Edisi 23 Agustus 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 6 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost

rabu kliwon, 23 agustus 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

12 Napi Ormas di Bali Segera Dikirim ke Nusakambangan Denpasar (Bali Post) Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose kembali menyampaikan secepatnya mengirim 12 napi merupakan anggota tiga ormas di Bali ke Lapas Nusakambangan. Ia mengungkapkan, pengiriman napi anggota ormas itu bersamaan dengan napi warga asing terlibat kasus narkoba.

Petrus Reinhard Golose

‘’Pengiriman akan dilakukan sebelum atau paling tidak tanggal 25 Agustus ini. Mudah-mudahan rencana tersebut berjalan lancar. Kalau ada penambahan jumlah akan kami sampaikan,’’ ujar Kapolda saat coffee morning dengan pimpinan media dan jurnalis di Restoran Hongkong Garden, Denpasar Timur, Selasa (22/8) kemarin. Terkait rencana tersebut, lanjut Irjen Golose, pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kemenkum HAM dalam hal ini Kanwilkum HAM Bali. Tujuan digesernya napi anggota ormas ke Lapas Nusakambangan dalam rangka pembinaan. Kalau masih ada anggota ormas melakukan tindakan merugikan masyarakat Bali maka Kapolda akan mengirim mereka ke Lapas Nusakambangan. ‘’Di awal saya menjabat sebagai Kapolda Bali banyak menyerap masukan dari masyarakat. Masyarakat Bali menginginkan tidak adanya premanisme. Saya meminimalisir dan program ini bisa terlaksana dengan baik. Sekarang tindak premanisme bisa diminimalisir,’’ ungkapnya. Hal. 19 Ungkap Narkoba

Bali Post/dok

TEUKU UMAR - Kerusuhan dua ormas di Jalan Teuku Umar, setahun lalu. Pada peristiwa itu dua orang dinyatakan tewas.

Kasus OTT Panitera

Kata Sandi ’’Sapi’’ dan ’’Kambing’’

Bali Post/ade

BARANG BUKTI - Ketua KPK Agus Rahardjo menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti saat memberikan keterangan pers mengenai OTT di PN Jakarta Selatan, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/8) kemarin.

JK Minta Jangan Lemahkan KPK Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa pemerintah menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin diperkuat setelah kesimpulan sementara Panitia Khusus Hak Angket DPR mengenai Tugas dan Wewenang KPK di DPR mengarah pada revisi Undang-undang No.30/2002 tentang lembaga tersebut. ‘’Pemerintah tetap ingin KPK yang kuat. Bahwa jika ada revisi atau apa pun itu harus memperkuat KPK,’’ katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/8) kemarin. ‘’Jika ada (pembahasan) UU di DPR, kemudian pemerintah menanggapinya, mengirim menteri untuk membicarakan, sehingga dibahas bersama.’’ Hal. 19 Tingkat Korupsi

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan latar belakang perkara perdata antara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan Eeastern Jason Fabrication Service (EJFS) Pte. Ltd. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dugaan suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan perkara perdata antara PT ADI dan EJFS Pte. Ltd. yaitu Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan Tarmizi (TMZ) selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ‘’Tanggal 4 Oktober 2016 didaftarkan gugatan perkara perdata wanprestasi ke PN Jakarta Selatan dengan penggu-

gat EJFS dan tergugat PT ADI dengan nomor perkara 688/Pdt.G/2016/PN JKT. SEL,’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8) kemarin. Agus menjelaskan, PT ADI digugat karena telah melakukan perbuatan cedera janji atau wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Ia menyatakan penggugat menuntut pembayaran ganti rugi senilai kurang lebih 7,6 juta dolar AS dan 131 ribu dolar Singapura. ‘’Untuk mengamankan kasus itu, diduga dilakukan komunikasi antara AKZ selaku kuasa hukum PT ADI dari pihak tergugat dengan TMZ selaku panitera pengganti PN Jakarta Selatan yang

menangani perkara tersebut. Disepakati dana Rp 400 juta untuk menolak gugatan tersebut,’’ kata Agus. KPK menetapkan dua tersangka dugaan suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan perkara perdata antara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan EJFS Pte. Ltd. ‘’Diduga pemberian uang oleh Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) kepada Tarmizi (TMZ) selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar gugatan EJFS Pte. Ltd. terhadap PT ADI ditolak dan menerima gugatan rekonvensi PT ADI,’’ kata Agus. Hal. 19 Sopir Rental

Indonesia Tahan Imbang Vietnam Malaysia Tim nasional U-22 Indonesia bermain imbang 0-0 hingga babak kedua usai dalam pertandingan Grup B sepak bola SEA Games ke-29, Malaysia, Selasa (22/8) malam. Dalam laga yang digelar di Stadion Majlis Perbandaraan MP Selayang, Malaysia, Indonesia tertekan sejak menit pertama dimulai. Namun, perlahan Timnas bisa mengimbangi Vietnam. Terbukti beberapa kali Indonesia mengancam gawang Vietnam. Bahkan pada menit ke-61 Hanif Sjahbandi harus keluar karena akumulasi kartu kuning. Praktis Indonesia harus berlaga dengan 10 pemain. Tampil tanpa pengatur serangan Evan Dimas yang tidak bisa bertanding karena akumulasi kartu kuning, anak-anak asuh Luis Milla harus menyerang melalui serangan balik. Vietnam yang dilatih Nguyen Hu Thang memegang kendali pertandingan dan beberapa kali menciptakan peluang. Namun, penampilan apik penjaga gawang Indonesia Satria Tama yang turun menggantikan Kurniawan Kartika Aji membuat peluang-peluang tersebut pupus. Hal. 19 Tiga Penyelamatan TIMNAS - Pemain Timnas Indonesia U-22 M. Hargiyanto (kiri) dan Hanif Abdurrauf mencoba menghentikan pergerakan pemain Timnas Vietnam U-22 Nguyen Cong Phuong (tengah) dalam babak penyisihan Grup B SEA Games XXIX Kuala Lumpur di Stadion Majlis Perbandaran Selayang, Malaysia, Selasa (22/8) kemarin.

Jusuf Kalla

Bali Post/ant

Konsensus Dasar Kebangsaan sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa DEMOKRASI yang tengah dikonsolidasikan sebagai sistem untuk mewujudkan kesejahteraan publik, saat ini sedang mendapat cobaan dari gerakan fundamentalisme agama dan ideologi fundamentalisme serta gerakan radikal lainnya. Kebebasan telah memberikan ruang kepada kelompok radikal untuk mengekspresikan ide, pikiran dan gerakan yang berpotensi menjadi virus menggerogoti keutuhan dan kesinambungan NKRI melalui berbagai isu SARA, intoleransi, provokasi, permusuhan, dan terorisme. Asupan penyubur perkembangan dunia maya yang sangat pesat seakan tidak mengenal batas, menjadi panggung penyebaran kabar-kabar bohong dan palsu untuk mengadu domba antarelemen bangsa dengan mengobarkan permusuhan antargolongan. Media sosial menjelma sebagai arena

pertarungan opini yang tidak konstruktif, justru menjadi panggung provokasi fitnah dan kebencian. Polarisasi tersebut diwarnai dengan penggunaan sentimen SARA untuk tujuan politik yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi kelangsungan sendi-sendi konsensus nasional. Untuk itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, S.IP., M.Sc. melalui siaran persnya pada Selasa (22/8) kemarin di Makodam, mengajak seluruh komponen bangsa untuk merefleksikan nilai-nilai konsensus nasional dengan mengedepankan semangat persaudaraan kemanusiaan secara universal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pangdam menyampaikan konsensus nasional ini merupakan suatu kesepakatan nasional atau para pemimpin kekuatan sosial politik yang mewakili kekuatan-

kekuatan sosial dalam masyarakat sebagai hasil musyawarah dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Konsensus nasional ini sangat diperlukan demi kesinambungan maupun perkembangan bangsa Indonesia. Dengan konsensus nasional inilah perbedaan-perbedaan yang ada dapat dihilangkan dan digantikan dengan upaya yang mengedepankan persamaan-persamaan sebagai modal utama untuk melangkah secara bersama untuk meraih cita-cita

nasional bangsa Indonesia. Kata dia, bangsa Indonesia memiliki empat konsensus dasar yang juga dikenal dengan Empat Konsensus Dasar Kebangsaan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kedudukannya berada di atas yang lainnya. Pancasila sebagaimana termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila itulah tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, keampuhan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan mana pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Hal. 19 Pilihan Tepat

Komaruddin Simanjuntak


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.