20 HALAMAN
NOMOR 62 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat pon, 20 oktober 2017
Peduli Pengungsi Gunung Agung Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi Gunung Agung. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post. Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000. Gema Perdamaian Osis SMP Ray Yamuna, Dps. Celebrity Milenium Ferra Darmiko
Rp 5.000.000 Rp 4.095.500 Rp 4.000.000 Rp 400.000
Jumlah diterima kemarin Jumlah sebelumnya Jumlah seluruhnya
Rp 13.495.500 Rp 481.688.098 Rp 495.183.598
Pemprov Terima Surat dari TWBI Denpasar (Bali Post) Investor rencana reklamasi Teluk Benoa, PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), rupanya benar telah mengirim surat untuk Gubernur Bali. Namun, bukan terkait permohonan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi seperti diberitakan sebelumnya. Melainkan permohonan pertimbangan teknis untuk melengkapi penyusunan amdal. Demikian diungkapkan Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun ditemui di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/10) sore kemarin. ‘’Kemarin baru terima
suratnya, untuk melengkapi surat-surat untuk penyusunan amdal. Bukan izin melaksanakan reklamasi,’’ ujarnya. Mengutip apa yang dikatakan TWBI, Pemayun mengatakan surat permohonan rekomendasi untuk izin pelaksanaan reklamasi yang beredar di media merupakan konsep lama yang dibuat perusahaan itu. Pemprov Bali sendiri belum pernah mendapatkan surat aslinya dari TWBI. ‘’Konsep itu, konsep lama katanya. Kita sendiri di sini, Pemprov belum dapat yang asli,’’ jelasnya. Pemayun mengaku belum memberikan
jawaban atas surat dari TWBI terkait permohonan pertimbangan teknis. Pihaknya masih melakukan pembahasan dan pengkajian, sebelum memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Baik menyangkut kajian teknis, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. ‘’Kalau masalah penolakan, tanya yang nolak-nolak itu,’’ imbuhnya saat ditanya apakah akan memasukkan pula penolakan masyarakat adat Bali terhadap rencana menguruk laut itu. Hal. 19 Lengkapi Amdal
Cokorda Ngurah Pemayun
TNI dan Polri Mendukung Perppu Ormas Jakarta (Bali Post) – Komisi II DPR kembali mengundang beberapa instansi dan komponen bangsa untuk didengar pendapatnya soal Perppu Ormas. Setelah mengundang organisasi keagamaan, pakar dan ormas (BP, 18/10), Kamis (19/10) kemarin DPR mengundang pemerintah, TNI dan Polri. Dalam pertemuan itu, baik TNI maupun Polri menyatakan mendukung Perppu Ormas.
Unmas Denpasar
Pikirkan Relokasi Kampus
Bali Post/ant
HTI - Juru bicara eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyimak pemaparan perwakilan sejumlah ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10) kemarin.
Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di ruang Komisi II DPR, Jakarta, komisi yang membidangai pemerintahan dalam negeri itu mendengar sikap dan pandangan dari TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. Dari TNI diwakili Inspektorat Jenderal (Irjen TNI) Letnan Jenderal Dodik Wijanarko, dari Polri diwakili Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Pol. Raja Erizman, dan Kejaksaan Agung yang diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) merangkap
Plt. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was) Adi Toegarisman. Rapat diawali padangan Letjen Dodik Wijanarko yang tegas mendukung kebijakan pemerintah mengeluarkan perppu tersebut. ‘’Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas oleh pemerintah pada prinsipnya pihak TNI sebagai alat negara mendukung kebijakan politik negara tersebut. Substansi yang ada kami serahkan kepada pemerintah dan DPR,’’ kata Dodik. Hal. 19 Jaga Persatuan
Aturan Baru Taksi ’’Online’’
SIM A Umum dan Ada Asuransi
Penguasaan Produk Dalam Negeri Didominasi Asing Jakarta (Bali Post) Presiden ketiga RI Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie mengatakan kesuksesan pembangunan bukanlah diukur dari meningkatnya indeks Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP), tetapi diukur dari seberapa besar kepemilikan modalnya yang bisa dikuasai rakyat Indonesia. Bukan penguasaan produksi oleh asing. ‘’Bagaimana pemerataannya? Pemerataan penting karena menentukan kualitas kehidupan. Pemerataan juga mengenai pendapatan kesejahteraan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Bukan katakan dari GDP akan begini (naik), tetapi kapitalnya punya dia (asing). Dan kita hanya cukup menjadi pembantu rumah tangga,’’ kata BJ Habibie dalam Seminar Nasional yang digelar Fraksi Golkar MPR-RI di Jakarta, Kamis (19/10) kemarin. Hal. 19 Akan Malu
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Made Sukamerta
MENJELANG empat tahun kepemimpinannya, Rektor Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. mampu membawa Unmas mengalami kemajuan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu ide besar Sukamerta adalah memikirkan relokasi kampus dari Jalan Kamboja ke kawasan Padanggalak. Untuk membangun kampus baru ini, kata Made Sukamerta, Unmas sudah membeli lahan senilai Rp 55 miliar. Saat ini Unmas juga sudah menyiapkan dana untuk membangun kampus baru. ‘’Dana pembangunan kami sudah siapkan, tinggal menunggu izin dari Pemkot Denpasar,’’ tegas Made Sukamerta, Kamis (19/10) kemarin. Hal. 19 Lokasi Lama
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Bali Post/ant
PROTES ONLINE - Ratusan angkutan kota memenuhi ruas jalan saat unjuk rasa pengemudi angkutan kota di Jalan Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari lalu. Massa memprotes semakin maraknya angkutan berbasis online yang dianggap menurunkan pendapatan para sopir angkot konvensional.
Jakarta (Bali Post) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengeluarkan peraturan baru terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi (online) melalui rancangan revisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016. Aturan ini akan efektif diterapkan mula 1 November 2017. Dalam rancangan Revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, ada beberapa hal yang ditambahkan salah satunya kewajiban asuransi yang harus dimiliki perusahaan penyelenggara taksi daring. ‘’Ada beberapa hal yang ditambahkan, sekarang itu masih ada SIM A pribadi, jadi harus ada SIM A umum yang harus dibuat. Yang kedua, harus ada asuransi,’’ kata Menhub Budi Karya pada jumpa pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (19/10) kemarin. Rumusan Revisi PM 26 Tahun 2017 meliputi Argometer Taksi, Tarif, Wilayah Operasi, Kuota/Perencanaan Kebutuhan,
Persyaratan Minimal Lima Kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Domisili TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) Kendaraan Bermotor, dan Peran Aplikator. Menhub menjelaskan aturan tambahan, yakni perusahaan penyelenggara angkutan khusus atau taksi daring wajib memiliki asuransi agar menjamin keselamatan penumpang. Selain asuransi, pengemudi taksi daring yang sebelumnya diperbolehkan menggunakan SIM A pribadi, kini harus memiliki SIM A Umum sesuai dengan golongannya. Poin lainnya yang ditambahkan dalam Revisi PT 26/2017 ini adalah kewajiban perusahaan aplikasi untuk memberikan akses digital dashboard kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya. Aturan tambahan juga mencakup stiker angkutan sewa khusus (ASK). Hal. 19 Uji Publik
Raih WTP, Karangasem Terima Penghargaan Kemenkeu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Kabupaten Karangasem. Bahkan opini tertinggi ini diraih dua kali secara berturut-turut. Ini tentu menandakan komitmen dan kerja keras semua komponen di kabupaten ujung timur Pulau Bali ini untuk mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel dan bermartabat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan atas keberhasilan Karangasem meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi di Ruang Rapat Bupati Karangasem. Penghargaan diterima Bupati IGA Mas Sumatri didampingi Wabup Wayan Artha Dipa, Sekda Gede Adnya Mulyadi, Sekwan Wayan
Ardika dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nengah Mindra. Keberhasilan meraih WTP merupakan hasil kerja keras tim yang solid dan tidak kenal menyerah. Penilaian itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemkab Karangasem kepada masyarakat. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan dari KPPD. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang mencerminkan pemerintah kabupaten telah
melakukan langkah yang tepat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan. Bupati Mas Sumatri mengatakan, keberhasilan meraih penghargaan WTP tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, terutama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski begitu, Bupati menegaskan bahwa dengan diperolehnya penghargaan tersebut maka wajib bagi Pemkab Karangasem untuk mempertahankannya. ‘’Dengan tetap berpegang teguh pada peraturan penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta bermartabat, niscaya penghargaan ini bisa kita pertahankan,’’ ucapnya. Mas Sumatri juga berharap semua komponen termasuk OPD terus bersama-sama
meningkatkan kualitas kerja. Menurutnya, mempertahankan opini WTP tidak bisa hanya dibebankan kepada instansi tertentu saja tetapi merupakan bagian dari kerja tim. Sementara itu, Dedi Sopandi mengatakan, setidaknya ada empat kriteria yang menjadi dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberi penilaian terhadap LKPD yaitu kesesuaian sistem keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan udang-undang dan pengawasan internal. Pemkab Karangasem bersama seluruh pemkab/pemkot se-Bali telah memenuhi keempat kriteria tersebut dan diharapkan bisa dipertahankan di masa yang akan datang. ‘’Untuk Karangasem, ini WTP berturut-turut untuk kedua kalinya,’’ jelasnya. (ad1264)
PENGHARGAAN - Bupati IGA Mas Sumatri menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan.