Edisi 22 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 135 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 22 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Turunkan Tim

KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Gubernur, Wagub dan Sekda

(Suara NTB/humasntb)

TIM KPK - Tim dari KPK saat menemui Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi untuk mengklarifikasi harta kekayaannya, Senin (21/8) siang kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan tim untuk mengklarifikasi harta kekayaan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D. KPK menerjunkan tiga tim mengklarifikasi secara langsung di ruang kerja Gubernur, Wagub dan Sekda pada Senin (21/ 8) siang kemarin.

Pantauan Suara NTB, tim dari KPK diterima di ruang kerja gubernur sekitar pukul 13.30 Wita. Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN) itu dilakukan hingga sore hari. Tim dari KPK didampingi pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat NTB. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si menjelaskan itu, Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Usut 37 Dugaan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Tahun 2017, Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran Kejari mengusut sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi. Prosesnya masih di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Seluruh kasus itu sedang dioptimalisasi penyelesaiannya hingga akhir tahun untuk mengejar target zero tunggakan.

Rincian kasus itu, merupakan total dari 18 kasus yang naik penyidikan dan 19 kasus masih penyelidikan, termasuk yang ditangani Kejati NTB (lihat tabel). Ini belum termasuk kasus yang naik ke tahap penuntutan dan pra eksekusi.

Total penanganan perkara itu disampaikan seluruh Kasi

Pidsus dalam rapat koordinasi di Gedung Kejati NTB dipimpin Wakajati, Raden Febri Riyanto, SH.,MH, Senin (21/8).

Dalam arahan Wakajati sebagaimana disampaikan juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, seluruh Kajari dan Kasi Pidsus diminta memaksimalkan semua

perkara yang sudah diusut.

Harapannya tidak ada lagi tunggakan di tahun 2018 mendatang. ‘’Jadi akhir 2017 itu, semua tuntas. Sehingga Kejati sampai Kejari zero tunggakan,” kata Dedi Irawan kepada Suara NTB di ruangannya, kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

SAKSI - Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin saat didengar keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Mataram

Wakil Bupati KSB Bantah Terima Aliran Dana UP Dikpora Mataram (Suara NTB) Ungkapan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana Uang Persediaan (UP) Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (21/8) kemarin cukup mengejutkan. Secara terang terdakwa Elisa Wartini menye-

TO K O H

but Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin, ST menerima aliran dana yang dicairkan diduga tak sesuai ketentuan mencapai Rp 500 juta. Ketika dikonfirmasi, Wakil Bupati KSB dengan tegas membantahnya.

Bersambung ke hal 15

Jalan Layang Lembar - Kayangan Tak Masuk Proyek Strategis Nasional

Akan Undang PT.SMS BUPATI Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku perlu mengundang PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) untuk membicarakan terkait harga jual tebu di tingkat petani yang belum menguntungkan.

Petani harus mendapatkan kompensasi dan nilai yang memadai dari harga jual tebu bila peran serta masyarakat dalam menanam tebu masih diharapkan. ‘’Memang harus ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki harga.

Kalau tidak ada nilai tukar yang menguntungkan, Bersambung H. Bambang M. Yasin ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan jalan layang port to port dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat – Pelabuhan Kayangan Lombok Timur tidak masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2018 mendatang. Pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan empat buah bendungan besar di NTB, yakni Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Meninting. ‘’Kalau di perubahan keputusan presiden tentang proyek strategis nasional rencana pembangunan jalan Lembar – Kayangan itu ndak masuk 2018,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/kir)

TERUS DIPACU - Sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus dipacu pengerjaannya. Menyusul adanya rencana peluncuran KEK Mandalika oleh Presiden Joko Widodo, pada 28 Agustus mendatang. Bahkan pihak rekanan harus mengerahkan tenaga kerjanya untuk bekerja hingga malam hari. Berita selengkapnya di halaman 5

Pemprov Kritik PT.SMS

Tebu Petani Hanya Dibeli Rp 200 Per Kg Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan mengkritik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sebagai pemilik pabrik tebu di Pekat,Kabupaten Dompu. Perusahaan ini membeli tebu milik petani swadaya dengan harga yang sangat rendah. ‘’Kami khawatir, petani tebu justru akan menjadi

jenuh, dan beralih kembali menjadi petani jagung,’’ ujar.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M, Si, Senin (21/ 8). Menurut informasi, perusahaan membeli tebu petani dengan harga Rp 200 per Kg. PT. SMS memberlakukan harga pembelian umumnya Rp 380 per Kg melalui pihak ketiga (rekanan). Harga terse-

Areal perkebunan tebu di Dompu

but oleh pihak ketiga dipotong lagi dalam setiap kilonya. Rp 80 untuk harga buruh tebas, dan Rp 100 untuk ongkos angkut dari lahan ke pabrik. ‘’Nah, yang diterima oleh petani Rp 200 per Kg, ini kecil sekali. Makanya saya minta harga pembeliannya di evaluasi kembali,’’ kata ditemui di ruang kerjanya.

Bersambung ke hal 15

Wedha Magma Ardhi

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jadi Temuan BPK

Hibah kepada Sejumlah Lembaga Distop

Tak Cukup Satu Kendaraan PEMERINTAH Kecamatan Cakranegara telah melakukan evaluasi terhadap operasional kendaraan roda tiga di semua kelurahan. Jumlah kendaraan roda tiga yang beroperasi di wilayahnya disebutkan Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi sebanyak 73 unit.

“Kami monitor dan evaluasi sekarang sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya. Di saat jamjam kerja itu kendaraan sudah berada di lingkungan masing-masing,” jelasnya ditemui Suara NTB di kantornya, Senin (21/8).

Dengan adanya kendaraan roda tiga ini, Salman mengatakan sampah di lingkungan mulai berkurang, kendati belum (Suara NTB/ynt) bisa ditangani hingga seM. Salman Rusdi ratus persen. Persoalannya menurut Salman karena ada beberapa lingkungan yang jumlah penduduknya banyak sehingga tidak cukup dilayani hanya dengan satu unit kendaraan roda tiga.

“Contohnya Lingkungan Karang Taliwang. Itu penduduknya seribuan. Di sana idealnya bisa tiga kendaraan roda tiga tapi baru satu,” sebutnya. Hal yang sama juga berlaku di Lingkungan Getap Barat. “Ada beberapa lingkungan kita yang perlu kita support lagi dengan roda tiga ini sehingga betul-betul semua masyarakat terlayani dengan baik,” jelas Salman. Untuk mengatasi kendala tersebut, kendaraan roda tiga yang merupakan milik kelurahan ikut digunakan untuk mengangkut sampah warga di lingkungan yang penduduknya padat.

Biaya operasional kendaraan roda tiga untuk lingkungan ini khususnya BBM masih ditanggung pemerintah. Biaya operasional ini telah dianggarkan hingga akhir tahun, termasuk anggaran untuk gaji operatornya. Untuk biaya operasional ini juga bisa ditarik dari warga tapi penentuan jumlah iuran harus atas dasar kesepakatan bersama. “Warga menyepakati iuran untuk menambah operasional roda tiga. Tapi banyak juga masyarakat tidak mau, kepala lingkungan juga harus memilah-milah karena ada yang tidak mampu. Bagi yang tidak punya kemampuan tidak dipungut,” jelasnya. Kendati tidak dibebankan sejumlah iuran, sampah mereka akan tetap diangkut operator.

Sepanjang beroperasinya kendaraan roda tiga dalam beberapa bulan terakhir menurut Salman tak ada lagi tumpukan sampah di wilayahnya khususnya di pinggir-pinggir jalan. Namun ada saja warga dari luar Cakranegara yang ditemukan membuang sampah sembarangan di beberapa titik. “Contoh di jembatan Sayang-Sayang. Itu sampai beberapa kali kita piketkan petugas untuk menegur masyarakat yang buang sampah di sana dan langsung kita arahkan ke transfer depo,” jelasnya. (ynt)

Cari Solusi Lain SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengaku prihatin terhadap kondisi nihilnya anggaran untuk LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram. Ia memuji pengabdian para pengurus LPA Kota Mataram. Namun demikian, kalau anggaran operasional mereka nihil, ia khawatir kinerja LPA akan berjalan lamban bahkan pincang. ‘’Harapan saya supaya pemerintah itu bisa mencarikan solusi lain yang tidak melanggar hukum. Karena memang hibah inikan tidak boleh berturut-turut,’’ ujar Fuad kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (21/8). Menurut dia, LPA Kota Mataram sangat responsif terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak yang terjadi di Mataram.

Ia menyayangkan tidak adanya upaya dari Pemkot Mataram untuk menyiasati anggaran untuk LPA Kota Mataram. Padahal, lanjut dia, kiprah LPA dalam memperjuangkan hak-hak akan sangat luar biasa. Ia khawatir kkondisi ini akan berdampak pada upaya Pemkot Mataram menjadi KLA (Kota Layak Anak) pada tahun 2018 mendatang.

Karena, dengan nihilnya anggaran, otomatis tidak ada kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh LPA. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa sehebat apapun program yang dimiliki oleh sebuah lembaga, termasuk LPA Kota Mataram, sepanjang tidak didukung dengan anggaran yang memadai, jelas tidak akan berjalan maksimal. ‘’Ide, gagasan, wacana kalau tidak didukung dengan anggaran otomatis itu akan menjadi fatamorgana,’’ ucapnya. Kalau LPA tidak diberikan anggaran, kemudian Mataram gagal mencapai status kota layak anak, semua pihak tidak bisa saling menyalahkan. Untuk itu, Fuad mengajak Pemkot Mataram untuk bersama-sama memikirkan bagaimana upaya menjadi kota layak anak.

Ia berharap eksekutif dan juga badan anggaran DPRD Kota Mataram bersama-sama mencari jalan supaya programprogram LPA dapat berjalan normal. Karena, untuk urusan anak, Pemkot Mataram tidak bisa main-main. Karena, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

Fuad mengakui bahwa keberadaan LPA Kota Mataram cukup membantu programprogram Pemkot Mataram. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tak lagi menganggarkan pemberian dana hibah kepada sejumlah lembaga. Seperti Tim Penggerak PKK, Lembaga Perlindungan Anak, Gabungan Organisasi Wanita serta organisasi lainnya. Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Dialihkannya kewenangan sejumlah program lembaga ke organisasi perangkat daerah dikhawatirkan akan terjadi saling klaim program.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi memiliki pandangan berbeda.

Menurutnya, program yang dilaksanakan oleh lembaga sifatnya membantu pemerintah melaksanakan program sehingga harus disokong oleh anggaran. Berdasarkan atu-

ran baru pemerintah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran terus menerus. Sehingga program itu dikembalikan ke satuan kerja perangkat daerah apa yang menjadi kewenangan sebelumnya.

“Seperti halnya kekerasaan anak liding sektornya kan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukan di LPA. LPA hanya membantu program pemerintah,” kata Syakirin, Senin (21/8).

Artinya, OPD tetap bertanggungjawab terhadap program tersebut. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kata Syakirin, telah sepakat anggaran perubahan maupun APBD 2018 program yang dikerjakan lembaga diambil alih OPD dengan mengintegrasikan program masing - masing.

“Program nanti harus sinkron karena harus kewenangan pemerintah,” kata dia.

Syakirin memastikan tidak akan terjadi saling klaim pro-

berian hibah secara berturut turut.

Ketua LPA Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos sebelumnya mengeluhkan nihilnya anggaran untuk penanganan kasus anak di LPA Kota Mataram. Padahal, untuk operasional LPA Kota Mataram berupa penanganan kasus, honor untuk tenaga pengajar di PAUD dan tenaga pengajar di Rumah Pemulihan Gizi harus tetap berjalan.

Meskipun demikian, ia mengaku sangat terbantu, karena relawan LPA tetap melaksanakan tugas - tugas mereka walaupun harus menggunakan anggaran pribadi. (cem)

(Suara NTB/ynt)

PASAR PANGLIMA - Pasar Panglima di Kelurahan Cakranegara Barat ini diusulkan jadi kantor untuk menghilangkan kesan negatif eks Pasar Beras ini. Berita selengkapnya di halaman 3.

Satu JCH Ditunda Berangkat Serapan PBB hingga Tahun Depan Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Setelah sempat dirawat di klinik Asrama Haji NTB, jemaah calon haji (JCH) kloter satu Kota Mataram atas nama Abdurrahim Maun bin Amaq Maun (81) dinyatakan positif gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keberangkatan JCH asal Lingkungan Perigi Dasan Agung ini ditunda sampai tahun depan. Kini yang bersangkutan telah kembali ke rumahnya di Dasan Agung.

“Pak Abdurrahim belum siap berangkat,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam kemarin.

Pekan lalu Abdurrahim dinyatakan telah siap diberangkatkan ke Tanah Suci namun harus ada pendamping. Kemenag Kota Mataram kemudian berkoordinasi dengan keluarga apakah ada ke-

luarga yang bersangkutan dari kloter lain yang akan berangkat haji tahun ini. Namun karena tidak ada anggota keluarga yang sanggup sebagai pendamping, maka keberangkatan yang bersangkutan positif ditunda sampai tahun depan. Saat ini Kemenag Kota Mataram mengusulkan pendamping yang bersangkutan agar bisa sama-sama berangkat tahun depan.

JCH kloter satu utuh Kota Mataram awalnya sebanyak 450 orang. Namun setelah masuk asrama haji, empat orang dinyatakan batal berangkat pada 12 Agustus lalu karena sakit. Setelah dinyatakan sehat, tiga JCH kemudian menyusul berangkat bersama kloter dari kabupaten lain. Saat itu JCH yang juga batal berangkat atas nama Angkasah Ipe bin Ipe Abdul

Manaf (70) karena sakit jantung dan sempat menjalani cuci darah di RSUD NTB. Setelah menjalani perawatan, Angkasah kemudian diberangkatkan bersama kloter empat Lombok Barat. Menurut Burhanul, kini setelah berada di Tanah Suci Makkah, kondisi Angkasah cukup sehat. “Sekarang beliau sehat dan segar dan aktif ke (Masjidil) Haram,” kata dia.

Sebanyak 17 JCH kloter tujuh Kota Mataram juga telah bertolak ke Tanah Suci melalui BIL pada pukul 19.25 tadi malam. JCH ini bergabung dengan JCH asal Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari 17 JCH ini, dua orang menggunakan kursi roda karena kondisi kesehatan dan termasuk JCH lansia. Dua orang lansia ini juga telah memiliki pendamping. (ynt)

Atasi Persoalan Parkir

Dishub Gandeng Tim Saber Pungli Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram akan segera melibatkan Tim Saber Pungli dalam mengatasi berbagai persoalan perparkiran di kota ini. Salah satunya ialah dalam mengatasi parkir dan jukir liar. Demikian disampaikan Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Senin (21/8). Ia mengatakan akan segera rapat koordinasi dengan Tim Saber Pungli Kota Mataram membahas persoalan ini.

Khalid mengatakan persoalan parkir yang menjadi atensi paling besar ialah penanganan parkir di pasar-pasar tradisional dan beberapa tempat lainnya yang hingga kini belum masuk dalam pengelolaan Dishub. “Semua pasar sama titik-titik yang belum dikelola Dishub seperti Loang Baloq, Pantai Ampenan, Udayana, di Dukcapil,” jelasnya.

Parkir di halaman Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram di kawasan lingkar selatan

sempat menjadi sorotan. Khalid mengatakan parkir di kantor pemerintahan termasuk parkir liar. Pihaknya juga beberapa waktu lalu telah menutup parkir di depan Kantor Dukcapil dan rompi jukirnya ditarik. “Sudah lama berhenti di situ, kita sudah buka baju (rompi jukir) tidak boleh lagi pungut di situ,” jelasnya. Jika sekarang jukir di sana masih tetap beroperasi, Khalid mengingatkan yang bersangkutan bisa ditertibkan Tim Saber Pungli.

Pelibatan Tim Saber Pungli disampaikan Khalid karena ada beberapa persoalan perparkiran yang kerap menjadi sorotan, salah satunya tidak jalannya penggunaan karcis parkir dalam setahun terakhir.

“Karcis itu sorotan dari manamana. Secara faktual saya periksa di UPTD itu sudah sampai tanda tangan jukir itu.

Ini serba dilema kita. Kita mau hentikan cetak nanti tidak jalan. Sementara di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran) sudah kita anggarkan,” jelasnya. Ia pun mengatakan kebanyakan karcis parkir dipegang jukir dan tidak diserahkan ke pengguna jasa parkir. “Mungkin dia merobekrobek sendiri. Itu yang kita cari sama Tim Saber nanti,” ujarnya. Secara aturan administratif, jukir wajib menyerahkan karcis kepada pemilik kendaraan tapi selama ini kebanyakan tidak menyerahkan.

“Tapi setorannya tetap terus pertanyaannya dikemanakan karcis itu? Orang setor sesuai ketentuan, karcis enggak dirobek. Ini yang menjadi masalah kita ini,” papar Khalid.

Setelah rapat koordinasi bersama Tim Saber Pungli yang dijadwalkan pekan depan, tim juga akan melakukan sosialisasi sebelum mengambil tindakan tegas. “Besok ini sosialisasi terakhir,” ujarnya. Jika Tim Saber Pungli telah turun, jukir yang tidak mengikuti aturan bisa dikenai sanksi pidana. (ynt)

Fuad Sofian Bamasaq

(Suara NTB/ynt)

PARKIR - Parkir di Pasar Cakranegara, Senin (21/8).

(Suara NTB/fit)

gram. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah memiliki kewenangan. Artinya, urusan berkaitan dengan anak, perempuan, dan lain sebagainya jadi urusan pemerintah.

Lembaga hanya sifatnya membantu karena ia tidak memiliki kewenangan apapun termasuk penganggaran. ”Jangan kewenangan OPD diserahkan ke orang lain. Cuma ini diintegrasikan,” tegasnya.

TAPD tidak menganggarkan kembali untuk pemberian dana hibah terhadap sejumlah lembaga di Kota Mataram. Sebab, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK jadi temuan karena pem-

Mataram (Suara NTB) Serapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Mataram, mengkhawatirkan. Hingga tanggal 18 Agustus 2017, serapan PBB baru mencapai 56,23 persen atau sekitar Rp 13,4 miliar dari target Rp 24 miliar. Rendahnya realisasi ini karena kecenderungan wajib pajak besar membayar saat jatuh tempo.

Artinya, kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi pihaknya memiliki beban mengejar sisa sekitar Rp 10,6 miliar dalam jangka waktu 10 hari sebelum jatuh tempo.

Syakirin menambahkan, kebiasaan para wajib pajak besar cenderung mendekati jatuh tempo baru membayar.

Sebenarnya, jadi hak WP membayar pajak sepanjang memang mereka m e n taati aturan.

H.M. Syakirin Hukmi

“Tapi kita hanya bisa mengimbau agar segera melakukan pembayaran,” katanya, Senin (21/8).

Masyarakat diberikan hak membayar berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Jadi persoalan penumpukan pembayaran saat jatuh tempo akan membuat antrean panjang. Ia mengkhawatirkan justru masyarakat tidak merasa nyaman dengan kondisi tersebut.

Syakirin menegaskan, rendahnya serapan itu disiasati dengan turun langsung ke WP. Sayangnya, tidak disebutkan siapa saja WP besar yang belum membayar pajak hingga saat ini. “Kebetulan saya tidak pantau WP besar secara keseluruhan,” katanya.

Masyarakat yang membayar melewati jatuh tempo kena sanksi 2 persen dari nilai pajak dibayar sebelumnya.Mantan Kepala Dinas Pendapatan ini meminta agar camat dan lurah tetap mengingatkan warganya untuk segera melakukan pembayaran.

Terkait rencana sita badan WP membandel bayar pajak?

Syakirin mengaku sita badan hanya berlaku bagi penunggak pajak di atas Rp 100 juta. Sejauh ini, ia belum berpikir ke arah itu. Meskipun negara memberikan kewenangan melakukan tindakan tegas. “Sepanjang WP kooperatif kita tidak perlu begitu,” bebernya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Disetujui Rp 4 Miliar, Penanganan Irigasi Tak Tuntas Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun ini mengerjakan irigasi sepanjang 12 kilometer di jalur Mataram Kiri dan Mataram Kanan. Anggarannya senilai Rp 4 miliar.

Kendati demikian, persoalan irigasi masih belum tuntas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengkalkulasi kebutuhan anggaran perbaikan irigasi Rp 10 miliar. Sementara itu, panjang kali di Kota Mataram sekitar 24 kilometer.

Perbaikan tidak bisa dilakukan secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran. Sehingga, penanganan dilakukan per kawasan atau spot. “Ini dikerjakan per spot dari 24 km cuma bisa dikerjakan setengahnya saja,” kata Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Senin (21/8).

Irigasi dikerjakan tahun ini berasal dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 4 miliar. Titiknya difokuskan di Mataram Kiri dan Mataram Kanan atau kawasan di Sayang sayang, Rembiga dan Cakrane-

gara. Proyek ini oleh Pemerintah Pusat tidak boleh dipecah sehingga difokuskan pada satu titik saja.

Ia mengakui, perbaikan irigasi tidak bisa dilakukan secara tuntas. Pemerintah Pusat hanya menyetujui Rp 4 miliar dari rencana anggaran belanja (RAB) yang diusulkan Rp 10 miliar.

Pihaknya hanya bisa mengerjakan bertahap dan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran tersebut. “Itu pun tidak tuntas karena RAB kita usulkan Rp 10 miliar,” sebutnya.

Mahmuddin mensiasati dengan melihat urgensi kondisi irigasi di Kota Mataram. Dikatakan, sebagian irigasi masih menggunakan tanah sehingga perlu pentalutan. Persoalannya kata dia, air yang melewati kota kadang meluap sehingga diberikan tanggul agar mengatasi banjir. “Secara keseluruhan kondisi irigasi 50 - 60 persen sudah diperbaiki,” klaimnya. (cem)

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kementan Diminta Tentukan Harga Dasar Cabai Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersurat kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman agar diberlakukan harga acuan pembelian untuk komoditas cabai. Hal ini dimaksudkan agar turun naiknya harga cabai, tak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selama ini, cabai menjadi salah satu komoditas yang rawan menyumbang inflasi. Pada waktuwaktu tertentu, harganya meroket, bahkan lebih dari Rp 70.000 sekilo.

Saat ini harganya jauh merosot Rp 8.000 sampai Rp 10.000 sekilo di tingkatpetani.Dipasaran,harganya dijual Rp 11.000 kata Inak Ahsan, salah satu pengepul cabai di Aikmel, Lombok Timur.

Harganya turun sejak beberapa waktu lalu, merosot dari harga Rp 70 ribuan. Ini berlaku akibat permintaan yang turun naik.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si., mengatakan, melalui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disurati agar menetapkan harga dasar pembelian terendah di tingkat petani.

Pemprov NTB meminta, harga cabai di tingkat petani ditetapkan Rp 17.500 sekilo. Sementara bawang putih Rp 22.000 sekilo dan bawang merah RP 22.000 sekilo (bawang merah masih mengacu pada harga yang ditetapkan

Kemendag).

Harga yang diajukan oleh pemerintah daerah ini, diusulkan setelah dilakukan analisa swot, B/ C Ratio (Benefit Cost Ratio) adalah ukuran perbandingan antara pendapatan (Benefit = B) dengan Total Biaya produksi (Cost = C).

Dalam batasan besaran nilai B/C dapat diketahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam

suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Dan break event point sebagai suatu keadaan dimana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/ impas (penghasilan = total biaya).

“Sehingga ketemulah angka yang kita usulkan itu. Dengan harapan mudahan secapatnya terjawab, sebelum musim panen,” imbuhnya.

Selanjutnya, Pemprov NTB juga meminta jangkauan pasar lebih diperbanyak. Agar mengurangi penimbunan oleh salah

satu pihak.

Saat ini, luas areal tanam cabai diNTBmencapai15.000hektardari total potensi lahan yang tersedia seluas 25.000 hektar. Dengan produksi mencapai 95.000 ton, sementara kebutuhan dalam daerah hanya 15.000 ton. Surplus produksi cukup besar, sehingga harus diatur.

Demikian juga untuk bawang merah, luas potensi tanam 25.000 hektar dan yang sudah dimanfaatkan 17.500 hektar, dengan produksi mencapai 125.000 ton dari kebutuhan dalam daerah sebesar 25.000 ton. (bul)

Pasar Panglima Diusulkan Jadi Kantor Mataram (Suara NTB) Pasar Panglima atau lebih dikenal dengan sebutan pasar beras memiliki stigma negatif sejak lama sebagai tempat transaksi prostitusi di Kota Mataram. Kendati berbagai upaya telah dilakukan, namun transaksi prostitusi diduga masih berlangsung di tempat tersebut. Karena itulah diusulkan agar pasar tersebut dipindah dan dijadikan lokasi pembangunan kantor. Usulan ini disampaikan Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, Senin (21/8).

“Ini pemikiran pribadi, Pasar Panglima itu khususnya tempat berjualan burung-burung, bukan yang di dalam, tapi yang di pinggir itu, kalau boleh itu dibuat untuk kantor saja,” jelasnya kepada Suara NTB ditemui di ruang kerjanya.

Salman mengatakan pasar unggas tersebut bisa dipindah dan dijadikan satu dengan yang ada di Pasar Mandalika. Dengan demikian, kondisi pasar akan lebih tertib dan pada malam harinya tak lagi digunakan se-

bagai tempat tongkrongan perempuan yang diduga sebagai PSK. “Itu harapan saya,” ujarnya.

Menurutnya lokasi tersebut juga cukup strategis untuk bangunan kantor. Banyak juga SKPD di Kota Mataram yang belum memiliki kantor dan lokasi tersebut bisa menjadi salah satu alternatif. “Kantor apapun yang SKPD kota bisa ditempatkan di sana,” ujarnya. Lahan yang tersedia juga menurutnya masih luas. “Pasar burung dipindah jadi satu di Mandalika

dan teratasi persoalan kita di Pasar Panglima itu,” jelasnya.

Usulan ini juga pernah disampaikan melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) beberapa waktu lalu. “Melalui MPBM sudah kita suarakan. Kebetulan kan beberapa SKPD kita belum punya kantor. Jadi itu bisa dipakai untuk kantor SKPD kota,” ujarnya. Sejak diusulkan melalui MPBM, belum ada tandatanda usulan tersebut akan direalisasikan. Kemungkinan menu-

rut Salman karena keterbatasan anggaran. “Tapi harapan kami ke depan seperti itu,” ujarnya.

Berulang kali dilakukan penertiban di kawasan itu tapi hingga kini belumbisatertangani.Menurutnya penertiban PSK tidak cukup mengatasi masalah tersebut karena setelah ditertibkan, biasanya para PSK akan kembali lagi nongkrong di tempat tersebut. Karena itulah kawasan itu juga perlu ditata dulu dan dialihfungsikan sehingga tak lagi dijadikan tempat transaksi prostitusi. (ynt)

Wings Air Hubungkan Lombok - Solo

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Kru Maskapai Lion Air Group berpose bersama di landasan pacu Lombok International Airport dengan latar belakang pesawat Wings Air yang melayani rute Lombok – Solo.

Mataram (Suara NTB) – Salah satu maskapai Lion Air Group yang beroperasi di Bandara Internasional Lombok yaitu Wings Air akan menambah destinasinya dari Lombok menuju Solo melalui Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo.

Penerbangan dari Lombok

menuju Solo akan beroperasi satu kali penerbangan perharinya dengan jadwal keberangkatan dari Lombok pada pukul 06.00 dan tiba di Solo pada 06.40. Sedangkan penerbangan sebaliknya akan jadwalkan berangkat dari Adi Soemarmo pada pukul 18.15 dan tiba di Lombok pada 20.55.

Dalam melayani rute tersebut Wings Air akan menggunakan pesawat berjenis ATR 72-500 dan ATR 72600 yang

merupakan pesawat baling – baling dan mampu menampung 72 penumpang di dalamnya.

“Kembali kami menambah akses penerbangan khususnya dari Lombok menuju Solo, yang dimana hal ini sudah menjadi komitmen kami sebagai penyedia jasa transportasi udara untuk dapat memberikan kemudahan mobilitas serta solusi yang efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya,” ujar Andy M. Saladin, Public Relations Manager Lion Air Group.

Andy menambahkan besar harapannya dengan tersedia akses ini masyarakat dapat terbantu menjelajah kota – kota yang terjaring oleh konektivitas Lion Air Group sehingga secara lang-

sung dapat meningkatkan perekonomian dan sosial, serta pariwisata daerahnya masing – masing.

Saat ini Wings Air tengah terbang ke lebih dari 90 destinasi domestik dengan menghubungkan kota dengan kabupaten mau-

pun sebaliknya dalam menjalani perannya sebagai feeder atau penghubung bagi konektivitas maskapai Lion Air Group lainnya.

Dengan total armada sebanyak 52 unit, frekuensi Wings Air mencapai lebih dari 300 penerbangan perharinya. (*)

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

Bangun Tambatan Perahu PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim), melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dipertengahan tahun 2017 ini kembali membangun tiga tambatan perahu, masing-masing berada di Tekalok, Pare Mas dan Padak Guar.

Kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (21/8), Sekretaris Dinas Perhubungan Lotim, Idham mengatakan, proses pengerjaan tiga tambatan perahu sudah mulai dikerjakan sejak tiga minggu yang lalu setelah dilakukan proses lelang di ULP. Masing-masing (Suara NTB/yon) kontraktor yang mengerjakan Idham tiga tambatan perahu, di antaranya, untuk di Tekalok dikerjakan PT. Kabar, untuk Padak Guar dikerjakan PT. Asanisa Family, sedangkan untuk di Pare Mas PT. Waliyo. “Sudah mulai dikerjakan sekitar tiga minggu yang lalu dengan lama pengerjaan empat bulan sudah selesai,” jelasnya.

Adapun, masing-masing anggaran dalam pengerjaan tambatan perahu, yakni untuk Tekalok menelan anggaran sebesar Rp 1.540.000.000, sedangkan untuk tambatan perahu di Padak Guar sebesar Rp 1.621.000.000, dan anggaran paling besar untuk pembangunan tambatan perahu di Pare Mas sebesar Rp 2.131.000.000. ‘’Semua anggaran pembangunan tambatan perahu tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN,’’ ujarnya.

Idham menjelaskan, pembangunan tambatan perahu ini dihajatkan untuk menfasilitasi para nelayan dalam melakukan aktivitasnya. Disebutkannya, saat ini jumlah tambatan perahu yang sudah dibangun dan termanfaatkan hingga sekarang sebanyak empat tambatan perahu, masing-masing berada di Pantai Ketapang Kecamatan Pringgabaya, Pulau Maringkik, Gili Lampu dan Tanjung Luar. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Realisasi Anggaran 21 SKPD KLU di Bawah 50 Persen Tanjung (Suara NTB) Hingga triwulan III - 2017, realisasi anggaran pada 29 SKPD, belanja operasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dan belanja operasional DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) hanya tercatat sebesar 41 persen. Rendahnya serapan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja penyerapan anggaran akibat penumpukan eksekusi di akhir tahun.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diterima Banggar DPRD, tercatat besaran dana APBD murni sebesar Rp 878,5 miliar lebih. Dari angka itu, realisasi di seluruh instansi sekitar Rp 360 miliar.

“Realisasi ini sangat

rendah, apalagi saat sekarang sudah masuk bulan Agustus. Tersisa 4 bulan lagi akhir tahun, sehingga otomatis eksekusinya menumpuk di akhir tahun,” ungkap Anggota Banggar KLU, Ardianto, SH., Senin (21/8).

Ardianto mencermati sera-

pan tertinggi masih di bawah 60 persen atau tepatnya 58 persen. Hanya ada 11 SKPD yang mampu merealisasikan anggaran di atas 50 persen.

Sementara sebanyak 21 SKPD masih menyerap anggaran di bawah 50 persen.

Serapan tertinggi di atas 50

persen terjadi di Kecamatan Pemenang sebesar 58 persen, disusul Sekretariat DPRD sebesar 57 persen dan Kecamatan Bayan sebesar 56 persen. Sebaliknya SKPD dengan serapan terendah di bawah 50 persen terjadi di RSUD Tanjung dengan 21 persen, disusul 24 persen masing-masing di PU dan Diskoperindag, serta 29 persen di Disbudpar.

“Total realisasi keuangan di KLU sebesar 41 persen.

Inilah alasan kita tidak menyetujui penambahan anggaran di beberapa SKPD

yang mengusulkan,” demikian Ardianto.

Terpisah, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, melalui Kabag Tata Usaha, Zulfahrudin, membenarkan serapan RSUD rendah. Hal itu diakibatkan karena beberapa mata anggaran yang belum terselesaikan. “Termasuk Alkes dari dana pusat belum selesai, itu sekarang sedang berproses untuk dilelang,” ujarnya sembari meyakinkan realisasi di RSUD akan tinggi jika proyek Alkes tahun 2017 selesai diadakan. (ari)

Bupati Akui Gotong Royong Mulai Hilang Selong (Suara NTB) Banyak kekayaan masyarakat telah dicuri oleh pemerintah. Sejumlah program yang dilahirkan oleh pemerintah selama ini dinilai telah membunuh kekayaan masyarakat. Tidak sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara.

Demikian digambarkan Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Amaq Asrul – sapaan akrabnya beranggapan, selama ini banyak proyek yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan masyarakat, sehingga menyebabkan gotong royong mulai hilang di masyarakat.

“Pendapat saya tetap tidak berubah-ubah. Membangun itu harus dengan gotong royong. Gotong royong itulah Pancasila yang sebenarnya. Dalam Pancasila, ada gotong royong ada musyawarah, ada demokrasi, ada kemanusiaan, ada keadilan,’’ ujarnya saat silaturahmi dan melihat pekerjaan jembatan air hasil swadaya murni dan gotong royong masyarakat Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Senin (21/8).

Selama ini, ujarnya, ada pertentangan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Kalau pemerintah mengerjakan, pasti ada honor jadi pegawai, ada honor jadi panitia. ‘’Berbeda kalau masyarakat yang kerjakan yang tidak pakai honor,” terangnya.

Proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang cenderung tidak menghargai swadaya masyarkaat yang luar biasa. Untuk itu, bupati mengingatkan masyarakat Lotim tetap mempertahankan swadaya.

Seperti dilakukan masyarakat Desa Tirtanadi yang bisa membuat saluran air sendiri. Buat saluran sepanjang 200 meter itu diyakini jika PU yang mengerjakannya akan memakan dana ratusan juta. Bisa tembus Rp 600 juta. Pekerjaan jembatan air seperti itu dikatakan bupati tidak akan mampu dikerjakan oleh instansi pemerintah.

“Belum tentu ada yang seperti ini mampu membuat jembatan air, ini adalah amal jariah. Segala bangunan yang berguna itu amal jariah,” ucapnya.

Karena itu, kepada instansi pemerintah Lotim diingatkan bupati agar memberikan anggaran pembangunan kepada masyarakat yang tinggi tingkat swadayanya. Utamakan daerah-daerah yang sudah jelas sumber air untuk proyek irigasi. Bukan ke tempat-tempat yang tidak ada sumber airnya seperti di wilayah selatan.

Ketua Kelompok Petani Pengguna Mata Air Subak Gunung Malang Desa Tirtanadi, Amaq Wirajayadi mengungkapkan, jembatan air yang dibangun itu murni swadaya masyarakat dan tidak ada campur tangan pemerintah. ‘’Semua merupakan hasil gotong royong,’’ klaimnya.

Hal ini sengaja diperlihatkan kepada bupati dengan harapan bisa turut diperhatikan ke depan guna meningkatkan semangat gotong royong. Disebutkan jembatan air yang dibangun sepanjang 200 meter itu dibangun selama dua bulan oleh petani. Terdapat sebanyak 150 petani yang menikmati jembatan air, yakni mengairi lahan seluas 92 hektar. Lahan itu sebelumnya dalam kondisi kering dan hanya bisa bercocok tanam saat musim hujan. (rus)

Pemda Kewalahan Tertibkan Pelabuhan Tikus Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya kewalahan mengawal penertiban pelabuhan tikus di sejumlah titik di Kecamatan Pemenang. Saat ini diketahui, pelabuhan tikus yang ditutup saat disidak aktif kembali.

Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan KLU, Johan Elison Refi, Senin (21/8). Dikatakannya, pelaku usaha transportasi yang melayani penumpang dan barang melalui pelabuhan ilegal tak mengindahkan imbauan pemerintah daerah.

“Setelah ditertibkan sekarang mereka kembali beroperasi.

Kami minta supaya Satpol PP ikut turun mengawasi, sebab kalau tidak jalur itu akan ramai kembali,” ujar Johan.

Lemahnya pengawasan lanjutan pasca penutupan ditengarai menjadi penyebab pelaku usaha melayani penumpang melalui jalur yang tidak direkomendasikan. Dalam monitoring lanjutan idealnya SKPD terkait seperti Satpol PP ikut terlibat.

Terpisah, Kasat Pol PP Kabupaten Lombok Utara, H. Achmad Dharma, SH., mengamini persoalan pelabuhan tikus telah disinggung dalam pertemuan sebelumnya bersama lintas SKPD. Hanya saja, pembahasan tersebut belum final khususnya menyangkut kesiapan serta penjadwalan pengawasan.

“Dari Dinas Perhubungan belum final membahas pelaksanaan. Kami minta kepada dinas teknis agar disiapkan persiapan dan penjadwalannya,” kilah Dharma.

Mantan Kabag Hukum dan Camat Pemenang ini menegaskan, pihaknya siap menjalankan koordinasi penertiban dan pengawasan pelabuhan tikus. Tentunya pengawasan dilakukan menurut SOP yang ada, sehingga tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat.

Sebagaimana rapat prapenertiban terungkap, enggannya pelaku usaha untuk pindah dari Pelabuhan tikus menuju pelabuhan Teluk Nara disebabkan karena minimnya infrastruktur di Teluk Nara. Panjang dermaga hanya 15 meter disanksikan akan mampu menampung boat-boat pengusaha.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perhubungan Perikanan dan Kelautan KLU, Agus Tisno, mengamini fasilitas Teluk Nara masih jauh dari memadai. Ia bahkan meyakini pelaku usaha bersedia pindah ke Teluk Nara asalkan sarana yang disiapkan pemerintah menunjang.

Untuk itulah, pihaknya akan mengupayakan adanya tambahan sarana prasarana. Melalui APBDP 2017, diusulkan anggaran perencanaan (Detail Engineering Design) untuk bisa diusulkan pembangunan tambahan jetty dari dana APBD. “Kita buat dulu DED, nanti 2018 kita bangunkan tambahan dermaga jettynya,” demikian Agus Tisno. (ari)

(Suara NTB/yon)

PARKIR - Pengelolaan parkir di RSUD Soedjono Selong dikelola pihak ketiga. Hal ini merupakan satu upaya meningkatkan PAD.

Pengelolaan Parkir di RSUD Selong Dikelola Pihak Ketiga Selong (Suara NTB) Setelah sebelumnya mendapat penolakan dari belasan petugas parkir di RSUD R. Soedjono Selong. Pengelolaan parkir di rumah sakit tersebut resmi dikelola pihak ketiga. Meski demikian, 17 petugas parkir yang sebelum bekerja di RSUD R. Soedjono Selong tetap difungsikan.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan

Lotim, Idham, pada Suara NTB, Senin (21/8).

Menurutnya, pihak ketiga yang mengelola perparkiran di RSUD Soedjono Selong dari PT. Security Parking Indonesia. Alasan dipihakketigakannya pengelolaan parkir di rumah sakit milik daerah untuk mewaspadai terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi.

“Sudah dikelola oleh pihak ketiga, sementara untuk petugas parkir yang berjumlah 17 orang tetap diberdayakan. Di mana fungsinya untuk mengontrol dan mengatur kendaraan yang keluar masuk supaya teratur selama 24 jam,” jelasnya.

Dipihak ketigakannya pengelolaan parkir di RSUD R. Soedjono Selong, dikarenakan Dishub sebelumnya mendapat catatan dari tim Saber

Sebagian Besar Warga Lotim Tak Punya Sawah Selong (Suara NTB) Sebagian besar warga Lombok Timur (Lotim) tidak memiliki sawah. Dari keseluruhan jumlah kepala keluarga yang ada di Lotim hanya 42 persen saja yang memiliki sawah. Sisanya menjadi penyakap, buruh tani dan pekerja lainnya.

Demikian diungkapkan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan saat bersilaturahmi dengan petani desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji akhir pekan kemarin. Menurutnya, masyarakat Lotim paling banyak banyak pergi panen ke Sumbawa. 10 tahun yang lalu, hitungan pengupahannya dengan pemilik lahan 7 : 1. Yakni tujuh kuintal untuk pemilik,

dan 1 kuintal untuk tenaga yang melakukan panen. Sekarang ini perbandingannya 11:1.

Perubahan ini terjadi karena perubahan hukum ekonomi. Banyak pencari kerja membuat pemilik sawah di Sumbawa itu menaikkan harganya. Masyarakat Sumbawa memiliki banyak sawah tapi jumlah penduduk sedikit. Berbanding terbalik dengan Lombok, sawah sedikit sedangkan penduduknya banyak.

Tidak adanya sawah juga membuat banyak orang pergi menjadi TKI. TKI asal Lombok Rp 880 miliar setahun mengirim uang ke keluarganya di rumah.

Hal ini pula, kata bupati menunjukkan keunggulan lagi bagi masyarakat Sasak. Meski mis-

kin, tapi memiliki pengetahuan.

Uang itu bisa dicari di manamana saja asalkan halal.

Ditambahkan Amaq Asrul, petani di Lotim ini nomor satu di NTB. Disebut demikian, karena semua lahan yang ada dimanfaatkan. Bahkan, pematang sawah saja dimanfaatkan untuk menanam sejumlah jenis tanaman. “Ini karena petani Lotim pintar,” sebutnya.

Meskipun pennduduk Lotim banyak, ilmu pengetahuannya juga bertambah. ‘’Ini yang paling penting. Sudah dipelajari di beberapa tempat, cara bercocok tanam masyarakat Petani Lotim tidak bisa dilakukan oleh petani di luar daerah,’’ ujarnya. (rus)

Peringati HUT RI, Batulayar Gelar Karnaval Giri Menang (Suara NTB) Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-72, Pemerintah Kecamatan Batulayar mengadakan karnaval yang digelar, Jumat (18/8) lalu. Menurut Camat Batulayar,Suparlan, S.Sos, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarkat dalam kemerdekaan HUT RI. “Selain itu membangkitkan gairah untuk membangun bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Pawai karnaval ini, ujarnya, termasuk rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperingati kemerdekaan. “Sebelumnya sudah ada lomba pidato, gerak jalan,senam, dan lainnya.

Ini baru di kecamatannya saja, belum yang tingkat desanya,” kata Suparlan.

Karnaval diikuti kalangan umum, mulai dari sekolah sampai pemerintah desa. “9 desa sekecamatan Batulayar mengikuti kegiatan ini,” kata Suparlan.

Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terbukti dari ribuan peserta yang mengikuti karnaval. “Dari Tegal saja men-

(Suara NTB/uul)

POSE BERSAMA - Peserta karnaval dengan kostum terunik berpose bersama Ketua Tim Penggerak PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid belum lama ini. girimkan 400 orang untuk pawai ini, jadi ada ribuan peserta yang ikut,”ujarnya. Panitia telah menyediakan berbagai hadiah menarik bagi peserta dengan kostum terunik. “Saya mengharapkan dengan adanya karnaval ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan ketua panitia pawai,Fauziah,S.Pd, mengatakan rute pawai sendiri dimulai dari km 5 sampai km 7 Jalan Raya Batulayar. “Finishnya di kantor Camat

Batulayar. Untuk peserta dari TK, mereka mulai dari depan Sasaku,” ujar Kepala SDN 1 Batulayar ini.

Ia menambahkan ini sebagai ajang temu bagi anak-anak dan wali murid. “Juga ini untuk menghibur masyarakat se-Batulayar,” kata Fauziah. Adanya pawai ini, ia mengharapkan bisa menjadi ajang wisata bagi para turis. “Jadi bukan hanya wisaa pantai atau hotelnya saja yang menjadi daya tariknya tetapi pawai ini juga,” ujarnya. (uul)

Pungli NTB untuk mendukung programnya, yang salah satunya mengawal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Pasalnya, sektor perparkiran merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya penyelewengan terutama dalam pemungutan tarif parkir. “Untuk roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000,” tegasnya.

Dengan dipihakketigakan-

nya pengelolaan parkir di RSUD R. Soedjono Selong, Idham mengaku optimis jika PAD yang didapatkan dari sektor perpakiran akan mengalami peningkatan. Terlebih, apabila masyarakat mengalami kehilangan kendaraannya, dalam Perda sudah diatur bahwa kehilangan kendaraan di tempat parkir menjadi tanggung jawab dari pengelola parkir itu sendiri. (yon)

Pembahasan APBDP 2017 KLU

Infrastruktur Antarwilayah Disetujui Tanjung (Suara NTB) Pembahasan APBD Perubahan 2017 Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih pada tahap pembahasan KUA PPAS antara eksekutif dan Banggar DPRD KLU. Dari pembahasan sementara, Banggar menyetujui dan menolak sejumlah usulan yang dilayangkan SKPD. Asumsi APBD Perubahan 2017 KLU diketahui anggaran Pendapatan sebesar Rp 847 miliar, termasuk Silpa 2016 sebesar Rp 80 miliar, sedangkan anggaran belanja diasumsikan sebesar Rp 914,2 miliar lebih.

Pemotongan DAU yang dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan infrastruktur fisik tidak terjadi penyesuaian signifikan.

TAPD dan Banggar tetap memprioritaskan pembangunan jalan sebagai konektivitas antar wilayah.

“Usulan kita di PU tidak lepas dari visi dan misi Bupati untuk membangun infrastruktur konektifitas antar wilayah. Ada beberapa titik yang jadi prioritas, karena kalau tidak selesai di Perubahan khawatirnya jalan yang suda ada akan tergerus,” ungkap Kepala Dinas PU Penataan Ruang KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., Senin (21/8).

Beberpaa titik ruas jalan dimaksud meliputi, GanggaSelelos dengan sisa 2 km sebagai penghubung jalan lingkar dari Dusun Karang Kates Desa Gondang menuju Seleslos dan memutar ke Desa Genggelang dan Segara Katon. Ruas jalan ini di Kecamatan Gangga ini memiliki panjang 33,9 km.

Di wilayah Kecamatan Tanjung, PU juga mengusulkan tam-

bahan ruas jalan Tanjung - Leong memutar ke Tegal Maja dan Sokong. Pada ruas ini sisa jalan 1,5 km yang akan dibangun. Sedangkan penghubung di Kecamatan Bayan, diprioritaskan tambahan 2 sampai 3 km ruas jalan dari Desa Sukadana - Senaru melingkar ke Karang Bajo.

Demikian pula di Kecamatan Kayangan, sisa ruas jalan sepanjang 1 km untuk ruas jalan Sentul (Desa Pendua) menuju Desa Santong akan ditambah.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., mengamini bahwa semua usulan infrastruktur jalan disetujui, mengingat besarannya tidak signifikan dengan sebaran di 5 kecamatan. Hanya saja, Banggar juga cukup selektif menyikapi usulan beberapa dinas seperti Kominfo dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Usulan membangun 2 tower oleh Kominfo senilai Rp 525 juta kita coret, sedangkan untuk usulan TPA 3 Gili kita hanya setujui Rp 6 miliar dari usulan Rp 12 miliar,” ungkapnya.

Dicoretnya usulan itu tidak lepas dari pertimbangan bahwa Kominfo termasuk SKPD yang belum banyak merealisasikan anggaran. Sementara terkait TPA, Banggar hanya menyetujui pengadaan tanah TPA Gili Trawangan dengan asumsi harga per are lahan sebesar Rp 100 juta (luas 60 are). “Anggaran Wira Usaha Baru sebesar Rp 9 milair kita alihkan, Rp 6 miliar untuk TPA dan Rp 3 miliar ke program lain yang mendesak. Sementara ini belum ada SKPD yang kita kurangi belanjanya sehubungan dengan rendahnya serapan di SKPD,” pungkas Ardianto. (ari)

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus Pembentukan Koperasi Tambang Harus Ditindak Tegas AKSI pembalakan liar di kawasan Hortipark Lombok Tengah (Loteng) dikecam Komisi II DPRD Loteng. Komisi II meminta para pelaku pembalakan ditindak tegas, karena telah merusak kelestarian kawasan Hortipark yang merupakan kawasan penyangga hutan di wilayah Loteng bagian utara.

“Apapun alasannya, pembalakan liar tidak bisa dibenarkan.

Jadi pelakunya harus ditindak tegas,” tandas Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, menyikapi laporan maraknya penebangan pohon kopi di kawasan yang kini dikelola oleh Pemkab Loteng, Senin (21/8).

Agar bisa memberikan efek (Suara NTB/dok) jera, pelaku pembalakan liar tidak M. Samsul Qomar dibiarkan bebas. Siapapun itu, apakah masyarakat biasa maupun kalangan masyarakat lainnya.

Karena kalau sampai dibiarkan bisa berbahaya. Pasalnya, pelakunya bisa saja mengurangi perbuatannya terus menerus dan bisa juga memancing warga lainya untuk melakukan hal serupa. “Kalau ini sudah sampai terjadi, maka kelestarian kawasan hutan kita akan semakin terancam,” imbuhnya.

Terlebih kondisi hutan yang sudah sedemikian memprihatinkan. Banyak kawasan hutan yang rusak. Belum lagi ditambah dengan pembiaran terhadap para pelaku pembalakan liar yang nyata-nyata ada di depan mata. “Saya pernah turun langsung dan memang benar aksi pembalakan liar masih terjadi,” tandas Qomar.

Di satu sisi,sampai sejauh ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak terkait. Apakah itu aparat kepolisian maupun dari pemerintah daerah sendiri.

Mengingat urusan hutan kini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka pihaknya berharap banyak kepada pemerintah provinsi sudah cepat merespons apa yang terjadi di bawah. “Ini persoalan serius yang harus ditangani segera. Jika tidak, dampaknya akan semakin besar dirasakan oleh masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Bagi para pelaku, jelas itu memberikan keuntungan. Tapi hanya bagi dirinya saja. sementara dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut jauh lebih besar, karena enyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah maupun pihak kepolisian untuk tidak bertindak tegas.

Meski demikian, tambah Ketua DPD KNPI Loteng ini, peran serta dari masyarakat sekitar kawasan hutan juga sangat diharapkan agar sama-sama menjaga kelestarian hutan supaya hutan di daerah ini bisa tetap lestari dan bisa memberikan manfaat yang besar serta dalam jangka waktu yang lama. (kir)

Penyidik Segera Klarifikasi Mantan Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) memeriksa mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop) yang kini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Joko Wiratno. Joko bersama satu orang pejabat di Dinas Koperasi dimintai keterangan guna menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait pembentukan puluhan koperasi tambang tahun 2011-2012 di zaman Bupati H. Zaini Arony.

Selain mengklarifikasi jajaran Pemda Lobar, Polres juga akan meminta klarifikasi mantan Bupati Lobar, H. Zaini Arony, karena program ini dilaksanakan ketika zaman bupati tersebut.

“Kita hanya klarifikasi terkait pembentukan koperasi tambang ke mantan Kepala Dinas Koperasi, termasuk perlu keterangan dari mantan Bupati Pak Zaini, karena program ini di zaman beliau,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo, Senin (21/8).

Penyidik kepolisian mendal-

ami motif pembentukan koperasi ini, sebab koperasi ini hanya dibentuk saja setelah itu vakum tidak beroperasi. Termasuk apakah ada aliran dana untuk koperasi tersebut. Sejauh ini pihak kepolisian sebatas mengkonfirmasi (klarifikasi) pihak pemda terkait permasalahan ini.

Pembentukan koperasi tambang di wilayah Sekotong dilakukan tahun 2011-2012 lalu. Saat itu masyarakat dijanjikan akan diberikan bantuan, namun pihaknya belum tahu siapa yang

menjanjikan. Kondisi koperasi ini semenjak saat itu mati, tidak bekerja, sehingga pemda harus bersikap apa terhadap koperasi ini karena sudah berbadan hukum, apakah dihapus atau dibubarkan.

Penghapusan koperasi ini sendiri melalui proses dan mekanisme. Pihaknya pun mempertanyakan, kenapa koperasi ini dibentuk, namun tidak beroperasi lantas tiba-tiba dihapus begitu saja tanpa sebab yang jelas.

Sementara menurut aturan, pembentukan koperasi itu tidak mungkin tanpa ada tujuan atau

Praya (Suara NTB) Dengan panjang ruas pantai yang mencapai lebih dari 90 km, banyak pantai-pantai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dianugerahi pemandangan alam luar biasa. Dan, tidak sedikit di antaranya yang belum diketahui publik. Salah satunya, Pantai Sari Goang. Pantai yang berada di ujung timur Loteng ini, memiliki pemandangan yang begitu eksotis.

Seperti pantai pada umumnya di Loteng, Pantai Sari Goang yang terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut ini, juga berpasir putih. Namun satu kelebihannya, pantai ini merupakan salah satu poin (titik) terbaik untuk menikmati sunrise (matahari terbit). “Dari pantai ini kita juga bisa melihat pulau Sumbawa,” ungkap Jafarusidik, warga setempat.

Memang untuk bisa mencapai Pantai Sari Goang, butuh kemauan ekstra. Karena akses jalan menuju pantai tersebut terbilang cukup berat dan ekstrem. Apalagi, pantai ini belum banyak dikunjungi wisatawan. Tapi bagi mereka yang punya jiwa petualangan, di situlah tantangannya.

Berjarak sekitar 25 km dari Pantai Kuta, Pantai Sari Goang bisa diakses dengan kendaraan. Sampai di pintu gerbang Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak ke kiri, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki selama sekitar satu jam. Menelusuri lebatnya hutan Gunung Tunaak.

Atau kalaupun mau cepat dan praktis, bisa menggunakan sepeda motor. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Tapi harus diingat, karena medannya cukup berat dan ekstrem, maka dibutuhkan spesifikasi kendaraan khusus untuk bisa menaklukkan jalur tersebut. “Kalau mau pakai sepeda motor, minimal sepeda motor trail-lah,” tambahnya.

Karakteristik pantai ini cukup tenang. Ombak yang datang juga tidak terlalu besar. Pasalnya, Pantai Sari Goang berbentuk teluk dengan pulau kecil di tengahnya dan ekaligus menjadi perisai dari hantaman ombak laut lepas.

Karena pantai tersebut merupakan sunrise poin, maka waktu yang paling tepat untuk datang ke pantai ini yakni sebelum fajar. Tapi bukan berarti suasana siang, sore maupun malam hari dipantai ini tidak kalah menarik. (kir)

Inspektorat Audit Penggunaan DD dan ADD Mambalan Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari mengadukan sejumlah kejanggalan penggunaan DD dan ADD tahun 2016 ke Inspektorat. Beberapa hal yang diadukan terkait penggunaan dana untuk proyek fisik dan pembayaran kegiatan di desa. Atas perintah Bupati H Fauzan Khallid, Inspektorat pun telah turun ke desa setempat untuk mengecek langsung. Alhasil dari sejumlah laporan tidak ditemukan ada pelanggaran.

“Terkait Desa Mambalan beberapa waktu lalu tim kami (inspektorat, red) sudah turun terkait laporan masyarakat, sesuai dengan perintah bupati kami turun,” kata Irban I Inspektorat Lobar, Patriotika akhir pekan lalu.

Namun dalam kesempatan itu pihaknya tidak bisa membuka secara rinci terkait hasil pemeriksaan lapangan tersebut, sebab laporan sudah disampaikan langsung ke bupati. Pihaknya turun memotret kondisi di lapangan atas dasar laporan masyarakat, beberapa hal yang bisa diungkap terkait hal-hal yang dilaporkan dan sudah dicek tim Inspektorat di lapangan. Seperti terkait penggunaan dana Rp 2 juta untuk kegiatan musyawarah dusun, setelah dicek lapangan hal ini tidak benar. Sebab dalam hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan, namun anggarannya dikembalikan tidak dipergunakan oleh oknum kades.

Kemudian dugaan penyimpangan penggunaan biaya pemilihan Kadus Mambalan senilai Rp 3 juta, menurut hasil penelusuran di lapangan tidak sepenuhnya benar. Sebab tidak ada calon kadus, sehingga pelaksanaan pilkadus pun batal dan anggarannya tidak terpakai, sehingga dikembalikan ke daerah. “Ini beberapa hasil pemeriksaan, namun tidak bisa kami buka semuanya, karena sudah sampaikan ke bupati,” imbuhnya.

Terkait hasil audit ini, jelasnya, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke bupati untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh bupati.

Sementara itu tokoh pemuda Desa Mambalan yang juga ketua Gerakan Masyarakat Peduli Desa (Gema-Pedes) Satria mengaku warga telah mengadukan beberapa hal terkait persoalan di desa setempat.

Warga mengeluhkan sejak tujuh bulan terakhir pelayanan di desa setempat vakum pascamencuatnya kasus prona yang diduga melibatkan oknum kepala desa setempat. “Mereka juga mendesak agar aparat mengusut kasus prona tersebut dan menonaktifkan kades agar pelayanan publik berjalan normal,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

KLARIFIKASI - Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Lobar Joko Wiratno saat diklarifikasi penyidik Polres Lobar terkait Koperasi Tambang.

Ribuan Butir Tramadol Disita TNI di Gelogor

Pantai Sari Goang

Lokasi Cantik Nikmati Matahari Terbit dari Loteng

maksud. Apalagi pembentukan koperasi ini butuh biaya, baik bayar pajak pembuatan badan hukum, biaya persyaratan. “Setelah dibuat jadi koperasi kok dihapus begitu saja, lho ada apa ini?,” katanya.

Menanggapi jajarannya diklarifikasi oleh Polres Lobar, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq membenarkan hal tersebut.

“Pak Joko sudah melapor mau dimintai klarifikasi, siapapun yang mau diklarifkasi pasti lapor ke saya,” aku Sekda.

Pemanggilan ini untuk klarifikasi terkait koperasi tambang.

Pihaknya menunggu hasil klarifikasi, sebab dasarnya ada laporan dari masyarakat. Ia meminta agar masalah ini tidak dibesarkan-besarkan, sebab saat ini masalah sekecil apapun bisa “digoreng” orang. (her)

(Suara NTB/her)

BAJAK - Petani di Lobar tengah membajak lahan pertanian. Namun, banyak petani di Lobar belum mengetahui adanya subsidi asuransi bagi petani.

Anggaran Subsidi Asuransi Usaha Tani di Lobar Belum Terealisasi Giri Menang (Suara NTB) Anggaran subsidi untuk asuransi lahan pertanian di Lombok Barat (Lobar) dua tahun terakhir seluas 6 hektar belum terealisasi maksimal, sehingga masih mengendap di perusahaan asuransi PT Jasindo. Pasalnya, dari 6 ribu hektar lahan usaha tani yang disubsidi memperoleh asuransi, hanya sebagian saja yang sudah masuk asuransi.

Hal ini dikarenakan program asuransi ini tak banyak diketahui masyarakat khususnya petani. Karena itulah, Dinas Pertanian terus menggencarkan sosialisasi ke para petani.

“Anggaran subsidi untuk asuransi petani kita di Lobar itu seluas 3 ribu tahun lalu sama dengan tahun ini seluas 3 ribu, namun sedikit petani yang masuk program ini (kurang 50 persen),” aku Kepala Dinas Pertanian Muhur Zokhri kepada wartawan ditemui usai rapat dengan dewan terkait pembahasan Raperda Perlindungan Petani di gedung DPRD, Senin (21/8).

Lebih jauh, kata Muhur, asuransi petani ini berasal dari Kementerian Pertanian mulai dua tahun terakhir (2016-2017). Luas lahan yang diasuransikan seluas 3 hektar tahun 2016 dan 3 hektar tahun 2017. Namun asuransi ini belum banyak akses petani, sebab program ini menurutnya barang baru, sehingga perlu ditingkatkan sosalisasi ke petani, sebab dampa-

knya sendiri luar biasa. Musim tanam tahun lalu lumayan banyak petani yang mengakses program ini, namun tahun ini belum banyak disasar. pihaknya masih menunggu musim tanam yang akan masuk ini.

Pihaknya juga berencana di APBD ini untuk pembayaran premi asuransi usaha tani ini dibayarkan pemda sebesar Rp 36 ribu. Sebab asuransi usaha tani padi ini sendiri sebesar Rp 200 ribu per hektar, dari jumlah ini disubsidi pusat sebesar Rp 144 ribu premi, sedangkan petani membayar premi Rp 36 ribu. Premi inilah jelasnya yang nanti dibayarkan oleh pemda dalam rangka membantu dan melindungi petani sesuai Raperda Perlindungan Petani yang tengah digodok dewan.

Sejauh ini respon dewan sendiri bagus, dewan juga setuju dengan rencana pembayaran premi ini dari APBD. Terkait kapan direalisasikan? Jika perda ini dilaksanakan tahun depan maka program ini bisa direalisasikan tahun itu juga. Tahun 2018 nanti tambahnya, program asuransi akan bertambah yakni Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Program ini, petani peternak hanya membayar premi Rp 40 ribu per ekor ternak dari Rp 200 ribu yang harus dibayarkan peternak, namun ada subsidi Rp 160 ribu yang dibayarkan oleh pemerintah. Program ini telah disosialisasikan beberapa ke petani. (her)

Terduga Pencuri Truk Diringkus Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil mengungkap kasus pencurian truk, yang terjadi di Jalan Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, 5 Mei 2017 lalu.

“Pelaku pencuri truk ditangkap atas pencurian truk di wilayah Rumak (Desa Gelogor). Setelah kita menerima laporan pencurian 5 Mei 2017.

Selain itu kami berhasil mengamankan puluhan kendaraan yang dipakai untuk balapan liar,” ungkap Kabag Ops Polres Lobar, Kompol.

Fauzan Wadi di Mapolres Lobar bersama Kasatlantas Iptu L Panca Warsa dan KBO Reskrim, Iptu I Wayan Sugiana, Senin (21/8).

Dari pengungkapan pelaku

pencurian truk, pihak polres berhasil menangkap pelaku pencurian berinisial S warga Dompu. Selain itu pihaknya mengamankan barang bukti truk curian dan STNK kendaraan dari tangan pelaku.

Fauzan menjelaskan kronologi kejadian berawal saat korban Mazwan yang berprofesi sebagai supir truk beristirahat di Desa Gelogor setelah datang dari Sumbawa. Saat meninggalkan kendaraannya tersebut, pelaku S langsung mengambil truk dan membawa lari. “Modus, sementara kita duga mengunakan kunci palsu. Masih kita dalami untuk lebih lanjut,” terangnya.

Pengejaran pelaku dilakukan setelah menerima laporan. Setelah itu pihaknya melalui tim Opsnal Polres Lo-

(Suara NTB/her)

AMANKAN - Truk curian yang berhasil diamankan Polres Lobar. Truk ini dicuri awal Mei 2017 lalu dan ditemukan di wilayah Kabupaten Dompu.

bar melakukan penyelidikan hingga akhirnya memperoleh informasi bahwa pelaku dan barang bukti ada di wilayah Pulau Sumbawa tepatnya di daerah Dompu.

“Sehingga Tim Gabungan, baik dari unit Opsnal Polsek Kediri mapun Opsnal Polres Lobar, serta bersama tim Opsnal Polres Dompu. Kita melakukan penangkapan baik tersangka maupun barang bukti,”jelasnya.

Menurutnya penangkapan terjadi sekitar seminggu yang lalu saat pelaku tengah menggunakan truk tersebut untuk mengangkut material. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Lobar. Pelaku pun dikenakan pasal 363 ayat (1) ke (5) KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun.

Sementara itu puluhan kendaraan roda 2 diamankan saat melakukan aksi balapan liar di lingkungan Pemda Lobar. Para pelaku balapan liar sendiri tidak diamankan. “Puluhan kendaraan kita amankan saat dipakai balapan liar sabtu sore lalu,”jelas Kasatlantas Polres Lobar Iptu L. Panca Warsa.

Menurutnya pengungkapan balapan liar bermula dari hasil informasi dari masyarakat, pihaknya pun telah melakukan langkah persuasif, namun tak dihiraukan para pembalap liar yang note bene remaja. Pihaknya pun langsung melakukan penangkapan melibatkan semua satuan di Polres. Sejauh ini terdapat belasan kendaraan yang ditilang, karena tak lengkap dokumen. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Aparat TNI dari Koramil Gerung dan Kodim 1606 Lombok Barat (Lobar) bersama masyarakat Gelogor Kecamatan Kediri berhasil mengamankan warga Kediri inisial T, Jumat (18/8) pukul 20.00 WITA di Gelogor Selatan. T diduga sebagai pelaku pengedar Tramadol. Dari T, aparat berhasil menyita 7 ribu lebih butir Tramadol dan jenis obat lain yang sejenis. Tramadol ini disembunyikan di dalam koper, jok motor dan di dalam rumah pelaku. Pelaku kini diamankan di Polres Lobar untuk menjalani proses hukum.

Danramil Gerung Kapten Inf. Marito bersama Pasi I Intel Kodim Agung Rai, menyatakan, penangkapan pelaku terduga pengedar Tramadol ini bermula dari informasi masyarakat sekitar yang resah dengan peredaran Tramadol di wilayah setempat.

Masyarakat telah melapor ke aparat kepolisian terdekat, namun belum direspons, sehingga TNI pun langsung bergerak melakukan penggebekan.

Pihaknya meminta agar petugas Babinsa dan masyarakat memantau kondisi di sekitar lokasi. Setelah itu barulah pihaknya bergerak ke lokasi, ia tak menunggu besok sebab jika menunggu waktu pasti penggerebekan ini akan bocor. Setelah menghubungi kadus dan kades setempat, pihaknya bersama anggota TNI langsung meluncur ke lokasi. Sasaran sendiri terihat masih mondar-mandir di sekitar lokasi, sehingga pihakn-

ya menunggu waktu untuk menangkap pelaku.

Sebab jika pelaku ditangkap di jalan, dikhawatirkan pelaku dengan cepat menghilangkan barang bukti (BB) di rumahnya. Akhirnya sekitar pukul 22.00 wita, pihaknya memantau pelaku masuk ke dalam rumah. Setelah itulah, tim menggerebek pelaku ketika berada di dalam rumah. “Dari dalam rumah pelaku insial T, kami amankan 7 ribu butir tramadol (dua jenis sejenis), disimpan di lemari rumah, jok motor dan kolong tempat tidur,” jelas Marito.

Tramadol yang berhasil diamankan sebanyak 7.070 butir.

Pelaku menyimpan dibawah kolong tempat tidur, lemari dan jok kendaraan. Semua BB ini lalu dikumpulkan sehingga total mencapai ribuan. Ketika ditangkap pelaku awalnya tidak mengakui bahwa Tramadol itu miliknya, namun setelah diklarifikasi lebih keras barulah pelaku mengaku. Pelaku jelasnya baru 10 hari membeli obat Tramadol dari pemasok bandar inisial A yang diketahui tinggal di wilayah Gunungsari.

Mengetahui informasi itu, pihaknya bergerak ke lokasi alamat dimana bandar dimaksud, namun setetah digerebek pelaku pemasok tersebut kabur sehingga tidak ditemukan di rumahnya. Menurut pengakuan pelaku jelasnya, obat ini dibeli Rp 40 juta dari bandar. Pelaku T diduga mengedarkan Tramadol ke wilayah Kediri dan sekitarnya. (her)

Kejar Target, Pengerjaan Proyek Kawasan Mandalika Terus Dipacu Praya (Suara NTB) Sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejauh ini terus dipacu pengerjaannya. Apalagi adanya rencana peluncuran KEK Mandalika oleh Presiden Joko Widodo 28 Agustus mendatang. Bahkan, pihak rekanan harus mengerahkan tenaga kerjanya untuk bekerja hingga malam hari.

“Terutama untuk proyek penaataan kawasan Pantai Kuta serta pembangunan Masjid Agung Mandalika, pengerjaannya terus digenjot,” tegas Deputy Project Director Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Senin (21/8).

Diakuinya, untuk bisa memenuhi target penyelesaian proyek tersebut, kontraktor hampir bekerja 24 jam, mengingat antara rencana pengerjaan dengan target waktu penyelesaian ada sedikit keterlambatan.

Apalagi ada beberapa insiden penghadangan di awal pengerjaan proyek. Tapi sekarang hambatan sudah tidak ada. Aksi penghadangan maupun gangguan terhadap pelaksanaan proyek sudah bisa dinetralisir. “Sampai akhir bulan ini, target pengerjaan memang tidak 100 persen. Tapi hanya 80 persen,” imbuhnya.

Selain itu, ujarnya, sesuai kontrak yang ada, pengerjaan proyek penataan kawasan Pantai Kuta serta pembangunan Masjid Agung Mandalika baru akan selesai akhir tahun 2017 ini. “Target kita sampai bulan ini, pengerjaan utama bisa diselesaikan.

Setelah itu tinggal proses finishing saja,” tandas Adi. Seperti untuk pembangunan masjid, target bisa digunakan untuk Salat Idul Adha awal September mendatang. Sementara untuk penataan kawasan Pantai Kuta, pengerjaan-pengerjaan utamanya bisa dituntaskan, sehingga pihaknya terus dipacu kegiatannya di lapangan.

Disinggung rencana kedatangan Presiden Joko Widodo, untuk meluncurkan KEK Mandalika sekaligus meresmikan penggunan Masjid Agung Mandalika, Adi mengatakan sampai sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kehadiran RI 1 pada acara tersebut.

“Besok (hari ini,red) kita akan rapat dengan pemerintah pusat. Untuk mengevaluasi kesiapan sekaligus memastikan kesiapan Bapak Presiden untuk bisa hadir pada peluncuran KEK Mandalika sekaligus peresmian penggunaan Masjid Agung Mandalika,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/ist)

PENGERJAAN - Masjid Mandalika yang dalam proses pengerjaan dan diharapkan bisa dipergunakan pada Salat Idul Adha awal September tahun ini.

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

Elemen Buruh KSB Turun ke Jalan Taliwang (Suara NTB) Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Cabang Sumbawa Barat menggelar aksi protes terhadap kebijakan management PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dianggap telah menyengsarakan para buruh.

Aksi yang digelar tersebut sebagai bentuk keprihatinan SBSI terhadap para buruh yang tidak mendapatkan haknya selama bekerja.

Pantauan Suara NTB di lokasi, aksi buruh tersebut dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan dilanjutkan ke gedung DPRD. Sebelumnya, para masa aksi ini berkumpul di alun-alun kota Taliwang dan berjalan menuju dinas terkait.

Tidak lupa pula mereka membagikan selebaran tentang apa yang menjadi tuntutan masa aksi. Dalam aksi tersebut juga, terlihat puluhan anggota Polres dan Sat Pol PP setempat melakukan pengamanan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Senin (21/8) kemarin.

Kordinator aksi Unang Silatang dalam orasinya meminta kepada dinas terkait dan DPRD untuk menuntaskan persoalan PT BHJ secara cepat baik itu masalah pembayaran gaji, kenaikan status menjadi PKWTT dan hak kelebihan jam kerja atau lembur. Mengingat selama ini, karyawan di PT tersebut (BHJ), sudah bekerja selama lima tahun tanpa ada istirahat dan tidak diberikan gaji sesuai dengan apa yang diharapkan.

Belum lagi dengan adanya program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT BHJ belum lama ini dianggap sudah membuat para buruh ini semakin sengsara.

“Kita minta kepada Disnaker dan DPRD menyikapi masalah ini dengan serius, karena DPRD dan Dinas terkait merupakan legitimasi negara dalam menyikapi masalah ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain masalah BHJ, pihaknya juga meminta kepada dinas terkait untuk bisa melakukan pengawasan ekstra terhadap pola kemitraan yang dilakukan oleh PT AMNT bersama dengan Mac Mahon.

Hal tersebut diatensikan jangan sampai dalam perjalanan nantinya dalam perekrutan tenaga kerja dilakukan secara sepihak oleh managemen PT yang mengakibatkan para pekerja lokal tidak mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada DPRD untuk bisa membentuk Pansus ketenagakerjaan terkait masalah PT AMNT ini.

Sehingga dalam praktek nantinya tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi selama ini perusahaan dianggap sangat tertutup serta ada indikasi kejanggalan dalam proses kerjasama dengan Mac Mahon.

“Kami anggap pola kemitraan antara PT AMNT dan Mac Mahon sangat tertutup dan banyak kejanggalan, sehingga kami mendesak kepada DPRD untuk segera membentuk Pansus terkait ketenagakerjaan yang ada di PT tersebut,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Unang, pihaknya juga sangat mengharapkan dinas terkait supaya lebih mengawasi program efisiensi karyawan yang dilakukan oleh PT AMNT atau perusahaan subkon lainnya jangan sampai ada upaya intimidasi dalam program tersebut. Karena apabila hal tersebut ditemukan di lapangan, maka sudah sangat menyalahi aturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan untuk proses rekrutmen tenaga kerja yang baru, pihaknya juga meminta kepada dinas terkait untuk bisa lebih intens mengawasi.

Jangan sampai kegiatan rekrutmen tersebut sifatnya hanya sebagai formalitas semata melainkan harus sesuai dengan formasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Kami minta kepada dinas terkait dan DPRD bisa menyikapi masalah ini dengan serius. Karena apabila masalah ini dibiarkan begitu saja maka buruhlah yang akan merasakan dampaknya,” tukasnya.

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan masa aksi, kepala Disnakertrans melalui Kabid Hubungan Industrial (HI) Drs. Zainuddin Har, MM mengatakan, apa yang menjadi tuntutan para masa aksi tetap akan diperhatikan dan akan ditindak lanjuti. Tentu dalam menyikapi masalah ini tetap akan membutuhkan proses yang cukup panjang, tidak bisa ditentukan dengan waktu yang singkat.

Apa yang menjadi tuntutan tersebut juga, tetap akan menjadi atensi dinas terkait. Sementara terkait dengan apa yang terjadi di PT BHJ, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan secara tertulis dan sampai dengan saat ini masih menunggu penjelasan dari PT tersebut. Sementara terkait dengan program yang ada di PT AMNT, dinas terkait juga sudah melayangkan surat, tetapi belum ada respon yang positif dari manajemen untuk diproses.

“Apa yang menjadi tuntutan SBSI akan menjadi langkah berharga bagi kami untuk menindak lanjutinya. Bahkan kami tetap akan memproses ini secara tegas sesuai dengan bukti yang berikan ke kami,” tegasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

DEMONSTRASI - Suasana aksi demonstrasi di Dinas Nakertrans Sumbawa Barat, kemarin.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tagih Komitmen Pemda

Ratusan Warga Korban Banjir Gedor Kantor Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan warga Dusun Kapasari atau dikenal Kampung Banjir, Kecamatan Moyo Hilir mendatangi Kantor Bupati Sumbawa, Senin (21/8) kemarin. Kedatangan mereka guna menagih janji Pemda Sumbawa tahun 2007 lalu terkait kepastian kepemilikan hak atas rumah dan tanah yang ditempati di KM 7 Jalan Lintas Sumbawa-Bima.

Warga yang merupakan korban banjir Kota Sumbawa tahun 2006 dan direlokasi tahun 2007 lalu ini mendatangi Kantor Bupati sekitar pukul 09.40 Wita. Mereka datang menggunakan lima kendaraan truk, mobil bak terbuka dan sepeda motor.

Massa yang tiba di kantor bupati langsung menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati Sumbawa. Dijaga ketat aparat kepolisian dan Sat Pol PP. Sembari berorasi, massa meminta agar Bupati atau Wakil Bupati menemui mereka secara lansgsung. Sekitar satu jam ditunggu, Bupati akhirnya menemui massa didampingi Sekda Sumbawa, Asisten I Setda Sumbawa dan sejumlah pejabat lainnya.

Koordinator Aksi, M. Roni Pasarani, S.Ap dalam orasinya mendesak agar pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumbawa segera menyelesaikan persoalan warga korban banjir Kota Sumbawa tahun 2006 yang direlokasi awal tahun 2007. Terkait status kepemilikan rumah dan tanah yang dijanjikan pemerintah. Dimana setelah lima tahun masyarakat yang direlokasi menempati rumah dan tanah bantuan pemerintah pusat,

maka akan diberikan haknya berupa rumah dan tanah yang hingga kini masih ditempati.

Selain itu pemerintah juga diminta untuk melaksanakan komitmen bersama pada tahun 2013 yang difasilitsi Komisi I DPRD Sumbawa. Dalam hal ini segera menyelesaikan persoalan yang sampai hari ini belum tuntas, terkait dengan status kepemilikan rumah dan tanah Batuan Bencana Alam (BBA) dari pemerintah pusat tahun 2006. Termasuk menyelesaikan proses pemutihan yang masih berproses di Bagian Pertanahan Setda Sumbawa untuk diserahkan kepada masyarakat yang menempati lokasi relokasi BBA pemerintah pusat tahun 2007.

“Hari ini masyarakat korban banjir bandang tahun 2006 yang direlokasi tahun 2007 di KM 7 Jalan Lintas SumbawaBima sedang berjuang untuk medapatkan kemerdekaannya.

Terkait kepastian kepemilikan hak atas kehidupan yang layak sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa pada saat merelokasi korban banjir bandang yang berjumlah 218 KK. Berbagai upaya sudah dilakukan masyarakat korban banjir, baik menyurati dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah Kabu-

Realisasi Laporan DD Tahap I Rampung, KSB Optimis Tahap II Tidak Tertahan Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat optimis pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua tidak akan tertahan di Pemerintah Pusat (pempus). Hal tersebut diyakini tidak tertahan lantaran sistem pelaporan realisasi DD tahap pertama sudah rampung dan sudah mencapai angka 88 persen dari target 75 persen yang diwajibkan oleh Pempus dalam pencairan tahap kedua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes Syaifullah S. Stp, Senin (21/8) mengatakan, saat ini laporan realisasi DD tahap pertama sudah selesai semua dari 57 desa dan sudah dimasukkan ke sistem Online Monotoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Hanya saja saat ini pihaknya masih menunggu tanda tangan bupati, karena untuk laporan fisiknya harus ada tanda tangan bupati.

Mengingat laporan fisik nantinya sebagai bukti pemeriksaan dari tim verifikasi baik itu dari KPPN maupun dari instansi lainnya.

“Laporan realisasi sudah

selesai semua, tinggal kita minta tanda tangan bupati untuk pelaksanaan fisiknya sebagai bukti,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk menyelesaikan masalah ini (laporan realisasi) pihaknya melakukan upaya jemput bola. Karena apabila laporannya tidak masuk juga sampai dengan hari ini (dedline tanggal 22 Agustus), maka DD tahap kedua terancam tidak bisa dicairkan. Tentu upaya yang sudah maksimal tersebut diharapkan bisa memberikan dampak yang cukup baik bagi pencairan DD tahap kedua tersebut. Sementara untuk laporan persentase realisasi fisiknya sudah mencapai angka 88,01 persen. Sedangkan untuk capaian outputnya sudah mencapai angka 84,58 persen. Melihat data tersebut, sebenarnya tidak ada kendala lagi untuk pencairan DD tahap keduanya. Hanya saja laporan fisik tersebut tetap akan diperiksa lagi oleh tim meskipun di aplikasi sudah sesuai target.

“Meskipun sudah berada pada angka yang cukup baik, tetapi laporan tersebut tetap akan diperiksa sebagai pertimbangan pencairan DD tahap selanjutnya,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ind)

TEMUI MASSA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi sejumlah pejabat lainnya saat menemui massa aksi. paten Sumbawa. Supaya segera menyelesaikan pekerjaa rumah yang belum tuntas. Namun belum juga membuahkan hasil dan nasibnya masih terkatungkatung,” terangnya.

Sementara Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan bahwa tuntutan dari masyarakat ini meminta Pemda segera menyelesaikan persoalan lahan dan tempat tinggal korban banjir tahun 2006 lalu. Saat itu ia masihmenjabat anggota DPRD Provinsi. Sebagai bupati yang menjabat saat ini, bupati tentu dirinyatentu bertanggung

jawab dan akan berupaya menyelesaikan persoalan ini.

“Sebelum bertemu dengan saudara, saya sempat berbincang dengan Pak Sekda, pak Asisten dan beberapa pejabat yang mengetahui. Oleh sebab itu hanya satu pilihan, saya akan berusaha memperjuangkan dan menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya meminta masyarakat bersabar dan memberikan waktu kepada pihaknya untuk menelusuri dan mencermati persoalan ini terlebih dahulu.

Nantinya pihaknya akan mengundang masyarakat untuk berdialog setelah persoalan ini diketahui dengan jelas.

“Mohon bapak ibu bersabar dan berikan kepercayaan kepada saya. Walaupun saya masih setahun setengah menjabat, tetapi akan berupaya menyelesaikan persoalan ini. Ini sedang berproses, dan dalam waktu tertentu bapak ibu juga akan kami undang. Makanya untuk menyelesaikannya berikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami. Percayalah pasti akan saya selesaikan,” pungkas Bupati. (ind)

Siswi SMP Diduga Disetubuhi Tiga Pemuda Sumbawa Besar (Suara NTB) Malang menimpa PA (15) siswi salah satu SMP di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Gadis belia ini diduga digilir tiga pemuda di desanya, yakni AR, RZ dan WN pada Jumat (17/8) lalu sekitar pukul 22.00 Wita. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek setempat, dan polisi sudah mengamankan ketiga terduga pelaku.

Kapolsek Plampang, Iptu Sarjan yang dikonfirmasi via telepon Senin (21/8) membenarkan adanya kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur tersebut. Sebelum kejadian, korban dijemput oleh ketiga terduga pelaku dan dibawa ke sebuah rumah yang berada di Kebun Peliuk Ai Santong Desa Prode 2.

Korban dibonceng oleh AR yang merupakan tetangganya sendiri. Sementara, RZ dan WN yang diketahui tuna netra berboncengan menggunakan kendaraan lain. Di rumah tersebut para terduga pelaku memaksa korban berhubungan badan.

Dalam menjalankan aksinya bejatnya, terduga pelaku menggilir korban. Awalnya AR yang mendapat giliran pertama dan RZ menunggu giliran.

Sementara WN diminta untuk berjaga di pintu rumah. Meski korban terus berontak, namun ia tidak mampu menghalangi niat para terduga pelaku untuk menyetubuhinya.

Setelah AR meyelesaikan aksinya, giliran RZ mengambil bagian. Namun korban yang terus berontak berhasil melarikan diri setelah digilir oleh AR

dan RZ. Sementara WN tidak mendapat bagian, karena korban langsung menabraknya dan menggigit tangannya.

Korban pun kabur dan pulang ke rumahnya seorang diri.

Peristiwa yang dialaminya kemudian diceritakannya kepada orang tuanya. Ayah korban yang tidak terima langsung melaporkan kejadian tersebut.

“Ayah korban langsung melapor kepada kami peristiwa yang dialami anaknya,” ujar Kapolsek.

Saat ini, kata Kapolsek, pihaknya sudah mengamankan ketiga terduga pelaku di Polsek. Selain memeriksa ketiga terduga pelaku, pihaknya juga sudah memintai keterangan dari korban dan sejumlah saksi. Saat ini ketiga orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. (ind)

Sejumlah Kades Bandel, Kerap Abaikan Temuan Inspektorat Sumbawa Besar (Suara NTB)Asisten I Sekda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan menilai sekarang ini beberapa Kepala Desa (Kades) yang membandel.

Dengan tidak mengindahkan temuan Inspektorat, sebagai pemeriksa internal aparat pemerintah. Hingga tak heran, kalau ada beberapa oknum Kades yang terjerat hukum.

“Nantang Kades ini. Temuan Inspektorat tidak digubris. Setelah bawa Jaksa atau aparat hukum, biasanya baru mereka tindaklanjuti temuan yang ada,” cetus H. Ikhsan, ketika ditemui, Senin (21/8).

Seharusnya, lanjut Ikhsan, kasus kasus yang menjadi temuan Insepktorat segera ditindaklanjuti. Sebab mereka melakukan pemeriksaan untuk

(Suara NTB/arn)

H. M. Ikhsan pembinaan. Bukan untuk dihukum dan dicari kesalahannya.

Biasanya temuan inspektorat, kalau ada yang belum lengkap, maka segera dilengkapi laporan pertanggung jawabannya. Serta

mengembalikan kalau ada indikasi kerugian negara. Tapi sayangnya ada beberapa Kades yang tidak menggubris hal tersebut.

Selain itu, peran BPD dan keterlibaran masyarakat secara transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dana desa menjadi penting. Sebab Insepktorat sifatnya hanya pembinaan. Itupun pemeriksaan yang dilalakukan setelah program dilaksanakan.

Sehingga kadang ada kasus yang luput. Makanya peran aparat hukum untuk menindak tegas oknum Kades bandel yang tidak menghiraukan temuan Inspektorat menjadi penting.

“Apabila Kades tidak menindaklanjuti temuan maka diserahkan ke aparat hukum.

Kades bandel perlu pendekatan hukum,” pungkasnya. (arn)

Dampak Kekeringan Belum Dirasakan Petani KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim sejauh ini dampak kekeringan yang terjadi tahun ini belum dirasakan petani.

“Sejauh ini belum ada laporan dari petani kita melalui KCD ada yang kesulitan mendapatkan air karena kemarau,” terang Plt. Kepala DPPP KSB, Marlin Hardi, SPi., MSi kepada media ini, Senin (21/8).

Ia mengatakan, dampak kekeringan tahun ini tidak akan terlalu berpengaruh kepada petani. Pasalanya hampir seluruh petani sekarang ini telah menyelesaikan musim tanam keduanya. “Memang masih ada petani padi yang belum panen. Tapi sudah

tidak terlalu banyak membutuhkan air,” cetusnya.

Marlin menyebutkan, mengisi musim tanam ketiga para petani lebih banyak memilih tanaman palawija. Yakni tanaman jagung. Tetapi jenis tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air sebagaimana tanaman padi.

Untuk mengantisipasi ketersediaan air bagi petani jagung itu. Marlin menyatakan pemerintah telah menyiapkan peralatan pendukungnya.

Sejumlah mesin penyedot air telah ditempatkan di kecamatan untuk membantu petani.

“Kita akan manfaatkan sumber air permukaan. Jadi kalau ada petani yang butuh air tinggal menyedot dari sungai atau sumur bor dan alatnya sudah kita sediakan,” papar Marlin yang juga sekretaris DPPP KSB.

Meski telah menyiapkan peralatan untuk mengantisipasi kekeringan, Marlin mengimbau, agar petani tetap cermat melihat kondisi cuaca. Agar kemudian tidak memaksakan menanam jenis tanaman yang membutuhkan air banyak. “Memang kebiasaan petani kita kalau musim ketiga mereka tanam palawija. Tapi kadang ada juga ngotot. Melalui penyuluh akan kita minta mereka liat kondisi cuaca walau kemudian berada di daerah hulu,” tegasnya.

Terakhir ia menambahkan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin terus membantu para petani. Mengingat sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat KSB. “Pak bupati selalu mengingatkan kami di dinas maksimalkan bantuan kepada petani,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Hindari Persoalan Keuangan

Dewan Ingatkan Kades Mundur Diaudit Investigasi

Hal itu diingatkan Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (21/8) kemarin. “Untuk menjaga agar opini WTP (wajar tampa pengecualian) yang diraih daerah selama ini, saya ingatkan agar Desa yang kepala Desanya telah mengajukan pengunduran diri dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan APBDes, mengingat di

Desa belum ada lembaga auditornya,” kata Andi Bahtiar.

Langkah ini, lanjut Andi Bahtiar untuk mencegah penyalahgunaan APBDes dan berimbas pada persoalan hukum di kemudian hari. Terlebih sebelumnya sudah ada Desa yang diproses pihak Kejaksaan atas pengelolaan APBDes tahun 2016 dan diduga diselewengkan oknum kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya.

“Ini bukan bermaksud

menuduh kepala Desa menyelewengkan APBDes, tapi sebagai bentuk kehati – hatian dalam pengelolaan keuangan negara sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” terangnya.

Orang mengundurkan diri dari jabatan kemungkinannya karena tidak mampu lagi mengemban jabatan tersebut, atau tidak merasa nyaman lagi dan atau karena ada jabatan baru yang akan diemban. Sementara beberapa Kepala

Desa yang mengajukan pengunduran diri ini agar bisa diikutkan dalam pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2017. Sehingga pemerintah pun dituntut untuk lebih hati – hati dan memperhatian semua faktor agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Andi juga mengingatkan Pemda untuk memberikan kepastian bagi 7 Desa yang kepala Desanya telah mengajukan pengunduran diri, apakah mereka diikut sertakan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2017 ini atau tidak. Kepastian ini harus disampaikan oleh Bupati, karena sebelumnya Bupati telah mengeluarkan surat bahwa 9 Desa yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2018

akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2019 mendatang.

“Kepastiannya tidak bisa diberikan oleh DPMPD, karena itu melampui kewenangannya. Tapi DPMPD wajib memberikan telaah kepada Bupati,” terangnya.

Sebelumnya, DPMPD Dompu melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, M Ali mengungkapkan, ada 7 Desa yang akan berakhir masa jabatannya di awal 2018 mengajukan pengunduran diri sebagai kepala Desa. Pengunduran dirinya inipun telah direspon oleh BPDnya dengan menyurati Kepala Desa untuk menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan dan LPD akhir tahun anggaran. Ketujuh Desa ini diantaranya Tembalae, Toroka-

Dikes Khawatir Penggunaan Bahan Pengawet Berbahaya

Dompu (Suara NTB) – Pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan November 2017 ini teracam diudur. Pasalnya terdapat dua desa yang belum melakukan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa, yakni Desa Banggo Kecamatan Manggelewa dan Desa Saneo Kecamatan Woja. keterlambatan yang dipicu belum terbitnya SK BPD itu berimbas pada mundurnya waktu pemilihan, dan ini akan berlangsung hingga desa-desa tersebut merampungkan pembentukan panitianya.

“Dengan keterlambatan ini, jadwal-jadwal akan mundur terus, ketika kita bulan 11 nanti mungkin akan mundur ke bulan 12. Karena sebelum panitia tingkat desa ini terbentuk kita belum bisa melakukan bintek,” ungkap Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Dompu, M. Ali di ruang kerjanya, Senin (21/8).

Mulai proses pendaftaran, penetapan daftar pemilih dan pemilihan harus seragam, sehingga tidak bisa dilanjutkan

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu menghawatirkan penggunaan bahan pengawet berbahaya jelang Idul Adha tahun ini, terutama pada makanan siap saji berbahan baku daging, seperti halnya bakso dan sate yang biasanya ramai dikonsumsi masyarakat. Karenanya Dikes meminta semua pihak mewaspadai ancaman tersebut.

“Khawatir pasti, bentuk kewaspadaan kita ya melakukan pemantauan bahan makanan mengandung borak dan formalin,” kata Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes, Abukar Husain, Amd., kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (21/8).

Untuk daging mentah lanjut dia, sementara ini masih cukup aman dikonsumsi, sebab pemotonganya langsung dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH), terlebih pengawasan dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan (Disnakeswan) pun cukup ketat sehingga minim orang yang melakukan penyembelihan di luar RPH atau berupaya menggunakan baha pengawet untuk daging mentah.

Meski begitu, pihaknya tetap akan mensosialisasikan bahaya penggunaan bahan tersebut pada kosumen dan penyedia. “Masyarakat ya berhati-hati sajalah untuk memilih makanan yang terutaman sifatnya kalau sudah terasa basi atau lain dari pada biasanya ya jangan dimakan,” imbaunya.

Sosialisasi yang akan dilakukan waktu dekat ini akan disusul kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, guna memastikan bahan yang dapat memicu rusaknya saraf manusia itu tidak beredar di Dompu.

Kalaupun ditemukan, para penyedia akan diberi peringatan dan teguran keras bagi pedagang yang sebelumnya pernah ditindak. “Tapi sidaknya ini sifatnya rahasia, dan biasanya BBPOM langsung tanpa terjadwal. Sebelum itu kita kita lakukan pengawasan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dan sejauh operasi internal maupun bersama BBPOM terkait makan siap saji seperti bakso tersebut, pihaknya belum pernah menemukan adanya penggunaan bahan pengawet seperti formalin, terkecuali pengguanaa borak pada kerupuk beberapa waktu lalu. “Alhamdulillah selama ini belum ada yang kita temui di bakso, mudah-mudahan tidak ada juga untuk kedepanya,” pungkas Abubakar Husain. (jun)

Dompu (Suara NTB) Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Dompu diberangkatkan menggunakan 3 bis dari Dompu, Senin (21/8) kemarin. CJH yang akan bergabung dengan Kabupaten Bima dalam 1 kloter gelombang kedua, setibanya di Makkah akan mengawali dengan ibadah umrah.

Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul H Ilyas, MSI kepada Suara NTB di sela – sela pengantaran CJH Dompu di terminal Ginte, Senin (21/8) kemarin, mengungkapkan, dari 89 orang CJH asal Dompu yang berangkat tahun 2017 bersama 1 orang petugas kesehatan, sejauh ini tidak ada kendala.

CJH asal Dompu akan diterima di asrama haji NTB, Selasa (22/8) subuh untuk bergabung dengan CJH asal Kabupaten Bima. “Sampai saat ini, tidak ada CJH asal Dompu yang berhalangan atau menderita sakit,” katanya.

CJH asal Dompu yang masuk gelombang kedua ini, kata H. Syamsul, akan memulai ibadahnya dengan melaksanakan umrah. Karena kloter CJH Dompu ini akan tiba di Jeddah menggunakan pesawat Garuda dari embarkasi Lombok dengan nomor penerbangan GIA 8105. “CJH kita akan ke Mekkah dulu untuk melaksanakan ibadah Umrah dulu,” ungkapnya.

Setelah melaksanakan ibadah haji, jemaah asal Dompu ini akan kembali ke tanah air 3 Oktober 2017 dengan penerbangan GIA 8205 di Lombok dan diperkirakan tiba di Dompu malamnya. “Semoga jemaah haji kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusus dan menjadi haji yang mabrur, kembali ke tanah air dengan selamat,” harapnya.

CJH asal Dompu tahun ini relatih sedikit bila dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 mendatang, H Syamsul mengaku, belum mengetahui berapa CJH asal Dompu yang akan diberangkatkan berdasarkan daftar tunggu. Karena sistem saat ini, tidak lagi berdasarkan jatah Kabupaten, tapi jatah Provinsi dan NTB mendapat jatah 4.476 orang. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIBERANGKATKAN - CJH asal Dompu yang diberangkatkan ke tanah suci melalui terminal Ginte Kandai Dua Dompu, Senin (21/8).

justru setelah adanya penolakan dari BPD Desa Serakapi dan BPD Desa Tolokalo. (ula)

Andi Bakhtiar

Pilkades Serentak Terancam Diundur

Jelang Idul Adha

Lewat Jeddah, CJH Dompu Awali dengan Ibadah Umrah

lo, Mbuju, Karama, Lasi, dan Serakapi. Bahkan ketujuh Desa ini telah diperintahkan untuk dibentuk kepanitiaan Pilkadesnya.

Belakangan ini, surat DPMPD yang meminta BPD membentuk panitia Pilkades ini dianulir kembali karena belum adanya keputusan dari Bupati yang menganulir surat sebelumnya. Anulir surat DPMPD ini

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Komisi 1 DPRD Dompu mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk memberi kepastian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bagi Desa yang kepala Desanya telah mengundurkan diri. Bupati pun diminta memerintahkan Inspektorat agar melakukan audit investigasi bagi Desa yang kepala Desanya mengundurkan diri untuk memastikan laporan keuangan tidak bermasalah.

proses pemilihanya ketika dari 26 desa yang mengikuti pilkades serentak terdapat desa yang belum terbentuk kepanitiaan.

Atas persoalan ini DPMPD tengah berupaya menuntaskan persoalannya dan ditargetkan pekan depan persoalan tersebut sudah tuntas ditangani. “Jadi belum bisa dipastikan pikades seretak ini akan berlangsung bulan 11 karena menunggu ini (desa-desa yang belum bentuk panitia, red). Saat ini yang positif ikut pilkades seretak ada 26 desa dari 72 desa yang ada,” ujarnya.

Selain dua desa yang dianggap telah menghambat proses pilkades seretak tersebut, satu desa yakni Desa Sera Kapi belum diperintahkan pihaknya untuk membentuk kepanitian.

Pasalnya ini berkaitan dengan pemberhentian kepala desa yang massa jabatanya telah berakhir Maret 2017 lalu.

“Masih diproses, masih dilihat aturan-aturanya. Masa jabatan kades ini sebenarnya sampai Bulan Maret kemarin,” pungkasnya. (jun)

LHKPN Anggota DPRD Dompu Tunggu Bintek

(Suara NTB/uki)

NAIK HAJI - Aisyah (64) salahseorang CJH Kabupaten Bima yang akhirnya akan naik haji ke tanah suci, Senin (21/8).

Delapan Tahun Menunggu, Nenek Aisyah Akhirnya Naik Haji Bima (SuaraNTB) – Penantian Aisyah selama delapan tahun, agar bisa berkunjung ke tanah suci Mekkah Arab Saudi, akhirnya terjawab tahun 2017 ini. Pasalnya perempuan berusia 64 tahun itu, terdaftar salahseorang Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Bima.

Warga Nunggi Kecamatan Wera itu, kepada Suara NTB mengaku, tahun 2017, merupakan tahun yang paling berkesan baginya. Karena bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.

“Setelah antre delapan tahun dan mendaftar haji pada tahun 2009. Alhamdulillah 2017 ini, bisa menunaikan rukun islam ke-lima,” katanya, di kantor Bupati Bima, saat sedang menanti pele-

pasan resmi oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Senin (21/8) siang.

Menurutnya, dana yang dipakai untuk mendaftar haji hingga biaya keberangkatannya ke tanah suci merupakan hasil usaha dan keringatnya sendiri sebagai petani. Mulai bertani bawang merah, kacang tanah, kedelai hingga padi.

“Selain dari hasil usaha bertani sebagian juga dibantu oleh anak,” ungkapnya.

Sementara Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima, H. Nasrullah S. Sos, mengaku, pada tahun 2017 ini, CJH asal Kabupaten Bima yang akan diberangkatkan ketanah suci tercatat 375 orang.

“Kouta kita tahun 2017 ada 401 orang. Tapi enam orang gagal diberangkatkan,” katanya.

Menurutnya, enam orang gagal yang diberangkatkan tersebut lantaranya ada menuai kendala. Seperti lima orang diantaranya mengalami sakit, sehingga tidak memungkinkah untuk diberangkatkan karena beresiko. “Serta satu orang meninggal dunia,” katanya.

Dia menambahkan, ratusan CJH tersebut, rencananya akan dilepas secara resmi oleh Bupati Bima. Kemudian selanjutnya akan diterbangkan melalui bandar udara Muhammad Sultan Salahuddin Bima menuju Lombok.

“Sampai dilombok CJH ini akan ditampung diasrama Haji di Mataram dan bergabung dengan embarkasi Lombok sebelum diberangkat ke tanah suci,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini juga diwajibkan kepada anggota DPRD. Namun LHKPN anggota DPRD Dompu belum disampaikan karena masih menunggu sistem daring dan petugasnya akan mengikuti bimbingan tekhnis (Bintek) pekan ini di Mataram.

Kepala Bagian Hukum Setwan DPRD Dompu, M Nukman, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (21/8) kemarin, mengungkapkan, pengisian LHKPN bagi anggota DPRD Dompu ke KPK secara manual sebagiannya sudah disampaikan.

Namun saat ini berdasarkan surat terbaru akan menggunakan sistem daring. Untuk pengisian dengan sistem daring, pihaknya diundang 2 orang mengikuti Bimtek di Mataram.

“Besok kita akan berangkat Bimtek. Biasanya, saat Bimtek ini kita akan diberikan juga aplikasinya,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan aplikasi pengisian LHKPN, lanjut Nukman, akan dilanjutkan dengan pengimputan data dan ini menjadi tanggungjawab Sekretariat Dewan (Setwan) mengisinya. Pengisian ini menjadi kewajiban semua anggota Dewan. “Kalau dulu, anggota Dewan tidak diminta LHKPN karena masih diperdebatkan soal statusnya. Tapi

(Suara NTB/ula)

M. Nukman sekarang dianggap semua pejabat negara,” kata Nukman.

Harta yang diisi dalam laporan merupakan harta anggota DPRD itu sendiri dan dilengkapi dengan sertifikat. Namun terhadap harta yang belum ada sertifikat, tapi itu menjadi harta anggota Dewan akan ditanyakan saat Bimteks. “Kalau harta yang belum disertifikat, nanti saya akan tanyakan saat bimtek. Apakah cukup dengan bukti SPPT atau bagaimana,” katanya.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bakhtiar, A.Md.Par yang dihubungi terpisah, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum pernah diminta mengisi kembali laporan harta kekayaan kecuali saat pencalonan menjadi anggota DPRD. “Sejauh ini belum ada permintaan pengisian laporan harta kekayaan,” akunya. (ula)

Tagih Utang Pejabat Disperbun, Pemilik Uang Pecahkan Kaca Jendela Kota Bima (Suara NTB) – Jendela bermaterial kaca pada ruang bidang Rehablitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman (RPLPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, dipecahkan oleh orang tak dikenal (OTK), pada saat jam kantor, Senin (21/8).

Informasi yang dihimpun Suara NTB, OTK yang memecahkan kaca itu, diduga berjumlah satu orang. penyebabnya, Ia kecewa lantaran tidak berhasil menemui dua orang pejabat OPD setempat, untuk menagih utang sekitar puluhan juta rupiah.

Karena tidak bertemu dan terkesan dicuekin oleh pegawai OPD setempat. Ia (OTK.red) melampiaskan emosinya den-

gan memecahkan kaca jendela. Usai memecahkan jendela, OTK tersebut langsung pergi meninggalkan kantor.

Kabid RPLPT Disperbun Kabupaten Bima, Ir. Benny Akbar, dikonfirmasi Suara NTB, mengakui kejadian tersebut.

Hanya saja Ia, tidak mengetahui persis kronologis kejadiannya, karena saat itu sedang berada didalam ruangan.

“Saya kaget tiba-tiba diluar ada sesuatu yang bunyi. Kemudian saya cek ternyata kaca jendela dirusak,” katanya.

Walaupun tidak secara sedetai mengeetahui duduk permasalahannya. Tapi berdasarkan informasi yang diketahui oleh Benny. OTK yang memecahkan kaca tersebut, ingin bertemu dengan dua pejabat Disperbun.

Maksudnya, lanjut dia, ingin menagih utang sama pejabat ini. Hanya saja tidak berhasil bertemu, karena pejabat yang bersangkutan sudah pindah dan sudah tidak lagi bekerja di dinas setempat.

“Kemungkinan karena bertemu. Makanya OTK ini melampiaskan dengan memecahkan kaca,” katanya.

Ditegaskannya, kejadian tersebut tidak akan diperpanjang oleh pihaknya, atau berencana membawa ke ranah hukum. Mengingat persoalan tersebut hanya miskomunikasi dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Lagipula kejadian ini tidak mengganggu aktivitas kantor.

Jadi kaca yang pecah kita gantikan saja,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIPECAHKAN - Jendela bermaterial kaca di ruang RPLPT Disperbun Kabupaten Bima yang dididuga dipecahkan oleh OTK, Senin (21/8).

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB 2018

Demokrat Segera Umumkan Pasangan Balon Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS Kasdiono, SH menyampaikan bahwa partainya akan mengumumkan pasangan bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur NTB, yang akan diusung di pilkada serentak 2018 pada minggu ini.

WAKIL Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, H. MNS Kasdiono, SH mengaku prihatin dengan kondisi dunia pendidikan saat ini. Karena ia melihat banyak kemunduran yang dialami.

Kemunduran yang dimaksudkan oleh politisi partai Demokrat itu, bukan soal fasilitas infrastruktur, melainkan kemunduran secara karakter yang dinilainya telah terjadi secara masif. Sebab tidak saja pada peserta didik, para H. MNS Kasdiono pendidik (Guru) juga telah mengalami degradasi karakter.

“Berbicara persoalan pendidikan sangat kompleks. Karena sebelum kita bicara siswa, kita harus bicara dulu soal gurunya. Coba bagaimana kasus ibu Nuril itu terjadi, terlepas dari sisi hukumnya, tapi kita tengah mempertontonkan bagaimana moralitas guru,” ujarnya.

Untuk itu, ia menyerukan pada semua pihak untuk bersama-sama melakukan evaluasi secara menyeluruh persoalan pendidikan. Terutama terkait kualitas guru. Sebab peran guru dalam membangun pendidikan sangat penting, karena di tangannyalah ditentukan kualitas generasi bangsa ini.

“Guru ini kan digugu dan ditiru, jadi apapun yang mereka lalukan itu, akan dicontoh dan ditiru oleh murid-muridnya.

Makanya mari kita kembalikan marwah guru tanpa tanda jasa itu, mari kita benahi bersama-sama,” serunya.

Sebagai bentuk komitmennya, bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) untuk mendiskusikan hal ini. Sebab kondisi guru, sudah sangat meprihatinkan, terutama oleh pengaruh media sosial.

“Selama ini kita selalu mengkhawatirkan siswa yang akan terpengaruh dampak negatif dari dunia internet. Tapi saya lihat guru-guru juga ikut terpengaruh. Lihat saja bagaimana prilaku guru di media sosial, banyak yang tidak sesuai dengan perannya sebagai guru, dan itu disaksikan langsung oleh siswanya yang ada dimedia sosial. Makanya ini perlu juga menjadi perhatian bersama,” ujarnya. (ndi)

Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Hakim KOMISI Yudisial RI mencatat 19 hakim yang bertugas di NTB diduga melanggar kode etik.

Meski tidak disebut secara rinci, hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram siap diklarifikasi.

“Kalau ada pasti sudah diperiksa, tapi ini belum ada yang diperiksa, diklarifikasi,” ungkap Humas PN Mataram, Didiek Jatmiko, dikonfirmasi, Senin (21/8).

Ia mengaku, Komisi Yudisial (KY) RI maupun kantor penghubung NTB belum ada koordinasi terkait pengklarifikasian hakim yang bertugas di PN Mataram.

Didiek Jatmiko Meski demikian, pihaknya siap diklarifikasi bilamana temuan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk sanksi.

“Itu nanti dari Mahkamah Agung, apakah diberi pernyataan tidak puas, atau teguran. Ya nanti kita beri klarifikasi kalau memang ada,” terangnya.

Didiek mengatakan, pengawasan hakim dilakukan secara internal yakni lewat Badan Pengawas MA dan eksternal melalui KY. “Biasanya yang lebih intens Bawas MA. Itu ada pemeriksaan setiap enam bulan sekali. Baik adiministrasi juga soal kode etik tersebut,” jelasnya.

“KY akan memanggil apabila ada laporan pelanggaran, kan mereka punya hak mengklarifikasi laporan itu belum ada yang diklarifikasi,” imbuh dia.

Ia menjelaskan, pengklarifikasian lembaga pengawas hakim itu untuk mendalami dugaan pelanggaran etik selama memimpin persidangan.

“Berkaitan dengan etik, bukan teknis peradilan. Termasuk tertidur di ruang sidang, menyatakan seolah orang bersalah padahal selama persidangan tetap memakai azas praduga tak bersalah,” kata Didiek.

Ketua KY RI sebelumnya, Aidul Fitriciada Azhari sebelumnya menyatakan 33 hakim di seluruh Indonesia diajukan sanksi ke MA atas dugaa pelanggaran kode etik. 19 hakim di antaranya yang bertugas di NTB. (why)

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/dok)

Kembalikan Marwah Guru

Hal itu disampaikan oleh Kasdiono, setelah proses survei elektabilitas sedang dirampungkan. “Dalam waktu dekat hasil survei akan kita umumkan, sekaligus kita akan tentukan sikap dukungan dan koalisi. Insya Allah di mingggu ini,” ujar Kasdiono, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/8).

Namun demikian, Kasdiono enggan untuk membocorkan hasil survei dan nama pasangan balon yang akan

ditandatangani format kerjasama kegiatan penilaian integritas oleh Walikota Mataram.

Kedua, penilaian nantinya dilakukan terhadap pegawai yang memiliki masa kerja/telah bekerja minimal satu tahun di unit kerjanya.

“Nanti KPK memberikan format isian yang dikirim melalui email oleh admin KPK,” terangnya, Senin (21/8).

Selanjutnya, KPK turun mengumpulkan data dengan cara turun lapangan (survey), mengidentifikasi, indept interview dan observasi lapangan.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan analisis data dengan melibatkan Badan Pusat Statistik.

Setelah itu, penetapan indeks, penetapan rekomendasi dan sosialisasi hasil hingga pada tahap terakhir tindaklanjut hasil kegiatan.

“Tindaklanjut ini bisa dalam bentuk rencana aksi daerah,” bebbernya.

Dia mengatakan, tidak mengetahui alasan kenapa Kota Mataram dipilih sebagai

mengusung kader sebagai orang nomor satu.

“Kita sebenarnya sangat simpel, Demokrat mau mengusung yang menang, siapapun orangnya dan apapun partainya, jika memang itu yang diinginkan oleh masyarakat, dan itu kita tahu dari hasil survei,” jelasnya.

“Pertanyaan besarnya sekarang, apakah masih perlu pendekatan geopolitik itu dalam menentukan dukungan ? Menurut saya itu sebuah kemunduran

SDM,” serunya.

Makin mencairnya dinamika politik di internal partai Demokrat, bahwa tidak akan memaksakan kadernya untuk menjadi nomor satu, mengindikasikan bahwa arah dukungan partai Demokrat jatuh pada paket pasangan Dr. Zulkieflimamsyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah. Sebagaimana paket itu juga makin menguat di internal partai demokrat Bahkan ketika disebutkan soal pasangan itu, Kasdiono juga tidak keberatan. “Bisa saja itu, tapi besok sajalah kita tunggu, saya tidak mau mendahului tukang ramal ilmiah (survei),” pungkasnya. (ndi)

Golkar Tidak Tergiur Mahar Politik

(Suara NTB/why)

TETAP YAKIN - Siti Aisyah, pendiri Rumah Mengenal Alquran dihukum bersalah menistakan agama sesuai pasal 156a KUHP dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (21/8). Kendati demikian, dia menyatakan tetap kukuh dengan keyakinannya.

Siti Aisyah Divonis Dua Tahun Enam Bulan Mataram (Suara NTB) – Terdakwa Siti Aisyah dihukum hakim dengan penjara dua tahun enam bulan. Terdakwa terbukti menistakan agama lewat ajaran Rumah Mengenal Alquran yang didirikannya.

Majelis hakim yang diketuai Didiek Jatmiko menjerat Siti Aisyah dengan pasal 156a KUHP untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (21/8).

“Menyatakan terdakwa Siti Aisyah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama oleh karenanya menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan,” tegasnya.

Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntutnya tiga tahun.

Hal yang memberatkan menurut hakim antara lain, Siti Aisyah tetap meyakini ajarannya tersebut dan tidak merasa menyesal walaupun sudah mengetahui bertentangan dengan ajaran Islam, mengganggu stabilitas keamanan daerah, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Keyakinan Siti Aisyah itu berupa tidak perlu melaksanakan salat karena tidak ada tata caranya diatur dalam Alquran, dan salat hanya dilakukan di dalam hati. Terdakwa juga tidak meyakini Alhadis.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB kemudian menyatakan ajaran itu sesat dan menyesatkan, Januari 2017 lalu.

Untuk menyebarkan

KPK Atensi Delapan SKPD Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan survei penilaian integritas. Setidaknya delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram menjadi atensi komisi antirasuah tersebut.

KPD tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, dan Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram.

Survei penilaian integritas kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum tidak lain untuk mengantisipasi praktik korupsi yang dilaksanakan Direktorat Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam survei nantinya ada delapan tahapan.

Yaitu, sosialisasi dan komitmen kerjasama yang telah

diputuskan untuk diusung oleh partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Tidak bisa kita katakan, saya tidak mau mendahului, sebelum dukun (Survei) ilmiah bicara,” ujarnya.

Lanjut dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB itu, pada dasarnya partainya sangat realistis dalam mengusung bakal calon, sehingga partainya tidak akan memaksakan diri harus

demokrasi kita,” sambungnya.

Partai Demokrat menginginkan sosok figur yang akan membawa NTB bisa menjadi lebih maju. Sehingga partainya akan mengesampingkan pertimbangan geopolitik dalam memutuskan dukungan. Tapi melainkan kemampuan dan kapasitas.

“Prinsifnya mari kita berikan pendidikan politik pada masyarakat bahwa geopolitik itu sudah tidak penting. Karena menurut saya jauh lebih penting bicara NTB. Makanya sah-sah saja pasangan Sumbawa-Lombok, Lombok-Lombok, Sumbawa-Sumbawa juga bisa. Jadi mari kita bicara

lokasi penilaian integritas.

Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan pengaduan maupun tindak pidana korupsi. Mungkin saja data yang dipetakan dijadikan barometer.

“Yang tahu semua itu KPK saja,” ujarnya.

Irban I Inspektorat Kota Mataram, Putra Ekantara menambahkan, pada dasarnya survey kerjasama KPK dengan BPS untuk mengetahui integritas pegawai baik bagaimana sikap mental aparatur agar tidak terjadi praktik korupsi.

Detailnya, ia tidak mengetahui apa saja materi akan disurvei oleh komisi antirasuah tersebut. Yang jelas, ini tidak berkaitan dengan 106 laporan pengaduan yang masuk ke KPK. “Materinya sampai sekarang belum dikirim,” tambahnya.

Delapan SKPD yang diatensi ini bukan berarti terjadi praktik korupsi dan lain sebagainya.

“KPK hanya ingin melihat sejauhmana integritas pegawainya di sana,” demikian ujarnya. (cem)

ajarannya itu, terdakwa mendirikan Rumah Mengenal Alquran dengan menyewa ruko di Jalan Bung Karno, Pagutan, Mataram sejak November 2016. Ruko itu kemudian ditutup paksa Januari 2017 lalu.

Penyebaran ajaran itu terdakwa lakukan dengan menyurati SMP, SMA, SMK, dan MAN di Mataram untuk

datang ke ruko miliknya. Mereka yang datang diberi selebaran ajaran dengan disisipi amplop berisi uang Rp 50 ribu.

Usai persidangan Siti Aisyah tetap bersikukuh dengan keyakinannya tersebut, meskipun sudah diputus bersalah oleh hakim. “Saya menerima putusan hakim, tetapi saya tetap pada keyakinan saya,” katanya. (why)

Mataram (Suara NTB) Partai Golkar menegaskan bahwa tidak akan tergiur oleh mahar politik yang ditawarkan oleh sejumlah figur yang ingin menggunakan partai Golkar sebagai kendaraan politiknya untuk maju di pilkada serentak NTB 2018. Golkar akan lebih mengutamakan hasil survei dalam memberikan dukungan.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Fraksi partai Golkar di DPRD NTB, H. Humaidi, SH, pada Suara NTB, Senin (21/8), saat ditemui di ruang kerjanya.

“Kita mau bernar-benar objektif dalam menentukan dukungan, kita tidak mau kecolongan lagi. Kita paksakan diri untuk tidak tergiur dengan setoran. Pokokoknya di pilkada 2018 ini, Golkar akan tinggalkan gaya lama itu,” ujarnya.

Hal itu telah menjadi komitmen partai Golkar, karena Golkar telah bertekad untuk meraih kemenangan. Komitmen itu menurut Humaidi, tidak saja untuk di NTB, tapi melainkan juga berlaku di seluruh daerah secara nasional.

Sebab dari pengalaman pilkada 2017, langkah itu telah terbukti efektif membawa kemenangan besar bagi Golkar.

“Sejak kita berada di bawah kepemimpinan pak Setya Novanto ini Gokar mulai berbenah. Jadi kalau dulu meskipun hasil surveinya lemah, tapi fee-nya besar, itu yang diambil. Kalau sekarang tidak bisa, kita tidak bisa diintervensi oleh kekuatan finansial, tapi mana yang benar-benar top, sehingga bisa menang maksimal,” jelasnya.

Lanjut dikatakan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah ini. Saat ini Golkar tengah melakukan survei, setelah mengirimkan nama-nama balon dan wakil ke DPP. Dari hasil survei itulah kemudian DPP mengumumkan figur yang akan diusungnya.

“Begitu juga dengan balon Wakil Gubernur yang mendampingi Suhaili, juga akan ditentukan oleh hasil survei. Meskipun pada prinsifnya kita menyerahkan ke beliau, kita ketahui semua kemampuannya. Dari tiga nama itu nanti mana yang paling top, itulah yang akan kita umumkan langsung,” pungkasnya. (ndi)

Selasa, 22 Agustus 2017

Lestarikan Budaya Lewat Festival Kota Tua Ampenan Mataram (Suara NTB) Beragam cara untuk melestarikan budaya asli Indonesia, atau budaya lokal asal NTB. Sejumlah atraksi budaya telah dilakukan, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan melestarikan budaya tersebut merupakan bagian dari identitas daerah. Salah satunya melalui Festival Budaya Kota Tua Ampenan. Beragam kegiatan kebudayaan akan dipertontonkan untuk menghibur masyarakat dan wisatawan. Kegiatan ini akan dilakukan pada 25-27 Agustus mendatang.

Berbagai atraksi seni budaya, musik, pameran industri kreatif, festival kopi, atraksi menarik, aneka macam kuliner, pameran foto Kota Tua Tempo Doeloe, Parade Lintas Ethnic, diapastikan siap menyambut setiap tamu yang datang. Begitu juga Senandung Pantai Ampenan, Sampan Racing dan bazar. Semua akan disuguhkan dalam balutan Kota Tua Ampenan yang merupakan salah satu ikon wisata sejarah dan budaya di Lombok.

“Selain itu juga ada keseruan lain yaitu Peresean Exhibition dan Wayang Kulit sasak,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Sabtu (19/8).

Presean ini merupakan seni bela diri tradisional suku Sasak antara dua orang yang disebut pepadu. Dua orang menggunakan sebuah rotan sebagai pemukul yang disebut penjalin yang ujungnya dilapisi balutan aspal dan pecahan beling yang ditumbuk sangat halus. Petarung yang tampil juga menggunakan perisai sebagai pelindung yang disebut ende yang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau. Para pepadu pun siap mengadu kejantanan, ketangkasan dan adu nyali di arena presean.

Selain itu juga Pegelaran Wayang Kulit Sasak juga akan tampil sebagai pembeda dalam Festival Kota Tua ini. Wayang kulit Sasak merupakan kesenian wayang yang tumbuh di kalangan suku Sasak di Pulau Lombok sudah sejak lama. Bisa dikategorikan sebagai seni pertunjukan teater minimalis, karena hanya dibutuhkan sekitar 10 personel, terdiri dari seorang dalang, dua orang pembantu dalang untuk menata wayang (pengabih atau pengawit) serta tujuh orang penabuh gamelan.

Pertunjukannya beda dengan wayang golek. Dan ceritanya mengambil cerita menak (Serat Menak), yakni cerita dengan tokoh utama Wong Agung Menak, beda dengan wayang kulit di Jawa yang bersumber dari Mahabarata dan Ramayana.

Kota Tua Ampenan memiliki puluhan bangunan bersejarah peninggalan era Hindia Belanda. Bukan Saja bangunan berasitektur Belanda, banyak gedung bernuansa Tiongkok yang masih berdiri. Ampenan juga memiliki beberapa kampung yang heterogen. Diantaranya, Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab dan Kampung Bali. Diketahui, bahwa Ampenan merupakan salah satu pusat perekonomian dan perdagangan. Hal itu dapat dilihat dari sisa-sisa reruntuhan konstruksi armada di pinggiran Pantai Ampenan. Reruntuhan itu sudah menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan.

Acara wisata budaya tersebut akan di konsentrasikan di beberapa wilayah. Selain Kota Tua Ampenan, juga akan diselenggarakan di Mandalika, Sembalun, hingga Gili Tramena Begawe.

Kegiatan yang dilakukan adalah food street festival, rally wisata, pameran hasil bumi, musik hortikultura, seni dan atraksi Lombok, hingga coaching clinic tarian Lombok. “Mari datang dan saksikan. Sehingga kita bisa melestarikan budaya yang kita miliki. Karena budaya ini merupakan identitas kita yang membuat kita berbeda dengan lainnya,” kata Faozal. (lin)

SUARA NTB

Halaman 9

Kepala Daerah Diminta Dukung Sektor Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB saat ini. Selain pertanian, sektor pariwisata dianggap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat NTB di masa mendatang. Sehingga, Wakil Gubernur NTB H.Muh.Amin meminta kepada masing-masing kepala daerah agar memberikan dukungan anggaran yang lebih kepada sektor pariwisata di daerahnya.

“Pariwisata sudah menjadi salah satu sektor unggulan kita. Kami di provinsi hanya memfasilitasi dan anggarannya terbatas, kami berharap kepada kepala daerah agar memberikan porsi anggaran yang lebih terhadap sektor pariwisata,” kata Wagub.

Ia berharap masing-masing

daerah memerhatikan fasilitas di destinasi wisatanya. Sebab itu menjadi modal awal untuk memajukan pariwisata. Ia juga mengimbau agar kepala daerah mau memberikan porsi anggaran yang lebih untuk pembangunan pada sektor pariwisata.

“Saat ini pertumbuhan ekonomi kita di luar tambang

mencapai 5,89 persen. Sektor pariwisata menjadi salah satu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi sangat pesat. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Ia memberikan contoh misalnya Kabupaten Lombok Utara dengan sektor pariwisata yang banyak memberikan

pendapatan bagi masyarakatnya. Ia melihat bahwa perlu adanya perhatian terkait porsi anggaran untuk membangun berbagai infrastruktur.

“Di daerah lain juga sama, kalau kita lihat di daerah lain itu juga sedang membangun infrastruktur dan akses menuju destinasinya. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Salah satunya dengan memberikan porsi anggaran yang lebih terhadap sektor ini,” kata Wagub.

Saat ini Pemprov NTB memang tengah melakukan perbaikan pada sejumlah fasilitas destinasi. Namun itu dianggap

masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya potensi pariwisata di masing-masing daerah. Sehingga Pemda masingmasing daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi itu dengan melakukan pembenahan pada berbagai sektor. Tidak saja pada bidang infrastruktur, namun juga SDM yang berkualitas dan andal.

“Saya berharap di masa mendatang sektor pariwisata ini mampu memberikan multi efek bagi banyak sektor lainnya. Entah itu pertanian, perekononian, industri dan lainnya,” ujarnya. (lin)

Industri Kreatif Dipamerkan pada Lombok Sumbawa ”Nights Exhibition” Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB menggelar Lombok Sumbawa Night Exhibition di kompleks Islamic Center NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan industri kreatif milik NTB. Ini merupakan salah satu dari 25 event yang dilaksanakan pada Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BPLS). Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Sabtu (19/8) hingga Senin (21/8).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh. Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan, Lombok Sumbawa Night Exhibition merupakan satu dari 25 rangkaian acara Bulan Pesona Lombok Sumbawa resmi dimulai pada Jumat (18/8). Ia berharap semua potensi industri kreatif NTB dapat dipamerkan dan menjadi cinderamata bagi wisatawan. Pasalnya industri dari masing-masing kabupaten/kota hadir pada kegiatan itu untuk memperlihatkan beragam potensi yang dimilikinya.

“Ini ada 30 stan karya masyarakat NTB, mulai dari kain tenun, cukli, gerabah, dan banyak lagi yang lainnya,” kata

Faozal saat pembukaan Lombok Sumbawa Night Exhibition, di Mataram, Sabtu (19/8) malam.

Faozal menilai, keberadaan para pelaku ekonomi kreatif sangat penting bagi perkembangan pariwisata NTB. Lombok Sumbawa Night Exhibition diharapkan semakin memacu para pelaku ekonomi kreatif di NTB untuk meningkatkan kualitas produk agar semakin digemari para pelancong yang datang berkunjung.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi NTB M. Amin mengatakan penyelenggaraan Bulan Pesona Lombok Sumbawa yang di dalamnya termuat beragam kegiatan dari Mataram hingga ke Bima. Ini merupakan bukti nyata keseriusan Pemprov NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata. Meski saat ini pariwisata masih di belakang pertanian sebagai sektor yang berkontribusi tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Amin meyakini pariwisata bisa menjadi sektor utama bagi perekonomian warga di masa mendatang.

“Ekonomi kreatif seperti ini yang kita harapkan bisa tumbuh

(Suara NTB/lin)

TENUN - Berbagai hasil kerajinan tenun asal Lombok Tengah dipamerkan pada Lombok Sumbawa Nights Exhibition di Komplek Islamic Center. terus, karena dengan pariwisata ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Amin melanjutkan, segudang prestasi yang diraih NTB seperti dari destinasi wisata halal terbaik, tidak membuat berpuas diri. Amin menyatakan, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam pengembangan pariwisata di NTB, mulai dari

promosi, atraksi, dan juga penataan destinasi wisata.

“Dengan demikian jika dilakukan dengan maksimal, suatu kawasan akan tumbuh pertumbuhan ekonomi baru,” kata Amin.

Amin juga mengajak pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB untuk berkompetisi untuk membuat kreatifitas dan inovasi di bidang pariwisata. Ia

meminta pemerintah kabupaten/kota tidak ragu menggelontorkan dukungan anggaran sektor pariwisata.

“Aggaran dari provinsi memang tidak banyak, oleh sebab itu, kami berharap di masingmasing kabupaten dan kota untuk memberikan dukungan anggaran terhadap sektor pariwisata,” harapnya. (lin)

Lukisan dan Buku, Seni dan Literasi Sarana Membangun Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Pameran Lukisan Lintas Tiga Generasi bertema “The Rim of Time” menghadirkan 35 karya perupa NTB. Kegiatan ini bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Kesenian Lembaga Rowot Nusantara Lombok (Rontal). Ada 3 generasi berbeda, yaitu Agus Fn, Lalu Syaukani dan Wisnu Aji Kumara. Pameran yang dibuka 17 Agustus 2017 di Hotel Santika Mataram ini berhasil mengundang minat ratusan pengunjung.

Baik kalangan seniman, akademisi, pendidik, tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan pegiat seni budaya di NTB. Pameran ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus 2017 mendatang. Direktur Rontal, Lalu Ari Irawan mengatakan, kegiatan ini terselenggara atas komunikasi yang baik antara pihaknya, pelaku seni dan tentunya pihak kementerian yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan kesenian tersebut. Ari menegaskan

bahwa acara semacam ini adalah bentuk penghargaan kepada para seniman yang telah mengabdikan dirinya demi kemajuan dunia seni di daerah.

“Aspek seni budaya kerap dianaktirikan dalam pembangunan, padahal membangun perangkat lunak manusia adalah suatu keharusan sehingga infrastruktur sosial dan fisik yang ada menjadi termanfaatkan dan terpelihara dengan baik dan digunakan seluas-luasnya bagi kemaslahatan bersama. Selain itu, seni budaya adalah hal yang paling kuat menarik minat pelancong untuk datang ke Lombok dan Sumbawa,” ujarnya.

Kepala Subdit Seni Rupa Kemdikbud, Pustanto, menyampaikan apresiasinya kepada lembaga Rontal dan seniman NTB. Ia menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan salah satu cara pemerintah dan pegiat seni bersama masyarakat mencintai Indonesia. Ia juga secara simbolis membuka kegiatan pameran setelah didaulat memecahkan kendi yang diserahkan oleh Zaeni Muhammad, seniman perupa yang bertugas melakukan ritual pembukaan

dengan sebuah happening art yang begitu menarik bagi para pengunjung yang hadir.

Karya-karya yang ditampilkan dalam pameran ini sebanyak 35 lukisan dari ketiga perupa. Agus Fn hadir dengan karya-karya ekspresif kubistik dengan nuansa tradisi religius. Lalu Syaukani hadir mewakili pikiran dan zamannya dengan karya-karya yang menggunakan bahasa keindahan yang romantik. Tema-tema pedih dan ironis disajikan dengan gaya kartunis dan warna-warna pastel.

Sendangkan pelukis termuda, Wisnu Aji Kumara membawakan tema-tema cerita rakyat dengan gaya sureliasme pop. Di sekitar ruang pameran, ketiga perupa berbincang-bincang dengan para pengunjung yang tertarik mengajukan berbagai pertanyaan. Pada hari-hari setelah acara pembukaan, lukisan ditampilkan di area lobi hotel agar memudahkan pengunjung pameran maupun tamu hotel melihat-lihat lukisan.

Penanggung jawab acara, Lalu Ari Irawan juga menjelaskan bahwa Rontal juga bekerjasama dengan Penerbit Genius, salah satu pelaku dunia penerbitan di NTB, meluncur-

(Suara NTB/ist)

PELUNCURAN BUKU - (Kiri ke kanan) Direktur Lembaga Rowot Nusantara Lombok, Lalu Ari Irawan, M. Sofyan Anwar (Kak Opiq) sebagai pembicara, dan M. Syahrul Qodri sebagai moderator pada peluncuran buku Kosmologi Sasak: Risalah Inen Paer. kan sebuah buku berjudul “Kosmologi Sasak: Risalah Inen Paer” karya H.L. Agus Fathurrahman. Buku setebal lebih dari 300 halaman ini dikupas dan ditanggapi oleh beberapa tokoh intelektual yang memadati ruang peluncuran buku. Ari menyebutkan bahwa kehadiran buku ini sudah sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena di dalamnya mengungkap banyak hal terkait masyarakat Sasak yang masih menjadi perdebatan bahkan pertanyaanpertanyaan yang tak terjawab.

“Kami akan terus menyebar-

luaskan pengetahuan yang dimuat dalam buku ini, salah satunya dengan menggagas kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Mataram, Dr. Nuriadi, mengatakan bahwa buku ini adalah sebuah referensi utama bagi para mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji Sasak. Ketua Majelis Adat Sasak menyebutkan peran buku ini sangat sentral dalam hal menjabarkan konstruksi filosofis yang mendasari kelahiran norma dan nilai yang dianut orang Suku Sasak. (lin)

Unram-APHKI Gelar Seminar Internasional Mataram (Suara NTB) Fakultas Hukum Unram bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) menyelenggarakan seminar internasional dan call for papers tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan tema Symphonizing Intellectual Property for Public Welfare. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 20-23 Agustus.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua APHKI Agung Sujatmiko, SH., MH., Prof. Agus Sardjono dari Universitas Indonesia, Prof. Rahmi Jened dari Universitas Airlangga, Prof. Hawin dari UGM, Prof. Adi Sulistiyono dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Erman Radjagukguk dari UI. Seminar internasional ini diikuti oleh dosen/pengajar mata kuliah Hak kekayaan Intelektual dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hak kekayaan Intelektual (APHKI).

Dekan FH Unram Prof. H. Lalu Husni,mengemukakanbahwahak atas kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada para peneliti agar semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas penelitiannya, dalam rangkapengembanganilmupengetahuan,teknologidanseniyangsangat diperlukan dalam pembangunan bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Dikatakannya, bangsa-bangsa di kawasan Asia sepertti Jepang, Singapura, tidak memiliki kekayaan alam yang me-

limpah seperti Indonesia. Namun negara tersebut tergolong sebagai negara maju karena penguasaan terhadap Iptek termasuk di dalamnya karena penghargaan dan perlindungan terhadap HAKI. Karena itulah konferensi ini menjadi penting dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan Iptek. Termasuk juga dapat meningkatkan profesionalisme pengajar maupun pegiat HAKI dalam meningkatkan karya kekayaan intelektualnya. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Foto bersama para peserta seminar internasional HAKI.

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Kemenag RI Dorong Dosen UIN Mataram Percepat Raih Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar Workshop Desain Horizontal Keilmuan Paradigma Keilmuan UIN Mataram dan Model Implementasinya ke dalam Kurikulum Sistem Manajemen Tradisi Ilmiah.

WAKIL Rektor II UIN Mataram, Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag., mewakili Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali, MAg, memberi sambutan di hadapan para tim penyusun dan perumus Horizon Ilmu UIN Mataram yang menjadi ekselensi dan distingsi dengan perguruan tinggi yang lain.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Dirjen Pendidikan Ting-

gi Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Ishom Yusdi, M.A. Dalam sambutannya, Prof.

Ishom memaparkan programprogram kebijakan yang mengarah kepada peningkatan mutu dan kualitas PTKIN agar dapat berkompetisi di tingkat global. Pada kesempatan itu, Ishom memberikan arahan untuk akselerasi Guru Besar bagi para dosen UIN

Mataram yang telah memenuhi persyaratan, terutama Jurnal Internasional bereputasi.

Pihaknya berjanji untuk mengadvokasi para calon Guru Besar dari UIN Mataram yang mengusulkan untuk segera disidangkan sesuai regulasi yang berlaku. Tidak hanya itu, pihaknya mengingatkan semua civitas akademika UIN Mataram untuk berubah dari paradigma alam populer, karena ceramah, pandai bicara menuju alam gaib, berselancar ke dunia maya dengan mengedepankan paradigma induktif-empiris (dan berupaya mengurangi paradigma deduktif normatif).

“Perubahan paradigmatik ini menjadi urgent guna terwujudnya publikasi ilmiah yang berbasis riset, bukan semata koleksi dari tulisan-tulisan yang sudah ada,” jelasnya.

Untuk itu, beranjaknya UIN Mataram dari paradigma induktif-empiris merupakan esensi yang ingin dicapai oleh Model Horizon Ilmu (Afaq al-Ilmu) yang dicanangkan menjadi distingsi UIN Mataram. “Saya optimis dengan laju perkembangan UIN Mataram akan dapat diimbangi dengan publikasi karya ilmiah yang bereputasi nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang

sama, kegiatan workshop Desain Horizon ilmu yang dilaksanakan oleh tim ISDB di bawah koordinasi Wakil Rektor I UIN Mataram, dihadiri oleh peneliti senior dari Universitas Monash Australia, Dr. Bianca J. Smith, sekaligus memberikan bimbingan (coaching) penulisan karya ilmiah dalam bentuk artikel. Bianca memaparkan kelemahan para penulis artikel ada pada academic integrity (Integritas Akademik).

Academic Inetgrity yang dimaksud Dr. Bianca adalah pada aspek keseriusan penelitian, bukan penelitian asal jadi selain itu juga faktor bahasa Inggris yang kurang optimal. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama IshomYusdi dan petinggi UIN Mataram saat memberikan sambutan pada Workshop Desain Horizontal Keilmuan Paradigma Keilmuan UIN Mataram dan Model Implementasinya ke dalam Kurikulum Sistem Manajemen Tradisi Ilmiah.

Gelar Konferensi Iptek Internasional Diingatkan Tak Terpengaruh ADANYA rencana mutasi lintas kabupaten/kota bagi guru SMA/SMK yang kini di bawah pengelolaan pemprov tidak boleh ditanggapi berlebihan para guru. Guru harus tetap fokus pada pekerjaannya dalam memberikan materi pelajaran pada siswanya.

Menurut Kepala Unit Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, Saiful Islam, Senin, (21/8) mengatakan, wacana mutasi guru dengan sistem melakukan rotasi tersebut diakuinya pernah didengarnya.

Artinya, ketika kabupaten yang (Suara NTB/yon) satu masih butuh guru, maka Saiful Islam tidak ada salahnya apabila guru diambilkan dari kabupaten lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Misalnya, kekosongan guru di SMAN 1 Praya Timur, Lombok Tengah, maka tidak ada salahnya apabila untuk mengisi kekosongan itu guru diambilkan dari Lombok Timur.

Selain itu, dengan adanya wacana ini diharapkan tidak mempengaruhi kinerja para guru. Walaupun dilakukan mutasi lintas kabupaten/kota se-NTB, tentunya instansi terkait sudah memikirkannya sebaik mungkin arah kebijakan yang diambil untuk kepentingan dunia pendidikan. “Tentu setiap kebijakan itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra,” ujarnya.

Ditambahkannya, terpenting mutasi yang dilakukan itu tidak terlepas dari kepentingan dunia pendidikan, agar kualitas pendidikan di NTB merata.

Selaku ASN yang merupakan abdi negara harus siap dan patuh apabila sewaktu-waktu ditempatkan di manapun. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kesepakatan dari seseorang saat dilantik atau diangkat menjadi ASN. Dijelaskan Saiful, sejauh ini secara keseluruhan semua sekolah di Kabupaten Lotim mengalami kekurangan guru ASN, sehingga yang diupayakan kekurangan itu dapat tercukupi. (yon)

2.825 Mahasiswa Baru UIN Ikuti PBAK Mataram (Suara NTB) Sebanyak 2.825 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2017, yang dimulai Senin (21/8) pagi bertempat di kampus I. PBAK merupakan momentum untuk memperkenalkan dunia kampus kepada mahasiswa baru agar lebih kenal dan dekat dengan kondisi kampus.

Wakil Rektor III UIN Mataram Dr. Subhan Abdullah Acim, menyatakan PBAK ialah istilah baru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Pada pelaksanaannya, PBAK lebih mengedepankan pengembangan aspek akademis.

Selain itu, PBAK juga bertujuan mengembangkan pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap sistem pendidikan di PTKI. Lebih jauh PBAK juga untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, memupuk semangat dan solidaritas, dan toleransi di antara civitas akademika. Selain itu, mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu serta memantapkan sikap dan mental mahasiswa.

Selama pelaksanaan PBAK, berbagai kegiatan diagendakan rutin antara lain kegiatan Salat Dhuha berjamaah dan Salat Dzuhur berjamaah. Dengan harapan terbangunnya spirit religiusitas mahasiswa yang dibarengi dengan kecintaan sosial dapat terurai semenjak masuk UIN Mataram.

Demikianjuga dengan format PBAK yang tidak seperti yang lalu-lalu. PBAK tidak memperkenankan adanya perpeloncoan, tindak kekerasan, membawa peralatan PBAK yang aneh-aneh, bahkan menghindari penghukuman pada saat kegiatan. Dirinya pun meminta agar panitia dan peserta yang dinilai keluar dari koridor PBAK agar dilaporkan ke panitia lainnya. (dys)

Unram Gandeng Universiti Malaya

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bekerja sama dengan Universiti Malaya Malaysia menggelar Konferensi Internasional Sains dan Teknologi dalam rangkaian 2nd ICST 2017 pada 23-24 Agustus di Universitas Mataram, Lombok. Pertemuan para akademisi dan ilmuwan dari berbagai negara ini mengangkat tema The Emergence of Science for Human Prosperity and Health.

Ketua Panitia ICST 2017, Dr. rer nat L Rudyat Telly Savalas, M.Si., menjelaskan, konferensi ini merupakan upaya mendiseminasikan, mengkomunikasikan serta mempromosikan kolaborasi penelitian dari berbagai universitas sekaligus meningkatkan publikasi hasil-hasil penelitian yang telah disusun.

“Setiap tahun Unram menggelar seminar internasional di bidang sains dan teknologi seperti ini. Khusus untuk tahun ini, kami menyelenggarakannya bersama Fakultas Biologi Universiti Malaya,” ungkapnya.

Tema yang diangkat menunjukkan keinginan kuat dari Unram untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada

masyarakat, terhadap penyelesaian masalah-masalah yang muncul di masyarakat secara umum ataupun yang khas muncul di NTB melalui bidang sains dan teknologi.

Mega Erupsi Samalas Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini juga akan menghadirkan sejumlah pembicara kunci yang mum-

puni di bidangnya. Salah satunya adalah kehadiran Prof.

Frank Levigne dari Universite’ Paris 1 Pantheon Sorbonne, Prancis yang akan memaparkan tentang mega erupsi Samalas (kompleks Rinjani) yang diperkirakan terjadi tahun 1257. Di mana, letusan ini menjadi letusan gunung api terbesar dalam 7.000 tahun terakhir melebihi letusan Krakatau ataupun Tambora.

Selain itu, sejumlah hasil penelitian terbaru akan turut dipaparkan dalam forum ini, yakni Prof. Ir. H. Sunarpi dari Unram akan memaparkan hasil penelitiannya di bidang

keanekaragaman rumput laut, Prof Dato’ Azizan bin Hj Abu Samah, dari Universiti Malaya akan memaparkan hasil penelitian terbarunya tentang klimatologi yang spesifik di semenanjung Malaya dan lainnya.

“Kami berharap kegiatan ini dapat terus memupuk atmosfer akademik, dapat memperkuat kerja sama maupun awal terbentunya kerja sama baru antaruniversitas dalam penelitian. Semoga event ini bisa terus berlanjut dan semakin berkualitas di masa mendatang,” pungkas Telly. (ron)

Hari Ini, Wisuda STTL Mataram

(Suara NTB/dys)

LOMBA - Sejumlah murid sedang mengikuti lomba tarik tambang. salah satu tujuan digelarnya lomba ialah membangun komunikasi antara peserta didik dan guru.

Bangun Komunikasi Anak, Sekolah Berperan Besar Mataram (Suara NTB) Komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam masa pertumbuhan anak-anak. Karena dengan komunikasi setiap anak bisa memahami apa yang dirasakannya. Untuk itu, penting membangun komunikasi dua arah sebagai upaya untuk memberikan dukungan sekaligus dasar membentuk keterampilan berkomunikasi yang baik di masa depan.

Termasuk juga ketika anak berada di lingkungan sekolah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan guna memperkuat jalinan komunikasi antara anak dengan guru dan sebagainya.

Salah satunya lewat lombalomba yang diadakan di sekolah.

Kepala SDN 13 Mataram Drs. H. Rusdan, M.Si., menyampaikan kegiatan lomba dapat berfungsi membangun komunikasi yang erat antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Begitu juga antara peserta didik dengan dewan guru.

Diakui komunikasi yang baik dapat memperlancar proses belajar anak di sekolah. Jika sebaliknya komunikasi terjalin tidak baik, maka proses kegiatan belajar mengajar sulit tercapai dengan baik. Oleh karenanya, membangun komunikasi syarat baiknya proses belajar di sekolah.

Lebih jauh dikatakan Rusdan, di SDN 13 Mataram pihaknya selalu menyelenggarakan lomba pada setiap momentum yang bertujuan membangun dan mempererat komunikasi antarpeserta didik. Sebagaimana lomba pada mo-

men 17 Agustus lalu. Disebutkan, ada beragam lomba saat itu, seperti lomba sendok kelereng, tarik tambang, lari karung, masukan paku dalam botol dan makan kerupuk. “Lomba ini di harapkan bisa menumbuhkan hubungan emosional di antara anak-anak dan guru,” ujarnya.

Selain terbangunnya komunikasi yang baik, melalui lomba juga terjalin kebersamaan, kekompakan tanpa membedakan jenis kelamin, suku ras dan agama antarsesama warga sekolah. (dys)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Anak-anak TK Putra I Mataram berfoto bersama usai menggelar kegiatan serangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 belum lama ini.

TK Putra I Peringati Kemerdekaan dengan Memperkenalkan Profesi Mataram (Suara NTB) – TK Putra I Mataram memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara memperkenalkan profesi kepada peserta didik. Berbagai acara dilaksanakan di halaman sekolah, pada Rabu (16/8) pekan lalu. Ada yang tampak berbeda, karena anak-anak mengenakan pakaian berbagai macam profesi.

Kepala TK Putra 1 Mataram Hj.Yuniarti, mengatakan, acara itu memang tampak berbeda, karena pakaian yang dikenakan anak-anaka dalah pakaian segala macam profesi. Para guru juga mengenakan pakaian profesi, seperti polisi, tentara, dokter, guru, dan lainnya.

“Kalau dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, sekarang kita harapkan dengan anak-anak mengenakan pakaian profesi ini mereka juga berjuang melawan rasa malas untuk meraih cita-citanya apa yang menjadi keinginannya,” jelasnya.

Ada banyak kegiatan yang TK

Putra I lakukan, selain memperkenalkan segala macam profesi pada anak-anak, TK Putra I yang berada di bawah binaan DWP Dinas PUPR NTB, Weny Magma Ardhi. juga diadakan lomba-lomba yang diikuti anak-anak. Selain itu yang membuat berbeda adalah lomba juga diikuti oleh para orang tua siswa. Para orang tua berlomba membuat puding kemerdekaan yang bertema merah putih. “Setelah penilaian nanti, puding tersebut akan disantap bersama-sama antara orang tua dengan anak, jadi kembali kepada anak, bisa terjalin kebersamaan antara anak dan orang tua,” jelasnya.

Salah satu orang tua peserta didik, Siti Nurmaelani, menyampaikan apresiasi pada acara ini. Diharapkan anak-anak bersemangat meraih cita-citanya. “Kami harapkan anak-anak semangat meraih cita-cita profesi apa yang mereka inginkan.

Santap puding bersama ini juga dapat menjalin kebersamaan yang baik antara anak dan orang tua,” harapnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram akan melaksanakan wisuda angkatan ke 22 untuk program studi (Prodi) DIII Kesehatan Lingkungan dan wisuda angkatan ke 10 untuk Prodi S1 Teknik Lingkungan, di Hotel Grand Legi Mataram, hari ini, Selasa (22/8).

STTL Mataram menyiapkan lulusan yang berkualitas dan siap berkarya di dunia kerja.

Ketua Panitia Wisuda STTL Mataram, Nasruddin, S.Sos., M.M., ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/8) mengatakan, 34 orang diwisuda, dengan rincian 23 orang lulusan Prodi DIII Kesehatan Lingkungan dan 11 orang lulusan Prodi S1 Teknik Lingkungan. “Dari awal berdiri sampai sekarang jumlah alumnus STTL Mataram berjumlah 978 orang,” katanya didampingi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STTL Mataram, Hary Pristianto, SKM., M.M., dan Wakil Ketua III STTL Mataram, Bidang Kemahasiswaan, Drs. Sujarwoko, S. Sos. MM. STTL Mataram, ujarnya, terus menerus memperbaiki kualitas lulusan. Nasruddin menekankan, STTL Mataram berkomitmen mengingkatkan kualitas lulusan, terlebih lagi STTL merupakan sekolah yang memiliki kompetensi secara khusus, sehingga skill atau kemampuan itu harus dikedepankan. “Terus memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas dosen, profil lulusan yang berkualitas. Lulusan sudah siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang dimiliki,” katanya.

Terbukti lulusan sudah banyak terserap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS juga sudah banyak bekerja pada instansi swasta, seperti menjadi konsultan. Selain juga lulusan banyak yang diterima pada program nusantara sehat milik Kementerian Kesehatan.

Nantinya, khusus untuk Prodi DIII Kesehatan Lingkungan akan dilantik dan disumpah oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., karena khusus untuk DIII Kesehatan Lingkungan merupakan tenaga profesi sanitarian.

Sementara itu, untuk wisuda kali ini, lulusan terbaik I dari Prodi DIII Kesehatan Lingkungan diraih oleh Ni Nyoman Suryani, AMKL, dengan IP 3,74 putri dari I Gede Gusada. Terbaik II yaitu Sukran, AMKL, dengan IP 3,39 putra dari M. Yusuf dan Terbaik III diraih Syarifah Laela, AMKL, dengan IP 3,30, putri dari Yek Halil.

Pada Prodi S1 Teknik Lingkungan, lulusan terbaik I diraih oleh Tomi Hardianto, ST., dengan IP 3,23 putra dari Sadiar. Terbaik II yaitu Habib Al Ansory, ST., dengan IP 3,19 putra dari Suyitno.

Dan, terbaik III diraih Yayang Wini Ardiansyah, ST., dengan IP 3,19 putra dari Saini.

STTL Mataram juga mendapatkan kepercayaan untuk menerima Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2017 sesuai Surat Edaran Nomor: HK. 01.01/01/001028/ 2017 tanggal 6 April 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan pasal 9 mengamanatkan bahwa tenaga ksehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III. Apabila sampai pada than 2020 tenaga kesehatan tersebut belum memiliki kualifikasi DIII maka yang bersangkutan akan menjadi asisten tenaga kesehatan dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan. “Bagi tenaga kesehatan yang lulusan SMA atau Diploma I, bisa melanjutkan ke STTL Mataram, karena STTL Mataram mendapatkan kepercayaan menerima Prorgma Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan,” jelas Nasruddin.

STTL Mataram berdiri diawali dari adanya kepercayaan Departemen Kesehatan untuk mengelola Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS) pada tahun 1992. Kemudian berubah nomenklatur menjadi Akademi Kesehatan Lingkungan Yapma Mataram yang mengelola Program DIII Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.1.2372 tanggal 19 Agustus 1996.

Sebagai upaya menjamin kualitas lulusan, Nasruddin mengatakan, STTL Mataram berupaya agar rasio dosen tetap dengan jumlah mahasiswa bisa ideal. Semua dosen tetap memiliki kualifikasi S2 atau magister. Untuk menunjang peningkatan keterampilan, jumlah alat dan bahan praktikum diperbanyak. Kurikulum juga diperhatikan dengan memperbanyak penguasaan keterampilan, dengan 60 persen praktik dan 40 persen teori. “Pada tahun ini juga mengalami peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru. Ada yang dari jalur regular dan juga dari DIII yang sudah bekerja,” kata Nasruddin. (ron)

(Suara NTB/ron)

DAMPINGI - Ketua Panitia Wisuda STTL Mataram, Nasruddin (tengah) didampingi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STTL Mataram, Hary Pristianto, (kiri) dan Wakil Ketua III STTL Mataram Bidang Kemahasiswaan, Sujarwoko.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

Dua Emas, Janji Atletik di Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik memasang target relatif tinggi di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) 2017. Mereka memasang target dua medali medali emas di ajang multi event tingkat pelajar nasional itu.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhai-

mi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (21/ 8) kemarin. Target dua meda-

li emas itu diharapkan dapat diraih lewat L. Muhamad Johri dan Jubaidi.

“Target dua medali emas itu bisa diraih lewat Jubaidi dan L. M. Johri,” ucap Suhaimi.

Mantan Kepala Biro Kesra Pemprov NTB itu menjelaskan bahwa target dua emas emas di cabor atletik sangat realistik. Bahkan menurut Suhaimi bisa lebih dari tiga emas bila

dilihat dari potensi atlet atletik pelajar NTB saat ini.

Berdasarkan hasil kejurnas di Jakarta belum lama ini kontingen pelajar atletik NTB pernah meraih tiga emas lewat nomor perorangan dan nomor estafet 4x100 meter putra.

Bahkan di tingkat Asia atlet

NTB juga diperhitungkan.

Di kejurnas atletik remaja di Jakarta belum lama ini misalnya, Johri pernah meraih medali emas lewat nomor estafet 4x100 meter putra dan 200 meter putra.

Selanjutnya Jubaidi berhasil meraih medali emas di nomor

(Suara NTB/fan)

PCI NTB akan Gelar Musprovlub Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga Cricket butuh figur pemimpin yang kuat secara finansial untuk menjalankan organisasi olahraga Cricket di NTB. Untuk itu mereka akan menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) guna memilih ketua baru.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Cricket Indonesia (PCI) NTB, Hari Gunawan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (21/8) kemarin mengatakan rencana Musprovlub organisasi olahraga Cricket telah diagendakan dan diharapkan dapat digelar dalam waktu dekat ini. Musprovlub cabor tersebut dengan agenda pemilihan ketua yang baru.

“Kita butuh figur yang kuat secara finansial memimpin organisasi olahraga Cricket. Karena memang kita dituntut oleh PB PCI agar mampu mengembangkan pembinaan atlet di daerah,” ucapnya.

Hari yang sudah menjabat satu periode sebagai memimpin organisasi Cricket di NTB mengungkapkan alasan mereka memilih ketua baru karena pihak PB PCI telah menginstruksikan pengurus provinsi mengirim atlet di kejurnas Cricket minimal tiga kali dalam setahun.

Bila pengurus Cricket tidak bisa mengirim atlet selama tiga kali kejurnas dalam setahun maka kepengurusan Cricket di NTB bisa bekukan oleh PB Pusat. Atas alasan itu Hari mencarikan figur ketua yang kuat secara finansial memimpin cabor Cricket.

Hari menjelaskan bahwa selama setahun memimpin cricket hanya mampu mengikuti satu kejurnas dalam setahun. Bila dipaksakan mengirim tiga kali dalam setahun, Hari angkat tangan, karena dia tidak punya anggaran untuk membiayai atlet mengikuti kejurnas selama tiga kali dalam setahun.

Jangankan mengikuti kejurnas sebanyak tiga kali dalam setahun, mengikuti satu kali kejurnas saja Hari mengaku kesulitan. Pasalnya satu kejurnas saja pihaknya harus mengirim sedikitnya 9 atlet dan 2 ofisial.

Dalam satu kejurnas saja pihaknya mengirim minimal 11 atlet untuk memperebutkan satu medali. Hari tidak bisa bayangkan berapa duit bila dirinya harus membiayai lebih dari 11 atlet untuk mengikuti kejurnas. Atas alasan itu dia mewacanakan Musprovlub PCI NTB dengan agenda pemilihan ketua baru. (fan)

400 meter gawang putra.

Berdasarkan catatan prestasi kedua atlet itu di level nasional, Suhaimi merasa sangat optimis bila dua medali emas itu bisa diraih oleh cabor atletik di Popnas 2017. Sehingga diapun memasang target dua emas dari cabor atletik. (fan)

MENGARAHKAN - Tampak I Wayan Gunaksi (lagi duduk) sedang mengarahkan atlet tolak peluru yang latihan di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Senin (21/8).

Setahun Sakit, Gunaksi Kembali ke Arena Latihan Mataram (Suara NTB) Setelah satu tahun menderita sakit, I Wayan Gunaksi akhirnya dapat kembali turun melatih atlet atletik NTB. Pelatih yang sukses melahirkan juara nasional itu tampak terlihat melatih atlet tolak peluru putra dan putri di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Senin (21/8).

I Wayan Gunaksi yang ditemui Suara NTB disela-sela melatih atlet di Lapangan Atletik Lawata Mataram mengatakan kehadirannya di arena latihan itu untuk melihat perkembangan atlet tolak peluru NTB. Diakuinya, setelah dia menderita sakit awal tahun 2016 lalu akibat diamputasi kaki kanannya karena menderita sakit diabetes dia tidak bisa lagi dapat melatih atlet. Dan

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

baru seminggu ini dia sudah dapat kembali ke arena latihan untuk melatih atlet.

“Saya kesini karena kasihan sama atlet. Soalnya sejak saya sakit tahun lalu anakanak tidak bisa maksimal latihan. Mereka seperti anak ayam kehilangan induknya, karena tidak ada saya yang melatih,” ucapnya.

Kehadiran Gunaksi di arena latihan memang sangat memotivasi atlet. Seperti NI Putu Yogiswari, I Dewa Ayu Arianti dan Kokom Suprayatna sangat bahagia melihat pelatihnya sudah terlihat sehat kembali.

SALON AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya) Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

“Kami sangat senang sekali pak pelatih ( Gunaksi-red ) bisa kembali melatih. Sehingga ada yang mengarahkan kami latihan,” ucap Ni Putu Yogiswari mewakili teman- temannya.

Atlet peraih medali perunggu PON 2016 ini mengungkapkan bahwa sejak pelatih tolak peluru yang merupakan ayah kandungnya sakit dia merasa sangat sedih. Kesedihannya itu pun mempengaruhi prestasinya di

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR5820HS NOKA/NOSIN : MH1JFM219EK781090/ JFM2E-1750963 AN. ADE ERMASARI HILANG DISEKITAR JL. KEBON ROEK AMPENAN HILANG STNK R2 SUZUKI FU DR3307BE NOKA/NOSIN : MH8B641CA7J-144709/ 6420-ID-141704 AN. ARISHMA PURBAYANI HILANG DISKEITAR KOTA MATARAM HILANG BPKB R2 SUZUKI DR2007BT NOKA/NOSIN : MH8BF45DA71-123456/ F4962-ID-15238 AN. BAMBANG TEDY SUPRIYANTO HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG BPKB R2 HONDA DR6651CL NOKA/NOSIN : MH1JFL116FK290254/ JFL1E-1279050 AN. AYU SUCITA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

PON Jabar 2016. Akibatnya tolakannya turun hingga dua meter.

Tolakan Yogi sebenarnya sudah bisa menembus 13 meter lebih, namun karena Ayahnya sakit membuat tolakan Yogi menurun hingga dua meter di PON tahun 2016, yakni 11 meter lebih. (fan)

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

Selasa, 22 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 22 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

OPINI

Halaman 14

Darurat Garam Program Aspirasi Bukan Ajang Bagi-bagi Proyek PEMERINTAH mempunyai banyak jalan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain sejumlah program yang digagas eksekutif, kalangan wakil rakyat di parlemen juga tidak mau ketinggalan. Mereka (Dewan, red) juga punya cara untuk menjawab keinginan dan harapan masyarakat. Cara yang ditempuh eksekutif maupun legislatif sejatinya sama, hanya saja berbeda nama. Di kalangan dewan, cara itu bernama program aspirasi. Program aspirasi ini untuk menjawab aspirasi masyarakat yang tidak tercover pada program bentukan eksekutif.

Seperti halnya program milik eksekutif, program aspirasi milik anggota Dewan, sebetulnya juga cukup efektif berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hanya saja, dalam praktiknya, program aspirasi ini terindikasi cenderung sebagai ajang menguntungkan oknum anggota Dewan dan kroni - kroninya. Seperti yang terjadi di Kota Mataram. Beberapa oknum anggota Dewan diduga mengerjakan sendiri proyek - proyek yang bersumber dari program aspirasi mereka.

Modusnya adalah, oknum anggota Dewan pemilik program aspirasi, membawa sendiri rekanan untuk mengerjakan proyek yang didanai dari program aspirasi mereka. Tindakan oknum anggota Dewan yang membawa rekanan sendiri diyakini bukan semata mata karena rekanan yang mereka bawa itu mempunyai kualitas hasil kerja yang sangat baik. Dikhawatirkan, rekanan yang mereka bawa hanya alat untuk mendapat keuntungan. Kabar yang santer terdengar, oknum anggota Dewan akan memberikan program aspirasinya kepada rekanan yang mau “berbagi” keuntungan.

Ulah oknum anggota Dewan yang seperti itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Dan itu, tidak hanya terjadi di DPRD Kota Mataram tapi di Kabupaten/kota lainnya hingga oknum anggota DPRD tingkat provinsi. Padahal kalau merunut pada aturan, eksekusi program aspirasi milik anggota Dewan, bukan lagi menjadi ranah anggota Dewan bersangkutan, tetapi menjadi ranah eksekutif.

Karena, dalam program aspirasi, anggota dewan menuangkan pokok pokok pikiran mereka dalam program yang dikemas dengan nama program aspirasi.

Pokok pokok pikiran itu terhimpun ketika para wakil rakyat itu melakukan reses atau penyerapan aspirasi ke masyarakat yang ada di dapil (daerah pemilihan) mereka masing-masing. Aspirasi masyarakat yang dikabulkan melalui program aspirasi adalah aspirasi masyarakat yang tidak tercover dalam MPBM (musyawarah pembangunan bermitra masyarakat). Seperti diketahui, masing-masing anggota Dewan dibekali anggaran Rp 1 miliar untuk proyek aspirasi.

Kebanyakan program aspirasi dilaksanakan dengan pola PL (penunjukan langsung). Terutama program yang bersifat fisik.

Diduga, pekerjaan sengaja dipecah dalam skala kecil dengan nominal berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta sehingga oknum anggota Dewan gampang menunjuk rekanan yang diminta mengerjakan proyek tersebut. Hal ini tentu sangat disayangkan. Mengingat hal itu bukan ranah dewan.

Karena program aspirasi itu dititip di SKPD, seharusnya dalam tataran eksekusi, Dewan harus menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada eksekutif. Dewan tidak perlu lagi intervensi dalam hal pelaksanaannya. Ketika Dewan turun tangan langsung dalam pelaksanaan program aspirasi itu, wajar kalau kemudian muncul penilaian bahwa program aspirasi itu berorientasi proyek.

Siapa yang bisa menjamin, rekanan yang dibawa oleh oknum anggota Dewan pemilik program aspirasi, adalah rekanan dengan track record yang baik. Eksekutif sebagai pihak pelaksana harus tegas dalam hal ini. Jangan karena permintaan Dewan, lantas menyetujui proyek yang bersumber dari program aspirasi dikerjakan oleh rekanan yang dibawa sendiri oleh oknum anggota Dewan. Perlu diingat bahwa program aspirasi bukanlah program bagibagi proyek untuk anggota Dewan dan kroninya. Program aspirasi murni untuk kepentingan masyarakat. (*)

AYUR tanpa garam akan terasa hambar. Bukan hanya sayur, sajian apa pun yang tidak mencampurkan garam tidak akan tercecap enak di lidah. Sebab, rasa yang dikehendaki tidak diterima oleh indra pengecap kita. Hal itu kemudian dapat menjadi perumpamaan mengenai orang yang belum banyak memiliki pengalaman, ia dianggap belum mengecap “garam kehidupan”. Ia belumlah dapat dikatakan sebagai orang yang mampu melihat permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda bahkan melahirkan suatu pandangan baru.

Dalam dunia perairan, kadar garam menentukan salinitas suatu biota untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Jika perubahan salinitas begitu tajam, sebagian besar biota yang tak dapat menoleransi perubahan salinitas itu akan terancam mati. Ya, kita dapat melihat betapa penting peranan garam. Apalagi, akhir-akhir ini kita kembali dibuat terguncang oleh persoalan kelangkaan garam dan adanya isu pemerintah membuka keran impor garam. Garam yang semula hanya dikaitkan dengan kegiatan seputar dapur, kini terhubung dengan pembicaraan mengenai kesejahteraan petani garam, lahan-lahan tambak garam yang tidak lagi produktif, adanya kartel garam, sampai pada ketidakpercayaan mengapa Indonesia yang notabenenya memiliki lautan luas dengan garis pantai mencapai 99.000 km (http://national geographic.co.id) justru mengalami krisis garam.

Bahkan berencana mengadakan impor garam untuk memenuhi produksi nasional. Ada apa? “Sungguh suatu ironi,” katanya.

Seperti yang tertera pada Harian Suara NTB (7/8/2017) produktivitas garam nasional yang menurun menyebabkan pemerintah mengadakan impor garam. Di satu sisi kelangkaan ini menyebabkan keuntungan di kalangan petani garam karena harga garam yang biasanya rendah tiba-tiba melambung tinggi. Namun, kekhawatiran tetap saja ada jika impor garam itu menggeser produksi garam rakyat yang dihasilkan petani. Bila kita mulai mengkaji persoalan darurat garam, tentu akan banyak simpul yang akan diuraikan. Dan setiap simpul yang coba diurai akan menampakan uraian yang lebih rumit lagi

Oleh: Iin Farliani (Mahasiswa Budidaya Perairan, Universitas Mataram dan Santri di Komunitas Akarpohon) sebab telah kita ketahui bidang kelautan merupakan sektor yang amat kompleks.

Sayangnya, kebanyakan wacana umum yang mengemuka lebih sering menyederhanakannya dengan pengibaratan yang linier. Pandangan hanya fokus pada kekayaan sumber daya sehingga semua tampak seolah-olah menjadi sangat mungkin. Apabila kenyataan yang terjadi bertolak-belakang, maka reaksi dengan wajah terkejut dan dahi yang tiba-tiba berkerut berlipat-lipat menjadi tidak terhindarkan. Tak heran, banyak yang menggelengkan kepala dan menyayangkan keputusan pemerintah memilih impor garam sebagai upaya mengatasi situasi. Mengapa tidak melakukan pemberdayaan terhadap petani garam? Mengapa tidak meningkatkan infrastruktur yang akan mendukung produktivitas garam dalam negeri? Kemudian terjadi saling tuding-menuding siapa yang patut bertanggung jawab atas persoalan ini.

Ada yang terlupakan. Seperti pada umumya, ketika krisis sumber daya yang berasal dari laut mengemuka. Persoalan tidak semata-mata terletak pada sumber daya alam. Sejak dahulu, terjadinya krisis yang berkaitan dengan kelautan, pada akhirnya mengacu pada pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya. Adanya perbedaan persepsi di kalangan pemerhati pengelolaan kelautan mengenai suatu aturan yang akan diterapkan misalnya, hanyalah salah satu kendala yang memerlukan langkah-langkah yang tidak mudah untuk menyingkirkannya. Kemudian untuk suatu keadaan darurat seperti yang kini sedang dialami, ada banyak faktor yang mempengaruhi.

Daya Inovatif Berhadapan dengan laut adalah berhadapan dengan segala ketidakpastian. Semua bergantung pada alam. Pemanfaatan secara maksimal tidak akan dapat diperoleh jika abai terhadap gejala-gejala alam. Begitu juga yang terjadi pada pembuatan garam. Tidak hanya topografi tanah tempat daerah pembuatan garam yang harus diperhatikan, namun faktor fisik seperti suhu, kelembaban udara,

RADIO

curah hujan, penyinaran matahari, kecepatan arah angin, pasang surut dan sebagainya. Jika alam sudah berbicara, usaha yang mungkin adalah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun, seringkali ada dorongan untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat faktor alam.

Seperti kondisi anomali cuaca, bulan-bulan yang seharusnya dilanda musim kemarau, justru yang terjadi curah hujan yang turun sangat tinggi sehingga petani garam pun gagal panen.

Di sisi lain, kritik yang ditujukan pada pemerintah adalah tidak perlu melakukan impor garam.

Pemberdayaan terhadap masyarakat petani garam yang harus dilakukan. Kita sepakat bahwa impor garam tidak akan menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu panjang. Namun, sangat naïf apabila kita ingin mengatasi darurat garam yang sedang berlangsung dengan pemberdayaan petani terlebih dahulu. Justru solusi pemberdayaan merupakan solusi jangka panjang yang harus dilakukan secara berkesinambungan jauh sebelum terjadinya krisis. Pemberdayaan petani garam tidak hanya mencakup bagaimana menyiapkan “amunisi” sebagai ancang-ancang terhadap kondisi alam yang berubah-ubah, namun juga adanya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanganan garam agar dihasilkan garam yang berkualitas. Seringkali yang terjadi di lapangan akibat dari kurangnya pengetahuan ini adalah garam yang dihasilkan petani tidak memenuhi standar kadar garam industri sehingga membuat harganya menjadi jatuh di pasaran.

Perhatian terhadap peningkatan teknologi bukan semata-mata untuk menaikkan kualitas, melainkan adanya kesadaran mengenai perubahan pola konsumsi secara global yang perlu juga ditekankan.

Konsumen bukan hanya sekedar membeli. Permintaan terhadap barang atau jasa memerhatikan karakteristik tertentu. Peningkatan teknologi tentu ingin mencapai tujuan dihasilkannya produk-produk yang dapat memenuhi karakteristik permintaan tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan petani garam tidak hanya menyangkut pemberi-

an fasilitas, namun juga bagaimana menghasilkan daya inovatif di kalangan petani garam.

Kekayaan sumber daya tidak menjadi jaminan kesejahteraan selama tetap terjadi mismanagement di dalamnya. Ibarat orang yang memiliki uang terlalu banyak, tapi tidak mampu menggunakannya dengan baik sehingga yang dialaminya tak lain merupakan serangkaian kerugian tanpa henti.

Kebijakan yang akan diterapkan seyogyanya tidak hanya perbaikan infrastruktur secara lepas dengan hanya memberikan fasilitas tanpa kontrol lebih lanjut, melainkan juga usaha menularkan daya inovatif.

Dari suatu kerja inovatif kita berharap kebijakan yang diterapkan tidak berakhir dengan munculnya masalah baru atau persoalan yang telah usang. Sebab, apabila persoalan usang terjadi lagi, hal itu bukan hanya penanda gagalnya penerapan kebijakan. Namun, terlihat betapa kita tidak belajar apa pun dari kesalahan yang telah lalu.

Jadi temuan BPK, hibah kepada sejumlah lembaga distop Harus diusut tuntas APH

*** Pemprov kritik PT.SMS, tebu petani hanya dibeli Rp 200 per kg Jangan salahkan petani beralih menanam komoditas lain

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 22 Agustus 2017

Halaman 15

Yuk, Latihan Bikin Dodol dan Es Krim Rumput Laut PULUHAN ibu-ibu PKK warga Desa Turida Barat, Kecamatan Sandubaya asik menyimak pelatihan membuat es krim dan dodol manis dari bahan rumput laut yang diadakan Alfamart bekerja sama dengan Tapona Food, UKM pemasok aneka makanan olah rumput laut, di teras PAUD Harapan Bangsa, Senin (21/8).

Pelatihan ini tak hanya mengajak ibu-ibu mahir membuat dodol dan es krim dari bahan rumput laut untuk dikonsumsi sendiri, melainkan juga membekali mereka untuk mandiri secara finansial setelah mendapatkan keahlian tersebut.

“Wilayah ini kan banyak sekolah dasar dan TK, banyak murid yang butuh makanan sehat. Ibu-ibu bisa mulai meracik es krim sendiri secara berkelom-

pok untuk dijual. Murah meriah, Rp 2.000 tapi bahan bakunya alami,” kata Zaenab, pelaku UKM yang sukses memasarkan produk dodol rumput lautnya dengan merk dagang Tapona Food.

Rumput laut bisa diolah menjadi beragam makanan yang memiliki nilai tambah.

Kalau dijual kering dari petani harganya murah, tapi kalau diolah lagi menjadi makanan maka nilai jualnya lebih tinggi.

Lombok dikenal dengan daerah penghasil rumput laut. Di berbagai wilayah pulau ini banyak terdapat sentra budidaya rumput laut. Keberadaannya yang melimpah menjadikan makanan ini sebagai makanan khas Lombok yang diburu wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

“Yang paling gampang mengolah rumput laut ya dibikin

Akan Undang PT.SMS Dari Hal. 1 tidak ada petani yang mau menanam tebu,’’ kata Drs H Bambang M Yasin kepada Suara NTB, Senin (21/8) kemarin.

Karenanya bupati mengaku, perlu mengundang PT SMS untuk membicarakan soal harga jual tebu agar bisa memperbaiki harga. Salah satunya dengan merubah skema pembayaran pada 6 bulan pertama. ‘’Toh perusahaan tebu di sini hanya satu dan mereka (petani) tidak akan jual tebu ke tempat lain,’’ kata Bambang.

Ia pun mengaku, belum mengetahui ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula juga berpengaruh pada tebu.

Bila tidak ada upaya peningkatan nilai tambah, petani

akan cenderung beralih ke usaha komoditi lain.

Apalagi usaha budidaya tebu masih sangat baru bagi masyarakat di Pekat.

“Apalagi sekarang cenderung masyarakat membandingkan dengan harga jagung,” jelasnya.

Sementara produktivitas tebu petani di Pekat saat ini paling tinggi maksimal 70 ton per hektar dan harga di tingkat petani saat ini Rp.200,- per Kg setelah sebelumnya diterima petani Rp 180,- per Kg. Harga ini bersih diterima petani. Sementara ongkos buruh Rp 100 ribu per ton dan Rp100 ribu per ton untuk ongkos angkutan.

Masa produktivitas tebu sendiri 8 - 12 bulan. (ula)

Tebu Petani Hanya Dibeli Rp 200 per Kg Dari Hal. 1 Pemprov meminta perusahaan memberikan subsidi, setidaknya petani menerima dengan harga Rp 300 per Kg. Atau perusahaan melakukan pembelian tebu di tingkat petani, tanpa harus menggunakan perantara. ‘’Berikan saja harga Rp 380 per Kg ke petani, perusahaan terima bersih di pabrik. Jadi perusahaan tidak perlu repotrepot cari buruh tebas, atau transportasi. Petani bisa menjadi buruhnya langsung, itu lebih baik,’’ ujarnya.

Dengan harga pembelian Rp 380 per Kg, dalam satu hektar petani akan mendapatkan Rp 21 juta, belum termasuk potongan untuk biaya tebas dan biaya angkut yang dipotong langsung oleh pihak ketiga. Sementara jagung, dengan produksi minimal 6 ton sehektar, dijual Rp 3000 per Kg, maka akan didapat penghasilan Rp 18 juta sampai Rp 20 juta per hektar, kotor. ‘’Selisihnya yang didapat kecil sekali. Bisa-bisa petani tebu memberangus tebunya, dan memilih menjadi petani jagung, ini tidak kita inginkan,’’ imbuhnya.

Saat ini luas areal tanaman tebu swadaya mencapai 4.000 hektar, dan akan ditambah 2.000 hektar sehingga menjadi 6.000 hektar tahun 2018.

Untuk meningkatkan semangat para petani, menurutnya perusahaan harus memberikan harga yang bisa menguntungkan petani. Tetapi tetap tidak merugikan perusahaan.

PT. SMS sendiri membutuhkan bahan baku tebu 5.000 hektar sehari. Dalam setiap penggilingan (satu kali penggilingan dilakukan selama lima bulan sekali), pabrik mampu menghasilkan 350.000 ton gula pasir. Untuk memenuhi kelangsungan operasional pabrik, perusahaan mendatangkan bahan baku (gula setengah jadi) dari luar negeri. Yang menurut kepala dinas, dibeli dengan harga Rp 3.500 per Kg. Sementara, perusahaan menjual gula hasil produksinya sampai Rp 11.500 per Kg. ‘’Jangan-jangan ini akalakalan perusahaan membeli dengan harga murah di petani agar tetap bisa mendatangkan dari luar negeri, dengan alasan kekurangan bahan baku kalau petani tidak semangat menanam. Jangan sampai ini menjadi kedok, karena di tingkat pasar modern, harga gula bisa menembus Rp 17.000 per Kg, berlipat keuntungannya dari mendatangkan bahan baku dari luar. Sementara yang diterima petani kecil,” imbuhnya.

Ini persoalan serius menurut kepada dinas, karenanya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB akan mengawal persoalan ini agar tak menjadi kegaduhan di belakang hari. ‘’Pabrik ada, jangan sampai mereka datangkan bahan baku dari luar. Lalu orang-orang kita menjadi penonton,” demikian Husnul Fauzi.(bul)

Kejaksaan Usut 37 Dugaan Kasus Korupsi Dari Hal. 1 Pada kesempatan itu terungkap juga, Kejati dan seluruh Kejari mencatat rekor zero tunggakan untuk tahun 2016.

Sehingga triwulan kedua, pihaknya tinggal memaksimalkan penanganan perkara baru sejak Januari 2017 lalu. Di mana tahun 2016 lalu, ada 19 perkara yang sudah naik penyidikan dan berhasil dituntaskan sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun 2017.

Ditambahkan Dedi Irawan, secara kuantitas dipastikan jumlah perkara yang ditangani akan meningkat drastis di banding tahun 2017 ini. Sebab sampai menjelang triwulan kedua 2017, sudah ada 19 kasus yang naik penyidikan. Ini belum termasuk kasus yang masih dalam proses penyelidikan 18 kasus dan berpotensi statusnya meningkat ke penyidikan.

Nantinya pada pertengahan tahun, Kajati maupun Wakajati akan memimpin lagi rapat evaluasi perkembangan penanganan 37 kasus penyelidikan dan penyidikan tersebut. ‘’Itu (evaluasi) sudah pasti, bisa jadi pertengahan atau akhir tahun untuk mengetahui sampai di mana progressnya,’’ kata Dedi.

Awasi Dana Desa Dalam kaitan pengeloaan Dana Desa (DD) yang banyak menui masalah, korps Adhyaksa rupanya turun tangan.

Atas instruksi langsung Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaskaan Agung, seluruh

Kejari diminta memberikan advis kepada seluruh desa.

Mengingat saat ini desa menerima aliran dana dari pusat, baik DD maupun Alokasi Dana Desa (DD).

Ditambahkan Dedi, pendampingan akan dilakukan melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pertimbangannya, karena di hampir seluruh daerah ada kasus DD maupun ADD yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan adanya pendampingan nanti, diharapkan tidak ada lagi penyelewengan penggunaan dana untuk belanja langsung dan infrastruktur desa bernilai miliaran per desa tersebut. ‘’Agar penggunaan dana desa bisa diawasi langsung oleh TP4D. Sehingga nanti tidak ada yang tersangkut hukum,’’ harapnya.

Secara teknis, pekan depan akan ada pengarahan langsung kepada seluruh kepala desa terkait pendampingan oleh TP4D ini. Pengarahan itu akan dilakukan melalui video conference tanggal 24 Agustus mendatang. Teknis pelaksanaan di tingkat Kejari.

“Nanti dalam video conference ini seluruh kepala desa diundang untuk menyaksikan pengarahan langsung dari Jamintel terkait teknis pendampingan TP4D,” pungkasnya. (ars)

dodol. Tapi meskipun mudah, tiap merk punya racikan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan rasa yang khas sesuai segmentasi konsumen yang dibidik,” jelas ibu tiga anak ini.

Selain dodol, Zaenab juga berbagi resep membuat es krim dari bahan rumput laut. “Bikin es krim juga gampang,” ujar wanita asal Desa Bilebante, Pringgarata, Lombok Tengah ini.

Bahannya, 250 gr rumput laut, 1 kaleng susu kental manis, 200 ml santan kental, 200 gr gula pasir, 100 gr tepung kanji, 100 gr maizena, 6 gelas air putih, garam, vanili, perasa dan pewarna secukupnya, 1 sdm SP. Bahan-bahan tersebut telah dipersiapkan oleh Zaenab dari rumah. Ibu-ibu tinggal mengikuti instruksi dari resep yang dibagikan pada mereka.

“Ketrampilan ini bisa dipelajari dan bisa menjadikan ibu-ibu mandiri, sebab produknya layak jual. Tidak cuma bisa dikonsumsi sendiri tapi bisa dijual, baik

secara langsung maupun online khususnya untuk yang dodol rumput laut,” jelasnya.

Salah satu warga peserta pelatihan, Rohana, mengapresiasi inisiatif Alfamart ini. “Ibu-ibu rumah tangga kini bisa punya aktivitas baru, dengan modal yang tidal terlalu besar hasilnya bisa dipakai uang jajan anak-anak.

Selain itu, juga bisa menyajikan makanan sehat,” kata Rohana.

Corporate Communication Alfamart, Ame Dwi Pramesti mengatakan, pelatihan pemberdayaan masyarakat yang mendorong jiwa kewirausahaan semacam ini berlangsung secara rutin dan bergilir di setiap kelurahan di mana di situ ada toko Alfamart.

“Program ini pun juga berjalan secara nasional. Tujuannya, tak lain untuk memberdayakan warga agar menjadi mandiri secara finansial. Kegiatan ini selaras dengan pilar CSR Alfamart SME’s (Small Medium Enterprises) atau UKM,” katanya.

Perusahaan tak hanya peduli terhadap UKM yang sudah jadi atau sudah memiliki omzet, lanjut Ame, tapi juga peduli terhadap warga yang berniat menjadi UKM pemula dengan menghadirkan pelaku UKM sukses untuk berbagi ilmu.

Kepedulian terhadap UKM yang sudah dilakukan perusahaan selama ini antara lain dengan melibatkan mereka bergabung membuka usaha di halaman toko hingga melibatkan mereka untuk menyuplai barang dagangan di toko, “Kami juga secara berkala memberi pelatihan manajemen ritel modern terhadap para pedagang kelontong di sekitar toko yang tergabung dalam member Kartu Ponta. Khusus member dari kalangan pedagang ini, mereka mendapatkan harga khusus ketika berbelanja di Alfamart. Kalau mau beli, tinggal order dan bisa langsung kirim tanpa dikenakan biaya tambahan,” jelasnya. (*)

(Suara NTB/ist)

BERBAGI ILMU - Zaenab (kiri) memberi contoh cara membuat dodol rumput laut dan es krim rumput laut di hadapan warga Turida Barat, Kecamatan Sandubaya, Mataram, Senin (21/8).

Pemkot Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda RTRW Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta Pemkot Mataram untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi provinsi terkait Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedikitnya, ada dua isu krusial yang harus ditindaklanjuti Pemkot Mataram sebelum keluarnya rekomendasi dari Gubernur NTB. ‘’Informasi yang saya dapat itu, Kabid saya yang hadir rapat membahas itu, belum banyak ditindaklanjuti. Isu krusial terkait dengan konsekuensi dia membuat skala peta 1 : 15.000,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/ 8) siang kemarin.

Ardhi menjelaskan, dengan membuat skala seperti itu, maka gambarnya akan menjadi lebih detail. Sehingga, Pemprov meminta supaya Pemkot Mataram menampilkan formatnya dalam kertas A1, baik struktur dan polan-

ya. Dengan demikian akan terlihat betul pola pemanfaatan ruang dan strukturnya. “Itu yang belum bisa disampaikan ke kita,” ucapnya.

Konsekuensi dari peta dengan skala 1:15.000 itu, kata Ardhi, Pemprov meminta penjelasan tentang definisi operasional dominansi fungsi ruang.

Apakah dominansi fungsi ruang tersebut bisa dilaksanakan sepenuhnya. “Kalau dia skalanya 1:15.000, itu kita harus hati-hati. Itu berpotensi terjadi penyalahgunaan ruang. Berpotensi terjadi penyalahgunaan pemberian izin ruang,” katanya.

Isu krusial lainnya yang harus ditindaklanjuti Pemkot Mataram kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Publik.

Pemprov meminta hal itu benar-benar bisa dipastikan oleh Pemkot Mataram.

Ia mencontohkan, dalam Perda RTRW yang dievaluasi oleh provinsi, Pemkot manjadikan eks Bandara Selaparang

sebagai RTH dan lainnya. RTH eks Bandara Selaparang ini merupakan pengganti RTH yang menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker di Tanjung Karang.

Menurut Ardhi, Pemprov ingin ada kejelasan mengenai RTH tersebut. Pasalnya, PT. Angkasa Pura (AP) I masih mengoperasionalkan Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan dan bandara private.

Tetapi di sisi yang lain, Pemkot Mataram mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan bertingkat di sekitar kawasan Bandara Selaparang.

Ia mengatakan bangunan bertingkat di sekitar kawasan Bandara Selaparang dapat mengganggu Kawasan Operasional Penerbangan (KOP). “Sehingga kita melihatnya ndak jelas, Pemkot ini mau ke mana.

Kalau mau menjadikan itu sebagai sekolah penerbangan, bandara private, mengapa itu diizinkan. Itu pernah dibahas di Bappeda,” katanya.(nas)

Wakil Bupati KSB Bantah Terima Aliran Dana UP Dikpora Dari Hal. 1 Kesaksian tersebut dilontarkan terdakwa Elisa di penghujung sidang di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Mataram sekitar pukul 14.30 Wita.

Ketika itu hakim memberinya kesempatan menanggapi keterangan mantan Wakil Ketua DPRD KSB itu saat didengar keterangannya di depan persidangan. “Ada yang benar, ada yang tidak sesuai Pak Hakim,” jawab Elisa, ketika kesaksian saksi dikonfrontir Ketua Majelis Hakim Ferdinan Markus Leander, SH.,MH. Tidak sesuai menurut Elisa, soal intensitas komunikasi antara terdakwa dengan saksi tidak sebatas pernah memfasilitasi kepindahannya dari BPMDes KSB ke Dikpora KSB. Tapi lebih dari itu menurut terdakwa, komunikasi itu berlanjut ketika dirinya menjadi bendahara di Dikpora KSB. Hingga akhirnya terjadi pencairan anggaran diduga fiktif Rp 650 juta lebih dan kini jadi objek perkara itu, komunikasi mereka berlanjut.

Katanya, sebagian besar uang dimaksud diserahkan ke Fud Syafurdin untuk pendukung biaya pencalonan sebagai Wakil Bupati KSB. “Dengan uang itu, saya bantu beliau untuk suksesi (Pilkada

KSB),” kata saksi. Keterangan itu pun mengejutkan pengunjung sidang, termasuk hakim. “Adakah orang yang menyaksikan terdakwa menyerahkan uang ke saksi,’’ tanya hakim. Diakuinya tidak ada, namun suaminya mengantarnya ke rumah saksi saat penyerahan uang. Atas keterangan di akhir sidang itu, hakim juga meminta JPU Kejari Sumbawa Cyrilius Rumangkang, SH untuk menghadirkan suami terdakwa untuk dikonfrontir, termasuk orang tua terdakwa H. Amin.

Usia sidang, Wakil Bupati KSB yang dikonfirmasi membantah keterangan itu. Dengan tenang dia menjelaskan “Kita kan sudah bilang tidak ada (menerima uang) kan. Dia kan tidak punya saksi-saksi, baik dari suaminya, orang tuanya.

Tapi tetap saya positive thinking saja,” jawabnya santai.

Soal pemberian dalam bentuk barang yang sumbernya dari dana UP itu, Wabup pun membantah. Selebihnya tidak dijawab Wabup, namun akan diperjelas ketika dirinya akan dikonfrontir dengan saksi lainnya pada sidang pekan depan. ‘’Saya akan dihadirkan lagi, nanti dikonfrontir bertiga.

Saya memang berharap dikonfrontir langsung,’’ katanya.

Belum tuntas wawancara,

Wabup dihampiri terdakwa Elisa di loby Gedung Pengadilan Tipkor. Elisa sempat menarik tangan Wabup, memberi isyarat ingin bicara empat mata namun Fud terlihat tak bersedia. Dalam dialek Sumbawa, keduanya sempat terlibat perbincangan. Elisa dengan raut tegang, sementara Fud berusaha meladeninya dengan tetap tersenyum.

Diperjelas Suara NTB soal pernyataannya di ruang sidang, terdakwa Elisa secara terbuka menyebut, uang itu diserahkan ke Fud sekitar Februari 2015. “Itu diserahkan sekitar tanggal 11 atau 12 Februari 2015,” kata Elisa mengingat- ingat waktu dia menyerahkan uang ke saksi.

Kata Elisa, waktu itu ada permintaan langsung dari Fud untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta, sebagian dalam bentuk barang.

Dalam sidang kemarin ada tiga saksi dihadirkan. Selain Wakil Bupati KSB, dua lainnya dari pejabat Dikpora KSB. Namun dalam rangkaian sidang, pusat perhatian pengunjung pada keterangan orang nomor dua di KSB tersebut. Sidang rencananya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan lagi Wabup KSB untuk dikonfrontir keterangannya dengan saksi lainnya. (ars)

KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Gubernur, Wagub dan Sekda Dari Hal. 1 Senin (21/8), Tim KPK melakukan klarifikasi kepada gubernur, wagub dan Sekda.

Selanjutnya, Tim KPK juga akan mengklarifikasi harta kekayaan pimpinan DPRD dan bupati/walikota. ‘’Tim dari KPK melakukan klarifikasi LHKPN ke Pak Gubernur, Pak Wagub dan Pak Sekda langsung di ruang kerjanya. Langsung diklarifikasi.

Ini pembaharuan LHKPN lagi.

Karena disesuaikan dengan format yang baru,” kata Fathurahman dikonfirmasi disela-sela mendampingi Tim KPK di Kantor Gubernur NTB, Senin (21/8) sore kemarin.

Ia menjelaskan, ada perubahan format pelaporan LHKPN dari sebelumnya. Penyampaian LHKPN dilakukan menggunakan sistem online, tidak lagi secara manual. Ia mengatakan, penyerahan LHKPN ke KPK bagi para pejabat sama seperti melaporkan SPT pajak. “Semua pejabat harus menyesuaikan dengan sistem yang baru. Ini kepala daerah dulu, kemudian nanti ada sosialisasi ke pejabat lainnya,” terangnya.

Fathurahman mengatakan,

KPK memberikan batas waktu kepada seluruh pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN hingga 31 Maret 2018 mendatang. ‘’Nanti data baru dengan format pelaporan baru ini. Aplikasi modelnya sekarang bukan tulis tangan lagi. Jadi langsung online,’’ jelasnya.

Mengenai pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN, kata Fathurahman, Pemprov telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2016 lalu. Pergub ini akan direvisi lagi, sehingga pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN kemungkinan bisa mencapai 5.000 orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov yang berjumlah 14.000 orang.

Pejabat yang diwajibkan menyerahkan LHKPN, antara lain gubernur, wagub, pejabat eselon I (Sekda), pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, kuasa pengguna anggaran. Auditor utama sampai auditor madya, pejabat pengelola keuangan seperti pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara barang, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu penge-

luaran dan bendahara gaji.

Selanjutnya, pejabat pengelola teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa pemerintah, petugas juru tagiih/pungut pajak daerah/ retribusi daerah, pejabat/pegawai yang bertugas pada layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Kemudian pejabat tertentu atas permintaan KPK. “Kita sudah terbitkan Pergub.

Pokoknya yang berurusan dengan uang wajib menyerahkan LHKPN,” tandasnya.

Bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN, kata Fathurahman, Pemprov akan memberikan sanksi administratif. Berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Kemudian, sanksinya juga pemberhentian dari jabatan.

Sebelum penjatuhan sanksi, katanya, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan masing-masing wkatu satu bulan. Jika sampai dengan peringatan ketiga, wajib lapor belum menyampaikan LHKPN maka baru dijatuhkan sanksi kepada pejabat bersangkutan. (nas)

(Suara NTB/ist_Polsek Gunung Sari)

PENDARAHAN BERAT - NH, diduga pelaku pembuangan bayi di Gunung Sari, Lombok Barat menjalani perawatan di RSUP NTB, Senin (21/8), karena pendarahan berat.

Hamil dari Qatar

Seorang TKW Diduga Kubur Bayinya Mataram (Suara NTB) Seorang janda di Desa Penimbung, Gunung Sari, Lombok Barat, NH tega mengubur bayinya. TKW yang bekerja di Qatar, Timur Tengah itu malu lantaran pulang dalam keadaan hamil tanpa suami.

NH melahirkan sendiri bayinya pada Kamis (17/8) sore yang lantas dikubur di belakang rumahnya. Jenazah putranya itu baru ketahuan ketika bau busuk menyeruak ke warga yang melintas.

Kecurigaan warga semakin menjadi, jenazah itu adalah korban pembunuhan bayi. Titik asal bau digali Senin (21/8) pagi sekitar pukul 09.00 Wita.

Ditemukan jenazah bayi dengan panjang 51 cm dan berat 2,1 Kg sudah membiru.

“Dia baru pulang ke Lombok dari Qatar seminggu yang lalu. Dari keterangan saksi dia pulang dalam keadaan hamil,” kata Kapolsek Gunung Sari, AKP Hari Priyono dikonfirmasi usai penemuan mayat bayi tersebut.

Sehari sebelumnya, Sabtu (19/8) NH diantar anaknya ke RSUP NTB untuk men-

jalani perawatan karena mengalami pendarahan hebat usai bersalin sendiri.

“Kita selidiki memang benar yang diduga pelaku ini dirawat di rumah sakit untuk dioperasi. Kita interogasi, dia mengakui benar yang ditemukan dikubur itu adalah anaknya,” terangnya.

NH masih tergolek lunglai di ruang perawatan bangsal persalinan RSUP NTB. Meski demikian, ia masih sanggup diinterogasi.

“Saudari NH beralasan mengubur bayi yang baru dilahirkannya lantaran malu pulang dari bekerja di luar negeri dan ternyata hamil, sementara dia ini statusnya janda,” ungkap Hari.

Ia menambahkan, dari keterangan saksi-saksi, terungkap NH mengakui kehamilannya tersebut. Namun, juga mengungkapkan itu adalah hasil pernikahannya dengan sesama TKI di Qatar.

“Dia bilangnya suaminya masih di Qatar tidak ikut pulang karena masih bekerja,” bebernya. Untuk mendalami kasus tersebut, Polsek Gunung Sari masih menyelidiki dugaan tindak pidananya. (why)

Jalan Layang Lembar - Kayangan Tak Masuk Proyek Strategis Nasional Dari Hal. 1 Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/8) siang kemarin.

Ardhi mengaku belum mengetahui alasan pemerintah pusat tak mengakomodir pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan tersebut dalam proyek strategis nasional. Ia mengatakan baru menerima informasi mengenai proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan di NTB pada 2018 mendatang.

Ardhi menambahkan, pada 2018 mendatang, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan Bendungan Tanju dan Mila yang ada di Dompu. Kemudian Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat. Serta Bendungan Meninting yang ada di Lombok Barat. Sementara itu Bendungan Beringin Sila yang ada di Kabupaten Sumbawa belum masuk pada 2018 mendatang.

Ardhi menjelaskan, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IX NTB masih melakukan feasibility study (FS) rencana pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan tersebut. Namun, ia belum mengetahui sejauh mana progresnya. Pihaknya berharap,

Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IX dapat mengawal proyek ini supaya dapat masuk menjadi proyek strategis nasional tahun berikutnya. ‘’Saya lewat Pak Kabid Bina Marga kebetulan dia juga sebagai Satker TP, saya minta intens membahas itu. Tapi kita tak tahu hasilnya seperti apa. Tapi dalam waktu dekat saya akan ke Ditjen Bina Marga,’’ tandasnya.

Pembangunan jalan layang sepanjang 103 Km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Masterplan atau FS dan DED merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, by pass itu akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim.

Pembangunan jalan layang ini disetujui Presiden Ir. H. Joko Widodo saat puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di kawasan Pantai Kuta, Lombok Tengah, Februari 2016 silam. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 22 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pilkada Lobar 2018

Tiga Kandidat Ambil Formulir di PBB Giri Menang (Suara NTB) – Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Barat mulai membuka pendaftaran penjaringan calon Bupati dan wakil bupati, Kamis (17/8). Pendaftaran di partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini dimulai pengambilan formulir selama tiga hari (17-19 agustus) dan pengembalian formulir dilaksanakan selama empat hari yakni tanggal 27-30 Agustus. Sejauh ini ada tiga kandidat yang mengambil formulir, masing-masing H. Lukman Mukhtar, H.M. Izzul Islam dan petahana, H. Fauzan Khalid.

Sementara itu, di Nasdem, informasi yang diperoleh bahwa empat kandidat mengerucut yang bakal digodok untuk dikirim ke pusat (DPP). Empat nama tersebut, yakni H.L. Sajim Sastrawan, petahana H. Fauzan Khalid, Nauvar F Farinduan dan TGH. Muammar Arafat.

Ketua DPC PBB, H Lukman Mukhtar menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim panitia penjaringan calon bupati. Sejauh ini tim panitia mulai bekerja Kamis tanggal 17 Agustus.

“Kami buka pendaftaran mulai Kamis, 17 Agustus, pengambilan formulir pendaftaran 17-19 Agustus sedangkan untuk pengembalian formulir tanggal 2730 Agustus,” katanya. Dikatakan, proses penjaringan penerimaan pendaftaran kandidat berlangsung selama 14 hari lebih, di mana tim pilkada di DPC akan menerima kandidat-kandidat yang berkeinginan mendaftar ikut konstalasi pilkada melalui dukungan PBB. Terkait persyaratan pendaftaran jelasnya sama saja dengan parpol lain, terkait apakah kandidat akan ditarik biaya pendaftaran, hal ini telah diatur oleh tim pilkada. Hal ini jelasnya kandidat dirapatkan oleh tim panitia. Ketua Tim Penjaringan H. Sadri, SH menyatakan bahwa kandidat yang pertama mengambil formulir yakni H. Lukman Mukhtar. H. Lukman mendaftar di posisi Wabup.

Dikonfirmasi terkait hal ini, ketua tim penjaringan Nasdem Khatib Qazwaini menyatakan belum berani menyampaikan sebab masih berproses di DPW. Namun demikian ia tak menyangkal jika sejumlah nama-nama tersebut tengah bersaing. “Belum berani saya tanggapi dulu itu, nanti saja lah dulu,”imbuhnya. (her)

Perayaan HUT RI Ke -72 di Loteng Berlangsung Khidmat dan Semarak Praya (Suara NTB) Berbagai rangkaian kegiatan digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama perayaan HUT RI ke 72 tahun 2017 ini. Kesemarakan pun begitu terasa sampai ke pelosok daerah.

Dengan berbagaia macam lomba yang digelar hingga tingkat desa. Namun tetap khidmat, aman dan lancar.

Pemkab Loteng sendiri menggelar sejumlah kegiatan pada sebelum maupun sesudah puncak peringatan

HUT RI yang dipusatkan di Alun-alun Tastura Praya, Kamis (17/8) lalu. Mulai lomba gerak jalan tingkat pelajar SD sampai SMA. Hingga kalangan SKPD lingkup Pemkab Loteng serta umum.

Ada juga marching band tingkat pelajar, perlombaan olahraga untuk SKPD serta lomba panjat pinang bagi masyarakat umum. Sampai karnaval kebhinekaan. Bukan hanya di kota Praya. Tapi juga digelar disemua kecamatan.

Adapun untuk kegiatan

puncak peringatan HUT RI ke 72 ditandai dengan upacara bendera dipimpin langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT. “Peringatan hari kemerdekaan RI yang ke 72 tahun 2017 ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat membangun daerah,”sebut Suhaili.

Karena membangun daerah dan bangsa tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak saja. Harus ada kebersamaan dari semua elemen masyarakat

dan pemerintah di daerah ini.

Terlebih tantangan pembangunan di daerah ini bakal semakin berat dan komplek. Belum lagi, pemerintah daerah dihadapkan juga pada berbagai pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Salah satunya persoalan kemiskinan di daerah ini yang tercatat masih cukup tinggi.

“Masih banyak masyarakat kita yang belum merdeka. Dan, itu adalah tugas kita bersama,” timpal mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., menyerahkan bendera pusaka kepada anggota Paskibraka untuk dikibarkan pada peringatan HUT RI ke 72 di alun-alun Tastura

Bupati Loteng H.M. Suhaili, FT., memencet tombol sirine pada peringatan detik-detik proklamasi,Kamis (17/8).

Bupati Loteng H.M. Suhaili, FT., bersama Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., (kiri) menikmati bakso keliling yang dijajakan seorang pedagang usai penurunan bendera

Gerak jalan tingkat SD

Karnaval kebhinnekaan

Lomba panjat pinang menjadi penghibur