Edisi 09 Nopember 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 80 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis pon, 9 november 2017

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Pernikahan Kahiyang-Bobby

Makna Mas Kawin 80 Gram

MAS kawin Bobby Nasution untuk Kahiyang Ayu, putri semata wayang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, adalah emas seberat 80 gram. Ternyata angka 80 mempunyai makna khusus. Ibunda Bobby Nasution, Ade Hanifah Siregar, menjelaskan bahwa angka 80 memiliki makna yang mendalam.

Bali Post/ant

Gerindra Pecat Komang Swastika

Jakarta (Bali Post) Partai Gerindra memutuskan memecat Jero Komang Gede Swastika atau Mang Jangol karena diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pemberhentian meliputi sebagai anggota partai, pemberhentian sebagai pengurus partai, dan pemberhentian dari keanggotaan DPRD Bali periode 2014-2019. Pemecatan Komang Swastika diputuskan dalam rapat Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11) kemarin. Sidang dihadiri antara lain Wakil Ketua Majelis Kehormatan Amir Toha berserta sejumlah anggota MK DPP serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Mukhlas Sidiq. Usai rapat, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan, seluruh anggota MK DPP Gerindra sepakat atas pemecatan Komang Swastika. Salah satu alasannya adalah berdasarkan informasi langsung dari Kepolisian dan keterangan DPD Gerindra. ‘’Kami semua bulat sepakat sudah merekomendasikan pemberhentian sebagai kader terhadap yang bersangkutan,’’ kata Habiburokhman. Hal. 19 Keputusan Pemecatan

BUKU NIKAH - Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution (kedua kanan), bersama istrinya, Kahiyang Ayu (kanan), menerima buku nikah dengan disaksikan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin (keempat kanan) seusai ijab kabul di Gedung Graha Saba, Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/11) kemarin.

Penyebaran Paham Radikal di Kampus Sangat Gawat

Jakarta (Bali Post) – Paham radikal kini telah masuk ke berbagai kampus di Indonesia. Bahkan satu kampus di Jawa Barat sempat mendeklarasikan khilafah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius pun kembali mengingatkan agar deklarasi khilafah di kampus sebagaimana pernah terjadi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat tidak terulang lagi.

‘’Pihak kampus harus bisa mendeteksi dan mencegah jika ada kegiatan tersebut. Jika melihat ada indikasi seperti itu cepat laporkan ke aparat berwajib,’’ ujarnya saat memberikan kuliah umum di hadapan sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (8/11) kemarin. Dikutip dalam siaran pers, Suhardi dalam kuliah umum bertajuk ‘’Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme’’ itu mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal di lingkungan kampus sekarang ini sudah sangat gawat. ‘’Sudah tidak ada sekat.

Kalau kita tidak gerak cepat untuk mengawasinya tentunya ini akan membahayakan anak-anak kita nantinya dan tentunya bangsa ini sendiri,’’ katanya. Menurut mantan Sekretaris Utama Lemhannas ini, mahasiswa bersama dosen, dekan hingga rektor memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan, mengidentifikasi radikalisme serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memecahkan suatu masalah jika terjadi hal tersebut di lingkungan pendidikan. Hal. 19 Tenaga Pendidik

Nilai Korupsi Rp 110 M

Jakarta (Bali Post) – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Rabu (8/11) kemarin menahan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty (SCS), tersangka dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015. ‘’Penyidik sudah menahan Kepala BKKBN SCS terkait dugaan korupsi pengadaan KB II,’’ kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus Warih Sadono. Penahanan yang bersangkutan terhitung sampai 20 hari ke depan dari 8 November 2017 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan itu agar penyidik memudahkan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, serta mencegah menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan serupa. ‘’Nilai korupsinya Rp 490 miliar dengan kerugian Rp 110 miliar. Sedangkan penyidik baru menyita sebesar Rp 5 miliar belum sebanding dengan kerugian negara,’’ katanya. Hal. 19 Proses Persidangan

Jakarta (Bali Post) – Penyidik Polda Metro Jaya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung nilai kerugian negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pulau reklamasi Teluk Jakarta. ‘’Kami akan membuat keterangan BPK untuk mengetahui berapa kerugian negara,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, Rabu (8/11) kemarin. Argo menuturkan bahwa penyidik menjadwalkan pemeriksaan tiga karyawan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk mengetahui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) pulau reklamasi pada hari Rabu. Argo menerima informasi ketiga saksi itu mengonfirmasi akan hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya juga akan meminta keterangan Kepala BPRD DKI Jakarta dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) pada hari Kamis (9/11). ‘’Tentunya soal NJOP akan kami tanyakan ke sana,’’ ujar Argo. Hal. 19 Gelar Perkara

Suhardi Alius

Jinping Ajak Trump ke Kota Terlarang

Kepala BKKBN Ditahan

Polisi Gandeng BPK Hitung Kerugian Reklamasi Teluk Jakarta

‘’Angka delapan itu enggak putus, terus bersambung. Enggak putus. Kami berharap mereka cintanya tidak pernah putus,’’ katanya di sela-sela resepsi di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/11) kemarin. Ade Hanifah juga mengatakan dirinya memiliki kesan yang mendalam tentang sosok Kahiyang Ayu. ‘’Orangnya ramah, ke mana saja bisa masuk,’’ ujarnya. Saat ditanya mengenai cucu, Ade mengaku pasrah. ‘’Terserah Yang Di Atas,’’ ungkapnya. Resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby berlangsung meriah. Resepsi digelar dua kali, yakni sejak pagi hingga siang sekitar pukul 13.00 WIB dan malam hari. Para pejabat dan menteri tampak hadir saat akad nikah dan resepsi pagi hari. Hal. 19 Masyarakat Biasa

Bali Post/rtr

KOTA TERLARANG - Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara AS Melania mengunjungi Kota Terlarang bersama Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Cina, Rabu (8/11) kemarin.

Beijing – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meminta Cina untuk memutus hubungan keuangannya dengan Korea Utara dan mematuhi sanksi PBB saat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, Rabu (8/11) kemarin. Trump tiba di Beijing pada Rabu sore dari Korea Selatan untuk menetap dua malam di ibu kota Cina itu, sebagai bagian dari tur maraton Asia-nya. Presiden AS ragu-ragu mengenai apakah akan mengumumkan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme pada akhir perjalanannya, kata pejabat tersebut, yang berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan AS Air Force One. Trump percaya setiap pembicaraan dengan Korea Utara akan mengurangi ancaman, untuk mengakhiri provokasi dan gerakan menuju denuklirisasi dan bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai tanpa dilakukannya denuklirisasi, pejabat tersebut menambahkan. Demikian diberitakan Reuters. Presiden Cina Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya, Melania Trump, ke Palace Museum atau Kota Terlarang di Beijing, saat Trump memulai kunjungan kenegaraannya ke Cina. Trump dan Melania Trump tiba di Beijing pada Rabu. Hal. 19 Bergaya Barat

Dua Pimpinan KPK Disidik Polri

Febri Diansyah

Jakarta (Bali Post) – Dua pimpinan KPK dilaporkan ke Mabes Polri atas pemalsuan surat. Bahkan, Bareskrim Polri telah melayangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui hal itu, Rabu (8/11) kemarin. Ia pun mempercayai Bareskrim Mabes Polri bersikap profesional terkait adanya laporan terhadap dua pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang atas dugaan memalsukan surat. ‘’Ini kan bukan terjadi kali ini saja, jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut dan kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya,’’ katanya. Terkait hal itu, ia pun mengingatkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara yang

lain. ‘’Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam kasus penanganan perkara, tentu kami perlu ingat Pasal 25 Undang-undang Tipikor. Jadi, saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 Undang-undang Tipikor tersebut,’’ ucap Febri. Sebelumnya, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR-RI Setya Novanto, mengatakan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak Selasa (7/11). Kedua petinggi KPK tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. Febri pun mengaku

lembaganya telah menerima SPDP dari Bareskrim Polri tersebut pada Rabu (8/11) sore. ‘’Tadi sore kami sudah terima SPDP, isi SPDP itu ada dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Jadi, perlu ditegaskan di sini, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Tentu kami akan pelajari lebih lanjut termasuk juga apa yang dipersoalkan di sana,’’ tuturnya. Dikeluarkannya SPDP tersebut bermula dari seorang warga bernama Sandy Kurniawan melaporkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke Bareskrim Polri dengan tuduhan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. Laporan tersebut teregister dalam laporan polisi Nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.