20 HALAMAN
NOMOR 6 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa kliwon, 23 agustus 2016 ’’Selama ini guru dipenuhi dengan aturan administrasi yang jauh dari bersinggungan dengan peningkatan mutu guru dan peserta didik, serta jauh dari tujuan utama memuliakan guru.’’
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
PENUTUPAN OLIMPIADE
Unifah Rosyidi Plt. Ketua Umum PGRI
Mendikbud Segera Atur Jam Mengajar Siak (Bali Post) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan sedang mengkaji peraturan yang membahas mengenai jam mengajar guru selama sepekan. ‘ Hal. 19 Guru Kelimpungan
BERAKHIR - Pesta semarak dengan aneka pertunjukan musik dan tari, serta kostum warna-warni di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Minggu malam (Senin 22/8 pagi WIB) menandai berakhirnya Olimpiade ke-31 di kota paling populer di Brasil tersebut. Dalam acara penutupan itu pula Wali Kota Rio de Janeiro Eduardo Paes menyerahkan bendera Gerakan Olimpiade kepada Gubernur Tokyo Yoriko Koike. Ibu kota Jepang itu akan menjadi tuan rumah Olimpiade ke-32 tahun 2020. (Beritanya di halaman 16)
Bali Post/ant
AMNESTI PAJAK - Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Wamenkeu Mardiasmo, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memaparkan perkembangan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/8) kemarin. Menkeu mengungkapkan hingga Senin (22/8), dana deklarasi mencapai Rp 45 triliun, terdiri atas Rp 39,2 triliun dari dalam negeri dan Rp 5,8 triliun dari luar negeri. Adapun dana repatriasi sebesar Rp 1,5 triliun, dana deklarasi dari Singapura mencapai Rp 4,79 triliun dan repatriasi Rp 1,086 triliun.
Kerap Suarakan Dukung Ahok
SBY Ambil Alih Posisi Ruhut Sitompul
Jakarta (Bali Post) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan menonaktifkan Ruhut Sitompul dari jabatannya sebagai koordinator juru bicara partai. Banyaknya faktor yang dianggap sebagai kesalahan menjadi keputusan partai mereposisi Ruhut. ‘’Tentunya bukan karena satu faktor. Dewan Kehormatan pasti mengawasi perjalanan setiap kader, jadi dan apa pun keputusannya telah menjadi keputusan partai,’’ kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/8) kemarin. Hal. 19 Keputusan Partai
Bali Post/ant
SURAT - Ruhut Sitompul menunjukkan surat dari SBY, Senin (22/8) kemarin.
Pengeluaran Keluarga Miskin di Bali
Setelah Beras, Beli Rokok Denpasar (Bali Post) – Masyarakat miskin di Bali rupanya banyak menyisihkan pendapatan mereka untuk membeli rokok. Pengeluaran untuk rokok, nomor dua setelah pengeluaran untuk beras. Artinya, memang masih ada korelasi antara rokok dan angka kemiskinan. Meskipun di Bali angka kemiskinan sudah turun dari 5,25% menjadi 4,25%. Kepala Bappeda Bali I Putu Astawa, Senin (22/8) kemarin, mengatakan pengeluaran masyarakat miskin itu dibagi menjadi dua, makanan dan nonmakanan. Untuk makanan, pengeluaran tertinggi pertama jelas beras. ‘’Nah yang kedua itu rokok. Ini maksudnya pengeluaran orang miskin dalam sebulan yang dihitung BPS, jadi bukan
yang menyebabkan miskin,’’ ujarnya. Sesuai data BPS Bali per September 2015, lanjut Astawa, pengeluaran penduduk miskin di perkotaan untuk rokok kretek filter sebanyak 5,50% dari pendapatannya. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, persentase pengeluaran mereka untuk rokok sebesar 3,43%. Ironisnya,
persentase untuk rokok ini jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran mereka untuk pendidikan pada komoditas nonmakanan. ‘’Pengeluaran penduduk miskin di perkotaan untuk pendidikan itu 2,14%. Sedangkan di perdesaan hanya 1,24%,’’ jelasnya. Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengatakan, rokok sangat berkorelasi dengan angka kemiskinan di Bali. ‘’Ya jelas sekali, dia menghasilkan satu bulan Rp 1,5 juta tapi beli rokok Rp 1 juta. Justru biaya pendidikannya nomor 7, rokoknya nomor 2,’’ ujarnya. Parta menambahkan, hal ini tidak lepas dari murahnya harga rokok di Indonesia. Padahal di negara lain seperti Singapura,
Amandemen UUD 1945
Dukung Haluan Negara Model GBHN
Jakarta (Bali Post) Pimpinan MPR-RI bersama Badan Pengkajian MPR-RI telah merampungkan lima belas (15) masalah yang akan dibahas sebelum melakukan amandemen UUD RI 1945. Kendati demikian, pimpinan MPR memastikan hanya akan menindaklanjuti pembahasan lebih lanjut mengenai haluan negara. ‘’Mayoritas masyarakat mendukung gagasan reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, Badan Pengkajian menilai dukungan masyarakat perlu dihargai, tetapi keputusan politik tetap perlu diambil,’’ kata Ketua Badan Pengkajian MPR-RI Bambang Sadono usai pertemuan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (22/8)
kemarin. Pertemuan dihadiri antara lain Wakil Ketua MPR-RI Oesman Sapta, EE Mangindaan, Mahyudin, Bambang Sadono, ketua-ketua fraksi MPR-RI dan kelompok DPD-RI, Sekjen MPR-RI Ma’ruf Cahyono dan lain-lain. Adapun lima belas masalah kebangsaan tersebut antara lain soal reformulasi tata negara semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), penguatan sistem presidensial, penguatan DPD-RI, penataan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), ekonomi dan keuangan negara, dan sebagainya. Hal. 19 Kedaulatan Rakyat
Bali Post/ant
BERBINCANG - Ketua MPR Zulkifli Hasan berbincnag bersama Wakil Ketua MPR Mahyudin dan Hidayat Nur Wahid sebelum rapat gabungan dengan pimpinan fraksi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8) kemarin.
Kurangi Efek Jera
Rencana Revisi PP 99/2012
Yasonna Bantah Obral Remisi Jakarta (Bali Post) – Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi. Banyak yang menyebutkan remisi ini ditujukan untuk meringankan hukuman narapidana kasus korupsi. Namun itu dibantah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ia mengatakan revisi itu dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan. ‘’Orang-orang kan mikirnya seolah-olah kita mau meringankan (hukuman) koruptor. Cara berpikirnya saya tidak suka, seolah-olah mau bagi-bagi remisi. Padahal kita cuma mau menempatkan sistem (hukum) dengan benar,’’ kata Yasonna, Senin (22/8)
Thailand, bahkan Vietnam, harga rokok sudah jauh lebih mahal. Selain itu, rokok juga mudah didapat dan bisa dijual eceran. ‘’Penyebab utamanya kenapa perokok banyak di Indonesia karena di negeri inilah satu-satunya rokok itu diecer, jadi bisa dibeli di mana saja. Di warung, di pinggir jalan bisa dibeli batangan, sehingga setiap orang bisa beli. Jadi kalau ingin mengurangi perokok, salah satu caranya adalah dengan tidak lagi memberikan peluang penjualan rokok secara eceran. Itu yang paling penting,’’ tegas politisi PDI Perjuangan asal Gianyar ini. Hal. 19 Berusia Dini
kemarin. Dalam rancangan revisi PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu terdapat salah satu syarat yang akan dihilangkan, yakni ketentuan mengenai justice collaborator (JC). Merujuk pada UU Mahkamah Agung dan UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, rencana penghapusan ketentuan tentang JC telah sesuai dengan sistem peradilan di mana JC seharusnya ditempatkan dalam proses peradilan, bukan di dalam PP. ‘’Yang membuat PP 99/2012 ini tidak mengerti soal peradilan. Kalau JC ditaruh di PP maka akan berbeda dengan sistem peradilan kita,’’ ungkap Yasonna.
Terkait rencana revisi PP tersebut, Menkum HAM menegaskan tidak akan ada upaya jual-beli status JC di Kemenkum HAM karena ranah pemberian JC menjadi wewenang kejaksaan dan kepolisian. Yasonna juga memastikan pemberian remisi untuk pelaku kejahatan berat akan diputuskan secara ketat melalui pembahasan dengan lembaga hukum terkait, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). ‘’Kami akan bahas satu-satu, orang ini pantas tidak dapat remisi. Jadi tidak sembunyisembunyi (pemberian remisinya),’’ tuturnya. (ant)
Yasonna Laoly
PELAKSANA tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemberian remisi kepada sejumlah narapidana korupsi akan mengurangi efek jera. ‘’Kami menyesalkan sebegitu banyak remisi sehingga membuat efek jera berkurang. Sebagai penegak hukum kami sudah membangun kasus sedemikian rupa sampai dakwaan dan tuntutan, tetapi setelah berkekuatan hukum tetap malah ada remisi yang mengurangi masa tahanan,’’ katanya, pekan lalu. Seperti diketahui Kemenkum HAM pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 memberikan remisi kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang
menjadi narapidana kasus korupsi wisma atlet SEA Games 2011. Ia mendapatkan remisi sebanyak 5 bulan, sedangkan istrinya Neneng Sri Wahyuni mendapat remisi 6 bulan sebagai narapidana kasus korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Sedangkan untuk narapidana korupsi lainnya seperti Sutan Bhatoegana, Anas Urbaningrum, Andi Alifian Mallarangeng, Suryadharma Ali, Dada Rosada, Angelina Sondakh, mantan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo tidak mendapatkan remisi. Hal. 19 Penegak Hukum