Edisi 21 Juli 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 319 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

jumat paing, 21 juli 2017

@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Dua Resep Jokowi Berantas Korupsi Malang (Bali Post) – kemarin, ia mengatakan perbaikan Tindak korupsi di Indonesia dinilai sistem pemerintahan harus terusmasih tergolong tinggi. Banyak bukti menerus dilakukan, sehingga tidak untuk menopang penilaian tersebut. ada pejabat yang meloncati pagar Salah satunya, makin banyak pejabat yang sudah ditentukan sistem itu. dan wakil rakyat yang ditetapkan seba- Yang kedua, penindakan hukum yang gai tersangka oleh KPK. Demikian pula membuat efek jera. sudah banyak aparat yang terkena OTT Hal. 19 KPK, termasuk aparat penegak hukum. Kebijakan Pejabat Untuk mengerem aksi tersebut, Presiden Jokowi pun menyebut ada dua resep WALI KOTA - Presiden Joko yang dapat dilakukan untuk memberWidodo berfoto bersama para antas korupsi. Pertama, perbaikan wali kota seusai menutup Rakersistem yang baik. Kedua, penindakan nas Apeksi 2017 di Hotel Savana, hukum yang berefek jera. Malang, Jawa Timur, Kamis Ditemui usai menghadiri Penu- (20/7) kemarin. Kegiatan tersebut tupan Rapat Kerja Nasional ke-12 diselenggarakan selama tiga hari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh dan diikuti wali kota serta delIndonesia (Apeksi), Kamis (20/7) egasi dari 98 kota se-Indonesia.

Pilgub Bali

Sudikerta Sebut Rekomendasinya Aman

KETUA DPD I Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta akhirnya buka suara mengenai rekomendasinya sebagai calon gubernur Bali, pasca-Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP. Wakil Gubernur Bali ini menegaskan bila rekomendasinya aman-aman saja. ‘’Ya.... (rekomendasi) aman, aman, aman. Saya kemarin sudah rapat di Jakarta, jadi aman,’’ ujarnya usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Bali, Kamis (20/7) kemarin. Sudikerta sendiri langsung berlalu menuju mobil dan tak banyak bicara seperti biasanya. Pernyataan Sudikerta juga kembali dikuatkan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Salah satu hasil rapat pleno DPP Golkar di Jakarta disepakati tidak ada musyawarah luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya Novanto. Dengan demikian, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tidak akan berpengaruh pada rekomendasi Sudikerta. Selain Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga belum nenentukan sikapnya dalam Pilgub 2018. Apakah PKPI bergabung dengan PDI-P atau Golkar atau membentuk koalisi untuk memunculkan bakal calon. Hal. 19 Paket Cagub

Markus Nari

Minta Rp 5 Miliar Dikasi Rp 4 Miliar Jakarta (Bali Post) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyampaikan rincian penerimaan uang untuk Miryam S Haryani dan Markus Nari dalam pertimbangan vonis korupsi KTP elektronik (e-KTP). ‘’Yang diserahkan kepada Miryam S Haryani seluruhnya 1,2 juta dolar AS yang diserahkan pertama 100 ribu dolar AS oleh Josep Sumartono, sedangkan sisanya dilakukan terdakwa II Sugiharto kepada Miryam S Haryani melalui ibunya bertempat di rumah Miryam S Haryani,’’ kata anggota majelis hakim Frangki Tambuwun dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7) kemarin. Sementara untuk Markus Nari menerima 400 ribu dolar AS. ‘’Penyerahan uang ke Markus Nari bermula dari Markus menemui terdakwa I Irman di ruang kerjanya. Pada waktu itu Markus Nari meminta Rp 5 miliar, lalu terdakwa II meminta ke Anang S Sudihardja dan meminta kepada Vidi Gunawan untuk menyerahkan kepada terdakwa II. Uang selanjutnya diserahkan kepada Markus Nari di gedung tua dekat TVRI Senayan dengan mengatakan ‘Pak ini titipan dari Pak Irman, cuma Rp 4 miliar tidak cukup Rp 5 miliar’ dan dijawab Markus Nari ‘ya tidak apa-apa’,’’ jelas hakim Frangki. Terkait perkara ini, Markus Nari dan Miryam S Haryani sudah menjadi tersangka. (ant)

Bali Post/ant

Paripurna RUU Pemilu

Dua Kelompok Masih Bertahan Jakarta (Bali Post) Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7) kemarin, masih deadlock. Para wakil rakyat hingga pukul 24.00 Wita masih melakukan lobi-lobi. Bahkan, lobi sempat diperpanjang, setelah lobi pertama belum ada kata sepakat. Pada rapat paripurna itu, 10 fraksi terbagi dalam dua kelompok besar yaitu fraksi yang berada dalam koalisi pendukung pemerintah dan fraksi yang berada di luar pemerintah.

Bali Post/ant

LAPORAN - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyerahkan laporan hasil kerja kepada pimpinan sidang Fadli Zon (tengah) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto saat paripurna RUU Pemilu.

Sejak awal koalisi fraksi pendukung pemerintah sudah berada di atas angin. Mereka sepakat memilih Paket A. Fraksi yang berada di barisan pemerintah itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai NasDem dam Fraksi PAN. Adapun Paket A terdiri dari presidential threshold 20 persen kursi atau

25 persen suara nasional, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara sainte lague murni, dan jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10. Sementara tiga fraksi yang berada di luar pemerintah yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat memilih Paket B. Hal. 19 Dua Kelompok

Lima Opsi RUU Pemilu

Paket A Ambang batas presiden 20/25 persen Ambang batas parlemen empat persen Sistem pemilu terbuka Besaran kursi: 3-10 Konversi suara saint lague murni. Paket B Ambang batas presiden 0 persen Ambang batas parlemen empat persen Sistem pemilu terbuka Besaran kursi 3-10 Konversi suara kuota hare. Paket C Ambang batas presiden 10/15 persen Ambang batas parlemen empat persen Sistem pemilu terbuka Besaran kursi 3-10 Konversi suara kuota hare. Paket D Ambang batas presiden 10/15 persen Ambang batas parlemen lima persen Sistem pemilu terbuka Besaran kursi 3-8 Konversi suara saint lague murni. Paket E Ambang batas presiden 20/25 persen Ambang batas parlemen 3,5 persen Sistem pemilu terbuka Besaran kursi 3-10 Konversi suara kuota hare.

Hakim Nilai Kasus E-KTP Penuh Kolusi Irman Divonis 7 Tahun, Sugiarto 5 Tahun

Bali Post/ant

PUTUSAN - Terdakwa kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Irman (kanan) dan Sugiharto (kiri) bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/7) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menilai bahwa pelaksanaan proyek kartu tanda penduduk berbasis data elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penuh kolusi, sehingga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dalam periode 2010-2013. ‘’Dalam proyek e-KTP terjadi kolusi yang dilakukan terdakwa pertama, terdakwa kedua, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan calon peserta lelang atau konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu,’’ kata anggota majelis hakim Ansyori Syaifuddin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7) kemarin. Kolusi itu, menurutnya, terjadi karena ada penerimaan dan pemberian uang mulai dari proses penganggaran sampai lelang agar pihak-pihak tertentu menjadi pemenang lelang dengan cara tidak benar. ‘’Terhadap pengadaan barang telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu, sehingga tidak terjadi kompetisi sehat dalam pelaksanaannya, baik dari sisi mutu dan harganya,’’ ujar hakim Ansyori. Meski terdakwa pertama, Irman, saat pengadaan berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, namun tampak jelas perannya dalam kolusi tersebut. ‘’Terdakwa pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dan meski terdakwa pertama berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP, tetapi ada peran terdakwa dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Di samping itu, terdakwa mengaku menerima sejumlah uang, sehingga melampaui batas kewenangannya dan diklasifikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang,’’ ungkap hakim Ansyori. Hal. 19 Pengadaan Barang

Kapal Satu Ton Sabu Incaran Empat Negara Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengungkapkan Kapal ‘’Wanderlust’’ yang mengangkut sabu-sabu seberat satu ton merupakan buruan operasi empat negara. ‘’Kapal Wanderlust menjadi target operasi empat negara selama dua bulan,’’ kata Sri Mulyani di Polda Metro Jaya, Kamis (20/7) kemarin. Bahkan, Sri Mulyani menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat penegak hukum untuk menangkap kapal yang menjadi buronan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengungkapkan, penyidik kepolisian memeriksa alat radar kapal tersebut untuk memastikan rute hingga berlabuh ke perairan Selat Sunda, Banten. Polisi juga akan memeriksa seluruh isi kapal tersebut untuk memastikan barang bukti yang berada di kapal asal Taiwan itu. Sementara itu, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari mengungkapkan, negara yang dilintasi kapal itu telah diin-

formasikan dugaan membawa sabu sebanyak 1.000 kilogram itu. Arman menambahkan, negara di Asia Tenggara yang menerima informasi dan dilintasi Kapal Wanderlust yakni Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia dan Myanmar. Berdasarkan informasi, sabu berbobot satu ton itu diduga diproduksi jaringan narkoba internasional di Sungai Mekong. Sebelumnya, petugas Polda Metro Jaya dan Polres Kota Depok menembak mati bandar utama sabu satu ton asal Taiwan Lin Ming Hui, namun menangkap hidup tiga orang lainnya yakni Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu dan Hsu Yung Li di Dermaga Hotel Mandalika Anyer Serang, Banten pada Rabu (12/7) malam. Dari keterangan tersangka, sabu itu dikirim melalui jalur laut menggunakan Kapal Wanderlust yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai di perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Kepulauan Riau pada Sabtu (15/7) dini hari. Selain mengamankan kapal, petugas juga menangkap lima ABK yakni Tsai Chih Hung, Sun Chih-Feng, Kuo Chun Yuan, Kuo Chun Hsiung dan Juang Jin Sheng. (ant)

Bali Post/ade

BARANG BUKTI - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rilis barang bukti kasus penyelundupan satu ton narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/7) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 21 Juli 2017 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu