16 HALAMAN
NOMOR 314 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Pengajuan Bacaleg Bali Post
SEJAK 1948
Semua ’’Cengeng’’ Setiap tahun, tepatnya akhir Juni hingga Juli, masyarakat disibukkan mencari sekolah dan kampus bagi anak-anak. Bulan-bulan itu pengeluaran keluarga juga meningkat. Di dunia pendidikan dasar dan menengah muncul masalah kisruhnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK negeri. Di pendidikan tinggi masyarakat berlomba mengejar program studi favorit dengan biaya besar. Karenanya Bali mesti memiliki standar biaya pendidikan yang berkeadilan. MASYARAKAT dewasa ini mengejar yang namanya sekolah negeri. Hal ini wajar terjadi karena pendidikan di SD dan SMP digratiskan. Namun untuk SMA dan SMK biaya pendidikan masih dianggap mahal. Data menunjukkan dari 158 ribu anak usia sekolah, yang diterima di SD negeri 32 ribu lebih. Di SMP negeri tercatat 22.000 dan SMA-SMK terbalik lebih banyak diterima di swasta yakni 15.600, sedangkan di negeri hanya 10 ribu lebih. Di mana pun mereka sekolah, masyarakat menginginkan biaya pendidikan murah alias terjangkau. Makanya semua lulusan SD dan SMP mengejar sekolah negeri. Jadilah PPDB kisruh. Inilah cermin karakter masyarakat kita yang masih instan mencari sekolah. Dalam hal ini semua komponen ikut bersalah. Pemerintah pusat setiap tahun mengubah aturan regulasi PPDB. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 terlalu saklek diterjemahkan. Kedua, calon siswa dan masyarakat atau orangtua siswa juga bersikap cengeng. Ketika anaknya tak bisa menembus nilai UN di sekolah negeri, anak dan orangtuanya memaksakan kehendak juga agar sekolah di negeri dengan cara mencari sertifikat bodong atau mengadu ke DPRD Bali. Mestinya keluarga ikut membentuk karakter anak agar jujur dan bertanggung jawab. Kondisi ini direspons secara instan juga oleh DPRD Bali dengan membuka PPDB gelombang II. Dalam teori ilmu Evaluasi Pendidikan seperti ditulis Dr. Nurkancana, salah satu fungsi evaluasi adalah bisa mengukur dan membedakan anak yang memenuhi standar yang ditetapkan dan yang tidak. Hal. 15 Nilai Terbaik
Susun RAPBN 2019
Jokowi Minta Menteri Jangan Mengada-ada Bogor (Bali Post) – Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk menyusun postur anggaran dalam RAPBN 2019 secara realistis. ‘’Sekali lagi garis bawahi jangan sampai ada yang mengadaada, sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global,’’ kata Presiden dalam sambutan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7) kemarin. Presiden meminta pemerintah bersama masyarakat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mendorong daya saing dan nilai investasi maupun ekspor. Menurut Jokowi, peningkatan pendapatan juga perlu dilakukan melalui reformasi perpajakan. Peningkatan pendapatan pemerintah perlu dilakukan selain untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional tetapi juga menguatkan iklim
usaha dan menggerakkan perekonomian nasional khususnya di daerah-daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun ditekankan Presiden untuk dapat ditingkatkan dalam mendorong produktivitas negeri. ‘’Fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia melalui penguatan skill dan produktivitas SDM kita, juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan,’’ kata Presiden. Beberapa menteri yang hadir sidang kabinet itu antara lain Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.(ant)
Bak Ajang Pencarian Idola
Pendaftaran nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU nampaknya menguatkan tesis bahwa partai politik (parpol) di Indonesia masih jauh dari kriteria partai modern. Setidak-tidaknya ada dua indikator penting partai modern. Pertama, berjalannya kaderisasi. Kedua, hilangnya oligarki. Dominannya mereka yang dekat dengan lingkar elite parpol dalam daftar bacaleg atau nama-nama lama yang hanya berganti parpol, menunjukkan parpol tidak lebih hanyalah alat merebut kekuasaan demi kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan rakyat.
BAKAL CALON LEGISLATIF Kabupaten/Kota Badung Bangli Buleleng Gianyar Jembrana Karangasem Klungkung Tabanan Kota Denpasar Jumlah
Jumlah Partai Jumlah Calon 12 344 11 252 14 472 13 340 13 344 12 357 15 322 11 317 16 401 3.139
Sebagian besar bacaleg yang telah didaftarkan masing-masing parpol ke KPU per 17 Juli adalah mereka yang selama ini telah duduk di kursi legislatif. Partai-partai dominan, seperti PDI-P, Golkar dan Demokrat memasang para petahana untuk bertarung memperebutkan kursi pada pemilu serentak yang akan digelar 17 April tahun depan. Ketua DPD PDI-P Bali I Wayan Koster, misalnya, saat pendaftaran menyebutkan ada 19 bacaleg yang menyandang status petahana untuk bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bali. Pencalonan kembali sebagian besar petahana menunjukkan tidak adanya evaluasi yang jelas terhadap
PDI-P Daftarkan Dua Menterinya Jakarta (Bali Post) – Banyak yang menginginkan agar menteri tidak mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Rupanya harapan tersebut tinggal harapan. PDI Perjuangan, misalnya. Dalam pemilu legislatif, partai pendukung pemerintah itu mencalonkan dua kadernya yang kini menjadi pembantu Presiden Jokowi. Keduanya adalah Puan Maharani dan Yasonna H Laoly. ‘’Sebelum mendaftar ke KPU, tentunya pimpinan PDI Perjuangan sudah berkonsultasi dengan Bapak Presiden Joko Widodo, dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara,’’ kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (17/7). Menurut Hasto, PDI Perjuangan sebenarnya ingin mencalonkan kader-kader PDI Perjuangan lainnya yang menduduki jabatan menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan beberapa menteri lainnya yang sungguhsungguh merupakan bagian dari proses kepemimpinan di PDI Perjuangan. ‘’Namun, PDI Perjuangan juga melihat kepentingan bangsa dan negara harus dikedepankan, di mana efektivitas pemerintahan selama proses
persiapan Pemilu 2019 tidak boleh terganggu,’’ katanya. Menurut Hasto, dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan hanya mendaftarkan dua menteri dari kader PDI Perjuangan sebagai caleg untuk DPRRI. Kedua menteri tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dari daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, dan Klaten), serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Selain menteri, PDI-P juga menggandeng
sejumlah artis. Hasto mengatakan artis yang dicalonkan PDI-P yakni Krisdayanti asal dapil Malang. Menurut Hasto, Krisdayanti menerima tugas khusus dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menggelorakan semangat rasa cinta kepada kebudayaan nasional. Selain itu, PDI-P juga mencalonkan musisi band Radja Ian Kasela, selebritis Jeffry Waworuntu, musisi Harvey Malaiholo, Lita Zein, Kirana Larasati, Chicha Koeswoyo, Iis Sugianto, Angel Karamoy dan lain-lain. Selain itu, PDIP juga mencalonkan pejabat kabinet, salah satunya Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi yang juga mantan Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi. Hasto menekankan pencalonan Johan Budi ini didasari keinginan PDI-P sekaligus inisiatif Johan Budi sendiri untuk bisa berkontribusi bagi rakyat. ‘’Jadi kami (PDI-P dan Johan Budi) sama-sama mengulurkan tangan,’’ ujar Hasto. Hal. 15 Izin Cuti
hukum itu dapat memberi nasihat kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di luar Jepang, bagaimana jika mereka dicegah untuk membayar suap di luar Jepang. Kedua, tidak lagi melakukan atau membayar kesepakatan yang diharapkan oleh pejabatpejabat di Indonesia, termasuk di dalamnya memberikan seperti uang jaminan keamanan tidak resmi kepada aparat-aparat keamanan di Indonesia,’’ ungkap Laode. Saat ini KPK, menurut Laode, sedang mengembangkan dan membangun sistem pencegahan korupsi di sektor swasta yaitu Professional for Integrity (Profit). ‘’Jadi kita berharap bahwa pihak swasta di Indonesia bisa mempunyai integritas yang baik agar tidak terjadi lagi suap-menyuap antara private sector dengan pejabat publik. Kita telah menyusun manual guideline untuk perusahaan kecil dan menengah, sedangkan untuk perusahaan besar sedang dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan bulan ini atau paling lambat bulan depan semuanya sudah jadi,’’ ungkap Laode. (ant)
melalui kaderisasi terstruktur. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah dengan tegas menyebutkan pentingnya kaderisasi. Dalam penjelasannya UU menyatakan budaya politik yang demokratis harus ditunjukkan dengan sikap dan perilaku parpol yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Dalam parpol-lah sesungguhnya calon pemimpin terbaik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif harusnya dilahirkan. Hal. 15 Tentukan Segalanya
Jajaran Artis PDI-P
JK: Menteri ’’Nyaleg’’ Ganggu Kinerja
KPK Minta Perusahaan Asing Tak Suap Pejabat Indonesia Jakarta (Bali Post) – KPK meminta perusahaan asing tidak memberikan suap kepada para pejabat pemerintahan Indonesia. ‘’Yang kami sampaikan tadi saat pertemuan, kita berharap pada ABC-J (Anti Bribery Committee of Japan) menasihatkan kepada seluruh perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia untuk tidak lagi menyuap pejabat-pejabat Indonesia. Kami juga menyampaikan kalau ada perusahaan klien mereka beroperasi di Indonesia khususnya perusahaan Jepang dan dimintai suap oleh pejabat atau oknum di Indonesia maka kami minta untuk menghubungi KPK,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/7) kemarin. Laode menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama dengan Ketua ABC-J Kengo Nishigaki, anggota ABC-J Tsutommu Hiraichi serta Kepala Satuan Tugas Unit Swasta Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Roro Wide Sulistyowati. Anti Bribery Committee of Japan (ABC-J) adalah organisasi dari kumpulan pengacara dan ahli hukum di Jepang di bawah koordinasi United Nations Global Compact. ‘’Bagaimana pengacara atau pakar di bidang
kinerja kader partai yang duduk di lembaga legislatif. Menurut akademisi FISIP Universitas Udayana I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A., subjektivitas memang sangat dominan dalam penentuan nama-nama bacaleg. ‘’Kriteria pencalegan tidak terlembagakan dalam bentuk norma, namun lebih tergantung pada kalkulasi pimpinan partai,’’ kata Anom. Subjektivitas pimpinan parpol menjadi faktor paling menentukan, sementara kapabilitas cenderung diabaikan. Dalam sebuah partai yang modern, namanama yang diajukan seharusnya benar-benar telah melalui tahapan seleksi yang jelas. Proses seleksi salah satunya dilakukan
Krisdayanti
Angel Karamoy
Harvey Malaiholo
Iis Sugianto
SELAIN menteri, PDI-P juga menggandeng sejumlah artis. Hasto Kristiyanto mengatakan artis yang dicalonkan PDI-P yakni Krisdayanti asal dapil Malang. Menurut Hasto, Krisdayanti menerima tugas khusus dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menggelorakan semangat rasa cinta kepada kebudayaan nasional. Selain itu, PDI-P juga mencalonkan musisi band Radja Ian Kasela, selebritis Jeffry Waworuntu, musisi Harvey Malaiholo, Lita Zein, Kirana Larasati, Chicha Koeswoyo, Iis Sugianto, Angel Karamoy dan lain-lain. Selain itu, PDI-P juga mencalonkan pejabat kabinet, salah satunya Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi yang juga mantan Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi. Hasto menekankan pencalonan Johan Budi ini didasari keinginan PDI-P sekaligus inisiatif Johan Budi sendiri untuk bisa berkontribusi bagi rakyat. ‘’Jadi kami (PDI-P dan Johan Budi) sama-sama mengulurkan tangan,’’ ujar Hasto. Hasto juga mengungkapkan adanya tokoh partai lain yang bergabung dan maju menjadi caleg dari PDI-P, yaitu pendiri Partai Keadilan Sejahtera Yusuf Supendi. (ant)
Suap untuk Tender dan Bea Cukai KETUA ABC-J Kengo Nishigaki mengatakan, kerja sama ABC-J dengan KPK dilatarbelakangi banyaknya perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. ‘’Dan hal yang sangat disayangkan adalah beberapa perusahaan diminta membayar suap. Sebetulnya permintaan uang itu jarang sekali terjadi, dan kami tidak ada permintaan seperti itu di Jepang. Tetapi kalau di negara-negara lain kadang hal itu diminta,’’ kata Kengo. Perusahaan Jepang yang tidak biasa membayar suap di dalam negerinya itu pun kadang menolak permintaan uang suap tersebut. ‘’Selama ini perusahaan Jepang yang sudah beroperasi di Indonesia ada satu perusahaan yang memberikan suapnya, kemudian sudah ditangkap, dituntut dan dihukum. Kalau saya diminta nasihat oleh klien seperti itu saya akan memberi nasihat agar tidak membayar, kalau yang dulu itu yang dilaporkan
ke KPK,’’ tambah Kengo. Kengo mengaku bahwa organisasinya sudah menyarankan agar pengusaha yang dimintai uang oleh pejabat pemerintahan Indonesia tersebut untuk melapor ke KPK dan KPK nantinya akan memberikan perlindungan dan saran bagaimana agar mereka dapat melanjutkan bisnis di Indonesia. ‘’Perusahaan-perusahaan Jepang banyak diminta suap itu memang terjadi di Cina, juga di beberapa negara Asia Tenggara, sayangnya ada Indonesia, Filipina itu dimintai suap seperti untuk bea cukai atau pun kalau butuh lisensi atau izin bisnis serta untuk tender pasti diminta juga,’’ ungkap Kengo. Menurut Kengo, nilai suap yang diminta pun sangat bervariasi. ‘’Nilai suap yang diminta sangat bervariasi, tergantung kasusnya juga dan nilainya sangat kecil seperti di Cina ada berapa ratus yen hingga yang ratusan juta yen sangat bervariasi,’’ tambah Kengo. (ant)