20 HALAMAN
NOMOR 78 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
selasa umanis, 7 november 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Ekonomi Bali Tumbuh Melambat Denpasar (Bali Post) Pada triwulan III 2017, ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan ini melambat kalau dibandingkan triwulan III 2016 (yoy) yang mencapai 6,61 persen. Walaupun secara nasional pertumbuhan ekonomi Bali lebih besar dari nasional yang mencapai 5,06 persen. Demikian disampaikan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan, Senin (6/11) kemarin. Kata dia, kalau dibandingkan triwulan II 2017 (qtq) ter-
jadi pertumbuhan sebesar 3,34 persen. Dengan pertumbuhan 3,34 persen, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali stagnan. Karena pada triwulan I 2017, pertumbuhannya juga 3,34 persen. Pada triwulan III 2017, pertumbuhan ekonomi Bali ditopang oleh 3 sektor ekonomi tertinggi. Yaitu akomodasi, makanan dan minuman dengan pertumbuhan 10,71 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran 9,64 persen dan sektor listrik dan gas tumbuh sebesar 8,40 persen. Hal. 19 Kunjungan Wisman
DPR Kirim Surat ke KPK
Panggil Novanto Perlu Izin Presiden
Bali Post/ant
Semuel Abrijani Pangerapan
Kemenkominfo Ancam Blokir ’’WhatsApp’’
Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua DPR-RI Setya Novanto, Senin (6/11) kemarin. Namun, Setya Novanto kembali tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Ketidakhadirannya bukan karena sakit seperti sebelumnya, tetapi karena tiadanya surat izin dari presiden. Plt. Sekjen DPR-RI Damayanti mengakui adanya surat dari DPR terkait ketidakhadiran Setya Novanto dari panggilan penyidik KPK. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin dari presiden. ‘’Kita buat suratnya, saya kirimin, sudah, enggak ada masalah,’’ kata Damayanti, Senin kemarin. Ia meyakini tim biro pimpinan DPR sudah
memiliki kajian hukum tentang itu, sehingga tidak sembarangan mengajukan surat berisi perlunya izin presiden untuk memanggil Novanto. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan rencananya Ketua DPR-RI Setya Novanto, Senin kemarin diperiksa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (ASS),
Direktur Utama PT Quadra Solution. Namun, pemeriksaan batal karena adanya surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPRRI. Surat itu berisi lima poin yang intinya menyatakan Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. ‘’Karena panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI,’’ kata Febri. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, KPK tidak memerlukan izin presiden untuk memanggil dan meminta keterangan Ketua DPR-RI Setya Novanto. ‘’Tidak tepat kalau Ketua DPR berlindung di Pasal 245 UU MD3, karena baik sebelum atau setelah JR (judicial review) ketentuan izin tidak berlaku untuk tindak pidana khusus,’’ kata Refly Harun di Kompleks Parle-
Jakarta (Bali Post) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan akan mempertimbangkan memblokir layanan berbagi pesan WhatsApp jika tidak menurunkan konten asusila dari pihak ketiga yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut. ‘’WhatsApp tidak boleh lepas tangan karena ini ada di platform-nya, harus menegur. Kalau tidak, kami terpaksa men-Telegramkan,’’ kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/11) kemarin. ‘’Blokir kalau tidak ada tindakan serius,’’ tambah Semuel. Hal. 19 Tiga Kali
Kuda Kereta Kencana
Jokowi Minta yang Jinak
Konten Pornografi Sudah Darurat
Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi VIII DPR-RI Ali Taher Parasong mengatakan konten pornografi yang beredar luas di masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, keberadaan konten pornografi sudah bisa dimasukkan dalam kategori bagian dari keadaan darurat. ‘’Pemerintah harus menganggap bahwa kejahatan pornografi itu bagian dari darurat negara. Pornografi, miras, narkoba, itu bagian dari negara dalam keadaan darurat,’’ kata Ali Taher Parasong usai diskusi Hal. 19 Konten Porno
Bali Post/ant
SIMULASI - Panitia pernikahan mengawal iring-iringan kereta kuda saat dilakukan simulasi geladi Kirab Kereta Kuda Pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby Nasution di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Senin (6/11) kemarin.
UPACARA menyambut Presiden Jokowi mantu di Kota Solo mulai terasa. Berbagai persiapan sudah dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian Jokowi adalah kereta kencana yang akan dinaiki putrinya, Kahiyang Ayu. ‘’Bapak Jokowi tidak minta kuda yang istimewa, tetapi sederhana saja, yang penting jinak dan tidak rewel,’’ kata Mujiono, warga Jajar Laweyang Solo, sebagai kusir kereta kencana mempelai perempuan Kahiyang Ayu, di Solo, Senin (6/11) kemarin. Menurut Mujiono, sesuai pesanan ada delapan kereta kencana yang ditarik 16 ekor kuda. Setiap kereta kencana akan ditarik dua ekor kuda. Mujiono mengatakan kereta kencana yang akan dikemudikan untuk mempelai perempuan Kahiyang Ayu, dengan ditarik dua ekor kuda betina, namanya Agustin dan Srikandi. ‘’Saya bangga dipercaya Pak Presiden Jokowi. Saya mendapat pesanan beliau sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang Presiden RI,’’ kata Mujiono, usai melakukan geladi bersih di Graha Saba Buwana Solo. Menurutnya, kuda bersama perlengkapannya sudah disiapkan sejak seminggu yang lalu, dan kini sudah siap semuanya tinggal pelaksanaan sesuai waktu yang dijadwalkan. Hal. 19 Kesehatan Kusir
Wiryatama Minta KS Kesatria
Jro Gede Komang Swastika Masuk DPO
Kapolda Bentuk Tim Pemburu Denpasar (Bali Post) Oknum Wakil Ketua DPRD Bali Jro Gede Komang Swastika alias Mang Jangol kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose pun telah membentuk tim khusus untuk memburu Mang Jangol yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, Kapolda memerintahkan untuk menindak tegas terukur yaitu ditembak jika tersangka melawan. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Hadi Purnomo didampingi Kasat Resnarkoba Kompol Wayan Arta Ariawan, Senin (6/11) kemarin, mengatakan Jro Gede Komang Swastika sudah masuk DPO sejak 4 November lalu, termasuk istri pertamanya Ni Luh Ratna Dewi dan kakaknya yaitu Wayan Sunada alias Wayan Kembar. ‘’Dia juga kami cekal karena pernah ke luar negeri,’’ tegasnya. Menurut Kapolresta, perbuatan Swastika termasuk membahayakan dan pelanggaran berat. Pasalnya selain jadi bandar narkoba, pelaku juga memiliki senpi dan sajam di ru-
men, Senayan, Jakarta, Senin kemarin. Korupsi, menurut Refly, merupakan kejahatan yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga dalam kategori tindak pidana khusus, sehingga pemeriksaannya tidak memerlukan izin presiden. ‘’Tidak ada alasan Ketua DPR untuk mangkir dari pemeriksaan KPK. Apalagi KPK dalam menjalankan tugasnya berbekal UU khusus yang selama ini dipakai. Sebelum ada UU MD3, UU KPK yang eksis sekarang ini mengatur kewenangan KPK termasuk panggil pejabat publik tanpa harus melalui birokrsi perizinan termasuk presiden,’’ tegas mantan staf ahli Makhamah Konstitusi (MK) ini. Hal. 19 Tidak Cermat
mahnya. ‘’Ini bukan main-main. Bapak Kapolda dengan tegas mengatakan libas semua orang yang terlibat narkoba,’’ tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Kombes Hadi mengimbau supaya Komang Swastika secepatnya menyerahkan diri. Jika tidak akan dilakukan tindakan tegas. ‘’Ketiga pelaku yang DPO itu berstatus tersangka. Foto mereka sudah tersebar ke seluruh Indonesia, termasuk Mabes Polri. Pintu keluar Bali juga sudah dijaga,’’ ungkapnya. Mang Jangol dijerat kasus narkoba, senpi dan sajam karena barang bukti tersebut diamankan di kamarnya lantai dua. Hal. 19 Pesta SS DPO - Kapolresta Denpasar menunjukkan foto-foto daftar pencarian orang (DPO) di Mapolresta Denpasar, Senin (6/11) kemarin. Mereka dimasukkan dalam daftar DPO terkait kasus narkoba.
Bali Post/eka
RUANG kerja Jro Gede Komang Swastika (KS) di area kantor DPRD Bali tampak lengang. Di gedung dewan, KS memang mendapatkan satu ruangan khusus lantaran jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Bali. Ada fasilitas seperti sofa untuk menerima tamu, AC, sebuah kulkas, dan dispenser. Di meja kerja politisi Partai Gerindra itu tak ada sesuatu yang mencolok. Kecuali setumpuk koran baru yang jelas belum disentuh ataupun dibaca. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali I Nyoman Suyasa, Senin (6/11) kemarin mengatakan, KS terbilang cukup rajin mengikuti rapat atau sidang paripurna di DPRD Bali. Sebagai wakil ketua dari Fraksi Partai Gerindra juga tidak mengecewakan. Namun terkait kasus penggerebekan di kediaman KS atas kasus narkoba, pihaknya mendukung aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Hal. 19 Tes Urine