Edisi Selasa, 20 Maret 2018 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 201 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

selasa wage, 20 maret 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

TKI Dihukum Pancung

Upaya Pemerintah Sudah Maksimal

Jakarta (Bali Post) – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah sudah maksimal dalam menangani dan mengadvokasi kasus yang dialami Zaini Misrin, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi. ‘’Sejak awal pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maksimal. Sejak zaman Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi, pemerintah sudah all out melakukan pembelaan. Dan setelah ada informasi eksekusi, tim juga langsung berkunjung ke pihak keluarga Zaini di Madura,’’ kata Nusron Wahid, Senin (19/3) kemarin di Jakarta. Nusron menjelaskan bagaimana upaya dari pemerintah seperti pada Januari 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan surat kepada Raja Saudi yang intinya meminta penundaan guna memberikan kesempatan kepada pengacara untuk mencari bukti-bukti baru. Pada bulan Mei 2017, surat Presiden ditanggapi Raja yang intinya menunda eksekusi selama enam bulan. Kemudian pada September 2017, Presiden kembali mengirimkan surat kepada Raja yang intinya menyampaikan bahwa Tim Pembela Zaini menemukan sejumlah novum/bukti baru, salah satunya adalah kesaksian penerjemah, dan meminta perkenan Raja untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus ini. ‘’Pada tanggal 20 Februari, diterima nota diplomatik resmi dari Kemlu Saudi yang intinya menyampaikan persetujuan Jaksa Agung Arab Saudi untuk dilakukan PK atas kasus ini, khususnya untuk mendengarkan kesaksian penerjemah di Pengadilan Mekkah,’’ katanya. Hal. 19 Hukuman Badan

Bali Post/ist

HITAM - Sejumlah perempuan menggunakan kerudung hitam.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Sektor Pendidikan Terbanyak Korupsi Kata dia, pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, karena pendidikan yang membawa Indonesia ke depan dan harus bersih dari korupsi. Semestinya seluruh tempat pendidikan di Tanah Air, mulai dari tingkat rendah dan tinggi tidak ada korupsi. ‘’Namun faktanya justru di

bidang pendidikan yang paling banyak tindakan korupsi baik provinsi maupun kabupaten dan kota, karena anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).’’ Hal. 19 Pengawas Daerah

’’Namun faktanya justru di bidang pendidikan yang paling banyak tindakan korupsi, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, karena anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).’’ Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK Bali Post/ist

DIALOG - Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat berdialog dengan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Selandia Baru, Senin (19/3) kemarin.

Di Selandia Baru

Jokowi Jalan Santai Bareng Mahasiswa SEJUKNYA udara Senin (19/3) pagi kemarin, di Wellington, Selandia Baru menambah hangat suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan pelajar dan mahasiswa Indonesia. 29 pelajar yang ikut dalam kegiatan tersebut, 15 di antaranya berasal dari Papua. Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden dalam siaran persnya yang diterima Bali Post menyebutkan, Presiden dan Ibu Iriana berjalan kaki dari hotel tempat menginap di kawasan CBD Wellington menuju Waterfront Wellington yang berjarak 1 kilometer. Tak lama setelah berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana duduk bersama 29 pelajar dan mahasiswa tersebut di salah satu sisi Waterfront, dekat dengan Museum Te Papa. Selain pelajar dan mahasiswa, turut pula masyarakat Indonesia yang berada di Selandia Baru. Salah satunya adalah Marvijs Ajoomi, dosen yang berasal

dari Papua. Ada kisah menarik yang ia ceritakan kepada Presiden. ‘’Saya datang dari umur 15 tahun, tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan. Dari SMA, lanjut S-1, lalu S-2, sekarang mengajar di salah satu perguruan tinggi di sini,’’ katanya. Presiden juga menerima beberapa usulan dari para pelajar. Salah satunya, mereka meminta agar employment opportunity atau kesempatan kerja bagi lulusan luar negeri diperluas. ‘’Bapak kalo saya boleh sharing, sudah mulai banyak adik-adik kita yang selesai. Jadi mungkin ke depannya kalo memang ada kesempatan bagi mereka untuk kembali dan mengabdi kepada negara, mungkin employment opportunity setelah mereka selesai. Karena investasi ini jangan sampai di situ saja bapak, harus berkelanjutan,’’ lanjutnya disertai tepuk tangan riuh semua pelajar yang ikut. Hal. 19 Obrolan Santai

Pariwisata Bali Terbaik di Dunia

Belum Ciptakan Pemerataan TAHUN 2017 lalu, TripAdvisor menetapkan Bali sebagai destinasi terbaik di dunia. Bahkan mengungguli London (Inggris) dan Paris (Prancis). Kedua destinasi itu secara berurutan berada pada posisi ke-2 dan ke-3, di bawah Bali. Sementara di posisi ke-4 hingga ke-10, masing-masing ada Roma (Italia), New York (USA), Crete (Yunani), Barcelona (Spanyol), Siem Riep (Kamboja), Praha (Ceko), dan Phuket (Thailand). Namun prestasi ini tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat Bali sendiri. Ketimpangan masih menjadi masalah klasik yang dihadapi Bali saat ini. Padahal, perkembangan pariwisata telah banyak mendatangkan dolar. Namun nyatanya, belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Pulau Dewata.

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

Jakarta (Bali Post) – Sektor pendidikan idealnya harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi. Namun faktanya justru di bidang pendidikan paling banyak ditemukan tindakan korupsi, baik di provinsi maupun kabupaten-kota. Demikian penegasan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam seminar perempuan antikorupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Senin (19/3) kemarin.

Perempuan Arab Saudi Tak Harus Pakai Abaya Hitam

Riyadh Wanita di Arab Saudi tidak perlu memakai penutup kepala atau abaya hitam - jubah longgar dan panjang yang merupakan simbol kesalehan Islam - selama pakaian mereka ‘’layak dan sopan,’’ kata putra mahkota yang berpikiran reformasi. Dengan naiknya kekuasaan Pangeran Mohammad bin Salman, kerajaan tersebut telah menampilkan perluasan pada hak perempuan, termasuk keputusan untuk mengizinkan wanita menghadiri acara olahraga umum dan hak untuk mengendarai mobil mulai musim panas ini. Perubahan tersebut telah dipuji sebagai bukti kecenderungan progresif baru terhadap modernisasi di kerajaan muslim yang sangat konservatif, walaupun negara yang membedakan gender tersebut terus dikritik karena kendala yang terus berlanjut pada perempuan. Hal. 19 Layak dan Sopan

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyatakan kemajuan pariwisata Bali belum memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Bali secara merata. ‘’Kue pariwisata tidak dinikmati oleh masyarakat Bali secara merata. Misalnya saja PHR (Pajak Hotel dan Restoran) yang mayoritas hanya dinikmati oleh satu kabupaten saja yakni Badung. Sedangkan pariwisata ini didukung oleh seluruh masyarakat Bali,’’ ujarnya, Senin (19/3) kemarin. Menurut Sugawa Korry, hal ini berdampak pada hasil-hasil pembangunan yang cenderung timpang. Tampak pula dari perbedaan yang mencolok dalam pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan gini ratio. Pihaknya telah mengusulkan agar ada revisi pada Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Utamanya agar UU memasukkan sumber pendapatan berupa retribusi pariwisata. Sebab, selama ini pajak hotel dan restoran diserahkan kepada kabupaten penghasil khususnya Badung. Sedangkan pariwisata budaya di Bali ini didukung oleh seluruh kabupaten/kota. ‘’Dulu itu kebijakannya adalah untuk

hotel-hotel berbintang dibangun di Sanur, Kuta, dan kabupaten lain adalah pendukung, sehingga dana pajak hotel dan restoran kan masuk ke Badung saja. Kabupaten lain kan sekarang hanya seperti menerima belas kasihan dan itu sangat subjektif,’’ terangnya. Pengamat pariwisata Drs. Ec. I Putu Anom, B.Sc., M.Par., Senin kemarin menyatakan hal senada. Pariwisata belum mampu memeratakan pendapatan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari nilai gini ratio masih di atas 0,3. Sebab, pariwisata Bali masih terkonsentrasi di Bali Selatan, khususnya di Kabupaten Badung. ‘’Tentu hal ini menyebabkan Badung memperoleh PHR (Pajak Hotel & Restauran) tertinggi di Bali,’’ tandas Selain itu, mantan Dekan Pariwisata Unud ini mengatakan, saat ini industri pariwisata di Bali masih banyak dimiliki investor luar, sehingga pendapatan pariwisata tidak banyak dinikmati masyarakat Bali. Meskipun ada, itu sebatas sebagai karyawan. Selain itu, semakin kalah bersaingnya pengusaha lokal Bali dalam bisnis pariwisata. Hal. 19 Lokal Bali

16 Kendaraan Bupati Abdul Latif Tiba di Jakarta Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa 16 kendaraan milik Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif yang disita KPK telah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (19/3) siang. ‘’Tadi kapal sandar sekitar pukul 14.00 WIB, biaya kirim kapal Rp 24 juta, mobil Rp 16 juta dan motor Rp 8 juta,’’ kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (19/3) kemarin. Menurut Febri, pertimbangan 16 unit kendaraan yang terdiri dari delapan mobil dan delapan motor itu dibawa ke Jakarta untuk mencegah penurunan nilai barang. ‘’Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim, kami menimbang proses perawatan untuk mencegah penurunan nilai barang, kebutuhan pembuktian dan nanti jika dilakukan eksekusi dapat lebih efisien,’’ ungkap Febri. Delapan mobil yang dibawa ke Jakarta itu antara lain BMW, Toyota Vellfire, Lexus, dua Hummer/H3 jenis Jeep, Jeep Rubicon model COD 4DOOR, Jeep Rubicon Brute 3.6 dan Cadilac Escalade. Sedangkan delapan unit motor terdiri dari BMW Motorrad, Ducati, Husberg TE 300, KTM 500 EXT dan Harley Davidson sebanyak empat unit. Adapun sebanyak 16 kendaraan bermotor itu akan ditampung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Barat.

KPK baru saja mengumumkan Abdul Latif sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan TPPU pada Jumat (16/3). Abdul Latif sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah. Abdul Latif menerima dari sejumlah pihak dalam bentuk fee proyek-proyek dalam APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati. Diduga Abdul Latif menerima fee dari proyek-proyek di sejumlah dinas dengan kisaran 7,5 sampai 10 persen setiap proyeknya. Total dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diterima Abdul Latif setidak-tidaknya Rp 23 miliar. Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama menjabat sebagai bupati, Abdul Latif diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi mobil, motor, dan aset lainnya, baik yang diatasnamakan dirinya dan keluarga atau pihak lainnya. Hal. 19 Pencucian Uang

Bali Post/ant

MILIK TERSANGKA - Sejumlah motor mewah milik tersangka Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif) Abdul Latif tiba Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (19/3) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.