20 HALAMAN
NOMOR 5 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
selasa wage, 22 agustus 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Setya Novanto Disebut Minta Miryam Cabut BAP Jakarta (Bali Post) – Ketua DPR Setya Novanto disebut meminta anggota DPR Miryam S Haryani mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik (e-KTP) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/8) kemarin. Jaksa penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo mengonfirmasi BAP Elza Syarief No.9 Poin 3 di mana Elza menyebut ‘’Miryam S Haryani menceritakan sebelum sidang e-KTP pernah dikumpulkan Setya Novanto dan beberapa saksi yang pernah dipanggil KPK tapi Miryam tidak menceritakan tempatnya. Miryam merasa diadili oleh yang hadir dalam pertemuan tersebut dan dicap sebagai pengkhianat karena memberikan keterangan yang merugikan anggota DPR, yang melakukan penekanan dan meminta agar Miryam S Haryani mencabut keterangannya adalah Setya Novanto, Chaeruman Harahap, Akbar Faisal, Markus Nari, Jamal Azis.’’ BAP tersebut juga menyatakan bahwa Setya Novanto menunjukkan salinan BAP dan surat dakwaan yang menyebabkan Miryam S Haryani terpojok dan Setya Novanto tampak hebat karena bisa mendapatkan fotokopi BAP dan surat dakwaan dari KPK. ‘’Atas penjelasan Setya Novanto dan temantemannya tersebut, bahwa mereka di-BAP tidak mengakui penerimaan
Miryam S Haryani
uang dan Miryam yang membongkar soal aliran uang sehingga dia bingung apa akibat hukumnya karena hanya dia yang mengakui penerimaan uang itu, bagaimana?’’ tambah jaksa Kresno. Atas pembacaan BAP itu, Elza menyatakan sebagian lupa dan sebagian ingat. ‘’Sebagian benar, sebagian saya lupa-lupa ingat, kalau soal dikumpulkan itu saya tidak ingat jelas siapa saja
Amankan Empat Orang, Segel Honda HR-V diamankan tim akan melakukan pemeriksaan secara intensif,’’ ucap Basaria. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sustrisna membenarkan adanya operasi tangkap tangan itu. Ia menyatakan operasi tangkap tangan itu dilakukan terhadap seorang panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial T. Namun, Made juga belum bisa menjelaskan terkait kasus apa sehingga terjadi operasi tangkap tangan itu. Selain itu, pada operasi tangkap tangan itu, KPK juga menyegel sebuah mobil pribadi Honda HR-V warna hitam dengan nomor polisi B 160 TMZ. (ant)
dari Markus Nari tapi saya dikasih dari Faisal Akbar didampingi Djamal Aziz dan sekarang mereka tidak mau disebut namanya dua orang ini dan disebut terima dari Markus Nari’. Saya bilang ‘selamatkan diri kamu, ngomong yang sebenarnya dan kalau sampai mereka jatuh, itu dosa mereka sendiri’,’’ jelas Elza. Hal. 19 Tidak Dengar
KPK Segel Satu Ruangan di PN
KPK OTT di PN Jakarta Selatan
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan empat orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8) kemarin. ‘’Hari ini tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap unsur penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini sekitar empat orang diamankan tim,’’ kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Menurut Basaria, terdapat indikasi transaksi suap terkait dengan sengketa perdata yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ‘’Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan berikutnya. Terhadap pihak yang
yang mengumpulkan, pengumpulan itu saya jadi ragu-ragu,’’ jawab Elza saat bersaksi di sidang terdakwa anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani. ‘’Cerita itu ada, tapi persisnya saya tidak ingat, yang saya ingat persis yang marah adalah Faisal Akbar dan Djamal Aziz karena Bu Yani mengatakan ‘Coba Bu Elsa saya tidak pernah terima duit
Basaria Panjaitan
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sebuah mobil dan satu ruangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8) kemarin. ‘’Kami konfirmasi terlebih dahulu ada kegiatan operasi tangkap tangan itu dan bahkan untuk kepentingan pembuktian, kami segel juga satu mobil di sana dan juga ada satu ruangan yang disegel,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin kemarin. Menurutnya, informasi awal yang bisa disampaikan ada indikasi transaksi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ‘’Ada kasus perdata
yang disidangkan di sana. Tentu proses pemeriksaan ini harus berjalan terlebih dahulu, kami punya waktu paling lama 24 jam untuk kemudian menentukan status dari empat orang yang diamankan itu,’’ katanya. Namun, kata Febri, untuk nama dan inisial tentu belum bisa disebutkan, tetapi ada unsur panitera dan juga ada unsur pengacara atau advokat yang diamankan pada operasi tangkap tangan itu. ‘’Nanti kami periksa dahulu, kami lihat tentu peran dari masing-masing yang diamankan tersebut. Kami membutuhkan keterangan mereka meskipun tidak semuanya akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu tergantung hasil pemeriksaan,’’ ucap Febri. (ant)
SEA GAMES
I Gede Siman Sudartawa
Bali Post/ant
I Gede Siman Pecahkan Rekor Kuala Lumpur – I Gede Siman Sudartawa menyumbang emas perdana dari cabang olahraga renang untuk Indonesia setelah memenangi nomor gaya punggung 50 meter dalam SEA Games 2017 di National Aquatic Centre, Bukit Jalil, Malaysia, Senin (21/8) kemarin. Siman pada nomor andalannya ini mampu membukukan catatan waktu 25,20 detik dan merupakan rekor baru SEA Games. Rekor gaya punggung putra 50 meter sebelumnya adalah 25,27 detik. Hal. 19 Raih Emas
Indonesia Dikepung Kesalahpahaman Bandung (Bali Post) Di tengah perayaan 72 tahun kemerdekaan, Indonesia dikepung banyak salah paham. Sedikitnya ada tiga kesalahpahaman yang saat ini berkembang di Indonesia. Salah satunya adanya anggapan bahwa dengan keberagaman yang ada berarti menjauh dari sikap kerbersamaan dalam berbangsa dan bertanah air. Demikian penegasan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, ketika Rakernas PAN di Bandung, Senin (21/8) kemarin. Di hadapan tamu undangan dan kader partainya dari seluruh Indonesia, Zulkifli Hasan mengingatkan kondisi bangsa Indonesia yang terancam terpecah-pecah karena banyak
Bali Post/ant
SERAHKAN MEDALI - Menko PMK Puan Maharani disaksikan Menpora Imam Nahrawi menyerahkan medali kepada atlet wushu Indonesia Lindswell Kwok ketika upacara penyerahan medali wushu nomor Taijijian putri di KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (21/8) kemarin. Lindswell mempersembahkan emas kelima untuk Indonesia dengan mengumpulkan nilai 9,68. (Beritanya di halaman 16)
kesalahpahaman. ‘’Hari-hari ini di tengah perayaan 72 tahun kemerdekaan, negeri kita tercinta Indonesia dikepung banyak salah paham,’’ katanya. Dia menyebut sedikitnya ada tiga kesalahpahaman yang saat ini berkembang di Indonesia. Pertama yaitu adanya anggapan bahwa dengan keberagaman yang ada berarti menjauh dari sikap kerbersamaan dalam berbangsa dan bertanah air. Menurutnya, banyak pihak yang memandang bahwa dengan tunduk pada ajaran agama berarti tidak setia pada paham kebangsaan. Pemeluk agama yang taat dinilai berkhianat terhadap prinsip nasionalisme. Hal. 19 Pemeluk Agama
Pemerintah akan Pajaki Transaksi ’’Online’’
Sri Mulyani Indrawati
Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pungutan atas pajak perdagangan daring (e-commerce) bisa dilakukan karena proses pembukuan dari transaksi elektronik (online) lebih jelas dan mudah dilacak. ‘’Teknologi digital sebetulnya pembukuannya jauh lebih jelas, sehingga pemajakan itu adalah masalah yang harus kita clear-kan antara penjual dengan pembeli,’’ kata Sri Mulyani, di Jakarta, Senin (21/8) kemarin. Sri Mulyani menegaskan, karena kemudahan dalam pelacakan transaksi tersebut maka pungutan pajak bisa dilakukan untuk menambah penerimaan perpajakan. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian secara serius untuk melakukan pungutan atas transaksi dagang secara elektronik dalam waktu dekat. ‘’Kita akan hati-hati melihat itu dan memperhati-
kan perubahan ini serta kita teliti pengaruhnya terhadap komposisi penerimaan negara,’’ kata Sri Mulyani. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah berpotensi melakukan pungutan pajak atas transaksi elektronik karena pertumbuhan perdagangan daring ini sangat tinggi dan mulai menggantikan perdagangan konvensional. Ia mengaku kajian dan pendalaman atas pungutan pajak ini sedang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak, karena harus menciptakan kesetaraan antara skema perdagangan daring dengan konvensional. ‘’Kita perlu memperhatikan playing of level field termasuk dalam perpajakan, bagaimana cara memajaki industri dan menciptakan playing of level field antara konvensional dengan e-commerce,’’ kata Suahasil. (ant)