20 HALAMAN
NOMOR 324 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
jumat pon, 22 Juli 2016
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Beri Amnesti Din Minimi Cs.
DPR Terima Penjelasan Pemerintah
Jakarta (Bali Post) – DPR-RI menerima penjelasan pemerintah terkait pemberian amnesti untuk mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi dan kelompoknya, serta narapidana atau tahanan politik Papua.
Bali Post/dok
SERAHKAN SENJATA - Kelompok Dim Minimi menyerahkan senjata kepada Kepala BIN Sutiyoso menandai kelompok bersenjata itu menyerahkan diri. Ketika itu pemerintah berjanji memberi pengampunan pada Minimi cs.
Anak Buah Santoso Ditawari Pengampunan Jakarta (Bali Post) Santoso alias Abu Wardah diyakini tewas dalam baku tembak dengan Satgas Tinombala. Gembong teroris yang bermukim di hutan Poso tersebut, kini menyisakan 19 anak buah. Pemerintah berupaya melakukan pendekatan kepada mereka untuk turun gunung. Menkopulhukam Luhut B. Pandjaitan dalam rapat dengan DPR, Kamis 21/7) kemarin, me-
nyatakan sedang melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok Santoso alias Abu Wardah pascatertembaknya Santoso di Palu beberapa hari lalu. Kepada kelompok separatis bersenjata yang tersisa itu, pemerintah menawarkan bentuk-bentuk pengampunan dengan sejumlah syarat yang diberikan. Hal. 19 Supaya Turun
Sikap dewan tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Sutiyoso, dan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Suhardi Alius, di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (21/7) kemarin. ‘’Pemerintah memberikan rekomendasi pemberian amnesti bagi Din Minimi sebagai sebuah janji negara terhadap kelompok tersebut. Janji itu disampaikan melalui Kepala BIN
Sutiyoso kepada Din Minimi pada tahun 2015 lalu,’’ kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Sesuai ketentuan perundangan, menurut Bambang, meskipun pemberian pengampunan atau amnesti merupakan hak prerogatif presiden, namun harus meminta pertimbangan institusi lain seperti DPR sebagai mitra kerja. DPR dapat memberi pertimbangan dan persetujuan sepanjang pemerintah memiliki data jelas dan lengkap. Hal. 19 Tindak Pidana
’’Kemarin Santoso sudah kita tembak, sekarang yang 19 tetap kita imbau supaya turun. Kami juga menawarkan kompensasi supaya mau turun.’’ Luhut Pandjaitan Menkopulhukam
David Beckham
Beckham Dukung Jose Mourinho Manchester – David Beckham memberi pelajaran bermakna bagi tuah kehidupan ketika mendukung sepenuh hati langkah Jose Mourinho sebagai manajer di Manchester United (MU) menghadapi musim kompetisi 2016/17. Jauh dari kepura-puraan, Beckham berpandangan bahwa manajer asal Portugal itu mampu membawa Manchester United meraih prestasi gemilang di musim depan, sebagaimana dikutip dari laman SkySports. Hal. 19 Tiga Tahun
SANGGING - Bupati Eka menjadi ‘’sangging’’ pada upacara ‘’matatah’’ massal.
Bupati Eka Jadi ’’Sangging’’ Wanita Pertama di Bali Tabanan (Bali Post) Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti kembali ikut dalam kegiatan ajeg Bali. Setelah ikut serta berperan dalam pengobatan secara sekala dan niskala, kali ini Bupati Eka yang juga Penasihat Perguruan Siwa Murti mendapat kehormatan menjadi sangging dalam kegiatan matatah massal yang digelar di Pasraman Yayasan Siwa Murti, Denpasar, Kamis (21/7) kemarin. Bupati Eka sangat menikmati menjalankan ‘’profesi’’ barunya itu. Bupati sangat cekatan dalam ‘’menatah’’ krama yang ikut matatah massal. Dalam kesempatan itu, Bupati berharap kegiatan ini berkelanjutan karena sejalan dengan cita-cita bersama yaitu menuju ajeg Bali. ‘’Ini cerminan kita sebagai manusia, yang mampu harus membantu yang kurang mampu,’’ ucapnya. Kegiatan ini disampaikannya juga untuk menciptakan generasi penerus yang bermoral dan berakhlak tinggi, sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih, khususnya di Bali. Bupati Eka juga menekankan dalam melakukan suatu kegiatan apa pun yang berhubungan dengan ajeg Bali dan Ida Sang Hyang Widhi harus didasari hati yang tulus ikhlas dan pikiran positif. ‘’Ini adalah pengalaman baru bagi saya, dengan turut serta menjadi sangging, paling tidak perbuatan kecil yang saya lakukan ini bisa mengetuk hati masyarakat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih berguna,’’ ungkapnya. Sebelumnya Ketua Panitia Metatah Massal I Made Suarna menjelaskan, matatah massal ini diikuti oleh 108 orang dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari Bali maupun luar Bali. (r)
Terkait Teluk Benoa
KKP Usulkan Perpres 51 Di-’’review’’ Jakarta (Bali Post) – Sikap krama Bali agar Presiden Jokowi mencabut Perpres 51/2014 rupanya didengar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak mengusulkan agar perpres itu dicabut. Tetapi KKP mengusulkan agar perpres yang memayungi segala kegiatan di kawasan itu di-review. Dalam siaran pers yang diterima Bali Post bertajuk ‘’PERNYATAAN PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN’’, Kamis (21/7) kemarin, menyatakan dengan melihat belum menyatunya pendapat publik tentang pengembangan Teluk Benoa, maka KKP mengusulkan: (1) Perpres 51/2014 segera dilakukan review ulang oleh tim independen yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dengan memperhatikan dinamika publik (sejalan dengan UU 32/2009 dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang); (2) Selama masa review, maka seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa ditangguhkan sampai menunggu hasil review ditetapkan; (3) Selama masa review, dilakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Dalam pernyataan publik itu juga disebutkan, bahwa (1) Perpres 51/2014 merupakan regulasi Presiden yang menjadi pedoman bagi pengelolaan pengembangan kawasan Bali Selatan/Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan alokasi tata ruang di kawasan tersebut; (2) Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang, di kawasan Benoa harus mengacu pada Perpres 51/2014; (3) Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang/lokasi, disetujui/diterbitkan apabila sesuai dengan pedoman teknis dalam Perpres 51/2014; (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Perpres 51/2014 bukan merupakan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi; (5) izin pelaksanaan kegiatan reklamasi diterbitkan apabila amdal yang mencakup aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya telah dilakukan, dan hasilnya menyimpulkan bahwa kegiatan ini layak. Hal. 19 Salah Persepsi
KKP Tidak Serius
Pernyataan KKP terkait Perpres 51, ForBALI pun memberi apresiasi. ‘’ForBALI mengapresiasi pernyataan KKP yang melihat pentingnya peninjauan ulang seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa, akan tetapi kami menyayangkan sepertinya KKP tidak serius mengusulkan rekomendasinya,’’ tutur I Wayan Gendo Suardana, Koordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa). Hal. 19 Setengah Hati
Bali Post/dok
TOKOH BALI - Menteri Susi saat menerima tokoh Bali terkait penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa, beberapa bulan lalu. Saat ini penolakan terhadap rencana tersebut semakin masif. Sebanyak 38 desa adat di Bali telah memutuskan menolak rencana menguruk 700 hektar laut di Teluk Benoa.
Gendo Suardana
Koperasi Harus Mereformasi Diri
Bali Post/ist
HARI KOPERASI - Presiden Jokowi bersama Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Gubernur Jambi Zumi Zola saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 di Jambi, Kamis (21/7) kemarin.
Jambi (Bali Post) Presiden Joko Widodo mengingatkan kalangan perkoperasian di Indonesia bahwa saat ini sudah memasuki persaingan antarnegara. Berikutnya akan terjadi persaingan antarkawasan. ‘’Inilah tantangan dunia koperasi saat ini. Oleh karena itu, koperasi memang harus mereformasi diri dan berbenah untuk menghadapi persaingan global itu,’’ tandas Presiden pada acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 di Jambi, Kamis (21/7) kemarin. Lanjut Presiden, kunci menghadapi perubahan dunia yang amat cepat itu adalah kecepatan, kerja fokus, dan kemampuan beradaptasi. Salah satunya, perubahan teknologi (IT). ‘’Orang jualan kini tak lagi di mall dan toko. Online store berkembang di seluruh dunia. Oleh karena itu, manajemen koperasi juga harus professional,’’ kata Presiden. Sementara itu, dalam sambutannya,
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan kebijakan reformasi koperasi total yang telah digulirkan adalah suatu keharusan. Tujuannya agar koperasi mandiri, sehat dan profesional dan mampu bersaing. Karena itu, Puspayoga menegaskan reformasi total koperasi tidak bisa diabaikan. Koperasi perlu dibenahi, untuk menunjukkan jati diri koperasi yang sesungguhnya mewujudkan ekonomi berkeadilan. Reformasi koperasi, ditegaskannya, adalah untuk mencapai ekonomi berdikari. Program reformasi koperasi dilakukan mencakup semua aspek, mulai pembenahan kelembagaan hingga SDM koperasi. Langkah pertama dengan merehabilitasi koperasi yaitu memperbarui database koperasi, membubarkan koperasi yang tidak aktif. Hal. 19 Sektor Riil