20 HALAMAN
NOMOR 5 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144rb Like) http://facebook.com/balipost
Senin Wage, 22 Agustus 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Crutchlow Cetak Sejarah
Cal Crutchlow Bali Post/ap
PEMBALAP LCR Honda, Cal Crutchlow, secara mengejutkan berhasil menjuarai MotoGP Ceko di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Minggu (21/8) kemarin. Crutchlow yang memulai balapan dari posisi 10, sukses membuat kejutan dengan memenangi balapan untuk pertama kalinya dengan catatan waktu 47 menit 44,290 detik. Crutchlow juga mencatatkan sejarah dengan menjadi pembalap Inggris pertama dalam 35 tahun terakhir yang memenangi Grand Prix di balapan motor level premier. Posisi kedua ditempati Valentino Rossi yang terpaut 7,298 detik di belakang Crutchlow, sedangkan posisi ketiga dihuni Marc Marquez yang terpaut 9,587 detik. Sementara itu posisi selanjutnya dihuni Loris Baz, Hector Barbera dan Eugene Laverty. Pada balapan kemarin, Marquez memimpin sejak awal balapan meskipun sempat diganggu Andrea Iannone di tikungan pertama. Namun kejayaan pembalap Spanyol ini tak berlangsung lama saat posisinya diambil alih Andrea Dovisioso pada putaran ketiga. Marquez pun semakin turun ke peringkat empat. Hal. 19 Posisi Kelima
Naikkan Harga Rokok
Turunkan Kemiskinan, akan Dongkrak APBN
Jakarta (Bali Post) –
Wacana pemerintah menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat berpotensi menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan penerimaan negara. Demikian pernyataan DPR dan YLKI, Minggu (21/8) kemarin. Ketua DPR Ade Komarudin dalam keterangan tertulisnya menyatakan kenaikan harga rokok otomatis penerimaan negara dari
Jajak Pendapat
Reorientasi Kebijakan Sektor Pertanian
BALI menghadapi masa krisis dan suram di sektor pertanian. Selain menyusutnya lahan pertanian, Bali juga mulai berhadapan dengan krisis generasi petani. Maraknya investasi dan tingginya jumlah penduduk membuat Bali kesulitan melakukan swasembada pangan. Lemahnya keberpihakan terhadap sektor pertanian diyakini akan mempercepat kehancuran sektor pertanian. Tidak berdayanya petani selama ini membuat sektor pertanian Bali hanya jadi komoditas politik. Kondisi ini makin menguat mengingat hampir 80 persen petani Bali hanya memiliki lahan garapan yang terbatas. Hal. 19 Kejayaan Pertanian
Maret 2016
Indeks Keparahan Kemiskinan Meningkat GEGAP-GEMPITA perayaan ke-71 Kemerdekaan Indonesia, masih menyisakan masalah. Di antaranya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya pekan lalu mengatakan, sudah 71 tahun Indonesia merdeka, pemerintah belum mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ia mengakui para pendahulunya sudah berupaya keras menyelesaikan persoalan itu, tetapi situasinya saat ini dinilai tidak sama. ‘’Perbedaannya, kita menghadapi tatanan dunia baru atau era kompetisi global yang tak lagi melibatkan antardaerah, melainkan antarnegara, bahkan antarkawasan. Sebuah era semua negara saling terhubung hingga masalah satu negara dapat menjadi problem bagi negara lain,’’ kata Jokowi. Hal. 19 Warga Desa
Bali Post/ant
BAGIMU NEGERI - Ribuan penari bersama warga mengikuti flashmob bertajuk ‘’Aku Indonesia-Bagimu Negeri Kami Menari’’ di depan FX Sudirman, Jakarta, Minggu (21/8) kemarin. Kegiatan menari bersamasama 1.745 penari tersebut untuk menumbuhkan kecintaaan masyarakat terhadap budaya tradisional Indonesia sekaligus merayakan HUT ke-71 RI.
sektor cukai akan meningkat. ‘’Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang,’’ katanya. Selain itu, usulan
pemerintah terkait dengan kenaikan harga rokok itu juga akan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok.
Hal tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini, kenaikan harga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah perokok yang ada di tengah masyarakat. Ade Komarudin meyakini bahwa kenaikan harga rokok tidak akan berdampak secara signifikan pada industri
rokok, termasuk keberlangsungan petani tembakau. ‘’Saya meyakini bahwa hal ini tidak akan mengganggu petani tembakau untuk mereka dapat seperti sediakala bekerja di sektornya,’’ katanya. Hal. 19 Banyak Mendukung
KPK Soal Perbaikan Peradilan
Harus Ada Kesadaran MA
Jakarta (Bali Post) – Memperbaiki peradilan di bawah kendali Mahkamah Agung (MA) diinginkan banyak pihak. Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa perjalanan untuk memperbaiki peradilan masih panjang dan butuh dirundingkan oleh banyak pihak. ‘’Perbaikan peradilan masih dalam diskusi yang panjang, (KPK) masih meminta masukan dari KY (Komisi Yudisial). Kita juga pelajari di banyak negara bagaimana hubungan antara KY dan MA, masih kita rundingkan dengan banyak pihak terkait,’’ kata Agus, Minggu (21/8) kemarin. KPK menilai saat ini sistem check and balance di MA tidak berjalan. ‘’Check and balance tidak terjadi di MA, seperti (badan) pengawas di bawah sekjen (sekretaris jenderal). Itu perlu dilakukan perubahan, tetapi apakah administrasi dan penentuan hakim perlu dipisah dengan penanganan substansinya, masih jadi kajian kita,’’ tambah Agus. Untuk melakukan perubahan, menurut Agus, perlu ada kesadaran pribadi da-
lam tubuh MA. ‘’Tentu saja (perubahan) itu harus ada welcome dari teman MA. Kekuatan yudikatif kan tidak bisa dipengaruhi, harus ada kesadaran dari mereka untuk melakukan perubahan,’’ ungkap Agus. KPK di bawah kepemimpinan Agus sudah melakukan lima operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat peradilan. Pertama pada 12 Februari 2016, KPK menangkap Kepala SubDirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum MA Andri Tristianto Sutrisna yang menerima suap Rp 400 juta untuk menunda pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali (PK). Kedua, pada 20 April 2016, KPK menangkap panitera/ sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang diduga menerima Rp 150 juta terkait pengurusan dua perkara Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait perkara itu, Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dicegah bepergian ke luar negeri. Hal. 19 Terima Suap
Ketua KPK Agus Raharjo dan Kapolri Tito Karnavian.
Bali Post/ant
Cegah Calon Dadakan, Caleg Artis Diperketat Jakarta (Bali Post) Banyak partai politik dalam pemilu legislatif memunculkan figur artis. Alasan mereka, artis adalah figur yang telah dikenal sehingga memudahkan mendulang suara dalam perhelatan pemilu. Ke depan hal itu akan diperketat. Jangan sampai kader sendiri dikesampingkan partai. Caranya, setiap calon harus duduk dalam kepengurusan partai. Bukan sekadar kader partai. Terkait dengan hal itu, pemerintah sedang merancang pengaturan untuk mencegah masuknya anggota DPR/ DPRD terpilih yang ternyata belum siap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Pencegahan dilakukan melalui pengetatan syarat-syarat bagi calon anggota legislatif yang akan
diusung oleh partai politik. Anggota Tim Pakar pemerintah dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pem ilu Dani Syarifudin Nawawi mengatakan, dari pengalaman selama empat kali pemilu, banyak partai politik kerap memilih kader karbitan dan mengenyampingkan kader partainya sendiri hanya karena pertimbangan popularitas. Dengan pengetatan syarat caleg ini, diharapkan partai politik bisa berbenah dan memperbaiki diri. ‘’Kami akan didik partai politik untuk membentuk, membina, menciptakan kader-kader yang punya kualifikasi,’’ kata Dani Syarifudin Nawawi dalam diskusi tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu, di Jakarta, Minggu (21/8) kemarin.
Dani tidak memungkiri bahwa kader dadakan selama ini ditujukan kepada anggota dewan dari kalangan artis yang disebut-sebut hanya mengandalkan popularitas di masyarakat. ‘’Pemilu sebelum-sebelumnya masih membolehkan parpol merekrut artis-artis yang telah dikenal masyarakat untuk mendongkrak suara,’’ katanya. Saat ini, pemerintah sedang menyusun draf RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu yang dinilai baru pertama kali akan dilakukan karena diselenggarakan secara serentak, baik pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Kehadiran RUU ini merupakan simplifikasi dari tiga UU yang ada yaitu UU No.8/2012
tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dia berharap pasal yang sedang disusun dalam draf pemerintah ini bisa diterima DPR saat pembahasannya nanti. Dengan demikian, akan ada aturan bagi partai politik menyeleksi kaderkadernya agar caleg terpilih benar-benar berkualitas dan profesional dalam nenjalankan tugasnya setelah menjadi anggota dewan. Pengetatan aturan yang akan dirumuskan tersebut, misalnya caleg yang diusung haruslah terdaftar dalam struktur partai di berbagai tingkatan kepengurusan partai, baik ketua, sekretaris, bendahara atau dewan
penasihat, dewan pertimbangan atau departemen yang ada. Nantinya, KPU tidak lagi menggunakan aturan bahwa caleg harus masuk ke dalam partai politik minimal satu atau dua tahun sebagai anggota atau kader partai. Dari pengalaman yang ada, menurut Dani, aturan itu bisa dikelabui dengan membuat kartu tanda anggota (KTA) palsu. ‘’Ke depan, verifikator KPU akan jeli, apakah orang ini sebatas mendaftarkan diri sebagai calon atau dia betul-betul pengurus partai. Maka akan ada kalimat memprioritaskan kader inti,’’ ujar Dani. Hingga saat ini pemerintah sudah merampungkan draf awal penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Hal. 19 Segera Diterapkan