Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SENIN, 21 Agustus 2017
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 134 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Ikhtiar Merdeka Dari Kemiskinan 72 tahun Republik Indonesia merdeka. 72 tahun pula kemiskinan menjadi musuh utama. “Merdeka” dari k emiskinan terus diikhtiarkan. Tidak terkecuali di Nusa Tenggara Barat. provinsi kepulauan di tenggara Indonesia.
MENJAGA 1,6 JUTA YANG RENTAN
BERSAMA RAKYAT. Gubernur NTB duduk santai bersama rakyat. Mendengar dan menyerap aspirasi mereka, sekaligus menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui rakyat.
D
I era Gubernur TGB Muhammad Zainul Majdi memimpin NTB, hampir 10 tahun berjalan, kemiskinan dilawan dengan “gaung” yang gemanya terasa kuat meng hentak di publik. Di era TGB, alokasi dana penanggulangan kemiskinan pada 2017 telah menembus satu triliun. Persisnya sebesar 1,3 triliun pada APBD murni dan meningkat menjadi 1,7 triliun pada APBD perubahan. Pada era TGB, kinerja penanggulangan kemiskinan mencapai titik yang boleh jadi tertinggi dalam sejarah NTB. Pemerintah pusat menyebut NTB sebagai provinsi yang progresif dalam hal ini. Bahkan pada September 2015, Gubernur NTB memberikan testimoninya di hadapan sidang Umum PBB di New York Amerika Serikat, atas prestasi Millenium Development Goals (MDGs) di NTB, yang salah satu poinnya adalah penurunan kemiskinan yang tajam. Muhammad Arif Tasrif, Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke
miskin an (TNP2K) menyatakan, rata-rata penurunan prosentase penduduk miskin di NTB sejak 2006 hingga 2016 terhitung cepat dibandingkan daerah lainnya. Ratarata penurunannya mencapai 0,56 persen.Tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57). Bahkan pada periode pertama TGB memimpin NTB (2008-2013), akumulasi penurunnya mencapai 6-7 persen selama lima tahun. “Kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB memang salah satu yang paling progresif secara nasional. Sekalipun 2-3 tahun belakangan ini mengalami pelambatan yang juga dialami semua daerah di Indonesia”, ujar Arif. Ridwan Syah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menjelaskan penurunan kemiskinan hingga 2018 yang ditargetkan turun hingga tersisa 14 persen memang tidak mudah di capai. Pelambatan kinerja ekonomi nasional dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi faktor yang besar pengaruhnya.
“Kita memang sejak awal menyusun RPJMD 2013-2018 memasang target yang progresif untuk memicu kinerja penanggulangan kemiskinan. Kalaupun target itu nantinya tak tercapai sepenuhnya, mendekatinya sudah menunjukkan percepatan yang berarti. Kita masih punya waktu satu tahun untuk mendekati target 14 per sen itu,” terang Ridwan Syah. (TIM)
“
SAYA akui kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB sangat baik. Kuatnya komitmen pimpinan daerah dan besarnya dukungan rakyat menjadi kunci utamanya. Semoga bisa dipertahankan terus.
PERCEPATAN PENURUNAN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN NTB 2008 - 2017
Dra. Nina Sardjunani, MA, Diolah dari sumber BPS NTB
Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2010- 2015)
MERUJUK DATA BPS, kerentanan terhadap kemiskinan di NTB terhitung tinggi. Total jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di NTB mencapai 2,4 juta jiwa. Kurang lebih separuh dari total penduduk NTB. Bandingkan dengan Papua (47%), Maluku (42%), Papua Barat (38%) Fakta ini menunjukkan besar dan beratnya tantangan penanggulangan kemiskinan di NTB. Di satu sisi dituntut untuk menuntaskan sekitar 16 persen atau kira-kira setara dengan 800 ribu jiwa orang miskin, di sisi lainnya diharuskan menjaga sekitar 1,6 juta jiwa yang rentan miskin. Menjaga agar mereka tidak jatuh miskin, sekaligus memastikan mereka keluar dari kelompok rentan miskin itu. Rentan berarti di ujung jurang kemiskinan. Guncangan sedikit saja pada kelompok ini, maka jatuhlah mereka menjadi miskin. Menjaga kelompok yang rentan ini bukan pekerjaan yang mudah. Jumlah mereka dua kali lebih besar dan mereka juga membutuhkan perlindungan sosial sebagaimana penduduk miskin. Seperti juga kelompok miskin, mereka juga perlu mendapat dukung an peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kapasitas bekerja dan ber usaha untuk mendapatkan nilai tambah. “Penduduk miskin dan rentan miskin sama pentingnya. Keduanya harus di intervensi dengan tepat dan cepat. Kita terus mendorong percepatan pengentasan kedua kelompok ini secara bersama-sama,” tegas Muhammad Arif Tasrif, Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Dalam konteks inilah advokasi ter hadap APBD menjadi penting dilakukan. APBD yang memihak kepada kebutuhan dan kepentingan kelompok rentan miskin ini adalah salah satu kunci untuk memastikan 1,6 juta rakyat rentan miskin di NTB, meningkat derajatnya menjauh dari jurang kemiskinan. Advokasi APBD dilakukan untuk memastikan dua hal. Pertama, terjadinya penajaman fokus kebijakan program, anggaran dan regulasi yang memihak kelompok miskin dan rentan miskin. Kedua, terjadinya perbaikan kualitas koordinasi antar-sektor dan antar-pe-
mangku kepentingan di bawah kendali penuh Tim Koordinator Penanggulang an Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dalam setahun terakhir, NTB menjadi pilot project permodelan advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di daerah. Terpilihnya NTB karena dinilai mewakili daerah dengan penurunan kemiskinan yang relatif cepat selama sepuluh tahun terakhir. Selain juga karena kelembagaan TKPKD di NTB telah terbangun dengan cukup baik. “Kami terus mendampingi secara aktif penguatan APBD di NTB dengan melakukan pemantapan model analisis relevansi APBD terhadap kondisi dan determinan di daerah. Selain juga pemantapan model pelibatan TKPK dalam proses reguler perencanaan dan peng anggaran di daerah”, ujar Arif Tasrif.
“
KABUPATEN Lombok Utara dan Dompu kami pilih sebagai pilot project permodelan advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskin an di daerah. Mereka kami pilih karena secara umum NTB mewakili daerah dengan penurunan kemiskinan yang relatif cepat selama sepuluh tahun terakhir.
Muhammad Arif Tasrif
Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Melawan Kemiskinan Dari Desa
P
engembangan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR), Penguatan Badan Usaha Desa (BUMDes), Penambahan desa wisata, pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih dan sanitasi lingkungan), merupa kan sebagian program strategis untuk percepat an penanggulangan kemiskinan di pedesaan. NTB punya 995 desa. Lebih dari 70 persen penduduk NTB bermukim di desa. 995 desa di NTB menyimpan potensi besar. Sudah sepatutnya desa diarahkan menjadi pusat pertumbuhan dan percepatan. Dimana kemiskinan diha-
dapi langsung dari akarnya. Di desa kemiskinan terpusat, di desa pula jawaban kemiskinan ter sedia “Kita akan fokus melawan kemiskinan dari desa. Kita optimalkan potensi masyarakat desa, kita bantu percepatannya dan kita pastikan keberlanjutan program-program produktif di desa,” papar Ridwan Syah, Kepala Bappeda NTB. Ridwan Syah menjelaskan lebih lanjut, penajaman intervensi penanggulangan kemiskinan dari desa dengan memanfaatkan momentum keberadaan Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K berbasis nama, alamat dan status kesejahteraan warga. Tahun ini misalnya disiapkan dana 3,5 miliar untuk penguatan lebih dari 30 BUMDes dan perintisan BUMDes Mart. Disiapkan juga sekitar 3,5 miliar untuk akses air bersih pedesaan. Dukungan lainnya berupa pembangunan pemukiman layak huni dan penguatan kapasitas pendamping desa secara berkelanjutan. Tidak ketinggalan juga
“
KITA akan fokus melawan ke miskinan dari desa. Kita optimalkan potensi masyarakat desa, kita bantu percepatannya dan kita pastikan keberlanjutan program-program produktif di desa. Ridwan Syah Kepala Bappeda NTB.
pembangunan ketahanan pangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terintegrasi dengan perikanan dan peternakan Melawan kemiskinan dari desa tentu saja bu-
kan pekerjaan sekali jadi. Bukan simsalabim ala lampu aladin. Melawan kemiskinan dari desa butuh perencanaan yang matang dan komitmen politik yang konsisten. []
BUMDes Beromset Lima Milyar
Kepala Desa Lendang nangka, Lalu Muhammad Isnani, menghadap Gubernur NTB, melaporkan keberhasilan BUMDesa Lendang Nangka meriah juara satu nasional lomba Bumdesa 2016.
BUMDes Desa Lendang Nangka, Lombok Timur terpilih sebagai BUMDes terbaik nasional 2016. Pengelolaan usaha simpan pinjam, air bersih dan belakangan pengembangan ekowisata menjadi kekuatan utamanya. “Kami bertekad menjadi kan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi orang desa. Penghargaan nasional ini membang-
gakan, sekaligus menjadi tantangan berat bagi kami untuk menjaganya…” ujar Lalu Muhammad Isnaini, Kepala Desa Lendang Nangka”. Program simpan pinjam BUMDes Lendang Nangka memang terbukti produktif. Berbunga sangat rendah, menjadikan petani mendapatkan jalan keluar dari kesulitan permodalan yang menjerat
mereka selama ini. Serupa dengan itu, BUMDes Desa Anyar, Lombok Utara juga maju pesat. Asetnya tumbuh dengan menyakinkan, dari 1,6 milyar pada 2010 menjadi 4,3 milyar pada 2014. Bahkan Pada 2016 sudah mendekati lima milyar. Laba bersih pun melesat dari 176 juta pada 2010 menjadi hampir satu miliar pada 2015. Kepercayaan masyarakat begitu pula, pada 2014 tabung an warga telah mencapai 2,3 miliyar, meningkat tiga kali lipat dibandingkan pada 2010 yang baru mencapai 640 juta. Begitu juga dengan besarnya deviden yang bisa disetor ke desa. BUMDes Desa Anyar dalam lima tahun terakhir (2010-2015) menyetor deviden total mencapai tak kurang dari 300 juta ke kas desa. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran rata-rata BUMDes di NTB. []