisa diraih, seperti semakin dikenalnya objek wisata Senggigi dan Lobar secara umum. “Harapannya, destinasi wisata kita lebih dikenal di dunia internasional,” ungkapnya.

Selain itu, dalam dunia pariwisata, kegiatan semacam ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Lobar dan NTB secara lebih luas. “Target kita di Lobar adalah kunjungan wisatawan menjacapai angka 75 ribu. Bagusnya, di semester pertama saja kunjungan wisatawan di Kabupaten Lobar sudah menembus angka 510 ribu,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga meminta agar semua pihak turut bersama dalam upaya membangun wisata di Kabupaten Lobar. “Kita berharapnya wisatawan yang datang merasa nyaman. Dan tentunya senang tinggal di objek wisatawan kita,” tandasnya kemudian.

Pantauan koran ini di acara pembukaan Senggigi Sunset Jazz 2017, Jumat (22/9), ratusan wisatawan nampak memadati tepi pantai Senggigi. Tanpa suara, para wisatawan itu sangat khusyuk melihat dan mendengar penampilan beberapa musisi jazz yang unjuk kebolehan. (her)

(Suara NTB/her)

NIKMATI - Wisatawan mancanegara dan lokal menikmati pagelaran musisi jazz dalam event Senggigi Sunset Jazz, Jumat (22/9).

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Sumur bor yang mangkrak di Giri Sasak. Padahal, di musim kering ini keberadaan sumur bor ini sangat diharapkan warga.

Jumat (22/9), warga Dusun Tanaq Putik Desa Giri Sasak berebut air bersih sumbangan dari pihak Bank NTB. Penyaluran air ini dilaksanakan bersama-sama Bank NTB dengan BPBD Lobar. Begitu kendaraan pengangkut air datang, warga pun beramai-ramai membawa bak dan ember untuk mengambil air. Mereka antre untuk didropkan air sambil membawa ember.

Bahkan, ada warga yang takut kebagian air dan hampir saja berkelahi.

Kepala Dusun Tanak Putih, M. Jui, menuturkan, kekeringan melanda sejak 2 bulan lalu.”Kekeringan ini menyebabkan warga krisis air, lahan pertanian tidak bisa digarap,” kata Jui. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengandalkan sumur yang ada hampir di setiap rumah. Namun kondisi saat ini, air sumur kering sehingga warga terpaksa mandi ke sungai untuk mandi. Sedangkan untuk kebutuhan air terpaksa ngirit, karena bergantung dari bantuan dari pemerintah. “Sekedar untuk minum kami irit saja, kalau kebutuhan lain seperti mandi dan MCK kami ke kali berjarak 300-500 meter,” jelasnya.

Diakui, sejauh ini penyaluran air bersih sudah dilakukan empat kali ke daerah setempat. Namun kondisinya tetap saja warga mengalami kekurangan. Sejumlah pihak yang sudah menyaurkan air seperti BPBD, Damkar dan Polres seta kali ini Bank NTB. Ia meminta penangan-

an kekeringan harus jangka panjang, sebab jumlah penduduk yang terdampak di dusunnya sebanyak 107 KK hampir 300 jiwa lebih. Karena untuk saat ini untuk bercocok tanam warga tidak bisa, dalam setahun dua kali gagal tanam. “Harapan kami agar menanggulangi kekeingan, karena ada sumur bor, namun mangkrak,” kritiknya.

Diakuinya ada proyek sumur di daerah itu namun ia sebut proyek gagal, karena semenjak dibangun tahun 2011 lalu tak bisa difungsikan. Awal-awal dibangun, sumur ini bisa difungsikan namun akibat mesinnya rusak, sehingga sumur bor mangkrak. Kedalaman mesin air itu sendiri 75 meter.

Saat ini debet airnya masih ada, namun warga kesulitan mengambil air, karena terlalu dalam. “Hampir 5 tahuni ini tak bisa dipakai sumur tersebut,”jelasnya.

Sementara Kabid Kedaruratan BPBD Hartono Ahmad menyatakan sejauh ini desa yang diperkirakan dilanda kekeringan 30 desa dengan 121 dusun. Namun kekeringan yang melanda sebagian wilayah.

Terkait persoalan mesin sumur bor, pihaknya tidak tahu siapa yang membangun.

Pihaknya sendiri tengah mendata dengan meminta semua camat untuk merekap data sumur bor di wilayah masing-masing. Baik sumur bor yang berfungsi dan tidak, hal ini dilakukan supaya bisa dilihat dan ditindaklanjuti oleh pihak nantinya yang berwenang. (her)

BKPRD Minta Proyek Perumahan Pilkada Lobar yang Belum Berizin Dihentikan Dukungan Partai Golkar Gir Menang (Suara NTB) Ketua BKPRD Lombok Barat (Lobar), H. Moch. Taufiq menegaskan proyek perumahan di jalur Lombok International Airport (LIA) II yang tengah proses pengurukan lahan dipastikan belum berizin, sebab sejauh ini perizinan tengah berproses di instansi terkait dan BKPRD. Sekda pun meminta agar proyek itu distop dulu sebelum ada izin.

Disamping itu, pihak BKPRD masih mengkaji, sebab jalur tersebut termasuk jalur hijau.

“Itu (proyek perumahan) belum berizinan, karena itu harus dihentikan dulu,” tegas H. Moch.

Taufiq yang juga Sekda Lobar ini usai Salat Jumat di Masjid Pemda Lobar, Jumat (22/9).

Ditegaskan, saat ini perizinan masih berproses. Terkait pembiaran pengurukan di lahan tersebut, sejauh ini belum ada dikeluarkan izin terkait pengurukan lahan. Karena itu, pihaknya pun meminta agar

kontraktor menghentikan proyek tersebut. Pihaknya meminta agar proyek itu jangan dulu dikerjakan, sebab masih dalam proses. “Karena itu masih proses pengurusan izin, kami tidak pernah izinkan pengurukan. Kami akan bersurat untuk menghentikan dulu sampai keluarnya izin,”tegas Sekda.

Termasuk pihaknya masih belum membuat keputusan terkait izin perumahan tersebut, sebab perlu membahas mendalam terkait jalur yang masuk jalur hijau.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan melalui Kabid Perumahan, L. Ratnawi menegaskan proyek perumahan di kawasan tersebut sudah masuk ke dinas terkait. Setahunya masih proses kajian, sejauh ini masih tahap koordinasi dengan balai jalan untuk sama-sama mengkaji apakah lokasi ini layak atau tidak. Ia berdalih, Just-

ru pengurukan lahan saat ini tidak pas di pinggir by pass, namun berjarak sekitar 100 meter dari jalur utama. Hal ini klaimnya sesuai syarat. “Hal ini yang kita sama-sama kaji karena it kawasan hijau, belum dipastikan apakah layak atau tidak.

Tapi prosesnya bukan dikami yang memutuskan namun di Tim BKPRD,” jelasnya.

Proyek perumahan yang dimaksud dibangun di jalur ini masih proses kajian. Perizinannya sangatlah hati-hati, karena jangan sampai hal ini menjadi persoalan, karena Pemda dinilai tebang pilih. Ia memastikan izin perumahan ini belum keluar izin pihak yang berhak menentukan izin i keluar atau tidak ada di tim BKPRD. Sebab Dinas Perumahan dan Permukiman tidak punya kewenangan mengeluarkan izin developer. Termasuk melakukan teguran, kewenangan ada di tim yang memutuskan hal tersebut. (her)

Tak Memungkinkan Gelar Muscab

Tunggu Hasil Survei

Praya (Suara NTB) Siapa kandidat kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, hingga kini masih belum juga mengerucut ke satu calon.

Partai Golkar sampai saat ini masih menunggu hasil survei terkait beberapa kandidat calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan.

Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT., kepada Suara NTB, Jumat (22/9), mengaku saat ini pihaknya masih menimbang beberapa nama calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Lobar mendatang. Dan, diharapkan dalam beberapa hari ke depan sudah ada keputusan.

“Inshaallah dalam beberapa hari ke depan sudah ada sikap.

Karena saat ini kita masih melihat hasil survei,” terangnya.

Suhaili pun tidak menampik saat ini masih ada pro kontra

di internal Partai Golkar, terkait arah dukungan di Pilkada NTB mendatang. Namun itu semua hal yang wajar, karena yang namanya manusia pasti akan perbedaan pilihan dan pandangan. Tapi yang jelas, pada akhirnya nanti Partai Golkar bakal mengeluarkan satu keputusan soal calon kepala daerah yang akan diusung.

“Perbedaan yang ada nanti kita satukan,” tandasnya.

Disinggung peluang Partai Golkar mengusung H. Fauzan Khalid, Bupati Loteng ini menegaskan semua berpeluang.

Karena dalam mengambil keputusan, semua didasarkan hasil survei. Sementara survei sampai saat ini masih berlangsung. “Intinya kita tunggu hasil survei. Siapa yang paling berpeluang menurut hasil survei, bisa saja itu yang akan diusung oleh Partai Golkar di Pilkada NTB mendatang,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

TGH. Khudari Usulkan Perpanjangan Membandel, Peserta Madaq Bakal Ditertibkan Masa Jabatan ke DPP Giri Menang (Suara NTB) TGH. Khudari Ibrahim mengusulkan untuk perpanjangan masa jabatan sebagai ketua DPC PKB Lombok Barat ke DPP, menyusul masa jabatannya yang habis tanggal 12 September lalu. Hal ini telah dibahas dengan DPW, sebelum diusulkan ke DPP. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat. Terkait rencana berpaketan dengan H. M. Izzul Islam, ia mengaku sudah setuju.

Dijelaskan, terkait masa jabatan di DPC pihaknya sudah membicarakan dengan DPW dan sedang berproses di DPP sesuai mekanisme dan prosedur di partai. Terkait hal ini, ada solusi yang ditempuh yakni Muscab, namun mengingat kondisi eskalasi politik saat ini fluktuatif, sehingga tak memungkinkan dilaksanakan.

“Karena itu saya memohon untuk meminta perpanjangan masa jabatan sebagai ketua DPC ke DPP, sudah kami bahas di DPW juga,” ujarnya.

(Suara NTB/dok)

TGH. Khudari Ibrahim Apakah nanti ditunjuk sebagai careteker atau sejenisnya, ujarnya, tergantung keputusan di DPP. Namun, sejauh ini secara resmi hal ini sudah dibahas untuk pengusulan perpanjangan masa jabatan dan belum keluar dari DPP. ‘’Pihaknya masih menunggu keputusan DPP,’’ ujarnya.

Menyoal rencana duet dengan H. M. Izzul Islam, menurut politisi asal Kediri ini sebagaimana figur yang lain H. M. Izzul Islam

datang mendaftar ke DPC PKB kemudian menandatangani pernyataan untuk menjadi bupati dan wakilnya ada dirinya.

Ia secara pribadi sepakat setelah berbicara dengan komponen yang lain dan sudah ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan proses di parpol.

Selain Izzul, siapa yang akan dicalonkan tergantung petunjuk dan hasil fit and proper test di DPP. Saat ini proses ini tengah berproses di DPP. Terkait sinyalemen dukungan NU yang mengarah ke kandidat lain, bukan dirinya? Ia mengaku tidak bisa menanggapi hal yang tidak diketahui. Namun dirinya di NU memiliki kedudukan Wakil Ketua NU NTB, selain itu ia berangkat dari keluarga mahasiswa NU Kairo Mesir. Ia mengaku selama 9,5 tahun berkecimpung di sana. Ia juga seorang pengurus NU dan PKB yang memiliki afiliasi Timur Tengah. Sebelumnya ia pernah menjadi Ketua Asosiasi Ponpes NU Se Indonesia wilayah NTB dan Ketua RMI NU NTB. (her)

Praya (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) bakal menertibkan paksa warga peserta Madaq Madeq Mare di kawasan Pantai Kuta Pujut. Pasalnya, pemerintah daerah sudah mengingatkan warga untuk tidak mengelar tradisi budaya untuk sementara waktu selama proses penataan kawasan Pantai Kuta berlangsung. Namun nyatanya, sampai saat ini warga masih membandel dengan tetap mengelar tradisi tersebut.

“Sudah ada perintah langsung dari atasan. Untuk menertiban peserta Madaq,” aku Sekretaris Sat Pol PP, L. Marwan, kepada Suara NTB, Jumat (22/9). Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) maupun dengan pihak ITDC selaku pengelola kawasan guna menentukan pola yang akan dilakukan.

Adanya koordinasi ini setidaknya tidak sampai memicu polemik dengan masyarakat. “Saat ini pihak Disparbud Loteng sedang berkomunikasi dengan warga

peserta Madaq. Jika memang tidak bisa diselesaikan dengan kesadaran sendiri, kita tertibkan paksa,” terangnya.

Dikatakannya, apa yang dilakukan pihaknya terhadap warga peserta Madaq bukan karena ada kepentingan pihak tertentu. Tetapi demi kepentingan bersama semua pihak di daerah ini, karena kawasan Pantai Kuta tengah dalam proses penataan oleh phak ITDC. Khawatirnya kalau Madaq tetap berlangsung, akan berdampak buruk bagi proses penataan kawasan pantai, karena kawasan bisa menjadi kotor dan kumuh. Sementara pihak ITDC sudah berkomitmen menata kawasan tersebut secepatnya tahun.

Sementara itu, Kepala Disparbud Loteng, H.L. Putrie, menegaskan pihaknya akan segera mengumpulkan tokoh masyarakat guna membahas persoalan tersebut. Menurutnya, Madaq sebagai satu tradisi masyarakat Loteng bagian selatan tetap harus dilestarikan tanpa merusak keindahan kawasan Pantai Kuta. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Catatan Terhadap APBD P 2017

Komisi III Soroti Infrastruktur, Komisi IV Bicara Tenaga Kerja dan Pariwisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi Dewan memberikan beberapa catatan terhadap APBD Perubahan 2017 yang belum lama ini ditetapkan. Sekaligus masukan dalam pembahasan pembahasan anggaran di tahun berikutnya. Komisi III banyak menyoroti soal infrastruktur, sementara Komisi IV lebih pada persoalan tenaga kerja, sosial dan pariwisata.

Juru bicara Komisi III, M. Faisal S.Ap, menyatakan, dari hasil monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan. Salah satunya disebabkan karena perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana dibatasi dengan besaran pagu anggaran baku yang sudah ditetapkan dan diikuti. Makanya Komisi III mengapresiasi rencana Dinas PUPR yang berinisiatif menggunakan APBD Perubahan 2017 ini untuk melakukan per-

encanaan kegiatan tahun 2018.

Terhadap konsultan perencana diberikan ruang seluasluasnya untuk merencanakan secara komprehensif faktual di lapangan. Sehingga didapat anggaran ideal untuk pekerjaan fisik/konstruksi pada tahun anggaran 2018 agar tidak terjadi lagi pekerjaan terlambat, tidak tuntas/tidak selesai.

Masyarakat juga langsung dapat menikmati/merasakan pembangunan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap keberlanjutan program pembangunan infrastruktur jalan kondisi mantap sesuai Perda Jalan Daerah yang mengamanatkan anggaran infrastruktur jalan 4% dari APBD Sumbawa mencapai target jalan mantap pada tahun 2019.

Selain itu, UPTD Laboratorium Dinas PUPR juga diminta agar lebih berperan aktif dan harus dilakukan secara profesional mengingat hasil dokumen uji mutu dimaksud sebagai persyaratan dokumen proyek lainnya termasuk syarat mutlak

dalam lampiran pencairan dana proyek. Untuk menjaga kualitas proyek, diharapkan kepada seluruh OPD yang melaksanakan proyek fisik untuk tidak menerima hasil uji laboratorium dari rekanan/kontraktor. Tetapi harus resmi diterima dari UPTD Laboratorium Dinas PUPR. Selain soal infrastruktur, Komisi III juga berharap kepada Dinas Lingkungan Hidup, mendata semua perusahaanperusahaan yang diwajibkan untuk mempunyai dokumen lingkungan baik itu Amdal, UKL/UPL maupun SPPL. Untuk mengetahui apakah usaha tersebut sudah mempunyai dokumen lingkungan atau tidak. Demikian pula terhadap bangunan–bangunan pemerintah maupun swasta yang diwajibkan dengan dokumen lingkungan harus juga di data. Agar diketahui besaran dampak yang ditimbulkan dari bangunan tersebut.

Sementara Komisi IV melalui juru bicaranya, Ahmad Junaidi, diantaranya menyinggung

(Suara NTB/arn)

Ahmad Junaidi soal optimalisasi potensi PAD melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar merumuskan kebijakan status LLK menjadi setingkat BLK. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan PAD. “Dua sisi ini menjadi perhatian kita bersama dengan meningkatkan sarana ,prasarana dan sumber daya manusia pen-

gelola BLK, yang memenuhi standar dan menjangkau banyak layanan sebagaimana keberadaan BLK di daerah-daerah lain,”terangnya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk segera melauching Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan intens melakukan sosialisasi regulasi perlindungan terhadap TKI sampai pada tingkat akar rumput (grass root) bersama semua stake holders yang ada. Agar apa yang menjadi kendala di lapangan selama ini, bisa teratasi dengan baik. Seperti kasus terjadinya pemalsuan identitas dan persolan-persoalan lainnya. Mengingat terjadinya berbagai macam kasus, berawal dari adanya pemalsuan identitas. Dengan adanya LTSP semua persoalan bisa terminimalisir dengan baik.

Terkait pariwisata, Komisi IV mengparesiasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang sedang melangsungkan Festival Pesona Moyo dan telah menjadi agenda pariwi-

sata NTB. Semoga menjadi magnet pada wisatawan baik dalam maupun luar daerah bahkan mancanega sehingga pada tahun-tahun mendatang jumlah wisatawan meningkat tajam. Apalagi Sumbawa sedang gencar-gencarnya melakukan promosi wisata, untuk mendukung itu perlu dilakukan kalibirasi wisata guna mengembangan destinasi wisata secara komprehensif yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD Sumbawa. Untuk mendukung hal ini dibutuhkan anggaran yang memadai serta orang-orang cerdas yang mempuni serta berkemauan keras untuk berinovasi untuk menyongsong pariwisata Sumbawa. Makanya diperlukan peran semua dinas terkait dan peraturan daerah yang memberikan payung hukum pariwisata Sumbawa.

Sednagkan terkait Dinas Sosial, Komisi IV memberi catatan pada penerapan Sistem Layanan dan Rujukan

Terpadu (SLRT) yyang diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan profil dalam basis data terpadu pada semua kecamatan se-Kabupaten Sumbawa. Sehingga penerima manfaat mendapatkan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemrintah pusat, propinsi dan kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

Sejak tahun 2015-2017 pengguna BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) telah melampau quota yang ditetapkan sebanyak 45.000 orang dengan daftar antrian sekitar 1.000 orang lebih. Mengingat banyaknya daftar antrian ini diharapkan ada upaya lobby yang dilakukan Pemkab Sumbawa pada pemerintah pusat agar dapat menambah qouta penerima BPJS PBI ini. Selain itu dengan diterapkannya SLRT diharapkan penerima BPJS PBI tidak salah sasaran. (arn/*)

Pemkab Diminta Prioritaskan Musim Kemarau Pengadaan Armada Kebakaran Sumbawa Besar (Suara NTB)Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Makanya, diharapkan pengadaan armada pemadam kebakaran bisa menjadi skala prioritas setiap tahunnya. Agar di semua zona (timur, barat, selatan dan tengah) bisa terisi semua bahkan ada di setiap kecamatan.

Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Andi Rusni S.E, mengingat bencana kebakaran sering terjadi, maka perlu segera Kepala Pemadam Kebakaran didefenitifkan. Agar tidak dijabat oleh pelaksana tugas dalam waktu yang terlalu lama. Sedangkan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang setiap tahun dianggarkan, diharapkan agar mobil pemadam kebakaran yang ada dibelakang kantor Bupati segera diserahkan ke BPBD. Untuk dapat dipergunakan.

“Cukuplah peristiwa kebakaran Bala Putih menjadi tamparan keras bagi kita,”cetusnya.

Andis, panggilan akrabnya, juga melihat Kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) rawan banjir, maka penting untuk dilakukan relokasi yang terintregasi dengan pemadam kebakaran dan Dinas Sosial. Sehingga kedepan sistem penanggulangan bencana di kabupaten Sumbawa ini bisa lebih cepat dan terintegratif. (arn)

Dewan : Perlu Upaya Bersama Sikapi Kondisi PT AMNT Taliwang (Suara NTB) Menghadapi kondisi yang terjadi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) saat ini, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menilai perlu adanya langkah bersama berbagai elemen di daerah untuk menghadapinya.

Tidak saja oleh pemerintah KSB, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan DPRD provinsi harus sigap memantau setiap perkembangan langkah kebijakan yang dijalankan perusahaan oper(Suara NTB/bug) ator tambang proyek Batu Dinata Putrawan Hijau itu.

“Banyak persoalan di sana yang kemudian akan berimbas kepada kita sebagai daerah penghasil. Makanya perlu langkah bersama-sama,” cetus Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Jum’at (22/9).

Ia mengatakan, salah satu yang perlu disikapi bersama oleh pemerintah daerah (KSB dan provinsi) yakni mengenai kepastian perubahan izin PT AMNT dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini penting menjadi perhatian bersama karena dalam ketentuan itu termuat juga mengenai pendapatan daerah dari kegiatan pertambangan yang dilakukan PT AMNT di Batu Hijau.

Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentag Minerba, perusahaan tambang pemegang IUPK wajib memberikan 10 persen keuntungan bersihnya kepada pemerintah dengan komposisi kepada pusat, provinsi, kabupaten/kota daerah penghasil serta kabupaten/kota lainnya di dalam provinsi penghasil.

“Kami sebelumnya sudah konsultasi ke Kementerian ESDM. Mereka bilang sudah ada pengalihan izin itu, tapi yang belum jelas soal kepastian realisasi pembagian hasil sesuai dengan IUPK. Nah ini yang saya kira perlu disikapi bersama. Bukan kita saja yang di KSB, tapi juga provinsi harus turut mempertanyakannya,” tegasnya.

Selain soal pembagian hasil keuntungan perusahaan kepada pemerintah, Dinata menyatakan, isu lainnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah di daerah adalah kehadiran MacMahon yang akan digandeng PT AMNT mengelola unit pertambangan Batu Hijau. Baginya hal ini perlu didalami, sebab MacMahon akan menjalankan unit utama kegiatan pertabangan Batu Hijau yakni penambangan.

“Pertanyaannya apa boleh pekerjaan utama di jalankan perusahaan bukan pemegang izin. Kan yang pegang izin di sana PT AMNT bukan MacMahon,” paparnya.

Komisi III DPRD sendiri, ungkap Dinata, sejak awal secara intens mengelola setiap isu yang terjadi di PT AMNT terutama yang berkaitan secara teknis dengan kerja-kerja komisi. Namun demikian, ia merasa akan lebih efektif perjuangannya tersebut jika seluruh pihak terkait di daerah mengambil langkah bersama untuk mencari jalan terang setiap persoalan yang terjadi di tambang Batu Hijau dengan perusahaan operator barunya itu.

“Saya kira kalau Pemprov dan DPRD provinsi bergerak aktif seperti yang kami lakukan akan lebih bagus lagi. Karena soal pertambangan ini kan domainnya lebih banyak di tangan provinsi. Nah saya juga apresiasi teman-teman di komisi lain di DPRD sini sudah jalan juga seperti komisi 1 terkait ketenagakerjaannya,” sambung politisi Brang Rea ini.

Selanjutnya, ia mengatakan, terkait hasil konsultasinya ke sejumlah pihak baik provinsi maupun pusat. Komisi III telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD KSB. Dalam penyampaiannya, Komisi III meminta DPRD secara kelembagaan memanggil manajemen PT AMNT untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan yang ada. “Harapan kami pimpinan segera menindaklanjuti hasil kami itu dengan memanggil manajemen AMNT,” pungkasnya.(bug)

Warga Sampar Maras Tempuh Lima Kilometer Demi Air Bersih

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kekeringan di Sumbawa makin ekstrem. Krisis air bersih pun kian parah. Kemarau berkepanjangan membuat kondisi makin tidak menentu. Seperti yang dialami ratusan KK warga dusun Sampar Maras Kecamatan Labuan Badas. Mereka harus menempuh jarak lima kilometer hanya untuk mengambil air bersih di Dusun Empan. Berikut pengamatan Suara NTB saat mengunjungi dusun yang setiap tahunnya terkena dampak kekeringan ini.

Jarak dusun ini dari pusat desa Labuhan Badas sekitar 5 kilometer. Jarak tersebut cukup jauh jika dilihat dari kondisi jalan menuju dusun setempat. Selain melewati beberapa tanjakan, jalannya juga bergelombang. Lokasinya cukup tinggi dari permukaan laut.

Secara kasat mata daerah tersebut terlihat cukup kering dengan rumput dan pepohonan yang menguning. Selain jauhnya pusat mata air, di dusun setempat juga tidak adanya sumur atau sarana lainnya sebagai tempat mengambil air. Sehingga di musim kemarau, warga hanya bisa mendapatkan air dengan cara membelinya dan mengambilnya ke dusun lain di desa setempat.

Kepala Dusun Sampar Maras, I Nyoman Labe Wijana menyampaikan di dusunnya terdapat 4 RT dan 1 RW. Dihuni oleh 130 KK dan 520 jiwa.

Seluruhnya terdampak kekeringan sejak empat bulan lalu.

Untuk mendapatkan air di musim kemarau, warga harus membelinya seharga Rp 300 hingga Rp 350 ribu per tangki.

Dalam satu tangki hanya dapat memenuhi kebutuhan hingga 15 hari. Bahkan sebagian besar warga mengambil air ke wilayah Dusun Em-

pan, Desa Labuhan Badas menggunakan sepeda motor.

Air tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk memasak, mandi dan lainnya. Termasuk untuk air minum hewan peliharaannya.

“Sangat kekurangan air di musim kemarau ini. Warga ada yang membeli dan ada juga yang mengambil ke Dusun Empan. Jaraknya itu sekitar 5 kilometer,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Kadus, dusun setempat memiliki sumber air yang berasal dari resapan. Namun jaraknya terlalu jauh sekitar 7 kilometer dan sudah tidak berfungsi. Kebutuhan air ini hanya bisa didapatkan dengan mudah saat musim penghujan. Dengan cara menampung air hujan di bak penampung yang sudah dibuat.

Ukuran bak penampung 4x5 dengan tinggi 2,30 meter. Air yang sudah ditampung itulah yang digunakan untuk kebutuhan air setiap hari.

“Sebagian besar warga sudah membuat bak penampung untuk menampung air hujan. Karena saat musim penghujan saja warga mudah mendapatkan air,” terangnya.

Dijelaskannya, warga setempat kebanyakan bertani dan beternak. Namun di musim ke-

(Suara NTB/ind)

TUNJUKKAN PENAMPUNG - Kadus Sampar Maras saat menunjukkan penampung air yang dibuat untuk menampung air hujan. marau ini warga hanya bisa beternak. Namun tidak bisa maksimal memberikan air minum terhadap ternak, dikarenakan cukup jauhnya tempat mengambil air. Terhadap bantuan sendiri, diakuinya sudah pernah diterima.

Pada pekan lalu air bersih sudah didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Sumbawa dan Polres Sumbawa. Namun bantuan tersebut masih dirasa kurang. Mengingat warga yang membutuhkan air cukup banyak. Pihaknya berharap, kedepannya pemerintah dapat menjawab persoalan kekurangan air bersih warga setempat. Karena kebutuhan

akan air bersih ini setiap tahunnya dirasakan warga.

Sementara Sekdes Labuhan Badas, Mukhlis menjelaskan Desa Labuhan Badas terdiri dari enam dusun. Yakni Dusun Labuhan Badas, Dusun Empan, Kayu Madu, Sampar Maras, Kanar, dan Suka Damai. Dari keenam dusun tersebut yang sering mengalami kekeringan setiap tahunnya yakni Dusun Sampar Maras.

Pihaknya pun sudah melaporkan hal ini dengan mengajukan permohonan air bersih ke pemerintah daerah.

Untuk langkah pertama yang akan dilakukan dengan melakukan penghijauan di

wilayah setempat. Kemudian akan menyediakan mesin sedot air untuk mengairi air ke dusun setempat. Mengingat untuk menganggarkan sumur bor tidak memungkinkan dengan lokasi dusun yang cukup tinggi.

Selain itu pemerintah desa juga akan memasukkan Dusun Sampar Maras dalam program pemerintah tentang penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas). Dengan sumber pendanannya sebesar Rp 350 juta. Terdiri dari 70 persen dari APBN, 10 persen dari APBDes, 4 persen dari Inkes, dan 16 persen dari pihak dusun dapat berbentuk penampungan air yang disediakan dusun.(ind)

Puluhan Siswa Rabbani School, Gelar Aksi Bupati Minta Semua Desa di KSB Solidaritas Kemanusiaan untuk Rohingya Intervensi Masalah Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Puluhan siswa dari tingkat SD dan SMP Rabbani School, Taliwang menggelar aksi solidaritas kemanusiaan terhadap kondisi muslim Rohingya di Myanmar. Aksi tersebut dilakukan dengan cara melakukan long march mulai dari lingkungan Bugis, menuju alun-alun kota Taliwang, Jumat (22/9).

Pantauan Suara NTB di lokasi menyebutkan, ada puluhan siswa dari tingkat SD sampai dengan SMP yang turun ke jalan.

Mereka mulai melakukan aksi sekitar pukul 7. 00 WITA dimulai dari sekolah yang berada di lingkungan bugis menuju alunalun Taliwang. Selain menyerukan masalah yang terjadi di Rohingya dan mengutuk apa yang sudah dilakukan terhadap muslim Rohingya, mereka juga melakukan pengumpulan dana untuk meringankan beban muslim Rohingya. Bahkan dana yang terkumpul ada puluhan juta rupiah dan akan langsung disalurkan kepada warga Rohingya melalui yayasan bulan sabit merah.

Kordinator umum dan juga menjabat sebagai Ketua Yayasan sekolah ini, Agus Danurosul kepada Suara NTB mengatakan, aksi ini merupakan aksi solidaritas kemanusian terhadap kondisi muslim yang ada di Rohingya. Apalagi saat ini di media massa dan media sosial

(Suara NTB/ils)

SOLIDARITAS - Aksi Solidaritas Rohingya yang digelar oleh Siswa SD, SMP Robbani School, dari lingkungan Bugis, menuju alun-alun kota Taliwang, Jumat (22/9). kondisi yang dialami oleh muslim Rohingya sudah sangat menderita. Bahkan kondisinya sudah diluar batas kemanusiaan, tidak hanya orang dewasa, anak-anak, orang tua juga ikut menjadi korban terhadap kondisi tersebut.

“Aksi ini kita lakukan untuk mengajak kaum muslimin di Taliwang untuk bisa sedikit menyisihkan rezekinya untuk membantu teman-teman kita yang ada di Myanmar. Sehingga dengan bantuan sedikit ini kita beriktiar untuk bisa meringankan beban mereka,” ujarnya.

Dikatakannya, sebenarnya kegiatan aksi solidaritas ini sudah mulai dilakukan sejak hari senin kemarin. Hanya saja di hari tersebut, masih sebatas

pengumpulan dana di lingkungan sekolah saja. Sedangkan untuk hari ini (Jumat) merupakan acara puncak pengumpulan dana bantuan untuk diserahkan kepada muslim Rohingya.

Tetapi pada khususnya, kegiatan ini dilakukan agar para siswa ini bisa lebih peduli lagi terhadap sesama. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk bisa meningkatkan rasa empati serta simpati terhadap kondisi yang dialami oleh muslim Rohingya yang saat ini dalam kondisi kesusahan.

“Kalau kita bisa meringankan satu saja kesusahan saudara-saudara kita, Insya Allah, Allah akan meringankan juga kesulitan kita di hari pembalasan nanti,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB)Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM meminta kepada semua kepala desa (Kades) untuk bisa sama-sama melakukan intervensi terhadap bencana kekeringan yang setiap tahunnya melanda wilayah setempat. Masalah ini diatensikan bupati, karena selama ini Desa dan Kecamatan cenderung melimpahkan masalah kekeringan ini ke daerah yang notabene anggarannya juga sangat terbatas.

“Saya minta kepada pak kades, lurah dan camat, kalau memang khusus di APBDes, bisa menangani masalah ini (Kekeringan) kenapa tidak dilakukan. Sehingga tidak harus tergantung kepada APBD yang jumlahnya juga sangat terbatas. Makanya saya minta dengan anggaran desa yang mencapai miliaran rupiah bisa mengintervensi masalah ini.

Sehingga apabila persoalan ini terjadi bisa langsung di intervensi,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (22/9).

Dikatakannya, APBDes yang mencapai angka miliaran rupiah tersebut, sudah semestinya bisa membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan ini. Karena selama ini, menurut catatan yang ada, Pemdes belum ada satupun program yang dicanangkan oleh desa dalam mengintervensi berbagai macam masalah. Baik itu

masalah kekeringan, kebakaran, maupun masalah-masalah yang lain dengan tetap berpangku dan menunggu anggaran dari APBD. Oleh karenanya, permasalahan ini harusnya bisa menjadi catatan bersama untuk menyiapkan regulasi dan aturan bagi desa untuk bisa menanggulangi masalah ini ketika ada kejadian.

“Sesungguhnya desa itu berhak untuk melakukan upaya penanganan ketika ada bencana melalui APBDesnya, jangan melulu minta ke daerah. Karena uang ini juga uang negara dan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tentu dalam mengintervensi masalah yang ada di masing-masing desa, tetap harus melalui prosedur dan sesuai dengan aturan. Jangan sampai dengan niat yang baik untuk membantu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena pada hakikatnya solusi itu ditawarkan sematamata untuk mempercepat penanganan ketika ada bencana ini terjadi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan dan diminimalisir.

“Kita menaruh harapan penuh kepada Pemdes untuk bisa membantu dalam penanganan masalah kekeringan ini.

Jangan kita saja yang bergerak, sementara desa hanya melimpahkan masalahnya ke daerah,” tukasnya. (ils)

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

Masyarakat Lingkar Tambora Awam Soal Wisata Alam Dompu (Suara NTB) – Koordinator Pengendalian Ekosistem Hutan, Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, Adi Kurniawan mengungkapkan, lambannya pengembangan pariwisata Tambora dikarenakan awamnya pemikiran masyarakat soal wisata alam. Mereka masih bertanya-tanya soal keuntungan yang akan didapat dari obyek wisata tersebut.

Bahkan, beberapa diantara mereka memilih tetap bertahan dengan menggantungkan hidupnya pada hutan, seperti melakukan penebangan liar, perambahan hingga mengelola lahan pertanian. “Masyarakat masih awam sekali apa sih keuntungan wisata alam, kemudian apa saja yang harus mereka kerjakan untuk ikut disitu masih minim sekali,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Kondisi ini diakui cukup menghambat pengembangan pariwisata tambora, sehingga perlu upaya pendampingan dan pembinaan. Berdasarkan arahan koordinator tim pengembangan percepatan kawasan tambora jelas Adi Kurniawan, bahwa tambora basisnya untuk pemberdayaan masyarakat, catatannya dengan pola pemberdayaan tersebut maka intervensi pemerintah melalui program-programnya harus terus digenjot.

“Tambora ini basisnya pemberdayaan masyarakat bukan investasi, bukan investor, bukan pengusaha. Catatannya kalau pemberdayaan itervensi pemerintah melalui programnya itu harus lebih besar,” jelasnya.

Menyikapi awamnya pemikiran masyarakat soal pengembangan wisata alam ini, TNT sudah membentuk beberapa kelompok sadar wisata, seperti MPA, MMP dan asosiasi wisata lingkar tambora. Dengan begitu diharapkan, program TNT nantinya dapat dikoordinir langsung oleh kelompok-kelompok tersebut.

Selain pembentukan kelompok, TNT juga sudah membangun kesepahaman dengan aparatur desa lingkar tambora, khususnya 12 desa yang berdekatan langsung dengan kawasan tambora. Hanya memang yang digodog saat ini baru enam desa.

“Mereka (pihak desa, red) setuju. Dari kegiatan sejak penyusunan rencana pengelolaan taman nasional itu kita iku sertakan mereka, kemudian master plane pengembangan pariwisata juga demikian, mereka responnya sangat baik sekali,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pilkada Kota Bima

PAN Resmi Paketkan Lutfi dan Ferry Sofyan

Kota Bima (Suara NTB) – DPD PAN Kota Bima resmi menduetkan, H. Muhammad Lutfi, SE dan Ferry Sofyan, SH, sebagai pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima menghadapi Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua I DPD PAN Kota Bima, Samsurih SH, kepada Suara NTB, Jum’at (22/9). Menurutnya keputusan tersebut, karena hanya keduanya yang mendaftar saat dibukanya penjaringan beberapa waktu lalu.

“Hanya ada dua calon. Pak Lutfi calon walikotanya dan pak Ferry sebagai wakilnya.

Sehingga kesimpulan rapat pleno di tingkat DPD, mengarah kedua orang ini,” katanya.

Selain pihaknya memaketkan paslon tersebut lantaran tidak ada calon yang mendaftar. Hal itu juga lantaran adanya komunikasi dan koordinasi yang dibangun dari awal antara keduanya.

Bahkan, menurut Anggota DPRD Kota Bima ini, rekomendasi hingga Surat Keputusan (SK) tentang penetapan paslon itu, telah dikeluarkan secara resmi oleh pengurus DPP. “Paslon ini sudah keluar SK nya dari DPP. Saya akan

berangkat sore nanti ke Jakarta. Mengambil SK penetapan ini di kantor DPP,” terangnya.

Meski demikian, berdasarkan UU pemilu, pihaknya belum bisa mengusulkan sendiri paslon yang dipaketkan itu, untuk bertarung dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

“Untuk mengusungnya minimal sebuah partai harus memiliki lima kursi di DPRD. Sementara partai kita hanya mengantongi empat kursi,” katanya.

Agar sampai lima kursi, harus membangun koalisi dengan partai lain yang memiliki kursi di dewan. Namun, salahsatu partai yang akan diajak berkoalisi sudah memberikan lampu hijau. Tinggal menunggu momentum untuk mendeklarasikan paslon ini.

“Tapi kita juga akan terus membangun koalisi dengan partai-partai lain. Karena besarnya koalisi juga dapat memperanguhi atau menentukan kemenangan,” pungkas Samsurih yang juga Ketua Fraksi PAN ini. (uki) Samsurih (Suara NTB/uki)

Lurah Penatoi Tak Ingin Daerahnya Dikaitkan dengan Kelompok Tertentu Bima (Suara NTB) – Satu orang warga Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, inisial Sf, yang diamankan aparat gabungan Brimob, Subden A Bima dan Mapolres Bima Kota akhirnya dilepas, belum lama ini.

Hal itu dikatakan Lurah Penato’i, Abdul Malik SE, kepada Suara NTB, Jum’at (22/ 9). Menurut Lurah, oknum Sf alias Pian itu, dilepas lantaran tidak mengetahui kasus penembakan dua aparat Polres Bima Kota, yakni Bripka Gafur dan Bripka Jainal. “Dua hari (Suara NTB/uki) yang lalu dilepas. Kalau tidak Abdul Malik salah hari Rabu ya,” katanya.

Diakuinya, pasca penembakan dua anggota polisi, di dua lokasi yang berbeda beberapa waktu yang lalu tersebut. Tercatat ada enam orang warga Penato’i yang diamankan oleh aparat. “Sempat diamankan, namun kini semuanya. Mereka sudah dikembalikan ke pihak keluarga,” ujarnya. Adanya hal itu, pihaknya tidak ingin mempermasalahkan lagi. Lagipula keenam warganya itu juga tidak akan mempersoalkan kembali. Hanya saja kedepan, pengamanan itu bisa dijadikan pelajaran oleh semua pihak. “Intinya warga dan kelurahan kami tidak mau dikaitkan kelompok-kelompok tertentu. Yang jelas Penatoi aman dan damai,” ujarnya.

Selain itu, Ia berharap aparat kepolisian ketika melakukan penyisiran atau penggrebekan rumah warga. Agar terlebih dahulu tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan. “Ya tidak langsung menyisir. Karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan,” tuturnya. Pasca penembakan dua anggota Polres Bima Kota oleh orang tak dikenal itu, aparat kemudian menyisir beberapa rumah warga Penato’i. Sejumlah warga pun diamankan serta menyita beberapa barang bukti (BB).

Namun dalam perjalanannya, warga tersebut dipulangkan dan diserahkan kembali kepada keluargannya. Alasannya mereka tidak terbukti dan tidak mengetahui adanya peristiwa penembakan itu. Sementara Kapolda yang hendak dimintai konfirmasi Suara NTB, usai memimpin acara sertijab Kapolres Bima dan Kapolres Bima Kota, di halaman kantor Walikota Bima enggan menanggapi. “Nanti saja ya,” katanya singkat. (uki)

(Suara NTB/uki)

TANDA JABATAN - Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli melepas dan memasang tanda jabatan serta penyerahan tongkat komando kepada dua Kapolres baru, Jumat (22/9).

Kapolda NTB Puji Prestasi Dua Kapolres Lama Kota Bima (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si, mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh Kapolres Bima Kota dan Kapolres Bima, lantaran sudah menunjukkan pengabdian dan prestasi selama menjabat.

Hal itu, dikatakannya saat menjadi inspektur upacara serah terima jabatan (Sertijab), Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman S.IK dan Kapolres Bima, M. Eka Fathurahman S.IK, di halaman kantor Walikota Bima, Jum’at (22/9).

Firli secara khusus menyampaikan kepada Ahmad Nurman

yang selama ini, mengabdi selama dua tahun tiga Bulan di Kota Bima. Menurutnya, Nurman telah menghasilkan beberapa catatan prestasi. “Diantaranya pengungkapan kasus pembunuhan secara cepat. Serta penanganan bencana yang sigap, ketika Kota Bima dilanda banjir pada Desember tahun lalu,” katanya.

Tidak hanya Nurman. Firli juga memuji prestasi yang ditorehkan olehM.EkaFathurahman.Yangtelahberhasilmenyelesaikandanmenjaga Bima dari konflik antar kampung. Atas prestasi itu, Kapolda menitip pesan kepada Kapolres baru, yakni AKBP, Ida Bagus

Made Winarta, S.IK yang menggantikan Nurman. Serta AKBP. BagusDewoSatrioS.IKyangmenggantikan M. Eka Fathurahman, agar dapat mengukir prestasi dan meningkatkan kinerja Polri.

“Saya berharap dapat menyesuaikan diri dengan tempat tugas. Intens menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. serta tidak hanya pelayanan, tetapi juga kinerja sesuai motto Kapolri, yakni Promoter, Profesional Modern dan Terpercaya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih

Rumah Warga Korban Kebakaran Tamekan Mulai Dibangun Taliwang (Suara NTB) Janji pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membantu pembangunan kembali rumah warga korban kebakaran di Desa Tamekan, kecamatan Taliwang mulai direalisasikan.

Dimulainya pembangunan sebanyak enam unit rumah warga korban kebakaran itu, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Jum’at (22/9) kemarin. “Semoga dengan bantuan pembangunan unit rumah ini, beban warga korban bisa menjadi lebih ringan,” cetus bupati usai melakukan peletakan batu pertama.

Adapun nilai bantuan yang disalurkan Pemda KSB untuk pembangunan kembali rumah warga korban tersebut masing-masing sebesar Rp 30 juta. Diakui bupati nilai tersebut tidak akan akan dapat mengembalikan kondisi rumah korban seperti sedia kala. Karenanya bentuk bangunan rumah bantuan Pemda ini didesain semi permanen.

Selain itu proses pembangunannya akan melibatkan sejumlah pihak secara bergotong royong. Dalam hal ini Pemda pun menerjunkan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Sementara itu juga pihak kepolisian melalui anggota Bhabinkantibmas dan pihak TNI dengan anggota Babinsa-nya turut ambil bagian dibantu warga desa Tamekan sendiri.

Menurut bupati, pelaksanaan agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat saat ini harus dilakukan dalam bingkai gotong royong. Sebab semangat keberasamaan dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat itu membawa banyak kemudahan. Terutama percepatan pada sampainya pada tujuan yang dinginkan. “Kalau bersama-sama pekerjaan seberat apapun pasti akan ringan. Hambatan tidak akan dirasakan karena setiap persoalan yang dihadapi pasti bisa diselesaikan dengan banyaknya tangan yang membantu,” ujarnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

BATU PERTAMA - Bupati HW. Musyafirin meletakkan batu pertama secara simbolis dimulainya pembangunan rumah korban kebakaran di Desa Tamekan.

(Suara NTB/jun)

PENGOBATAN GRATIS - Kodim 1614/Dompu bekerjasama dengan PT. STM saat menggelar pengobatan gratis di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Huu, Jumat (22/9).

Kodim Dompu Berikan Pengobatan Gratis Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka peringatan Hut TNI Ke 72 tahun ini, Komando Distrik Militer (Kodim) 1614 Dompu berkerjasama dengan PT. STM melakukan pengobatan gratis untuk warga Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Huu. Pengobatan yang fokus untuk penyakit mata itu akan berlangsung selama empat hari, dua hari di Kecamatan Huu dan dua hari di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja.

“Agenda peringatan HUT TNI bekerjasama dengan PT. STM ini akan berlangsung empat hari, dua hari di Huu dan dua hari di Woja,” kata Danunit Inteldim Lettu Kav. M. Kasim, kepada Suara NTB, Jumat (22/9).

Kegiatan ini wujud kepedulian TNI dan PT. STM terhadap masyarakat yang membutuhkan, terlebih tidak memiliki biaya untuk berobat. Karenanya diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini

untuk memriksa kesehatan, khususnya kesehatan mata.

Hal senada, kata M. Kasim, juga disampaikan Direktur PT. STM, Hadiyanto ketika memberi sambutan, yang mana pengobatan gratis seperti ini sudah dilakukan pihaknya dua kali dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat Dompu.

“Mereka ingin membantu masyarakat diwilayah Kabupaten Dompu yang masih banyak membutuhkan, dan ini untuk kedua kalinya mereka lakukan pengobatan gratis,” ujarnya.

Kegiatan yang turut dihadiri instansi terkait itu cukup antusias diterima masyarakat, baik kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Mereka kata M. Kasim sangat bangga melihat semangat kebersamaan yang dibangun TNI dan PT. STM untuk meringankan beban masyarakat miskin.

“Selain itu masyarakat berharap agar PT. STM segera membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih menganggur saat ini,” pungkasnya.

H. Iswan dari PT STM kepada Suara NTB, mengungkapkan, hari pertama kegiatan pelayanan mata gratis PT STM yang bekerjasama dengan John Fawcett Foundation (JFF) di lapangan Sawe Huu, Kamis (21/9) kemarin menghadirkan dr Endro Pranoto, SpM dan dr Jusni Saragih, SpM sebagai dokter matanya. Sebanyak 335 pasien masyarakat yang melakukan pemeriksaan dan 215 orang yang diberi kaca mata dan 130 orang diberi obat tetes mata. Sementara yang dilakukan operasi katarak ada 23 mata.

Dikatakan H. Iswan, masyarakat yang hendak diperiksa dan dioperasi matanya cukup membawa KTP untuk mendaftar di lokasi.

Selebihnya gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh PT STM. Untuk hari ketiga dan keempat dilangsungkan di lapangan Simpasai pada 24 - 25 September, mulai jam 8 pagi hingga sore. (jun/ula)

kepada Bupati Bima, Walikota Bima, pimpinan lembaga instansi terkait dan seluruh masyarakat.

Karena sesungguhnya prestasi dan kinerja kepolisian akan baik jika ada kerjasama dan andil besar dari seluruh masyarakat dan semua pihak yang ada.

“Saya titip dua anggota saya yang baru ini. Semoga kedepan Bima tetap aman dan tidak ada gejolak,” katanya Ahmad Nurman sendiri dipromosikan menjadi Wakil Komandan Resimen

II Pasukan Pelopor Korps Brimob RI. Sedangkan, M. Eka Faturrahman dipercaya menjadi Kapolres Lombok Timur.

Acara sertijab tersebut dihadari, Walikota Bima, H. M. Qurais H Abidin, Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M Noer, Anggota FKPD Kota dan Kabupaten Bima, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota dan Kabupaten Bima. (uki)

Terduga Penyalahguna Ganja Diringkus Dompu (Suara NTB) Ms (33), terduga penyalahguna narkotika jenis ganja diringkus polisi di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) lingkungan renda Kelurahan Simpasai, Kamis (21/9) Pukul 15.30 Wita.

Warga Lingkungan Jado Kelurahan Doro Tangga ini diketahui menyimpan, memiliki, mengusai, membawa dan menyalahgunakan ganja setelah digeledah.

Dari tangan Ms polisi menyita barang bukti lima garis ganja berikut bukti lainya. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan bermula dari informasi masyarakat polisi melakukan penggeledahan dengan cara mencegatnya di Jalan Lintas Dompu-Sumbawa depan kantor Dinas PU. “Ms ditemukan membawa ganja sebanyak lima garis,” katanya kepada Suara NTB via WhatsApp, Jumat (22/9).

Lima garis ganja yang belum bisa disebutkan berat kotornya tersebut ditemukan terbungkus plastik kresek di dalam saku

kiri jaket Ms. Sementara di saku kanan didapati uang Rp 1 juta.

Atas temuan itu kata Suhatta, langsung dilakukan pengembangan penyelidikan guna mengetahui sumber kepemilikan barang.

Diperoleh keterangan bahwa barang tersebut berasal dari Fr warga Dusun Rasanggaro Desa Matua. ”Kemudian tim opsnal langsung melakukan penggeledahan di rumah Fr,” terangnya.

Dalam penggeledahan rumah Fr yang disaksikan langsung warga setempat polisi tak menemukan barang bukti ganja sebagaimana yang dikatakan Ms. Meski begitu Fr tetap digiring polisi untuk diinterogasi lebih dalam terkait dugaan kepemilikan barang berbahaya ini.

Saat ini keduanya diamankan di Mapolres Dompu untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk sepeda motor Jupiter Z bernopol EA 6544 PA yang digunakan Ms. “Barang bukti lain yang kita amankan yakni Motor Jupiter Z Nopol EA 6544 PA,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

DIAMANKAN - Ms (33) terduga penyalahguna ganja beserta barang bukti yang diamankan polisi, Jumat (22/9).

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

Halaman 8

Mahalli Tepis Isu akan Maju di Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menepis isu yang menyebutkan dirinya punya ambisi politik untuk ikut maju di Pilkada NTB 2018. Ia menegaskan bahwa di pilkada serentak 2018 ini, dirinya tidak akan maju.

“Ndak mungkin saya akan maju, karena saya juga tidak pernah berpikir untuk maju (jadi calon),” jawab Mahalli, di ruang kerja Wakil Ketua DPRD NTB, Jumat (22/9) kemarin.

Dikatakan Mahalli, meskipun dirinya memliki kapasitas, namun ia telah memutuskan untuk tidak akan tampil dalam bursa pencalonan. Namun demikian, untuk periode berikutnya, ia tidak menutup kemungkinan, memiliki peluang untuk maju.

“Kalau memang pada waktunya nanti, ada nasib bisa maju jadi calon Gubernur, kenapa tidak. Karena kita tidak tahu takdir. Tapi yang jelas pilkada saat ini, saya tidak akan ikut jadi bakal calon, tidak,” terangnya.

Mahalli untuk saat ini lebih memilih tetap jadi pemain, guna meramu jalannya dinamika politik pilkada serentak 2018. Menurutnya, hal itu menjadi keharusan bagi dirinya, sebab, kapasitasnya sebagai ketua partai. Oleh karena itu, mau tidak mau, dirinya akan tetap terlibat aktif mengambil peran politik. “Kalau nyalon tidak, tapi jadi pemain tetap, karena saya ketua partai,” ucapnya.

Ketua Pengurus Wilayah NW NTB itu mengatakan, untuk Pilkada NTB dan Lombok Timur, pihaknya sudah tidak bisa ke luar dari garis keturunan trah Dr. TGH. M. Zainul Majdi, untuk diusung. Adapun alasanya yakni untuk menjaga persatuan dan kekompakan jemaah NW, dalam pilkada.

“Kalau di luar trah TGB itu, jamaah NW sulit kompak. Sehingga kalau mau menang maka, harus dari trah itu,” ujarnya.

Ditegaskan Wakil Ketua DPRD NTB itu, bahwa Demokrat telah memutuskan nama-nama kadernya yang diutus untuk tampil bertarung di pilkada serentak 2108. Sehingga mustahil akan terjadi perubahan. (ndi)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Barang bukti alat skimming dengan tersangka tiga warga negara Bulgaria.

Polda ”Backup” Kasus ”Skimming ” BRI Trawangan Mataram (Suara NTB) Tiga warga negara Bulgaria terduga pelakuskimming ATM sudah mendekam di Rutan Polda NTB. Polisi masih mencari simpul jaringan skimming ATM Bali-Lombok.

Jumlah kerugian skimming BRI Oktober 2016 sampai Januari 2017 mencapai Rp 3 miliar. Para pelakunya, kembali beraksi di Gili Trawangan namun aksinya

tertangkap tangan.

Berkaitan dengan jaringan antar daerah dan pelaku warga negara asing, Polda NTB membackup penanganan kasus tersebut.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menerangkan, kasus itu masih ditangani Polres Lombok Utara.

“Polda NTB hanya membackup, penanganannya di

(Polres) Lombok Utara,” ujarnya kemarin.

Backup itu dalam rangkap mengekstraksi data-data nasabah yang sudah direkam para pelaku skimming. Ekstraksi data itu untuk mengungkap jumlah korban skimming dengan TKP Gili Trawangan.

Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43), ditangkap Sabtu (16/9) lalu di

Dualisme PPP Kembali Memanas Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan pilkada serentak NTB 2018 makin dekat. Konstelasi politik berjalan makin panas. Kini dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya sempat dingin, kembali memanas. Pasalnya, kedua kubu pada saat yang bersamaan, membangun manuver dengan mengumukan arah dukungan masing-masing pada kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

(Suara NTB/ndi)

BUKA PENDAFTARAN - Ketua Panitia pendaftaran balon kepala daerah Partai Demokrat, M. Nashib Ikroman (tengah) didampingi sejumlah panitia mengumumkan pembukaan pendaftaran balon gubernur.

Demokrat Buka Pendaftaran Balon Gubernur Mataram (Suara NTB) DPD Partai Demokrat NTB secara mengejutkan mengumumkan bahwa partainya membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah di Pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota, mulai hari ini Sabtu (23/9) sampai tanggal 5 Oktober mendatang.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Panitia penjaringan, M. Nashib Ikroman di Kantor DPD Partai Demokrat, Jumat (22/9).

“Mulai tanggal 23 September sampai 5 Oktober, untuk mengambil formulir dan sekaligus pengembalian.

Selanjutnya tanggal 8 itu, penyampaian visi-misi, sebelum kita kirim nama-namanya ke DPP,” jelas Nashib Ikroman.

Dijelaskan Achieve, sapaan akrabnya, bahwa penjaringan Partai Demokrat itu terbuka untuk diikuti oleh semua kalangan. Baik kader maupun non kader. Penjaringan tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis.

“Kita juga tidak memungut biaya pendaftaran Ini gratis, ini sebagai bentuk komitmen Partai Demokrat membangun tradisi yang baik,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Achieve juga menolak jika partainya dikatakan membuka proses pendaftaran di tengah limit waktu yang sempit itu hanya sekedar untuk formalitas belaka. Karena diketahui selama ini, kandidat bahkan calon yang akan diusung oleh partai berlambang bintang mercy itu sudah diketahui oleh publik. Sehingga sangat mustahil Demokrat akan mengajukan nama lain dari yang sudah beredar luas selama ini.

“Proses pendaftaran ini sebenarnya sudah lama direncanakan, hanya saja karena ada kendala teknis di internal sehingga baru bisa dilaksanakan. Kemarin kan kita ada kegiatan besar, rakernas, dan juga musda, serta muscab. Jadi kondisi itu yang memaksa kita buka sekarang dan untuk kerja-kerja politik,” jelasnya.

Demokrat mengaku sangat yakin, bahwa pendaftaran Demokrat akan diikuti oleh banyak calon. Karena Demokrat berkomitmen untuk mengusung kandidat yang terbaik, yang memiliki potensi untuk menang cukup besar. Hal itu juga menegaskan bahwa Demokrat sangat terbuka dan mungkin untuk mengusung kandidat lain di luar kader atau nama-nama yang selama ini beredar.

“Proses ini akan berlangsung dengan transparan, karena kita ingin menang, jadi meskipun ada calon di luar kader yang potensi menangnya besar, kenapa tidak.

Dengan demikian kita sangat optimis akan banyak yang datang mendaftar,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan nama-nama bakal calon Partai Demokrat yang selama ini sudah beredar, seperti Sitti Rohmi Djalilah, TGH. Hasanain Juaini dan M. Syamsul Luthfi, Achieve menjawab itu baru usulan. Belum ada putusan resmi dari partai untuk mengusung mereka.

“Jadi proses selama inikan masih proses PDKT, sahsah saja itu, tapi jalur legalnya adalah ini (pendaftaran).

Sehingga sebelum jalur kuning melengkung, masih banyak kemungkinan politik. Apalagi secara resmi kami belum,” pungkasnya. (ndi)

Pada hari Rabu pagi (21/9) lalu, PPP NTB kubu Djan Faridz, yang dipimpin oleh H. Muhammad, SH melakukan pertemuan dengan petinggi Partai Golkar, dan membangun komitmen untuk berkoalisi di Pilkada NTB dengan mendukung Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, sebagai calon Gubernur NTB. Muhammad yang dikofirmasi terkait hal itu, menjawab bahwa pihaknya optimis PPP kubu Djan Farid yang memiliki hak yang sah untuk mendaftarkan bakal calon kepala daerah.

Ditempat terpisah pada hari yang sama, PPP NTB kubu Romahurmuzy, yang dipimpin oleh Hj. Wartiah, juga tengah mengumumkan

dukungannya pada H. Ahyar Abduh dengan pasangan Mori Hanafi, sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Pilkada serentak 2018.

Wartiah yang dikonfirmasi terkait manuver PPP kubu Djan Faridz, mengaku pihaknya tidak ingin ambil pusing terkait langkah yang diambil oleh kubu seberang itu. Karena menurutnya, dualisme di tubuh partai berlambang Ka’bah itu sudah selesai.

“Saya kira itu sudah selesai ya, PKPU sudah ke luar, bahwa yang disahkan itu adalah SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Jadi biarkan saja, nanti kan akan terlihat siapa yang sah dan tidak di KPU,” ujarnya.

Wartiah mengaku tidak merasa perlu untuk memberikan tanggapan terkait manuver dari kubu Djan Fairdz tersebut. Karena dari sisi legalitas hukum, fakta sudah menujukkan bahwa pihaknya lah yang sah sebagai perserta pemilu dan pilkada.

“Fakta hukum sudah bicara bahwa kamilah yang sah, jadi kalaupun ada klaim-klaim itu biarkan saja. Ndak perlu ditanggapi, karena saya kira kita sudah tutup buku soal ini, sia-sia saja juga kita bahas yang tidak jelas. Bagi kami yang penting sekarang terus bergerak, kita ingin buktikan di bawah kepemipinan kami, infrastruktur kami bergerak,” pungkasnya. (ndi)

Gili Trawangan, Pemenang, KLU. Mereka tertangkap tangan saat mengambil alat skimming di ATM BRI di depan Villa Ombak.

Selain itu, mereka juga diduga memasang skimming ATM di Batulayar dan Senggigi, Lombok Barat; Gili Meno, Gili Air, dan Pemenang, KLU. Barang bukti yang diamankan antara lain, uang tunai Rp 46,9 juta, 70 kartu ATM dup-

likat, satu set peralatan pertukangan, cungkit, baterai HP, kamera mini, modem, pisau, solder, obeng, tang, kabel USB, kabel LAN, dan multimeter. mereka disangkakan pasal pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 1 juncto pasal 46 dan atau pasal 47 dan atau pasal 48 UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/ 2008 tentang ITE dengan ancaman paling lama 8 tahun penjara. (why)

Tiga Buruh Proyek Kantor DPRD Loteng Dibui Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (21/9), berhasil mengamankan tiga orang warga masing-masing AZ (21) asal Desa Buwuh Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar), SD serta Mu (29) asal Desa Bonder dan Mangkung Kecamatan Praya Barat. Ketiganya diamankan lantaran diduga mencuri material bangunan di lokasi proyek pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Pjs. Kasubag Humas, Aipda Taufik, Jumat (22/9), mengungkapkan, kasus pencurian material proyek gedung DPRD Loteng berlangsung pada Selasa (18/9) lalu sekitar pukul 06.00 Wita, ketiga pelaku menggondol sejumlah material proyek.

Kejadian tersebut baru diketahui beberapa hari kemudian oleh mandor proyek,Saefullah.

Setelah memeriksa material proyek, beberapa material ternyata diketahui telah hilang.

Begitu mengetahui hal itu, mandor proyek kemudian melakukan penyelidikan. Dan, diketahui pelakunya diduga

buruh proyek bersangkutan.

Pertama-tama, Saefullah mengamankan AZ. Untuk kemudian dibawa ke Polsek Praya Tengah bersama beberapa barang bukti, pada Kamis (21/9). Mendapat laporan, polisi kemudian melakukan pengembangan. Dan, berhasil mengidentifikasi dua pelaku lainnya dari keterangan AZ. Hari itu juga, polisi langsung bergerak menuju rumah Mu dan SD. Tanpa perlawanan berarti, kedua pelaku berhasil diamankan. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Loteng, untuk proses penyelidikan lebih lagi.

“Ketiga pelaku dan barang bukti pendukung sudah kita amankan. Untuk keperluan proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatan tersebut, para pelaku terancam hukuman cukup berat,” tegasnya.

Adapun barang bukti yang diamankan di antaranya mesin bor sebanyak 2 buah ditambah 1 mesin dengan total kerugian mencapai jutaan rupiah.

“Barang-barang ini merupakan milik PT. Utama, rekanan proyek yang mengerjakan proyek pembangunan Gedung DPRD Loteng,” tegasnya. (kir)

Golkar Tak Persoalkan Ahyar Abduh Diusung Parpol Lain

(Suara NTB/why)

TANPA IZIN EDAR - Obat tanpa izin edar yang disita BBPOM Mataram dalam razia Jumat (22/9).

NTB Nihil PCC Mataram (Suara NTB) BBPOM Mataram menggeledah gudang distributor dan apotek, Jumat (22/9). Ditemukan obat kanker tanpa izin edar serta salep kedaluwarsa tetapi tidak ditemukan tablet paracetamol, caffein, carisprodol (PCC).

“Sampai saat ini belum ditemukan tapi tetap kami akan melakukan pemeriksaan,” kata Kasi Penyidikan BBPOM Mataram, Hardiono.

Penggeledahan bersama Dikes Kota Mataram, Ditresnarkoba Polda NTB, dan Satpol PP Kota Mataram itu, menyasar 14 tempat penyedia obat.

Diantaranya, tiga gudang distributor pedagang besar farmasi, delapan apotek, dan

tiga toko obat.

Hardiono mengungkapkan, PCC merupakan tablet racikan yang tidak diproduksi pabrik. Melainkan racikan rumahan. Kandungan berbahaya PCC bila dikonsumsi berlebihan, yakni pada carisoprodol.

“Yang baru-baru ini terungkap itu racikan karena carisoprodol ditarik sejak 2013 bersamaan dengan somadril, dan trihex,” sebutnya.

Meski belum ada ditemukan, lanjut dia, ia meminta masyarakat untuk melaporkan kepada BBPOM bilamana ditemukan tablet PCC. “Untuk mengetahuinya secara kasat mata ada cap PCC di tabletnya. Untuk kandungannya perlu dilakukan uji lab ter-

lebih dahulu,” kata Hardiono.

BBPOM mengintensifkan pengawasan obat sejak Rabu (20/9). Di salah satu apotek di kawasan Jalan Caturwarga, Pajang, Mataram, ditemukan obat tanpa izin edar, yakni Hydrea 500 mg sebanyak 10 botol yang masing-masing berisi 100 kapsul.

Obat itu mengandung hydroxyurea dan disajikan dalam bentuk kapsul. “Ini tidak ada izin edarnya, obat untuk kanker. Penindakannya ada mekanisme tersendiri.

Ratusan kapsul Hydrea itu kemudian disita. Penyedia obat tanpa izin edar, tegas Hardiono, dapat dijerat dengan pasal 196 dan atau pasal 197 UU 36/2009 tentang Kesehatan. (why)

Praya (Suara NTB) Rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB menggunakan partai politik (parpol) selain Partai Golkar, ditanggapi santai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT. Meski merupakan kader Partai Golkar, Ahyar Abduh tetap dipersilakan maju walaupun diusung parpol lain. “Silakan saja (maju di pilkada,red).

Tidak ada masalah,” tegas H.M. Suhaili FT, Jumat (22/9).

Suhaili yang juga Bupati Lombok Tengah ini menegaskan, Ahyar Abduh saat ini statusnya hanya sebagai kader partai. Tidak memegang jabatan dalam kepengurusan partai, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Atas dasar itu, pihaknya tidak mempersoalkan kalaupun Walikota Mataram tersebut maju di Pilkada NTB walaupun diusung parpol lain.

Beda kalau yang bersangkutan memegang jabatan di kepengurusan partai, pastinya harus ada sikap tegas. Tapi karena hanya sebagai kader biasa, maka partai tetap menghormati pilihan tersebut.

Disinggung sanksi yang kemungkinan bakal dijatuhkan kepada Ahyar Abduh, Bupati

Loteng ini kembali menegaskan tidak jadi soal. “Kalau masalah itu (sanksi, red) nanti kita lihat. Lagi pula, sampai saat ini belum satu pun calon yang sudah pasti maju pada Pilkada NTB. Semua masih baru rencana,’’ tambahnya.

Partai Golkar dalam persoalan ini tidak mau gegabah mengambil sikap, karena itu menyangkut hak kader partai sebagai warga negara. “Tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan. Toh, proses pencalonan masih baru rencana.

Belum ada yang pasti. Nanti kalau sudah mendaftar baru bisa diputuskan sikap seperti apa yang akan diambil,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Sebagai mana diketahui, H. Ahyar Abduh sendiri sudah hampir pasti bakal maju sebagai calon gubernur di Pilkada NTB tahun 2018 dan akan berpasangan dengan Mori Hanafi. Pasangan ini bakal diusung Partai Gerindra, PPP dan beberapa parpol bahkan sudah menunjukkan indikasi bakal mendukung pasangan tersebut.

Di satu sisi, H. Ahyar Abduh saat ini masih tercatat kader Partai Golkar dan telah memutuskan akan mengusung Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, sebagai calon gubernur di Pilkada NTB tahun 2018 mendatang. (kir)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

Halaman 9

Rahasia Puncho Adam Yudhistira

Puncho merobek bungkus rokok dan mencabut sebatang dari dalamnya. Gerakan tubuhnya tersentak-sentak dan kaku, persis mayat hidup di film-film. Jari telunjuk dan jari tengah yang berfungsi menjepit rokok itu gemetar. Bahkan Puncho nyaris tidak bisa menyalakan rokoknya andai saja saat itu tidak ada Jenkins. Sikap Puncho yang gelisah menunjukkan ciri pecandu nikotin sejati, tapi siang itu, di tengah-tengah areal pemakaman yang sunyi itu, kegelisahan Puncho tidak terjadi karena dirinya seorang pecandu, melainkan memang ada hal lain yang membuatnya gelisah.

“KAU selalu mengeluhkan napasmu yang mulai pendek. Kupikir sudah saatnya kau berhenti membakar paru-parumu dengan benda brengsek ini,” tukas Jenkins sembari mengambil pemantik dari tangan Puncho.

Meskipun kata-kata itu menunjukkan rasa tak suka, namun Jenkins tetap menjulurkan api itu ke ujung rokok Puncho. Puncho diam saja. Dia mencoba mencari ketenangan dengan merokok, namun nikotin yang terhisap oleh paru-parunya malah memperburuk penampilannya. Raut wajah Puncho semakin menunjukkan kegelisahan tatkala peti mati Garcia perlahan memasuki liang makam. Laki-laki setengah baya berkulit pucat itu tampak benar sedang berjuang keras meredam tangisan.

“Aku pulang dalam keadaan kacau. Dia sedang tidur, terbalut selimut. Aku memeluknya! Kupikir... bagaimana bisa....” Suara Puncho yang terbata-bata itu tiba-tiba lenyap, seolah ditelan kesunyian area pemakaman. Laki-laki itu menahan tangisannya hingga membuat bahunya berguncang. Dia mengusap matanya dengan punggung telapak tangan.

“Dengarkan aku...” kata Jenkins sembari mengulurkan tangan ke samping. Dia mengambil rokok yang terselip di bibir Puncho. Laki-laki berperawakan tinggi kekar itu membuangnya ke rerumputan. Jenkins merangkul pundak Puncho dengan sebelah tangan.

“Garcia meninggal dalam damai. Dia meninggal di tempat tidur yang hangat. Jutaan orang tidak mendapat kematian seindah itu.

Kalau kau menyalahkan dirimu sendiri, kau tidak akan bisa melewati semua ini dengan mudah.”

Puncho tidak bereaksi mendengar kata-kata pelipur lara seperti itu. Dia memijat pelipisnya dengan ujung jari.

Beberapa petugas pemakaman mulai menguruk tanah yang bertumpuk di samping makam Garcia. Tidak begitu lama, peti hitam mengkilat itu sudah hilang dari pandangan. Calon makam yang dua puluh menit yang lalu masih berbentuk lubang menganga, sekarang sudah menjadi timbunan tanah merah.

“Semua orang pasti pergi,” ucap Jenkins terus berusaha menghibur Puncho. “Kau pantas untuk bersedih. Namun jangan sampai kesedihan ini membunuhmu dan jangan pula terlalu keras pada dirimu sendiri.”

Puncho kembali diam. Angin mengembuskan hawa dingin yang mencucuk jangat. Dia merapatkan jaket dan menaburkan bunga dengan enggan ke atas gundukan makam Garcia. Kekacauan emosi terlihat begitu nyata di wajah lakilaki itu. Para pelayat satu persatu pergi setelah menyampaikan ucapan bela sungkawa. Puncho hanya menjawab mereka dengan anggukkan lesu.

“Lihatlah sekelilingmu. Orang-

(Dina Chhan / theculturetrip)

orang memerhatikan dan mencemaskan keadaanmu. Ayolah, sisakanlah sedikit senyummu. Setidaknya demi Garcia,” bisik Jenkins.

Kekacauan emosi yang tadi tergurat di wajah Puncho tiba-tiba hilang. Jemari kurus itu kembali merogoh kantong celana dan mengeluarkan sebatang rokok yang kedua. Kali ini gerakan laki-laki itu sama sekali tidak gemetar. Dia memantik dan menghisap rokoknya dengan ketenangan yang mengagumkan. Jenkins mengamati perubahan itu dengan takjub.

“Terima kasih, Jenkins, kau sudah menghiburku,” kata Puncho datar. “Tapi maaf, aku harus pergi sebelum pikiran buruk membuatku mengambil keputusan dungu di tempat ini.”

“Kau mau ke mana?”

“Aku butuh waktu menyendiri,” jawab Puncho sembari mengenakan kaca mata hitamnya lalu meninggalkan Jenkins yang hanya bisa memandanginya dengan perasaan iba. Puncho telah memutuskan untuk tidak menceritakan apa pun pada Jenkins tentang kejadian tadi malam antara dirinya dan Garcia.

*** Puncho tak pernah menduga jika hantaman demikian keras akan menerpa dinding rumah tangganya bersama Garcia. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka mengalir lembut. Memang ada sedikit riak yang mengganggu, namun riak itu terlalu kecil untuk membuat rumah tangga mereka karam. Puncho mencintai Garcia melampaui apa pun yang perempuan itu ketahui. Namun itu dulu, sebelum dia mendapati kenyataan bahwa rasa cintanya telah berakhir oleh sebuah pengkhianatan tak termaafkan.

“Kenapa tidak kau hancurkan saja hidupku bertahun-tahun lalu?”

“Kau mengkhianatiku lebih dulu,” jawab Garcia tenang. “Kau yang memulai, bukan aku.”

“Kau menghukumku dengan cara yang tak bisa kubayangkan.”

“Satu-satunya alasanku melakukannya adalah untuk menyakitimu.” Garcia beringsut turun dari ranjang. Dia berdiri tepat di hadapan Puncho. “Agar kau dapat merasakan rasa sakit lebih dari apa yang pernah kurasakan.”

“Jalang!” maki Puncho tak ter-

tahan.

“Dan kau setan!” balas Garcia menyala-nyala. Perempuan itu mendongak. “Semua jalang yang pernah kautiduri itu tahu benar siapa dirimu!

“Kenapa kau memilih Joseph untuk menghancurkanku? Kau telah membunuh adikku dengan ini!” tukas Puncho seraya mengarahkan telunjuknya lurus di antara kedua paha Garcia.

“Itu memang tujuanku. Aku ingin kau hancur berkeping-keping,” desis Garcia seperti ular. Seringai pada wajah perempuan itu membuat Puncho bergidik.

Saat Puncho mendekat, Garcia tetap tegak dengan posisi menantang. Dia bahkan tidak mundur ketika lengan Puncho melayang deras dan mendarat di wajahnya. Garcia terhuyung sesaat, namun perempuan itu kembali tegak dengan tenang. Dia mengusap pipinya yang terasa panas. Di wajahnya tersungging senyum yang menghina.

“Kau tak akan bisa menyingkirkanku seperti kau menyingkirkan Joseph,” geram Garcia sambil menudingkan telunjuk tepat di

pertengahan kening Puncho.

“Kau yang memaksaku membunuhnya!”

“Cepat atau lambat mereka akan membuka topengmu,” ucap Garcia setenang lautan. “Saat hidupmu hancur. Akulah orang yang pertama menertawakanmu.”

Biasanya, setiap usai bertengkar, Puncho selalu kembali ke kantor. Menikmati satu atau dua kaleng bir bersama Jenkins dan pulang saat fajar. Namun malam itu dia memilih keluar rumah tanpa tujuan sambil menghabiskan berbatang-batang rokok di jalanan.

Jika suasana hati Puncho sedang kacau, lelucon apa pun dari Jenkins mampu membuatnya terbahak.

Namun malam ini dia tak mau menemui sahabatnya itu. Bisa saja dia datang ke rumah Jenkins, tapi Puncho tak ingin mengusik ketenangan keluarga Jenkins. Terbersit di kepalanya untuk melanjutkan langkah kian jauh, namun suara-suara asing itu menggaung di kepalanya.

Puncho merayapi trotoar jalan dengan hati hancur. Dia tak peduli pada beberapa ekor anjing kelaparan yang sedang mengais sampah

dan menatapnya penuh ancaman.

Di kepala Puncho tersusun sebuah rencana untuk Garcia. Sejenak langkah kakinya berhenti. Puncho tegak sembari menatap binar lampu jalan yang berkedip-kedip. Sebuah gagasan muncul begitu saja. Seperti ilham yang datang dari bisikkan setan, gagasan itu tentu saja sesuatu yang jahat.

Dia menganggap apa yang akan dilakukannya adalah tindakan yang bisa dimaklumi. Lagi pula siapa yang mau menyimpan rasa sakit terlalu lama? Puncho menancapkan keyakinan; orang-orang akan setuju bahwa merelakan kematian seseorang yang memang pantas untuk mati lebih baik daripada merawat hati yang setiap saat dilukai.

Sepanjang perjalanan ke rumah, Puncho mencari cara terbaik untuk menjalankan rencananya. Puncho bahkan tak menyadari jika kakinya telah membentur pintu pagar.

Laki-laki kurus jangkung itu berhenti sekali lagi. Dia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu.

Puncho menyalakan rokok, dan mengingat kembali isi pertengkarannya beberapa jam yang lalu.

“Dia memang meniduriku. Hanya saja, aku sedikit kecewa. Adik kecilmu itu tidak lebih bagus darimu di atas ranjang. Dia bajingan yang payah.”

Kata-kata itu menghantam Puncho dan membuatnya limbung.

Kata-kata yang sangat kejam untuk ukuran perempuan yang telah hidup bersamanya hampir sepuluh tahun. Kata-kata yang telah sukses menumbangkan rasa cinta Puncho.

Kata-kata yang telah membulatkan tekad laki-laki itu untuk masuk ke rumah dan mengakhiri semuanya.

Semburat malam sudah sedemikian matang ketika langkah kaki Puncho berhenti di depan pintu kamarnya. Sejak malam dia memergoki Garcia bercumbu dengan Joseph, Puncho tahu dia sudah kehilangan segalanya. Di antara keduanya, tidak ada yang bisa dia selamatkan. Dengan wajah kaku membeku, laki-laki itu mengambil bantal dan mendekapnya ke dada selagi berjalan menghampiri Garcia.

“Maafkan aku...,” bisiknya seraya berlutut di samping Garcia. Puncho menekan bantal itu kuat-kuat. Garcia meronta-ronta, Puncho menekan bantal itu semakin kuat. Perempuan itu akhirnya tak bergerak lagi.

Di tepi ranjang Puncho terpekur.

Tangannya gemetar saat menutupkan selimut ke tubuh Garcia. Dari kejauhan anjing-anjing jalanan menyalak, suaranya menyusup dari celah-celah jendela dan menghantarkan kesedihan yang teramat sangat ke hati Puncho. (*) Adam Yudhistira lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Kumpulan cerpennya Ocehan Semut Merah dan Bangkai Seekor Tawon (basabasi, 2017).

Alfian Dippahatang Kuda Betina

Sayur Kelor 2

Sajian

Membenci Rumah

Kubilang pelan-pelan. Hidup ini memang pertaruhan.

Pemenang sejati ialah yang tahu kapan ia bertahan.

Untuk menghindari sial—kebahagiaan yang baik itu mesti liar dari tekanan keluarga.

Kaukah kuda betina yang tak kuasa merana?

Setiap saya di kampung, Ibu selalu repot menyiapkan sayur kelor di meja makan —vitamin murah yang selalu masuk di tubuh rumitku. Sekarang, di halaman rumah dekat pagar yang lumutan, batang kelor tak lagi lurus tak terurus seperti kulitku yang kering.

Berawal dari kebiasaan Ibu menyuapiku dengan tangan kanan, aku terlatih tak menggunakan peranti ketika sajian lezat terhidang di meja makan.

Biasanya aku makan teratur tiga kali sehari.

Sejak kuliah, pola makanku berubah dan harus mandiri memasak atau jika malas repot-repot aku akan ke warung dekat indekos.

Kini, tangan kananku kerap kali dibantu oleh tangan kiriku untuk melahap makanan dengan porsi berat. Aku merasa ketika makan menggunakan dua tangan lebih berseni dan dua kali lipat aku menikmati makanan.

Mencuci dua tangan sebelum makan adalah hal yang belum diamati langsung Ibuku sejak aku kuliah dan fokus menambah lemak.

Dunia telah lepas dari kaca mata kanak-kanakmu. Kau tak lagi membilang pohon, kau menjelma daun yang sesukamu luluh di mana pun.

Kau menyuruhku membawamu jauh dari rumah.

Kaukah kuda betina yang ingin memiliki pelana?

Tak tahu di mana saja kau berkelana?

—dengan tergesa kau ingin daratkan cintamu untuk kutunggangi.

Satu pilihan belum berarti itulah yang tunggal.

Karena cinta, waspada adalah cara menjauh dari luka-luka yang bersinggungan langsung dengan ruh Ibu. Kaukah kuda betina yang tak memiliki retina?

Kau lihat apa bahasa yang membesarkan cinta?

Makassar, 2017

Ibu yang selalu repot sudah tak bisa bangkit dari kuburan. Ibu sudah memutih dengan luluran tanah sejak puluhan tahun lalu.

Meja makan sudah diselimuti debu, olehnya tak lagi gigil jika cuaca hatiku lagi berkabut mengenang tangan Ibu yang memungut sisa kelor yang jatuh dari sendokku.

Makassar, 2017

Kau melihat langit tak seterang di sampul buku gambar. Kau menjadi langit yang lapang mengabaikan apapun melalui mata atau bacaan.

Kau sudah mahir mengukur jarak dan melipat waktu dalam genggaman.

Rumah membuat kakimu pendek berbalik melangkah.

Makassar, 2017

Alfian Dippahatang lahir di Bulukumba, 3 Desember 1994. Buku puisi tunggalnya, Dapur Ajaib, (Basabasi 2017).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

Halaman 10

Sekolah Gamang Ikut UNBK Lagi

Disdik Kota Mataram Sarankan Kepsek Ikhtiar Dulu

Belajar Hingga Malam

Mustajib menceritakan, dua hari sebelum pelaksanaan UNBK, ternyata ada kekurangan 15 unit komputer. Ia pun kelabakan harus menutupi kekurangan itu dengan meminjam ke sekolah yang lain lagi.

Mustajib sudah melaporkan kesulitan ini, dan meminta bantuan ke Direktur Sarana dan Prasarana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun hanya mendapat jawaban untuk melanjutkan saja.

Jika memang tidak ada bantuan, pihaknya terpaksa akan kembali melaksanakan UNKP. Terlebih lagi, sekolah tidak boleh menarik pungutan ke orang tua atau wali siswa untuk

mendukung UNBK. “Saya ingin menghadap Kasi Kurikulum, kalau bisa tidak ber-UNBK lagi.Karena menumpang itu tidak mudah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dihubungi Jumat (22/9) menjelaskan, bagi kepala sekolah (kepsek) yang tidak sanggup melaksanakan UNBK tidak masalah tidak melaksanakannya. Bagi kepsek yang tidak bisa melaksanakan UNBK lagi, maka akan kembali ke UNKP. “Bagi kepala sekolah yang sanggup, silakan tapi kalau

(Suara NTB/ron)

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/9), mengakui kegamangan itu. Ia ragu jika SMPN 12 Mataram bisa melaksanakan UNBK lagi di tahun ajaran ini.

“Sepertinya kami tidak bisa melanjutkan itu, butuh riil bantuan itu, apalagi dengan status SMPN 12 yang masih numpang, kami kemungkinan tidak bisa melanjutkan jika tidak ada bantuan dari pemerintah,” katanya.

Pihaknya mengalami sejumlah kesulitan ketika menumpang di SMAN 6 Mataram, seperti koordinasi dan kesulitan dalam simulasi.

Pada UNBK lalu misalnya,

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Salah satu sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ajaran sebelumnya gamang untuk mengikuti UNBK lagi di tahun ajaran 2017/2018 ini. Seperti yang dialami SMPN 12 Mataram. Pada tahun ajaran lalu SMPN 12 Mataram meminjam tempat UNBK di SMAN 6 Mataram.

Saat ini pihak sekolah merasa sulit untuk melaksanakan UNBK dengan mekanisme menumpang seperti itu. kemungkinan besar SMPN 12 Mataram kembali melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

(Suara NTB/ham)

BAGI kalangan pondok pesantren (ponpes), penerapan full day school atau lima hari sekolah tidak untuk dipermasalahkan. Santri yang belajar di sebuah pondok pesantren, apalagi yang mengikuti program khusus, santri seharian berada di kelas dan mengikuti pelajaran tambahan di waktu malam atau night schooling.

Seperti yang diterapkan di sejumlah ponpes di Pulau Lombok, salah satunya Ponpes Al Halimy Sesela TGH. TGH. Munajib Munajib Kholid Kholid Kecamatan Gunungsari Lombok Barat.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Ponpes Al Halimy Sesela TGH. Munajib Kholid, santri yang mengikuti atau masuk di pondok khusus dipersiapkan menjadi calon pemimpin agama masa depan. Mereka dipersiapkan dengan berbagai macam pengetahuan agama, mulai dari Alquran, hadits hingga buku-buku kalangan ulama terkenal. Mereka harus mengikuti program-program yang sudah ditetapkan pengurus pondok, yakni Darul Qur’an, Darul Hadits, Darul Fuqaha dan Darul Nuhat. ‘’Darul Qur’an ini harus hafal Alquran dan tafsir, Darul Hadits, harus hafal Hadits Arbain dan Riyadus Sholihin, Darul Fuqaha, di sini santri harus hafal Matan Taqrib dan Matan Zubad dan Darul Nuhat, harus hafal Matan Al Jurumiyah dan Alfiyah,’’ terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Di Ponpes, ujarnya, ada 2 istilah program pembelajaran, yakni Madrasah Ammah dan Madrasah Alkhas. Pada Madrasah Ammah ini, ujarnya, dari tingkat TK sampai MA menggunakan kurikulum Kementerian Agama 100 persen.

Sementara di Madrasah Alkhas, penguasaan kitab kuning yang diutamakan. ‘’Sehingga mereka ini full day school dan night schooling juga,’’ terangnya.

Pihaknya merasa bangga, santri atau siswa yang mengikuti program di Ammah dan Alkhas saat lulus mampu berkompetisi dengan lulusan sekolah umum dan ponpes lain di NTB. Mereka banyak diterima di Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram dan perguruan tinggi lain di Jawa dan daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pihaknya bertekad menghasilkan lulusan terbaik dan siap pakai. (ham)

tidak sanggup tidak masalah, ya kepala sekolah harus berusaha, mencarikan sarana dan prasarana yang bisa,” katanya Dari Disdik Kota Mataram tidak memiliki sumber dana untuk membantu sekolah melaksanakan UNBK, pihaknya berharap pada APBD perubahan bisa mendapatkan bantuan dana. Kalau memang tidak ada, kemungkinan besar sekolah yang melaksanakan UNBK kembali melaksana-

kan UNKP. “Kalau tidak bisa, mau tidak mau harus kembali ke UNKP,” katanya.

Disdik Kota Mataram, katanya, tidak memiliki sumber dana jika tidak mencarikannya di pemerintah pusat, karena di APBD ada keterbatasan anggaran. Itu pun kemungkinan ada dan tidak ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Sama-sama kita berusahalah, sama-sama mengusahakan,” pungkas Sidik. (ron)

Latih Siswa Hidup Mandiri Lewat Ekskul Ekonomi Kreatif

Mataram (Suara NTB) – Revitalisasi Komite sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah diakui cukup mempersulit sekolah. Terutama dalam upaya mengembangkan sekolah, karena ada larangan komite sekolah untuk memungut dana ke orang tua atau wali siswa.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/9) mengatakan, di dalam mengembangkan sekolah dibutuhkan dana besar. Di dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh untuk mengembangkan sekolah, seperti membangun gedung, hanya boleh untuk perbaikan ringan. Kalau ingin melakukan pengadaan harus dari DAK atau sumber dana dari pemerintah lainnya, “Di situlah peran komite, butuh peran komite, dari persepektif ini sulit komite untuk mendapatkan tambahan dana,” kata Mustajib.

Komite dituntut untuk kreatif mencari sumber pendaanaan di luar orang tua siswa. Namun demikian, dengan kondisi di Mataram, itu sulit dilakukan, apalagi ketua dan pengurus komite juga memiliki kesibukan masing-masing. Di samping itu, di Mataram tidak ada perusahaan atau industri besar yang biasa menyalurkan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ke sekolah. “Ada keterbatasan penggalian dana untuk pengembangan sekolah. Kalau ada partisipasi masyarakat baru bisa, baru bisa berprestasi,” katanya.

Saat ini praktis sekolah hanya mengandalkan dana BOS. Menurut Mustajib, seandaimya sumbangan bisa berasal dari orang tua siswa, orang tua siswa pasti bisa membantu.

Jika dana BOS itu saja yang digunakan, untuk sekadar rutinitas sekolah masih bisa berjalan. Namun jika diminta untuk mengembangkan yang lebih, dirasa sulit dengan hanya mengandalkan dana BOS. Seperti jika ingin mendongkrak kompetensi anak melalui optimalisasi kegiatan belajar mengajar melalui pelajaran tambahan, dibutuhkan tambahan dana untuk memberikan uang transportasi ke guru.

Belum lagi jika ingin berprestasi melalui olahraga, jika ingin menghasilkan prestasi siswa, jika hanya dalam bimbingan saat jam olahraga,prestasi sulit diraih. Sementara melalui eksktrakurikuler pun akan sulit, karena pertemuannya yang minim. Jika ingin melatih intensif dibutuhkan anggaran yang lebih memadai. “Harus dibuatkan tambahan, kita perlu memikirkan dana tambahan, kalau tidak ada dana tambahan dari masyarakat kita akan kesulitan, Ketika tidak ada sumber dana yang jelas, itu kan sulit,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., juga mengakui pengembangan pendidikan dasar akan sulit dengan adanya revitalisasi komite sekolah ini. Menurutnya, akan menyulitkan pelaku pendidikan jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dalam mengembangkan sekolah. Terutama karena ada larangan komite sekolah melakukan pungutan ke siswa dan orang tua siswa. (ron)

Cegah Campak dan Rubella

Puluhan Murid SDN 13 Mataram Diimunisasi Mataram (Suara NTB) Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sejak awal Agustus lalu secara serentak menggelar imunisasi campak dan Rubella atau ‘’Measles-Rubella’’ MR untuk bayi usia sembilan bulan hingga anak usia 15 tahun.

Vaksinasi dilakukan di sekolah, posyandu, hingga puskesmas. Kementerian Kesehatan menargetkan 95

persen dari 34 juta sasaran imunisasi tahun 2017 ini mendapat vaksin imunisasi MR. Sekolah menjadi salah satu lokasi menggelar imunisasi MR atau Campak dan Rubella ini. Sebagaimana juga imunisasi dilakukan bagi 40 puluh murid SDN 23 Mataram belum lama ini.

Kepala SDN 13 Mataram H. Rusdan, mengaku campak akibat belum diimunisasi dapat

menyebabkan komplikasi yang serius, antara lain radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. Sementara Rubella akan menimbulkan penyakit ringan jika menjangkiti anak-anak, tetapi jika menjangkiti ibu hamil, maka bisa menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kecacatan tersebut meliputi kelainan pada jantung dan mata, tuli dan ke-

terlambatan perkembangan.

Lebih jauh dikatakan Rusdan, imunisasi yang dilakukan bagi 40 murid kelas satu termasuk untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit misal campak dan Rubella atau penyakit menular lainnya. Sehingga dapat melahirkan para murid yang sehat dan berprestasi.

Mengingat berdasarkan catatan Kementerian Keseha-

tan tahun 2016, dilaporkan ada 8.185 kasus campak pada tahun 2015. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 12.943 kasus.Sementara, Rubella masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu pencegahan efektif, karena data surveilans lima tahun terakhir menunjukkan 70 persen kasus terjadi pada kelompok usia di bawah 15 tahun. (dys)

MK Ajari Mahasiswa Cara Selesaikan Fakultas Teknik UMM Terus Berbenah Sengketa Pilkada Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada serentak berimplikasi pada adanya potensi gugatan yang cukup banyak dari para petarung yang kalah dan merasa dicurangi.Selain itu pasti terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Ketidakpuasan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai macam kecurangan, seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, serta manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, maupun setelah pemilihan berlangsung.

Saat memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unram, Unizar, UNW, UMM, Jumat (22/9) di Fakultas Hukum Unram, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Dr. H. Anwar Usman, mengutarakan perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) harus diselesaikan sebaik-baiknya pada tataran tingkat yang paling bawah sampai paling atas.

Di hadapan mahasiswa Usman menyebut, pengajuan gugatan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat. Syarat lain ialah jika selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak 0,5 persen sampai 2 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Wakil Ketua MK RI H. Anwar Usman menerima cinderamata dari Dekan FH Unram, H. Lalu Husni pada acara sosialisasi penyelesaian sengketa pilkada di Unram, Jumat (22/9).

Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 158 UU No 8/2015 menjadi tantangan sendiri bagi pemohon yang akan memilih jalur sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, mengingat dengan berdasar pada permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi hanya menerima tujuh dari 147 permohonan sengketa pilkada dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU No 8/2015 dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada ke

Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, dalam sambutannya Dekan Fakultas Hukum Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, menyebut menghadapi Pilkada serentak di NTB, perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai agen perubahan mengenai tata cara menyelesaikan konflik dan sengketa Pilkada. Dengan harapan agar mereka sebagai kaum intelektual mampu memberikan informasi bagi masyarakat lainnya. “Sehinga mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) terus berbenah. Seiring dengan peningkatan akreditasi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dan Prodi Teknik Sipil dari C ke akreditasi B membuat pihak kampus berupaya terus meningkatkan prestasi.

Hal itu disampaikan Isfanari Dekan Fakultas Teknik UMM, Ir. Isfanari, ST.,MT., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/9). “Kalau secara umum FT terus berbenah, salah satu fakultas tertua, seiring berdirinya UMM, sejak tahun 2015 itu mengalami peningkatan yang signifikan seiring terakreditasinya dua prodidari C ke B,” katanya.

Dengan peningkatan prestasi itu, Fakultas Teknik UMM tidak berbeda dengan Fakultas Teknik di kampus negeri, karena memiliki akreditasi yang sama. Apalagi di FT UMM memiliki pasar berbeda, karena adanya Prodi Pertambangan dan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota.

“Fakultas Teknik UMM memiliki pasar tersendiri untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama untuk perencanaan wilayah dan kota dan pertambangan.

Mahasiswa kita hampir tidak ada yang menunggu lama untuk mencari kerja,” katanya.

Sebagai upaya untuk menyalurkan mahasiswa di dunia pertambangan, Fakultas Teknik UMM bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Jakarta. para lulusan ditempatkan di pertambangan Kalimantan Timur.

Selain itu, untuk peningkatan pelayanan, pihaknya membangun dan merehab gedung perkuliahan. Awalnya dua lantai direhab menjadi empat lantai, karena jumlah mahasiswa yang semakin banyak dan membutuhkan ruang kuliah yang mencukupi. “Kita butuh ruang yang banyak dan fsailitas yang mendukung untuk perkuliahan dengan semakin banyaknya mahasiswa yang masuk,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

Permendikbud tentang Komite Sulitkan Pengembangan Sekolah

IMUNISASI - Murid SDN 23 Mataram diimunisasi campak dan Rubella beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram melatih siswa hidup mandiri melalui pembentukan wadah ekstrakurikuler (Ekskul) Ekonomi Kreatif. Siswa diajarkan membuat olahan makanan yang bernilai lebih dan bisa dipasarkan, sehingga memberi keuntungan kepada siswa.

Demikian disampaikan Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., belum lama ini. Menurutnya, pihaknya memberikan pelatihan untuk membuat jajanan, serta mengajari mereka tentang manajemen pengelolaannya dan pemasarannya. “Agar mereka hidup mandiri dan juga memberikan kesempatan mereka berdagang di madrasah,” katanya.

Ia mencontohkan, para siswa diajarkan membuat pisang goreng, tapi pisang goreng yang dibuat itu memiliki nilai dan citarasa berbeda dari pisang goreng biasanya. Begitu pula ubi, ubi tidak direbus saja, tapi dibuat menjadi olahan makanan yang menarik. “Membuat mereka mengemas sesuatu yang memberikan nilai lebih,” jelasnya.

Pada saat mereka kelas XII diberi kesempatan untuk melakukan pemasaran dan menjualnya. Sekolah memberikan wadah atau tempat untuk menjajakan juaalan para siswa. “Kami berikan wadah atau tempat untuk melakukan itu,” kata Syukri.

Langkah ini menurutnya penting dilakukan untuk membuat para siswa menjadi lebih kreatif dan bisa menjadi bekal mereka hidup secara mandiri. Dengan adanya kesibukan itu juga, akan menghindarkan mereka dari pergaulan buruk.

“Jangan sampai waktu yang ada digunakan untuk lainlain. Pada hari libur siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi melalui ekskul ekonomi kreatif ini, agar jangan sampai mereka berbaur dengan berbagai kenakalan remaja saat ini, seperti minum-minuman keras atau menyalahgunakan narkoba,” harap Syukri. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

NTB Harus Fokus Bina Cabor Perorangan Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengatakan kedepan NTB harus fokus membina cabang olahraga (cabor) perorangan dan terukur.

Hal itu penting untuk efesiensi penggunaan anggaran olahraga sekaligus peningkatan prestasi olahraga NTB di berbagai event berskala nasional.

H. MNS. Kasdiono (Suara NTB/dok)

Demikian disampaikan H. MNS. Kasdiono SH yang diwawancara Suara NTB di Mataram, belum lama ini. “Anggaran olahraga kita ini minim, kedepan kita harus fokus membina olahraga perorangan yang terukur, sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan terarah,” ucapnya.

Anggota Dewan dari Frak-

si Demokrat ini melontarkan pernyataan tersebut setelah melihat hasil pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 12-20 September lalu.

Menurut Kasdiono, keikutsertaan kontingen NTB di Popnas terlihat sedikit melemah di pertandingan cabor tim. Ter-

utama di pertandingan tim voli Indoor beregu sedikit melemah dan kurang mampu memberikan kontribusi medali padahal anggaran yang dikeluarkan relatif besar untuk cabor tim.

Menurutnya, kedepan NTB harus menerapkan skala prioritas untuk mengirim atlet di event tersebut. Dalam hal ini atlet yang di kirim benar-benar

Perserosi akan Gelar Kejuaraan Sepatu Roda

atlet yang berpotensi berprestasi di kancah nasional.

Dan tentu terukur.

Dalam hal ini Kasdiono menginginkan kedepan NTB harus lebih fokus membina olahraga perorangan dan terukur mengikuti ajang multi event nasional, baik itu Popnas maupun PON. Karena dengan fokus pada cabor perorangan NTB bisa mengefektifkan anggaran dalam hal pembinaan dan biaya pemberangkatan atlet. Sekaligus memperbesar peluang meraih medali di event nasional.

Olahraga perorangan dika-

takan tidak banyak menghabiskan anggaran pembinaan karena dengan membina satu atlet saja NTB bisa menghasilkan satu hingga dua medali emas di even nasional. Sementara di olahraga beregu akan menghabiskan banyak anggaran untuk memperebutkan satu emas.

Menurut Kasdiono, dengan anggaran pembinaan olahraga NTB yang relatif sedikit tentu pembinaan olahraga NTB kedepan harus ada skala prioritas. Hal itu penting untuk mengefektifkan sekaligus memaksimalkan anggaran olahraga yang ada. (fan)

Popnas XIV 2017

NTB Raih 4 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu

Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama vakum, pengurus sepatu roda NTB akan kembali menghidupkan pembinaan olahraga sepatu roda. Rencananya Pengprov Perserosi NTB akan menggelar Kejuaraan Sepatu Roda di Mataram 10 November 2017.

Ketua Panitia Pertandingan Sepatu Roda, Dachlan A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (22/9) kemarin mengatakan kejuaraan sepatu roda yang akan digelar Pemprov Perserosi NTB nantinya akan melibatkan seluruh peserta dari kalangan pelajar usia dini hingga dewasa di kabupaten/kota di NTB. Event itu akan mempertandingkan sejumlah kelas bergengsi, salah satunya kelas race speed.

“Kita akan menggelar kejuaraan sepatu roda di Mataram bulan November nanti. Kejuaraan itu akan melibatkan semua atlet dari kabupaten/kota di NTB. Terdiri dari usia dini hingga atlet dewasa,” ucapnya.

Rencana pelaksanaan kejuaraan sepatu roda di Mataram cukup serius. Pasalnya, panitia penyelenggara bersama pihak Perserosi NTB sudah menggelar rapat beberapa kali di Mataram. Hasilnya disepakati pelaksanaan kejuaraan seperti roda akan digelar lebih awal tanggal 10 November. Selanjutnya pihak Perserosi juga akan melaksanakan kejuaraan yang sama tanggal 10 Desember dalam rangka memeriahkan HUT NTB yang jatuh tiap tanggal 17 Desember.

Pihak Panitia juga telah melakukan kerjasama dengan sejumlah sponsor untuk pelaksanaan event itu. Terutama pemilik toko galaxy sport juga akan ikut mendukung event sepatu roda itu. Saat ini pihak panitia telah mengurus izin untuk penyelenggaran event tersebut, rencananya event itu akan dilaksanakan di eks Bandara Selaparang, Mataram. (fan) (Suara NTB/fan)

BERSAMA ATLET - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin berpose bersama atlet tarung derajat yang sukses meraih satu emas dan tiga perunggu.

RUPA-RUPA Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 12-20 telah berakhir. Kontingen NTB yang terdiri dari 101 atlet, 19 pelatih dan 51 ofesial telah kembali ke NTB, Kamis (21/9) kemarin dan berhasil membawa pulang empat medali emas, lima perak dan enam perunggu.

Kadispora NtB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang kepada Suara NTB mengatakan bahwa raihan empat emas NTB diraih dari cabor atletik dua emas atas nama Lalu Muhammad Zohri di nomor 100 meter dan 200 meter. Selanjutnya dua emas dari kelas tarung 49,1-43 Kilogram (Kg) putra cabor tarung derajat atas nama Satriawan Derajat dan pencak silat di kelas E putri atas nama Wan Hardiyah Ihsan.

Kemudian lima medali perak diraih dari cabor atletik tiga perak atas nama Lalu Aji di nomor 110 meter gawang dan 400 meter gawang putra serta di nomor estafet 4x100 meter putra.

Dua perak lagi dari atlet silat Yuriawan kelas A putra dan dari kelas tarung putra cabor karate atas nama Faqih Karomi.

Sementara enam perunggu diraih dari cabor tarung derajat tiga perunggu atas nama M. Riski Ramadhan kelas 45,1-49 Kg, Arafah Derajat kelas 41,146 Kg putri dan Rika Sartika 46,1-49 kg putri. Dua dari cabor silat atas nama Ni Ketut

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Swartini kelas G putri dan Yuliana kelas A putri, serta satu perunggu lagi dari cabor taekwondo atas nama Asmawanti kelas 68 Kg putri. “Hingga Popnas berkahir NTB meraih empat emas, lima perak dan enam perunggu,” ucapnya.

Raihan empat medali emas, lima perak dan enam perunggu menempatkan kontingen NTB diperingkat 13 besar nasional. Mengalahkan Maluku di peringkat 14 dengan koleksi 4 emas 3 perak dan 1 perunggu, kemudian Kalimantan Barat diperingkat 15 dengan meraih 4 emas 2 perak dan 5 perunggu. Dan Bali diperingkat 16 dengan mengoleksi 3 emas, 10 perak dan 14 perunggu.

Sedangkan peringkat satu diraih oleh Jabar dengan 58 emas, 44 perak dan 54 perunggu. Disusul Jakarta diperingkat dua mengoleksi 55 emas, 44 perak dan 43 perunggu. Sementara tuan rumah Jateng berada diperingkat tiga dengan raihan 39 emas, 38 perak dan 54 perunggu.

Sebagaimana diberikan sebelumnya kontingen NTB diperkuat 101 atlet dan mengikuti 10 mata lomba, yakni atletik, pencak silat, tarung derajat, taekwondo, tinju, karate, senam, selam, voli pasir dan voli Indoor. (fan)

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Sabtu, 23 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 23 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 23 September 2017

OPINI

Halaman 14

Ekoteologi Mitigasi Kekeringan NTB Maksimalkan PDAM di Zaman Kering PDAM adalah salah satu entitas di daerah yang mengelola hal yang begitu penting maknanya bagi warga NTB : yaitu air bersih. Karenanya, semakin baik kinerja PDAM, maka semakin luas jumlah masyarakat pengguna layanan air bersih yang bisa merasakan manfaatnya.

Namun, di musim kering seperti sekarang, PDAM sebagai ujung tombak andalan warga memperoleh air bersih justru memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan. Setidaknya, ini terlihat dari keluhan sejumlah pengguna layanan air bersih PDAM yang mengungkapkan keruh dan berbaunya air PDAM yang keluar dari keran merka.

Seperti diketahui, beberapa keluhan disampaikan oleh pelanggan PDAM Giri Menang yang tinggal di seputaran Malomba, Ampenan dua hari lalu. Pelanggan berinisial IBG ini mengeluhkan pelayanan PDAM lantaran sudah berhari-hari menerima air yang tidak layak digunakan.

Pelanggan ini menerima air keruh berwarna kuning kecokelatan setiap membuka keran sejak pagi hari. IBG ternyata bukan satu-satunya pelanggan yang mengeluhkan persoalan ini. Pelanggan PDAM lainnya di sekitar tempat tinggalnya juga mengeluhkan persoalan ini.

Problem terkait kinerja PDAM ini tidak hanya ditemukan di PDAM Giri Menang saja. Di Dompu, PDAM setempat ternyata juga memiliki masalah serupa meski tak sama. Masalah di Dompu, adalah banyaknya air PDAM yang justru bocor di tengah jalan.

Seperti diketahui, PDAM Dompu masih tergolong belum sehat karena tingginya angka kebocoran air. Tak main-main, angka kebocorannya, seperti diakui Dirut PDAM Dompu, beberapa waktu lalu, mencapai 64 persen. Tingkat kebocoran yang tertinggi bersumber dari meteran mati, sehingga tidak bisa dihitung penggunaan air serta masih adanya kasus pencurian air. Sementara kebocoran di perpipaan diakui tidak banyak, tapi sulit diperbaiki ketika berada di ruas jalan negara.

Jika ditelusuri lebih jauh, problem serupa kemungkinan juga ditemukan dalam proses penyediaan layanan air bersih bagi pengguna PDAM di berbagai daerah di NTB. Padahal, air bersih ini merupakan salah satu layanan dasar, yang tanpanya manusia akan mengalami kendala kesehatan yang serius.

Untuk itulah, pembenahan dalam standar penyediaan air bersih bagi PDAM seharusnya mulai menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah di NTB. Pemerintah kabupaten/kota di NTB setidaknya harus memastikan sejumlah hal penting.

Misalnya, mendorong peningkatan jumlah pengguna yang bisa menikmati layanan air bersih PDAM. Untuk mendorong hal ini, perlu diupayakan banyak terobosan mulai dari hulu (sumber air) hingga ke hilir (konsumen/pelanggan).

Selain itu, upaya untuk memastikan tetap terjaganya debit air bagi pelanggan yang sudah terlayani juga penting. Tidak hanya debit, namun kualitas air yang dihasilkan PDAM juga harus tetap dipantau. Buruknya kualitas air yang keluar dari keran pelanggan harus segera dicarikan solusinya. Sebab, hal ini bisa saja menimbulkan dampak serius bagi kesehatan pengguna layanan PDAM. Untuk memastikan terealisasinya perbaikan demi perbaikan ini, pemerintah bersama masyarakat perlu memberikan perhatian serius. Perbaikan manajerial terhadap institusi atau kelembagaan PDAM juga bisa jadi memicu buruknya kualitas layanan.

Ada baiknya, evaluasi terhadap jajaran manajemen PDAM dilakukan dengan lebih banyak melibatkan publik. Dengan membangun proses evaluasi yang lebih terbuka, diharapkan publik bisa ikut serta menilai serta mendorong lahirnya manajemen yang lebih baik di PDAM. Pada gilirannya, ini akan berimbas pada terciptanya kualitas air yang saat ini begitu berharga bagi banyak orang yang dilanda kekeringan. (*)

EKERINGAN sedang melanda sebagian wilayah Indonesia , termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB bahkan menerbitkan Surat Keputusan bernomor 365 – 656 tahun 2017 tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB melaporkan sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang terdampak kekeringan. Data tersebut termasuk dalam sembilan kabupaten/kota meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Total 640.048 jiwa atau 127.940 KK terdampak oleh kekeringan tersebut.

Langkah tanggap darurat mesti segera dijalankan. Upaya mitigasi juga mendesak terus dioptimalkan.

Salah satu pendekatan mitigasi adalah berbasis partisipasi dan kesadaran ekologi individu. Kesadaran dan gerakan lingkungan dapat dioptimalkan melalui pendekatan teologis dengan aktualisasi kesalehan ekologi. Kesalehan ekologi selama ini masih terpinggirkan dari perhatian dan aktualisasi nilai spiritual.

Konsepsi Ekoteologi Manusia dituntut memiliki tiga keseimbangan hubungan selama hidup di dunia. Antara lain hubungan vertikal (hablum min Alloh) dan hubungan horisontal (hablum min annas wa ‘alam). Ketiga mesti mendapatkan titik keseimbangan dengan tetap pada motivasi teologis.

Al-Quran membahas alam atau masalah lingkungan dengan beberapa kosakata (Hoesein, 2010). Antara lain al-‘alamin (seluruh spesies atau makhluk) disebut sebanyak 71 kali, al-sama’ (ruang dan waktu) disebut sebanyak 387 kali (210 bentuk jamak dan 177 bentuk tunggal), al-ardl (bumi) disebut sebanyak 463 kali, dan al-bi’ah (lingkungan) disebut sebanyak 15 kali. Kata al-bi’ah yang bermakna lingkungan terdapat dalam QS [3]:21, QS [7]:74, QS [10]:93, QS [12]:56, QS [16]:41, dan QS [29]:58.

Keramahan Islam terhadap lingkungan alam sangat banyak ditemukan dalam ajaran. Misalnya perintah Nabi SAW untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, perintah beliau untuk menanam pohon walaupun esok hari kiamat, dan lainnya. Ada tujuh perkara menurut Nabi SAW yang pahalanya akan terus mengalir bagi seor-

Oleh : RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Langkah tanggap darurat mesti segera dijalankan. Upaya mitigasi juga mendesak terus dioptimalkan. Salah satu pendekatan mitigasi adalah berbasis partisipasi dan kesadaran ekologi individu.

Kesadaran dan gerakan lingkungan dapat dioptimalkan melalui pendekatan teologis dengan aktualisasi kesalehan ekologi.

Kesalehan ekologi selama ini masih terpinggirkan dari perhatian dan aktualisasi nilai spiritual. ang hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya. Perkara tersebut antara lain orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati.

Islam sendiri meyakini bahwa pelestarian lingkungan termasuk bagian integral dari sistem keberimanan seseorang. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan yakni pendekatan ekologis dan pendekatan teologis Islam (Abbas, 2014).

Pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis bagi keberlangsungan kehidupan. Allah swt secara definitif menyatakan secara eksplisit akan kepedulian-Nya terhadap pelestarian lingkungan. Misalnya melalui firman-Nya dalam AlQuran Surat Luqman ayat 20.

Rasulullah SAW juga memandang alam ini secara integral. Ismail (2007) mengungkapkan bahwa Rasul SAW meletakkan enam prinsip umum dalam melestarikan lingkungan berupa larangan melakukan perusakan di muka Bumi. Pertama, melarang pencemaran lingkungan. Kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Kelima, menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Keenam, melakukan penghematan energi.

Dalam konteks ekologi, nafsu

RADIO

manusialah yang paling banyak mempengaruhi terjadinya degradasi hingga bencana lingkungan (QS Ar-Rum: 41). Inilah yang selama ini dipahami dalam pandangan antroposentris. Untuk itu puasa relevan dalam membangun upaya kesadaran manusia mengendalikan nafsunya menguasi bumi, mengeruk alam, dan merusak lingkungan tanpa batas.

Alam memiliki daya dukung dan daya tampung terbatas. Defisit keduanya dapat menyebabkan kerusakan hingga bencana. Manusia dilarang berlebih-lebihan, termasuk dalam memanfaatkan alam. Dalam konteks teologis, bencana alam bahkan juga menjadi media Alloh memberi peringatan atas perilaku buruk manusia. Disini kembali menunjukkan peran sentral nafsu manusia sebagai penyebabnya.

Strategi Aktualisasi Aktualisasi kesalehan ekologi penting dioptimalkan dalam kehidupan. Semua komponen penting berperan dalam optimalisasi tersebut. Pertama adalah ulama, kyai, atau da’i. Forum-forum kajian selama Ramadan penting disisipi bahan ekoteologi atau konsep hablum min ‘alam. Suara ulama sangat didengarkan oleh ummat. Untuk itu ulama penting terus menggali ekoteologi, baik konseptual maupun kontekstual.

Kedua adalah ummat sendiri.

Ummat atau manusia penting terus mempererat hablum min ‘alam sebagai aktualisasi puasa dan ibadah lainnya. Hal-hal yang mera-

gukan dan meresahkan dapat konsultasi kepada ulama dan pakar, pemerhati atau praktisi ekologi.

Ketiga adalah pemerintah. Pemerintah penting memberikan bimbingan dan fasilitasi guna aktualisasi ekoteologi. Pelatihan bagi ulama dan pakar, pemerhati atau praktisi ekologi penting diperbanyak. Program eco-masjid, eco-pesantren, dan lainnya penting ditingkatkan kuantitas, kualitas, dan sebarannya. Sinergi penting dilakukan dengan memfasilitasi terhadap perguruan tinggi, swasta, dan lainnya.

Keempat adalah swasta. Swasta penting memberdayakan CSRnya guna program aktualisasi ekoteologi. Program jangka panjang mesti mendapat prioritas. Swasta sendiri penting memahami dan melaksanakan ekoteologi dalam manajemen internalnya.

Segala upaya mulai dari doa, pembelajaran, hingga eksekusi program penting dilakukan semua pihak di atas dalam mengaktualisasikan ekoteologi. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar sedunia penting membuktikan aktualisasi ekoteologi menuju rahmatan lil ‘alamin.

Mataram terancam kehilangan lahan pertanian berkelanjutan Kelanjutan nasib petani jangan diabaikan

*** Produksi madu hutan terancam akibat perambahan Kekeringan dan banjir juga mengancam

***

Sabtu, 23 September 2017

SUARA NTB

Halaman 15

Harus Tegas dan Humanis Dari Hal. 1 Kemudian mantan Kapolres Bima, AKBP M Eka Fathurrahman digeser sebagai Kapolres Lombok Timur, menggantikan AKBP Wingky Adhityo Kusumo yang dipromosikan menjadi Wadirlantas Polda NTB. Firli mengungkapkan, di wilayah Kota Bima banyak terjadi kasus penganiayaan, curas, curat, dan curanmor. ‘’Serta beberapa waktu lalu adanya penembakan oleh orang tak dikenal yang merupakan kelompok tertentu yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” ujarnya.

Atas hal itu, ia meminta pejabat baru mendeteksi secara dini aliran dan organisasi tersebut. ‘’Melalui tindakan kepolisian yang sesuai dan terukur. Itu tantangan yang harus bisa cepat dijawab,’’ kata Kapolda.

Selain itu, tahun 2018 mendatang Kota Bima menggelar Pilkada sehingga perlu perhatian dan strategi agar pelaksanaannya berjalan lancar.

Sementara di wilayah Kabupaten Bima, kata Firli, merupakan daerah rawan konflik warga. selain itu juga terdapat aliran dan organisasi garis keras yang ingin merubah ideologi negara.

Kepada dua Kapolres tersebut, Kapolda memerintahkan untuk membuat strategi pengamanan yang maksimal. ‘’Tegas menegakkan hukum dan humanis dalam bertindak,’’ tegasnnya. (why)

Sembilan Sakit, Satu Orang Masih Dirawat di Arab Saudi Dari Hal. 1 Menyambut kedatangan jemaah haji kloter I asal Kota Mataram ini turut hadir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S. Sos, M. Pd. Burhanul menjelaskan, jemaah haji asal Kota Mataram ini merupakan kloter utuh yakni sebanyak 449 orang. ‘’Sekarang ini kembali 448 orang, satu orang masih dirawat di Rumah Sakit King Faisal di Jeddah,’’ imbuhnya.

Pihaknya berharap satu jemaah haji asal Kota Mataram yang tidak dapat dipulangkan pada kloter I ini dapat bergabung pada kloter 2 dan 3. Selain satu jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi, Burhanul menyebutkan sebanyak sembilan jemaah haji kloter I yang dipulangkan hari ini dalam keadaan sakit. ‘’Jemaah haji dalam kondisi tidak sehat tadi sembilan orang, menggunakan kursi roda. Dari bandara langsung ke sini menggunakan ambulans,’’ katanya.

Meskipun sembilan jemaah dalam kondisi sakit, Burhanul menyatakan rata-rata jemaah haji asal Kota Mataram dalam keadaan sehat walafiat. Bagi sembilan jemaah haji yang sakit langsung mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan yang ada di Asrama Haji. Sementara bagi jemaah yang harus dirujuk ke

RSUD NTB, maka akan dirujuk. ‘’Tapi kalau menurut dokter bisa dibawa pulang maka langsung diserahkan ke keluarga,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S. Sos, M. Pd menyatakan sebanyak 14 jemaah haji asal NTB telah meninggal di Arab Saudi. Jemaah haji yang meninggal dunia itu berumur 50 - 80 tahun.

Bagi jemaah haji asal NTB yang meninggal korban tabrak lari di Mekkah, kata Nasruddin, akan mendapatkan asuransi yang nilainya setengah dari Ongkos Naik Haji (ONH). Jika ONH sebesar Rp 40 juta, maka asuransi yang akan diperoleh keluarga jemaah sebesar Rp 20 juta.

Pemulangan jemaah haji asal NTB ini dilakukan mulai 22 September sampai 6 Oktober mendatang.

Namun untuk kloter 11 masih belum ditentukan jadwalnya.

Sementara itu, mengantisipasi virus yang kemungkinan dibawa jemaah, Nasruddin mengatakan telah dilakukan antisipasi oleh tim kesehatan. ‘’Tim kesehatan melakukan berbagai upaya. Supaya virus dari luar tidak masuk daerah kita. Ketat sekali pemeriksaannya di LIA,’’ katanya. (nas)

Kekeringan di NTB Semakin Ekstrem Dari Hal. 1 terlihat curah hujan secara keseluruhan didominasi dalam kategori rendah atau kurang dari 10 mm per dasarian. ‘’Dari monitoring HTH dasarian II September 2017, kondisi HTH secara dominan berada dalam kategori ekstrim (>60 hari tanpa hujan),’’ kata Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Wakodim, Jumat (22/9).

Dia menjelaskan, wilayah yang memasuki kategori ektrem tersebut di antaranya, Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Lembar (72 hari), Sigerongan (72 hari), Pelangan (68 hari), Sekotong (72 hari); Kabupaten Lombok Tengah seperti wilayah Mujur (72 hari), Bilelando (73 hari), Mertak (72 hari).

Kabupaten Lombok Utara terjadi di Bayan (72 hari), Gangga (85 hari), Sambik Bangkol (73 hari), Pemenang (86 hari),

Tanjung (91); Kabupaten Lombok Timur seperti Aikmel (72 hari), Labuhan Haji (73 hari), Pringgabaya (74 hari), Sambelia (136 hari), Sembalun (70 hari). Sedangkan di Kota Mataram, Selaparang (72 hari). Kabupaten Sumbawa, Alas (72 hari), Alas Barat (73 hari), Labuhan Badas (114 hari), Labangka (68 hari), Lape (73 hari), Moyo Utara (72 hari), Moyohilir (67 hari), Moyohulu (72 hari), Orong telu (72 hari), Plampang (68 hari), Rhee (74 hari), Sumvbawa (72 hari), Utan (72 hari).

Kabupaten Sumbawa Barat, di antaraya Jereweh (76 hari); Kabupaten Bima seperti Madapangga (98 hari), Palibelo (85 hari), Sanggar (74), Sape (156 hari), Soromandi (98 hari, Wawo (85 hari). Kota Bima : Asakota (98 hari) dan Kabupaten Dompu : Pajo (99 hari), Pekat (72 hari). (ars)

LIA Status Siaga Dari Hal. 1 Ngurah Ardhita mengatakan, AP punya SOP terkait informasi aktivitas Gunung Agung. Bandara katanya, sudah menyiapkan langkahlangkah manakala terjadi berbagai kemungkinan dampak aktivitas Gunung Agung.

Selain berkoordinasi dengan

BMKG dan pihak terkait di Bali, AP I juga memiliki sistem yang terhubung langsung dengan BMKG yang dapat menerima langsung informasi alam setiap saat.

Termasuk memonitor melalui satelit. ‘’Untuk sementara kami pastikan (aktivitas) bandara (LIA) masih berjalan normal,’’ ujarnya. (bul)

77 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Jadi Alarm Pejabat di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mencatat ada 77 kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan yang belum juga ada ujungnya mengindikasikan penangkapan selama ini belum memberi efek jera. Di sisi lain, ini menjadi alarm peringatan bagi pejabat NTB agar menjauhi perilaku korup dalam menjalankan tugas.

Penilaian Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, sejumlah OTT yang dilakukan KPK harusnya jadi pelajaran bagi pejabat lain agar kejadian serupa tak terulang. ‘’OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia membuktikan masih rendahnya kesadaran kepala daerah untuk tidak melakukan praktikpraktik korupsi,’’ kata peneli-

ti pada Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH. Tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, menurutnya seolah mentradisi, terutama oknum pejabat. Sistem yang sudah cukup baik dengan banyaknya regulasi untuk mencegah praktik korup ternyata masih belum diakui keberadaannya. ‘’Dengan jumlah 77 kepala daerah yang tertangkap KPK membuktikan kesadaran itu masih rendah,’’

jelasnya.

Johan mengaku sangat mendukung langkah KPK yang represif itu meskipun masih banyak tentangan dari sejumlah oknum yang pro koruptor, terutama dari kalangan oknum politisi.

Oleh karena itu, kejadian OTT KPK ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah di NTB. ‘’Ini peringatan buat kepala daerah di NTB, ‘’ jelasnya. OTT sangat

Alternatif Berwisata Selain Menginap di Moyo Mataram (Suara NTB) Berkunjung ke Pulau Moyo harus menyiapkan berbagai hal, salah satunya biaya. Sebab penginapan di Pulau Moyo terbilang tidak murah jika dibandingkan dengan harga sewa penginapan di tempat lain. Namun ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menikmati keindahan Pulau Moyo tanpa harus menginap.

Salah satunya dengan berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di sekitar Moyo.

Wisatawan dapat berkunjung ke Pantai Tanjung Pasir.

Pantai ini terletak di ujung selatan Pulau Moyo. Sangat cocok bagi wisatawan yang menyukai suasana pantai dengan pengunjung yang tidak terlalu ramai. Di pantai ini juga telah disediakan gazebo tempat wisatawan bisa beristirahat. Selain itu, di pantai ini juga wisatawan dapat melihat beragam biota laut dan hamparan terumbu karang.

Selain itu, ada pula Pantai Raja Sua yang merupakan

spot diving dan snorkeling. Di sini wisatawan dapat menjumpai berbagai jenis burung dengan hamparan savana yang luas. Pantai ini juga dapat diakses melalui Pantai Tanjung Pasir dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit.

“Ke Pulau Moyo kalau nggak siapin banyak duit, nggak bisa nginep. Karena biaya nginepnya mahal. Jadi mending keliling saja ke destinasinya. Banyak yang bagus di sekitar Moyo,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Anggi kepada Suara NTB, Jumat (22/9).

Tidak kalah menarik, wisatawan juga dapat berkunjung ke Ai Manis. Di sini banyak coral yang dapat disaksikan oleh wisatawan. Bawah laut dari Ai Manis ini sangat terkenal keindahannya. Tidak jarang, wisatawan yang berkunjung ke Moyo, meminta untuk diajak menyelam di Ai Manis.

Wisatawan sapat melihat bereneka ragam terumbu karang, crustacea, belut, anemone, sponge, belut, dan banyak lain-

nya. Wisatawan dapat berkunjung ke Pantai ini melalui Pantai Tanjung Pasir dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit.

Bukan itu saja, wisatawan juga dapat berkunjug ke Air Tejun Diwu Mbai. Air terjun ini terletak di Desa Brang Rea dengan ketinggian tiga meter.

Meskipun terbilang tidak tinggi, namun tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi. Karena di sekelilingnya terdapat pohon yang rindang dan membuat suasana menjadi berbeda.

Tidak kalah menariknya, wisatawan juga dapat berkunjung ke Air Terjun Poto Jarum dengan gradasi warna pantai yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Disini juga merupakan spot menyelam yang baik untuk wisatawan. Karena memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa. Untuk mencapai pantai ini, wisatawan dapat menggunakan perahu motor dari Pantai Tanjung Pasir dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit. (lin)

mungkin terjadi di daerah mana saja karena tidak mengenal seberapa besar pengaruh pelaku dan seberapa kecil nilai uangnya.

Karena OTT KPK menurutnya tidak mengenal jumlah uang yang jadi barang bukti. ‘’Hal yang penting dilakukan sebagai efek jera bagi sejumlah kepala daerah, agar lebih taat dalam tata kelola keuangan negara,’’ ujarnya menggambarkan agar kebijakan lurus sesuai aturan, sehingga dapat terhindar dari peluang menerima suap dan gratifikasi.

Sejauh ini diakuinya memang belum ada pejabat NTB yang terjaring OTT. Hanya pernah terjadi pada bekas Kajari Praya,Subri SH. Namun untuk proses hukum di

luar OTT, beberapa kepala daerah di NTB sudah menjalani. Seperti mantan Bupati Lobar almarhum H.Iskandar , yang terbaru mantan Bupati Lobar H.Zaini Arony dan beberapa kasus lainnya.

Jumlah kepala daerah terjaring OTT mencapai 77 orang itu disampaikan sebelumnya oleh Mendagri Tjahyo Kumolo. Terdiri dari gubernur, bupati dan walikota. OTT KPK terbaru menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang diduga menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha bernama Filipus Djap. Kasus tersebut terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan barang di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar. (ars)

Pantai Medana, Salah Satu Destinasi Utama KLU Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU)memilikibanyakpotensiwisata.Selainkawasantigagili,KLUjuga memiliki banyak pantai lain, salah satunya Pantai Medana. Belum lama ini, pantai ini telah dikunjungi oleh ratusan kapal pesiar dari berbagai negara. Ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak destinasi prioritas utama di KLU. Belum lama ini telah dilakukan gili begawe, di mana pusat acaranya di Pantai Medana. Ini juga semakin menjadikan pantai ini banyak dikunjungi wisatawan. Memasuk areal Pantai Medana, wisatawan akan disuguhkan dengan deretan pohon manggis dan pohon kelapa dengan hamparan padang rumput yang hijau. Ini dapat mendatangkan suasana kedamaianbagisiapasajayangberkunjung dan menghabiskan masa liburan di Pantai Medana. Tentu saja pemandangan ini akan didapat setelahmenempuhperjalananselama satu jam dari Kota Mataram.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal mengatakan bahwa destinasi ini harus se-

makin dikembangkan. Sebab ini menjadi salah satu tujuan wistawan yang ingin menikmati suasana pantai selain ke gili.

Di Pantai Medana telah berdiri sejumlah hotel bintang, seperti Hotel Medana Bay Marina. Sementaradipunggung bukitMedanatelah dibangunThe Oberoi Lombokyang merupakan hotel bintang lima plus pertama di Pulau Lombok.

Hingga kini Medana Bay Marina sudah empat kali disinggahi ratusan yacht. Pada September 2009 disinggahi 160 kapal pesiar dari 30 negara di Asia, Amerika, dan Eropa, yang sebelumnya mengikuti Sail Bunaken. Kemudian pada 2010 sebanyak 107 kapal serupa dari berbagai negara di Eropa dan Asia.. Sementara pada September 2012 sebanyak 133 yacht peserta Sail Morotai yang membawa 300 lebih wisatawan dari 18 negara juga singgah di Pantai Medana. Sedangkan pada tahun 2017 ada kurang lebih 200 yacht yang singgah dari berbagai negara. Selama sepekan berlabuh di perairan Medana, para turis itu mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Lombok Utara. (lin)

Pimpinan Dewan Serahkan pada Kejaksaan Dari Hal. 1 Jika sebelumnya, anggaran Bansos yang dialokasikan gelondongan maka pada anggaran 2018 mendatang sebelum TAPD dan

Banggar rapat untuk menyapakati KUA PPAS, harus ada dulu program yang masuk lewat e-pokir. ‘’Itu bisa dilihat oleh semua orang, terbuka dan transparan.

Anggaran ini kemana dan

nilainya berapa sudah bisa diketahui. Yang ndak mungkin akan bisa menyimpang dari itu. Yang bisa hanya turun naik besarannya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala

Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi mengenai dugaan penyimpangan Bansos bidang pertanian di Lotim enggan menanggapi. Ia men-

yatakan sudah cukup pernyataan dan penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) ketika dikonfirmasi Suara NTB beberapa hari lalu. (nas)

PT. SMS Naikkan Harga Pembelian Tebu Dari Hal. 1 Apalagi jika produksinya sampai 80 ton per hektare maka keuntungan petani bisa menembus Rp 24 juta.

Sementara itu, untuk tanaman jagung dengan produksi sebesar 6 ton per hektare maka petani dapat keuntun-

gan sekitar Rp 20 - 21 juta.

Angka sebesar itu diperoleh jika harga jagung per Kg sebesar Rp 3.600. Sebelum adanya kenaikan harga tebu ini, lanjut Husnul, keuntungan yang diperoleh petani memang jauh lebih menggiurkan menanam jagung.

Dengan harga jagung di

tingkat petani sebesar Rp 200 per Kg, maka dalam satu haktare hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 14 juta. ‘’Jadi kita menginginkan harga itu sebisa mungkin diterima petani. Tidak ada lagi koperasi ada bermain di situ, tidak ada lagi perantara. Perusahaan bilang kami tidak

menunjuk rekanan,’’` terangnya.

Husnul menambahkan, persoalan harga beli tebu ini jangan sampai lebih kecil dari jagung. Mengenai perluasan areal tanam menurutnya tidak jadi persoalan.

Pasalnya, sudah ada 1.000 hektare di Dompu dan 1.000

hektare di Bima. ‘’Cuma masalah harga yang kita tekankan sekarang. Jangan sampai harga tebu itu lebih kecil daripada hasil dari menanam jagung. Sehingga mereka beralih ke tanaman jagung. Itu yang tidak kita inginkan,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 23 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahasiswa Unram Sulap Air Nira Jadi Minuman Berkhasiat

(Suara NTB/dys)

OLAHAN NIRA - Mahasiswa Unram bersama Sunarpi menunjukkan hasil olahan air nira jadi minuman berkhasiat.

Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang beberapa waktu lalu telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Kekait, Gungungsari, Lombok Barat (Lobar), memanfaatkan pohon aren untuk membuat saripati nira aren. Nira dibuat menjadi minuman kesehatan yang dikemas cukup menarik untuk siap dipasarkan. Di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, mahasiswa Unram melakukan KKN memaksimalkan potensi daerah kaya akan pohon aren tersebut.

Rektor Universitas Mataram, Prof. Ir. H Sunarpi mengapresiasi mahasiswa Unram yang menemukan inovasi cara mengolah air nira menjadi minuman sehat dan bermanfaat. Dirinya pun mendorong seluruh mahasiswa Unram agar senantiasa kreatif dan inovatif. “Selama nutrisi tidak hilang saat dimasak maka minuman ini tetap menyehatkan,” ujar Sunarpi.

Pohon aren dikenal sebagai tanaman penghasil gula. Gula aren diperoleh dengan menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning. Setelah itu, dimemarkan dengan memukul-mukulnya.

Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari hingga keluar cairan dari dalamnya.

Bunga itu lalu dipotong dan di ujungnya digantungkan tandon bambu atau ember untuk menampung cairan yang menetes.

Diungkapkan, kegiatan KKN untuk program peningkatan hasil olahan aren.

Cairan manis yang diperoleh dinamai nira biasa disebut legen atau saguer berwarna jernih agak keruh. Nira langsung diolah dan dalam sehari dapat diambil dua kali yakni pagi dan sore. Setelah dikumpulkan, nira segera dimasak hingga mengental dan membeku kemudian dicetak menjadi gula aren. Namun di sini para mahasiswa merebus nira, bahkan nira dicampur jahe.

Setelah itu, mereka mengemas nira denga cukup menarik.

“Kemasannya sangat menarik. Nira ini beda seperti biasanya. Ada rasa jahe ketika diminum badan langsung terasa hangat,” ungkapnya.

Selama ini warga desa hanya bisa memanfaatkan aren untuk diolah menjadi gula aren atau menjual air niranya. Namun di sini ma-

hasiswa mengambil sari nira untuk dijadikan minuman kesehatan. Sunarpi meminta mahasiswa Unram yang melaksanakan KKN di desa ini mengadakan pelatihan pengolahan nira. Memfasilitasi warga untuk kreatif dan berinovasi mengolah aren menjadi bahan dasar berbagai minuman.

Lebih jauh Sunarpi meminta masyarakat dibekali dan dibimbing mulai dari pemilihan bahan yang digunakan, cara pembuatan, dan proses pengolahan serta alternatif pemasaran. Hasil olahan gula aren misalnya dapat untuk pembuatan sirup gula aren dan sebagainya.

Sunarpi juga akan mencoba menjembatani persoalan pemasaran, di antaranya lewat kerja sama dengan koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Kami akan segera mengupayakan agar produk olahan dari gula aren ini mendapat izin rumah tangga dari dinas kesehatan,” tukasnya. (dys/*)