20 HALAMAN
NOMOR 79 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu paing, 8 november 2017
Sampai September 2017
Serapan Anggaran 47,56 Persen
ASISTEN Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bali I Dewa Putu Sunartha mengatakan, pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi dari percepatan penyerapan APBD. Mengingat, APBD merupakan stimulan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun hingga triwulan III, serapan anggaran rupanya masih belum mencapai target 60 persen. ‘’Memang harus diupayakan percepatan peningkatan penyerapannya. Secara nasional juga begitu,’’ ujarnya. Per September 2017 atau triwulan III, lanjut Sunartha, realisasi keuangan baru tercapai 47,56 persen. Namun realisasi fisik sudah mencapai 68,14 persen. Pihaknya meyakini pada triwulan IV yang masih berproses akan ada lompatan yang signifikan. Hal. 19 Tidak Pas
Kondisi ekonomi Bali triwulan III 2017 yang melambat dibandingkan triwulan III 2016 membuat beberapa kalangan pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2017 lebih baik dari sebelumnya. Bahkan pelambatan ekonomi Bali triwulan III 2017 dinilai paling parah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Adhi Ardhana
ekonomi kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata seperti sektor transportasi, perdagangan, hotel dan restoran,’’ jelasnya. Analis Bank Indonesia KPw Provinsi Bali Umran Usman mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 6,22 persen, sesuai prediksi dari BI yaitu antara 5,9-6,3 persen. Dengan adanya peningkatan vulkanis Gunung Agung menyebabkan pembatalan booking lebih dari 11.000 room/night. Hal. 19 Perangkat Desa
Ramantha
Raka Suardana
JK Sebut Periksa Setnov Tak Perlu Izin Presiden man pada 3 November 20117. ‘’Saya tidak tahu apakah sudah (tersangka) atau tidak. Tapi apa pun, sebagai pimpinan DPR dia harus taat kepada hukum yang dibuat oleh DPR sendiri,’’ kata Wakil Presiden. KPK telah menetapkan Setnov sebagai tersangka ka-
sus e-KTP pada 17 Juli 2017. Namun pada 29 September 2017 hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setnov, dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur yang berlaku. (ant)
Sunartha
Kasus E-KTP
KPK Tetapkan Tersangka Baru
Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terkait perkara korupsi dalam pengadaan e-KTP tidak memerlukan izin dari Presiden Joko Widodo. ‘’KPK tidak butuh izin untuk memeriksa, kalau polisi memang. Tapi kalau KPK ada UU sendiri, tidak perlu izin presiden,’’ katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11) kemarin, menanggapi sikap Setya Novanto yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan lembaga itu belum mengantongi izin dari presiden. Wakil Presiden meminta politisi Partai Golkar itu menaati proses hukum yang berjalan. Beberapa waktu lalu beredar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budi-
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Pesimis, Pertumbuhan Ekonomi Bali Lebih Baik Pengamat ekonomi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha mengatakan, pelambatan ekonomi Bali triwulan III 2017 memang paling parah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pelambatan ini disebabkan dua masalah yaitu pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah prediksi APBN yaitu hanya 5,06 persen. Penyebab yang kedua adalah karena aktivitas Gunung Agung yang menyebabkan kunjungan wisatawan, baik asing maupun domestik turun tajam. ‘’Padahal penggerak utama
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Jusuf Kalla
Potensi Konflik Pilkada 2018 Sangat Tinggi
Jakarta (Bali Post) – KPK kembali menetapkan tersangka baru kasus e-KTP. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan hal itu. Bahkan, ia menyatakan KPK sudah memiliki lebih dari dua bukti terkait tersangka baru kasus e-KTP. ‘’Sudah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti. Kami yakin punya lebih dua alat bukti,’’ kata Febri Diansyah, Selasa (7/11) kemarin. Kata dia, ada penyidikan baru yang dilakukan dalam kasus KTPelektronik. Dalam beberapa hari ini KPK memang fokus terhadap proses hukum terhadap lima orang yang kami proses sebelumnya. Ada yang sudah di persidangan, ada yang sedang di persidangan dan di tingkat penyidikan. Selain itu, KPK juga telah mencermati putusan praperadilan Setya Novanto dan
juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42. ‘’Selain itu, secara pararel kami juga cermati putusan praperadilan kemudian putusan MK Nomor 42 sampai akhirnya kami membuka penyidikan baru dalam kasus KTP-elektronik,’’ ucap Febri. Saat dikonfirmasi apakah sprindik baru itu untuk Setya Novanto, ia belum bisa menyampaikannya secara rinci. ‘’Saat ini kami belum bisa sampaikan secara rinci tetapi kami konfirmasi dulu benar ada proses penyidikan, benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP-elektronik ini. Namun, siapa, perannya apa saja, dan rincian lebih lanjut nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers yang akan kami umumkan,’’ ungkap Febri. Hal. 19 Beberapa Sanksi
Acara Pernikahan Putrinya
Jokowi Sebut Sederhana ADANYA kritik bahwa acara pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu, dengan Muhammad Bobby Afif Nasution dianggap terlalu mewah, mendapat tanggapan Presiden Joko Widodo. Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, dalam pesannya yang diterima Bali Post menyebutkan bahwa Presiden menjelaskan bahwa acara pernikahan putrinya diselenggarakan secara sederhana. ‘’Ya relatif-lah ya yang namanya sederhana. Wong kita ini juga punya hajatan di kampung, ya kan. Gedung juga gedung sendiri. Catering juga sendiri, panitia juga sendiri,’’ ujar Presiden sambil menunjuk ke arah putranya, Gibran Rakabuming. Presiden mengatakan, rangkaian acara pernikahan yang ia lakukan diselenggarakan sebagaimana yang biasa diadakan di daerahnya. ‘’Jadi jangan dibandingkan dengan yang lain-lain. Kita ini hajatannya di kampung, di daerah, jadi ya… adanya seperti ini,’’ ucap Presiden.
Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan potensi konflik di Pilkada Serentak 2018 sangat tinggi. Ada tiga faktor yang membuat potensi konflik pilkada serentak yang diagendakan pada 27 Juni 2018 itu lebih tinggi dibanding pilkada tahun-tahun sebelumnya. ‘’Potensi konflik, menurut kami, sepertinya potensinya sangat tinggi untuk menjadi konflik karena pertarungan 2018 itu pertarungan yang paling melibatkan banyak hal,’’ kata Arief Budiman pada diskusi ‘’Potensi Konflik Pilkada Serentak Tahun 2018’’ di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (7/11) kemarin. Arief menyebut faktor pertama adalah jumlah pemilih dalam Pilkada Serentak 2018 yang mencapai 158 juta warga. Dari data kuantitatif, menurutnya, jumlah pemilih pada Pemilu 2019 tercatat tinggi. Mencapai 197 juta orang secara nasional. ‘’Menurut data kuantitatif itu rekor tertinggi, kenapa satu dari jumlah pemilih yang diperebutkan. Total pemilih nasional kita 192 juta pemilih data pemilu tahun 2014. Pemilu tahun 2019 diperkirakan mencapai 197 juta pemilih,’’ kata Arief. Faktor kedua karena banyak penyelenggara pilkada yang telah atau akan habis masa jabatannya. Ada penyelenggara pilkada di daerah yang habis masa tugasnya pada hari H pelaksanaan pemungutan suara, ada yang menjelang hari H pemungutan suara hingga ada yang habis masa jabatannya beberapa hari setelah hari H pemungutan suara. Hal. 19 Lakukan Kecurangan
Bali Post/ant
PASANG BLEKETEPE Presiden Joko Widodo menaiki tangga untuk memasang ‘’bleketepe’’ di atas gerbang kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11) kemarin. Pemasangan ‘’bleketepe’’ tersebut merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Nasution.
Sementara itu, Selasa (7/11) kemarin, Kahiyang Ayu menjalani prosesi midodareni atau malam pingitan bagi mempelai wanita yang akan menikah pada Rabu (8/11) ini. Sejumlah tamu undangan hadir untuk melihat prosesi midodareni itu. Prosesi midodareni dalam adat Jawa dilakukan oleh calon pengantin wanita yang akan dirias pada malam sebelum akad nikah. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan calon mempelai wanita. Kahiyang akan dipingit di dalam kamar atau rumahnya dan tidak boleh ditemui oleh mempelai pria. Lazimnya, calon mempelai pria bersama keluarga akan datang ke kediaman keluarga mempelai wanita tanpa bertemu dengan calon pengantin wanita. Calon mempelai wanita pada malam midodareni hanya boleh dilihat oleh saudara dan tamu wanita saja seperti para gadis dan kaum ibu. Dalam acara itu, lazimnya keluarga mempelai pria akan memperkenalkan diri dan membawa seserahan serta mas kawin untuk pernikahan bagi mempelai wanita. Keluarga bersama calon mempelai pria, Muhammad Bobby Nasution tiba di kediaman Jokowi pada pukul 19.00 WIB. Rombongan keluarga disambut oleh perwakilan keluarga Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Jokowi. ‘’Adapun maksud kedatangan kami dari Medan menyampaikan salam takzim dan bermaksud menyerahkan calon pengantin pria Muhammad Bobby Nasution,’’ kata perwakilan keluarga Bobby, Letjen Edy Rahmayadi, kepada keluarga Presiden Jokowi. (ant)
Menentang Kebijakan Investasi Menyesatkan
Nyoman Dhamantra
BIJAK mengelola investasi di tanah Bali merupakan harapan sebagian besar warga Bali. Ambisi untuk mengelola investasi terlebih mengeksploitasi hanya untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang, hanya akan mempercepat kehancuran Bali. Itu sama dengan investasi racun. Pembangunan di Bali haruslah berorientasi untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya kelompok tertentu. Terkait dengan kebijakan investasi dan solusi pembangunan di Bali ke depan, wartawan Bali Post melakukan wawancara khusus dengan Nyoman Dhamantra, Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi PDI-P. Bagaimana pandangan Nyoman Dhamantra (ND) terkait dengan investasi yang berpotensi merusak alam Bali? Petikan wawancara khusus dengan anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan dapil Bali ini disajikan dalam bentuk tanya-jawab.
Wawancara Khusus Wartawan: Angka gini ratio Bali tercatat lebih baik dari rata-rata nasional. Lalu mengapa rakyat Bali malah cenderung menghambat investasi, padahal pesatnya pertumbuhan ekonomi Bali seperti sekarang itu lebih dikarenakan akan laju investasi? ND: Investasi itu dapat menjadi madu ataupun racun bagi pembangunan. Jika realitanyainvestasi hanya merusak keseimbangan alam dan memperlebar ketimpangan antarwilayah ataupun kesenjangan antarpenduduk, bukankah itu racun bagi pembangunan? Kebijakan investasi seperti itu untuk apa dipertahankan? Pembangunan dilakukan harus untuk kepentingan hajat
hidup rakyat banyak. Bukan untuk kepentingan segelintir kelompok. Angka gini ratio yang ada itu tidak cukup akurat, jangan-jangan itu pesanan, karena fakta yang ada pesatnya laju investasi di Bali, justru dibarengi dengan tumbuh suburnya peminggiran terdahap krama adat (penduduk lokal) seperti halnya transmigrasi. Kalau di Jakarta tanpa keberadaan orang Betawi, pembangunan masih dapat berlangsung dengan baik. Berbeda dengan Bali, di mana budaya menjadi tumpuan pembangunan ekonomi dan hanya krama adat yang sanggup melakukan pelestariannya. Wartawan: Dengan bantuan pemerintah berupa bansos dan penyaluran corporate social responsibility (CSR) lewat bantuan para pengusaha, bukannya saat ini membuat pembangunan pura
menjadi tambah banyak dan megah. Apakah ini tidak cukup? ND: Pendahulu kami di Bali dari sejak zaman dahulu kala memang sudah membangun pura yang megah dengan ritual yang diyakini sebagai upaya efektif untuk berinteraksi dengan alam, dan kebetulan keunikannya dikagumi dunia. Bahkan pendahulu kami tidak membutuhkan uluran tangan dari pemerintah guna membangun pura ataupun kegiatan ritual. Artinya, di desanya masing-masing krama adat telah memiliki kemandirian ekonomi. Dengan kemandirian ekonomi itu, justru membuat kegiatan gotong royong masih dapat berlangsung. Tetapi sekarang, mana ada itu semangat gotong royong? Hal. 19 Krama Adat