20 HALAMAN
NOMOR 15 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (148 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis wage, 1 september 2016
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jangan Hanya Lihat Polda akan Lakukan Tindakan Tegas Aksinya, Lihat Pula Akar Masalahnya Buntut Demo Bakar Ban
Denpasar (Bali Post) Polda Bali, Rabu (31/8) kemarin, menggelar simakrama dengan mengundang DPRD Bali, ForBALI, bendesa adat, FKUB, TNI dan sulinggih. Simakrama ini terkait aksi bakar ban oleh massa tolak reklamasi Teluk Benoa, Kamis (25/8) lalu. Pada pertemuan itu, Kapolda Irjen Pol. Sugeng Priyanto mengatakan, bila terjadi lagi polisi akan menangkap dan memproses pelakunya. ‘’Ini bukan ancaman. Tidak boleh bakar ban, apalagi sikap anarkis. Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan anarkis. Jangan paksa saya melakukan perbuatan represif,’’ tegas Kapolda. Bila dibandingkan kriminal umum dengan demo anarkis apalagi bentrok seperti di Lapas Kerobokan, lanjut Kapolda, psikologisnya sangat beda. Kasus Lapas Kerobokan, ia mengaku banyak Konjen yang telepon. Terkait unjuk rasa tiap minggu, menguras tenaga kepolisian untuk mengamankannya. Hampir tiap demo 500 personel dikerahkan. Padahal anggota tersebut bisa mengerjakan tugas lain. ‘’Selama ini saya perintahkan utamakan persuasif. Bikin onar, bakar ban, itu menyusahkan sebagian besar warga Bali. Bapak Kapolri langsung telepon saya dan beri petunjuk pengamanan pelaksanaan unjuk rasa tersebut,’’ ujarnya. Oleh karena itu, Kapolda bernisiatif menggelar simakrama tersebut untuk mencari solusi terbaik agar semua aspirasi tersalurkan. Hal.19 Ada Solusi
Aksi demo tolak reklamasi Teluk Benoa telah berlangsung empat tahun. Selama itu masyarakat Bali berjuang sendirian untuk membela tanah Bali. Mereka; para pejabat dan wakil rakyat dinilai belum menunjukkan kepeduliannya. Akibatnya muncul ‘’riak-riak’’ kecil sebagai ekspresi kemarahan masyarakat akan sikap para pemimpin yang buta-tuli akan aspirasi masyarakat tolak reklamasi. Demikian terungkap pada simakrama Kapolda Bali dengan tokoh Bali, Rabu (31/8) kemarin.
Bali Post/rah
SIMAKRAMA - Kapolda Bali Irjen Pol. Sugeng Priyanto menggelar simakrama dengan ForBALI, bendesa adat, tokoh masyarakat dan agama, terkait aksi massa bakar ban usai demo tolak reklamasi Teluk Benoa, Rabu (31/8) kemarin.
BENDESA Adat Buduk Ida Bagus Purbanegara mengatakan, aksi yang dilakukan minggu lalu sebagai ekses dari tak diperhatikannya aspirasi rakyat yang ‘’berjuang’’ sejak empat tahun lalu. ‘’Saat tangan kami dua ini sudah tidak bisa membendung masyarakat dengan kemarahannya, kami tidak bisa masuk dan mereka akan mencari jalannya sendiri,’’ tegas Purbanegara. Menurutnya, mesti dicari penyebabnya terkait aksi bakar ban tersebut. Bendesa adat sudah mengambil peran dalam
mengamankan puluhan ribu masyarakat yang tiap minggu turun ke jalan dengan kemarahan. ‘’Jangan dikira masyarakat adat itu tidak marah. Mereka marah karena ada pengabaian harga dirinya. Kami mengawal hasil paruman adat yaitu menolak reklamasi Teluk Benoa. Itu yang kami kawal bertahun-tahun,’’ ujarnya. Sekarang hanya satu kali kejadian, seakan-akan Pasubayan dan desa adat menodai Bali dengan bakar ban. Hal.19 Damai Saja
RI Keluarkan ‘’Travel Advisory’’ ke Singapura
Satu WNI Diduga Terjangkit Zika Sudikerta
Wagub Sudikerta Tolak Geothermal
Jakarta (Bali Post) Pemerintah Indonesia menerbitkan travel advisory atau saran tidak bepergian kepada masyarakat agar tidak melakukan kunjungan ke Singapura. Pemerintah menyarankan masyarakat menunda bepergian ke Singapura karena di negara tetangga tersebut sedang terjangkit virus Zika. ‘’Kita mengeluarkan travel advisory, tadi pagi kita komunikasikan dengan Kemenlu, karena harus ada advice dari Kemenlu. Kami juga sudah mengeluarkan protect dari negara kita. Karena ini makin meningkat, adanya penambahan korban di Singapura. Kita koordinasikan lagi, dan akhirnya Kemenlu keluarkan travel advisory,’’ kata Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8) kemarin. Pihak Kemenkes RI mendapat informasi bahwa jumlah orang yang terjangkit virus Zika telah bertambah menjadi 82 orang. Virus tersebut sebagian besar terdeteksi melalui tes kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan Singapura. Sebagian besar orang yang terinfeksi diketahui adalah pekerja bangunan warga asing. Hal. 19 Ibu Hamil
WAKIL Gubernur Bali I Ketut Sudikerta membantah ingin proyek geothermal tetap berlanjut. Kehadirannya dalam rapat bersama Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Selasa (30/8) lalu, justru untuk menyampaikan penolakan keberlanjutan proyek itu oleh Pemprov Bali. Penolakan Pemprov Bali bahkan sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur. ‘’Saya bacakan kronologinya, kemarin itu semua di hadapan pimpinan Komisi VII. Jadi Pemerintah Provinsi Bali menolak keberlangsungan pembangunan geothermal Bedugul ini,’’ ujarnya, Rabu (31/8) kemarin. Hal.19 Pemerintah Pusat
Kasus Kakak Saipul Jamil
Terungkap Peran Hakim Tinggi
Jakarta (Bali Post) – Pada sidang perkara kakak penyanyi Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, ketua tim pengacara Saipul Jamil, Kasman Sangaji, dan anggota kuasa hukumnya Berthanatalia Ruruk Kariman, terungkap keterlibatan hakim tinggi Karel Tupu dan ketua majelis hakim kasus Saipul, Ifa Sudewi. Karel Tupu adalah hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan suami dari terdakwa Berthanatalia. Saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/8) kemarin, terungkap bahwa Karel menyarankan Berthanatalia untuk menemui Ifa langsung saat mengurus perkara Saipul. Hal.19 Secara Langsung
Bali Post/rtr
Retno L. Marsudi
Ngurah Rai Siagakan ’’Thermal Scanner’’
KANTOR Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ngurah Rai, Bali menyiagakan alat pendeteksi suhu tubuh atau thermal scanner untuk mengantisipasi merebaknya virus Zika setelah sebelumnya ditemukan kasus tersebut di Singapura. ‘’Kami siapkan satu alat pendeteksi suhu
tubuh. Sejauh ini belum ada tanda penumpang yang baru datang suhu tubuhnya tinggi,’’ kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ngurah Rai, Lucky Tjahyono, Rabu (31/8) kemarin. Hal. 19 Tim KKP
SALURAN AIR - Seorang pekerja menyemprotkan asap ke saluran air di wilayah umum dari perumahan publik di Singapura.
Singapura Akui Wabah Zika Menyebar
Singapura – Singapura mengakui wabah virus Zika telah menyebar dengan kasus akibat virus ini meningkat menjadi 82 kasus sejak Selasa lalu. Sementara itu AS dan sejumlah negara memperingkatkan perempuan hamil yang menjadi warga negaranya atau yang tengah berencana hamil untuk tidak bepergian ke Singapura. Virus itu telah mewabah di Benua Amerika dan Karibia sejak akhir tahun lalu dan menyerang wanita hamil dengan risiko bayi lahir dengan kepala kecil dan otak yang tidak berkembang (mikrosepali).
Sejak Selasa lalu, AS, Australia, Taiwan dan Korea Selatan mengeluarkan larangan kepada warga negaranya untuk tidak pergi ke Singapura. Peringatan ini dikeluarkan setelah Singapura mengakui penularan virus Zika terjadi di luar kluster aslinya di mana paling sedikit lima dari 26 kasus baru dipastikan virus Zika di daerah Aljunied, bagian tenggara Singapura, umum Kementerian Kesehatan dan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura. Hal. 19 Warga Singapura
Bali Post/rtr
ZIKA - Pekerja berjalan di unit bangunan prefabrikasi masa lalu saat mereka membersihkan lokasi konstruksi di mana ditransmisikan secara lokal kasus Zika pertama kali ditemukan di Singapura, 31 Agustus 2016.
Merebut Kembali Kemerdekaan Pertanian Indonesia
Pemerintah Mesti Jujur Ungkap Data
Bali Post/ant
AHOK - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersiap mengikuti sidang lanjutan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (31/8) kemarin. Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Bali Post/ant
PEMERINTAH mesti jujur dan transparan dalam menyampaikan data kepada masyarakat di bidang pertanian. Pasalnya, ketidakjujuran dalam penyampaian data oleh pemerintah selama ini telah membuat karut-marut pengelolaan pertanian. Akibatnya sektor pertanian tidak mengalami perbaikan dan kemajuan. Demikian persoalan yang mengemukan dalam Bincang-bincang Agribisnis bertajuk ‘’Merebut Kembali Kemerdekaan Pertanian Indonesia’’. Acara itu diadakan Forum Orasi Kemerdekaan Pertanian Indonesia (FOKPI) di Jakarta, Rabu (31/8) kemarin. Hadir sejumlah tokoh di
antaranya Komisioner Ombudsman Lily Puspitasari, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Purn) Susno Duadji, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM Mochammad Maksum Machfoedz, motivator masalah pertanian Wayan Supadno dan pegiat masalah pertanian lainnya. Komisioner Ombudsman Lily Puspitasari mengatakan, Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik lembaga negara maupun badan swasta, merasa prihatin dengan kondisi pengelolaan pertanian saat ini.
‘’Apa yang dilihat Ombudsman di bidang pertanian hari ini adalah bahwa kedaulatan pangan khususnya petani belum terwujud,’’ kata Lely. Dalam komunitas beras, misalnya, pernah suatu waktu Menteri Pertanian harus meminta audit ulang kepada jajarannya karena ternyata data yang disampaikan pemerintah berbeda dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Audit dilakukan setelah ada desakan dari sejumlah eleman masyarakat atas ketidakjujuran data yang disampaikan pemerintah. Hal.19 Secara Optimal
Susno Duadji
Moeldoko