Edisi 1 Agustus 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 334 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (144rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Senin Pon, 1 Agustus 2016

@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Kasus Tanjungbalai

Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka Medan (Bali Post) – Polisi telah menetapkan tujuh tersangka dalam kerusuhan berbau SARA di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Jumat (29/7) malam. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Rina Sari Ginting di Medan, Minggu (31/7) kemarin, mengatakan ketujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pencurian saat kerusuhan berlangsung. Ketujuh warga itu adalah MARP (16), warga Jalan Juanda; Adk (21), warga Jalan Juanda; MIL (17), warga jalan Juanda; AAM (18), warga Sei Dua RMH Delen; FF (16), warga Jalan Pepaya; AP (18), warga Rambutan; dan MRM (7), warga Jalan Rambutan. Seluruh tersangka dikenakan pelanggaran Pasal 363 KUH Pidana tentang Pencurian. Hal. 19 Pihak Kepolisian

Gagal Rebut ’’Pole’’, Hamilton Tercepat Hockenheim – Meski gagal merebut pole, pembalap Mercedes Lewis Hamilton sukses menguatkan posisinya di puncak klasemen setelah memenangi balapan Grand Prix Formula 1 Jerman di Hockenheimring, Hockenheim, Minggu (31/7) kemarin. Dengan kemenangan itu, Hamilton memimpin klasemen dunia dengan perolehan poin 217. Sementara rekan setimnya, Nico Rosberg, hanya finis di tempat keempat di Jerman, di belakang duo pembalap Red Bull. Hal. 19 Tim Manor

Tokoh Buddha Tak Salahkan Siapa pun

Bali Post/ant

PASCAKERUSUHAN - Suasana Vihara Tri Ratna pascakerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Sabtu (30/7). Kerusuhan yang terjadi di Tanjungnbalai pada Jumat (29/7) dini hari menyebabkan sejumlah vihara dan kelenteng rusak.

Tanjungbalai (Bali Post) – Pemuka umat Buddha Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Leo Lopulisa, menyatakan mereka tidak perlu membenci dan menyalahkan siapa pun atas konflik antarwarga yang berujung pembakaran dan perusakan beberapa vihara serta kelenteng setempat. ‘’Kejadian yang menimpa tempat ibadah umat Buddha dan Konghuchu pada 30 Juli dini hari adalah aksi spontanitas dan tidak terencana. Kami tidak membenci atau menyalahkan siapa pun dalam peristiwa ini. Biarlah polisi yang mengusut kasus itu,’’ katanya di Tanjungbalai, Minggu (31/7) kemarin. Hal. 19 Semakin Kuat

Aksi Tolak Reklamasi

Lewis Hamilton

Bali Post/ap

Takkan Pernah Berhenti Melawan Investor Rakus Denpasar (Bali Post) -

Jajak Pendapat

Aksi tolak reklamasi di catus pata Desa Adat Sumerta, Minggu (31/7) kemarin, merupakan momentum untuk mengingat peristiwa heroik 110 tahun lalu. Di tempat itu, tepatnya 17 September 1906, para tetua menjaga Puri Badung dari ancaman kolonialisme Belanda. Sementara saat ini, masyarakat khususnya di dua Desa Adat Tanjung Bungkak dan Sumerta berjuang menolak kehadiran investor rakus yang akan mengorbankan alam Bali.

Jangan Kompromi dengan Koruptor KORUPTOR diwacanakan tak dihukum penjara. Ini gagasan baru pemerintahan Jokowi-JK yang dilontarkan Luhut Panjaitan menjelang di-reshuffle dari jabatan Menkopulhukam. Usulan ini pun direaksi banyak pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menolak usulan ini. Koruptor harus tetap dipenjarakan meskipun penjara penuh. Reaksi publik juga dominan sejalan dengan KPK. Mereka tak setuju jika koruptor tidak dipenjara. Koruptor harus dipenjarakan, terlebih termasuk kejahatan luar biasa. Publik berasumsi, korupsi adalah bentuk kejahatan yang harus mendapat ganjaran berat. Jika negara lain menembak mati koruptor, Indonesia mestinya juga melakukan hal itu. Syaratnya, penegakan hukum harus benar-benar berdasarkan keadilan, jujur, independen dan tak bermuatan ‘’bisnis’’. Menyikapi wacana koruptor tak dipenjarakan, Pusat Data Bali Post pun menggelar jajak pendapat di seluruh Bali. Jajak dengan mengajukan pertanyaan via telepon ini menyasar responden yang dipilih secara acak. Berdasarkan tabulasi atas jawaban responden, 78,34 persen responden menyatakan usulan tersebut tak perlu dijabarkan dalam bentuk revisi aturan yang ada. Penindakan pelaku kejahatan korupsi harus tegas dan menimbulkan efek jera. Memenjarakan koruptor tetap harus menjadi strategi selain hukuman memiskinan. Penegak hukum jangan sampai melakukan kompromi dengan koruptor. Usulan tidak memenjarakan koruptor juga berpotensi menguatkan gambling untuk melakukan korupsi. Jika dibidik aparat hukum, hasil kejahatan korupsi dikembalikan. Sebaliknya jika tak terdeteksi, koruptor akan nyaman. Koruptor juga akan mencari modus baru untuk mengkorup uang negara. Selebihnya, 19,45 persen responden malah setuju dengan koruptor tidak dipenjarakan. Langkah pemiskinan koruptor lebih efektif mengembalikan kerugian negara. Dalam hal ini, penegakan hukum harus benar-benar profesional. Penegak hukum harus jujur, bersih dan benar-benar merujuk fakta. Penindakan koruptor jangan sampai dijadikan ruang untuk melakukan ‘’pemerasan’’. Hal. 19 Pelaku Kejahatan

Bali Post/edi

TOLAK REKLAMASI - Ribuan peserta aksi tolak reklamasi di Denpasar, Minggu (31/7) kemarin. Aksi ini melibatkan warga Desa Adat Tanjung Bungkak dan Desa Adat Sumerta.

Dalam orasinya, Bendesa Pakraman Ketewel I Wayan Loci mengatakan reklamasi bertentangan dengan adat dan budaya Bali. Pihaknya juga kembali mengingatkan dampak reklamasi yang pernah dilakukan di Pulau Serangan. ‘’Reklamasi 400 hektar di Serangan sudah menghabiskan satu pura kami, apalagi 700 hektar itu akan merusak semuanya,’’ ujarnya. Bendesa Adat Intaran Sanur A.A. Kompyang Raka mengatakan tidak akan pernah berhenti melawan investor rakus yang ingin merusak alam Bali. Seperti halnya di Ketewel, wilayahnya di Intaran, Sanur juga sudah menjadi ‘’korban’’ reklamasi Pulau Serangan. Hal. 19 Bangkit Menolak

Desa Adat Sumerta dan Tanjung Bungkak

Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Denpasar (Bali Post) Jumlah desa adat yang mendeklarasikan tolak rencana reklamasi menjadi 39 desa adat. Hal ini menyusul deklarasi tolak reklamasi dari Desa Adat Sumerta dan Desa Adat Tanjung Bungkak. Pendeklarasian itu dilakukan Minggu (31/7) kemarin di catus pata Desa Adat Sumerta. Deklarasi diikuti ribuan massa. Tidak hanya dari dua desa adat yang ada di Kota Denpasar itu, tetapi juga masyarakat desa adat lain dari Gianyar, Badung, Klungkung,

bahkan Jembrana. Mereka terlebih dahulu berkumpul di pertigaan Jalan Hayam Wuruk - Jalan Nusa Indah. Sebuah obor di tangan ogoh-ogoh dinyalakan, sebelum kemudian massa bergerak menuju catus pata Desa Sumerta di perempatan Jl. WR Supratman - Jl. Kenyeri - Jl. Kecubung. Di catus pata tersebut, para bendesa dari dua desa adat kemudian berorasi sekaligus mendeklarasikan desa adatnya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. ‘’Mari kita bersatu, kita tun-

jukkan bagaimana kita sekarang menyelamatkan apa yang telah diberikan oleh leluhur, tempat suci sebagai prioritas,’’ ujar Bendesa Adat Tanjung Bungkak I Ketut Sueden dalam orasinya. Sueden menambahkan, masyarakat Sumerta sangat merasakan kepahitan masyarakat di area pesisir pascarencana reklamasi. Bendesa Adat Sumerta Wayan Putu Antara mengatakan, tidak hanya menolak tanpa ada filosofi di baliknya. Hal. 19 Seluruh Tubuh

Bali Post/edi

ORASI - Tokoh adat saat orasi tolak reklamasi di catus pata Desa Sumerta, Minggu (31/7) kemarin.

Haris Siap Diuji Terkait Suap Freddy Budiman Jakarta (Bali Post) Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan akan bersikap kooperatif apabila pihak kepolisian membutuhkan keterangan darinya yang mengungkap adanya permainan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukan terpidana mati Freddy Budiman. Menurut Haris, sebenarnya

pernyataan yang dibuatnya di media sosial ditujukan untuk mendorong aparat penegak hukum mendalami setiap informasi masyarakat. ‘’Menurut saya sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya polisi sebagai alat keamanan negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi menindaklanjuti informasi ini. Saya siap kapan pun untuk kooperatif,’’ kata Haris Azhar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Min-

ggu (31/7) kemarin. Penegasan Haris disampaikan menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso yang meragukan informasinya. Haris menjelaskan, dirinya siap diuji terkait tulisannya yang berjudul ‘’Catatan Seorang Bandit’’ yang mengungkap adanya permainan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba

yang dilakukan terpidana mati Freddy Budiman. ‘’Silakan diuji, bahkan saya meminta untuk diuji. Buat saya itu wajib diuji,’’ katanya. Sebenarnya, kata Haris, permasalahan utamanya bukanlah pada petunjuk yang didapatnya lemah, melainkan masalah pernyataan pemberantasan narkoba yang sering dilontarkan oleh Presiden sendiri. Haris mengaku pernyataan-

nya telah menyinggung pihak kepolisian. Oleh karena itu, ia mengatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dinyatakannya. ‘’Kalau ada kesalahan dari keterangan yang berbeda dari Freddy Budiman ke saya, atau kesalahan diri saya yang menyampaikan keterangannya Freddy Budiman, saya siap bertangung jawab,’’ katanya. Hal. 19 Bisnis Narkoba


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 1 Agustus 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu