Edisi 01 Desember 2016 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

Kamis kliwon, 1 desember 2016

Presiden Joko Widodo

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Hilangkan, Kesombongan Mayoritas Kupang (Bali Post) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Ahmad Hasyim Muzadi mengharapkan agar kesombongan mayoritas harus dihilangkan dari Indonesia. ‘’Saat ini masih saja banyak orang yang merasa bahwa hidup dengan mayoritas umat yang banyak itu adalah sesuatu yang luar biasa, seakan-akan mayoritas itu adalah simbol kebenaran,’’ katanya di Kupang, Rabu (30/11) kemarin.

Bali Post/ant

Jokowi Minta Jaga Keberagaman Tangerang (Bali Post) – Presiden Jokowi berpesan tiga hal pada Pemuda Muhammadiyah yakni agar menjaga keberagaman, beretika di media sosial, dan kesiapan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menutup Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang digelar di Narita Hotel Tangerang, Banten, Rabu (30/11) petang. ‘’Ada 700 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal berbeda-beda, bermacammacam, beragam inilah kemajemukan kita, anugerah Allah yang patut kita syukuri. Inilah kekuatan kita yang bisa kita tunjukkan ke negara lain, meski beda tetap satu,’’ katanya. Indonesia memiliki 516 kabupaten/kota dengan berbagai keberagaman yang harus dirawat dan dijaga. Presiden juga bercerita tentang kunjungan kerjanya ke 34 provinsi dan hampir separuh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dari perjalanan-perjalanan itulah, ia menyadari betapa Indonesia memiliki beragam kebinekaan. ‘’Jangan sampai ada satu pun di antara kita yang tidak menyadari itu, kita ingin ingatkan bahwa kita memang beragam,’’ ujarnya. Hal. 19 Saling Mengejek

20 HALAMAN

NOMOR 104 TAHUN KE 69

Ia menyeruhkan hal tersebut saat menyampaikan orasi pada Apel dan Doa Bersama ‘’Indonesia Bersatu, Indonesiaku, Indonesiamu dan Indonesia Kita’’ di halaman rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. Menurutnya, hidup di negara yang penuh dengan toleransi dan berbhinneka tunggal ika itu seharusnya membentuk seluruh umat di Indonesia untuk tidak saling menyombongkan diri dengan kebesaran mayoritasnya. ‘’Sebab, kebenaran adalah kebenaran, mayoritas adalah mayoritas, minoritas adalah minoritas dan di Indonesia ini umat yang minoritas di suatu tempat boleh jadi menjadi mayoritas di tempat lain dan sebaliknya,’’ ujarnya.

Bali Post/ant

MERAH PUTIH - Sejumlah mahasiswa dan pelajar memegang bendera Merah Putih saat mengikuti Gerakan Nasional Nusantara Bersatu di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/11) kemarin. Gerakan Nasional Nusantara Bersatu yang diikuti oleh sejumlah anggota TNI, Polri, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan masyarakat tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah Indonesia bertujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, agama apa pun yang berkembang di negara ini, harus menawarkan humanisme atau menawarkan kemanusiaan. Tuhan Yang Mahakuasa memberikan agama agar manusia hidup sejahtera dunia dan akhirat. Oleh karena itu tugas agama adalah menyebarkan, kesejahteraan, keadilan serta persamaan. Jika semuanya itu berjalan dengan baik, yakinlah bahwa mayoritas dan minoritas agama itu dapat tumbuh dan dihargai oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, katanya, jika agama itu dibentuk untuk mengajarkan sebuah kebencian maka mayoritas pun akan berubah menjadi minoritas. Hal. 19 Jaga Nasionalisme

’’Saat ini masih saja banyak orang yang merasa bahwa hidup dengan mayoritas umat yang banyak itu adalah sesuatu yang luar biasa, seakan-akan mayoritas itu adalah simbol kebenaran.’’ Hasyim Muzadi Wantimpres

Dilantik Jadi Ketua DPR

Bali Post/ant

DIUMUMKAN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rochmad (kanan) didampingi Kapuspenkum Moh. Rum mengumumkan status kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (30/11) kemarin.

Berkas Ahok P21

Diakui Kampanyenya Terganggu

Jakarta (Bali Post) – Polri segera melimpahkan berkas tahap kedua untuk kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama. ‘’Secepatnya, mungkin pekan ini. Mungkin tidak terlalu lamalah,’’ kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar di Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (30/11) kemarin. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan berkas calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah lengkap atau P21. ‘’Menyatakan bahwa perkara tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau yang kita kenal Ahok telah dinyatakan P21,’’ kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad. Hal. 19 Masa Kampanye

Setya Novanto Janji Tingkatkan Hubungan dengan Presiden Jakarta (Bali Post) – Ketua DPR-RI Setya Novanto (Setnov) berjanji akan meningkatkan hubungan lebih produktif antara institusinya dengan lembaga tinggi lainnya, khususnya dengan Presiden RI, untuk memperkuat sistem presidensial. ‘’Kami juga akan meningkatkan hubungan yang lebih produktif dengan lembaga tinggi negara yang lain, khususnya dengan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka memperkuat sistem presidensial,’’ katanya setelah dilantik menjadi Ketua DPR dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Rabu (30/11) kemarin. Dia menjelaskan, akan menjalankan program-program bersama seperti legislasi, pengawasan dan anggaran sesuai amanah konstitusi. ‘’Saya bersama dengan Pimpinan DPR lainnya dan anggota dewan saling asah serta saling asuh dan selalu mementingkan kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat Indonesia,’’ ujarnya. Menurutnya, dirinya bersama empat pimpinan DPR lainnya pernah bekerja sama dengan kompak dan akan berjalan kembali saat ini setelah dirinya menjadi Ketua DPR. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ade Komarudin karena selama kurang lebih setahun bekerja

maksimal memimpin institusi DPR. Setya Novanto dilantik menjadi Ketua DPR setelah diputuskan dalam rapat paripurna. Pelantikan itu menindaklanjuti keputusan Partai Golkar mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto. Dalam rapat paripurna itu, mayoritas fraksi menerima pergantian dan memberikan selamat kepada Novanto. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menampik anggapan keputusan MKD yang terkesan mendadak itu karena adanya tekanan dari Partai Golkar. ‘’Saya sudah katakan tidak ada. Ini murni semua. Enggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, dan enggak ada kaitannya dengan ini (putusan MKD), semua jalan. Ada atau tidak ada MKD, ini (pergantian Ketua DPR) jalan,’’ kata Idrus Marham di Gedung DPR. Hal. 19 Minta Saham UCAPAN SELAMAT - Ketua DPR yang baru dilantik Setya Novanto menerima ucapan selamat usai sidang paripurna di kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (30/11) kemarin. Bali Post/ant

MKD Berhentikan Ade Komarudin

Dibantah Terkait Setya Novanto

Bali Post/ant

PUTUSAN - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad (kanan) bersama Wakil Ketua Guntur Sasono ketika menyampaikan hasil putusan perkara yang melibatkan Ketua DPR Ade Komarudin, Rabu (30/11) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan memberhentikan Ade Komarudin dari jabatan sebagai Ketua DPRRI karena terbukti melakukan pelanggaran sedang. ‘’Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR-RI, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan,’’ kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan keputusan itu dalam rapat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/11) kemarin. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa MKD memutuskan mengakumulasi kedua pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Ade menjadi pelanggaran sedang. Ia merinci pelanggaran ringan yang

dilakukan Ade antara lain pelanggaran etika karena memindahkan posisi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara yang awalnya merupakan mitra Komisi VI menjadi mitra Komisi XI DPR. Berdasarkan nomenklaturnya, Kementerian BUMN serta BUMN adalah mitra kerja Komisi VI DPR-RI. Pelanggaran kedua Ade berupa pelanggaran etika ringan karena dianggap memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertembakauan. MKD memutuskan Ade melakukan dua pelanggaran ringan dan kemudian mengakumulasinya menjadi pelanggaran sedang. MKD membantah keputusan pemberhentian Ade Komarudin dari posisi Ketua DPR berkaitan dengan penggantian

jabatan dari Ade ke Setya Novanto. ‘’Tidak ada kaitannya dalam proses mempercepat atau tidak mempercepat. Kami memang sudah menjadwalkannya,’’ kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu kemarin. Ia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Ade Komarudin memang dilakukan karena adanya akumulasi sanksi. Sudding menjelaskan, terdapat tiga opsi sanksi yang sedianya dapat diberikan kepada Ade, yakni pemindahan dari alat kelengkapan dewan (AKD), pemberhentian jabatan sebagai anggota dan pemberhentian jabatan di AKD. Opsi terakhir, lanjutnya, diambil lantaran posisi Ade yang memegang jabatan di AKD sebagai Ketua DPR. ‘’Kami hanya bekerja sesuai aturan MKD,’’ ujar Sudding. (kmb4/ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 01 Desember 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu