20 HALAMAN
NOMOR 65 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
senin Umanis, 23 oktober 2017
Panglima TNI Ditolak Masuk AS
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Dubes AS Minta Maaf
KEDUTAAN Besar Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi soal penolakan US Custom and Border atas rencana kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, istri, dan rombongan ke Amerika Serikat, hari ini. Dalam pernyataan resmi, Minggu (22/10) kemarin, Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan menyatakan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami Nurmantyo itu. Pernyataan itu menegaskan pula bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah dan selalu siap memfasilitasi kehadiran Nurmantyo ke Amerika Serikat. ‘’Kami tetap berkomitmen pada kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai cara mewujudkan keamanan dan kesejahteraan kepada kedua bangsa dan warga.’’ Dalam pernyataan itu, dikatakan bahwa kehadiran Nurmantyo semula atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford Jr. guna menghadiri simposium internasional bertajuk Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism pada 23-24 Oktober di Washington DC. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah berhubungan dengan staf Nurmantyo guna kepentingan itu, bahkan pada hari libur akhir pekan, semata untuk memfasilitasi keberangkatan itu. (ant)
Jakarta (Bali Post) – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ditolak masuk wilayah Amerika Serikat . Rencananya Nurmantyo menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan 23 - 24 Oktober ini di Washington DC, AS. Hal itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto. ‘’Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan. Kemudian pada Sabtu (21/10), Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection,’’ kata Wuryanto, Minggu (22/10) kemarin. Hal. 19 Bentuk Penghargaan
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Gatot Nurmantyo
Mahfud Soal Dokumen AS
PKI Sudah Selesai, Tak Perlu Diungkit Lagi
Mahfud MD
Yogyakarta (Bali Post) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap pemerintah Indonesia tidak terganggu dengan dibukanya dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat terkait peristiwa 1965. ‘’Saya kira tidak perlu terganggu dan terpengaruh dengan dokumen-dokumen begitu,’’ kata Mahfud, Minggu (22/10) kemarin. Hal. 19 Tidak Berbeda
Marc Marquez Raih Kemenangan Keenam
Joseph Donovan
Gatot Nurmantyo
Bertemu Mega di Istana Batu Tulis
Jokowi Disuguhi Makanan Kesukaan Bung Karno
Melbourne – Marc Marquez kian dekat merebut gelar juara dunia MotoGP keempatnya setelah menjuarai Grand Prix Australia, Minggu (22/10) kemarin yang merupakan kemenangan keenamnya musim ini, sehingga unggul 33 poin dari pesaing terdekatnya Andrea Dovizioso dengan dua balapan tersisa. Pembalap Honda asal Spanyol berusia 24 tahun itu terus berada di depan sampai akhir balapan dan melewati garis finis untuk mengumpulkan 269 poin, sedangkan pembalap Ducati Andrea Dovizioso finis ke urutan 13 untuk mengumpulkan 236 poin. Kini tersisa 50 poin untuk diperebutkan para pembalap dalam dua sirkuit tersisa di Malaysia dan Valencia. Legenda MotoGP Valentino Rossi finis urutan kedua, sedangkan rekannya sesama pembalap Yamaha Maverick Vinales menyisihkan pembalap baru asal Prancis Johann Zarco untuk naik podium sebagai penempat urutan ketiga. (ant/rtr) Bali Post/dok
BUNG KARNO - Megawati saat dijamu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, tahun lalu. Minggu (22/10) kemarin giliran Presiden Jokowi dijamu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor. Menu yang disiapkan khusus Megawati itu merupakan makanan kesukaan Bung Karno.
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan tertutup selama tiga jam di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan, Minggu (22/10) sore, berlangsung santai diselingi makan malam masakan Megawati dengan menu kegemaran Bung Karno. ‘’Pertemuan memang mendadak dan sebagaimana kebiasaan Ibu Megawati, beliau menyiapkan menu makanan spesial buat Pak Jokowi. Makanan tersebut dimasak sendiri oleh Ibu Megawati,’’ kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut, seperti dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 5 sore ini, lanjut Hasto, berlangsung santai dan penuh canda. Namun beberapa kali, keduanya
tampak serius ketika masuk dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Mengenai substansi pembicaraan Presiden Jokowi dengan Megawati, Hasto menolak untuk menjelaskannya karena merupakan pembicaraan empat mata. ‘’Secara berkala Ibu Megawati dan Pak Jokowi mengadakan pertemuan yang tentunya juga membahas dinamika politik nasional. Kebiasaan membahas berbagai persoalan bangsa di antara kedua tokoh tersebut telah dilakukan sejak Pak Jokowi menjabat Wali Kota Solo,’’ papar Hasto. Menurutnya, tahun 2014 lalu, sebelum Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan memutuskan untuk mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden, juga diawali makan malam dan suasana keakrabannya saat itu tidak jauh berbeda dengan malam ini. Hal. 19 Disiapkan Megawati
JAJAK PENDAPAT
Tinggi, Potensi Terjadi Intervensi
Marc Marquez
PEMBENTUKAN Densus Tipikor yang digagas Kepolisian Republik Indonesia kini menimbulkan polemik. Pro-kontra bergulir. Suara penolakan dan dukungan nyaris seimbang dengan logika yang beda. Untuk mencermati gagasan pembentukan Densus Tipikor ini, Pusat Data Bali Post melakukan jajak pendapat dengan mengajukan kuesioner dan wawancara via telepon. Narasumber dipilih secara acak, dengan materi pertanyaan yang sama. Pertanyaan setujukah anda jika pemerintah melalui kepolisian membentuk Densus Tipikor? Jawaban responden terhadap ini sangat variatif. Terdapat 51,21 persen responden menyatakan setuju. Ini untuk mengimbangi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan overload dalam penanganan korupsi. Sejumlah
kasus yang diungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tingkat penuntasannya terlalu lama. Sebagai elemen bangsa, kata responden, dukungan terhadap pemberantasan korupsi tentu harus dilakukan secara optimal. Terlebih tingkat korupsi dan potensi terjadinya korupsi sangat terbuka. Pembentukan lembaga baru tentu akan membuat program pemberantasan korupsi akan makin efektif. Namun, kata responden, lembaga pemberantasan tak akan efektif jika mentalitas petugas di dalamnya tak memadai. Yang lebih penting dari sekadar pembentukan lembaga pemberantasan korupsi justru mentalitas, transparansi dan kepastian penindakan terhadap kasus-kasus yang ditangani. Sementara itu ada 47,05 persen responden menyatakan tidak setuju. Pembentukan lembaga baru dalam penindakan korupsi belum tentu akan efektif. Selama ini kepolisian sudah memiliki Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) yang memiliki
kewenangan menindak penyalahgunaan keuangan negara. Mestinya lembaga ini dioptimalkan. Dari sisi pemerintahan, lembaga baru dalam penindakan korupsi juga berpotensi menghambat kinerja birokrasi. Ini dimungkinkan karena banyak pejabat akan takut melakukan tugasnya di tengah tidak jelasnya rujukan hukum. Besar potensi terjadi pelambatan kinerja pemerintahan dalam merealisasikan anggaran jika potensi mereka masuk penjara sangat terbuka. Responden lainnya melogikakan, saat ini sudah banyak ada lembaga yang bisa mengawasi potensi terjadinya korupsi. Mestinya bukan menindak korupsi yang dioptimalkan melainkan upaya mencegah terjadinya korupsi dimaksimalkan. Dalam konteks ini penting untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap penanganan kasus–kasus korupsi yang sempat ditangani kepolisian. Hal. 19 Berantas Korupsi
Setujukah Anda pemerintah membentuk 51,21% 47,05% Densus Tipikor?
1,74%
Responden : 745
Setuju Tidak Tidak Setuju Tahu grafis: tomik cahya