Edisi 21 September 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 32 TAHUN KE 69 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (148rb Like) http://facebook.com/balipost

Rabu Wage, 21 September 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Menteri Puspayoga:

Api Semangat Puputan Badung Wujudkan Kota Cerdas dan Tolak Reklamasi ACARA peringatan Puputan Badung tahun 2016, Selasa (20/9) kemarin, berlangsung istimewa. Tepatnya juga istimewa, di catus pata Jalan Veteran, Banjar Tainsiat, Denpasar. Di lokasi itu, 110 tahun lalu berlangsung perang puputan Badung. Peristiwa heroik itu dipimpin langsung I Gusti Ngurah Made Agung atau Cokorda Mantuk Ring Rana yang kini bergelar pahlawan nasional. Lokasi itu menjadi saksi se-

jarah bagaimana semangat yang berkobar mempertahankan tanah leluhur meski sampai mempertaruhkan jiwa raga. Menteri Puspayoga, cucu dari pahlawan nasional ini yang hadir dalam perayaan Puputan Badung, Selasa kemarin, meminta api semangat Puputan Badung bisa dijadikan landasan untuk mewujudkan smart city. Selain itu, api semangat Puputan Badung dalam perjuangan

sekarang ini, yakni menolak reklamasi. ‘’Saya bersama pak wali (Wali Kota Denpasar Rai Mantra - red) dari awal sudah menolak reklamasi. Spirit perjuangan ini tidak jauh berbeda dengan semangat Puputan Badung, hanya bentuknya yang berbeda,’’ ujar Puspayoga. Pada saat perayaan Puputan Badung ke-110 ini, Puspayoga juga menyerahkan album Puputan Badung yang berisi foto-foto perjuangan

Cokorda Mantuk Ring Rana kepada Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra. ‘’Foto ini bisa menambah api semangat langkah wali kota untuk mewujudkan Denpasar sebagai smart city, kota cerdas,’’ ujar Menteri Koperasi. Dikatakan Puspayoga, momen peringatan ini harus dijadikan landasan oleh masyarakat Denpasar, Bali dan juga Indonesia. Hal. 19 Pahlawan Nasional

Bali Post/wan

KEPALKAN TANGAN - Menteri Puspayoga mengepalkan tangan bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Denpasar sebagai wujud semangat menolak reklamasi.

Diduga Lakukan Penyimpangan

Dir. Resnarkoba Polda Bali Diperiksa Mabes Denpasar (Bali Post) -

Bali Post/kmb41

Cokorda Istri Agung Sanistyarani (kiri)

Kabar penangkapan Dir. Resnarkoba Bali meluas sampai di Jakarta. Bahkan, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pengamanan Internal Polri (Paminal) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran dan pemerasan yang dilakukan Direktur Narkoba Polda Bali.

Bali di PON 2016

Cok Istri Sabet Emas Bandung (Bali Post) Karateka PON Bali Cokorda Istri Agung Sanistyarani kelas 55 kg putri akhirnya mampu mempersembahkan medali emas, Selasa (20/9) kemarin. Pada pertandingan hari ketiga yang dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Cok Istri menang tipis 1-0 atas Novita Sinaga dari Sumatera Utara. Hal. 19 Laga Kedua

Bali Post/dok

Irjen Pol. Sugeng Priyanto

Namun, kabar tersebut dibantah Kapolda Bali Irjen Pol. Sugeng Priyanto. Ditemui Selasa (20/9) kemarin, ia menyatakan bahwa Dir. Resnarkoba bukan ditangkap tetapi diperiksa dua anggota Paminal Divisi Propam Mabes Polri. ‘’Mereka menghadap saya dan mohon izin untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi berkaitan dengan Direktur Narkoba, kemarin (Senin - red). Saya persilakan,’’ tegas Sugeng Priyanto. Kapolda mengatakan klarifikasi tersebut terkait masalah pemotongan anggaran dan ada juga beberapa kasus yang diproses tidak sesuai prosedur.

Soal Reklamasi Teluk Benoa

Soal Gugatan ’’Tax Amnesty’’

PDI Perjuangan Tidak Diam

Sri Mulyani Sebut Pemohon Tidak Berkedudukan Hukum

Denpasar (Bali Post) Rencana reklamasi Teluk Benoa selama ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mencederai adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali. Sebab, Teluk Benoa merupakan kawasan yang disucikan umat Hindu. Atas dasar itu pula 39 desa adat/ pakraman telah menyatakan menolak rencana tersebut. Sebelumnya (BP, 20/9) Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Dr. I Wayan Koster mengatakan, semua komponen masyarakat harus pasang badan ketika ada upaya untuk mencederai adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali. Pasalnya, kearifan lokal tersebut adalah modal besar yang paling kuat untuk Pulau Dewata. Lalu seperti apa kader PDI Perjuangan utamanya fraksi di DPRD Bali menerjemahkan pernyataan Koster itu? ‘’Kalau ngomong reklamasi, kita tidak diam. Kita masih bekerja mencari jalan yang terbaik, solusi yang terbaik,’’ tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Selasa (20/9) kemarin. Adhi Ardhana menyatakan sejak satu tahun yang lalu sudah menyampaikan aspirasi penolakan masyarakat ke Kementerian Pariwisata dan Kemendagri. Namun semua keputusan berada di tangan Presiden RI. Dalam beberapa rapat antara DPRD Bali dan Gubernur, dirinya juga selalu meminta Gubernur Bali agar menyuarakan dan menyampaikan segala perkembangan di masyarakat kepada pemerintah pusat. Hal. 19 Aspirasi Rakyat

Paripurna DPD Setuju Copot Irman Gusman

Jakarta (Bali Post) Rapat paripurna DPD-RI di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (20/9) kemarin, secara resmi menyetujui keputusan Badan Kehormatan DPD-RI yang memutuskan memberhentikan Irman Gusman dari jabatannya sebagai Ketua DPD-RI. Rapat paripurna juga memutuskan menolak keinginan tim kuasa hukum Irman Gusman yang meminta agar DPD menangguhkan pencopotan jabatan Irman Gusman untuk menghormati asas praduga tidak bersalah kliennya. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPD-RI Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD lainnya GKR Hemas, dan Ketua BK DPD-RI AM Fatwa. Sebelum keputusan diambil, sejumlah anggota DPD mengajukan interupsi mempertanyakan bukti autentik surat penetapan tersangka Irman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal. 19 Bukti Autentik

Jakarta (Bali Post) – Pemerintah menolak permohonan uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyatakan para pemohon uji materi ketentuan tersebut tidak berkedudukan hukum. ‘’Pemerintah memohon majelis hakim Konstitusi dapat memberikan putusan untuk menerima keterangan Presiden secara keseluruhan, menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan menolak pengujian para pemohon untuk seluruhnya, atau menyatakan pengujian para pemohon tidak dapat diterima,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/9) kemarin. Hal itu dia sampaikan sebagai kuasa Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU Amnesti Pajak di MK. Dalam keterangannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan amnesti pajak ini telah sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengedepankan kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. ‘’Kebijakan ini meru-

pakan satu bagian dari bagian awal reformasi perpajakan secara menyeluruh untuk menyongsong era transformasi perpajakan yang kuat, bersih, dan akuntabel,’’ kata Sri Mulyani. Ia menyebutkan kebijakan amnesti pajak digunakan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian berkelanjutan yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sidang uji materi UU Amnesti Pajak ini meliputi empat perkara yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati. Seluruh pemohon menilai bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 ini bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak. Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana. Hal. 19 Para Pemohon

Namun hal itu masih sebatas informasi. ‘’Pada prinsipnya kalau ada kesalahan, silakan diproses sesuai makanisme. Saya mendukung mekanisme di Polri,’’ ujar mantan Kadiv Hubinter Polri ini didampingi Kabid Humas Kombes A.A. Made Sudana. Hingga sore kemarin, lulusan Akpol 1983 ini mengaku belum dilaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Bid. Propam Polda Bali. ‘’Saya juga masih menunggu laporan. Apakah hasil klarifikasi terbukti atau tidak,’’ ungkapnya. Ditanya siapa saja diperiksa, Sugeng Priyanto mengaku tidak mengetahuinya.

‘’Saya baru datang dari Jembrana dan belum menerima laporan,’’ ungkapnya. Namun informasi di Mapolda, Dir. Resnarkoba Kombes F sudah diperiksa pada Senin (19/9) pukul 22.00 Wita hingga Selasa (20/9) pukul 03.00 Wita. Sekitar pukul 09.00 Wita, mantan Dir. Resnarkoba Polda Papua ini kembali memasuki ruangan Bid. Propam. Berselang 10 menit kemudian, giliran Kasubdit II AKBP Made W dan Kasubdit III AKBP Nyoman A masuk ke ruang pemeriksaan. Hal. 19 Anggota Propam

Rp 2.600 Triliun Dana WNI di Singapura

Bali Post/ade

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kekayaan warga negara Indonesia yang berada di Singapura mencapai Rp 2.600 triliun atau sekitar 80 persen dari total harta kekayaan WNI di luar negeri. ‘’Studi sebuah konsultan internasional yang cukup kredibel menjelaskan, dari 250 miliar dolar AS (Rp 3.250 triliun) kekayaan orang-orang dengan kekayaan sangat tinggi dari Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar 200 miliar dolar AS (Rp 2.600 triliun) disimpan di Singapura,’’ kata Sri Mulyani. Sri mengemukakan itu ketika menyampaikan keterangan pemerintah dalam acara sidang pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/9) kemarin. Dari Rp 2.600 triliun kekayaan WNI di Singapura, sekitar Rp 650 triliun berada dalam bentuk noninvestable assets seperti properti. Sri juga menjelaskan posisi aset finansial luar negeri berdasarkan data Bank Indonesia pada triwulan I 2016 yang berjumlah Rp 2.800 triliun. ‘’Rp 2.800 triliun itu belum termasuk aset yang dimiliki SPV (special purpose vehicle) yang menjadi bagian kegiatan ekonomi bawah tanah WNI,’’ ucapnya. (ant)

Pilgub DKI

PDI-P Usung Ahok-Djarot Jakarta (Bali Post) PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ia disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9) kemarin. ‘’Tamu kita yang ditunggu teman-teman pers, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan sebagai calon wakil gubernur adalah Djarot Saiful Hidayat,’’ kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat mengumumkan pasangan petahana DKI Jakarta tersebut.

Hasto menjelaskan, penetapan kembali Ahok-Djarot sebagai pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta dilakukan setelah melalui tahapan yang prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Pasangan Ahok-Djarot merupakan salah satu dari pasangan calon kepala daerah dari 101 daerah yang mengadakan pilkada serentak tersebut. Keduanya akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran, Rabu (21/9) hari ini. Selain PDI-P, pasangan itu juga didukung oleh Partai Golkar, Hanura, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ahok.

Dengan dukungan empat partai tersebut, Ahok-Djarot mengantongi dukungan 52 kursi DPRD DKI. Jauh melebihi syarat untuk mendaftar ke KPU yang hanya 22 kursi. Sementara partai lainnya masih melakukan komunikasi politik yaitu Partai Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS. Sejumlah nama kuat muncul untuk dimajukan antara lain Sandiaga Uno dan Yusril Ihza Mahendra. Sedangkan cawagub yang digadang-gadang antara lain Mardani Ali Sera (Wakil Sekjen PKS) dan Saifullah (Sekda DKI Jakarta). Partai-partai tersebut sebelumnya menggalang kekuatan dengan menamakan diri Koalisi Kekeluargaan. (kmb4)

Bali Post/ant

PILGUB DKI - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat resmi dicalonkan PDI-P dalam Pilgub DKI Jakarta. Keputusan itu diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.