HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 160 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com
JUMAT, 22 SEPTEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bansos Pemprov Diusut Kejaksaan
Inspektorat Minta Dijadikan Pelajaran Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lotim) menyelidiki dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov NTB dari dua instansi yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Alokasi anggaran ini belum terpantau khusus penggunaannya, sehingga baru diketahui ketika diproses hukum. ‘’Karena ini sudah jadi domainnya Kejaksaan, ya kami
Ibnu Salim
‘’
Karena ini sudah jadi domainnya Kejaksaan, ya kami tidak bisa masuk, kecuali hanya memantau saja
tidak bisa masuk, kecuali hanya memantau saja,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH., M. Si, kepada Suara NTB Kamis (21/9). Berbeda situasinya jika penggunaan anggaran belum diproses penegak hukum. Pihaknya bisa melakukan pendampingan jika memang dalam perencanaan dan pelaksanaannya terdapat potensi masalah. Pada kasus Bansos yang bersumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (dulu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB ini, Bersambung ke hal 15
Bisnis GNE Sebaiknya Fokus Pengolahan Produk Unggulan PT. GERBANG NTB Emas (GNE) sebaiknya fokus mengembangkan bisnis pengolahan produk unggulan daerah. Bukan mengembangkan bisnis yang sudah dijalankan masyarakat seperti usaha pencucian kendaraan dan perbengkelan. Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si mengatakan adanya saran dari anggota Dewan supaya GNE tidak masuk kepada bisnis yang sudah dijalankan masyarakat ada benarnya. Artinya, Pemda ingin meningkatkan perekonomian NTB, termasuk masyarakatnya. Maka, semangat didirikannya sebenarnya untuk mengisi ruang-ruang bisnis yang belum diisi oleh masyarakat. ‘’Memang perlu ditelaah, kira-kira ruang apa yang sekiranya tidak mematikan bisnis masyarakat. Tetapi ka-
lau skala bisnisnya pangsa pasar di NTB masih luas. Artinya, ketika GNE masuk tidak merubah pemasukan dari swasta, ndak masalah,” kata Firmansyah ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/9). Kajian bisnis yang diminta DPRD, menurut Firmansyah merupakan hal positif untuk menjelaskan bagaimana prospektif perusahaan daerah tersebut ke depan. “Ketika ditambah modal atau anggaran pemerintah. Bersambung ke hal 15
Firmansyah
Dua Fraksi Tolak Tambahan Penyertaan Modal PT. GNE Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P DPRD NTB menolak secara tegas rencana penambahan penyertaan modal kepada PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Kedua fraksi ini menolak pembahasan lebih lanjut Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas. Pemprov NTB mengajukan perubahan Perda tentang PT. GNE ke DPRD. Pengajuan perubahan Perda itu kaitan dengan penambahan modal dasar PT. GNE menjadi Rp 75 miliar. Saat ini, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB ke PTM
GNE sudah mencapai Rp 20 miliar. Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp 55 miliar, PT. GNE akan mengembangkan tujuh unit usaha. Dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah Raperda usulan Pemprov NTB, Rabu (20/9) kemarin, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. L. Pattimura Parhan, S.Ag, M.HI menjelaskan alasan fraksinya menolak pembahasan Raperda tersebut. Pemprov diminta melakukan evaluasi aktivitas investasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir. Bersambung ke hal 15
TO K O H Tinggalkan yang Tak Baik KETUA Umum Dewan Tanfidziah PBNW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyerukan kepada seluruh jemaah untuk terus menjadi lebih baik. Terutama memasuki tahun baru Islam1439 H. Memasuki tahun baru Islam tersebut, TGB-sapaan akrabnya, menyerukan kepada jemaah untuk tetap membawa identitas ke-Islam-an dan keimanan. Hal itu dikarenakan identitas ke-Islam-an merupakan modal besar bagi umat Islam. Apabila ada ungkapan bahwa sekarang harus memajukan negeri, kata Gubernur NTB ini, maka bagi umat Islam bahwa motivaTGH. M. Zainul Majdi si terbesarnya untuk memajukan negeri adalah melaksanakan perintah agama. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/her)
BERADA - Mustimah warga Dusun Madak Belek Desa Cendimanik di gubuk reotnya.
Mustimah, Potret Kemiskinan di Pesisir Lobar
(Suara NTB/yon)
PT.GNE Sedang Restrukturisasi KINERJA PT. Gerbang NTB Emas (GNE) terus menjadi sorotan DPRD NTB. Terlebih sekarang, Pemprov NTB mengajukan perubahan Perda tentang PT. GNE untuk penambahan modal dasar perseroan minimal Rp 75 miliar. Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM yang dikonfirmasi Suara NTB menyatakan dibutuhkan penyertaan modal sebesar Rp 55 miliar lagi dari Pemprov NTB untuk mencapai modal dasar tersebut. Ia menyatakan bahwa memang saat ini pihaknya sedang melakukan restrukturisasi Sumberf Daya Manusia (SDM) PT. GNE. Dalam melakukan restrukturisasi ini, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dan pengawasan intern PT. GNE. “Sedang kita tata SDMnya dulu supaya dia punya kapasitas atau kemampuan untuk mengelola. SDM-nya harus benar-benar profesional. H. Syahdan Ilyas Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/bul)
PANEN UDANG - Udang jenis vaname yang baru dipanen dari petambak udang di Lombok Tengah, Rabu (20/9). Para petani berharap sentuhan modal dari perbankan untuk pengembangan usahanya. Berita selengkapnya di halaman 3.
MUSTIMAH (35) warga Dusun Madak Belek, Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) adalah salah seorang warga pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selama puluhan tahun, ia mendiami gubuk reot di pesisir pantai setempat. Kerap kali ia dilanda was-was, karena bencana banjir rob yang dikhawatirkan menerjang pemukimannya. Untuk menyambung hidup ia bersama suaminya Burhan mengandalkan jadi petani garam rebus yang penghasilannya tidak seberapa. Disambangi di gubuk reotnya belum lama ini, ia tengah duduk bersama anak bungsu-
nya di beranda rumah beralaskan bambu. Dua anaknya yang lain saat itu ke sekolah, sedangkan suaminya pergi melaut. Gubuknya yang terbuat setengah panggung, berbahan kayu dan bambu. Penyangga gubuk dari bambu sudah lapuk, sehingga nyaris roboh. Lantainya dibuat menggunakan tanah dengan atap dari asbes dan dinding terbuat dari bedek. Gubuknya tak berukuran terlalu besar, terbagi atas kamar tidur dan serambi tempat biasa ia bersama suami dan anak-anaknya bercengkrama di kala malam. Tak tampak barang berharga, Bersambung ke hal 15
Kepala OPD Banyak Absen Hadiri Rapat Paripurna Mataram (Suara NTB) – Rapat paripurna membahas empat buah Raperda usul Pemprov NTB pada Rabu (20/9) minim dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 45 OPD yang ada, hanya dua Kepala OPD yang menghadiri rapat paripurna tersebut, yakni Kepala BPSDM NTB, H. Rusman, SH, MH dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si. Sementara Kepala OPD lainnya absen dan hanya mengutus pejabat eselon III. Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap empat buah Raperda usul Pemprov NTB. Yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Raperda tentang pemerintahan berbasis elektronik, Raperda tentang PT. Gerbang NTB
Emas (GNE) dan Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dua Raperda terakhir merupakan perubahan dari Perda yang ada sebelumnya. Infomasi yang diserap Suara NTB dari salah satu pegawai yang enggan dikorankan namanya, minimnya kehadiran Kepala OPD dalam rapat paripurna itu disinyalir akibat tidak adanya Gubernur maupun Wakil Gubernur (Wagub) NTB di daerah. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, Gubernur Dr.TGH.M.Zainul Majdi sedang berada di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas. Kemudian, Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H.Sayuti,M.Sc, Ph.D bersama sejumlah Kepala SKPD sedang berada di Cina kaitannya dengan Geopark Rinjani
dan penandatangan sejumlah kerjasama. Pantauan Suara NTB, terlihat banyak kursi kosong akibat ketidakhadiran Kepala OPD dan pejabat lingkup Pemprov NTB. ‘’Pak Gubernur lagi di Jakarta, Wagub dan Sekda yang ke Cina,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME ketika dikonfirmasi, Rabu (20/9). Irnadi menjelaskan secara singkat mengenai kunjungan Wagub dan sejumlah Kepala OPD ke Cina. Ia mengatakan, Wagub akan berangkat ke Cina pada Kamis (21/9) dalam rangka penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, sains, teknologi, budaya dan olahraga di Ningsia Hui Cina. ‘’Sekda terkait dengan pengelolaan geopark,’’ tandasnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
KURSI KOSONG – Kehadiran Kepala OPD sangat minim terlihat dari banyaknya kursi kosong pada rapat paripurna membahas empat buah raperda usul Pemprov NTB, Rabu (20/9) lalu.