Edisi 22 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 110 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 22 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HUT Ke-57 Adhyaksa

Kejaksaan dan Mengembalikan Kepercayaan Publik Mataram (Suara NTB) Sebagai bagian dari instrumen penegak hukum, banyak dinamika menyertai perjalanan kinerja Kejaksaan. Pada HUT ke – 57 Adhyaksa Tahun 2017 yang dirayakan Sabtu (22/7) hari ini, jadi ikhtiar Kejaksaan untuk berbenah secara internal dengan perbaikan kinerja. Karena diakui trust atau kepercayaan publik sempat menurun, sehingga harus dikembalikan pada track sebelumnya.

(Suara NTB/dok)

Salah satu faktor menurunnya kinerja itu, menurut Kajati NTB, Tedjolekmono, SH.,MH kepada Suara NTB Jumat (21/7), karena masih ada persepsi masyarakat terhadap Korps

Kejaksaan dalam penanganan perkara yang “dikondisikan”. Ini tidak lepas dari perbuatan oknum yang memainkan perkara untuk kepentingan pribadi. Diharapkan cara cara yang bisa merusak citra

‘’Untuk itu, kembalikan public trust itu. Sebab saya rasa ini sedang menurun. Jadikan momentum Hari Adhyaksa ini untuk kembalikan itu (kepercayaan). Tedjolekmono itu harus ditinggalkan, karena terkategori perbuatan pidana juga sangat mencoreng citra lembaga.

‘’Untuk itu, kembalikan public trust itu. Sebab saya rasa ini sedang menurun. Bersambung ke hal 15

KPK Atensi Pemberian Izin Pertambangan Jelang Pilkada Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan memberikan atensi terhadap pemberian perizinan sektor pertambangan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Pemberian izin pertambangan menjadi salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi apalagi menjelang Pilkada. ‘’Kalau di KPK izin tambang, izin perkebunan, izin pariwisata itu yang kita amati dari Pak Kepala Dinas. Karena ini yang rawan dekat-dekat Pilkada,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dikonfirmasi usai melihat pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Jumat (21/7). Pada kesempatan tersebut, Pahala didampingi Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwanda, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. Tim dari KPK diterima Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si, Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, Kepala Disnakeswan NTB, drh. Aminurahman, M.Si dan lainnya. Pahala mengatakan, perizinan dalam sektor tambang ini memang cukup rawan menjelang Pilkada. Sehingga dulu pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sering diplesetkan menjadi “Izin Untuk Pilkada”. Sekarang, katanya, pascaperalihan kewenangan sektor pertambangan dari kabupaten/ kota ke provinsi, perizinan sedang dibenahi. KPK melakukan asistensi dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mencegah korupsi dalam bidang perizinan. Ia mengatakan, terus melakukan pengamatan di PTSP yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam perizinan, katanya, tiga sektor yakni pertambangan, perkebunan dan pariwisata yang akan terus diamati lembaga anti rasuah tersebut. Karena perizinan di sektor-sektor ini cukup rawan terjadi korupsi. Mengenai laporan dugaan korupsi dari NTB kaitannya dengan perizinan, Pahala mengatakan dirinya lupa datanya secara pasti. Namun yang jelas, tiga besar kasus yang ditangani KPK kaitannya dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa serta perizinan. ‘’Yang besar itu suap, pengadaan dan perizinan. Kalau suap dibuka, isinya pengadaan dan perizinan juga. Jadi perizinan, pokoknya kita serius,” katanya. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB pada Februari 2015, total jumlah IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB mencapai 250 izin. Bersambung ke hal 15

TO K O H Pekerjaan Berat WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. M. Amin, SH. MH, tak menyangkal salah satu pekerjaan berat bagi pemerintah di NTB adalah menurunkan angka kemiskinan. Hal ini mengacu pada angka capaian tingkat penurunan kemiskinan kabupaten/kota yang tidak mencapai target. Seperti halnya Lombok Utara, capaian penurunan angka kemiskinan tahun 2016 lalu sebesar 0,92 persen. Angka ini jauh dari angka target sebesar 2,5 persen sebagaimana target yang di MoU-kan dengan Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

TINJAU - Tim dari KPK saat meninjau pelayanan perizinan di Kantor DPMPTSP NTB, Jumat (21/7) siang kemarin.

Sonokeling Menggiurkan, RSUP NTB Nunggak Kerugian Pembalakan Liar Sulit Dibendung Negara Rp 3,1 Miliar H.Muh.Amin (Suara NTB/dok)

Sudah Tak Terkendali PEMBANGUNAN sumur bor yang dilakukan secara perorangan maupun korporasi di Lombok, dinilai sudah tak terkendali. Lima tahun kedepan, NTB terancam mengalami krisis air bersih. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Jumat (21/ 7) siang kemarin. Ardhi mengatakan untuk saat ini ketersediaan air untuk pertanian masih mencukupi. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) menjadi salah satu instansi yang masuk dalam catatan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedikitnya Rp 3,1 miliar lebih kerugian negara yang jadi temuan tahun 2013 lalu dan harus dilunasi. Belakangan, temuan BPK itu diteruskan ke majelis Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Provinsi NTB, di mana salah satu unsur di dalamnya ada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “Kami masuk dalam TPTGR yang sekarang diminta untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara itu,” kata Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH.,MH kepada Suara NTB, Jumat (21/7). Dalam temuan itu, Asdatun mencatat kerugian negara yang jadi temuan pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB itu mencapai total Rp

3.504.890.950. Temuan ini tahun 2013 lalu, berkaitan dengan pembangunan gedung baru RSUP di Dasan Cermen Mataram. Di mana dalam audit BPK, ada dua paket pekerjaan yang tidak tuntas sesuai ketentuan waktu atau ambang batas kontrak. Namun tak disebut item pekerjaan dimaksud. Hanya sedikit dijelaskan, pengerjaan proyek itu dilakukan PT. BI untuk kegiatan tahun 2013. Dari kegiatan yang tidak tuntas oleh rekanan, BPK menyebut tanggung jawab tetap pada Satker RSUP NTB karena sebelumnya menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari internal. Sebenarnya sudah ada itikad baik dari pihak RSUP untuk mengembalikan kerugian negara itu. Dibuktikan dengan kehadiran perwakilan instansi saat diundang Kejati NTB Juni lalu. Wujud komitmen manajemen, dengan mencicil pengembalian. Bersambung ke hal 15

PEMBALAKAN liar (illegal logging) sulit dibendung. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB bersama TNI kembali menangkap lima kontainer dan tiga truk kayu diduga hasil illegal logging di Pulau Sumbawa. Lima kontainer kayu jenis sonokeling diamankan di Pelabuhan Bima oleh Danlanal Mataram dan Kodim Bima. Sementara dua truk kayu jenis sonokeling diamankan di Dompu. Serta satu truk fuso kayu sonokeling diamankan di Alas Sumbawa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si yang dikonfirmasi mengatakan lima kontainer dan tiga truk kayu sonokeling ini merupakan tangkapan selama bulan Juli ini. ‘’Bulan ini saja sudah ditangkap di Dompu satu fuso dan satu truk. Sumbawa satu fuso dan Bima lima

kontainer kayu,’’ kata Madani, Jumat (21/7) siang kemarin. Satu truk fuso yang ditangkap di Sumbawa, kata Madani jumlahnya sekitar 20 meter kubik. Kemudian lima kontainer kayu sonokeling yang ditangkap di Pelabuhan Bima diperkirakan jumlahnya 100 meter kubik. Karena satu kontainer jumlah kayunya diperkirakan sama dengan satu truk fuso. Madani mengklaim aksi illegal logging di NTB sudah berkurang meskipun masih ada penangkapan terhadap kendaraan pengangkut kayu. Ia mengatakan, jumlah tangkapan saat ini sudah jauh berkurang dibandingkan 2016 lalu. Saat ini, katanya, Tim Satgas Pemberantasan Illegal Logging intensif melakukan razia dan pengawasan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Kepolisian. Bersambung ke hal 15

Panggil Ketua Konsolidasi BPR

Penyidik akan Koordinasi dengan Polres Sumbawa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Salah satu saksi penting dalam kasus dugaan suap merger PT. BPR adalah Ikhwan. Sejauh ini belum ada pemeriksaan lanjutan terhadap Direktur Perusahaan Daerah (PD) BPR Kabupaten Sumbawa ini. Rencana Kejati NTB yang menangani kasus dugaan suap itu, akan berkoordinasi dengan Polres Sumbawa untuk proses pemanggilan. Sebab yang bersangkutan sedang dibelit kasus tindak pidana perbankan (Tipibank). Pengamatan Suara NTB

selama dua bulan terakhir, pemanggilan dan pemeriksaan hanya dilakukan penyidik kepada pembina dan pengurus tim konsolidasi merger BPR yang dibentuk sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2016. Pembina dalam hal ini Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba diperiksa penyidik Pidsus Kejati NTB, Senin tanggal 29 Mei lalu. Sementara Mutawalli selaku Direktur PD. BPR Lombok Timur yang menjabat Wakil Ketua Tim Konsolidasi

Merger sudah bolak balik gedung Adhyaksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Terakhir dia diperiksa Senin (17/7) lalu untuk kedua kalinya, setelah sepekan sebelumnya datang untuk pemeriksaan sama di ruang Pidsus, Rabu (13/7) lalu. Sudah empat kali Mutawalli dimintai keterangan sejak kasus ini diangkat sekitar Maret lalu. Selain dugaan suap untuk penunjukan calon direksi PT. BPR, informasi diperoleh Suara NTB, penyelidikan mengarah ke penggunaan ang-

garan Rp 1,6 miliar untuk operasional proses merger. Namun sejuh ini Ikhwan selaku Ketua Tim Konsolidasi yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran merger PT. BPR belum dipanggil Kejaksaan. Sebab diketahui, posisi Ikhwan saat ini tengah dibelit kasus dugaan Tipibank dan ditangani Sat Reskrim Polres Sumbawa. Terakhir, posisi Ikhwan sudah keluar demi hukum karena masa penahanan dan perpanjangan habis, sementara berkasnya tak kunjung

P21 di Kejari Sumbawa. Terkait penyelidikan kasus BPR ini, Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH enggan berkomentar. Dia lebih banyak menjelaskan posisi kasus dan konten yang sedang diusut berdasarkan laporan masyarakat pada kasus merger BPR ini, namun disampaikan dalam konteks off the reccord. Hanya sedikit penjelasannya terkait pemanggilan Ikhwan, salah satu saksi yang kini dibelit kasus Tipibank di Sumbawa. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

Halaman 2

TPS DITUTUP - TPS di depan Pasar Pagesangan, Jalan Gajah Mada ini akhirnya ditutup, Kamis (20/7) sore. Penutupan dilakukan untuk mensterilkan kawasan ini dari timbunan sampah.

(Suara NTB/ynt)

AWAL pekan kemarin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada camat dan lurah untuk mengevaluasi penggunaan kendaraan roda tiga dalam pengangkutan sampah. Evaluasi perlu dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana efektivitas kendaraan tersebut dalam menangani persoalan sampah di kota ini. Khusus di Kecamatan Selaparang, evaluasi juga dilakukan secara berkala. Menurut Camat Selaparang, Sudirman, keberadaan kendaraan roda tiga itu cukup efektif dalam menaSudirman ngani persoalan sampah di wilayahnya. “Di Selaparang, dari 61 kendaraan itu efektif sekali. Artinya tidak ada satu pun kendaraan yang nganggur di sana maupun dipakai untuk halhal di luar aturan yang ada. Kita sudah evaluasi. Tanpa perintah Pak Wali kita tetap evaluasi,” jelasnya, Jumat (21/7). Sudirman mengatakan setelah kendaraan roda tiga dioperasikan, kapasitas sampah yang bisa terangkut ke TPA meningkat. Hal ini juga berkat kedisiplinan para operator kendaraan melaksanakan tugasnya. Ia bersama semua lurah di wilayahnya juga tetap melakukan survei lapangan untuk mengecek sampah di beberapa titik sekaligus melihat sejauh mana kinerja para operator kendaraan roda tiga. Survei ini biasanya dilakukan pada malam hari. Saat survei ini, ia mengecek kerja para operator yang mengangkut sampah dari lingkungan ke TPS. Setelah ada kendaraan roda tiga ini, Sudirman mengatakan tak ada lagi tumpukan sampah di lingkungan-lingkungan. Kini tumpukan sampah hanya ada di beberapa TPS karena sampahnya telah diangkut ke TPA. “Masih agak sedikit menumpuk sementara menunggu datang dump truck-nya. Tapi kalau di dalam lingkungan, di rumah tangga, tidak ada yang tercecer sampah itu,” jelas mantan Lurah Ampenan Selatan ini. Operator juga kerap diingatkan agar tidak menyalahgunakan kendaraan tersebut. Beberapa waktu lalu pernah ditemukan operator yang menggunakan kendaraan roda tiga mengangkut ranting pohon. Setelah mendapat laporan dan ditelusuri, operator melakukan hal itu karena permintaan warga. “Diminta sama salah satu masyarakat kita di Monjok Barat untuk kepentingan pembuatan pupuk kompos,” ujarnya. Menurutnya hal itu tak dilarang sepanjang untuk kepentingan masyarakat banyak. “Yang tidak boleh sama sekali di luar itu. Katakanlah untuk mengangkut gas (elpiji), orang, galon, memang tidak boleh dan kita selalu ingatkan. Tiap bulan di tingkat kecamatan diingatkan karena mereka juga tiap bulan mengambil honor mereka,” tandasnya. (ynt)

Harus Ditindaklanjuti (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ynt)

Efektivitas Kendaraan Roda Tiga

RENCANA Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan karcis parkir terus menjadi sorotan kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., memandang penting dilakukan audit, untuk memastikan penggunaan karcis parkir itu tidak salah arah. ‘’Hanya buang-buang uang mencetak karcis tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Dewan menyambut baik rencana audit karcis parkir itu. ‘’Hasil dari pemeriksa kita tunggu. Apabila hasilnya menunjukkan karcis parkir yang dicetak sangat kurang, atau berlebihan,’’ ungkapnya. Memang, lanjut Misban, audit sejatinya tidak perlu dilakukan manakala Perda Parkir dilaksanakan. ‘’Tetapi siapa tahu, karcis yang diberikan jukir, tidak terdaftar dalam karcis yang dicetak. Jadi kalau begitu tidak masuk uang,’’ bebernya. Menurut Misban, penting juga dilakukan audit untuk memastikan apakah karcis yang digunakan oleh jukir adalah karcis asli yang dicetak sebagaimana diamanatkan perda. ‘’Kalau tidak sesuai dengan itu, otomatis terjadi penyimpangan,’’ imbuhnya. Kemudian, anggaran yang digunakan untuk melakukan pencetakan, sesuai dengan jumlah karcis yang dicetak. ‘’Kalau sudah sesuai, tinggal bagaimana penggunaannya,’’ cetus politisi PKPI ini. Ia mengkritisi pencetakan karcis parkir, lalu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. ‘’Kalau yang dicetak 1.000 yang dipakai 100, itu pemborosan,’’ katanya mencontohkan. Yang terpenting adalah bagaimana pemanfaatan dari karcis yang telah dicetak tersebut. Misban menekankan, bahwa harus ada output yang jelas terhadap hasil audit itu nantinya. Hal yang sama juga harus disampaikan pada jukir. Ia berharap dalam audit nantinya dilakukan secara menyeluru. Tidak sebatas memeriksa uang masuk dan uang keluar. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini mengendus adanya oknum-oknum yang sengaja tidak mau menggunakan karcis parkir. Dia yakin, saat audit nanti, semuanya akan menjadi jelas. Pemkot Mataram wajib menindaklanjuti apa yang menjadi catatan Inspektorat terhadap penggunaan karcis parkir nantinya. Misban berharap, Inspektorat menyampaikan apa yang menjadi hasil audit nantinya. Pada bagian lain, ia melihat masih lemahnya pengawasan jukir oleh Dishub Kota Mataram. Sehingga dalam praktiknya, hampir sebagian besar jukir di Kota Mataram tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir. (fit)

Mataram (Suara NTB) – TPS yang ada di Jalan Gajah Mada atau depan Pasar Pagesangan merupakan salah satu titik rawan sampah. Pasalnya di TPS itu selalu terlihat sampah berserakan hingga di badan jalan, padahal Jalan Gajah Mada merupakan salah satu jalan protokol di Kota Mataram. Namun akhirnya, TPS tersebut ditutup dan dialihkan ke transfer depo Karang Pule. Kepala Dinas Lingkungan

paikan Nelly karena belum menerima jawaban serta kepastian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Pihaknya terus berkoordinasi tapi hanya menerima jawaban seadanya saja. Kemungkinan lainnya penganggaran rekrutmen melalui APBN belum dilakukan. Sementara, pembahasan RAPBN tengah bergulir bahkan akan diketok. Pemkot Mataram sambungnya, sudah mengantisipasi dengan menganggarkan di APBD Perubahan apabila sewaktu - waktu terjadi perubahan kebijakan. “Kita sudah anggarkan di APBDP. Karena ndak kita tahu bisa berubah,” ucapnya. BKPSDM sejauh ini, belum menerima konfirmasi jumlah

Selain kerap mendapat sorotan akibat banyaknya tumpukan sampah di TPS Pagesangan, penutupan juga dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke transfer depo Karang Pule. Untuk mempermudah warga atau operator kendaraan roda tiga dari wilayah sekitarnya, Irwan mengatakan diterapkan TPS keliling (mobile) yang mulai beroperasi sejak Kami (20/7). “TPS mobile melayani pe-

ngangkutan sampah mulai pukul 17.00 sampai dengan 21.00 WITA yang berlokasi di dalam area Pasar Pagesangan,” ujarnya. Kesepakatan ini berdasarkan hasil musyawarah dengan kepala lingkungan dan petugas kebersihan lingkungan se-Kelurahan Pagesangan. Selain di Pagesangan, penerapan TPS keliling ini juga telah menyasar beberapa kelurahan sebagai salah satu upaya mengurangi tumpukan sampah

yang masuk ke depo. Kelurahan yang dilayani dengan TPS keliling ini yaitu Turida, Babakan, Sayang-Sayang, dan Pagesangan Timur. Termasuk juga di Pasar Cemara. Pola TPS keliling ini ialah truk Dinas LH langsung datang ke kelurahan menunggu sampah dari warga untuk kemudian langsung diangkut ke TPA. “Ada pakai dump truck, ada juga kontainer tergantung volume sampahnya,” jelasnya. (ynt)

Pemkot Belum Bisa Tangani Pelanggaran Tata Ruang Cilinaya Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah mewacanakan relokasi pedagang di Jalan Cilinaya, sebelah barat Mataram Mall sejak 2014 lalu. Hingga kini, relokasi tersebut masih sebatas wacana dan belum bisa dilaksanakan. Padahal keberadaan kios di tempat itu disebut melanggar tata ruang Kota Mataram karena berdiri di atas saluran. Pada Oktober 2016 lalu, tim dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun memantau pelanggaran tata ruang di tempat tersebut. Kementerian ATR/BPN juga telah memasang plang terkait pelanggaran itu. Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui pihaknya belum bisa merealisasikan rencana relokasi tersebut karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Anggaran yang dibutuhkan pihaknya untuk memindahkan puluhan kios itu sekitar Rp 5 miliar. Pihaknya belum bisa mengalokasikan anggaran karena banyak kebutuhan pemerintah daerah yang lebih mendesak. “Kebutuhan pemda kan bermacam-macam dan ada yang lebih prioritas,” ujarnya. Karena tak bisa dianggarkan melalui APBD, maka pihaknya mencoba mencari alternatif lain yaitu

dengan menggunakan pihak ketiga. “Kita mencoba mencari pihak ketiga dulu,” tambahnya. Mahmuddin mengatakan bisa saja pihak ketiga menjalin kontrak kerjasama dalam beberapa tahun dengan Pemkot Mataram. Pihak ketiga juga yang akan membangun tempat baru bagi puluhan pedagang tersebut. Kemudian kewajiban pihak ketiga ialah membayar royalti kepada pemerintah daerah. Pemkot Mataram juga telah membuat desain penataan pedagang Jalan Cilinaya dan desain itu bisa menjadi acuan bagi pihak ketiga yang berminat mengelola kawasan itu. Apakah ada protes dari Kementeri-

(Suara NTB/ynt)

MELANGGAR - Bangunan kios di Jalan Cilinaya yang disebut melanggar tata ruang oleh Kementerian ATR/BPN. Persoalan ini belum bisa ditangani Pemkot Mataram hingga kini. an ATR/BPN atas lambannya Pemkot Mataram menangani pelanggaran tata ruang di tempat tersebut? Menjawab ini, Mahmuddin mengatakan kementerian tersebut telah meminta kepada Pemkot Mataram agar secepat mungkin bisa menangani persoalan itu.

Namun atas kendala yang dihadapi, pihaknya juga tetap memberikan laporan kepada Kementerian ATR/BPN. “Kita tetap memberikan laporan. Yang jelas kita sudah komunikasi dan diberikan waktu untuk menyelesaikan itu. Termasuk mencari investor,” jelasnya. (ynt)

Penataan Kota Tua Ampenan

Pemberdayaan Masyarakat Harus Jadi Prioritas NEGARA maju seperti Paris memiliki Kota Tua di Grande Ile Strasbourg. Pemerintahannya mengedepankan kearifan lokal. Keberagaman etnis yang tinggal di kota tua dimanfaatkan dengan menyuguhkan kuliner beraneka macam. Makanan Cina, Arab, Turki hingga makanan khas kota setempat dijajakan di sepanjang jalan. Sehingga, wisatawan bebas memilih sesuai selera mereka. Berbagai etnis di Kota Tua Grande Ile di Strasbourg tidak jauh berbeda dengan Kota Tua Ampenan. Berbagai etnis hingga kini menetap. Arab, Melayu, Cina, dan penduduk lokal berbaur. Sepanjang jalan Niaga dan Pabean Ampenan. Warga keturunan Cina dan

Diundur, Penerimaan CPNS Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga kini belum memberikan kepastian terhadap rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ketidakjelasan ini memungkinkan penerimaan CPNS di Kota Mataram diundur tahun 2018. Demikian disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati. “Sampai sekarang sih ndak ada kabar. Mungkin bisa diundur tahun depan,” kata Nely Kamis (20/7). Rekrutmen CPNS, Kota Mataram mengusulkan 144 formasi untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga infrastruktur. Kepastian tersebut disam-

Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP menyampaikan penutupan TPS dilakukan pada Kamis (20/7) sore. Saat penutupan, TPS itu ditutup spanduk besar yang berisi pengumuman penutupan dan pemindahan lokasi. “TPS yang di depan Pasar Pagesangan telah ditutup dengan tujuan untuk mensterilkan kawasan tersebut dari timbunan sampah,” kata Irwan kepada Suara NTB, Jumat (21/7).

formasi disetujui oleh Pemerintah Pusat. Memungkinkan terjadi pengurangan dari formasi diusulkan berkaitan dengan kemampuan penganggaran. Sementara, pihaknya sebatas mengusulkan sesuai permintaan BKN. Mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram menambahkan, paling urgen kebutuhan guru kelas tingkat sekolah dasar. Kebanyakan guru telah pensiun, sehingga penting untuk segera terisi. “Paling penting itu guru SD. Kan banyak yang sudah pensiun,” tuturnya. Alternatif dilakukan pemerintah dengan menambah jadwal guru honorer. Terkadang kepala sekolah turun gunung mengajar siswa. (cem)

Arab membuka toko kelontong. Dari sisi ornamen toko kelontong tidak ada perubahan. Hanya saja, bangunan bersejarah butuh perawatan. Kota Tua Ampenan terletak di dua Kelurahan. Kelurahan Ampenan Tengah dan Bintaro Kecamatan Ampenan. Kelurahan Ampenan Tengah dengan luas 59 hektar dihuni oleh 12.013 jiwa. Penduduk di sana mayoritas keturunan Arab, Melayu dan Cina. Sementara, Kelurahan Bintaro dengan luas wilayah 81,7 hektar dihuni oleh 10.907 jiwa. Berbeda dengan Ampenan Tengah. Penduduk di Bintaro hanya sebagian kecil berketurunan Cina dan Arab. Selebihnya adalah warga keturunan Bugis dan Lombok. Jika Pemkot Mataram serius menjadikan Kota Tua Ampenan sebagai cagar budaya dan tercatat sebagai peninggalan bersejarah Unesco. Banyak persoalan yang meski

dirampungkan. Bukan saja persoalan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar Kota Tua Ampenan perlu dipikirkan. Persoalan pendidikan di Ampenan Tengah dan Bintaro masih menjadi persoalan. Dari 12.013 jiwa penduduk di Ampenan Tengah, 2.567 jiwa belum sekolah, 2.594 hanya tamatan sekolah dasar, 1.918 jiwa tamatan sekolah menengah pertama, 4.071 tamatan sekolah menegah atas, 184 warga lulusan Diploma dan 84 warga lulusan perguruan tinggi. Berbeda halnya dengan Kelurahan Bintaro. Dari 10.907 jiwa penduduk yang menetap 2.617 tidak sekolah, 4.185 lulusan sekolah dasar, 1.851 lulusan sekolah menegah, 2.101 warga lulusan menegah atas, 102 warga lulusan diploma tiga, dan 321 warga lulusan perguruan tinggi (S1). Sementara itu, dari tingkat

(Suara NTB/cem)

KOTA TUA AMPENAN - Inilah potret Kota Tua Ampenan. Pemkot Mataram harus serius mengelola jika ingin menjadikannya sebagai daya tarik bagi wisatawan.

atau status pekerjaan masyarakat di Kota Tua Ampenan. Sebanyak 425 warga di Ampenan Tengah berstatus PNS, 1.574 warga pegawai swasta, 7 orang dokter, 1.605 orang wirausaha, 45 orang bekerja sebagai TNI/Polri, 50 orang nelayan, 337 orang buruh, dan 2.075 orang memiliki pekerjaan tidak tetap. Demikian pula di Kelurahan Bintaro, 117 orang berprofesi sebagai PNS, 371 orang sebagai pegawai, 5 orang dokter, 1.001 wirausaha, 19 orang sebagai TNI/Polri, 848 orang bekerja sebagai nelayan, 487 buruh, dan 2.084 tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari data ini, Pemkot Mataram seharusnya memiliki gambaran seperti strategi untuk melakukan intervensi terhadap Kota Tua Ampenan. Sebagai daerah pesisir dan keberagaman etnis semestinya menjadi modal untuk menyelaraskan atau memadukan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi ini tertuang dalam poin sembilan program eco distrik oleh Pemerintah Prancis di Kota Mataram. Sayangnya, Pemkot Mataram belum menemukan formula sehingga belum tahu mau dibawa ke mana Kota Tua Ampenan. Camat Ampenan, Zarkasy menjelaskan, Pemkot Mataram ingin menjadikan Kota Tua Ampenan sebagai branding. Beberapa program menopang sehingga nantinya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisawatan. Program dimaksud, program pusaka dimana Ampenan menggunakan konsep keaslian bangunan sebagai warisan budaya. Dari segi infrastruktur telah

didukung melalui program Kotaku. Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Di sepanjangan Jalan Pabean ditempatkan untuk tradisional food. Etnis Cina, Sasak dan Arab ada di sana. Itu sebagai program pendukung,” jelas Zarkasy belum lama ini. Dari konsep penataan Kota Tua Ampenan masih sama sama mencari bentuk. Bentuk itu akan mengerucut sehingga membutuhkan pemikiran program. Pemkot Mataram kata dia, cukup selektif memilih investor yang ingin mengelola Ampenan. Sebab, ada kebijakan kepala daerah secara khusus untuk penanganan. “Investor yang masuk tidak serta merta diterima,” ujarnya. Zarkasy mengklaim, intervensi pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat cukup banyak di dua kelurahan tersebut. Khusus nelayan telah diberikan asuransi. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam konsep pemberdayaan. Disamping itu ke depan, perlu dibuatkan secara kolektif lokasi pemindangan dan pengolahan hasil tangkapan nelayan. Kabag Infrastruktur Setda Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menambahkan, konsep pemberdayaan masyarakat tercantum dalam poin ke sembilan program eco distric. Konsep ini akan jadi andalan dan mesti dikelola serius oleh pemerintah. Ia mengkomparasikan hasil studinya di Kota Tua Paris bahwa pemberdayaan ekonomi di Paris sangat baik. Keberagaman etnis yang tinggal di kota tua diberdayakan dengan menjual kuliner sesuai ciri khas etnis mereka. “Harapan kita di Kota Tua Ampenan juga seperti itu,” katanya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bank NTB akan Serba Kartu GAYA hidup masyarakat dinamis. Transaksi konvensional menggunakan uang tunai, mulai berkurang. Semua sudah serba kartu. Bank NTB pun ikut berevolusi menjawab kebutuhan masyarakat yang saat ini ingin serba praktis. Bank milik daerah ini ingin memperbanyak kartu untuk memudahkan seluruh jenis transaksi masyarakat. Bahkan kehadiran Trans Mataram telah disambut dengan kartu khusus untuk kebutuhan pembayaran ongkosnya. “Tempo hari kita sudah rencanakan TransMataram. Kita sudah siapkan, tapi bisnya ndak jalan-jalan,” kata Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir. Penggunaan kartu ini sebenarnya telah lama di implementasikan. Salah satunya Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ada 80.000 pegawai negeri yang telah difasilitasi. Demikian juga penyaluran bantuan Pemda kepada seluruh marbot masjid, seluruhnya telah menggunakan kartu. Tinggal gesek, bantuan sudah diterima langsung tanpa harus mendatangi kantor pelayanan perbankan. Penyaluran bantuan-bantuan lain dengan kartu ini, menurutnya, bank milik daerah telah siap menyambutnya. Terutama untuk bantuan-bantuan sosial. Hanya saja, untuk bantuan sosial ini lantaran dikirim langsung dari pusat, biasanya yang digunakan adalah bank pemerintah yang ada di pusat. “Bantuan sosial, kita siap fasilitasi memberikan masyarakat dalam bentuk kartu yang dapat digunakan multi fungsi,” imbuhnya. Lantas bagaimana soal kesiapan IT Bank NTB? H. Komari menegaskan, pelayanannya mulai diperbanyak menggunakan mesin. Dari sistem IT, bank yang dipimpinnya ini sudah cukup memadai. Meskipun untuk daerah – daerah pelosok, tentu butuh proses melayaninya dengan mesin. “Dari sistem bank, kita sudah sangat siap. Makanya, bantuan-bantuan yang didistribusikan dari daerah kepada masyarakat, Bank NTB siap mendistribusikannya melalui kartu,” demikian H. Komari. (bul) H. Komari Subakir

Limbah Tebu PT. SMS akan Dijadikan Pakan Ternak Mataram (Suara NTB) – Ampas tebu hasil pengolahan pabrik gula PT. Sukses Mantab Sejahtera (SMS) di Pekat, Kabupaten Dompu akan diolah menjadi pakan ternak dalam bentuk briket. Dinas Perindustrian Provinsi NTB akan memfasilitasi puluhan masyarakat setempat untuk mengolahnya. Menurut Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurchyaningsih, M. Si melalui Kepala Bidang Industri Agro, Sri Wijayaningsih, M.Si, beroperasinya PT. SMS sebagai pabrik gula terbesar di Indonesia Timur, dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama ampas tebu. “Disana banyak sekali limbah tebu yang tidak ditangani. Makanya kami targetkan masyarakat sekitar dapat melakukan pengolahan,” ujarnya. Dinas Perindustrian akan bekerjasama dengan Dinas Peternakan untuk memproduksi pakan dari ampas tebu, sesuai yang dibutuhkan oleh ternak. Rencananya, pakan-pakan yang akan diproduksi dari limbah pabrik PT. SMS ini dimanfaatkan untuk penggemukan ternak. Briket pakan menurutnya paling pas. Agar pakan olahan limbah tebu itu lebih awet disimpan. “Kalau musim kemarau, ternak yang cukup banyak di areal pegunungan Tambora bisa diberikan pakan briket. Sehingga tidak kita kekurangan pakan,” imbuhnya. Ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Ampas tebu ini dapat untuk menggantikan sebagian hijauan pakan ternak. Karena mikro organisme dalam pencernaan ternak ruminansia mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan serat kasar sebagai sumber energi. Bila ditinjau dari kandungan gizinya, ampas tebu tidak memenuhi persyaratan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok apalagi produksi, sehingga harus ditambah dengan pakan suplemen. Selain ampas tebu, Wijayaningsih menyebut potensi yang tak kalah besar adalah ampas jagung. Tongkol jagung atau janggel, merupakan bagian dari buah jagung setelah biji dipipil. Kandungan nutrisi tongkol jagung berdasarkan analisis di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak meliputi kadar air, bahan kering, protein kasar dan serat kasar berturut-turut sebagai berikut 29,54; 70,45; 2,67 dan 46,52 persen dalam 100 persen bahan kering BK. Tongkol jagung merupakan sisa hasil pertanian yang masih memiliki kualitas yang rendah. Tongkol jagung digunakan sebagai bahan konsentrat pada pakan ternak ruminansia. Kandungan serat kasar tinggi, protein dan kecernaan rendah. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya sebagai bahan pakan, tongkol jagung perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain dengan teknologi pengolahan amoniasi fermentasi (amofer) atau pembuatan silase.(bul)

(Suara NTB/bul)

SAYUR DAN BUAH SEGAR - Sayur dan buah segar di pasar modern, tidak serta merta bebas dijual tanpa pengawasan. Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan BPOM intens melakukan pengawasan untuk mengetahui kandungan obat dan zat pengawetnya. Masyarakatpun harus teliti sebelum membeli, kendati itu dalam kemasan.

Dipulangkan dari Luar Negeri

Seribu Lebih TKI Ilegal Berpotensi Jadi Pengangguran

Mataram (Suara NTB) Tercatat lebih dari seribu orang TKI illegal dideportasi dari luar negeri, selama periode Januari-Juni 2017 ini. Sejumlah itulah penambahan jumlah potensi pengangguran baru di NTB. Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, pada Januari 2017 ini, sebanyak 348 orang TKI telah dideportasi dari tempatnya bekerja di luar negeri. Mereka termasuk TKI ilegal karena bekerja tanpa dokumen pemberangkatan yang prosedural. Lalu pada Februari 2017 dipulangkan sebanyak 174 TKI, Maret 108 orang, April 197 orang, Mei 124 orang dan Juni 160 orang. Dimana 7 TKI dan 3 TKW dari Kota Mataram, 78 TKI dan 22 TKW dari Lombok Barat, 12 TKI dan 1 TKW dari Lombok Utara, 227 TKI dan 37 TKW dari Lombok Tengah, 490 TKI dan 62 TKW dari Lombok Timur, 51 TKI dan 10 TKW dari Kabupaten Sumbawa, 6 TKI dari Kabupaten Sumbawa Barat, 11 TKI dan 1 TKW dari Kabupaten Dompu, dan 35 TKI serta 6 TKW dari Kabupaten Bima. “Mereka ditangkap dan dipulangkan karena over stay, dan kosongan (tanpa dokumen).

Pemulangannya ditanggung pemerintah sampai di rumahnya kembali,” kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan, melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/7), Abdul Hadi tak menampik, mereka yang dipulangkan ini adalah calon-calon pengangguran baru. Kendati demikian, pemerintah memfasilitasi menjadi wirausahawan, bagi mereka yang dipulangkan dengan membawa modal. Atau menjadi pekerja bagi yang lainnya, bagi yang tidak pulang dengan modal. Selain itu, pemerintah melalui Dinas Nakertrans

Provinsi NTB juga menyiapkan fasilitas mereka mendaftar menjadi pekerja di dalam negeri. Beberapa perusahaan besar di beberapa provinsi di Indonesia menyiapkan ruang pekerjaan. “Dikalimantan, di Sulawesi, kami siap memberangkatkannya bekerja kalau ada yang mau,” ujarnya. Gaji yang diberikan tidak jauh beda dengan gaji yang diterimanya dari tenpatnya bekerja di luar negeri. Tidak itu saja, bagi mereka yang membawa keluarga, perusahaan menyiapkan tempat penampungan dan jaminan kesehatan untuk keluarganya. “Kalau ada yang mau bek-

(Suara NTB/bul)

Endang Tri Wahyuningsih erja di Kalimantan atau di Sulawesi, silahkan bisa menghubungi saya di Disnakertrans NTB. Bekerja di dalam negeri lebih aman, tanpa banyak prosedural, cukup pakai KTP dan kartu keluarga,” demikian Abdul Hadi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih di tem-

pat terpisah juga mengatakan, mereka yang dipulangkan dari luar negeri itu, tetap memiliki potensi sebagai pengangguran baru. Secara persentase, tingkat pengangguran pada Bulan Agustus 2016 mengalami penurunan , yakni sebesar 1,75 poin persen dibanding keadaan tahun 2015. Dari sisi angkatan kerja, tahun 2014 jumlah penganggur di NTB mencapai 127.710 orang, menjadi 128.376 orang pada 2015 dan terakhir 2016 menjadi 97.021 orang. Meski begitu, bisa saja mereka yang dipulangkan ini tidak menjadi penganggur. Contohnya yang dipulangkan desa tempatnya berdomisili, ia berkecimpung sebagai buruh tani. Atau yang pulang dan berdomisili di perkotaan, dengan keterampilan yang di dapat dari luar negeri dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja. “Itu baru dia tidak termasuk pengangguran. Menghitung pengangguran, kita menggunakan berapa jam dia bekerja dalam sehari,” demikian Endang. (bul)

Subsidi BRT Terancam Hangus Realisasi PBB Berpotensi Mataram (Suara NTB) Ekspektasi masyarakat menikmati transportasi murah dan nyaman di Kota Mataram sekedar isapan jempol belaka. Bus Rapit Transit (BRT) terparkir rapi. Subsidi yang dianggarkan Rp 1 miliar di APBD 2017 terancam hangus. Dinas Perhubungan memilih mengalihkan anggaran itu untuk memberdayakan angkutan kota. Hasil kajian secara permanen oleh tim akademisi Universitas Mataram belum diserahkan. Tim baru mempresentasikan kajian sifat sementara. Karena masih membutuhkan kelengkapan data pendukung lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan, anggaran Rp 1 miliar yang dialokasikan di APBD 2017 bukan untuk subsidi BRT saja. Tapi satu ke-

satuan dengan kajian feeder. Pekan lalu, akademisi Unram telah diminta mempresentasikan hasil kajian. Namun beberapa hal belum tuntas termasuk data sekolah. “Bersamaan itu hasil kajian sudah bisa Agustus selesai,” kata Khalid di ruang kerjanya, Jumat (21/7). Pihaknya meminta Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai wadah angkot mempersiapkan diri dengan membentuk koperasi. Koperasi ini diberikan kewenangan mengelola anggaran untuk peremajaan angkutan kota. Khalid menambahkan, bukan berarti subsidi BRT hangus. Hanya saja dialihkan untuk pengembangan angkot sebagai angkutan pelajar yang diinginkan oleh walikota. “Informasinya subsidi BRT yang dari provinsi dan APBD saja tidak ada. Padahal, itu sudah ditetapkan juga,” katanya. Sementara, BRT adalah satu kesatuan yang membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram. Tidak mungkin sambung Khalid, pendanaan dibebankan ke Pemkot Mataram saja. Sekretaris Dishub Cukup Wibowo menambahkan, BRT merupakan program Pemerin-

tah Pusat dihajatkan kota kota berkembang yang salah satunya Kota Mataram. Berdasarkan rencana awal BRT semula menopang transportasi publik tapi kenyataannya saat operasional terjadi penolakan. Problemnya bukan pada BRT dan subsidi. Dishub ingin program berjalan sesuai harapan kepala daerah. Berpotensi Mangkrak Disatu sisi, belum adanya kejelasan terhadap hasil kajian berpeluang membuat BRT mangkrak. BRT yang merupakan proyek Kementerian Perhubungan telah dilaunching Gubernur dan Walikota Mataram tahun 2016 lalu. Pascalaunching, BRT hanya berjalan dua bulan saja. Selebihnya, terparkir di Kantor Damri. Potensi mangkraknya ini karena subsidi Pemerintah Pusat dikabarkan Rp 2 miliar guna menopang 25 armada ditambah subsidi Rp 500 juta dari Dishub NTB serta Rp 1 miliar dari Kota Mataram tak ada kejelasan. Belakangan informasinya subsidi tersebut lenyap bahkan dialihkan untuk kepentingan lainnya. Khalid enggan menanggapi apakah berpotensi mangkrak atau tidak. Kewenangan sepenuhnya di Dishub NTB dan Damri selaku operator. Ia sifatnya membantu saja. (cem)

Tak Capai Target

Mataram (Suara NTB) Tahun 2017, Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah menargetkan pajak bumi dan bangunan senilai Rp 32 miliar. Sampai dengan rencana perubahan anggaran serapan ditargetkan Rp 26 miliar. Kenyataanya pendapatan hingga 15 Juli baru terserap Rp 7,5 miliar. Sehingga, target PBB berpotensi tak tercapai. Penyerapan PBB diploting di enam kecamatan di Kota Mataram. Jumlah WP dan targetnya berbeda - beda. Kecamatan Cakranegara target PBB Rp 8,2 miliar. Realisasinya hanya 23,84 persen atau sekitar Rp 1,8 miliar. Kecamatan Sandubaya realisasi PBB mencapai 28,29 persen atau sekitar Rp 1,4 miliar dari target Rp 5,1 miliar. Kecamatan Mataram dari target Rp 6,6 miliar terealisasi Rp 1,2 miliar atau 18,86 persen. Selaparang dari target Rp 4,8 miliar realisasi Rp 1,3 miliar atau 28,38 persen. Ampenan baru terserap Rp 754 juta dari target Rp 4 miliar. Terakhir, Kecamatan Sekarbela dari target Rp 3,7 miliar Rp 805 miliar. Terhadap rendahnya serapan PBB hingga triwulan pertama, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito me-

minta camat dan lurah melakukan koordinasi dengan matang bersama juru pungut dan pembantu juru pungut. Sehingga, penarikan PBB tidak hanya diserahkan kepada juru pungut saja. Sekda menyebutkan, target PBB tahun 2017 senilai Rp 32 miliar. Sementara diharapkan serapan telah masuk rencana perubahan APBD senilai Rp 26 miliar. “Artinya, jika dikejar betul - betul efektif potensi bisa tercapai. Oleh karenanya, lurah dan camat betul - betul melakukan koordinasi,” kata Sekda, Jumat (21/7). Secara periodik capaian PBB akan dievaluasi oleh tim. Tim akan melihat persoalan apa dihadapi, sehingga tiap tahun target dapat terealisasi. Terhadap perubahan data sambung Sekda, karena ada perubahan objeknya. Data digunakan sebelumnya kemudian berubah status karena berdirinya bangunan. Nanti ada penilaian khusus dan ditentukan objek pajak tahun berikutnya. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menambahkan, ada enam bangunan dilakukan evaluasi secara khusus. Bangunan ini diberikan penilaian individual dengan melihat kualitas bangunan tersebut. (cem)

Penagihan Pajak Banyak Salah Alamat Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah perlu lebih teliti dan cermat melakukan pendataan objek pajak. Penagihan pajak oleh juru pungut banyak salah alamat. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi tak menampik terjadinya kesalahan pendataan dan penagihan wajib pajak oleh petugas. Sehingga, data dikembalikan ke dinas untuk dilakukan verifikasi

kembali. Menurut Syakirin, kejadian ini wajar melihat Kota Mataram sebagai tempat berinvestasi. Apalagi daerah perkotaan sehingga memungkinan camat dan lurah tidak tahu pemilik objek pajak. “Karena transanksi lewat notaris saja. Iya, disitu kesulitannya,” kata Syakirin membela diri, Jumat (21/7). Tidak disebutkan detail jumlah WP yang salah alamat. Demikian pula dengan nilai pajak disetorkan ke kas daerah. Mantan Kepala Dinas

Pendapatan mengkalkulasikan tidak sampai 10 persen dari total wajib pajak yang tercatat. “Totalnya saya tidak hafal. Tapi tidak sampai 10 persen dari WP yang ada,” akunya. Juru pungut dibantu lurah dan camat berusaha mencari pemilik objek pajak tersebut. Mereka tidak berada ditempat. Pun ditemukan hanya penunggu saja, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk penagihan. “Kita tanya ternyata cuma disuruh nunggu. Pemiliknya di luar daerah,” tambahnya.

Dari total wajib pajak kata Syakirin, 20 - 30 persen WP besar dengan asumsi penyetoran rata - rata di atas Rp 10 juta. Apabila secara keseluruhan mereka membayar potensi PBB yang terserap mencapai Rp 11 miliar. Disinggung terkait kesalahan alamat WP? BKD akan mengkroscek dan melakukan verifikasi kembali terhadap objek pajak. Dengan harapan, pemilik objek pajak terdata. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Capai Target TINGKAT disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur dinilai cukup baik. Hal ini ditandai dengan tingkat kehadiran ASN relatif bagus. Hanya sebagian kecil saja yang ditemukan masih bermalasmalasan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, H. Najamudin, S.Sos., M.Si., mengaku, berdasarkan hasil rekapitulasi dan verifika(Suara NTB/dok) si absensi harian H. Najamudin tanggal 3 Juli 2017, diketahui persentase kehadiran ASN sebesar 97,37 persen dan 2,63 persen atau 114 orang saja tidak hadir. Masing-masing karena alasan sakit 0,48% sebanyak 21 orang, izin 0,23 persen atau sebanyak 10 orang, sedang menjalankan tugas 0,67 persen atau sebanyak 29 orang , Cuti 0,71 persen atau 31 orang. Tidak hadir/tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah hanya sebesar 0,53 persen atau hanya 23 orang. “Dengan kondisi ini disimpulkan bahwa kedisiplinan dan ketaatan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap ketentuan masuk kerja hari pertama pasca libur nasional masih dalam katagori baik,” klaimnya. Pemkab melalui BKPSDM, ujarnya, menggencarkan monitoring terhadap disiplin ASN di seluruh wilayah. Tujuannya, memastikan seluruh ASN menaati kewajiban masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam kerja pada hari pertama setelah Idul Fitri 1438 H, Sekda Lotim menurunkan Surat Nomor 800/3698/KPSDM/ 2017 yang intinya meminta semua OPD dan Unit Kerja se Lombok Timur mengumpulkan Daftar Hadir Harian PNS tanggal 3 sampai dengan 15 Juli 2017 lalu. Walaupun secara umum kedisiplinan dan ketaatan dinilai cukup baik, ujarnya, secara kuantitas masih banyak PNS yang memanfaatkan hari-hari setelah libur nasional dan cuti bersama untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan tugas kedinasannya sebagai ASN. ‘’Bagi 23 orang PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, direkomendasikan untuk diberikan pembinaan dan memberlakukan tindakan tegas sebagai efek jera dan juga agar hal tersebut tidak terulang dan tidak menjadi ikutan bagi ASN lainnya,’’ tegasnya. (rus)

Terkena PHK, Karyawan Hotel Lapor ke Dinas Tanjung (Suara NTB) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menimpa karyawan hotel di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kali ini dialami oleh mantan karyawati hotel Bra Delicious (BD) Gili Air. Yang bersangkutan lantas mengadukan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu (Naker PM PPTSP) KLU. Dilaporkannya Hotel BD oleh perempuan asal Desa Rempek Kecamatan Gangga ini, lantaran ia tidak diberikan pesangon saat di-PHK. Terlebih lagi ia sudah mengabdi di perusahaan tersebut selama 2 tahun. Perihal pemberhentiannya, diceritakan Nia, lantaran dirinya mengidap sakit hingga tidak masuk beberapa hari. Ketika pada tanggal 6 dan 7 Juli lalu, ia mencoba memaksakan diri masuk kerja, namun kesehatannya belum pulih, sehingga tidak memungkinkannya bekerja maksimal. “Setelahnya saya kembali sakit sampai sulit berjalan. Lantas minta izin ke manajer dan diizinkan. Tetapi begitu saya masuk, saya sudah dipecat,” keluh Nia, Kamis (20/7) lalu. Ia pun meminta bantuan pemerintah agar dalam perkara pemecatannya, ia diberikan pesangon selayaknya karyawan yang pernah mengabdi. Terlebih lagi, pesangon tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu biaya pemulihannya pascasakit. Sementara Kepala Disnaker PM PPTSP Lombok Utara, Vidi Ekakusuma yang dikonfirmasi membenarkan pengaduan pekerja yang terkena PHK tersebut. Aduan mantan karyawati BD sudah masuk pada Rabu (19/7) lalu. “Sementara ini kita masih kaji dan kumpulkan informasi pelengkap karena ini sifatnya masih laporan sepihak. Tidak menutup kemungkinan kita akan memanggil perusahaan baik manajemen ataupun pihak yang dikuasakan. Pekan depan akan ada solusinya,” ungkap Vidi. Dengan masuknya laporan ini, maka Disnaker PM PPTSP KLU telah menerima total 29 pengaduan selama 2017. Dari jumlah itu, 24 pengaduan telah ditangani 24 kasus dan 5 kasus lagi sedang dalam proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Bra Delicious, Sri Hayatiningsih, SH., kepada koran ini tidak menyangkal adanya PHK yang dilakukan kliennya. Namun demikian, PHK tersebut bukan tanpa alasan. “Ya dia tidak masuk selama 2 minggu, sudah diberikan undangan 3 kali disertai peringatan kalau tidak datang berarti mengundurkan diri,” kata Sri. Oleh karena karyawati tersebut dianggap sudah tidak bekerja tanpa alasan dan mengabaikan kewajibannya, sikap mengabaikan peringatan perusahaan itu diartikan sebagai sikap pengunduran diri yang bersangkutan. “Sehingga tidak ada kewajiban perusahaan memberikan pesangon. (Umpama ada panggilan dari Dinas?) Ya tidak masalah, nanti kami jelaskan mengapa perusahaan mengambil keputusan demikian, laporan ke sana kan baru sepihak,” ujarnya. (ari)

Wagub Akui Penurunan Kemiskinan Pekerjaan Berat

Tanjung (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH. MSi., tak menyangkal salah satu pekerjaan berat bagi pemerintah di NTB adalah menurunkan angka kemiskinan. Hal ini mengacu pada angka capaian tingkat penurunan kemiskinan kabupaten/kota yang tidak mencapai target. Seperti halnya Lombok Utara, capaian penurunan angka kemiskinan tahun 2016 lalu sebesar 0,92 persen. Angka ini jauh dari angka target sebesar 2,5 persen sebagaimana target yang di-MoU-kan dengan Pemprov NTB. Meski belum mencapai penurunan 1 digit, penurunan 0,92 persen di KLU tergolong capaian yang paling tinggi. Sehingga dengan capaian itu, sisa angka kemiskinan KLU masih tercatat sebesar 33,21 persen. “Evaluasi saya kira sudah,

angka statistik itu menunjukkan penurunan walaupun belum mencapai target. Penurunan kemiskinan itu berat, tidak hanya membutuhkan anggaran besar tapi juga tekad dari masyarakat kita sendiri untuk keluar dari kemiskinan itu,” ungkap Amin usai menghadiri apel HUT KLU, Jumat (21/7). Wagub menanamkan kepada warga maupun jajaran pemangku kebijakan di daerah, bahwa kemiskinan di masyarakat jangan sesekali berasumsi kemiskinan merupakan

takdir. Melainkan angka kemiskinan adalah takdir dari Allah SWT, tetapi dgan kerja keras dan bantuan dari pemerintah. Ia mendorong target penurunan dan capaian penurunan setiap tahunnya terus digenjot oleh kabupaten/kota. Caranya melalui peningkatan kinerja, inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kemiskinan. Bagaimanapun juga kata dia, rentang kendali dan sasaran kemiskinan itu tentu lebih dekat dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya diberitakan,

(Suara NTB/yon)

TIDAK JELAS - Kondisi jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dan Sekarteja yang tidak jelas pembangunannya setelah ambruk beberapa waktu lalu.

Belum Jelas, Kelanjutan Pembangunan Jembatan Penghubung Sekarteja-Pancor Selong (Suara NTB) – Pascaproses penyelidikan terhadap jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dan Sekarteja dihentikan oleh aparat Polres Lombok Timur (Lotim), pembangunan bisa dilanjutkan. Namun, hingga saat ini kelanjutan pembangunannya belum jelas. Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan menyebut jika pelaksanaan pembangunan kembali jembatan yang sebelumnya ambruk tersebut belum mendapatkan anggaran. Atas dasar itu, pihaknya tidak tahu secara pasti kapan pembangunan jembatan yang merupakan penghubung dua kelurahan di Kecamatan Selong tersebut dapat dilanjutkan. “Belum ada anggarannya,” ujarnya singkat pada Suara NTB, Jumat (21/7). Disinggung apakah masuk dalam penganggaran pada

APBD Perubahan, Dedi Irawan juga tidak mengetahui persis akan hal tersebut apakah akan dianggarkan atau tidak. Namun, apabila dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Lotim menganggarkannya, maka pihak dari Dinas PUPR siap untuk melaksanakan ataupun melanjutkan pembangunan jembatan tersebut. Diketahui, dihentikannya penyelidikan terhadap kasus jembatan ambruk yang menewaskan sebanyak enam orang pekerja dikarenakan tidak adanya ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan proyek khusus untuk tahap I. Dalam pengerjaan terhadap proyek tahap I, senilai Rp 1.360.125.770 yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sudah dikerjakan sesuai spesifikasi berdasarkan pemeriksaan dari tim ahli dari

Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya. Dengan proses penghentian penyelidikan terhadap pangkal jembatan itu. Maka Dinas PUPR dapat melanjutkan kembali pembangunan jembatan, terutama bagian bantalan jembatan yang ambruk pada saat proses pengerjaan, total anggaran untuk bagian bantalan jembatan ini sebesar, Rp 765.260.000 dengan kontraktor CV. Pilar Mandiri. Pantauan Suara NTB, hingga saat ini tidak aktivitas apapun di lokasi jembatan pascaambruk beberapa waktu lalu. Terlihat hanya beberapa tumpukan sampah serta gundukan tanah, papan dan besi yang merupakan sisa dari jembatan saat ambruk. Sementara, ruas jalan ke arah barat menuju Sekarteja sudah dilakukan pengaspalan oleh pemerintah. (yon)

Kejari Lotim Kembali Usut Dugaan Korupsi ADD Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) kembali mengusut dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lotim. Kali ini terjadi di Desa Medana Raya Kecamatan Keruak. Kasus ini diusut kejari berdasarkan hasil laporan pengaduan dari masyarakat sekitar bulan Maret 2017 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari

Lotim, Iwan Gustiawan menjelaskan, pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi ini langsung dilakukan pihak Kejari setelah menerima laporan. Dugaannya ada penyelewengan ADD dan DD tahun 2015-2016 Penyelidikan sudah rampung dilakukan dan kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sampai sekarang dikatakan belum sampai pada tahap penetapan tersangka. Pihak penyidik kejari

sedang dalam proses pendalaman kasus. Bahkan, Kamis lalu Kepala Desa Medana Raya sudah dipanggil dan menunggu panggilan pemeriksaan berikutnya. Pengusutan terhadap dugaan penyalahgunaan DD dan ADD menambah daftar jumlah pejabat di lingkup desa yang diperiksa. Sebelumnya Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga sudah dihukum, karena juga diduga melakukan tindak pidana yang serupa. (rus)

Ada Apa dengan Bisnis Tembakau?

MELIHAT fakta itu, Station Manager PT Sadhana Arifnusa berpandangan ada persoalan dalam geliat budidaya tembakau Virginia. “Tinggal berapa sih sekarang perusahaan yang aktif, jumlahnya terus berkurang,” ucapnya saat ditemui Suara NTB, Jumat (21/7). Melihat fakta ini, sudah seharusnya tangan negara yang turun tangan. Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) pertembakauan secara pribadi disambut positif oleh pimpinan perusahaan yang sudah berkecimpung lama di bidang budidaya tembakau Virginia ini.

Prinsip dalam melakukan aktivitas budidaya tembakau bersama petani mitra, sudah pasti ingin mendapat keuntungan. Itulah bisnis. Tidak ada yang mau merugi. Pada musim tanam 2017 ini, target produksi PT Sadhana sendiri 6.000 ton kerosok dengan menanam di atas lahan seluas 2.500 hektar dengan melibatkan 1000 petani mitra langsung dan sekitar 500700 petani yang lainnya. Melihat musim tanam tahun 2017 ini diyakini cukup berpihak pada petani tembakau. Masih ada air hujan. Tidak dinafikan, tembakau juga membutuhkan

sen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017. Indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan mengalami kenaikan, yaitu dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017. Untuk pedesaan, mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Dengan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah, dan dengan menurunnya di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang. (ari)

Koordinasi Kabupaten dan Provinsi Belum Maksimal

Jumlah Perusahaan Mitra Terus Berkurang

Bisnis budidaya tembakau Virginia terus memburuk. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah perusahaan mitra. Dari 19 perusahan yang pernah aktif di Lotim, yang tersisa saat ini 10 perusahaan. Bahkan yang tersisa terlihat aktif musim tanam 2017 ini di bawah 10 perusahaan saja.

jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 - Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang (0,41 persen). Selama periode Maret 2016 - Maret 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang (dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 387,04 ribu orang pada Maret 2017), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,50 ribu orang (dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 406,73 ribu orang pada Maret 2017). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 per-

air untuk melakukan budidaya. Masih adanya guyuran hujan diharap bisa menambah baik pertumbuhan tembakau. Soal harga pada musim tanam tahun ini diyakini akan tetap baik. Prinsip semua petani mitra dan non mitra juga tidak ada yang mau rugi. Semua menginginkan produksi dan nilai jual baik. Fakta juga menunjukkan selama ini tidak pernah ada tembakau yang tidak laku. Semua tembakau yang diproduksi petani laku terjual. Ditambahkan, dari aktivitas budidaya tembakau sejauh ini telah memberikan sumbangan besar pada negara. Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) . DBHCHT itu banyak dikembalikan kepada petani. Untuk Lotim diketahui besarannya Rp 17 miliar tiap tahunnya langsung diberikan oleh Pemkab Lotim kepada

(Suara NTB/bul)

TEMBAKAU - Seorang petani di Desa Songak Kecamatan Sakra sedang menyiangi tanaman tembakaunya. Minat petani menanam tembakau tetap tinggi, meski perusahaan mitra tembakau makin berkurang. seluruh petani. Secara nasional, share sektor tembakau ini bahkan jauh lebih besar dari sektor pertambangan. Share pertambangan jauh di bawah tembakau mela-

lui DBH CHT. Fakta ini menunjukkan Negara sudah mendapatkan hasil besar dari tembakau pun tanpa harus bekerja karena yang bekerja adalah para petani. (rus)

(Suara NTB/yon)

Diklaim Makin Baik

ASISTEN II Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Nuso Pranoto, mengaku sulit mengentaskan kemiskinan di NTB, terutama di Kabupaten Lotim. Hal ini disebabkan belum maksimalnya koordinasi yang dibangun antara Pemkab Lotim dengan Pemprov NTB. Menurutnya, belum maksimalnya koordinasi yang terbangun antara kabupaten dengan provinsi dapat dilihat dari beberap segi. Dicontohkannya, ketika pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lotim, Pemda Lotim kerap tidak mengetahui akan hal tersebut. Sebaliknya, program yang ada di kabupaten tidak diketahui oleh provinsi, terutama yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan ini. “Pada dasarnya koordinasi ada, tapi kurang maksimal. Tidak semua program yang ada di kabupaten diketahui oleh provinsi. Begitupun sebaliknya,” akunya, Jumat (21/7). Untuk data jumlah warga miskin, Nuso Pranoto mengaku tidak mengetahui secara persis berapa data warga Lotim yang dikategorikan miskin atau tidak. Dia beralasan jika karena sumber data cukup banyak, seperti data dari DPAKB, Dukcapil maupun yang lainnya. Selain itu, ia juga tidak memungkiri jika naiknya harga kebutuhan pokok mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pokok merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Namun, saat ini sudah banyak program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) maupun yang lainnya. Selain itu, penyebab kemiskinan bertambah juga memiliki banyak faktor, seperti bertambahnya jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Lotim maupun sejumlah faktor yang lain. Sementara dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, untuk presentasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lotim dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami kenaikan, yakni jumlah penduduk miskin) di Lotim untuk tahun 2013 sebanyak 219.270 jiwa, pada tahun 2014 naik menjadi, 219.670 jiwa, kemudian kenaikan kembali terjadi pada tahun 2015 yakni sebanyak 222.190 jiwa. (yon) H. Nuso Pranoto

Dewan Desak Bupati Segera Isi Sekwan Tanjung (Suara NTB) Pengisian 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tanpa dibarengi pengisian sekretaris dewan (sekwan) mengundang tanda tanya kalangan DPRD. Dewan pun mendesak agar Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar selaku pemegang kewenangan dalam reposisi ASN segera mengisi kekosongan khususnya di Sekretariat DPRD. “Kita pertanyakan kenapa bupati tidak mengisi jabatan Sekwan. Kalau memang masih pansel, tolong jelaskan sudah sejauhmana,” tanya Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, Jumat (21/7). Menurut anggota Dewan yang membidangi politik hukum dan pemerintahan ini, sudah bukan rahasia umum bahwa beberapa pelamar telah mengajukan diri pada jabatan sekwan. Beberapa nama.yang santer disebut-sebut bersaing adalah, Intiha (mantan Kadis Sosial), Drs. Sujanadi (Kabag Ekonomi), Fitri (mantan Kabg Persidangan - kini Sekcam Pemenang) hingga Kawit Sasmita (kini Kadis Kominfo). Setidaknya lanjut Ardianto, dengan ditempatkannya Kawit Sasmita, maka 3 menyisakan

3 nama. Dalam hal promosi Kawit pun, meninggalkan kekosongan pada jabatan sebelumnya, yakni Kepala Bagian Persidangan Setwan KLU. “Pemda harus transparan dengan hasil seleksi. Jika memang nama-nama itu lulus seleksi, supaya segera diajukan ke DPRD untuk diberikan rekomendasi oleh pimpinan DPRD,” katanya. Ia menilai, keberadaan Sekwan yang hanya diperbantukan melaluo jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak akan maksimal. Begitu pula kekosongan Bagian Persidangan. Terlebih lagi, belakangan ini Dewan dihadapkan pada banyaknya agenda sidang dalam rangka membahas beragam raperda. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, mengisyaratkan hal serupa. Di mana menurutnya, DPRD seharusnya sudah menerima nama-nama calon sekwan yang disodorkan pemerintah. “Sedangkan untuk Bagian Persidangan, kita juga minta segera itu diisi. Untuk jabatan Bagian Persidangan ini kami juga sudah mengantongi nama yang kami rasa pas. Untuk itu, kami akan bersurat ke bupati supaya sekwan dan Bagian Sidang diisi oleh orang-orang yang paham tupoksi,” demikian Sudirsah. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Disebut Berlian Tersembunyi di Dunia

BKN Pusat Pilih Sekotong Jadi Lokasi Rakernas Badan Kepagawaian Negara (BKN) Pusat menggelar rapat kerja nasional (rakernas) rutin secara bergilir di daerah. Kali ini BKN memilih Sekotong Lombok Barat (Lobar) sebagai lokasi pelaksanaan rakernas tahun 2017. Sekotong dipilih sebagai lokasi, karena BKN menilai Sekotong sebagai hidden diamond (berlian tersembunyi) yang belum diketahui banyak orang, sehingga pihak BKN pun memilih lokasi ini. “TIAP tahun kami adakan kegiatan di Sekotong, saya ajak rekan-rekan ini untuk gelar kegiatan di sini. Karena memang Sekotong ini kalau orang Inggris bilang the hidden diamond, ndak banyak orang yang tahu,’’ jelas Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana usai diterima Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung, Jumat (21/7). Diakuinya, dirinya dua kali ke Sekotong. Bahkan, staf dan pejabat BKN bertanya-tanya Sekotong itu apa? Dalam penjelasannya pada pejabat BKN, ujarnya, jika Sekotong itu sebuah lokasi wisata di Lobar dan disebut sebagai berlian tersembunyi di dunia. Dalam kegiatannya, pihaknya bersama peserta rakernas dan jajaran BKN Pusat

akan berlibur dan menggelar out bound. Menurutnya, rakernas yang dilakukan ini dilaksanakan secara berpindahpindah di daerah. Pada pertengahan tahun biasanya pihaknya mengevaluasi kegiatankegiatan kantor regional BKN se-Indonesia. Termasuk evaluasi kinerja, menyangkut penyerapan, kegiatan lelang. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pihaknya ingin tahu kesiapan perekrutan CPNS di setiap daerah, seperti persiapan pendaftaran, ujian dan lainlain. Pihaknya juga ingin memperkuat tim kerja jajaran BKN. Terkait rekrutmen CPNS, jelasnya saat ini sistemnya bertahap. Kalau sebeluumnya,

pengumuman dan pendaftaran serentak, termasuk tes dilakukan menggunakan komputer. Sedangkan sistem saat ini, instansi yang sudah siap langsung diumumkan, sehingga akan ada beberapa tahap perekrutan. Tahap pertama ini untuk MA dan Kemenkum HAM. Setelah itu, akan dilakukan pengumuman lagi. Untuk pendidikan juga ada dibuka, namun itu masuk langsung ke formasi masing-masing instansi. Namun sebelum itu telah ditetapkan NIP guru garis depan, tenaga kesehatan PTT, dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan bidan PTT serta tenaga penyuluhan.”Para penyuluh ini di semua sektor baik di perikanan, pertanian dan kelautan,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/dok)

BERLIAN TERSEMBUNYI - Inilah kawasan Sekotong yang memesona dan belum tergarap maksimal. Bagi sebagian orang atau pencinta alam, kawasan ini disebut berlian tersembunyi yang ada di dunia, karena masih alami.

Minat Baca Rendah Disebabkan Banyak Persoalan KEPALA Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Bima Haria Wibisana mengakui munculnya kasus hukum terkait pengangkatan tenaga Katagori 2 di sejumlah daerah, termasuk di Dompu NTB bersumber dari berbagai persoalan. Di antaranya banyak SK pengangkatannya tidak jelas, siapa yang mengangkat juga tidak jelas. Termasuk penetapan NIP yang diduga dipalsukan. “Proses inilah yang kemudian menjadi masalah hukum, (Suara NTB/her) seperti yang terjadi di Dompu. Bima Haria Wibisana Soal kasus Dompu ini, ia mengakui kalau jajarannya diperiksa oleh Polda terkait penetapan NIP tenaga K2,” ujarnya saat ditemui di Giri Menang, Jumat (21/7). Dijelaskan, masalah K2 ini dari awal PP-nya menyatakan tidak boleh dilakukan perekrutan tenaga honorer. Namun kemudian pengawasan tidak berjalan, sehingga semua instansi baik di pusat dan daerah melakukan perekrutan. Diakui perekrutan ini ada kebutuhan real, sehingga diusulkan perekrutan, namun ada juga yang tidak real. Kebutuhan yang real, jelasnya, sudah diangkat sebagai PNS dalam kurun waktu 2004-2016 lalu. Hanya saja banyak daerah yang berteriak masih ada sisa, sehingga dilakukan pendataan lagi, data inilah kemudian menjadi K1 dan K2. Khusus K1, jelasnya, masih dibayarkan oleh APBN atau APBD. Data K1 ini menurutnya lebih terdata dengan baik, karena pembayaran bisa dilacak. Namun K2 ini, jelasnya, sumber pembiayaan tidak jelas, siapa yang membayar. Kemudian hasil pendataan K2 meledak mencapai 650 ribu orang se-Indonesia, lantas bagaimana solusi bagi mereka ini? pihaknya pun melakukan tes, sebab tidak mungkin merekrut semuanya, mengingat biaya yang besar untuk tes. Sesuai kesepakatan dengan DPR, tenaga K2 yang diakomodir 1/3 dari jumlah total 650 ribu orang. “Jadi kira-kira 200 ribu orang lah Kementerian Keuangan mengalokasikan,” jelas Bima. Persoalannya K2 yang lulus passing grade, ujarnya, hanya sedikit, mencapai hanya 3-40 ribu orang saja. Namun ada alokasi 200 ribu orang yang perlu direkrut sesuai kesepakatan dengan dewan, sehingga disanggupi untuk merekrut 200 ribu. Sedangkan sisanya 450 ribu orang K2 tidak bisa diterima, sebab mereka terlalu besar untuk jumlah dana yang dikeluarkan untuk membayar gaji mereka. Selain itu, kompetensi mereka rendah. Termasuk 200 ribu orang K2 yang diterima banyak juga SK-nya tidak jelas, siapa yang mengangkat tidak jelas, termasuk proses penetapan NIP mereka banyak dipalsukan. Proses inilah, jelasnya, yang menjadi persoalan hukum di Dompu. Menyoal kasus ini jelasnya jajarannya telah diperksa oleh penyidik Polda NTB terkait penetapan NIP tenaga K2 ini. Pihaknya menyerahkan proses ini ke ranah hukum di polda. Langkah BKN sendiri, jelasnya, pihaknya memastikan tidak akan mengangkat sisa tenaga K2 sebanyak 450 ribu ini. (her)

Lobar Rampungkan Tapal Batas Desa Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dibantu Lembaga Internasional Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) menuntaskan penetapan dan penegasan tapal batas desa masingmasing 15 desa di wilayah Lingsar dan 21 desa di Kecamatan Narmada. 36 desa ini ditetapkan sebagai pilot project lembaga internasional tersebut. Pemda hanya sebagai user, sedangkan mereka lah yang langsung turun memberikan bantuan. Pentingnya penegasan tapal batas desa ini mengantisipasi (Suara NTB/her) sengketa terkait tapal batas. H. Baehaqi Selain itu, memberikan kepastian hukum bagi para investor untuk berinvestasi di Lobar, khususnya di dua kecamatan terkait. “Bantuan ini kami sangat apresiasi karena tapal batas ini penting, apalagi kita sekarang mendorong pembangunan di lobar. Terutama menyasar tiga pembangunan strategis, pertama mendongkrak pertumbuhan ekonomi terkait investasi,” jelas Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi usai rapat membahas program ini bersama camat dan para kades dari wilayah dua kecamatan, Jumat (21/7). Penegasan tapal batas desa ini, jelasnya, harus menggunakan data geospasial dan memanfaatkan jasa satelit, sehingga ditetapkan titik koordinat secara detail. Hal ini menyebabkan penegasan tapal batas ini penting, sebab tapal batas ini akan memberi kepastian hukum. Sebab jika tapal batas tidak jelas, maka investor agak ragu-ragu, lebih-lebih kawasan Lingsar-Narmada ini destinasi yang saat ini dikembangkan komoditi unggulan ragamadu (rambutan, gula aren, manggis dan durian). Bahkan gula aren ini masuk prioritas terus didongkrak dalam rangka menurunkan kemiskinan melalui peningkatan edit value menjadi gula semut. Untuk pengembangan sektor ini tentu bermula dari penyelesaian batas desa, sehingga ketika ada investor yang nanti berinvestasi bisa memiliki kepastian hukum. Khawatirnya ketika investor masuk membeli lahan, sebelah lahannya ada di desa A sebagian lagi masuk desa B. Hal inilah yang dikhawatirkan terjadi gejolak (sengketa) di masyarakat. Karena itulah diperjelas dan dipertegas batas-batas desa ini dengan memasang patok, sehingga jelas bagi investor. (her)

Fasilitas Perpustakaan Daerah Bakal Dibenahi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berkomitmen terus mendorong minat baca masyarakat di daerah ini yang dinilai masih sangat rendah. Salah satu caranya, yakni dengan membenahi fasilitas pendukung, terutama fasilitas di Perpustakaan Daerah (Perpusda). Komitmen ini disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat membuka Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca, di Bencingah Agung Adiguna Praya, Jumat (21/7). Diakuinya, minta baca di kalangan masyarakat sangat menentukan kualitas pendidikan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, jika minat baca di kalangan masyarakat rendah, maka secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kualitas pendidikan masyarakat, sehingga minat baca di tengah masyarakat terus didorong. “Salah satu cara untuk bisa mendorong minat baca masyarakat, fasilitas pendukungnya harus ditingkatkan,” sebutnya. Dalam hal ini sarana dan prasarana perpustakaan daerah, menjadi salah satu atensi

Pemkab Loteng ke depan untuk bagaimana terus dibenahi. Termasuk di dalamnya ketersediaan literasi atau buku-buku bacaan, supaya masyarakat mau datang dan membaca di perpustakaan daerah. Mantan Ketua DPRD NTB ini mengatakan, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat di era digital sekarang ini, bisa dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong minat baca masyarakat. “Ke depan perpustakaan daerah diharapkan bisa berinovasi. Supaya masyarakat mau dan gemar membaca. Karena dengan membaca, kualitas pendidikan akan semakin baik,” imbuhnya. Di tempat yang sama, anggota DPR RI, Helmy Faishal Zaini, mengatakan, minat baca masyarakat punya korelasi erat dengan kualitas pendidikan

suatu masyarakat. Di mana semakin tinggi indeks minat baca masyarakat, maka indek pendidikan masyarakat tersebut juga semakin baik. Diakuinya, rendahnya minat baca masyarakat bukan hanya dialami oleh Loteng semata. Secara nasional, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Dari penelitian yang dilakukan, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari 1.000 orang hanya satu orang yang punya minat membaca. Efeknya, berpengaruh pada indeks kualitas pendidikan. Di mana Indoensia dari survei terakhir pada 63 negara yang dilakukan, indeks pendidikan berada di posisi 61 atau tiga besar dari bawah, sehingga jadi pekerjaan berat untuk bisa mendorong minat baca masyarakat. (kir)

Lombok Alkhar Senggigi Jual Mutiara Berkualitas Internasional Giri Menang (Suara NTB) Septia Erianti (28) seorang pengusaha muda asal Senggigi ini merintis usaha mutiara Lombok Alkhar sejak 2014 silam. Wanita berhijab ini bahkan mampu eksis mengembangkan usahanya di tengah persaingan yang ketat dengan pengusaha lain di wilayah Senggigi. Bahkan kini, ia tidak hanya membuka gerai di kawasan Senggigi saja, namun di beberapa tempat seperti di Jakarta bahkan di luar negeri seperti Malaysia. Ditemui di Gerai Mutara Lombok Alkhar, Jumat (21/7), ibu dua anak ini membeberkan seputaran usaha mutiara yang digeluti sejak dua tahun lalu. Diakuinya, selama menggeluti usahanya banyak mengalami pasang surut. Ketika merintis usaha mutiara meneruskan usaha orang tuanya, ia mengaku cukup berat kendala yang dihadapinya. Berbagai kendala yang dihadapi mulai dari permodalan, tenaga kerja dan lain-lain. Hingga saat ini sejumlah kendala ini pun masih dirasakan menjadi

(Suara NTB/her)

BERADA - Pemilik Toko Mutiara Alkhar Septia Erianti saat berada di gerai toko miliknya di Senggigi belum lama ini. tantangannya. Namun di tengah gempuran tantangan itu, ia bisa bertahan. Disadarinya semua usaha termasuk mutiara akan menghadapi persaingan. Dirinya menjual mutiara lokal, namun model desain mendunia. Karena desain yang dikembangkan terinsipirasi dari

banyak hal, baik lokal maupun global. Dalam mengembangkan desain, ia selalu melihat model perhiasan yang terbaru dan menarik. Bahkan ia mencoba mengembangkan desain yang diperoleh dari hasil pengamatannya ketika jalan-jalan baik ke dalam dan luar negeri. (her)

Kasus Perusakan Pagar Proyek KEK Mandalika

Polisi Cium Keterlibatan Aktor Intelektual Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) telah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus perusakan pagar proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di lokasi eks Hotel Lombok Baru Kuta, awal pekan kemarin. Kendati pengerusakan diduga dilakukan oleh masyarakat biasa, pihak kepolisian mencium adanya keterlibatan aktor intelektual dalam kasus tersebut. Kepada Suara NTB, Kapolres Loteng, AKBP Kholirur Rochman, SIK., Kamis (20/7) lalu, mengaku kalau pihaknya sudah menerima laporan dari pihak Indonesia Tourism De-

velopment Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika. Pihaknya pun masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti pendukung terkait kasus tersebut. “Dari laporan Polsek Kuta yang menangani kasus tersebut, kasusnya sudah ditangani,” akunya. Dikatakannya, dari hasil penyelidikan awal perusakan diduga dilakukan oleh oknum warga. Hanya saja, oknum warga tidak melakukan perusakan atas inisiatif sendiri. Tapi ada dugaan merupakan suruhan orang lain. “Dugaan awal kita, oknum warga tersebut dimanfaatkan oleh aktor terpelajar,” ungkap Kholirur

Rochman. Ia pun mengaku sangat menyayangkan kasus tersebut sampai terjadi. Padahal sebagai negara hukum, masyarakat bisa menempuh proses hukum. Misalnya dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Jika kemudian merasa punya hak atas lahan di kawasan tersebut dan tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Apalagi dengan memanfaatkan masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. “Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa justru dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum,” ujarnya. (kir)

Ratusan Ribu Anak di Lobar Tak Miliki Akte Kelahiran Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 100 ribu lebih anak di Lombok Barat (Lobar) yang berusia 0-18 tahun belum memiliki akte kelahiran. Ratusan ribu ini belum punya akte kelahiran, lantaran terkendala orang tua dari anak yang tak punya bukti nikah dari pemerintah berupa akte nikah. Selain itu, banyak anak yang sudah punya akte, namun belum terdaftar dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). “Jadi ada sekitar 100 ribu anak usia 0-18 tahun di Lobar belum punya akte kelahiran, karena terkendala orang tuanya tak punya akte nikah,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar, H. Muridun, Jumat (21/7). Menurutnya anak yang tak punya akte kelahiran variatif ada yang berusia 0-10 tahun, 0-15 tahun dan di atas itu. Dijelaskan, banyak pasutri di Lobar yang belum punya akte nikah, sehingga berimbas ter-

hadap anaknya yang terkendala membuat akte kelahiran. Sebab akte nikah ini, jelasnya, menjadi salah satu syarat untuk membuat akte kelahran. Bagi pasutri yang belum punya akte nikah, maka harus segera membuat. Pihaknya gencar turun jemput bola ke masyarakat untuk membuat akte pernikahan. Pihaknya menyasar warga di Mareje Mambalan. Pihaknya menyebar tim ke semua daerah untuk melayani masyarakat membuat akte. Terkait akte nikah yang banyak belum dimiliki pasutri, jelasnya, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Namun akibat dari banyak pasturi yang belum punya akte nikah, pihaknya yang terkena dampak karena tidak bisa membuat akte kelahiran bagi anak tersebut. Anak terkait boleh dibuatkan akte kelahiran sepanjang status perkawinan masuk surat perjanjian mutlak. (her)

Pemkab Loteng Buka Peluang Diserahkan ke Pihak Ketiga Praya (Suara NTB) Keinginan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) supaya pengelolaan hortipark di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara diserahkan ke pihak ketiga direspons positif pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah tidak menutup peluang menyerahkan pengelolaan hortipark ke perusahaan yang profesional. “Semua pilihan berpeluang. Termasuk rencana pengelolaan hortipark ke pihak ketiga,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (20/7) lalu. Hanya saja, untuk saat ini pemerintah daerah belum bisa mengambil keputusan apapun terkait pengelolaan hortipark tersebut. Pasalnya, Pemkab Loteng masih menunggu keluarnya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari BPN Pusat sebagai dasar bagi pemerintah daerah mengelola kawasan tersebut. “Selama belum ada HPL, kita belum bisa mengambil kebijakan. Seperti apa pola pengelolaan hortipark tersebut,” tandasnya. Meski demikian, supaya tidak terkesan terbengkalai Pemkab Loteng tetap mendukung pengembangan kawasan melalui program daerah. Seperti tahun ini, sejumlah program sudah dipersiapkan termasuk anggarannya untuk menata dan membenahi kawasan tersebut.

Menurutnya, cita-cita besar Pemkab Loteng terhadap hortipark adalah kawasan tersebut bisa berkembang sebagai salah satu destinasi wisata dan sebagai pusat pengembangan tanaman bunga. Keberadaannya bisa mendukung destinasi pariwisata yang sudah ada di wilayah Loteng bagian utara. “Di bagian utara kita sudah punya beberapa obyek wisata unggulan. Salah satu taman wisata ar terjun Benang Stokel dan Benang Kelabu. Kenapa tidak kemudian, hortipark ini jadi destinasi wisata bunga. Sehingga objek-objek wisata di wilayah ini bisa terintegrasi satu dengan yang lain,” tandas Nursiah. Untuk pengajuan HPL, lanjut mantan Asisten III Setda Loteng ini, pihaknya mengajukan sekitar 150 hektar dari total luas lahan 350 hektar. Karena sisanya ada yang dijadikan kawasan penyangga yang pengelolaannya sepenuhnya diserahkan ke pemerintah provinsi. “Kawasan ini dulnunya eks kebun kopi yang dikelola PT. Tresno Kenangan. Setelah diambil alih pusat, pengelolaannya kemudian diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah diberikan diberikan kewenangan pola pengelolaan kawasan tersebut. Apakah akan dikelola sendiri atau dikelola pihak ketiga secara profesional,’’ ujarnya. (kir)

Terbitkan Perppu Ormas

NU Dukung Langkah Pemerintah Praya (Suara NTB) Pengurus Besar (PB) Nahdatul Ulama (NU) menegaskan dukungannya terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah pusat. Keluarnya Perppu itu dinilai sebagai langkah tepat, melihat kondisi bangsa kekinian. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PB NU, Helmy Faishal Zaini di Praya, Jumat (21/7). Keluarnya Perppu ini, ujarnya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai

dasar negara. “Perppu ini sebagai payung hukum untuk bisa menindak ormas-ormas yang bertentangan dengan konstitusi negara,” ujar anggota DPRRI Daerah Pemilihan NTB ini. Menurutnya, lahirnya perppu tersebut bukan ansih untuk membubarkan HTI (Hizbul Tahrir Indonesia) semata. Tetapi lebih pada upaya pencegahan di masa yang akan datang. Ia pun mengajak para eks anggota HTI berganbung kembali dengan NU dan kembali mengembangkan dakwah Islam yang ramah dan berbudaya. Di mana Islam menghargai keberagamaan. Selain itu Islam bisa tetap besar dan berkembang di negara ini, tanpa kemudian harus menjadi dasar negara. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

Parlementaria

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Paripurna Raperda Pelaksanaan APBD 2016 dan Raperda Hak Keuangan Administratif DPRD

Pansus DPRD Berikan Catatan Penting Sumbawa Besar (Suara NTB) Pansus DPRD memberikan sejumlah catatan penting, dalam laporannya terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada lanjutan paripurna, Kamis lalu. Pansus memperolehnya dari hasil pemantauan lapangan dan penelaahan program. Wakil Ketua Pansus, Muhammad Faesal S.Ap, dalam laporan Pansus, menyampaikan catatan penting dari pelaksanaan APBD 2016. Diantaranya, berkaitan dengan pelaksanaan program fisik pada OPD, Pansus DPRD meminta dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan pengawasan secara maksimal.

Selanjutnya, terkait tingkat penyerapan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada setiap triwulan harus dapat direalisasikan tepat waktu, sebagaimana amanat Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dimana tingkat penyerapan anggaran setiap triwulan menjadi persyaratan pencairan triwulan berikutnya. Sehingga perlu percepatan dalam serapan anggaran dengan menempatkan item pekerjaan yang tepat pada setiap fase tersebut. Pansus DPRD berharap agar Pemerintah Daerah dapat menuntaskan permasalahan layanan PDAM kepada masyarakat. Khusus sektor air minum yang dilayani PDAM, sesuai dengan arah pengembangan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum (RISPAM), Pansus mendukung Pemkab segera dilakukan percepatan optimalisasi debit air yang tersedia pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semongkat. Serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan IPA Sumber air lainnya pada tahun 2018 untuk menambah debit serta meningkatkan daerah jangkauan layanan air minum. Pansus DPRD juga menyoroti persoalan sampah di pusat kota. Dimana frekuensi pengambilan sampah penduduk terlambat berhari-hari. Makanya, perlu peningkatkan kedisiplinan petugas dan ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga pengangkutan sampah. Hal ini bisa juga dipersiapkan bak penampung sampah sementara di taman kota, pasar dan pemukiman pen-

duduk dengan konsep pemisahan jenis sampah organik, plastik dan kertas sehingga dapat dilakukan daur ulang sampah dan mendorong pengembangan bank sampah. Terhadap peningkatan kualitas jalan menjadi jalan mantap terutama di wilayah Kecamatan Batu Lanteh-Orong Telu, Kecamatan Lantun-Ropang dan wilayah lainnya, Pansus DPRD berharap agar masalah ini menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat tercapai dengan baik. Terkait Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pansus DPRD telah melakukan pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Pengajuan Pensiun Amir Husein Mulai Diproses Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat mulai memproses pengajuan pensiun Amir Husein, ST. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sekda) KSB ini sebelumnya telah mengajukan masa persiapan pensiun (MPP). Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Abdul Azis, MH mengatakan, proses pengajuan MPP Amir Husein, sudah ditindaklanjuti oleh BKD. Sesuai aturan, pengajuan MPP setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dibolehkan meski ASN bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya. “Untuk beliau (Amir Husein) sedang berjalan prosesnya,” terangnya kepada wartawan, Jum’at (21/7). Sementara untuk H. Masyhur Yusuf, ST, Sekda menyebutkan, bersangkutan hanya mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan. “Kalau pak Mashur, beliau hanya mundur dari jabatannya saja sekarang ini,” katanya. Sekdamenjelaskan,pengundurandiri darijabatanyangdiambilMasyhurYusuf sesuai ketentuan ada konsekuensi yang harus diterima. Sebab pada posisi eselon II batas waktu usia seorang ASN untuk pensiun 60 tahun jika masih memegang

(Suara NTB/bug)

Abdul Azis jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Sementara jika tidak memegang jabatan maka usia pensiunnya pada umur 58 tahun. “Artinya terpangkas masa pensiunnya 2 tahun,” paparnya. Terhadap posisi JPTP yang lowong ini, Sekda mengaku, pemerintah akan segera melakukan pengisian jabatan. Anggaran untuk kegiatan seleksi JPTP

pun telah disiapkan melalui APBD Perubahan tahun ini. “Selain dua itu kan ada posisi JPTP lain yang sampai sekarang masih lowong. Nanti kita akan isi bersamaan melalui prosedur seleksi sesuai aturan,” timpalnya. Proses seleksi sendiri akan dilaksanakan paling lambat pada bulan September mendatang. Sekda menyebutkan, Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengisi kekosongan posisi JPTP telah disiapkan sehingga prosesnya dapat langsung berjalan. “Perkiraan kita Oktober semua sudah terisi jabatan eselon II yang masih lowong,” jelasnya. Untuk diketahui setidaknya ada 8 posisi JPTP di lingkup Pemda KSB yang hingga kini masih dalam keadaan lowong. Jabatan tersebut di antaranya, kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP), kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP), kepala Dinas Kesehatan (Dikes), kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD), jabatan asisten Administrasi Umum Setda, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan terakhir kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (bug)

Kabupaten Sumbawa bersama dengan Tim Anggaran dan Tim asistensi Perda. Rancangan Perda ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam pembahasan tersebut terjadi penyamaan persepsi dan pemahaman substansi muatan pasal. Diantaranya terkait dengan pasal 2 ayat (1) huruf i tentang tunjangan reses diberikan kepada Anggota saat melaksanaan reses dan terpisah dengan biaya reses yang masuk dalam pembiayaan sekretariat DPRD. Kemudian Pasal 8 ayat (5) pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan untuk kelompok Ke-

mampuan Keuangan Daerah. Setelah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sedang. Menyangkut dengan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), Setelah dikonsultasikan dengan Kemendagri, tunjangan transportasi Anggota DPRD memakai standar Sewa Mobil yang tidak setara dengan jenis kendaraan jabatan Pimpinan DPRD seperti Mobil Honda CRV dan Mobil Innova dan setelah dilakukan survey harga untuk biaya sewa Honda CRV dan Innova keluaran Tahun 2015 ke atas di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 600.000/hari sudah termasuk pajak di luar bahan bakar dan biaya pemeliharaan. Tunjangan transportasi ini

diberikan selama 20 hari kerja setiap bulannya. Terakhir, terkait dengan tunjangan transportasi ini diberikan kepada Pimpinan dan anggota anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinasnya. Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menyatakan temuan Pansus akan menjadi perhatian Pemkab dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sambil menginstruksikan kepada semua kepala perangkat daerah beserta seluruh jajarannya untuk menyikapi dan menindaklanjuti semua persoalan tersebut dan mengambil langkah-langkah penyempurnaan. Baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya. (arn/*)

BUMD Minim Kontribusi Perlu Dievaluasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi keberhasilan BUMD. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola manajemen BUMD. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, Jumat (21/7) kemarin. Di tahun kedua, pemerintahan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni Mo), ekonomi mesti bergerak lebih cepat. Salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan BUMD yang ada di Sumbawa. Namun BUMD yang minim kontribusinya tersebut harus dievaluasi. “Mesti dievaluasi, mengacu kepada kinerja di masing masing BUMD. Tempatkan orang-orang profesional di jajaran manajemen BUMD. Jan-

gan mental mental birokasi yang hanya “parkir” di situ,” cetusnya. Demikian pula terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkorelasi positif terhadap kinerja BUMD. Pemkab juga perlu juga memperkuat BUMDES yang ada di Desa Desa, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini sangat prospektif dan strategis dalam mendongkrak perekonomian masayarakat. Berdasarkan informasi dari Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kedepan Pemerintah Pu-

sat akan memperkuat BUMDES melalui PT Mitra Bumdes Nusantara yang mana sahamnya dimiliki oleh Negara dan BUMDES. PT Mitra Bumdes Nusantara ini merupakan Holding dari BUMN yang ada yang memiliki program unggulan. Subsidi pangan dan permodalan akan disalurkan melalui BUMDES. Oleh Karena itu, Pemkab perlu melakukan pembinaan secara serius kepada BUMDES yang ada di Sumbawa. Terkait dengan penataan toko swalayan modern berjejaring, Pansus DPRD mendorong dilakukan penataan dan pengendalian sehingga tidak mematikan usaha kecil. “Oleh sebab itu kami mendukung agar ada kebijakan afirmasi bagi warung-warung kecil seperti yang disuarakan oleh Pengusaha Warung Tetangga (PWT). Pengaturan ini harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam muatan Perda.” (arn)

(Suara NTB/ils)

KORSUPGAH – Suasana kegiatan Korsupgah KPK RI di Aula Sidang I Setda Sumbawa Barat, Kamis kemarin.

Tata Kelola Keuangan yang Baik Harus Terakselerasi Taliwang (Suara NTB) KPK RI menggelar Focus Group Discusion (FGD) terkait Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi) di Sumbawa Barat. FGD yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, diharapkan bisa menjadi salah satu acuan untuk meminimalisir kasus korupsi ini terjadi. Pantauan Suara NTB di lokasi acara FGD, hadir dalam kegiatan tersebut, dua orang tim koordinasi dan supervisi (Korsupgah) KPK RI, Tribudi Rohmanto dan Untung Wicaksono, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Abdul Azis SH, MH, Inspektur Inspektorat KSB Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, Asisten I Setda KSB Drs. Mukhlis M. Si. Serta beberapa orang pejatab yang ada dilingkup Pemkab Sumbawa Barat. Tim kordinasi dan supervisi (Korsup) KPK RI, Tribudi Rohmanto kemarin mengatakan, kegiatan ini meru-

pakan tindak lanjut dari pertemuan awal kaitannya dengan rencana aksi dalam pemberantasan korupsi. Diharapkan setelah acara ini akan menghasilkan rencana aksi yang betul-betul bisa menjadi alat bagi Pemda Sumbawa Barat dalam mengakselerasi proses- proses tata kelola keuangan yang baik. Sehingga kedepannya bisa terhindar dari tindak pidana korupsi. Khususnya dalam pengelolaan APBD, tim akan berupaya mendorong mulai dari proses perencanaan, sampai dengan pelaksanaan program bisa dilakukan secara transparan. “Kami akan berupaya supaya dalam pengelolaan APBD bisa transparan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ujarnya. Khusus melalui kegiatan ini dia sangat berharap kepada semua kepala dinas untuk bisa terbuka dan memberikan informasi. Sehingga kesalahan-kesalan

yang yang kerap dilakukan dalam masalah ini bisa semakin ditekan. Sebelumnya, Sekda Sumbawa Barat Abdul Azis SH, MH mengatakan, di dalam FGD ini ada sejumlah poin pokok yang menjadi titik penekanan. Yakni masalah Pengelolaan APBD di KSB. Permasalahan yang ditimbulkan oleh masalah ini yakni masih belum terintegrasinya sistem perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan serta pendapatan dan pengelolaan aset yang ada di KSB. Sehingga kedepannya, revitalisasi terhadap simda BMD dan Simda keuangan serta SIM perencanaan harus bisa dimaksimalkan. Salah satu cara untuk memaksimalkan masalah ini melalui penerapam sistem aplikasi simda secara daring sehingga bisa lebih transparan. Begitupun juga dengan sistem perizinan juga diharapkan bisa menggunakan sistem daring. (ils)

Jaksa Siapkan P21 Dugaan Korupsi Ojek KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Berkas kasus dugaan korupsi Koperasi Ojek Taliwang (Kopotal) KSB sudah dilimpahkan ke Kejari Sumbawa oleh pihak Polres KSB. Terkait berkas kasus dengan dua orang tersangka tersebut, pihak kepolisian sudah memenuhi petunjuk yang disampaikan jaksa. Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH kepada wartawan mengakui telah menerima berkas kasus tersebut dari Polres setempat. Dimana penyidik kepolisian sudah memenuhi petunjuk yang disampaikan pihaknya. Dengan demikian berkas tiggal di P21. “Berkasnya sudah kami terima, tinggal P21. Karena sudah dipenu-

hi semua petunjuk penyidik kepolisian,” ujarnya Jumat (21/7). Dijelaskannya, dalam kasus ini pihak kepolisian sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni SW selaku ketua Persatuan Ojek Sumbawa Barat (Posbar) dan UK selaku ketua Persatuan Ojek Kemutar Telu (Poket). Awalnya kedua kelompok ojek tersebut sepakat untuk membentuk koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Ojek Taliwang (Kopotal). Terhadap koperasi ini kemudian diberikan hibah pada tahun 2014 lalu oleh Sekda saat itu yang kini mejabat Bupati KSB. Adapun jumlah hibah Rp 100 juta, masing-masing kelompok ojek mendapatkan Rp 50 juta. Namun dalam perjalanannya se-

bagian dananya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh ketua kelompok. Masing-masing Rp 21 juta dan Rp 29,5 juta. Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat KSB, ditemukan kerugian keuangan negara Rp 50,5 juta. Terhadap kasus ini, kejaksaan sudah meminta kepada penyidik mengupayakan supaya kerugian negara dikembalikan. Namun upaya tersebut tidak berhasil, karena dalam BAP tersangka tidak sanggup mencicil pengembalian. “Sebenarnya kita minta upayakan untuk dikembalikan kerugian negaranya. Tetapi setelah di BAP tersangka tidak sanggup. Dan sekarang kami sedang siapkan P21NYA,” pungkasnya. (ind)

Eks Rumdis Kapolres akan Dijadikan Wisma Bhayangkara

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu menyiapkan rumah dinas untuk Kapolres Dompu yang berada persis di samping Polres Dompu tahun 2017. Rumah dinas Kapolres Dompu yang berada di jalan Nusantara Bada Dompu akan dijadikan wisma Bhayangkara. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH saat dikonfirmasi terkait harapan akan adanya tempat penjualan dan promosi produk ekonomi kreatif serta budaya Dompu. Ia pun mengaku, karena rumah dinas Kapolres Dompu tahun 2017 ini sedang dibangunkan yang baru sehingga aset Pemda Dompu tersebut akan diusulkannya menjadi tempat promosi produk ekonomi kreatif atau rumah makan yang bisa melayani hingga 24 jam. Diakui H. Ichtiar, salah satu kendala untuk kemajuan pariwisata Dompu soal akomodasi dan tempat penjualan produk ekonomi kreatif maupun pasar budaya. Tamu yang menginap di Dompu sering kesulitan mencari tempat makan yang representatif. Namun ia mengakui, kreativitas anak muda yang mulai membuka jualan makanan dan minuman di jalan Soekarno – Hatta pada malam hari diharapkan akan mendorong lahirnya tempat tongkrongan dan pasar malam seperti di kota – kota besar. Kendati lokasinya belum representatif, namun itu diharapkan menjadi daya ungkit untuk lahirnya pasar malam. “Kalau soal toko dan rumah makan yang buka 24 jam, itu tergantung faktor keamanan. Saya rasa di Dompu sudah cukup aman dan itu terbukti di saat puasa ramadhan kemarin. Tapi memang para pedang belum melihat peluang usaha ini, sehingga mereka belum ada yang tertarik beroperasi 24 jam,” terang H Ichtiar. (ula) H. Ichtiar

Harga Bahan Pokok Tak Stabil di Dompu Dompu (Suara NTB) – Harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Dompu pasca lebaran masih belum stabil. Beberapa diantaraya masih melonjak dan menurun cukup drastis. Seperti halnya gula, naik Rp 14 ribu/Kg dari harga normal Rp 12 ribu/Kg, daging ayam naik Rp 45 ribu/Kg dari harga semula Rp 30 ribu. Sementara untuk bumbu dapur seperti cabai, bawang putih, bawang merah, tomat rata-rata menurun. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Industri dan Perdagangan, Amirudin, S.Tp melalui Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Dompu, Muhidin. “Ayam sebelumnya sempat turun habis lebaran sekarang naik lagi, sementara cabai, bawang merah dan bawang putih itu turun sekarang,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (21/7). Muhidin mengatakan, tak stabilnya harga kebutuhan bahan pokok tersebut dikarenakan stok yang dipasok ke Dompu saat ini tak menentu, terkadang meningkat dan terkadang sangat minim. Disinyalir hal itu dampak dari waktu panen daerah pemasok, terutama Lombok dan Bima yang tidak merata. Sementara, untuk mengharapkan hasil pertanian dari Dompu lanjut dia, dirasa tidak akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Dompu karena jarang petani yang melakukan penanaman. “Ada pasokan dari Dompu tapi sedikit, cabai yang banyak hanya di Desa Riwo itu saja, tapi kemarin panen mereka agak menurun hasilnya karena rusak,” jelas Muhidin. Menurutnya, persoalan ini sama sekali bukan masalah serius bagi masyarakat maupun pedagang di Dompu, karena lonjakan dan menurunnya harga masih dapat terjangkau ekonomi mereka. Terlebih pihaknya pun memastikan di Dompu tidak ada pengempul yang berusaha melakukan penimbunan bahan pokok untuk memainkan harga, sebab pihaknya rutin melakukan pengawasan di pasar induk Dompu. “Selama ini sampel kita untuk mengantisipasi harga ini hanya di Pasar Dompu dan upaya-upaya penimbunan itu tetap kami awasi di lapangan dan sampai saat belum ada kita ada yang kita temukan,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA TMMD Ke-99

Polsek Pekat Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Tiga C Dompu (Suara NTB) Kapolsek Pekat, Ipda Malik, SH selaku pemateri dalam program non fisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 99 di SMAN 1 Pekat beberapa waktu lalu menyampaikan akan menindak tegas para pelaku kejahatan tiga C (Curat, Curas dan Curanmor). Keberadaan para pelaku kejahatan ini sangat diresahkan masyarakat. Parahnya, tak sedikit dari mereka berasal dari kalangan pelajar dan masih di bawah umur. “Untuk itu saya tegaskan siswa jangan coba-coba melakukan kejahatan ini, sebab kami di penegak hukum akan tetap menindak tegas, bahkan ada yang pernah kami lumpuhkan,” ungkap Abdul Malik yang baru menjabat Kapolsek Pekat beberapa waktu lalu ini. Dari beberapa kasus yang berhasil diungkap dan dikembangkan terindikasi para pelaku kejahatan tersebut, khususnya curanmor sudah terorganisir dengan baik. Sehingga tak heran jika polisi kesulitan melacak keberadaan mereka. Apalagi orang dan modus yang di-

kembangkan cukup berfariasi, seperti menduplikat kunci kendaraan dengan cara memanfaatkan rekan korban, meminta diantar ke suatu tempat dan sebagainya. “Jadi selain kita tidak masuk kelompok ini kita juga harus tetap waspada ketika menyimpan kendaraan, karena para pelaku tidak melihat siapa korbanya,” jalas Malik. Dan informasinya lanjut dia, spesialis curanmor yang pernah tertangkap dan ditahan saat ini sudah banyak yang bebas dari penjara, mereka kini merekrut pemain baru sebagai eksekutor utama pencurian. Parahnya kelompok ini tak segan-segan membunuh korbanya. Untuk itu diharapakan siswa sebagai generasi penerus bangsa tidak tersangkut dalam jaringan ini. Jika terbentur persoalan ekonomi sebaiknya dikomunikasi terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat. “Seperti orang tua, guru dan sebagainya. Dengan begitu kita tidak akan mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan,” ujarnya. Danramil Pekat, Lettu Inf. Ibrahim yang juga menyapai-

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN MATERI - Kapolsek Pekat, Abdul Malik saat menyampaikan materi non fisik depan para siswa SMAN 1 Pekat dalam program TMMD ke 99. kan materi non fisik meminta pada siswa untuk taat pada

Dampak Kemarau, Sejumlah Desa Kesulitan Air Bersih Dompu (Suara NTB) Musim kemarau yang terjadi mulai berdampak pada kekurangan air bersih di sejumlah daerah di Dompu. Daerah yang sudah menjadi langganan kekurangan air bersih saat musim kering setiap tahun ini mulai menjadi sasaran distribusi air bersih oleh BPBD Kabupaten Dompu. Desa Nowa dan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja serta beberapa daerah lainnya mulai mengeluhkan kesulitan air bersih. BPBD yang sudah bersiaga dengan mobil tangkinya telah merespon permintaan warga dengan mendistribusikan air bersih di Desa Nowa dan Baka Jaya dalam pekan ini. “Kita sudah mulai mendistribusikan air bersih untuk warga di Nowa dan Baka Jaya sejak kemarin,” kata Drs. Imran, Kepala BPBD Kabupaten Dompu kepada Suara NTB, Jumat (21/7). Dua Desa ini, lanjut Imran, menjadi langganan setiap tahun mengalami kesulitan air bersih. Terlebih daerah ini berada di daerah bebatuan sehingga warga hanya mengandalkan air PDAM dan air PDAM beberapa kali mati. “Makanya warga minta didistribusikan air, langsung kita distribusikan,” katanya. Imran pun mengaku, berdasarkan data perkiraan BMKG, Kabupaten Dompu masuk dalam daerah yang mengalami kekeringan sejak Juni lalu. Tapi karena hujan masih sempat turun sekali – sekali, sehingga kondisinya tidak lalu parah.

(Suara NTB/ula)

AIR BERSIH - Jajaran BPBD Dompu saat mendistribusikan air bersih di Desa Baka Jaya, Jumat (21/7). Di Desa Nowa dan Baka Jaya tergolong daerah yang rawan terjadi kesulitan air bersih. Sebelumnya, daerah Ncangga dan Nangadoro Huu juga sempat didistribusikan air bersih. Selain di daerah – daerah ini, daerah lain yang menjadi langganan kesulitan air bersih di Dompu seperti Desa Mbawi, Dorebara, Dorotangga, dan Kandai 1.

Untuk mengantisipasi kesulitan air bersih di tempat lain, BPBD menerapkan sistem piket. Tidak hanya mengantisipasi permintaan air bersih, tapi juga untuk mengantisipasi adanya kebakaran dan lainnya. “Selama ada permintaan air bersih, kita akan langsung respon. Tapi kira berharap warga berkoordinasi dengan Desa atau Lurahnya,” harapnya. (ula)

Diri Karyawan Oknum Guru Honorer Ditangkap, ArusPTPengunduran AMNT Belum Berhenti Diduga Bandar Tramadol Bima (Suara NTB) – Tim Reserse Mobil (Resmob) Subden A Bima, menangkap oknum guru honorer di sebuah perumahan guru di Kecamatan Woha, Jumat (21/7). Pria bernama, Mulyadin, warga Desa Samili Kecamatan Woha ini, diduga bandar tramadol. Kanit Resmob Subden A Bima, Bripka Ardi Baron Bayu Seno, mengatakan, oknum guru honorer salahsatu SMK di Kabupaten ini, ditangkap karena diduga sebagai pemilik 100 kotak atau 1000 papan tramadol. “Obat-obatan ini akan dikirim oleh pelaku ke Sumbawa menggunakan bus umum antar Kabupaten Kota,” katanya. Sebelum menangkap pria yang berusia 31 tahun tersebut, pihaknya telah menerima laporan masyarakat. Ada seseorang yang mengirim sebuah kardus dengan gerak-gerik mencurigakan, menggunakan bis antar Kota dan Kabupaten. “Mendapat informasi ini anggota langsung menindaklanjutinya,” ujarnya. Menurut Bayu, tepat di pertigaan Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha, pihaknya langsung mencegat sebuah bus umum tujuan Sumbawa. Anggota kemudian memeriksa serta menggeledah isi yang dimuat bus.

(Suara NTB/uki)

OKNUM GURU - Mulyadin (tengah) oknum guru honorer serta BB tramadol yang diamankan anggota Resmob Subden A Bima, Jumat (21/7). “Hasilnya, ditemukan sebuah paketan tepat di dekat pintu belakang Bus. Paket ini langsung diamankan dan dibuka. Dan isinya pun tramadol,” akunya. Tidak sampai disitu, setelah meminta keterangan dan petunjuk dari Supir dan kondektur Bus. Pihaknya kemudian melakukan pengembangan dengan mencari tahu siapa pemilik obat keras golongan G itu. “Tepat disalahsatu perumahan sekolah di Desa Samili Kecamatan Woha. Oknum yang diduga pemilik tramadol ini ditangkap tanpa perlawanan,” katanya. Dia menambahkan, pelaku yang ditangkap serta barang

Halaman 7

bukti (BB) yang berhasil disita, untuk sementara waktu akan diamankan di Mako Brimob untuk dimintai keterangan. “Sedianya akan kita serahkan ke Polres Bima untuk diproses secara hukum,” ujarnya. Sementara, Mulyadin dikonfirmasi, mengakui obat-obat tersebut miliknya. Sedianya obat tersebut dikirim untuk seseorang di Kabupaten Sumbawa. Bahkan, sebelum tertangap, diakuinya telah dua kali berhasil mengirim. “Baru dua kali pak. Saya kirim menggunakan bus umum,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Jumlah karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang menerima program pensiun dini terus bertambah. Berdasarkan data terbaru yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), saat ini jumlah pegawai yang telah mengajukan pensiun tercatat sebanyak 1.595 orang. “Ini update data yang disampaikan ke kami tertanggal 19 Juli 2017. Jumlahnya sudah lebih dari 1.500-an pegawai,” terang kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd kepada media ini, Jum’at (21/7). Dari data yang disampaikan PT AMNT itu, terdapat rincian masing-masing karyawan berdasarkan usia dan posisi kerjanya. Pada sisi usia, karyawan yang telah mengajukan permohonan untuk usia di atas 45 tahun tercatat sebanyak 983 orang. Sementara di bawah 45 tahun 612 orang. Berdasarkan posisi kerjanya, pada jabatan non staf di atas 45 tahun sebanyak 704 karyawan, dan di bawah 45 tahun sebanyak 476 karyawan sehingga totalnya sebanyak 1.180 orang karyawan. Pada jabatan staf di atas 45 tahun 229 karyawan, sementara di bawah 45 tahun sebanyak 120 dengan total 349 orang karyawan. Pada tataran senior staf di atas 45 tahun sebanyak 50 karyawan dan di bawah 45 tahun terdapat 16 orang karyawan. H. Hamid mengatakan, jumlah tersebut kemungkinan masih akan terus bertambah.

Mengingat program tawaran pensiun dini itu masih dibuka oleh manajemen PT AMNT. “Kan belum ditutup. Jadi kemungkinan mungkin masih ada tambahan lagi,” ujarnya. Ditanya mengenai adakah rincian karyawan lokal dan non lokal yang telah mengajukan pengunduran diri? H. Hamid mengaku, tidak memiliki datanya. Kendati demikian pihaknya akan berupaya mendata para karyawan lokal yang akhirnya menerima tawaran PT AMNT itu. “Belum sementara ini. Tapi kita akan data,” janjinya. Disnakertrans KSB sendiri terus memantau setiap perkembangan pelaksanaan kebijakan efisiensi tenaga kerja di PT AMNT itu. Menurut H. Hamid, pihaknya akan memastikan setiap prosedur pelaksanaan sesuai aturan tanpa ada paksaan terhadap karyawan oleh manajemen. “Sejauh ini semua berjalan lancar. Kami belum dapat laporan adanya masalah soal kebijakan tersebut,” cetusnya. Sementara itu wakil bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST menyatakan, bagi karyawan lokal yang bekerja di PT AMNT agar mempertimbangkan secara matang sebelum menerima tawaran perusahaan itu. Tidak sekedar pertimbangan tunjangan yang akan diterima, tetapi juga soal kelanjutan aktivitasnya pasca mengundurkan diri. “Jangan sampai hanya tergiur dengan pesangon yang akan diteirma. Tapi setelah itu tidak ada rencana mau kerja apa setelah pensiun,” tegasnya. (bug)

peraturan perundang-undang. Karena sikap taat dan patuh

ini yang akan mampu menjaga keutuhan NKRI. (jun)

TNT Gelar Patroli Gabungan Kawasan Hutan Tambora Dompu (Suara NTB) – Kepala Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, Budhy Kurniawan, S.Hut mengungkapkan, rapat kordinasi bersama TNI, Polri, KPH, Camat dan aparatur Desa di lingkar Tambora beberapa waktu lalu telah diperoleh kesepakatan bahwa tim gabungan siap mengatasi persoalan yang terjadi di Tambora. Seperti aktivitas perambahan, pembalakan liar dan perburuan satwa liar. “Seluruh anggota sepakat bahwa gunung tambora itu perlu di jaga dari kerusakan,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Sebagai langkah awal menyikapi gangguan dan potensi kerawanan, tim gabungan kini menggelar patroli kawasan. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan, sekaligus mensosialisasikan tentang bahaya perusakan kawasan hutan tambora. Budhy kurniawan menyebutkan, saat ini terdapat beberapa titik kawasan yang sudah gudul akibat penebangan liar dan pembukaan lahan baru. Dan dari beberapa kasus yang dijumpai diperoleh iformasi saat ini masyarakat yang dimobilisasi kelompok hendak melakukan pelebaran. “Tim terpadu ini kita utamakan un-

tuk melakukan pencegahan, termasuk perburuan liar sekarang masih ada,” ujarnya. Meski patroli ini mengutamakan upaya pencegahan, namun tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah mendapat surat teguran tapi masih mengulangi perbuatannya akan diproses tegas sesuai aturan perundan-undangan. Dan tindakan tersebut lanjut dia, bukan hanya untuk kasus perambahan, penebangan maupun perburuan liar, melainkan untuk semua kasus yang berpotensi merusak kawasan hutan tambora. “Pokoknya segala macam bentuk aktivitas yang ilegal mau perburuan, pembuatan arang. Semua aktivitas,” jelasnya. Mengingat tim gabungan tersebut berasal dari berbagai intansi yang ada di dua kabupaten yakni Dompu dan Bima tambah Budhy, maka fokus penanganan permasalahannya untuk keseluruhan kawasan hutan tambora, dengan begitu diharapkan pencegahan bisa lebih efisien dan efektif menuntaskan persoalan yang terjadi. “Saya kira dengan pencegahan kita bisa lebih efisien di waktu dan tenaga dibanding nanti kita menanggulangi karena akan lebih besar lagi energi yang dikeluarkan,” pungkasnya. (jun)

DPRD Konsultasi ke BKN Terkait Nasib CPNS K2 Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu memutuskan akan konsultasi ke BKN terkait nasib CPNS K2 Dompu pasca putusan PTUN yang memenangkan 134 CPNS K2 Dompu. Pasca konsultasi baru akan dirapatkan dengan Bupati terkait langkahnya. Keputusan untuk menkonsultasikan ke BKN ini untuk mendapatkan juga alasan pembatan NIP yang terkesan tiba – tiba. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (21/7) kemarin. “Hasil Banmus kita tadi memutuskan untuk berangkat ke BKN regional X Denpasar, baru ke BKN pusat,” kata Yuliadin. Hasil konsultasi dengan BKN, lanjut Yuliadin, pihaknya baru akan membuat rumusan dan meminta tanggapan Komisi – Komisi Dewan sebelum dikeluarkan rekomendasi Dewan. “Kita lebih melihat masyarakat kita yang sedang bermasalah, itu saja. Jangan sampai ada kesan (istimewa). Tidak ada keistimewaan kelompok ini kelompok itu. Ini murni kepentingan masyarakat keseluruhan, khususnya 134 CPNS,” katanya. Yuliadin mengaku, tidak menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah (Pemda) lebih dulu sebelum meminta konsultasi ke BKN karena telah mendapatkan informasi dari hasil pemberitaan selama ini. Dimana Bupati tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan dan pencabutan NIP. Namun rapat dengan Bupati akan dilakukan setelah konsultasi ke BKN dilakukan, sehingga akan bisa

mendapatkan hasil yang lebih komprehenship. “Menurut Kita, Bupati sudah pernah sampaikan ke media massa, seribu kali dia mencabut itu tidak ada gunanya. Karena Bupati sudah sampaikan, tidak punya kewenangan soal mengeluarkan NIP. Yang punya otoritas itu BKN (mengembalikan NIP). Maka seribu rekomendasi yang kita keluarkan ke Bupati, tidak ada gunanya. Karena yang kita lihat ini hasil, bukan sekedar rekomendasi,” jelasnya. Sebelumnya, Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Kabupaten Dompu menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Dompu, Kamis (20/7). Ada 3 tuntutan yang disampaikan, diantaranya meminta rekomendasi Dewan sebagai dukungan politik untuk menyelamatkan dan mengamankan amar putusan PTUN Mataram agar mengembalikan hak 134 CPNS. Dewan menganggarkan kembali hak keuangan berupa gaji dan lainnya terhadap 134 di APBD Perubahan 2017. Dewan menyurati BPKP perwakilan NTB untuk melakukan audit investigasi kembali terhadap kasus CPNS K2 setelah dinyatakan menang oleh PTUN Mataram. (ula)

Yuliadin

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Jadi Tersangka Korupsi Korporasi Perketat Pengawasan Program Kemiskinan FRAKSI Partai Demokrat di DPRD NTB memiliki peran yang sangat penting untuk ikut berkontribusi mencapai target penurunan kemiskinan. Maka dari itu partai pendukung utama pemerintahan TGB-Amin itu, diharapkan lebih mempertajam pengawasannya terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai SKPD. Anggota Fraksi Demokrat, yang juga kini tengah duduk sebagai Sekretaris Komis II bidang prekonomian, H.M. Nasihuddin Badri, MAP, yang dikonfirmasi menegaskan. (Suara NTB/ndi) Pihaknya tentu tetap berkoH. M. Nasihuddin Badri mitmen kuat untuk memberikan dukungan politik terhadap setiap program pemerintah daerah, terutama dalam penurunan angka kemiskinan. “Kita sebagai partai pendukung utama pemerintah, tentu akan mengamankan program-program itu. Salah satu yang kami bisa lakukan melalui fungsi kami adalah mempertajam pengawasan, untuk memastikan bahwa program itu sampai ke sasaran seperti yang sudah direncanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB. Lanjut disampaikan oleh Nasihuddin, selama pemerintahan TGB-Amin ini, angka kemiskinan di Provinsi sudah cukup berhasil, karena setiap tahun selalu ada penurunan. Namun demikian, penurunanya itu masih jauh dari target, padahal anggaran untuk penurunan kemiskinan sudah digelontorkan cukup besar. “Alhamdulillah, walaupun cukup sulit, tapi termasuk pencapaian yang sudah luar biasa. Makanya kemarin untuk terus mempercepat mencapai target, Pak Gubernur dalam rapat pimpinannya dengan SKPD agar mengarahkan programnya dalam rangka penurunan kemiskinan. Dan itu disampaikan juga di pidato awal tahun pak Gubernur di DPRD NTB, dan disetujui,” ujarnya. Disampaikan oleh Nasihuddin, dalam dua tahun terakhir ini, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan sudah cukup besar. Di tahun anggaran 2017 ini saja, pemprov NTB mengalokasikan sekitar Rp 1,4 triliun. Oleh karena itu untuk memastikan efektivitasnya, maka pihaknya akan terus lebih ketat mengawal kinerja SKPD dalam mencapai target penurunan kemiskinan. “Ini kan banyak masalahnya di disiplin belanja anggaran. Jangan sampai anggaran sudah ada, tapi tidak dilaksanakan, atau terlambat karena alasan teknis. Kita endak mau dengar itu lagi. Biar anggaran kemiskinan itu segera nampak hasilnya. Karena kalau dibelanjakan akhir tahun, apa yang bisa kita evaluasi,” ujarnya. Terakhir disampaikannya, agar belanja hibah yang langsung menyasar rakyat kecil tersebut agar dibelanjakan lebih awal, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. (ndi)

Perusahaan Asing Hormati Proses Hukum Mataram (Suara NTB) – PT Autore Pearl Culture, sebuah penanaman modal asing (PMA) bidang budidaya mutiara, menghormati langkah Kejari Lotim yang menetapkan pihaknya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang pemanfaatan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. “Dari sisi hukum memang kewenangan jaksa. Silakan saja (menetapkan tersangka),” jelas Humas PT Autore Pearl Culture, Abdul Jalil ditemui Suara NTB, Jumat (21/07). Ia menambahkan, pihaknya pun akan menempuh jalur hukum yang konstitusional menghadapi penetapan tersangka perusahaan budidaya mutiara itu. Sementara Penasihat Hukum PT Autore, A. Malik mengatakan, pihaknya masih mendalami substansi pidana yang dimaksud jaksa Kejari Lotim untuk menentukan langkah selanjutnya. “Pada prinsipnya kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita kaji dulu penerapan pasal dan azas yang diterapkan,” ujarnya. PT Autore Pearl Culture dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 13 dan atau

pasal 15 dan atau pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Karena bagaimanapun itu kewenangan jaksa. Kita hormati dan jalani proses hukum. Langkah hukum selanjutnya masih kita kaji dan dalami,” terangnya. Jalil mengungkapkan, sejak mulai diusut 2015 lalu, dirinya sudah empat kali memberikan keterangan kepada jaksa. Pun demikian sang presiden direktur PT APC, Francesco Bruno. Mengenai materi pidana yang dituduhkan jaksa, pihaknya mengetahui dan menyadari ada lahan ladang dan ada lahan hutan lindung di sekitar kawasan konsesi laut budidaya mutiara PT APC di Teluk Sunut, Sekaroh, Lombok Timur. Ia menjelaskan, lahan yang dipersoalkan jaksa itu juga

sebelumnya ada transaksi jual beli baik dengan masyarakat dan dengan oknum pejabat Lombok Timur. “Yang dimaksud jaksa itu pemanfaatan lahan kurang dari satu hektar,” ungkap Jalil. Lahan itu, sambung dia, sudah melalui proses jual - beli yakni dengan masyarakat, Baiq Suriati, dan membayar kepada mantan Kepala Dinas Perikanan Lotim, Ali Syahdan. “Itu tahun 2005. Beli dari masyarakat yang punya hak menanam sekitar Rp 15 juta, kita waktu itu tidak tahu itu hutan lindung,” kilahnya. “Waktu itu kita butuh tempat untuk operasional logistik dan base camp karyawan. Pak Ali (Syahdan) menunjuk tanah yang diklaim punya dia, kita beli di dia sekitar Rp 5070 juta,” imbuh dia. Pada saat itu pula, pihaknya menerima surat peringatan dari Kementerian Kehutanan perihal larangan mendirikan bangunan di kawasan hutan lindung, yang membuat pihaknya mencari solusi. Hingga pada tahun 2010, Bupati Lotim saat itu, M. Sukiman Azmy, meminta PT Autore untuk pindah base camp,

(Suara NTB/why)

LEGAL - Humas PT Autore Pearl Culture, Abdul Jalil menunjukkan berkas izin penanaman modal asing (PMA) dari BKPM RI saat ditemui di kantornya, Jumat (21/7). keluar dari kawasan hutan lindung. “Dan kita pindah sesuai solusi, ada lahan di sebelah akses jalan. Meskipun belum semuanya kita pindah,” ujarnya. Alasannya, lanjut Jalil, lahan di dalam hutan lindung tersebut memiliki akses langsung ke pantai, untuk lalu lintas produk budidaya. Sementara, di lahan sebelahnya, berbatasan langsung dengan tebing. “Kalau kami tutup takut warga mengamuk, juga kacau urusan. Karena izin dari ke-

menterian belum keluar, akhirnya tetap solusinya pindah,” jelasnya. Menurutnya, perizinan investasi perusahaannnya di bidang budidaya mutiara turun langsung dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sejak tahun 2005. Untuk memeroleh izin tersebut, pihaknya sudah mengantongi sejumlah rekomendasi yakni dari Pemkab Lotim dan Provinsi NTB. “Bahwa perusahaan kami ini legal,” pungkasnya. (why)

Pemberkasan K2 Dompu Dikebut PENYIDIK masih melengkapi kekurangan berkas kasus K2 Dompu dengan tersangka, H Bambang M. Yasin (HBY). Setelah memeriksa Bupati Dompu itu sebagai tersangka untuk kedua kalinya, penyidik juga memeriksa pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X. “Penyidik masih di Bali melakukan pemeriksaan terhadap saksi BKN,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, ditemui Jumat (21/7). Pemeriksaan di Bali itu hanya sekitar saksi-saksi yang mengetahui proses pengajuan nama 134 hon(Suara NTB/dok) orer tidak memenuhi kriteria. Tri Budi Pangastuti Penyidik diminta jaksa untuk memperkuat kembali unsur niat jahat dalam dugaan korupsi rekrutmen 134 CPNS Dompu yang berasal dari honorer. Pekan lalu, penyidik Subdit III Tipikor sudah memeriksa kembali 134 CPNS tidak memenuhi kriteria, di Dompu. “Saksi itu orang-orang yang memperoleh SK,” sebut Tri Budi. Sementara awal pekan ini, Bupati Dompu sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Bupati Dompu, HBY, disangkakan melanggar pasal 2 pasal 3UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi. HBY diduga berperan meluluskan 134 honorer K2 sebagai CPNS pada 2015 dari total 390 orang. Padahal, 134 orang itu tidak memenuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar. (why)

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Gadis salah seorang anggota komplotan curas diamankan di Mapolsek Cakranegara, Jumat.

Tersangka Pencuri Telepon Genggam Ditangkap Polisi Mataram (Suara NTB) – Seorang gadis, MS (19) asal Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah bersama rekannya, HL (26) dan HR (27) asal Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat diringkus polisi. Pelaku berpura-pura akan membeli telepon genggam (HP) yang ditawarkan korban di Facebook. Tetapi saat transaksi, HP dibawa kabur tanpa bayar. Kapolsek Cakranegara, Ko-

KPU Hemat Rp 76 Miliar Biaya Pilkada NTB 2018

(Suara NTB/dok)

Lalu Aksar Ansori Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB melakukan penghematan yang cukup besar untuk biaya penyelenggraan pilkada serentak NTB 2018. Dari Rp 243 miliar rencana kebutuhan awal, berkurang sebanyak Rp 76 mil-

iar, sehingga total akhir anggaran pilkada yang diajukan KPU sebesar Rp 167 miliar. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/7) di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha menekan semaksimal mungkin kebutuhan anggaran pilkada. “Dari usulan awal Rp 243 miliar, kita melakukan rasionalisasi sehingg berubah menjadi Rp 203 miliar. Nah itu dengan asumsi pilkada dibiayai 100 persen oleh APBD Provinsi. Tapi setelah sharing anggaran dengan tiga Kabupaten/ Kota, menurun lagi menjadi Rp 167 miliar,” jelas Aksar. Komitmen sharing anggaran pilkada itu sudah disepakati, dan dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Aksar mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada NTB 2018 ini, merupakan pilkada paling hemat dalam sejarah pilkada. Sebab biaya yang di-

habiskan terbilang cukup kecil. “Ini paling hemat, dalam sejarah pilkada, artinya cukup besar kontribusi Kabupaten/Kota, apalagi kalau semuanya serentak, itu dia akan lebih hemat lagi,” ujarnya. Lanjut dijelaskan oleh Aksar, adapun komponen yang dibiayai oleh tiga pemerintah Kabupaten/Kota yakni pembiayaan honorer penyelenggara pada kelompok kerja di tingkat Kecamatan, Desa dan TPS. “Karena kan tidak mungkin penyelenggara di pokja itu mendapatkan dua honor, masa lain honor dibayar untuk pilgub dan untuk pilbup. Kalau begitu berarti tidak brrmanfaat pilkada serentak itu,” ucapnya. Pebih lanjut disampaikan oleh Aksar, ia membayangkan pada pelkada serentak 2024, nanti di 33 Provinsi dan 418 Kabupaten/Kota, maka akan lebih hemat lagi dalam pemibiayaan. “Sekarang kan tujuh kabupaten/kota, kita biaya penuh,” ujarnya. (ndi)

mpol Haris Dinzah, Kamis (20/ 7) mengatakan, ketiga pelaku melancarkan aksi kriminalitasnya dengan memanfaatkan media sosial facebook. Di mana gadis tersebut berpura-pura menjadi calon pembeli HP yang ditawarkan penjualnya di facebook. Gadis tersebut kemudian mengajak penjual tersebut bertemu dengannya. Namun, dua pria kawanan gadis tersebut telah bersiap di lokasi pertemuan

tersebut. “Diamankan dua laki-laki dan satu perempuan. Perempuan ini bertugas sebagai jarumnya mengundang korban untuk datang. Ini modus baru,” ujarnya. Sesampai di lokasi, gadis yang berpura-pura sebagai calon pembeli melihat HP milik korbannya. Kemudian gadis tersebut membohongi korbannya untuk membawa HP tersebut ke orang tuanya se-

belum dibeli. Namun, saat hendak bergerak ke rumah orang tua si gadis, justru dua pelaku lainnya mengancam korbannya. Ketiga pelaku tersebut hendak pergi. Namun sial, korban meneriaki maling pada pelaku. Seketika itu pelaku berhasil ditangkap warga dan polisi yang mengetahui kejadian tersebut. “Perempuan ini janjian membeli HP korban di Jalan Praburangkasari, Lingkungan

Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Saat ketiganya kabur, warga berhasil menangkapnya di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Cakranegara,” ungkapnya. Polisi menyita satu unit HP yang hendak dicuri pelaku dan juga mengamankan satu unit motor milik pelaku. Sementara para komplotan sudah dimasukkan penjara Rutan Polsek Cakranegara. (why)

Polisi Tangkap Tersangka Pencuri Spesialis Kos-kosan Mataram (Suara NTB) – Pencuri spesialis kos-kosan, ME alias ED (20) asal Lingkungan Gerung Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, ditangkap Polsek Cakranegara. Ia diduga mencuri laptop dan iPad di Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Cakranegara. Tersangka lainnya, HR (30) asal Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya juga diciduk atas sangkaan penadah barang curian. Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah mengatakan, pelaku beraksi saat korban sedang pergi berwisata ke Sembalun, Lombok Timur. “Saat korbannya telah pulang, dia mendapati kamarnya dalam keadaan berantakan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan pada polisi,” ujarnya. Pelaku mengambil satu

unit laptop, satu unit Ipad, satu powerbank dan satu buah headset. Tersangka ME mengambil kesempatan saat berkunjung ke kamar kos kawan korban. Tersangka diringkus di depan ruko kosong di Lingkungan Lendang Sayo Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Rabu (19/7) lalu. “Tim Opsnal Polsek Cakranegara melakukan penangkapan terhadap pelaku saat tengah pesta miras di depan sebuah ruko,” ungkapnya. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Cakranegara. Tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke5 KUHP dengan ancaman paling lama tujuh tahun penjara. Di hari yang sama, Polsek Cakranegara juga menangkap tiga maling, PD (24), RG alias DD (18), dan MF alias YD (29), yang diduga mencuri di BTN Sweta, Kelurahan Turida,

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah menunjukkan barang bukti kasus pencurian di koskosan dan perumahan, dengan lima tersangka, Jumat. Sandubaya. “Modus pelaku yakni dengan merusak pintu depan dan pintu belakang rumah,” jelasnya. Komplotan itu menggasak laptop, layar monitor,

rokok elektrik, dan pakaian. Tiga pelaku tersebut dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. (why)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

Halaman 9

CERPEN

Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan Riyana Rizki

(Amber Patricia Ariel - fineartamerica.com)

IRI rasanya pada Mandalika yang melegenda setelah melemparkan diri dari tebing dan membiarkan laut melahap tubuhnya. Katanya, hanya wanita terluka yang bisa membunuh dirinya sendiri.1 Tapi dari dongeng yang selalu diperdengarkan orangtua sebelum anak menuju lelap, tidak sedikit pun Mandalika merasakan luka batin, apalagi fisik. Katanya, Mandalika bunuh diri untuk menyelamatkan banyak jiwa agar tidak keluar secara sia-sia. Mandalika sebenarnya hanya ingin memilih. Memilih untuk tidak memilih satu dari sekian laki-laki yang memilihnya. Lantas, jika ada perempuan Sasak yang ingin menjelma Mandalika, mengapa dipandang hina? “Tidak ada tempat untuk perempuan yang memilih pulang.” Jika orang lain yang melempar kalimat itu ke mukanya, Sulin tidak peduli. Tetapi Gedarik, kakaknya sendiri, membanting kalimat itu hingga kata-kata berserakan di lantai, merayapi dinding, dan menggantung di langit-langit. Benarkah tidak ada rumah untuk perempuan yang memilih pulang setelah dibawa lari laki-laki? Sulin menemukan bara dalam mata Gedarik ketika ia pulang. Selayaknya bara yang terbelai angin, Gedarik berkobar. Begitu orang-orang yang mengantar Sulin menghilang di balik pintu, lidah api Gedarik menampari wajah Sulin berkali-kali. Hingga mukanya terserang panas luar biasa. “Apa salahnya jika tiyang pulang?” Sulin terkejut setelah sepersekian detik lebih lambat telinga menangkap kalimat itu terlempar dari mulutnya sendiri. Sulin menunggu reaksi Gedarik. Tetapi Gedarik mengatupkan bibir begitu rapat. Hingga udara yang seharusnya keluar terjebak dalam mulutnya. Sulin sulit menerka. Gedarik diam karena mulai padam atau justru memendam bara agar tetap dalam dada. Malam-malam selanjutnya, Gedarik menjaga jarak dengan Sulin. Dan apa yang lebih menyakitkan dari disuguhkan diam bermalam-malam? Jangankan kata, mata Gedarik saja tidak pernah mau melihat Sulin. Gedarik tidak hanya bisu. Ia bahkan berubah kaku. *** Sulin mendatangi kamar Srimpi. Ia melihat kakak iparnya itu sedang menempeli wajah dengan bedak tipis. Mungkin mengkamuflasekan wajah kusam karena seharian berada di depan kompor. Atau mungkin Srimpi sedang menutupi malu karena ulahnya. Srimpi memang tidak berkomentar apapun soal kepulangannya, tetap baik terhadapnya. Tapi siapa yang tahu apa isi dada Srimpi yang sebenarnya. Begitu Srimpi menyadari keberadaan Sulin, ia segera beranjak dari meja rias. Mereka akan ke rumah tetangga. Sulin menerima ajakan Srimpi untuk ikut membantu persiapan hajatan. Anak laki-laki di rumah itu baru saja melarikan gadis dari desa sebelah. Sulin sudah memutuskan untuk kembali ke masyarakat. Ia tidak ingin terpenjara lebih lama atas sangkaan yang tidak ia lakukan. Bukannya Sulin hendak sembunyi. Percuma saja sembunyi kalau mulut para tetangga tetap bisa menemukannya untuk disantap. Sulin hanya menunggu. Menunggu omongan-omongan tentangnya yang terbang di penjuru kampung mereda. Dan Sulin merasa delapan hari sudah cukup untuk menunggu. Baru saja sebelah kakinya masuk ke pekarangan tetangga, tubuh Sulin sudah menjadi santapan mulut-mulut pemangsa cerita. Meski dari rumah ia sudah siapkan diri, tetap saja Sulin merasa tidak nyaman. Pandangan orang-orang menempeli langkahnya. Menggerayangi tubuhnya. Menepuk kepalanya agar tertunduk. Tapi Sulin menolak menunduk. Ia

Jika menikahi laki-laki yang membawanya lari adalah takdir perempuan Sasak, maka jangan-jangan tidak tersisa kehormatan jika menolak takdir itu. Tidak bolehkah perempuan memilih, sekadar memilih untuk tidak memilih laki-laki yang memilihnya? Seperti Mandalika tetap dicintai meski menolak lamaran semua pangeran.

berjalan dengan kepala tegak, langkah pasti, dan pandangan lurus ke depan. “Kalau tiyang jadi dia, tiyang tidak akan keluar rumah. Apalagi datang ke hajatan seperti ini.” Sulin dan Srimpi baru saja duduk bersama para pengupas bawang merah ketika seorang perempuan bertubuh sintal melempar kalimat itu ke kepala Sulin. Hampir saja Sulin menunduk dibuatnya. “Nggak malu apa ya.” “Melanggar tradisi.” “Perusak adat.” “Kok bisa dipulangkan?” “Mungkin terlalu mahal.” “Wajar, kan cantik.” “Kalau sudah begini, biarpun cantik belum tentu bisa laku.” “Kok bisa?” “Sama saja menolak jodoh. Lagi pula belum tentu masih utuh.” Pipi Sulin menghangat. Dadanya turun-naik. Mengatur kadar oksigen agar panas di pipi tidak menjalar ke

hati. Sulin bisa menahan dirinya. Tidak dengan Srimpi. Ia berdiri. membanting pisau di tangannya kemudian menarik Sulin ke arah perempuanperempuan bermulut usil. “Daripada sibuk mengurus orang, pikirkan saja diri sendiri yang sudah seusia ini belum juga ada yang melarikan.” Sulin tidak menyangka orang yang mengatakan kalimat itu adalah Srimpi. Sulin mengenal Srimpi sejak mereka masih kecil. Srimpi yang ia kenal begitu lembut ternyata bisa berkata seperti itu. Terlebih untuk membelanya. Sekarang, Sulin tahu apa isi dada Srimpi sebenarnya. Srimpi membanting pantatnya ke kursi ketika sampai di rumah. Ia bahkan tidak mengacuhkan pertanyaan Gedarik yang ingin tahu apa yang terjadi. Sulin diam. Ia tahu pertanyaan itu bukan untuknya. Bergegas ia masuk ke kamar. “Membantu persiapan hajatan, tapi lebih baik pulang.” Dari dalam

kamar Sulin mampu menangkap sisa kemarahan dari nada bicara Srimpi. Cerita pun mengalir dari mulut Srimpi. “Jelas saja digunjingkan, sudah dilarikan malah dipulangkan.” Sejenak tidak ada suara yang merambat lewat udara. “Dia sudah cukup ditekan di luar sana, apa masih perlu tertekan di rumah sendiri, oleh saudara sendiri?” “Ma-lu.” Suara Gedarik memecah keheningan udara. “Apa yang ada di otaknya sampai tiba-tiba pulang? Aib. Sulin itu aib sekarang.” Pelan kepala Sulin terasa berat. Ia ingin menunduk. Semakin kuat ia melawan, semakin keras kata-kata Gedarik menekan kepalanya. Mata Sulin panas. Pandangannya terhalang oleh genangan air yang muncul perlahan di matanya. *** Mulut para tetangga sudah kelewat usil. Sulin tidak hanya dibicara-

kan karena dipulangkan, tetapi juga dijadikan sebagai contoh buruk untuk menakut-nakuti perawan kampung. “Nyapu yang bersih, nanti dipulangkan seperti Sulin.” Srimpi menirukan gaya ibu yang dilihatnya tadi pagi saat berjalan menuju pasar. Sulin merasa geli mendengar cerita Srimpi. Bagaimana mungkin seorang ibu mendidik anaknya untuk menjadi babu bagi keluarga suaminya kelak? Apa bagi mereka pernikahan hanya menyoal urusan pandai membabu? “Kapanpun kamu siap bercerita, katakan saja.” Srimpi memberanikan diri. Sulin memang tidak memiliki alasan untuk memendam sendiri ceritanya, sama seperti ia tidak memiliki alasan untuk membiarkan orang-orang tahu. Tapi kemudian, Sulin berubah pikiran. Namanya Rustam. Perkenalan singkat membuat Sulin tidak sempat mengenal latar belakangnya. Yang Sulin tahu, Rustam bekerja sebagai mandor di proyek perbaikan jembatan

penghubung desa yang ambruk tahun lalu. Yang Sulin tahu Rustam masih bujang di usia hampir 40 tahun. Memang sulit dipercaya, tapi Sulin percaya. Perkenalan jabat tangan berlanjut dengan kunjungan ke rumah, hingga akhirnya ketika proyek jembatan selesai, mereka memutuskan kawin lari. Begitu singkat. “Tiyang meminta pulang. Bukan dipulangkan.” Keheningan memeluk mereka cukup lama. Sulin teringat ibunya. Ibunya memilih bercerai daripada harus berbagi rumah dengan perempuan yang baru mekar. Bercerai sama saja dengan kehilangan pemberi nafkah, seolah bekas suami tidak ingat pernah punya anak. Diceraikan sama saja menempeli kalimat ‘tidak bisa menyenangkan suami’ di dahi. Semua orang akan membaca kalimat itu dan menggunjingkannya di setiap kesempatan. Begitu menjadi janda, banyak lakilaki, duda maupun yang masih beristri, mendatangi ibunya untuk diajak menikah. Tapi…. “Perempuan tidak menyakiti perempuan, itu kata Ibu.” Sulin melanjutkan. “Rustam sudah beristri. Anaknya dua. Masih kecil-kecil. Di malam pertama tiyang disembunyikan di rumah adiknya, istrinya datang. Dia datang tanpa sepengetahuan Rustam. Tidak ada yang salah dengan rumah tangga mereka. Rustam hanya ingin menikah lagi, tidak ada alasan lain. Istrinya datang meminta dengan baik-baik atau tidak, tiyang tetap akan pulang.” Jika Mandalika memilih untuk menolak semua lamaran demi kepentingan orang lain, kemudian kematiannya dielu-elukan. Mengapa Sulin yang memilih pulang untuk alasan yang sama justru dihinakan? Dianggap aib. Tidak tahu tradisi. Merusak adat. Sulin tidak pernah mengerti apa yang salah dari kata pulang? Haramkah perempuan untuk pulang? Untuk kembali pada keluarganya? Jika kawin lari terjadi antara laki-laki dan perempuan. Lantas mengapa kata pulang hanya membebani pihak perempuan, kenapa cercaan hanya dialamatkan pada perempuan, pikirnya, bagaimana dengan Rustam? Muliakah ia kemudian jika kembali ke rumahnya? “Mereka perlu tahu kebenarannya,” desak Srimpi. Percuma. Orang-orang tidak bertolak dari apa yang benar. Tapi pada pembenaran dominan yang belum tentu benar. Tidak ada sedikit pun niat Sulin untuk melanggar tradisi atau merusak adat seperti yang dikatakan orang-orang. Sulin hanya tidak ingin tubuhnya menjadi alat untuk menjaga kepentingan para pihak yang menumbalkan orang tanpa kuasa. “Tidak perlu.” “Terus?” “Begini terus juga tidak apa-apa. Mereka mau terus memangsa tubuh ini sampai tidak lagi tersisa untuk digunjingkan juga tidak apa-apa.” Sulin diam sejenak. Melihat sepasang mata Srimpi. Dan melanjutkan. “Tapi jika nanti datang laki-laki kepada tiyang, tiyang akan menjelma Mandalika.” Keduanya dilumat hening. Masbagik, 30 Mei 2017 Kalimat dalam cerpen “Palung” karya Oka Rusmini.

1

Riyana Rizki, alumni Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Sekarang menetap di Lombok. Menjadi penulis aktif sekaligus seksi wara-wiri di Komunitas Rumpun Bambu, Lombok Timur.

PUISI Puput Amiranti Mimpi Separuh

Penulis 1

Melihatmu 2

Penyair Perempuan

Bapak yang kubesarkan, antara bualan, sihir dan dada mana yang akan engkau nir kan antara nihil dan bukan tuhan dalam kertapan,

membukamu seperti ritual urutan nabi nabi, yang tak kujumpai di hutan hutan. akankah kau menyangkalnya ketiadaan ketiadaan itu sebagai

cetusan-cetusan kadang tak genap dan kau kendara— pelesir itu

itukah kamu? dalam purnama batu, kita, kini sekali lagi bertemu, pun berlugu, menuntun seorang gadis kecil; biasa sajalah, tak usah malu malu

di bius bisu bisu tua, lesung yang kian bertabung, nung, nung, gendung

kegagalan

memang tak pernah dalam

kiranya aku membaca dan malu malu, tertunduk pasu dalam penderitaanmu

Bapak, dalam sihir dan renta engkau bius kenangan juga lagu keabadian tentang usir dan samsara maha sengkuni, diceluk mati maha dewata, dimata gila

tatkala alamat waktu seolah mencemoohkanmu, akan baris usia dan kecantikan abadi tatkala lelaki bengal itu hanya mampu mengendusmu tanpa kegelapan yang berangsur angsur membuatnya siuman

dan dalam

persajakan ini, menilai gugur daun; adakah akar—apa kata lampau duniamu, tampak hilangkanku

akh, aku tak tahu Blitar, 2017

2017

Bapak, dalam lesung dan renta engkau berdengung gendung air tak kan kau bah, bahkan nir tak kan kau alirkan sebelum nyata airmata yang ngalir kemudian, rebah dalam syair, syaitan, dan dzikir doa doa halus yang kau tentang panjang panjang kemudian 2017

Puput Amiranti lahir di Jember, 24 April 1982. Buku puisinya berjudul No Prayer For The Dying (2011) dan Kaki Dewa Sura (2016).

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tahun Depan Rasakan Peningkatan Jumlah PADA tahun ajaran 2017/2018 ini adanya aturan jumlah siswa dan rombongan belajar (rombel) yang cukup ketat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 berdampak pada sekolah. SMPN 19 yang sebelumnya mendapatkan siswa yang cukup minim, di tahun ajaran 2017/2018 mendapatkan jumlah siswa yang meningkat dengan adanya aturan itu. Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., ditemui di ru(Suara NTB/ron) ang kerjanya, Jumat (21/7), menHj. Aminah yampaikan, sekolah yang dipimpinnya mendapatkan dampak dari Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB di semua jenjang itu. Adanya pembatasan siswa di sekolah yang selama ini menjadi favorit masyarakat, membuat SMPN 19 yang tergolong berada di perbatasan kota dan relatif sedikit siswa yang mendaftar, akhirnya mendapatkan siswa yang melebihi kuota awal. “Banyak siswa yang masuk ke sini (SMPN 19 Mataram), terjadi peningkatan,” katanya. Sebelumnya, hanya terisi empat sampai lima kelas setiap tahunnya. Namun di tahun ini mencapai enam kelas dengan total 191 siswa. Pada aturan Permendikbud itu satu rombel boleh diisi maksimal sebanyak 32 siswa, belakangan bertambah menjadi 36 dengan dikeluarkannya edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, kata Aminah, ia hanya mengajukan lima kelas saat PPDB Sistem Online di Kota Mataram. Menurutnya, masyarat sulit ditolak mendaftar, apalagi lokasi SMPN 19 berada di perbatasan dengan Lobar dan banyak siswa yang berasal dari Lobar yang ikut mendaftar. Pihaknya mulai mempersiapkan diri. Salah satunya dengan membangun ruang kelas baru, karena kelas yang tersedia hanya untuk lima kelas. Selain itu, SMPN 19 akan menerapkan Kurikulum 2013 bagi siswa baru, maka pendidikan karakter akan diperkuat. Program sekolah juga disesuaikan dengan adanya program literasi. Para guru juga dikirim untuk mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 agar mempersiapkan dengan matang pengajaran di kelas. “Pendidikan karakter yang akan ditekankan, kerja sama, kedisiplinan, itu juga yang akan diperkuat,” jelas mantan Kepala SMPN 20 Mataram ini. (ron)

Sebaran SMA Negeri di Mataram Belum Merata Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakui sebaran SMA negeri di Kota Mataram belum merata. Itulah yang menyulitkan ketika menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, dengan aturan zona yang ketat dan pembatasan kuota. Untuk mengatasi itu, Pemprov NTB berencana membangun dua SMA negeri di Kota Mataram. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/7). Menurutnya, salah satu yang menjadi permasalahan PPDB Sistem Zonasi di Mataram adalah sebaran sekolah yang tidak merata. Seperti di Kecamatan Cakranegara, dengan wilayah yang luas terdiri dari enam kelurahan, tapi hanya memiliki satu SMA negeri. Sama dengan Kecamatan Ampenan yang tidak memiliki SMA negeri. “Sehingga, kami juga berpikir bagaimana caranya di Kecamatan Cakra ada SMA negeri kemudian di Kecamatan Ampenan ada SMA negeri. Hari Sabtu pekan lalu, kita sudah berkoordinasi dengan BKD dan DPRD, bagaimana carannya untuk solusinya. Maka kita akan berupaya sekuat-sekuatnya membangunkan sekolah di dua tempat itu,” jelas Suruji. Langkah ini dilakukan agar aspek berkeadilan dapat dijalankan. Ketika PPDB Sistem Zonasi diterapkan, namun sekolah negeri yang ada masih kurang di wilayah tertentu, tentu ini menjadi masalah yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. “Supaya kita juga berkeadilan, ketika kita memaksa di zonanya, di zonanya tidak ada sekolah. Akhirnya yang di Ampenan pada lari masuk ke SMAN 2 Mataram, di Cakra saja enam kelurahan, dan hanya ada SMAN 6 Mataram. Kita akui sebagai kelemahan sistem kita, sehingga kita cari solusinya,” jelasnya. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk satu sekolah. Sementara lahan yang digunakan merupakan lahan Pemprov NTB. Suruji mengatakan, lokasi sekolah yang akan dibangun di Cakra terletak di depan Pasar Cakra atau yang saat ini merupakan lokasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM). Sementara di Ampenan, lokasinya di tanah yang ditempati oleh SDN 38 Ampenan. Namun demikian, lokasi itu masih akan dibahas lebih lanjut. Adanya kisruh saat PPDB lalu juga berimbas pada penambahan kuota siswa di satu sekolah, di luar Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB yang dibuat sebelumnya. Suruji menjelaskan, hal itu sudah dikonsultasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Yang penting tidak boleh lebih dari 12 rombongan belajar, kemudian tidak boleh lebih dari 36 siswa dalam satu rombelnya,” kata Suruji. (ron)

PPDB Sistem Zonasi Diterapkan Seutuhnya Mataram (Suara NTB) Dari hasil evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA negeri tahun 2017/2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memutuskan akan menerapkan 100 persen PPDB Sistem Zonasi. Dengan begitu, tidak ada lagi kuota bebas zona, seperti aturan PPDB Sistem Zonasi lalu. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/7), mengakui PPDB lalu menyisakan persoalan. Pihaknya sudah memberi catatan ketika melakukan rapat evaluasi PPDB, Rabu (19/7) lalu di Taman Budaya, NTB. “Ke depan tidak ada lagi yang namanya bebas zona, seluruhnya harus zona. 100 persen akan menggunakan sistem zonasi, “ katanya. Selain itu, harus ada pengaturan khusus tentang zona, yang mempertimbangkan jarak, terutama memberikan afirmasi kepada masyarakat di lingkungan sekolah. Nantinya akan dibagi menjadi zona inti dan zona luar inti dan akan diberikan kuota.

“Sehingga zona inti itu tidak bersaing dengan di luar inti. Misalnya satu kecamatan itu zonanya, jangan satu kecamatan itu bersaing bebas, nanti anak yang di lingkungan zona inti tidak dapat sekolah,” jelas Suruji. Namun demikian, menurutnya langkah itu bukan merupakan kondisi ideal untuk sistem zonasi. Jika ingin ideal dengan acuan kemampuan akademik, masyarakat mendaftar menggunakan sistem komputer. “Misal yang diterima 200,yang peringkat 201 tinggal dijawab komputer, Anda ditolak . Tetapi sekali lagi, kita mengelola pendidikan ini tidak seprti bermain sulap, pasti ada proses, yang pasti kita sepakat membena-

bisa menerima perubahan,” jelas Suruji. Suruji menegaskan tidak ada lagi ketidakadilan dalam pendidikan. Termasuk adanya kebiasaan titip menitip siswa oleh oknum tertentu. PPDB Sistem Zonasi di tahun ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat. “Tahun depan tidak ada lagi kompromi,” tegasnya. (ron)

Bupati Silaturahmi dengan Ribuan Guru di Lobar Mataram (Suara NTB) Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar silaturahmi dirangkai dengan Halal Bihalal di GOR Turida Mataram, Jumat (21/7). Kegiatan yang dihadiri ribuan guru ini bertujuan untuk meningkatkan soliditas antara satuan pendidikan baik SD,SMP serta tingkat paling bawah di Lobar. Tercatat, sekitar lima ribuan lebih guru dari berbagai sekolah SD dan SMP seKabupaten Lobar hadir. Bahkan nampak juga sebagian dari mereka adalah guruguru di tingkat SMA. Bahkan GOR tersebut tidak mampu menampung antusiasme para garda terdepan dunia pendidikan di Lobar itu. Setidaknya terop yang disiapkan di ruas halaman GOR pun penuh dengan para guru yang serempak berseragam hitam-putih, sehingga mereka bergerombol duduk mendengarkan acara sampai pojok-pojok luar stadion terbesar di NTB itu. Salah seorang panitia dari UPTD mengaku telah mencari banyak tempat di wilayah Lobar sampai Mataram.”Tapi tidak ada tempat yang memiliki daya tampung sampai 6.000 orang,” ujarnya. Untuk diketahui total jumlah guru di Lobar adalah 5.416 yang merupakan guru tetap dan tidak tetap. Untuk level SD, saat ini jumlah gurunya mencapai 3.781 orang. Sedangkan untuk SMP mencapai 1.635 orang. Jumlah tersebut telah menyusut lebih dari

(Suara NTB/her)

SILATURAHMI - Bupati Lobar Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud Hendrayadi saat acara silaturahmi dengan ribuan guru Lobar di GOR Turida Mataram, Jumat (21/7). 2000 orang guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK yang dialihkan ke pemerintah provinsi. Acara itu menurut Kepala Dinas Dikbud, Drs. Hendrayadi, MM bertujuan untuk mendekatkan antara satu guru dengan guru lainnya dan antara para guru dengan pemimpinnya.”Hubungan yang dekat bisa menguatkan tali silaturahmi antara kepala sekolah atau ''geng'' yang selama ini terpisah, karena masing-masing sibuk dalam pekerjaannya,” ujarnya. Selain itu mantan Sekretaris Dikbud itu menyatakan

Guru Lakukan Praktik di Sekolah ian ganda. Saat ini guru dari NTB yang mengikuti program kompetensi keahlian ganda sedang melaksanakan praktik di sekolah, setelah sebelumnya mengikuti proses pelatihan. Kepala Bidang Pembinaan

(Suara NTB/ron)

H. Muh. Suruji

Tingkatkan Soliditas Satuan Pendidikan

Kompetensi Keahlian Ganda

Mataram (Suara NTB) SMK di NTB dan nasional masih kekurangan guru produktif. Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah pusat menggulirkan program alih fungsi atau kompetensi keahl-

hi pendidikan,” katanya. Sementara itu, jalur prestasi akademik dan non akademik yang mendapatkan keistimewaan karena bebas memilih sekolah di luar zona tempat tinggalnya, tidak berlaku lagi di tahun mendatang. karena ketika dia melalui PPDB Sistem Zonasi, anak yang berprestasi secara akademik akan menempati peringkat atas di sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya. Suruji mengungkapkan, adanya jalur prestasi pada PPDB tahun 2017/2018 lalu, karena tidak bisa serta merta menutup keinginan anakanak yang mau masuk ke SMAN yang selama ini difavoritkan masyarakat. “Ma-

kanya kita berikan kesempatan di NTB, tapi kita buat ketat, itu upaya pembatasan, tahapan, tidak ada lagi jalur prestasi nanti,” tegasnya. Sementara untuk jalur prestasi non akademik, seperti olahraga, seni, budaya, tahfidz dan lainnya tetap dipertahankan, namun tetap pada zona. Anak yang memiliki prestasi itu akan otomatis masuk ke SMA negeri, tapi tetap berada di zona tempat tinggalnya. “Prinsipnya tetap tidak boleh membuat double shift,” kata Suruji. Diakuinya, kekisruhan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi lalu hanya terjadi di Mataram. Menurutnya, masyarakat masih belum bisa meninggalkan sistem Bina Lingkungan (BL) seperti tahun-tahun sebelumnya. “Ini hanya di Kota Mataram yang ada gaduh dan demo. Di daerah lain semua taat melaksanakan. Masyarakat yang belum

Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di Mataram, mengatakan pelatihan tahap pertama sudah dilakukan. “Saat ini mereka masih praktik di sekolah, setelah

itu akan dipanggil untuk in atau pelatihan dalam ruangan kedua. Di situlah dilihat apakah layak menjadi guru produktif,” katanya. Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Program kompetensi keahlian ganda, yaitu seorang guru normatif atau adaptif dibekali untuk mendapatkan kompetensi keahlian produktif. Di tahun 2016 lalu, peminat guru keahlian ganda di NTB disebutkan cukup banyak, mencapai 450-an orang dengan dibagi menjadi tiga angkatan. Dalam proses pembekalan itu, menghabiskan waktu lebih kurang selama delapan bulan, dengan rincian melakukan pemberian materi di kelas atau in, setelah itu guru akan melakukan praktik selama tiga bulan. Setelah dari praktik itu, mereka akan ditarik lagi dan diberikan pembekalan, nantinya akan diturunkan untuk praktik lagi. “Kurang lebih delapan bulan mereka, baru dia layak disebut guru berkeahlian ganda,” jelas Aidy. Aidy menjelaskan, dengan mereka melakukan praktik akan diketahui kemampuannya pada bidang produktif itu. Di sanalah akan baru bisa dinilai kelaikan mereka menjadi guru produktif. “Kalau seminar sehari saja tidak bisa menjadi patokan. Di situlah butuh proses yang panjang,” katanya. (ron)

akan terus berupaya menguatkan soliditas jajaran keluarga besar Dikbud melalui kemah kepemimpinan yang akan diadakan di Kecamatan Lingsar pada waktu-waktu mendatang.”Acaranya akan dibagi menjadi dua kelompok besar, namun disesuaikan dengan kondisi kecamatannya masing-masing,” pungkas Hendra. Bupati H. Fauzan Khalid yang hadir bersama istri tercintanya, Hj. Khaeratun pun diminta panitia memberikan sambutan tunggal sekaligus pengajian umum untuk halal bihalal

tersebut. Alumni Santri Pondok Pesantren NW Pancor itu mengajak semua guru yang ada di Kabupaten Lobar agar berpikir positif dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. “Berpikir positif, akan menentukan persepsi kita terhadap suatu objek,” ujarnya berfilosofi. Menurut Fauzan, mengawali aktivitas dengan pikiran positif dan cara yang baik, juga berpengaruh terhadap sikap hidup manusia yang akhirnya pasti menjadi baik pula.”Saya mengingatkan agar mengubah pola pikir kita yang selama ini mungkin ber-

fikiran buruk kepada seseorang, teman, atau sesama guru,” ujarnya. Sebagai Bupati, Fauzan pun menginformasikan banyak kebijakan strategis dari Pemkab Lobar yang diberikan saat kepemimpinannya kepada para guru. Tercatat di tahun 2017 ini semua kepala sekolah tingkat SD yang berjumlah 349 orang telah diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 500 ribu/ bulan dalam bentuk Tunjangan Kesra yang di tahuntahun lalu hanya mampu diberikan kepada kepala sekolah tingkat TK dan SMP. Kebijakan meningkatkan kesejahteraan itu pun disusul lagi dengan pemberian insentif bagi 800 orang guru tidak tetap dan 300 tenaga operator di sekolah-sekolah se-Lobar. Hal menarik lainnya dari acara ini adalah kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Lobar, Hj. Sumiatun. Srikandi Parlemen Giri Menang itu nampak sumringah duduk di hadapan para pahlawan pendidikan di Lobar. Kehadirannya menjadi spesial, karena untuk pertama kalinya acara halal bihalal langsung diikuti Ketua DPRD yang memiliki kesibukan sangat padat. Hal tersebut semakin lengkap saat Jaelani, seorang Guru Tidak Tetap SDN 1 Gerimak melantunkan dengan merdu untaian ayat-ayat Suci Alquran. Suatu hal yang biasanya dilakukan oleh qori atau qoriah profesional, namun saat ini dilakukan oleh anggota keluarga besar Dinas Dikbud Lobar.(her)

Imtak di Kalangan Pelajar Tetap Jadi Prioritas Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram melalui Kesbangpol Kota Mataram pernah menginisiasi sekolah agamis di Kota Mataram, tepatnya melalui program Imtak di SDN 6 sekarang, dan sejak itu, program Imtak digalakkan di Kota Mataram mulai dari MI, MTS, MA sederajat. Program tersebut masih berjalan sampai saat ini tepatnya dilaksanakan setiap hari Jumat. Kabid Orsospol Bakesbangpol Kota Mataram Drs. B KaroKaro menyebut tidak hanya bagi pelajar beragama Islam, akan tetapi juga pelajar yang beragama Kristen, dengan tujuan agar para siswa dan santri dapat memperdalam ilmu keagamaannya masing-masing. Dikatakan, semenjak pemerintah menggalakan program Imtak, pada tahun 2004 Pemkot Mataram mendapat penghargaan yaitu Imtak terbaik di Indonesia, dan menjadi contoh bagi semua daerah di Indonesia. Lebih jauh, kata dia, Pemkot Mataram mewajibkan untuk melaksanakan kegiatan Imtak tidak hanya kepada sekolah akan tetapi juga berlaku kepada seluruh SKPD di lingkup Kota Mataram setiap hari Jumat. Begitu juga bagi para jemaah haji dari Kota Mataram. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk dari perhatian Pemkot kepada masyarakat. “Selanjutnya, kita harus melakukan MTQ Pelajar di Kota Mataram. Jika di daerah lain selalu terjadi bencana, Alhamdulillah, Kota Mataram terhindar dari mala bencana. Inilah yang dilakukan oleh pe-

merintah kota di kalangan pelajar dan santri,” terangnya. Selain itu pemerintah juga membentuk tim untuk keamanan kota. Ada tim Keamanan Gangguan Dalam Negeri yang bertugas untuk menginput informasi tentang kelompok radikal dan teroris yang dapat mengancam keamanaan di Kota Mat-

aram. Tim tersebut terdiri dari tentara, Polisi dan lainnya. Ada juga Tim terpadu konflik sosial dengan moto NKRI harga mati. Semua itu dilakukan untuk keamanan Kota Mataram. “Generasi muda perlu terjaga. Jantung suatu bangsa tergantung dari generasi bangsa,” terangnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

Manajemen PSSB Bantah Belum Bayar Gaji Pemain Tiga Bulan Mataram (Suara NTB) Manajemen tim Sepak Bola Sumbawa Barat mengatakan tidak benar bila para pemain PSSB belum terima gaji selama tiga bulan. Menurut mereka pernyataan pelatih PSSB NTB, Hendri Susilo yang mengeluhkan para pemain belum menerima gaji selam tiga bulan itu hanya miskomunikasi. “Saya ingin klarifikasi terkait berita yang ada di Suara NTB hari ini. Di berita itu pelatih PSSB mengatakan bahwa tiga bulan pemain PSSB tidak digaji. Saya pikir ini miskomunikasi saja,” ucap Direktur Teknik PSSB Muhammad Zaelani kepada Suara NTB dalam acara jumpa pers di Mataram, Kamis (20/7) kemarin. Saat itu Muhammad Zaelani didampingi Direktur Operasional PSSB, Sahar. Dijelaskan Zaelani bahwa kontrak kerja para pemain PSSB dimulai sejak bulan Maret 2017 dan para pemain digaji mulai bulan April hingga selesai dikontrak. Selama bulan April hingga Mei gaji pemain PSSB diklaim Zaelani sudah dibayar penuh. Tinggal gaji bulan Juli yang akan dibayarkan pihaknya tanggal 20 Juli sesuai tanggal Dunya pemain. “Posisi kontrak pemain

PSSB saat ini ada di Bulan Juli. Karena mereka berada disini sejak bulan Maret. Mungkinkan pemain tidak digaji selama tiga bulan bisa bertahan?” tanyanya. Ditegaskan Zaelani bahwa pada poin 4 bunyi kontrak pemain dijelaskan gaji pemain dibayar pada bulan berikutnya. Itu artinya gaji pemain bulan Maret harus dibayar pada bulan April, dan diakuinya pihak Manajemen PSSB sudah membayar gaji pemainnya yang bulan April dan Mei. Sementara gaji di bulan Juni akan dibayarkan pada tanggal 20 Juli sesuai tanggal dimulainnya kontrak para pemain. “Saya rasa ini miskomunikasi saja. Kok bisa pelatih mengatakan gaji pemain belum dibayar? Mereka (pemain) pulang lebaran, toh kita yang bayarkan transportasi,” tegasnya. Zaelani menegaskan bahwa

(Suara NTB/fan)

Muhammad Zaelani pihaknya sudah melakukan upaya profesional terkait tanggungjawab mereka sebagai manajemen. Dalam hal ini semua hal yang menyangkut kewajiban mereka selalu dilakukan secara proporsional termasuk membayar gaji atlet dan mencari sponsor tim. Diakuinya, saat ini tim PSSB sudah melakukan pen-

jajakan dengan pihak-pihak sponsor. Dan saat ini mereka sudah mendapatkan pihak sponsor yang akan mendukung finansial PSSB. Untuk itu dia tidak ingin ada pemberitaan yang dapat merusak pencitraan manajemen tim PSSB. Terkait dengan gaji pemain itu, Zaelani juga mengingatkan Pelatih untuk tidak berbicara urusan manajemen. Karena menurutnya tugas pelatih harus bicara soal teknik. “Kita sedang berjuang untuk tim PSSB. Dan kita sudah mendapatkan sponsor tetap,” tegasnya. Sebagaimana beritakan sebelumnya bahwa sebelum bertandang mengikuti pertandingan ringan Liga 2 Nasional di Badung-Bali Pelatih PSSB, Hendri Susilo sempat mengungkapkan gaji atletnya yang belum dibayar oleh Manajemen PSSB. Dan hal itu dibantah oleh Manajemen PSSB. Manajemen PSSB menegaskan bahwa gaji pemain PSSB bulan April dan Mei sudah dibayarkan. Sementara untuk gaji bulan Juni akan dibayarkan tanggal 20 Juli sesuai dimulainya kontrak pemain. (fan)

Karateka NTB Optimis Sumbang Emas di SEA Games

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Dua atlet voli pasir NTB, Alyssa Mutakhara dan Tio Kesuma tengah menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (20/7). Kedua atlet andalan NTB itu dilatih oleh Pelatih Pelatnas asal NTB, Agus Salim.

Dua Atlet Voli Pasir NTB Terus Asah Kemampuan Mataram (Suara NTB) Dua atlet voli pasir NTB, Tio Kesuma dan Alyssa Mutakhara terus memantapkan latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (20/7). Mereka menjalani latihan guna mengasah kemampuan fisik dan teknik. Pantauan Suara NTB di lokasi, kegiatan lati-

Mataram (Suara NTB) Ketua Harian FORKI NTB, Muksin tidak meragukan kemampuan atlet karate andalan NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda. Dia optimis atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu dapat mempersembahkan medali emas di SEA Games 2017. Demikian diungkapkan oleh Muksin kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (20/7). “Kami

yakin atlet kami akan menyumbang medali emas di SEA Games 2017,” ucapnya. Optimisme ini disampaikan Muksin setelah melihat prestasi atlet karate NTB di Kejuaraan Tingkat Asia di Kazakhstan belum lama ini. Dimana Ahmad Zigi Zaresta Yuda berhasil mempersembahkan medali perak untuk tim karate Indonesia. Di kejuaraan karate yang di-

ikuti atlet dari negara-nagara ASIA Pasifik itu Zigi dikalahkan oleh atlet asal Jepang 2-3 di babak final. Menurut Muksin, atlet asal Jepang tidak akan turun di SEA Games karena Jepang tidak masuk dalam wilayah ASIA Tenggara. Sementara SEA Games akan diikuti atlet dari negera-negera ASIA Tenggara. Tanpa hadirnya atlet Jepang di SEA Games 2017,

Muksin optimis atlet asal NTB dapat mempersembahkan medali emas. Pasalnya lawan terberat atlet asal NTB di event SEA Games 2017 tidak akan ikut. “Hanya atlet Jepang lawan terkuat NTB di event internasional. Jadi kalau atlet Jepang tidak ikut maka Zigi sangat berpeluang menyumbang medali emas di SEA Games 2017,” jelasnya. (fan)

SALON

SALON

SALON

SALON

SALON

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370-636344, 08180373677

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+M a s s a g e +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/ rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30 TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

han kedua atlet itu dipantau langsung Pelatih Pelatnas asal NTB, Agus Salim. Di tempat latihan, Agus Salim mengingatkan kedua atletnya untuk terus disiplin dan fokus latihan karena sebentar lagi akan banyak event nasional dan Internasional di bulan September, Oktober, November dan Desember 2017. “Sebelum event dimulai saya ingin atlet-atlet kita sudah siap. Karena kalau tidak siap tidak mungkin kita kirim mereka,” jelasnya. Dikatakan Agus, sebelum tampil di event nasional, para atletnya harus terus mengasah kemampuan. Lanjut Agus yang dapat mengetahui atlet siap atau tidak adalah atlet sendiri. Karena dia tidak mungkin memantau atletnya latihan setiap hari karena dia juga harus fokus melatih atlet Pelatnas di Solo Jawa Tengah (Jateng). Sebagaimana diketahui ada empat atlet asal NTB yang mengikuti Pelatnas, yakni Putu Dini Jasita, Dita

Juliana, Danangsyah dan Desi Ratnasari. Sementara itu kedatangan Agus melatih atlet NTB di Pelatda tidak lama karena dia juga sedang mempersiapkan atlet mengikuti ASEAN Games 2018. “Saya berada di NTB sehari sekali dalam sepuluh hari. Karena saat ini saya juga melatih atlet Pelatnas di Solo” jelasnya. Dijelaskan Agus, saat ini ada Pelatnas voli pasir persiapan ASEAN Games di Solo, dan dia selaku bolak balik Solo dan NTB untuk melatih atlet voli pasir unggulan NTB. Selama dia tidak di NTB, Agus mengingatkan kedua atletnya agar tetap semangat berlatih. Pasalnya dia ingin kedua atlet NTB yakni Tio Kesuma dan Alyssa Mutakhara bisa mengikuti turnamen nasional. Keikutserataan atlet NTB di turnamen nasional itu penting untuk mengembangkan kemampuan dan skill masingmasing. Dan persyaratan mengikuti turnamen nasional kata Agus atlet NTB harus siap. (fan)

HILANG

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR2725CT NOKA/NOSIN : MH1JFX113HK243699/ JFX1E-1240595 AN. HERI ROHMAN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Sabtu, 22 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 22 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

OPINI

Halaman 14

Berjalan Melintasi Waktu Meluruskan Teori Investasi INVESTASI atau penanaman modal sejatinya merupakan aktivitas yang bisa terjadi pada setiap level unit usaha. Ia tidak hanya dilakukan oleh orang-orang bermodal besar. Sebagai sebuah aktivitas ekonomi, ia juga dilakukan oleh begitu banyak orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi kecil. Sayangnya, dalam kamus pembangunan kita, investasi yang dilakukan oleh masyarakat kecil seolah tidak masuk dalam cakupan definisi. Karenanya, investasi mereka juga tidak selalu disambut dengan kegembiraan dan sorak sorai. Lain cerita jika yang akan berinvestasi adalah para taipan dengan uang yang nyaris tak berseri. Itulah mengapa perlakuan terhadap dua unit usaha ini juga jomplang. Tengoklah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pemilik modal besar. Mereka mendapatkan kemudahan dalam proses pembebasan lahan usaha. Untuk perizinan pun mereka harus mendapatkan kelonggaran. Bahkan, dalam begitu banyak kasus, seringkali izin sudah terbit sebelum seluruh persyaratan dipenuhi. Tidak terhitung banyaknya kasus perizinan yang akhirnya diketahui bermasalah di kemudian hari. Semua persoalan atau bahkan dampak lingkungan dari aktivitas investor kakap seolah “termaafkan” dengan besarnya nilai uang yang mereka tanamkan. Sebab, nantinya aparatur akan sibuk mencatat prestasi setiap tahunnya. Bahwa dari tahun ke tahun, investasi meningkat jumlahnya. Padahal, investasi berjumlah besar ini belum tentu memiliki dampak berantai alias multiplier effect seperti teori yang tertulis di atas kertas-kertas akademik. Ada begitu banyak contoh investasi dari orang kaya, yang konsumennya sebagian besar orang kaya. Dengan kata lain, uang orang kaya dibelanjakan ke perusahaan orang kaya. Bahan dasar dari produk yang diperdagangkan pun seringkali didominasi oleh komoditas yang berasal dari luar daerah atau bahkan dipasok langsung dari luar negeri. Jika tak percaya, tengoklah rantai produksi berbagai gerai makanan di pusat-pusat perbelanjaan di daerah ini. Model ekonomi yang demikian membuat perekonomian kita tumbuh bak gelembung sabun. Kelihatannya tumbuh, namun isinya hanya udara. Megah dan indah, tapi sesungguhnya rapuh. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kecil dan menengah sesungguhnya juga banyak yang melakukan investasi. Hanya saja, investasi mereka memang kecil dan sederhana. Berbeda dengan investasi para korporasi besar, investasi para pelaku usaha kecil seringkali tak dihargai. Tak ada karpet merah untuk mereka. Padahal, jika saja dikelola dan dibina dengan sungguh-sungguh, pelaku usaha kecil dan menengah sesungguhnya akan bisa tumbuh dengan sehat dan kuat. Pada gilirannya, keberadaan mereka juga pasti menyumbangkan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka kecil, namun jumlahnya massal. Merekalah yang seharusnya dijadikan ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan selalu lahir dari perlakuan yang berat sebelah. Yang kuat dan besar diperhatikan, sementara yang kecil dianaktirikan. Maka, tidak heran jika ekonomi menjadi pincang. Pertumbuhan ekonomi tinggi, namun sejumlah kecil orang kaya menguasai uang dalam jumlah yang lebih besar dari masa ke masa. Sudah saatnya meluruskan semua omong kosong tentang investasi besar dan kembali menengok apa yang sudah kita lakukan terhadap para investor kecil. Mereka yang menggelar lapak-lapak di pinggir jalan, telah berinvestasi. Mereka yang menjajakan pernak-pernik di pantai dan objek wisata, telah berinvestasi. Mereka semua adalah investor yang layak mendapatkan kemudahan dan dukungan. Saatnya memberdayakan mereka demi pertumbuhan yang lebih berkualitas. (*)

EBIH dari setahun yang lalu, majalah ‘’The Economist’’ memuat sebuah artikel yang mengulas tentang keberagaman Indonesia. Indonesia dikenal akan diversifikasinya yang sangat luas baik dari sisi demografi, kebudayaan, maupun kehidupan sosialnya. Namun sayangnya keberagaman tersebut juga terlihat dari timpangnya kehidupan masyarakat, dimana si kaya semakin kaya, dan si miskin semakin tertinggal. Disebutkan sebagai ilustrasi apabila kita terbang dari Jakarta ke daerah timur Indonesia, maka kita seolah berjalan melintasi waktu. Sayangnya bukan melintas waktu ke masa depan, namun ke masa lalu. Ketimpangan selalu menjadi problematika klasik yang dialami khususnya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa ketimpangan itu pasti ada. Indonesia yang sedang semangat-semangatnya membangun bersama 250 juta lebih penduduknya, pasti akan ada daerah-daerah yangmaju lebih dahulu. Kemajuan itu lalu tertular ke daerahdaerah disekitarnya, sehingga kemajuan daerah-daerah di Indonesia memilikikecepatan yang berbeda. Meskipun itu adalah hal yang wajar, tidak berati urusan ketimpangan sosial-ekonomidapat diabaikan begitu saja. Sri Mulyani dalam suatu kesempatan saat masih menjabat Managing Director World Bank menyampaikan, bahwa ketimpangan sosial seperti halnya musuh yang tidak terlihat dan akan membunuh secara perlahan. Kita menyaksikan sendiri bagaimana fenomena Arab Spring sejak tahun 2010 menjadi titik nadir, dimana ketimpangan sosial – ekonomi – politik suatu negara dapat meruntuhkan kejayaan penguasa yang telah bertahun-tahun menjabat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, adakah ketimpangan di Provinsi NTB? Seperti yang sudah disampaikan di awal, ketimpangan itu pastilah ada. Namun seberapa jauh ketimpangan itu terjadi di masyarakat itulah yang perlu dikerjakan bersama. Ketimpangan diukur oleh sebuah indeks yang dikenal sebagai Gini Ratio, dengan skala 0 – 1. Suatu daerah yang memiliki gini ratio sebesar 1, berati memiliki ketimpangan yang sempurna atau perfect inequality. Sebaliknya apabila gini ratio nya sebesar 0, daerah tersebut dikatakan perfect equality. Rilis data BPS pada pertengahan Juli ini menunjukan adanya sedikit peningkatan Gini ratio NTB dari 0,365 (Sept 2016) menjadi 0,371 (Mar 2017),

Oleh:

Hanif Galih Pratama

(Pengamat Ekonomi NTB) diikuti dengan peningkatan persentase penduduk miskin dari 16,02% menjadi 16,07%. Cukup kontras dengan kondisi gini ratio dan presentase kemiskinan Indonesia yang mengalami penurunan. Secara spasial gini ratio NTB menempati peringkat 13 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwa pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan di NTB perlu diiringi dengan aspek pemerataan dari ujung barat Lombok hingga ujung timur Sumbawa. Meningkatnya ketimpangan di NTB tersebutterindikasikarena pembangunan ekonomi yang lebih terpusat di kota dibandingkan di desa. Data pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram dan Kota Bima misalnya, senantiasa berada diatas 7% dalam beberapa tahun terakir, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Kabupatenlainnyayang hanya pada kisaran 5 – 6%. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akanmendorong peningkatan arus urbanisasi masyarakat desa ke kota. Padahal, pembangunan di pedesaan pastilah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Lantas apa jadinya jika penduduk desa berbondong-bondong pindah ke kota? Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Lantas bagaimana langkah yang paling tepat untuk mengurangi ketimpangan? Pengentasan ketimpangan itu sendiri erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Peraih nobel ekonomi Angus Deaton mengemukakan teorinya bahwa bagaimana perilaku dalam berkonsumsi memegang peran penting dalam sebuah system ekonomi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan dan kemiskinan masyarakat di level yang lebih makro. Hal ini tidak berlebihan, mengingat konsumsi memegang porsi paling besar dalam struktur perekonomian. Di Provinsi NTB sendiri pangsa konsumsi terhadap PDRB mencapai hampir 80% di tahun 2016. Oleh sebab itu, meningkatkan pendapatan secara merata dan menjaga stabilitas harga perlu menjadi fokus agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Upaya tersebut tentunya membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik dari sisi otoritas fiskal maupun otoritas moneter. Kebijakan

RADIO

fiskal yang terarah melalui instrument pajak, diharapkan dapat menjadi tools yang efektif untuk “mendistribusikan kesejahteraan”. Masyarakat dengan batas penghasilan tertentu akan diambil sebagian pendapatannya untuk kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Kebijakan moneter di sisi lain memiliki dampak yang lebih luas dalam menjaga stabilitas harga (inflasi) melalui pengaturan suku bunga.Inflasi yang rendah dan stabil dapat menjaga daya beli masyarakat, sehingga pendapatannya tidak tergerus oleh kenaikan harga.Selain soal menaik-turunkan suku bunga, Bank Indonesia selaku otoritas telah menerapkan kebijakan makroprudensial dengan mewajibkan perbankan menyalurkan 20% kreditnya kepada sektor UMKM di 2018 nanti. Kebijakan tersebut secara tidak langsung mendorong intermediasi yang lebih merata bagi kalangan perbankan dalam menyalurkan kreditnya ke berbagai lapisan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat ketimpangan. Selain mengandalkankebijakan publik, peran instansi swasta untuk menurunkan tingkat ketimpangan pun tidak kalah pentingnya. Kita sudah mengenal istilah Coorporate Social Responsibility (CSR), dimana itu adalah kewajiban pelaku usaha tertentu agar “menyisihkan” sekian persen profitnya untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial. Secara nominal, dana CSR memang tidaklah besar apabila dibandingkan APDB di Provinsi+Kab/ Kota di NTB yang mencapai Rp18 triliun. Namun apabila penyaluran dana CSR tersinergi dengan baik, di fokuskan pada daerah-daerah sumber ketimpangan, dan disalurkan dalam bentuk bantuan yang tepat sasaran, maka bukan tidak mungkin dana CSR tersebut dapat berkontribusi untuk mengangkat hajat hidup orang banyak. Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan payung regulasi dari pemerintah, untuk kemudian diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Terakhir, perlu digarisbawahi pentingnya penciptaan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam butir kelima sila Pancasila. Mengutip

apa yang ditulis oleh Daron Acemoglo & James A. Robinson dalam bukunya berjudul “Why Nation Falied – Mengapa Negara Gagal”, disimpulkan bahwa keberadaan institusi politik & ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.Pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam hal ini memiliki tujuan yang mulia dalam menciptakan keadilan sosial tersebut. Berbicara tentang keadlian, kata “adil” berbeda dengan kata “sama”. Keadilan sosial artinya masyarakat memperoleh kesempatan yang sama, bukan hasil yang sama. Kesempatan yang sama tersebut dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses kebidang pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan bekerja. Oleh karena itu penciptaan regulasi dan pelayanan publik yang prima juga menjadi faktor pentingagar masyarakat dapat merasakan kehadiran langsung pemerintah dalam setiap aktivitas kehidupannya.

Dipulangkan dari luar negeri, seribu lebih TKI ilegal berpotensi jadi pengangguran. PR besar bagi pemerintah daerah

*** Sonokeling menggiurkan, pembalakan liar sulit dibendung Butuh kerja keras dan tegas

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 22 Juli 2017

Kodim 1620/Loteng Buat Pompa Air, Koramil 1608-04/Woha Latih Disiplin Siswa Mataram (Suara NTB) Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 1620/Loteng melaksanakan pemasangan pompa air tampa mesin dan listik di Dusun Montong Bangle Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan sasaran tambahan TMMD ke-99 Kodim 1620/Loteng, karena setiap musim kemarau, debit air di dusun itu berkurang. Dandim 1620/Loteng Letko.Inf. Is Abul Rasi, SE, berpesan kepada masyarakat agar pompa itu dijaga dan dirawat, sehingga kondisi alat yang sudah terpasang dapat dimaksimalkan pemakaiannya. “Saya minta agar seluruh

masyarakat mau peduli dan senantiasa memanfaatkannya untuk kebutuhan seharihari. Upayakan selalu pengecekan dan pengawasan kondisi pompa agar lebaih awet. Sehingga kepentingan kita sama-sama dapat terpenuhi, sekali lagi saya berharap tolong dipelihara dengan baik,” pesan Dandim. Kegiatan di Bima Sementara di Bima, Koramil 1608-04/Woha turun ke sekolah-sekolah. Kali ini anggota mendatangi Mts. Darul Hikmah Desa Tente Kecamatan Woha. Babinsa Desa Rabakodo Serka Sumardadi, Babinsa Desa Tente Sertu Faris dan Koptu Busiran,

Latihan PBB oleh anggota Koramil Woha Bima

Kejaksaan dan Mengembalikan Kepercayaan Publik Dari Hal. 1 Jadikan momentum Hari Adhyaksa ini untuk kembalikan itu (kepercayaan),’’ kata Kajati. Pesan khusus itu disampaikannya untuk pejabat hingga pegawai di Kejati NTB. Lebih luas lagi pesan sama disampaikan ke jajarannya di seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di NTB. Cara perbaikan internal itu, pesan Kajati, salah satunya dengan cara lebih peka pada respons publik atas kinerja. Memang diakuinya, khusus dalam penegakan hukum ada pro dan kontra. Tapi kepekaan yang harus ditanamkan adalah menegakkan hukum sesuai prosedur internal, KUHAP, KUHP hingga Undang Undang yang berlaku. ‘’Jangan sampai penanganan perkara jadi komoditi tanda kutip. Hal inilah yang menyebabkan kinerja Kejaksaan menurun. Saya harapkan kepada teman-teman jaksa, mari ini jadi momentum perbaiki diri, meningkatkan kinerja. Sehingga meraih kembali kepercayaan publik terhadap Kejaksaan,’’ jelas mantan Wakajati Gorontalo ini menekankan soal trust public tersebut. Kajati mengaku sangat mengapresiasi masukan, baik berupa kritik maupun saran dari pihak luar. Sebagaimana salah satunya dilakukan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB yang pernah mem-

inta data perkara yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Dia mengaku tidak alergi, justru berterimakasih karena dengan begitu ada kontrol dari pihak luar. ‘’Ini untuk menguji, terkait penghentian kasus di tingkat penyidikan agar transparan dan pertimbangan yuridis. Sehingga ketika ada penghentian, silakan untuk diuji melalui praperadilan,’’ ujarnya membuka diri. Sekali lagi, kepada lembaga atau masyarakat tertentu, tetap diberi kesempatan untuk memberi masukan jika ada keluhan soal transparansi. Sebab masukan dan kritik itu, bisa jadi kontrol. “Agar kami lebih transparan, sehigga perkara yang lanjut dan dihentikan bisa kami jelaskan ke publik secara yuridis,” pungkasnya. Dalam rangkaian HUT Adhyaksa tahun ini, Kejati NTB sepekan penuh menggelar kegiatan. Fokusnya pengabdian pada masyarakat dan penguatan internal. Mulai Senin lalu, digelar upacara, berturut turut hari berikutnya dilanjutkan olahraga, kemudian anjangsana. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP), dilanjutkan HUT IAD. Puncak kegiatan adalah upacara HUT Adhyaksa Sabtu (22/7) hari ini. (ars)

Pekerjaan Berat Dari Hal. 1 Namun meski belum mencapai penurunan 1 digit, penurunan 0,92 persen di KLU tergolong capaian yang paling tinggi. Sehingga dengan capaian itu, sisa angka kemiskinan KLU masih tercatat sebesar 33,21 persen. “Evaluasi saya kira sudah, angka statistik itu menunjukkan penurunan walaupun belum mencapai target. Penurunan kemiskinan itu berat. Tidak hanya membutuhkan anggaran besar tapi juga tekad dari masyarakat kita sendiri untuk keluar dari kemiskinan itu,” ungkap Amin usai menghadiri apel HUT KLU, Jumat (21/7). Wagub menanamkan kepada warga maupun jajaran pemangku kebijakan di daerah, bahwa kemiskinan di masyarakat jangan sesekali berasumsi kemiskinan merupakan takdir. Melainkan angka kemiskinan adalah takdir dari Allah SWT, tetapi dengan kerja keras dan bantuan dari pemerintah. Ia mendorong target penurunan dan capaian penurunan setiap tahunnya terus digenjot oleh kabupaten/kota. Caranya melalui peningkatan kinerja, inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kemiskinan. Bagaimanapun juga kata dia, rentang kendali dan sasaran kemiskinan itu tentu lebih dekat dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya diberitakan, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016

- Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang (0,41 persen). Selama periode Maret 2016 - Maret 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang (dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 387,04 ribu orang pada Maret 2017). Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,50 ribu orang (dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 406,73 ribu orang pada Maret 2017). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017. Indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan mengalami kenaikan, yaitu dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017. Untuk pedesaan, mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Dengan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. Dengan menurunnya di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang. (ari/bul)

Pompa air yang dibangun kegiatan TMMD di Loteng melatih baris berbaris 62 siswa di sana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk kedisplinan, melatih kekompakan dan loyalitas. Selain itu menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa persatuan dan rasa tanggung jawab serta dapat dipercaya sejak dini. Pelatihan PBB (Peraturan Baris Berbaris) adalah latihan fisik guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan, yang diarahkan kepada terbentuknya watak atau sikap mental keperibadian yang berkarakter khususnya disiplin yang tinggi. “Disinilah langkah awal

bagi anak-anak sekolah untuk mengenalkan kedisiplinan dan kebersamaan,” kata Babinsa Koramil 04/Woha Sertu Faris . Serka Sumardadi menambahkan, Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Koramil 04/Woha Kodim 1608/Bima dalam dunia pendidikan. Ini juga merupakan bentuk rasa tanggung jawab TNI khususnya TNI-AD dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. ‘’Serta dibekali dengan materi-materi wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, LGBT, pengaruh dan bahaya ideologi radikal,’’ tambahnya. (ars/*)

Halaman 15

Pengawasan BPKP Minimalisir Kesalahan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyambut positif pengawasan atau pendampingan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan pembangunan empat proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah di daerah ini. Pengawasan maupun pendampingan yang dilakukan oleh BPKP itu diyakini akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. ‘’Jadi pendampingan itu biasanya terkait dengan akuntabilitasnya. Kemudian bagaimana pelaksanaan kontraknya. Bagaimana mereka itu memastikan itu bahwa di entitas teman-teman di tingkat proyek SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dijalankan. Jadi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu dilaksanakan betul,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/7) siang kemarin. Artinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek sampai pelaporan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Hal itulah yang didorong oleh BPKP, supaya pelaksanaan proyek strategis nasional yang ada di NTB berjalan baik. ‘’Pendampingan BPKP meminimalisir terjadinya kesalahan. Kan selama ini kita rasakan dengan adanya rekomendasi BPKP, kita sekarang sudah sekian kali hasil pemeriksaan semakin baik. Ini akibat dari asistensi yang diberikan oleh BPKP,” ucapnya. Menurut Ardhi, dengan adanya pendampingan atau asistensi dari BPKP dalam pelaksanaan proyek SKPD dan Satuan kerja (Satker) merasa

KPK Atensi Pemberian Izin Pertambangan Jelang Pilkada Dari Hal. 1 Terdiri dari IUP logam 39 izin, IUP bukan logam 1 izin. IUP batuan 138 izin dan IPR 72 izin. Dari IUP/IPR tersebut paling banyak di Lombok Barat 112 izin. Kemudian, Lombok Timur 54 izin, Sumbawa 22 izin, Dompu 17 izin, Bima 20 izin, Sumbawa Barat 11 izin, Lombok Tengah 9 izin dan Kota Bima 5 izin. Mengenai keberadaan PTSP di NTB, Pahala mengatakan secara umum NTB termasuk provinsi yang sudah baik perizinannya. Namun ada sejumlah hal yang harus diperbaiki selama enam bulan ke depan. Yakni terkait dengan pengaduan pelayanan PTSP. Menurut KPK, harus ada sistem yang menghubungkan pengaduan di DPMPTSP NTB dengan pimpinan daerah seperti gubernur, wakil gubernur, Sekda maupun Inspektur Inspektorat NTB. Sehingga pimpinan daerah dapat memantau bahwa pengaduan masyarakat yang mengajukan izin tersebut apakah sudah selesai atau ditindaklanjuti. KPK juga meminta pemer-

intah daerah mengalokasikan anggaran untuk biaya melakukan cek lapangan kaitannya dengan pemberian izin seperti pertambangan dan kelautan . Jika tidak dialokasikan anggaran dalam APBD maka Pemda dapat melakukan pungutan tetapi harus ada Perda yang mengaturnya. Pahala mencontohkan, seperti pengurusan izin kapal di atas 30 GT. Untuk izin kapal kapasitas 30 GT ke atas diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, para pengusaha kapal mengurus izin ke provinsi. Karena tidak mau repot, provinsi tidak melakukan cek lapangan dan izin keluar. ‘’Itu sektor kelautan juga kajian kita ‘’penyakitnya’’ izin kapal tidak sesuai dengan izinnya. Dan orang lebih suka ngurus di provinsi. Kan kalau dia tas 30 GT ke kementerian. Itu sudah lebih terbuka, dicek semua. Akhirnya dia takut ke kementerian, akhirnya ke provinsi saja. ngakunya 30 GT, padahal di atas itu. Begitu ketangkap di lapangan nanti, diperas oleh oknum lain. Makanya kita bilang harus dicek ke lapangan,’’

katanya mengingatkan. Pahala menambahkan dari sisi pelimpahan, 212 izin yang semula harus ditandatangani gubernur telah dilimpahkan ke DPMPTSP. Menurutnya, hal ini merupakan komitmen yang cukup baik. Pasalnya, biasanya kepala daerah ada yang setengah-setengah dalam pelimpahan perizinan. Untuk itu, KPK mengapresiasi pelimpahan seluruh perizinan yang ada di Pemprov ke DPMPTSP. Ketika semua perizinan sudah dilimpahkan ke DPMPTSP, kata Pahala, sarana prasarana pendukung harus juga disiapkan. Seperti jenisjenis perizinan tersebut harus dipampang. Begitu juga mengenai proses dan lamanya perizinannya. Artinya, jenis-jenis perizinan dan syarat-syaratnya itu jangan hanya dipampang diwebsite. KPK meminta supaya DPMPTSP memperbaiki kekurangan sarana prasarana yang ada selama enam bulan ke depan. “Kalau tak ada perbaikan kita surati lagi gubernur. Kan ada rencana aksinya, mau dibetulin salah satunya PTSP,” tandasnya. (nas)

RSUP NTB Nunggak Kerugian Negara Rp 3,1 Miliar Dari Hal. 1 Pada tahap pertama, dicatat Asadtun dikembalikan sebesar Rp 360.064.050. Memang relatif kecil dibanding akumulasi temuan, akan tetapi ada sikap kooperatif untuk proses penyelesaian. Sehingga untuk kelebihan yang harus dilunasi, mencapai Rp 3.144.826.500. Toleransi pengembalian kerugian itu sebenarnya diberi batasan hingga Agustus mendatang. Tapi karena jumlahnya yang mencapai miliaran, ada kelonggaran hingga akhir 2017 dan pihaknya tetap fleksibel sembari melihat perkembangan penyelesaian dari manajemen RSUP NTB. Dikonfirmasi soal temuan BPK ini, Direktur RSUP NTB, dr H.Lalu Hamzi Fikri, MM

mengaku akan mempersiapkan jawaban soal temuan BPK tersebut. Kepada Suara NTB, jawaban rinci akan disampaikan Senin (25/7) mendatang. Temuan di Pimpinan Dewan Selain di eksekutif, temuan BPK itu ada di legislatif. Asdatun juga mendapat catatan dari TPTGR yang diteruskan BPK tentang tunggakan kerugian negara unsur pimpinan dan anggota DPRD NTB. Terkait unsur pimpinan, dia punya satu catatan tentang kurang kooperatifnya pengembalian. “Saya tidak mau sebut siapa orangnya, tapi dia unsur pimpinan di DPRD NTB,” tambah Asdatun. Upaya penagihan sudah dilakukan dengan melayangkan

surat sebanyak tiga kali. Tapi alih alih hadir memenuhi undangan itu, klarifikasi dalam bentuk lisan maupun tertulis tidak ada diterima pihaknya. Padahal untuk ukuran dewan, nilai temuan relatif kecil dan mudah diselesaikan. “Nilainya di bawah Rp 10 juta, jadi kecil sekali di banding yang lain. Tapi tiga kali kami undang, satu pun tidak dihadirinya. Kalau memang merasa tidak ada catatan temuan BPK, harus tunjukkan ke kami bukti buktinya. Kami juga akan tunjukkan buktinya,” tegas Asadun. Dia berharap salah satu unsur pimpinan DPRD segera menyelesaikan kewajibannya, agar menjadi contoh yang baik bagi penunggak anggota dewan lain dan umumnya kalangan ekskutif. (ars)

cukup terbantu. Bahkan, ia mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipeorleh Pemprov NTB selama ini tak terlepas dari asistensi BPKP. ‘’Paling ndak BPKP membantu. Terutama untuk proyek-proyek APBN dan bantuan luar negeri itu wajib dapat pendampingan dari BPKP,’’ tandasnya. Empat proyek strategis nasional di NTB yang diawasi BPKP, antara lain proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Untuk pengembangan KEK Mandalika ini, pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar untuk PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Kemudian proyek Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bendungan yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp

1,3 triliun itu menampung air menghasilkan air baku dengan debit hingga 555 liter per detik. Bendungan Bintang Bano akan mengairi lahan seluas 6.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Brang Rea, Brang Ene, Taliwang, hingga Kecamatan Seteluk. Selanjutnya, dua proyek strategis nasional lainnya yakni pembangunan Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu. Bendungan Tanju dan Mila masuk ke dalam satu paket pekerjaan dengan nilai pembangunan mencapai Rp 357 miliar. Bendungan Tanju dan Mila merupakan bagian dari 13 bendungan yang pembangunannya telah dimulai pada tahun 2015. Daya tampung masingmasing bendungan itu sebesar 18,27 juta meter kubik dan 6,57 juta meter kubik. Kedua bendungan itu mampu menyediakan kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 3,93 ribu hektar. (nas)

Penyidik akan Koordinasi dengan Polres Sumbawa Dari Hal. 1 Menurutnya, ada protap untuk pemanggilan saksi yang terlibat tindak pidana di instansi lain, tetap diawali dengan koordinasi. ‘’Kalau saatnya nanti diperlukan keterangannya, tentu saja kita akan koordinasi dengan Pol-

res Sumbawa,’’ kata Aspidsus. Pada konteks koordinasi penanganan kasus semacam ini sudah sering dilakukan pihaknya. Namun khusus untuk Ikhwan, dia belum mengetahui persis kapan akan dipanggil, karena sepenuhnya ada pada kewenangan penyidik. (ars)

Sudah Tak Terkendali Dari Hal. 1 “Sekarang yang menjadi ancaman adalah air bersih,” kata Ardhi. Terancamnya ketersediaan air bersih di NTB lima tahun kedepan itu lantaran PDAM masih belum mampu dalam pengelolaan air. PDAM masih mengandalkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih para pelanggan. Terancamnya ketersediaan air bersih di NTB juga dikaibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini akibat pembangunan sumur bor yang tidak terkendali. “Sumursumur bor itu berbahaya juga,” katanya. Jika pembangunan sumur bor ini dibiarkan tanpa penanganan yang serius maka lima tahun kedepan NTB akan mengalami krisis air bersih. Ia membeberkan, indeks kebutuhan air bersih di Pulau Lombok sudah kritis. Sementara untuk Pulau Sumbawa menuju kritis. Ia menyebutkan, indeks kebutuhan air di Pulau Lombok sebesar 70 persen. Sementa-

ra kebutuhan air berih masyarakat di Pulau lombok sudah berada di atas 70 persen. Hal itu bsia dilihat dari kurangnya debit air yang mengalir ke PDAM. Terkait dengan pembangunan sumur bor yang tidak terkendali ini, pihaknya bersama Dinas Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan inventarisir jumlah sumur bor yang ada di NTB. Jika data sudah terkumpul, maka pihaknya akan melakukan penertiban pembangunan sumur bor. Mengantisipasi krisis air bersih ini, lanjut Ardhi, dalam jangka menengah perlu ditingkatkan kemampuan PDAM. PDAM jangan hanya mengandalkan sumber mata air tetapi juga melakukan pengolahan air bendungan, sungai dan lainnya untuk menjadi air bersih. “Untuk jangka pendek bikin sumur gali. Tapi sekarang susah, sumur gali di kompleks-kompleks perumahan tak memenuhi syarat. Karena masalah pembuangan limbah WC dan persampahan,” tandasnya. (nas)

Sonokeling Menggiurkan, Pembalakan Liar Sulit Dibendung Dari Hal. 1 Bahkan, kata Madani, penyelundupan kayu hasil illegal logging akan dikejar sampai di laut. Sebab, tidak menutup kemungkinan para pelaku illegal logging ini memanfaatkan pelabuhan tikus karena jalur darat dipantau intensif. Madani mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Danlanal Mataram untuk menangkap pelaku illegal logging meskipun sudah di tengah laut. “Bahkan kalau TNI AL yang nangkap bisa dibawa ke Makassar, Surabaya. Yakni

Pangkalan TNI AL terdekat. Sekarang semua sisi kita bergerak. Walaupun ada pelabuhan tikus pasti ke laut nanti,” katanya. Madani menjelaskan kayu jenis sonokeling harganya menggiurkan dan menjadi incaran dari pengusaha kayu luar daerah. Pasalnya, kayu sonokeling sudah habis di Pulau Jawa. Kayu jenis ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi kayu langka seperti kayu cendana dan gaharu. Harga satu meter kubik kayu sonokeling diperkirakan Rp 8 juta di lapangan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 22 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Unram Mengabdi

Sunarpi Mantap Maju Melalui Jalur Independen Mataram (Suara NTB) Prof. Ir. H. Sunarpi yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Mataram (Unram) akan ikut dalam pesta demokrasi pemilihan calon Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 2018 melalui jalur independen. “Kalau memenuhi syarat untuk maju melalui jalur independen, maka itu ada-

lah panggilan dan amanah,” kata Sunarpi. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi calon independen adalah dukungan perseorangan dalam bentuk pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 300 ribu orang. Sunarpi mengaku timnya sudah mengumpulkan hampir 225 ribu KTP. Dukungan perseorangan tersebut diperoleh tanpa melalui paksaan atau politik uang, termasuk

mengerahkan mahasiswa. “Murni dari sukarela kelompok masyarakat. Ada yang datang sendiri dan berkelompok membawa ratusan lembar fotokopi KTP sebagai bentuk dukungan,” ujarnya. Rektor yang akan selesai menjabat pada Desember 2017 ini mengaku memilih jalur independen daripada diusung partai politik untuk menghindari politik uang. “Dari dua jalur yang ada, maka saya akan menggunakan jalur independen.

Kalau jalur partai politik butuh 13 kursi, kalau misalnya satu kursi harganya Rp 1 miliar berarti butuh dana Rp 13 miliar. Maka itu bukan amanah,” ucapnya pula. Sunarpi berkeinginan untuk maju dalam pemilihan calon Gubernur NTB didasarkan pada niat untuk beribadah dan melanjutkan pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat melalui jalur pemerintahan. Ia rela untuk melepaskan jabatan guru besar dengan

penghasilan mencapai puluhan juta rupiah per bulan jika rakyat NTB memberikannya amanah dalam bentuk dukungan perseorangan. “Jabatan rektor saya berakhir pada Desember 2017, tapi jabatan guru besar masih 15 tahun lagi. Ada berbagai kerja sama penelitian dengan materi yang cukup besar, tapi saya ingin berjihad dengan cara mengabdi sebagai kepala daerah,” tuturnya. Pria yang sudah menjabat sebagai Rektor Unram selama

dua periode ini juga menegaskan keinginan menjadi Gubernur NTB bukan semata-mata karena ingin duduk di kursi kekuasaan. Namun lebih kepada citacitanya yang ingin memperbaiki kondisi NTB, terutama dari isi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di posisi lima besar terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahter-

aan rakyat NTB, terutama pertanian dan kelautan dengan memanfaatkan hasil riset para ilmuwan. “Sebagai seorang muslim, saya ingin mendulang pahala yang banyak. Maka dalam konteks itu, pengabdian sebagai gubernur masuk dalam logika saya. Dan jalur independen adalah jalur beretika menurut saya,” kata Sunarpi. (dys/*)

Gini Ratio Naik

Politik, Ekonomi dan Kebijakan Harus Sejalan Mataram (Suara NTB) Kesenjangan jarak antara si kaya dan si miskin, atau disebut gini ratio Provinsi NTB mengalami kenaikan. Meskipun tingkat kemiskinan dapat diturunkan, dengan nilai yang relatif kecil. Pemerintah daerah dan stakeholders harus mengambil langkah strategis agar gini ratio ini tak semakin melebar. Ketimpangan diukur oleh sebuah indeks yang dikenal sebagai Gini Ratio, dengan skala 0 – 1. Suatu daerah yang memiliki gini ratio sebesar 1, berati memiliki ketimpangan yang sempurna atau perfect inequality. Sebaliknya apabila gini ratio nya sebesar 0, daerah terse-

but dikatakan perfect equality. Rilis data BPS pada pertengahan Juli ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan Gini ratio NTB dari 0,365 (Sept 2016) menjadi 0,371 (Mar 2017), diikuti dengan peningkatan persentase penduduk miskin dari 16,02 persen menjadi 16,07 persen. “Cukup kontras dengan kondisi gini ratio dan presentase kemiskinan Indonesia yang mengalami penurunan,” kata Hanif Galih Pratama dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB . Secara spasial, gini ratio NTB menempati peringkat 13 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian se-

mua pihak, bahwa pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan di NTB perlu diiringi dengan aspek pemerataan dari ujung barat Lombok hingga ujung timur Sumbawa. Meningkatnya ketimpangan di NTB tersebut terindikasi karena pembangunan ekonomi yang lebih terpusat di kota dibandingkan di desa. Data pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram dan Kota Bima misalnya, senantiasa berada diatas 7 persen dalam beberapa tahun terakhir, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten lainnya yang hanya pada kisaran 5 – 6 persen. Kondisi tersebut dalam pandan-

gannya, apabila dibiarkan akan mendorong peningkatan arus urbanisasi masyarakat desa ke kota. Padahal, pembangunan di pedesaan pastilah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. “Lantas apa jadinya jika penduduk desa berbondong-bondong pindah ke kota? Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya. Bagaimana langkah yang paling tepat untuk mengurangi ketimpangan? Pengentasan ketimpangan itu sendiri erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Di Provinsi NTB sendiri pangsa konsumsi terhadap PDRB mencapai hampir 80 persen di tahun 2016. Oleh sebab itu, meningkatkan pendapatan secara merata dan menjaga stabilitas harga perlu menjadi fokus agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Upaya tersebut, kata Hanif, tentunya membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik dari sisi otoritas fiskal maupun otoritas moneter. Kebijakan fiskal yang terarah melalui instrumen pajak, diharapkan dapat menjadi tools yang efektif untuk “mendistribusikan kesejahteraan”. Masyarakat dengan batas penghasilan tertentu akan diambil sebagian pendapatannya untuk kemudian disalurkan

(Suara NTB/bul)

Hanif Galih Pratama kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Kebijakan moneter di sisi lain memiliki dampak yang lebih luas dalam menjaga stabilitas harga (inflasi) melalui pengaturan suku bunga. Inflasi yang rendah dan stabil dapat menjaga daya beli masyarakat, sehingga pendapatannya tidak tergerus oleh kenaikan harga. Selain soal menaik-turunkan suku bunga, Bank Indonesia selaku otoritas telah menerapkan kebijakan makroprudensial dengan mewajibkan perbankan menyalurkan 20 persen kreditnya kepada sektor UMKM di 2018 nanti. Kebijakan tersebut secara tidak langsung mendorong intermediasi yang lebih merata bagi kalangan perbankan dalam menyalurkan kreditnya ke berbagai

lapisan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat ketimpangan. Selain mengandalkan kebijakan publik, peran instansi swasta untuk menurunkan tingkat ketimpangan pun tidak kalah pentingnya. “CSR (dana social perusahaan), secara nominal, memang tidaklah besar apabila dibandingkan APDB di Provinsi+Kab/Kota di NTB yang mencapai Rp 18 triliun. Namun apabila penyaluran dana CSR tersinergi dengan baik, di fokuskan pada daerah daerah sumber ketimpangan, dan disalurkan dalam bentuk bantuan yang tepat sasaran, maka bukan tidak mungkin dana CSR tersebut dapat berkontribusi untuk mengangkat hajat hidup orang banyak,” tambahnya. Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan payung regulasi dari pemerintah, untuk kemudian diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan. “Keberadaan institusi politik dan ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam hal ini memiliki tujuan yang mulia dalam menciptakan keadilan sosial tersebut,” katanya mengutip apa yang disampaikan Daron Acemoglo & James A. Robinson dalam bukunya berjudul “Why Nation Falied – Mengapa Negara Gagal”. (bul)

Aktivis Mahasiswa di Lotim Dukung Perppu Ormas Selong (Suara NTB) – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa cabang Lombok Timur (Lotim) menggelar unjuk rasa di kantor depan kantor bupati Lotim. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Salah satu koordinator aksi, Muhyi mengatakan, sejak dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017 yang difokuskan pada organisasi massa anti Pancasila oleh pemerintah, pro - kontra mewarnai media sosial dan lainnya. Sejumlah pihak melakukan analisis tersendiri terhadap keberadaan Perppu tersebut yang merupakan perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 tentang organisiasi kemasyarakatan (Ormas). Akan tetapi, katanya, dasar dari lahirnya Perppu ini atas kegentingan nasional akan berkembangnya faham radikalisme yang justru disebarluaskan oleh sejumlah ormas. Oleh sebab itu, katanya, sangat tepat apabila Perppu tersebut diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi segala keberaga-

(Suara NTB/yon)

DUKUNG PERPPU - Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa di depan gerbang Kantor Bupati Lotim. Mereka mendukung pemerintah dalam penerapan UU No 2 tahun 2017 tentang ormas. man Indonesia. Dalam orasinya, Muhyi melontarkan bahwa apabila terlintas dalam pemikiran jika pembentukan Perppu itu untuk mengekang demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pemikiran tersebut merupakan suatu hal yang salah. Sebaliknya, katanya, Perppu nomor 2 tahun 2017 merupakan wadah untuk lebih memperkuat sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dimana, negara menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi tetapi tetap dengan memperhatikan keberlangsungan bangsa Indonesia. “Kita tentu tidak ingin negara Indonesia terlibat dalam perang saudara yang

disebabkan adanya pihak berbeda ideologi,”tegasnya. Oleh sebab itu, lanjutnya, sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan bangsa, maka sejumlah organisiasi kemahasiswaan di Lotim, seperti LMND, PMII serta organisiasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa cabang Lotim mendukung pemerintah dalam penerapan UU No 2 tahun 2017 tentang ormas. Termasuk mendorong pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang terindikasi radikal di Kabupaten Lotim, serta mencabut SK dari ormas-ormas yang tidak berlandaskan Pancasila dan NKRI. (yon)