20 HALAMAN
NOMOR 92 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost
sabtu pon, 19 november 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Isu ’’Rush Money’’ Tidak Berdasar Jakarta (Bali Post) – Isu rush money kini beredar di masyarakat. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun bereaksi. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh isu penarikan uang secara massal (rush). Ia menyebutkan, isu itu tidak berdasar karena tak ada apa-apa dalam sistem keuangan dan perbankan Indonesia saat ini, sebaliknya dalam keadaan sehat. ‘’Sistem keuangan, sistem perbankan sehat, jadi tidak ada dasar untuk ada kegiatan yang disebut rush,’’ kata Agus, Jumat (18/11) kemarin. Dia lalu menunjuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen ketika negara lain di
bawah itu. Sedangkan inflasi pada kisaran 3 persen, transaksi berjalan dan neraca pembayaran juga berjalan baik. Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengimbau masyarakat tidak termakan isu rush karena kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. ‘’Jangan terlalu sensitif terhadap isu macammacam. Enggak ada alasan untuk terjadi rush. Kalau ada yang mengembuskan itu dalam situasi seperti ini normal saja,’’ kata Darmin. Dia mengatakan pemerintah beserta otoritas lainnya tengah menjaga ekonomi dari berbagai faktor dan meminta masyarakat menjaga
situasi agar kondusif. ‘’Yang paling penting dari kita jaga ekonomi. Kalau kita jaga dengan baik, kalau ada guncangan, kita enggak bilang enggak mungkin ada guncangan, tapi dalam guncangan kalau kita jaga baik, ekonomi kita bisa bertahan,’’ katanya. (ant) BANK INDONESIA - Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat menghadiri acara peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11) kemarin. Bali Post/ant
Rencana Aksi 2 Desember
Pemerintah akan Tindak Pembuat Gaduh Negeri Jakarta (Bali Post) – Polisi telah menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Rupanya itu belum memuaskan pengunjuk rasa 4 November lalu. Rencananya, 2 Desember akan dilakukan demo dan menyuarakan agar Ahok ditahan.
Bali Post/ant
BERBINCANG - Menko Polhukam Wiranto berbincang dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11) kemarin.
Atas rencana tersebut, mantan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, negeri sebesar ini tidak boleh diatur dengan cara-cara begitu. ‘’Semua kan ada aturannya. Jadi jangan dikira pemerintah tidak bisa bertindak tegas sesuai aturan,
Ada Usulan Jokowi Bertemu Yudhoyono Jakarta (Bali Post) – Presiden Jokowi telah menggelar pertemuan dengan politisi dan tokoh agama. Bahkan, Jokowi saling balas kunjungan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kini muncul usulan agar Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terkait usulan agar Presiden bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto mengatakan bahwa pertemuan itu tidak dilakukan saat panas saja, tetapi dilakukan saat kondisi dingin juga bisa. ‘’Itu kan tidak perlu panas baru pertemuan, dingin-dingin bertemu juga enggak apa-apa. Enggak ada yang melarang,’’ jawab Menko Polhukam Wiranto, Jumat (18/11) kemarin. Ia juga mengatakan, kondisi politik saat ini sudah dingin setelah pihak kepolisian menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. ‘’Sebenarnya sudah dingin, tatkala pengunjuk rasa yang sekarang ini tuntutannya sudah sesuai dengan tuntutan hukum dari kepolisian. Seharusnya sudah dingin dan tidak ada alasan untuk dipanaskan lagi,’’ katanya.
tidak tertutup kemungkinan pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap orangorang yang melanggar aturan,’’ katanya. Ia menyebutkan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggar hukum. ‘’Jadi tunggu
saja kalau dia merasa di atas hukum, Presiden kita orang yang berani karena beliau bersih. Jadi jangan berpikir bisa melakukan atau membuat gaduh negeri ini,’’ katanya. Hal. 19 Kurang Menguntungkan
’’Jadi tunggu saja kalau dia merasa di atas hukum. Presiden kita orang yang berani karena beliau bersih. Jadi jangan berpikir bisa melakukan atau membuat gaduh negeri ini.’’ Luhut Binsar Panjaitan
Demo Lanjutan Tidak Relevan
Atas realitas itu, ia pun mempertanyakan alasan demonstrasi yang santer disebut akan digelar pada 25 November atau 2 Desember. ‘’Alasannya apa? Kemarin (unjuk rasa 4 November) yang didemo minta agar pemerintah melakukan langkah-langkah hukum yang tegas, transparan, dan adil. Sudah kami lakukan. Tahap penyelidikan itu memang salah satu tahap dari proses hukum. Sudah dilaksanakan. Lalu dari situ sudah dapat dibuktikan bahwa ternyata keputusan hukum sinkron dengan harapan publik,’’ kata Wiranto. Wiranto mengatakan pemerintah tidak mengintervesni hukum, bahkan Presiden sendiri tidak mengintervensi polisi dalam kaitan dengan kasus dugaan penistaan agama kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama. Dia mengharapkan masyarakat menunggu kelanjutan proses hukum untuk penyelesaian kasus itu. ‘’Lalu yang dituntut apa lagi? Kalau yang dituntut dari proses hukum ya… tidak bisa karena ada hukum. Hukum itu kesepakatan kolektif bangsa yang harus ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak,’’ tegas Wiranto. Hal. 19 Kepastian Hukum
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Pol. Rikwanto mengatakan, apabila ada demonstrasi susulan setelah aksi damai 4 November 2016 lalu, maka unjuk rasa itu sudah tidak relevan lagi. ‘’Kalau dikaitkan unjuk rasa yang 4 November temanya proses Ahok, sekarang sudah diproses hukum sedang berjalan dan kami proses secepatnya. Jadi kalau ada niat unjuk rasa lagi sesungguhnya sudah tidak relevan lagi,’’ kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/11) kemarin. Dia mengimbau sebaiknya tidak usah ada unjuk rasa kembali dan lebih baik mengawal kasus Ahok sampai selesainya Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan dikirimkan ke Kejaksaan Agung. ‘’Itu lebih baik dan lebih fokus daripada ada unjuk rasa lagi,’’ ucap Rikwanto. Namun, ia menegaskan, polisi tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi apabila ada unjuk rasa kembali. Hal. 19 Tidak Boleh
DPR Yakini Banyak Dua Polisi Ditangkap, Uang Rp 3 M Disita Pihak Terlibat Kasus Cetak Sawah Baru
Jakarta (Bali Post) Kepala Unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Brotoseno (BR) ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dia diduga menerima suap senilai Rp 1,9 miliar. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meyakini banyak pihak terlibat dalam praktik pungli tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pengembangan lebih lanjut kasus tersebut. ‘’Komisi III meminta agar OTT untuk kasus-kasus seperti AKBP itu diintensifkan di seluruh jajaran Polri,’’ kata Arsul Sani, Jumat (18/11) kemarin. Dengan jumlah barang bukti sebesar itu, ia meyakini bahwa Brotoseno tidak melakukan seorang diri. ‘’Melihat jumlahnya, maka kemungkinan yang bersangkutan tidak deal sendirian,’’ tegasnya.
Dari banyaknya operasi tangkap tangan tersebut, Arsul juga meyakini ada banyak modus dari praktik pungli selama ini. Untuk itu, Komisi Hukum akan mendengar penjelasan langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya perihal banyak hal tentang praktik-praktik pungli selama ini di kepolisian. ‘’Tentu akan ditanyakan nanti dalam RDP dengan Polri,’’ imbuhnya. Anggota Komisi III DPR-RI lainnya, Masinton Pasaribu, mengatakan tindak pidana yang dilakukan AKBP Brotoseno telah mencoreng Korps Bhayangkara yang mewadahinya. Apalagi, kedudukan Brotoseno sebagai anggota Polri merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga martabat dan citra kepolisian. Hal. 19 Pidana Berat
Brotoseno
Jakarta (Bali Post) – Polri mengungkap perkara polisi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas Saber Pungli. Oknum tersebut diduga menerima suap terkait pencetakan sawah di Kalimantan Barat tahun anggaran 2012-2014. Adapun barang bukti yang disita berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 3 miliar. Adapun bukti Rp 1,9 miliar dari dua oknum anggota Polri dan sisanya dari LM sebagai perantara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol. Rikwanto, Jumat (18/11) kemarin, menjelaskan bahwa pada Jumat (11/11) polisi mendapat informasi mengenai seorang anggota Polri atau oknum Polri yang menerima suap terkait perkara yang dia tangani. Tim Saber Pungli, menurutnya, kemudian mengerahkan intelijen dan tim penindak dan mengetahui bahwa anggota Polri yang diduga menerima suap berinisial D. ‘’D kemudian diamankan dan
diperiksa Tim Saber dan dia telah mengakui menerima sejumlah uang yang merupakan suap dari pengacara berinisial HR. Setelah didalami lagi, D tidak sendiri tetapi bersama Saudara BR, ini anggota Polri juga,’’ jelas Rikwanto. Setelah memeriksa keduanya, katanya, polisi mengetahui mereka telah menerima uang yang bisa disebut suap sebanyak Rp 1,9 miliar dari perkara yang ditanganinya. ‘’Yaitu perkara cetak sawah di Kalimantan Barat tahun anggaran 2012 dan 2014, perkaranya masih berlangsung dan masih ditangani,’’ kata Rikwanto. Ia mengatakan bahwa polisi kemudian menyita uang Rp 1,9 miliar dari mereka. Uang itu, menurutnya, berasal dari ‘’seseorang yang mengaku pengacara’’, yang memberikan uang melalui perantara LM. ‘’Untuk apa? Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Saudara DI. Hal. 19 Urusan Berobat