20 HALAMAN
NOMOR 318 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis umanis, 20 juli 2017
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Kasus E-KTP
Satu Lagi Kader Golkar Tersangka Jakarta (Bali Post) – KPK menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka baru korupsi KTP elektronik (e-KTP). Sebelumnya, Setya Novanto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR ditetapkan menjadi tersangka. Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (19/7) kemarin, menyatakan Nari diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP elektronik di DPR. ‘’Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, indikasi peran Markus Nari (MN) adalah bersama sejumlah pihak lainnya, Markus Nari diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP,’’ kata Diansyah.
Kedua, pada 2012 sedang dilakukan pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek KTP elektronik tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,49 triliun. ‘’Markus Nari diduga meminta uang kepada Irman atau terdakwa I sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada tersangka Markus Nari,’’ kata Diansyah. Terkait dengan penetapan Setya No-
vanto sebagai tersangka, ia mengatakan, KPK sudah menyerahkan surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada Setya Novanto. ‘’Surat pemberitahuan pada tersangka Setya Novanto sudah kami sampaikan per tanggal 18 Juli 2017,’’ kata Febri Diansyah. Surat pemberitahuan penetapan tersangka itu sudah dikirim ke rumah Novanto, di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (ant)
Markus Nari
KPK Tahan Anggota DPR dari PKS
Bali Post/ant
DITAHAN - Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS Yudi Widiana Adia dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7) kemarin. Yudi ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Pencatut Nama Jokowi Ditangkap
Jakarta (Bali Post) – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) membekuk warga Afrika, Kaba Soliman, yang diduga menipu bermodus mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sejumlah perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). ‘’Dari Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lidik selama satu minggu akhirnya ditemukan warga Afrika sebagai tersangka,’’ kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Jakarta, Rabu (19/7) kemarin. Hal. 19 Mohon Dukungan
Argo Yuwono
Jakarta (Bali Post) KPK menahan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016. ‘’KPK menahan Yudi Widiana Adia (YWA) untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (19/7) kemarin. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yudi sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Senin (6/2) lalu. Yudi diduga menerima hadiah atau janji dari So Kok Seng alias Aseng sebagai Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa sebesar Rp
4 miliar. Atas perbuatannya, Yudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Taun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Hal. 19 Segera Diadili
Kamis Ini Paripurna RUU Pemilu
Samakan Persepsi PT Nol Persen, Demokrat Dekati PAN Jakarta (Bali Post) – Partai Demokrat intensif melobi beberapa partai politik untuk menyamakan persepsi terkait presidential threshold (PT), ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 0 persen. Hal itu dilakukan menjelang Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/7) ini dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. ‘’Kami harapkan pandangan Demokrat sebaiknya ambang batas partai mengajukan calon presiden 0 persen. Karena Pemilu 2019 dilakukan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak, sehingga tidak ada alasan diberlakukan ambang batas,’’ kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (19/7) kemarin. Hal itu, dikatakan Syarief, usai bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III, Jakarta. Syarief mengatakan, selain PAN, ada partai lain yang memiliki pandangan politik yang sama dengan Demokrat, yaitu Partai Gerindra dan PKS dan berharap PKB ikut bergabung. Dia berharap pengambilan putusan RUU Pemilu bisa dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Namun kalau tidak dicapai maka partainya siap dengan cara pemungutan suara atau voting. ‘’Mudah-
mudahan bisa dengan musyawarah, namun kalau voting itu salah satu pengambilan keputusan,’’ ujarnya. Sementara itu, pada diskusi ‘’RUU Pemilu dan Perwujudan Keseimbangan Kewenangan DPR dan DPD’’ di Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu kemarin, terungkap bila Paripurna DPR-RI menyetujui persyaratan presidential threshold 20-25 persen, maka akan tampil dua pasangan calon presiden pada Pemilu 2019. Ketua Kelompok DPD-RI di MPR-RI John Pieris mengatakan jika paripurna DPR-RI menyetujui persyaratan presidential threshold 20-25 persen, maka secara teori dapat diusulkan maksimal empat pasangan calon presiden. Karena sebaran suara pemilu tentu tidak merata, maka kemungkinan dapat muncul tiga pasangan calon. ‘’Mencermati poros kekuatan politik saat ini, masih relatif sama dengan poros kekuatan politik pada Pemilu 2014. Karena itu saya memperkirakan akan tampil dua pasangan calon presiden pada Pemilu 2019,’’ katanya. Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD-RI ini meyakini calon presiden yang tampil pada Pemilu 2019 tidak akan calon tunggal, tetapi akan muncul dua pasangan calon. Hal. 19 Usulan Partai
Mendagri Tepis untuk Loloskan Calon Tunggal
Tjahjo Kumolo
Jakarta (Bali Post) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih berharap ada wadah musyawarah untuk membahas mengenai Revisi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. ‘’Kami masih berharap ada musyawarah. Ini kan bukan kepentingan partai, tetapi kepentingan bangsa,’’ kata Tjahjo, Senin (17/7). Tjahjo mengatakan ambang batas pemilihan presiden atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25 persen dalam dua pemilihan presiden sebelumnya tidak menjadi masalah. Ketika ditanya bahwa PT 20-25 persen ini untuk meloloskan calon tunggal, Mendagri langsung membantahnya. Lihat saja, dua kali pilpres, 20 dan 25 persen tidak ada masalah. Hal. 19 Tidak Protes
Tahan Wereng dan Produksi Tinggi
Mentan Borong Benih Padi IPB-3S 200 Ton KABAR baik bagi petani Indonesia, khususnya yang bercocok tanam padi. Sebab, Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menghasilkan benih padi unggul IPB-3S. Selain produksi per hektarnya mencapai 13 ton, varietas yang sedang siap dipasarkan itu juga tahan wereng. Atas keunggulan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 200 ton untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada petani di Jawa.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik ‘’kehadiran’’ benih padi unggul IPB-3S. Varietas hasil penelitian Institut Pertanian Bogor itu diyakini akan mampu mengangkat produksi beras Indonesia. Selain produktivitasnya tinggi, varietas tersebut juga tahan terhadap serangan hama wereng. ‘’Benih sudah siap kami beli semua. Kami berikan gratis kepada petani,’’ kata Amran usai membuka Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/7) kemarin. Amran mengakui benih IPB3S sebagai benih unggulan yang sangat strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian
padi. Rata-rata produksi IPB-3S per hektar mencapai 10 sampai 13 ton. Atau melebihi produksi nasional yang hanya 5,5 ton per hektar. ‘’Dua tahun lalu IPB-3S sudah diujicobakan di Karawang, di lahan 500 hektar, hasilnya luar biasa. Pak Presiden langsung memanen bersama Rektor IPB,’’ kata Amran. Amran menginstruksikan agar Sekjen segera mengurus proses pembelian agar dipercepat, sehingga bisa langsung disalurkan kepada para petani. ‘’Kami akan salurkan prioritas ke Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah,’’ katanya. Hal. 19 Miliki Keunggulan
Bali Post/ist
PANEN PADI - Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memanen padi IPB-3S di Karawang, Jawa Barat.