Edisi 19 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 19 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Analisa Tim Saber Pungli

Pelaku Diduga Masih Bergentayangan dan Bermain ’’Cantik’’ Mataram (Suara NTB) Penindakan tim Saber Pungli memberi beberapa efek terhadap kasus pungli. Tidak saja memberi efek jera, tetapi ada kecenderungan pelaku pungli di sektor pelayanan publik diduga bermain lebih ‘’cantik’’.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol Ismail Bafadal, Selasa (18/7) ditemui di Mapolda NTB. “Aktivitas pungli diduga masih ada. Modus yang ada itu sekarang berkembang. Pelaku lebih pandai menyembunyikan atau lebih hati-hati melakukan pungli,’’ ungkapnya.

Ia menyebutkan, sejak dibentuk November 2016 dan serangkaian pengungkapan kasus, tren kasus pungli menurun. Dua bulan belakangan malah nihil.

Tetapi Ismail mengklaim, pihaknya terus menerima laporan masyarakat terkait dugaan pungli di berbagai sektor. ‘’Kami terus melakukan penyelidikan.

Kesadaran masyarakat melapor sudah meningkat. Informasi yang disampaikan juga meningkat,’’ jelas Irwasda NTB itu.

Tim Saber Pungli di NTB, dalam catatannya, menangani sejumlah kasus. Tim saber pungli Provinsi NTB empat kasus, dua diantaranya sudah tuntas. Yakni pungli penanganan sampah di Gili Trawan-

gan, dan pungli persiapan UNBK 2017 di SMPN 6 Mataram. Satu kasus diserahkan ke kelompok kerja (Pokja) yustisi, yaitu kasus pungli parkir

”

di Ampenan, Mataram.

Saber Pungli Lobar menangani dua kasus, Lotim empat kasus tiga diantaranya masih penyelidikan, KLU dua kasus, Sumbawa dua kasus, KSB tiga kasus, sementara Loteng, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima nihil.

Bersambung ke hal 15

Sejauh ini biaya dari Pemda sebatas uang jalan, uang bensin-lah. Jelas itu masih kurang. Penanganan kasus bukan hanya bergerak ke lapangan itu saja

Ismail Bafadal (Suara NTB/dok)

MANGKRAK – Salah satu proyek dermaga rakyat di Pantai Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat yang tidak bisa dimanfaatkan dan kondisinya mangkrak. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan efektivitas dan pemanfaatan sebelum membangun proyek. Proyek ini kondisinya sama dengan beberapa proyek penting lainnya, salah satunya Dermaga Telong Elong Lombok Timur yang hingga kini tak berfungsi.

TO K O H PEMPROV NTB menepis anggapan bahwa program unggulan yang dirintis sejak 2008 silam saat ini gaungnya mulai meredup. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB menyatakan, program unggulan sapi, jagung dan rumput laut (Pijar), Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno), Angka Drop Out Nol (Adono), Angka Kematian Ibu Nol (Akino) dan lainnya masih tetap berlanjut hingga saat ini. ‘’Program itu tetap berlanjut dan itu ada di dalam indikator RPJMD. Cuma kalau beda penekanan mungkin (Suara NTB/dok) iya,” kata Kepala Bappeda H. Ridwan Syah NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Tempuh Jalur Hukum PERSOALAN sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan Kampus Poltekpar Lombok terus berlanjut. Senin (17/7), puluhan warga merusak plang pembangunan Kampus Poltekpar Lombok yang berada di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Menyikapi persoalan ini, Pemprov NTB mempersilakan warga untuk menempuh jalur hukum.

“Pada prinsipnya Pemprov NTB tidak keberatan dengan adanya keinginan masyarakat setempat untuk menempuh jalur hukum. Artinya jalur yang ditempuh tersebut memang dibenarkan secara konstitusi,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME di Mataram, Selasa (18/ 7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

Hanya Beda Penekanan

Soal Anggaran Rp 1,3 Triliun

Daya Ungkit Dipertanyakan

Semua Program SKPD untuk Pengentasan Kemiskinan

Pemda Perlu Selektif dan Buat ”Roadmap” Detail Investasi

Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB menyatakan bahwa seluruh program/kegiatan SKPD yang ada dalam APBD 2017 tujuannya untuk pengentasan kemiskinan. Pasalnya, kemiskinan tersebut masuk di semua sektor.

“Sesungguhnya kalau dijumlah, seluruh APBD kita itu untuk pengentasan kemiskinan. Seluruh porgram SKPD ujungnya untuk pengentasan kemiskinan. Makanya saya bingung kalau orang mengatakan Rp 1,3 triliun,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/7) siang kemarin.

Total APBD NTB 2017 mencapai Rp

5,008 triliun. Dari jumlah itu, kata memang dipilah-pilah mana program-program SKPD yang indikatornya terkiat langsung dengan pengentasan kemiskinan. Mislanya, sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih, jamban dan lainnya.

Bahkan, kata Ridwan, alokasi anggaran untuk percepatan jalan provinsi yang dialokasikan sebesar Rp 600 miliar juga masuk dalam pengentasan kemiskinan. Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin akibat keterbatasan aksesibilitas. Ia mengatakan, saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan SKPD. Bersambung ke hal 15

BPKP Rampungkan Hasil Cek Fisik Proyek Pusuk Sembalun Mataram (Suara NTB) Salah satu kasus dugaan korupsi yang sedang dalam proses audit kerugian negara, pada objek taman wisata di Pusuk, Sembalun , Lombok Timur (Lotim). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelumnya sudah turun cek fisik proyek senilai Rp 1,6 miliar tersebut dan kini sedang merampungkan proses audit untuk merumuskan kerugian negara.

Cek fisik proyek sudah dilakukan beberapa waktu lalu, bersama penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Lotim. Menurut Korwas Investigasi BPKP NTB, Ngatno, SE, hasil cek fisik itu sedang dijadikan referensi untuk menghitung nilai kerugian negara.

Fokus cek fisik sebelumnya, dijelaskan, terkait indikasi mark up pengadaan barang

dan jasa, dibandingkan dengan kondisi realisasi fisik. ‘’Sudah dilakukan cek fisik.

Nah hasilnya itu sekarang kita sedang rampungkan untuk perhitungan kerugian negara,” Ngatno kepada Suara

NTB Selasa (18/7).

Tim BPKP Perwakilan NTB sebelumnya turun cek lapangan, Juni 2017 lalu koordinasi dengan Satreskrim Polres Lotim.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/yon)

DIUSUT - Lanskap proyek taman Pusuk Sembalun yang diusut Polres Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB) Daya ungkit investasi bernilai triliunan rupiah yang masuk ke NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan. Untuk itu, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota perlu selektif menerima investasi yang masuk ke daerah ini. Selain itu, Pemda juga perlu membuat roadmap detail investasi. ‘’Roadmap itu harus detail menurut saya. Dari hal kecil sampai hal besar. Roadmap itu berbicara masalah peluang, kapasitas yang kitapunya,”kataPengamatEkonomi dari Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, M.Si ketika diminta tanggapannya, Selasa (18/7) siang kemarin.

Dalam roadmap itu dipetakan banyak hal. Seperti transportasi, aksesibilitas, listrik dan lainnya. Menurutnya, roadmap ini pelru dibuat oleh pemerintah daerah.

Firmansyah Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Pemprov Terima SK CPNS Guru SMA/SMK Daerah Terpencil Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menerima alokasi 28 guru SMA/SMK yang akan ditempatkan di daerah terpencil. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) bagi 28 guru SMA/SMK daerah terpencil itu telah diterima Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dari pemerintah pusat, Senin (17/7) malam di Jakarta.

“Jadi kemarin malam Pak Sekda menerima secara resmi SK CPNS untuk guru SMA/SMK 28 orang. Itu sudah alokasi untuk NTB, pengadaannya tahun kemar-

in dari pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/7) siang kemarin.

Fathurahman menjelaskan 28 guru SMA/SMK yang ditempatkan di NTB ini merupakan pengadaan untuk guru garis depan atau daerah terpencil. Mereka akan ditempatkan pada 8 kabupaten yang ada di NTB. “Mereka di tempatkan di SMA/SMK yang menjadi kewenangan kita, provinsi,” terangnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Halaman 2 (Suara NTB/ynt)

AKAN DIRELOKASI - PKL di eks Pelabuhan Ampenan ini akan direlokasi sementara jika penataan kawasan ini mulai dilaksanakan. Pemkot Mataram akan merombak ulang penataan eks Pelabuhan Ampenan.

Kerjasama Toga dan Toma MESKI telah dilakukan razia terhadap pedagang minuman keras aktifitas pedagang masih saja terlihat di beberapa titik di Kota Mataram. Sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) rupanya tak membuat efek jera. Padahal, pengendalian terhadap peredaran miras Pemkot Mataram mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Titik penjualan miras tersebar di wilayah Cakranegara dan Mataram.

Lurah Mataram Timur, H. Mustaal, SH., dikonfirmasi Selasa (18/7) mengklaim, pedagang miras di wilayahnya dikategorikan aman.

(Suara NTB/cem) Meskipun masih ada satu H. Mustaal atau dua orang yang berjualan di lingkungan Karang Medain Timur dan Karang Monjok, tetapi sifatnya untuk kegiatan agama. Itu pun tidak dipajang di luar seperti pedagang lainnya dan 99 persen penduduknya non muslim. “Insya Allah, kalau di Mataram Timur aman,” akunya.

Peredaran miras terus dikendalikan. Pihaknya bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan mengimbau pedagang. Dengan pendekatan emosional warga mudah mengerti. Apalagi ini menyangkut keamanan dan ketenteraman masyarakat sekitar.

Disatu sisi Mustaal menambahkan, tingkat toleransi terutama kegiatan agama sangat tinggi. Bulan ramadhan lalu, satgas lintas agama dibentuk untuk membantu menjaga kondusifitas di masyarakat. “Kita tetap tanamkan rasa persaudaraan, kebhinekaan terjaga dengan baik. Alhamdulillah, selama jadi lurah belum ada gejolak,” terangnya.

Pemkot Mataram tahun 2016 memberikan kompensasi kepada pedagang miras. Dengan maksud, pedagang beralih profesi. Kompensasi tersebut menurutnya, cukup efektif karena warga mendukung dan secara bertahap mengalihkan usaha mereka. Meski tidak secara masif perubahan, tetapi ada itikad baik warga yang perlu diapresiasi.

Kelurahan bersama stakeholder lainnya memiliki peran dan tanggungjawab memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat. Miras memiliki dampak negatif lebih besar bila dibandingkan dampak positifnya. Keributan antar warga tambah Mustaal, pemicunya tak lain karena konsumsi minuman keras.

“Saling lirik sedikit ribut. Gara - gara dikuasai minuman keras,” tuturnya. Dia mengimbau semua warga supaya bersama menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan baik.

Terutama tidak mudah terpengaruh dengan gesekan - gesekan yang menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. (cem)

Dukung Audit Karcis Parkir RENCANA Inspektorat Kota Mataram yang akan melakukan audit terhadap penggunaan karcis parkir, mendapat apresiasi dari kalangan Komisi II DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. “Kalau itu salah satu upaya untuk mengetahui potensi parkir tepi jalan umum potensial ataupun signifikan, kita mengapresiasi,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (18/7).

Herman menilai audit penggunaan karcis parkir sebagai langkah maju untuk melakukan evaluasi guna mengetahui potensi sekaligus di mana kebocoran itu terjadi. “ Titik - titik mana yang belum efektif penerapannya, nanti akan ketahuan,” ungkapnya. Yang terpenting, lanjut dia, langkah apa yang dilakukan Pemkot Mataram setelah adanya hasil audit itu nantinya. Hasil audit tersebut, katanya, dapat mematahkan keraguan SKPD terkait mengenai target parkir yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi pesimisme. “Ketika hasil sudah ada, paling tidak itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan menutup kebocoran - kebocoran yang tadinya tidak diketahui,” imbuhnya. Politisi Gerindra ini melihat, rencana audit yang akan dilakukan Inspektorat arahnya lebih kepada bagaimana mengetahui potensi kebocoran PAD dari sektor parkir tepi jalan umum. Herman tidak mempersoalkan siapapun yang melakukan audit. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan PAD Kota Mataram.

Pascahasil audit nanti, Herman berharap tidak ada lagi alasan, Dishub tidak mencapai target. Mengenai pencetakan karcis berikut porporasi yang dilakukan oleh BKD (Badan Keuangan Daerah), akan ada konsekuensi ketika karcis itu tidak diberikan sesuai aturan. “Berarti SKPD (Dishub, red) tidak mampu melaksanakan itu,” tukasnya. Karena, porporasi itu sebetulnya, dapat memudahkan kerja Dishub dalam menghitung penggunaan karcis parkir.

“Kalau tidak dipakai kan akan kelihatan. Ketika itu terjadi, kan tanggung jawab SKPD terkait,” katanya. Tidak terlaksananya pemberian karcis parkir, menurut Herman, ada unsur kesengajaan. Namun demikian, tidak bisa hanya menyalahkan jukir. “Tapi kemampuan manajerial dalam mempertanggungjawabkan penggunaan karcis parkir.

S e p e r t i melakukan pengawasan maupun evaluasi,” demikian Herman. (fit) Herman (Suara NTB/fit)

Dimulai Bulan Depan

Pemkot Rombak Ulang Eks Pelabuhan Ampenan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan merombak ulang penataan eks Pelabuhan Ampenan yang berada di area kota tua. Penataan yang mengacu pada desain baru ini akan dimulai bulan Agustus mendatang. Demikian kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (18/7). Pada Senin (17/7), ia mengatakan telah bertemu dengan konsultan penataan eks Pelabuhan Ampenan membahas rencana tersebut. “Jadi kemarin itu untuk memastikan saja sudah siap dan insyaallah bulan Agustus sudah akan mulai ada pelaksanaan teknis,” jelasnya.

Ia menyampaikan berdasarkan rencana atau skenario yang sudah ditetapkan dari awal soal penataan ulang kawasan Ampenan, ada sedikit perubahan teknis yang akan dilakukan.

Tapi perubahan ini menurutnya tak tak telalu berdampak signifikan terhadap rencana awal

kaitannya dengan fungsi Pantai Ampenan secara keseluruhan.

“Ada zona rekreasinya, zona PKL, ada beberapa tambahan juga di sana, ada fasilitas pendukung. Sesuai desain dari awal tapi ada sedikit perubahan tapi tak signifikan terhadap rencana awal, disesuaikan dengan

anggaran,” jelasnya.

Pada tahap awal ini, yang akan dikerjakan yaitu pembanguan lapak PKL dan taman. Untuk sementara, PKL akan direlokasi karena lahan yang ditempati saat ini akan diratakan. Pemkot Mataram juga dibantu anggaran dari Dinas Pariwisata NTB sebesar

Lima JCH Kota Mataram Gagal Berangkat Mataram (Suara NTB) – Sebanyak lima Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Mataram dipastikan gagal berangkat tahun ini. Lima JCH ini diketahui telah melunasi BPIH hingga batas waktu pelunasan tahap dua yang telah ditetapkan. Namun karena beberapa alasan, mereka memutuskan menunda keberangkatan mereka hingga tahun depan. Sehingga mereka harus diganti dengan jemaah cadangan untuk melengkapi kuota JCH Kota Mataram tahun ini yaitu 653 orang.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Selasa (18/7).

“Lima orang ini kita masih menunggu siapa nanti penggantinya di jemaah cadangan supaya bisa kembali ke jumlah 653 orang,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram usai menghadiri acara halal bihalal.

Sebanyak 653 JCH ini disampaikan Burhanul merupakan

(Suara NTB/dok)

H. Burhanul Islam jumlah final dan dipastikan tidak ada tambahan lain. Saat ini tahapan pembagian kloter telah selesai dan Kota Mataram masuk ke kloter satu atau kloter utuh yang dijadwalkan berangkat pada 11 Agustus mendatang. Selain itu JCH Kota Mataram juga masuk kloter tujuh dan kloter 10 yang termasuk

kloter campuran bersama JCH dari kabupaten/kota lain di NTB. Jumlah JCH yang masuk dalam kloter satu atau kloter utuh sebanyak 450 orang. “Yang masuk kloter tujuh ada 14 orang, yang masuk kloter 10 ada 114 orang,” sebutnya. Untuk jemaah cadangan yang kemungkinan akan berangkat tahun ini akan masuk di kloter 11. Untuk jadwal keberangkatan sejauh ini menurutnya belum ada perubahan. JCH kloter tujuh bergabung dengan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan Kloter 10 akan bergabung dengan Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah.

Manasik haji telah dilaksanakan selama dua kali khusus untuk JCH se-Kota Mataram. Saat ini manasik masih berjalan di setiap kecamatan dengan jadwal delapan kali pertemuan. “Saat ini koper sudah datang dan tinggal kita distribusikan ke masingmasing jemaah,” ujarnya. Untuk paspor, ia mengatakan semua telah rampung. (ynt)

Dianggarkan Rp 5 Miliar

Monumen Lingkar Selatan Diberi Nama Monumen AMAN Mataram (Suara NTB) – Pembangunan monumen di bundaran lingkar selatan dan pintu gerbang di bypass Jalan Gajah Mada-BIL perbatasan Kota Mataram-Lombok Barat akan dimulai pada akhir Agustus mendatang. Pemkot Mataram telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan dua ikon baru kota ini dengan total Rp 5 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, anggaran telah disiapkan di APBD Murni 2017 dan tinggal dieksekusi.

Untuk anggaran pembangunan tugu atau monumen yang akan dinamakan monumen “AMAN”, untuk tahap awal disiapkan anggaran Rp 2 miliar. “Ini belum tuntas.

Baru struktur utamanya saja.

Nanti akan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (18/7).

Sedangkan untuk pintu gerbang telah disiapkan Rp 3 miliar. Mahmuddin menyampaikan untuk pembangunan monumen, dana Rp 2 miliar tak akan mencukupi sehingga akan dibangun secara bertahap. Sedangkan untuk pem-

bangunan gerbang kota, secara keseluruhan membutuhkan dana Rp 3 miliar. “Insyaallah dengan Rp 3 miliar bisa selesai,” ujarnya. Mahmuddin optimis pembangunan gerbang kota bisa rampung sampai akhir 2017 karena konstruksinya tidak terlalu berat. “Makanya saat lelang kita harus betul-betul memilih rekanan yang mampu,” jelasnya.

Pembangunan monumen yang ada di tengah bundaran simpang Jalan Gajah Mada dan Jalan Dr. Soedjono serta bypass BIL, anggaran keseluruhan yang dibutuhkan sampai tuntas mencapai Rp 5 miliar. Karena itu disampaikan Mahmuddin monumen tidak akan bisa rampung tahun ini. “Nanti berlanjut lagi tahun depan,” ujarnya.

Berdasarkan desain yang saat ini masih dalam proses, tinggi monumen atau tugu ini mencapai 45 meter. Pihaknya tak bisa memprediksi berapa tahun monumen ini akan rampung dibangun karena akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Diupayakan. Memang targetnya Pak Wali tahun 2018 sudah selesai,” ujarnya. Terkait kemungkinan tambahan anggaran untuk monumen di APBD Perubahan

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura 2017, ia mengatakan kemungkinan tak akan dialokasikan.

Pasalnya dana yang dialokasikan di APBD Murni saja belum jalan karena kendala desain yang persiapannya cukup lama.

“Memang desainnya yang lama diproses karena berbagai masukan dan segala macam. Itu yang lama didiskusikan,” jelasnya. Peletakan batu pertama pembangunan monumen dan gerbang kota ini akan dilaksanakan bertepatan dengan HUT Kota Mataram pada 31 Agustus mendatang. (ynt)

Rp 700 juta untuk penataan tersebut. Selain Dinas Pariwisata NTB, Dinas Perdagangan NTB juga akan ikut membantu dana penataan PKL. Berdasarkan desain, lahan yang menjadi tempat bagi PKL saat ini akan diubah menjadi sebuah taman yang memiliki konsep futuristik. Dimana di tengah taman akan dibangun teater terbuka (ampitheater) dengan atap rangka besi yang didesain mirip keong. Jika dilihat dari jauh, bangunan ini mirip dengan gedung opera di Sidney, Australia. Selain sebagai teater terbuka, bangunan keong juga bisa menjadi sebuah gedung pertemuan atau auditori-

um. Uniknya, taman yang akan dibuat di sekitar teater terbuka memiliki pola seperti motif songket khas daerah ini.

Mohan menambahkan jika nantinya pembangunan pelabuhan pariwisata juga terealisasi oleh pihak ketiga, penataan tetap bisa berlanjut. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui kapan pelabuhan pariwisata akan bisa direalisasikan karena pihaknya belum menerima informasi dari investor terkait rencana tersebut. “Belum tahu kita.

Hilang sih ndak tapi mungkin mereka sedang mengusahakan, pelaksanaan syarat-syarat administratifnya juga agak rumit,” tandasnya. (ynt)

Libatkan Empat SKPD Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (17/7) mengumpulkan sejumlah pimpinan SKPD termasuk Asisten II Setda Kota Mataram untuk membahas penataan eks Pelabuhan Ampenan.

Setidaknya, empat SKPD dipanggil secara khusus membahas skenario penataan tersebut. Yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram.

Masing - masing SKPD teknis ini memiliki tanggungjawab berbeda. Dari sisi penganggaran, Pemprov NTB khususnya Dinas Pariwisata menggelontorkan anggaran Rp 700 juta.

Sementara, Dinas Perdagangan senilai Rp 500 juta.

Anggaran penataan eks Pelabuhan Ampenan totalnya Rp 1,2 miliar rencananya akan ditambah dari APBD Kota Mataram. Penambahan tersebut untuk membangun lapak dengan konsep berbeda. “Nanti

kita tambah - tambah dari anggaran yang ada,” kata Mohan.

Mohan mengaku, penataan eks Pelabuhan Ampenan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Bukan saja, Dinas PUPR untuk membangun fisik, tetapi perlu dukungan instansi teknis lainnya seperti Dinas Perdagangan, PKP dan Bappeda.

Relokasi pedagang sudah disiapkan. Ia telah mengkomunikasikan dengan camat dan lurah agar mencari tempat sementara waktu. “Sudah ada lahan untuk relokasi,” ujarnya.

Dijelaskan, konsep penataan ini tetap memperhatikan nilai historis dari Pelabuhan Ampenan. Termasuk Kota Tua Ampenan kini jadi daya tarik wisatawan.

Faktor sosial, ekonomi serta kultur masyarakat setempat akan jadi pertimbangan.

Dalam waktu dekat ini kata Mohan, rekanan akan mulai bekerja. Tahap awal dengan melakukan pembongkaran lapak setelah sebelumnya dilakukan ekspose. “Mungkin dalam beberapa hari ini rekanan sudah mulai bekerja,” katanya. (cem)

Realisasi Fisik Dipastikan Meningkat Pertengahan Triwulan Ketiga Mataram (Suara NTB) – Serapan keuangan dan fisik SKPD lingkup Pemkot Mataram hingga akhir triwulan kedua atau akhir Juni masih di bawah target. Realisasi fisik ini dipastikan akan meningkat pada pertengahan triwulan ketiga atau Agustus mendatang. Karena ada berbagai proyek fisik yang akan mulai berjalan mulai bulan depan.

“Ada beberapa project fisik yang akan mulai running, mulai action. Saya pikir itu akan sangat berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi fisik, Agustus ini,” terang Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (18/ 7). Ia mengatakan telah mendapatkan laporan dari beberapa SKPD teknis terkait berbagai program fisik yang akan segera dilaksanakan.

Terkait apakah ada kemungkinan evaluasi terhadap pimpinan SKPD yang lambat dalam mengeksekusi program-programnya, Mohan mengatakan selalu ada arah ke sana. Ia pun kerap mengingatkan jajarannya di awal tahun anggaran agar mempercepat pelaksanaan berbagai program untuk menghindari pengerjaan proyek yang molor dari target. Pihaknya ingin posisi serapan keuangan maupun fisik ideal tiap triwulan.

“Kita sudah bolak-balik kita ingatkan. Kita inginnya posisinya ideal, triwulan kedua itu paling tidak sudah mulai. Persiapan-persiapan administratifnya barangkali bisa dilakukan di triwulan pertama. Idealnya begitu,” ujarnya. Hanya saja selalu ada berbagai persoalan yang menghalangi optimalisasi serapan fisik maupun keuangan ini, khususnya persoalan administrasi. “Sehingga menghambat rencana-rencana untuk eksekusi di triwulan kedua itu,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya hingga triwulan kedua tahun anggaran 2017, serapan fisik maupun keuangan SKPD lingkup Pemkot Mataram belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan ialah 45 persen.

Namun hingga memasuki awal triwulan ketiga ini, serapan fisik baru mencapai sekitar 41,65 persen dan keuangan sekitar 40 persen.

Dalam waktu dekat, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan melakukan rapat koordinasi evaluasi terhadap semua SKPD. Pimpinan SKPD diminta mempresentasikan progres pelaksanaan berbagai program serta apa saja kendala yang dihadapi setiap SKPD. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dibuka Hari Ini

’’Job Fair’’ Siapkan Lowongan untuk 2.830 Karyawan Mataram (Suara NTB) Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB membuka peluang bagi angkatan kerja di NTB. Bursa kerja atau job fair kembali dilaksanakan dengan menyediakan 2.830 posisi karyawan di perusahaan.

Bursa kerja dibuka hari ini di atrium Lombok City Center (LCC) di Gerimak, Narmada Lombok Barat (dilaksanakan 19-20 Juli 2017). Sebanyak 38 perusahaan serempak membuka lowongan pekerjaan.

Karenanya, seluruh angkatan kerja di provinsi ini diundang untuk ikut ambil bagian pada kesempatan emas ini.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, MM secara terbuka menyampaikan kabar baik ini. 38 perusahaan yang ikut ambil bagian pada kegiatan ini masing-masing, Fave

Hotel, PT. Persona Prima Utama, Fizz Hotel, PT. Krida Dinamik Autonusa, PT. Asuransi Jiwa Bumiputera, Allora Villa Resort and Full Café.

Golden Palce Hotel, PT. Bank Bukopin, Summit Institue Of Development, Roda Sakti Surya Megah, PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM), Alfamart, Hotel Lombok Astoria, Living Asia Resort, PT. Global Retalindo Pratama, Hotel Sudamala Suites & Villar Resort, Transvision, PT. Varindo Lombok Inti, I Dopp Hotel.

Ditambah lagi PT. Indomarco Prismatama, Asuransi Jiwasraya, PT. Prima Daihatsu,

d‘Praya Hotel, PT. Surya Madistrindo, Aston Inn Hotel, PT. Home Credit Indonesia, PT. Yonasindo, PT. Primadaya Pratama, PT. Kijang Lombok Raya, LPK JCC Mataram, PT. Firs State Future, PT. Bina Krida Tama Lestari, PT. Selaparang Garga Nusa, PT. Sarana Lombok Utama, Lombok Plaza Hotel, dan PT. Astra Tbk. Seluruh perusahaan yang ikut ambil bagian ini, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, otomotif, jasa, perbankan, penelitian kesehatan dan SDM, dealer, keuangan, retail, telekomunikasi, developer, distributor, multi finance, serta perusa-

haan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan.

“Silahkan dipersiapkan syarat-syarat lamaran secara lengkap dan langsung masukkan lamaran di sana. Manfaatkan kesempatan ini,” demikian kepala dinas, seperti yang disampaikan Abdul Hadi di ruang kerjanya, Selasa (18/7) kemarin.

Kegiatan ini didasari beberapa hal. Bahwa masalah pengangguran yang terjadi di provinsi ini disebabkan antara lain, ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhan pasar kerja.

Jumlah pencari kerja setiap tahun meningkat, tidak diimbangi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan. Kesenjangan informasi antara perusahaan dan angkatan kerja

karena adanya hambatan dalam penyampaian informasi dari pengguna tenaga kerja atau sebaliknya.

“Dari kegiatan job fair inilah kesenjangan tersebut kita dekatkan, kita pertemukan dalam rangka menekan jumlah pengangguran di NTB. Kita membantu perusahaan mendapatkan karyawan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, demikian juga kepada angkatan kerja kita,” imbuhnya.

Tidak sekedar dilaksanakan, job fair tetap di evaluasi.

Misalnya tahun 2014 lalu, tersedia sebanyak 1.403 lowongan, terpenuhi sebanyak 1.014 lowongan. Lalu 2015, tersedia sebanyak 3.908 lowongan, terisi sebanyak 3.241. selanjutnya tahun 2016, tersedia sebanyak 2.123 lowongan, terisi sebanyak 1.418 lowongan. Dan job fair yang sudah dilaksanakan tahun

2017 ini, disediakan sebanyak 2.566 lowongan dan terisi sebanyak 1.626 lowongan.

“Belum terhitung yang akan kita laksanakan besok (hari ini, red) dan job fair yang akan kita laksanakan sebelum akhir tahun 2017,” ujarnya.

Mengapa tidak tercapai dari jumlah kebutuhan, Abdul Hadi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut ditemukan beberapa persoalan. Adanya pencari kerja yang tidak memenuhi syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhan oleh perusahaan. Pencari kerja dapat memenuhi syarat, tetapi terbentur umur yang ditentukan oleh perusahaan dan pencari kerja telah diterima, namun enggan ditempatkan pada daerah yang ditentukan oleh perusahaan. Karenanya, diminta agar seluruh calon pelamar

(Suara NTB/bul)

H. Wildan untuk menyeseuaikan kualifikasinya dengan perusahaan, serta siap terhadap seluruh kebijakan perusahaan bila diterima bekerja. (bul/*)

Budayakan Transaksi Non Tunai BERTRANSAKSI dengan cara-cara konvensional perlahan mulai tergeser. Alat pembayaran menggunakan uang tunai langsung, lambat laut akan terkikis. Transaksi non tunai pun terus digalakkan, karena lebih praktis dan aman.

Menggalakkan transaksi non tunai ini salah satunya dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart). Corporate Communication Alfamart, (Suara NTB/bul) Ame Dwi Pramesti diteAme Dwi Pramesti mui di Mataram, Selasa (18/7) kemarin menyebut, transaksi non tunai (cashless society) adalah salah satunya mendukung gerakan pemerintah melalui Bank Indonesia.

Di NTB misalnya, konsumen Alfamart kini diajarkan untuk bisa menikmati kemudahan bertransaksi di toko menggunakan Alfamart Value Card (AVC). AVC ini merupakan kartu prabayar pengganti uang tunai dengan sistem isi (top-up) ulang saldo.

Ame mengatakan, AVC secara nasional diluncurkan akhir Mei 2017 lalu. Namun secara sistem dan pendistribusian secara nasional baru bisa efektif digunakan pasca lebaran.

AVC merupakan produk inovasi kolaborasi Alfamart bekerja sama dengan TADA Network, perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang kartu hadiah multifungsi.

“Saat ini seluruh jaringan toko Alfamart di wilayah Lombok hingga Sumbawa sudah bisa melayani transaksi menggunakan AVC,” imbuhnya.

Munculnya inovasi kartu prabayar ini, lanjutnya, seiring dengan tuntutan pasar. Zaman sudah semakin maju, perusahaan juga harus semakin inovatif jika tak ingin ditinggal oleh konsumennya. Alfamart melihat bahwa TADA Network ini memiliki fokus yang sama.

AVC ini bisa digunakan sebagai pengganti voucher belanja fisik, namun bisa menyimpan saldo. Bisa ditransaksikan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti halnya uang tunai. “Top-up saldo bisa dilakukan di semua toko dengan saldo awal Rp 50.000 dan kelipatannya hingga maksimal Rp 1 juta.

Harga kartunya sendiri Rp 2.500,” jelasnya.

AVC juga bisa digunakan sebagai hadiah bagi konsumen maupun karyawan institusi atau perusahaan di seluruh Indonesia.

Dipihak lain, seperti diketahui, Bank Indonesia memandang kebijakan terbaru pemerintah secara terpusat bahkan akan mendistribusikan beragam dan subsidi dalam bentuk non tunai. Misalnya pemberian beras untuk masyarakat miskin, subsidi elpiji, bansos dan bantuan-bantuan pendidikan disalurkan dengan non tunai dalam bentuk pemberian kartu yang dapat dimanfaatkan untuk segala kebutuhan.

Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian nasional, aktivitas transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berbagai instrumen pembayaran non-tunai juga mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari- hari.

Instrumen seperti kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik terus berkembang penggunaannya, diikuti dengan tumbuhnya channel-channel pembayaran baru. Lewat jaringan internet, layanan mobile banking maupun internet banking semakin memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat.

Kuatnya penetrasi internet juga kemudian menawarkan suatu media transaksi berbelanja baru bagi masyarakat secara online yang akrab disebut dengan e-commerce. (bul)

Selasa, 18/07/17

(Suara NTB/bul)

NANAS - Pasar Paokmotong, Lombok Timur adalah salah satu pasar tumpah penjualan berbagai komoditas. Nanas misalnya, dengan mudah dijumpai di pasar tersebut. Nanas dibawa langsung oleh petaninya di Lombok Timur ke Pasar Paokmotong, selain diangkut langsung untuk dikirim ke luar daerah.

500 IKM Baru akan Tumbuh Mataram (Suara NTB) Sekitar 500 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan tumbuh, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Penumbuhan wirausaha baru ini, berkaitan erat dengan program menurunkan angka kemiskinan dan menekan gini ratio.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kemiskinan di NTB tercatat sebesar 16,07 persen, atau 793,78 orang miskin pada Maret 2017 ini.

Sementara gini ratio (ketimpangan kaya-miskin) naik menjadi 0,371.

Salah satu solusinya, versi Badan Pusat Statistik (BPS), harus dimaksimalkan hilirisasi produk hasil-hasil sumber daya alam NTB agar dijual dalam bentuk barang jadi. Hasil kelautan perikanan, pertanian, perkebunan diharapkan tidak lagi dijual dalam bentuk gelondongan setengah jadi. Agar nilai tambah yang didapatkan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk hilirisasi produk ini, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurchayaningsih, M.Si., mengungkapkan, secara umum program di dinas yang dipimpinnya sesuai target RPJMD adalah mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Berdasarkan data yang dipegang untuk tahun 2015,

jumlah pelaku IKM di NTB mencapai 87.000. secara kuantitif, tahun ini sebanyak 500 IKM akan diberdayakan. Target ini tidak tertuang langsung dalam RPJMD. “Itu target internal kita saja,” kata Baiq Eva pada Suara NTB, pada kegiatan pelatihan pengolahan pemindangan ikan di Mataram, Selasa (18/7) kemarin.

Target internal ini, didapat dari kegiatan-kegiatan pelatihan untuk semua jenis kegiatan prindustrian.

Didukung oleh anggaran pusat dan APBD. Pelatihan diberikan kepada wirausaha baru, maupun yang sudah ada, tetapi ditingkatkan.

“Kita juga memberikan pendampingan dan bantuanbantuan alat,” kata kepala dinas, didampingi Kepala Bidang Industri Agro, Ir. Sri Wijayaningsih, M. Si. Kedepan, mereka yang dilatih dan diberdayakan inilah yang akan menjadi wirausaha baru dan pembuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.

Mereka dilatih membuat pelatihan turunan dari seluruh hasil sumber daya alam NTB. Misalnya, untuk kegiatan pelatihan pengolahan pemindangan ikan yang diberikan kepada belasan masyarakat pesisir di Pulau Lombok. Mereka diajarakan, bagaimana ikan-ikan hasil tangkapan dibuat menjadi produk jadi. Contoh abon pindang, nugget dari ikan. Sehingga saat terjadi musim pacikelik melaut, hasil olahan itulah yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pekerjaannya.

“Mereka bisa terjaga agar tidak miskin kalau sudah mampu melakukan pengolahan sendiri untuk dijual kapanpun,” imbuhnya.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini juga dilakukan untuk seluruh sektor lainnya. Sektor perikanan, pertanian, perkebunan, atau sektor peternakan. Termasuk untuk berbagai jenis kerajinan dan industri lainnya tanpa terkecuali.

Jumlah IKM bertambah, namun angka kemiskinan dan gini ratio masih tinggi? Baiq Eva mengatakan, untuk perindustrian, dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas produk. Standarisasi produk diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas produkproduk lokal dan menumbuhkan nilai jual produk.

“Produk kita banyak, produksinya juga banyak. Tetapi mungkin belum dikenal secara luas karena promosi yang minim, belum ada merek, dan belum berstandarisasi. Karena itu, kita masuk di persoalanpersoalan ini. Hal-hal elementer seperti inilah yang kita tekankan agar pendapatan masyarakat bisa meningkat,” demikian Baiq Eva. (bul)

Regenerasi Eksportir Disandera Persoalan Mental Mataram (Suara NTB) “Nasib Tergantung Bali” kerap disematkan sebagai kepanjangan bagi NTB. Salah satunya, karena produk-produk asal provinsi ini, dikirim keluar negeri (ekspor) atas nama pengusaha Pulau Dewata itu. Kita masih minim regenerasi eksportir, penyebabnya pada persoalan mental.

Hasil-hasil kerajinan mendominasi ekpsor di luar komoditas tambang. hanya saja, dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), share hasil kerajinan kurang dari 1 persen terhadap total nilai ekspor dari NTB setiap bulannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Exportir (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri mengingatkan agar persoalan mental menjadi titik berat pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Hasil kerajinan dan industri lainnya memiliki peluang sangat besar untuk dijual ke berbagai negara di dunia. Negaranegara Timur Tengah terutamanya, menyusul Jerman dan Italia di Eropa Barat dan Jepang, Cina serta Malaysia

(Suara NTB/bul)

H. Anhar Tohri untuk negara-negara di Asia.

Negara-negara tersebut menjadi pasar empuk bagi produkproduk industri dan kerajinan asal NTB. sayangnya, masih sedikit ekpsortir lokal NTB yang memanfaatkan peluang tersebut. Padahal, siapapun bisa melakukannya.

Persoalan mental ini mencakup cara membangun komunikasi dengan buyer dari luar negeri. Penguasaan bahasa internasional menjadi kendala. Termasuk lemahnya semangat memahami sistem dan proses ekspor.

Apakah berat menjadi eksportir? H. Anhar Tohri mengatakan tidak sama sekali. Berbeda dengan masa sebelumn-

ya. Prosedural ekspor cukup rumit dan panjang.

Pemerintah telah membentuk INATRADE, sebuah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas mendukung para eksportir dalam negeri go internasional. Segala kemudahan disiapkan, termasuk memperpendek izin-izin ekspor.

INATRADE inipun didukung oleh i-shop yang dapat mempertemukan langsung di dunia maya, antara pemilik barang dengan pembeli dari luar negeri.

Kementerian Perdagangan juga menjalin kerjasama dengan PT. POS, yang mendukung proses pengiriman barang dengan mudah dan murah. Selain itu, salah satu perusahaan pelat merah, PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Asei) yang memberikan jaminan kerugian bagi produk-produk yang dikirim dari dalam negeri. Perbankan milik pemerintah, Bank Negara Indonesia terlibat menyiapkan pembiayaan bagi para eksportir.

Kemudahan lain, Bea Cukai memberikan fasilitas Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dengan mudah, selama produk yang akan dikirim keluar negeri memenuhi standar.(bul)

Undian Traktir Nasional 2017 Periode 1

Pelanggan Setia Telkomsel Dapat Kejutan Mobil BMW 320i Sport Mataram (Suara NTB) Bertempat di Kantor Pusat Telkomsel di Gedung Telkomsel Smart Office, Jakarta, Telkomsel menyelenggarakan acara “Pengundian Program Traktir Nasional 2017 – Periode 1”. Program ini diadakan sebagai penghargaan kepada para pelanggan setia Telkomsel, dalam rangka memeriahkan ulang tahun Telkomsel ke-22 dan merayakan momen Ramadhan & Idul Fitri. Sejumlah hadiah menarik mulai dari smartphone Samsung Galaxy, paket umroh hingga BMW 320i Sport pun tersedia bagi pemenang undian. Pada pengundian periode pertama ini, Sumarno dari Makassar berhasil mendapatkan hadiah utama mobil BMW 320i Sport.

Head of Postpaid Marketing Telkomsel, Jason Tan menyamapikan ucapkan selamat kepada para pelanggan yang telah menjadi pemenang dalam pengundian pertama program Traktir Nasional 2017 Telkomsel.

“Melalui program ini kami ingin mengapresiasi pelanggan setia yang telah memberikan dukungannya kepada produk dan layanan kami,” katanya melalui keterangan tertulis kepada media ini, Senin (17/7) kemarin.

Telkomsel menurutnya senantiasa menjaga kesetiaan pelanggan dengan terus berusaha memberikan the best customer experience yang mencakup kualitas jaringan, pelayanan pelanggan, sampai dengan berbagai program loyalty seperti program undian Traktir Nasional 2017.

“Hal ini sangat penting dalam rangka menjadi penyedia layan-

(Suara NTB/ist)

UNDIAN - Undian terbuka yang dilakukan Telkomsel untuk program Traktir Nasional 2017 Periode 1. an dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia yang terpercaya,” ujarnya.

Traktir Nasional 2017 merupakan program undian yang diperuntukkan bagi seluruh pelanggan kartuHalo, simPATI, Kartu As, dan LOOP. Periode pertama telah berlangsung sejak 1 Mei hingga 15 Juni 2017, sementara periode kedua masih berlangsung sejak 16 Juni hingga 31 Juli 2017. Program ini berhadiah Voucher Prepaid, Samsung Galaxy, Paket Umroh, Honda Beat CBS ISS, Honda BRV 1,5 E CVT dan hadiah utama berupa BMW 320i Sport.

Untuk mendapatkan kupon undian, pelanggan terlebih dahulu perlu melakukan penukaran Telkomsel poin atau pembelian berbagai macam paket produk dan layanan seperti telepon, SMS, data/internet, SLI/International Roaming, voucher games dan layanan musik digital

seperti Langit Musik dan NSP, atau layanan VideoMAX. Seluruh aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cukup mengakses *123# atau melalui aplikasi MyTelkomsel dimana transaksi melalui aplikasi ini akan mendapatkan double kupon undian. Selain itu kupon undian juga dapat diperoleh pelanggan prepaid yang melakukan reregistrasi melalui SMS dan pelanggan yang melakukan Tap dengan TCASH minimal Rp 20.000.

Peserta undian dapat mengecek status pemenang dengan menghubungi *123# atau dengan mengirimkan SMS ke 777 dengan isi pesan WIN. Pajak hadiah ditanggung Telkomsel. Daftar pemenang Traktir Nasional 2017 Periode 1 dan informasi lebih lengkap mengenai program ini dapat dilihat di www.telkomsel.com/traktirnasional. (bul)

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Hari Ini, Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tak Khawatir DINAS Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PU PR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak khawatir meski serapan anggarannya terendah dari seluruh SKPD. Sebaliknya, Dinas PUPR khawatir transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap 2 lamban diproses, sehingga mempengaruhi proses eksekusi selanjutnya.

“Benar di DPA realisasi keuangan kita di PU baru 17,40 persen, saya tak khawatir. Kekhawatirkan seharusnya ke DAK karena menyangkut dana transfer,” kata Kepala Dinas PUPR, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., Selasa (18/7).

Pada APBD murni 2017 ini, (Suara NTB/dok) Dinas PUPR diakui mengantonM. Zaldy Rahadian gi anggaran senilai Rp 146 miliar lebih. Meski menurut realisasi keuangan masih sangat rendah, namun Zaldy mengklaim secara fisik, hampir seluruh proyek yang ada hampir selesai.

Proyek PL (penunjukan langsung) misalnya, bulan ini sudah hampir 100 persen dikerjakan. Sementara pada paket fisik yang bersumber dari aspirasi DPRD KLU, tercatat sekitar 200 paket. Dari jumlah tersebut 50 persennya sudah bisa dikerjakan dan sisanya masih menuntaskan beberapa kekurangan administrasinya saja.

“Bulan Juli ini saja ada 150 paket yang masuk, dan siap dieksekusi. Dan bulan depan, seluruh paket jalan hotmix sudah selesai,” sambungnya.

Sebagai SKPD dengan “bekal” dana APBD tertinggi kedua setelah Dikpora Lombok Utara, Zaldy menegaskan telah menyiapkan proses pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun.

Pria yang dilantik sebagai kadis definitif di Dinas PU ini juga mengklaim SKPD yang dipimpinnya telah menyelesaikan seluruh kegiatan yang bersumber dari DAK. DAK ditransfer dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama sebesar 30 persen. Dari syarat pencairan tahap 2 harus terserap sebesar 75 persen, PU justru menyerap sebesar 92 persen. Alasan itulah mengapa pihaknya tidak khawatir dengan capaian keuangan sejauh yang tercatat di BPKAD. “Senin kemarin kita mengikuti evaluasi DAK di provinsi, seluruh kabupaten/kota sudah memenuhi syarat transfer tahap 2. Sekarang tergantung BPKAD, secara administrasi langsung ke BPKAD, karena pelaporannya kolektif. Kalau BPKAD melempem, biar kita penuhi syarat tetap tidak bisa ditransfer cepat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, hingga semester pertama 2017, serapan anggaran SKPD Pemda KLU tercatat masih sangat rendah, yakni di angka 28,15 persen. Jika termasuk belanja dari transfer ke kabupaten/kota/desa, capaiannya sebesar 28,24 persen. Adapun total belanja pada APBD murni 2017 sebesar Rp 878,514 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 248,126 miliar lebih. Sementara dana transfer Kab/Kota/Desa tercatat sebesar Rp 8,258 miliar lebih dengan realisasi Rp 3,412 miliar lebih (41,32 persen) sehingga, jika tanpa menghitung serapan belanja dana transfer, serapan SKPD Lombok Utara sebesar 28,15 persen atau sebesar Rp 244,714 miliar dari pagu sebesar Rp 869,255 miliar lebih. (ari)

Lima Mantan Pegawai BPN Lotim Jadi Tahanan Kota Selong (Suara NTB) Kasus terbitnya puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru sudah ada perkembangan lebih lanjut. Pasalnya, penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), Rabu ini mengagendakan pelimpahan berkas lima tersangka dalam kasus tersebut ke pengadilan.

Dalam pelimpahan tahap dua itu, lima tersangka yang semuanya mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim ditetapkan menjadi tahanan kota. Termasuk di dalamnya, Kepala BPN Lombok Barat (Lobar) RML yang sebelumnya berstatus tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan, Selasa (18/7) menyampaikan jika proses penyidikan dalam kasus terbitnya puluhan sertifikat bodong di kawasan hutan lindung Sekaroh sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan yang diagendakan hari ini.

Sementara, alasan dilakukan penahanan kota terhadap lima tersangka, ujarnya, karena semuanya mengalami masalah pada kesehatannya atau sakit. Kondisi itulah yang juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses tahap dua tersebut.

Selain itu, Iwan juga menyinggung jika pihak BPN Lotim akan melakukan pembatalan terhadap puluhan sertifikat.

Namun, masalah pembatalan yang merupakan kewenangan penuh dari BPN ditegaskannya tidak akan berpengaruh terhadap proses pengusutan ka-

sus tersebut hingga tuntas.

“Apabila BPN membatalkan ya silakan, kita dari unsur pidananya tetap berjalan hingga kasus ini tuntas,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, lima mantan pegawai BPN Lotim yang ditetapkan menjadi tahanan kota itu di antaranya, JML selaku mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada BPN Lotim, dengan menduduki jabatan terakhir mantan Kepala BPN Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Selanjutnya, MM, mantan Kasi Pengukuran pada BPN Lotim, dan MN mantan Kasubsi Pengendalian

DAFTAR - Sejumlah pendaki saat bersiap melakukan pendakian ke Rinjani dengan terlebih dahulu mendaftar di kantor TNR Resort Sembalun. Wacana pembangunan kereta gantung ke Rinjani dikhawatirkan dapat menciptakan pengangguran.

Selong (Suara NTB) Sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap pertama. Seluruh desa yang belum tersebut sudah diingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mempercepat LPJ DD. Jika tidak segera dituntaskan sampai dengan tanggal 24 Juli, desa-desa tersebut tidak akan bisa merealisasikan DD tahap kedua.

Demikian penegasan Kepala DPMD Lotim. H. Syamsuddin saat ditemui di Selong, Selasa (18/7). Diakuinya, dari 239 desa di Lotim, yang sudah menyampaikan laporan baru 48 desa. Itupun ada yang harus dikembalikan, karena dianggap kurang lengkap. Sisanya sebanyak 191 desa diharap segera menuntaskan laporannya.

Syamsuddin menjelaskan, tahap pertama sebesar 60 persen dari total Rp 209 miliar DD seluruhnya sudah terealisasi di Lotim. Akan tetapi, laporannya sebagian besar sampai sekarang belum disampaikan. ‘‘Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengancam tidak akan memberikan pencairan 40 persen sisa tahap kedua. Totalnya se Kabupaten Lotim sekitar Rp 115 miliar.

Apa sih susahnya buat laporan,” ungkapnya.

Kepala DPMD ini menyatakan tidak mau tahu soal keterlambatan. Pasalnya, Kemenkeu sudah menyampaikan peringatan keras. Sudah pula disampaikan peringatan lanjutan dari daerah agar kepala desa yang belum segera mempercepat penyampaian laporannya.

LPJ merupakan perihal wajib dilakukan oleh seluruh kepala desa (kades). Aturan sekarang lebih ketat. Tidak lagi ada toleransi keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada LPJ tahap pertama, tahap kedua dana hangus.

Dikatakan demikian karena LPJ tahap pertama merupakan syarat mutlak pencairan tahap kedua. “ Kalau tahun kemarin masih bisa dimaafkan, sekarang sudah tidak bisa,” ungkapnya.

Pihaknya memberikan batas terakhir kepada seluruh desa yang belum memberikan laporan sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 bulan ini. Hal ini dimaksudkan agar pihak DPMD memiliki waktu untuk meneruskan laporan dan mengusulkan pencairan tahap kedua. (rus)

Selong (Suara NTB) Wacana pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani oleh Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT, ditanggapi banyak pihak. Salah satunya, Camat Sembalun Usman. Menjawab Suara NTB, Selasa, (18/7), Camat Sembalun, Usman, menegaskan jika pembangunan kereta gantung sangat perlu untuk dikaji secara detail dan mendalam sebelum positif dilakukan.

Berbagai macam sudut maupun aspek harus dilihat, serta dampak-dampak yang akan terjadi apabila kereta gantung sudah ada. Misalnya, kata Usman, apabila terdapat kereta gantung yang mengantarkan para wisatawan ke Gunung Rinjani, dapat mematikan mata pencaharian masyarakat Sembalun. Hal ini sangat bertolak belakang dari pengembangan

Selong (Suara NTB) Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 72, Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan menggelar sejumlah kegiatan.

Salah satunya pelaksanaan zikir dan doa di Masjid Agung Al Mujahidin Selong menjelang upacara penurunan bendera.

Dalam pelaksanaan dzikir dan doa itu, kata Kabag Humas dan Protokel Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI. “Nanti akan ada sesuatu yang beda, sebelum upacara penurunan bendera akan diadakan zikir dan doa bersama di Masjid Agung,” terangnya.

(Suara NTB/yon) Ahmad Subhan Sementara dalam pelaksanaan upacara atau pengibaran bendera pusaka akan dipusatkan di Taman Tugu Selong untuk tingkat Kabupaten Lotim diikuti seluruh SKPD, maupun sekolah yang terdapat di Kecamatan Selong. ‘’Untuk atraksi dalam mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia, hal tersebut nantinya akan menyesuaikan,’’ ujarnya.

Ahmad Subhan menyebut, untuk 32 anggota paskibraka yang bertugas dalam peringatan upacara 17 Agustus tingkat Kabupaten Lotim, proses karantina akan dimulai pada 7 Agustus mendatang. Sementara, untuk paskibraka provinsi proses karantina dimulai pada awal Agustus, di mana terdapat tiga siswa Lotim yang terpilih masing-masing satu perempuan dan dua laki-laki. Sedangkan untuk Paskibraka nasional yang salah satu siswa asal Lotim dari SMAN 1 Aikmel akan berangkat ke Jakarta antara tanggal 24-25 Juli 2017. (yon)

Tanah BPN Lotim. Selain itu, tersangka lainnya yakni, FI, Mantan Kasi Pengaturan Pen-

Sejumlah Formasi RSUD KLU Masih Kosong

Sebagian Besar Desa di Lotim Belum Sampaikan LPJ DD

Upacara HUT RI akan Ditutup Zikir dan Doa

(Suara NTB/dok)

Iwan Gustiawan

guasan Tanah BPN Lotim, serta RML, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah di BPN Lotim, di mana RML saat ini masih menjabat sebagai Kepala BPN Lombok Barat (Lobar) dengan kerugian negara mencapai Rp 60 miliar lebih.

Selain menetapkan lima tersangka menjadi tahanan kota dengan alasan sakit, sebelumnya pihak Kejaksaan terlebih dahulu melakukan penahanan terhadap Kades Pemongkong, LMM. Antara kades dengan lima mantan BPN Lotim ini termuat dalam dua berkas yang terpisah. Sedangkan untuk adanya tersangka lain kemungkinan ada, namun itu akan dilihat pada saat proses di persidangan. “Untuk Kades Pemongkong tidak ada penangguhan penahanan karena yang bersangkutan sudah ditahan sampai 20 hari,”tegas Iwan. (yon)

(Suara NTB/yon)

Camat Sembalun Minta Pembangunan Kereta Gantung ke Rinjani Dikaji pariwisata yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Apabila ke Gunung Rinjani menggunakan kereta gantung, otomatis tenaga kerja lokal atau masyarakat kita yang bekerja sebagai porter atau guide bisa hilang, mata pencaharian mereka bisa mati,” akunya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan proses kunjungan ke Rinjani menggunakan kereta gantung tidak terlalu bermanfaat dibandingkan menggunakan jalan kaki atau mendaki. Menurutnya, dengan berjalan kaki itulah para menjadi daya tarik bagi wisatawan, karena mereka dapat menikmati panorama alam yang indah, alami sebelum mereka tiba di gunung kebanggaan warga NTB tersebut. Sementara apabila wisa-

tawan dimanjakan dengan kereta gantung, pemerintah secara nyata akan membunuh masyarakat secara perlahan.

Hal senada disampaikan, Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, pembangunan kereta gantung ke Rinjani harus juga memperhatikan aspek keamanan. Adanya kereta gantung, tidak menutup kemungkinan akan mengambil alih mata pencaharian masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap pengangguran. Apabila pengangguran merajalela, tindakan masyarakat yang bertentangan dengan hukum tidak dipungkiri akan terjadi.

“Sangat berdampak terhadap keamanan,masyarakat bisa saja mencuri untuk memenuhi kebutuhannya nanti. Sehingga perlu dipertimbangkan secara matang,” ujarnya. (yon)

Penataan Kawasan Pusuk Diklaim Sesuai Aturan Selong (Suara NTB) Penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) terus menelusuri kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. Dalam penanganannya, penyidik berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB dan sudah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Asisten III Setda Kabupaten Lotim, H. Khairil Anwar Mahdi. Pada kesempatan ini, Asisten II Setda Lotim H. Khairil Mahdi, menegaskan jika pengerjaan proyek senilai Rp1,6 miliar untuk fisik sudah sesuai aturan.

“Kita sudah bekerja sesuai aturan, pembayaran sudah kita lakukan sebagaimana laporan dari pengawas serta sisa anggaran juga sudah kita kembalikan ke kas negara. Itu semua ada buktinya,” terang Khairil Anwar Mahdi yang ketika proyek itu dikerjakan, bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – kini Dinas Pariwisata Lotim.

Diakuinya, dirinya sudah diperiksa beberapa kali dalam kasus dugaan korupsi pada proyek yang sumber anggarannya dari tugas perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata tahun 2015 dengan total anggaran keseluruhan, Rp. 2 miliar. “Saya sudah diperiksa beberapa kali, Polres sebanyak tiga kali dan BPKP satu kali,” terangnya pada Suara NTB di kantornya, Selasa, (18/7).

Dari hasil pemeriksaan itu, pencetus slogan dari Gelombang Laut Menuju Kota Biru ini men-

(Suara NTB/dok)

PUSUK - Proyek penataan Pusuk Sembalun senilai Rp 1,6 miliar untuk fisik. Aparat kepolisian mencium adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek ini. gaku hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi kejelasan dalam penanganan kasus ini. Namun, dalam pengerjaan proyek tersebut, ia sudah melaksanakan tupoksinya sesuai aturan yang ada. Termasuk pembayaran terhadap pihak rekanan yang tidak mengerjakan hingga 100 persen, maka yang dibayar sesuai dengan progresnya, yakni sebesar Rp 1,2 miliar dari total anggaran untuk fisik sebesar Rp 1,6 miliar. Selaku orang yang berkapasitas selaku KPA maupun PPK dalam proyek, diakuinya, akan tetap menjalani segala proses hukum yang berlaku. “Bila dipanggil lagi, tentu kita akan siap karena itu memang aturan dalam proses hukum,” janjinya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, menegaskan jika penanganan kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan

Pusuk Sembalun sejauh ini masih berjalan. Dikatakannya, semua pihak terkait yang terlibat dalam pengerjaan proyek cukup kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk Asisten III Setda Lotim.

Diketahui sebelumnya, tim dari unit Tipikor serta BPKP Perwakilan NTB sudah beberapa kali terjun ke TKP untuk melakukan pengecekan langsung terhadap fisik bangunan maupun meminta keterangan terhadap sejumlah pihak. Terutama para tukang pada proyek pemerintah pusat tersebut. Selain pemeriksaan dilakukan terhadap KPA dan PPK, turut juga diperiksa Kabid ODTS pada Disbudpar waktu itu, Lalu Hariawan. Lalu Hariawan pada saat itu berkapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selain itu kontraktor dan pihak terkait lainnya juga sudah diperiksa. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung telah menyelesaikan rekrutmen pelamar untuk melengkapi pelayanan di RSUD. Sebanyak 150 orang dari total 600-an lebih pelamar dinyatakan lulus dan diterima. Namun masih ada sejumlah formasi yang diketahui kosong, karena tidak adanya pelamar.

Direktur RSUD Tanjung, dr.

H. L. Bahrudin, kepada wartawan Selasa (18/7) mengungkapkan, tahap rekrutmen sudah final. Terakhir yang dilalui adalah tes wawancara, yang mana sudah rampung Senin lalu.

Para pelamar yang diterima sendiri sudah diposting pada Selasa malam, pukul 21.00 wita dan dapat dilihat melalui website RSUD Tanjung secara online.

“Semua tahap sudah final, dari tes potensi akademik, tes kompetensi bidang dan tes wawancara. Pada pengumuman terakhir, yang diterima 150 orang dari 151 orang yang diundang untuk tes terakhir,” ungkap Bahrudin.

Ia menjelaskan, rekrutmen pegawai RSUD pada berbagai posisi pelayanan dari administrasi hingga medis sebanyak 167 formasi. Dari jumlah itu, pelamar yang memasukkan berkas sebanyak 620-an orang.

Hingga melewati fase tes terakhir, pelamar yang tersisa 151 orang. Namun yang hadir pada tes wawancara hanya 150 orang. Satu orang lainnya memilih tidak hadir saat tes wawancara karena kabarnya lebih dulu diterima di tempat lain.

Bahrudin menyayangkan, 1 orang yang tidak hadir dan mencapai fase terakhir tidak datang. Karena baginya, peluang kerja yang disia-siakan pelamar bersangkutan menghalangi pelamar lain. “Ada beberapa formasi yang tidak terisi karena tidak ada pelamarnya, seperti Satpam perempuan, resepsionis perempuan, anestesi dan rekam medik,” ujarnya.

Direktur RSUD menyambung, belajar dari pengunduran diri karyawan RSUD di beberapa tempat pihaknya telah mengantisipasi. Dimana pelamar yang diterima diwajibkan membuat Surat Penyataan Kontrak. Salah satu poinnya, karyawan bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebelum melebihi masa bakti 2 tahun.

Bahrudin menambahkan, para pelamar ini sudah bisa ditempatkan sesuai deskripsi pekerjaan yang dilamar.

Untuk selanjutnya, mereka juga akan ditempatkan guna mendukung pelayanan di gedung baru RSUD Tanjung.

Secara bertahap, beberapa pelayanan di RSUD dipindah dari bangunan lama ke gedung baru. Hingga seluruh alat kesehatan terpenuhi, maka seluruh pelayanan dapat dimaksimalkan di gedung baru. “Untuk Alkesnya masih kita tender, itu sumbernya dari DAK senilai Rp 3,1 miliar. Berikutnya kita akan kedatangan tambahan 2 orang tenaga spesialis mulai bulan Agustus, sehingga menjadikan kita memiliki 13 orang dokter spesialis,” demikian Bahrudin.(ari)

Bupati Akui Lotim Masih Ketinggalan Teknologi Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) mulai dirancang menjadi kota pintar alias smart city. Salah satu sistem layanan informasi yang mengedepankan teknologi itu mulai dipersiapkan. Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan pada pertemuan bimbingan teknis penyusunan Masterplan Smart City, Selasa (18/7), mengaku, kemajuan teknologi harus ditangkap dengan pertumbuhan pembangunan.

Menurut Ali BD – sapaan akrab bupati, soal teknologi ini tidak ditampik Lotim masih jauh ketinggalan. Saat ini, hampir semua informasi dapat diakses melalui teknologi. Salah satunya melalui website. ‘’Teknologi saat ini sangat dibutuhkan. Akan tetapi sangat sulit sekali mendapatkan informasi yang diinginkan,’’ akunya.

Bupati menginginkan, dibangunnya kantor bupati lantai lima yang megah bisa dibarengi dengan layanan akses informasi yang serba teknologi. Bayangannya, ia bisa memantau Lotim setiap saat dari ruang kerjanya.

Nantinya, data itu berisi data lengkap mengenai semua hal menyangkut Kabupaten Lotim.

Adanya hal ini, ujarnya, tidak perlu terlalu banyak berdebat

soal perbedaan data. Mulai dari data kemiskinan, jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk, data orang-orang yang meninggal dan lain sebagainya.

“Saat ini, absen karyawan saja kita tidak tahu,” katanya.

Diakuinya, pada eranya dulu teknologi belum berkembang.

Sementara sekarang seiring kemajuan tekonologi menjadi sangat menyedihkan jika masih banyak kepala dinas yang tidak paham teknologi. “Menyedihkan kalau masih ada kepala dinas yang tidak bisa komputer, bagaimana bisa mengembangkan smart city kalau masih ada yang kurang mengerti alat-alat yang berkaitan dengan teknologi,” sindirnya.

Meski demikian, Ali BD mengaku saat ini bangsa Indonesia terlalu tergantung dengan produk-produk hasil teknologi orang barat. Bahkan katanya, data-data yang sejatinya menjadi rahasia tidak lagi dikuasai oleh bangsa sendiri.

Soal kedaulatan bangsa, kedaulatan informasi menjadi pertanyaan. Indonesia terlalu bangga dengan sebutan bisa membeli produk-produk asing.

Selalu ingin menjadi juara saat adanya produk baru dan ini harus jadi renungan. (rus)

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim Ali BD memberikan sambutan pada pembukaan bimtek penyusunan smart city di Selong.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Raperda Usulan DPRD Loteng Mulai Digodok Praya (Suara NTB) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyampaikan usulan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang baru.

Raperda ini mengatur Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Loteng. Raperda usulan DPRD Loteng itu pun akan segera dibahas bersama dengan Pemkab Loteng.

Usulan raperda inisiatif tersebut disampaikan juru bicara BPPD DPRD Loteng, Ka-

marudin, S.H., pada rapat paripurna DPRD Loteng, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE. Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., bersama jajarannya juga hadir pada acara ini. “Poin dari raperda inisiatif ini ialah terkait aturan besaran penghasilan dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Loteng yang baru,” jelasnya.

Lahirnya ranperda inisiatif tersebut sesuai amanah Peraturan Pemerintahn (PP) No. 18 tahun 2017, tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan DPR dan DPRD

sekaligus nantinya akan menggantikan Perda No. 4 tahun 2007, tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Loteng.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak melakukan revisi terhadap Perda No. 4 tahun 2007 tersebut. Tetapi lebih memilih untuk membuat perda baru sebagai penganti, lantaran ada beberapa item aturan baru yang dimasukkan pada draf raperda usulan DPRD Loteng ini.

Di mana pada raperda usulan tersebut, bukan hanya hak dari pimpinan dan anggota DPRD Loteng saja yang diatur tapi ada juga aturan ten-

tang kewajiban para pimpinan dan anggota DPRD Loteng.

“Jadi selain mengatur hak, berupa penghasilan tetap dan tunjangan, ada juga aturan tentang kewajiban yang harus dipenuhi pimpinan dan anggota DPRD Loteng,” jelasnya.

Pihaknya ingin ada keberimbangan antara hak serta kewajiban. Jangan sampai kemudian ada kesan, kalau DPRD Loteng hanya mau mengatur hak saja tanpa memikirkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku wakil rakyat.

Adanya raperda ini, ujarn-

ya, kemungkinan besar para anggota DPRD Loteng bakal menerima penghasilan lebih besar lagi dari yang diterima saat ini. Mengingat, ada beberapa tunjangan baru yang masuk dalam usulan. Raperda itu sendiri selanjutnya akan dibahas bersama dengan Pemkab Loteng sebelum akhirnya nanti disahkan. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Loteng tentang penyampaian raperda inisiatif, Selasa (18/7).

Tak Terurus Tindak Tegas Pelanggar Tonase KENDARAAN truk pengangkut yang melintas jalan desa dan kabupaten di Lombok Barat (Lobar) yang melebihi tonase perlu berhati-hati. Pasalnya, kendaraan yang melanggar ketentuan ini bakal ditindak tegas oleh aparat Satlantas Polres Lobar. Langkah ini diambil, karena akibat kendaraan ini akses cepat rusak. Yang lebih fatal lagi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya lakalantas.

Dalam hal ini, Satlantas Polres Lobar bakal berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk me(Suara NTB/her) masang plang pembatas di jalan L. Panca Warsa persis di pintu masuk ke kecamatan dan desa. Selain itu mewajibkan dump truck menutup bak ketika mengangkut muatan pasir atau tanah. “Karena sangat-sangat mengganggu pengendara dan penguna jalan dan dapat mengakibatkan lakalantas,” terang Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu L. Panca Warsa saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/7).

Langkah permulaan, pihaknya berencana akan persuasif turun untuk mengimbau para supir truk. Sebab selama ini masyarakat cukup sering mengeluhkan para supir truk yang memacu kendaraannya dengan kencang saat melintasi jalan perkampungan. “Mungkin karena buru-buru ngejar setoran, dan waktu proyek mereka semaunya saja memacu kendaraannya.

Kita secara persuasif turun untuk mengimbau,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lobar, H. Ahmad Saikhu mengaku tahun ini telah ada fasilitas keselamatan berupa rambu. Sehingga pihaknya berencana akan memasang rambu terkait tonase di sejumlah titik jalan yang dilintasi oleh truk. “Artinya kendaraan-kendaraan yang di atas 8 ton dilarang untuk melintas,” ujarnya.

Pihaknya pun baru dapat menindak setelah pemasangan rambu tersebut. Di mana sesuai aturannya jalan kabupaten tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang melebihi muatan kapasitas 8,16 ton.“Kalau kendaraan dump truck itu masuk, namun tergantung jika muatan yang sesuai standar. Kecuali muatannya yang berlebih itu tidak boleh,” jelasnya.(her)

Miliaran Dana Pusat untuk ’’Hortipark’’ Sia-sia

Praya (Suara NTB) Pada awal pengembangan hortipark yang ada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), pemerintah pusat telah mengelontorkan anggaran tidak kurang dari Rp 3 miliar. Anggaran ini diarahkan untuk penataan dan pengelolaan kawasan tersebut. Namun anggaran tersebut kini terkesan sia-sia, karena kondisi hortipark yang tidak terurus dengan baik.

“Awalnya dulu hortipark ini akan dijadikan pusat penelitian dan pengembangan tanaman di NTB. Tapi sudah beberapa tahun berjalan, hortipark ini justru tak terurus. Rencana pengembangannya oleh pemerintah daerah pun juga tidak jelas,” ungkap anggota DPRD Loteng, Supriadi, Selasa (18/7).

Bahkan dari sisi anggaran, utamanya dari Pemkab Loteng dukungannya anggarannya sangat minim. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan

yang cukup strategis untuk dijadikan pusat pengembangan tanaman, utamanya tanaman pangan. “Jadi kita melihat pemerintah daerah dalam hal ini kurang begitu serius mengelola hortipark. Buktinya dari dukungan anggaran saja, minim,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berpandangan pengelolaan kawasan diserahkan ke pihak ketiga yang lebih profesional. Supaya pengelolaannya bisa benar-benar optimal dan bisa menghasilkan manfaat yang besar bagi daerah.

Diakuinya, ada pengalaman kurang baik ketika kawasan tersebut dikelola begitu lama oleh PT. Tresno Kenangan. Namun hal itu bukan jadi persoalan. Justru itu bisa jadi pelajaran berharga, untuk bisa menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang benar-benar mampu.

Menurut anggota DPRD Loteng dari daerah pemilihan IV (Batukliang-Batukliang Utara) ini, pihaknya tidak meragukan kemampuan dan

(Suara NTB/her)

KURANG ARMADA - Lobar kekurangan banyak kendaraan pengangkut sampah. Banyak armada yang ada sekarang ini sudah berusia tua.

(Suara NTB/her)

LAMBAT - Proyek kantor Inspektorat Lobar yang baru dimulai. Ada banyak paket proyek di Lobar yang pengerjaannya belum dilakukan.

(Suara NTB/kir)

Supriadi siapkan. Termasuk anggarannya pendukung. “Hortipark tetap akan kita kelola. Sebagai pusat pengembangan dan penelitian tanaman pangan di daerah ini,” janjinya. (kir)

Dewan Ancam Tangguhkan Anggaran PT. LTB

Belasan Paket Senilai Rp 13 Miliar Belum Dieksekusi Lobar Defisit Armada Pengangkut Sampah

Giri Menang (Suara NTB) – Progres tender proyek di Lombok Barat (Lobar) terbilang lamban dan tidak banyak perubahan dari hasil evaluasi rapat pimpinan (rapim) lalu. Hingga saat ini dari 82 paket proyek yang ada, masih banyak paket proyek yang belum selesai lelang. Terdapat 19 paket proyek senilai Rp 13,38 miliar lebih, sedangkan yang belum tuntas lelang sebanyak 63 paket senilai Rp 142 miliar lebih. Proyek yang belum tuntas lelang ini pun ditarget selesai bulan Agustus.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, menegaskan, dari 82 paket proyek yang dilelang 63 paket sudah selesai dan 19 paket yang belum. “19 paket yang belum selesai lelang itu campur ada yang besar dan kecil (di atas 200 juta,’’ jelasnya, Selasa (18/7).

Terkait lembannya lelang ini, sebab terhitung hanya 2 paket yang terlelang dari hasil evaluasi rapim lalu mencapai 21 paket yang belum dilelang. Pihaknya menyangkal, progres lelang bukan lamban sebab ada beberapa paket yang sudah siap kontrak. Bahkan sudah diitentukan pemenang tender, namun masih masa sanggah, sehingga perlu menunggu waktu beberapa hari ke depan untuk eksekusi.

Bahkan tambahan paket proyek yang sudah selesai lelang bulan ini saja ditarget 9 paket, sehingga tersisa hanya 10 paket. Belasan paket proyek APBD murni yang belum selesai lelang ini, jelasnya, paling lambat tuntas Agustus-September, sehingga ditargetkan pengerjaan selesai bulan Setember-Oktober dengan masa pengerjaan paling lama tiga bulan.

Lebih jauh dikatakan, paket proyek yang banyak belum selesai tender sendiri ada di dua SKPD, yakni Dinas PUPR dan Dinas Dikbud. Kendalanya kemungkinan, karena teknis juklak dan juknis. Melihat durasi waktu sudah mepet sekali, pihaknya optimis bisa selesai, meski konsekuensinya beberapa paket yang terlambat, namun tidak sampai melampaui tahun anggaran ini. Sebab ia menargetkan bulan September-Oktober pengerjaan fisik sudah rampung, rata-rata pengerjaan fisik ini memerlukan 2-3 bulan.

Bagi proyek terlambat dari kontrak, jelasnya tetap diberlakukan mekanisme denda. Sampai saat ini jelasnya tidak ada yang terlambat, sebagian besar proyek yang sudah dieksekusi di lapangan dari 63 paket yang selesai dilelang. Dijelaskan, rata-rata capaian fisik pekerjaan sejauh ini dari proyek yang sudah terkontrak mencapai 25 persen dengan capaian bervarisi, ada yang baru mulai bekerja, ada yang capaian 10 persen bahkan ada yang 50 persen. “Namun kalau kita rataratakan capaian fisik mencapai 25 persen,” jelasnya. (her)

keseriusan pemerintah daerah. baik itu Pemkab Loteng ataupun pemerintah provinsi.

Tapi kalau memang ada pilihan yang lebih baik, terkait pengelolaan kawasan tersebut kenapa tidak itu dilakukan.

Sementara itu, Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng, Ikhsan, S.Hut., menegaskan kalau Pemkab Loteng tetap serius mengelola kawasan hortipark. Di mana Pemkab Loteng sudah mengajukan usulan pengelolaan lahan seluas 150 hektar ke pemerintah pusat. Dan, kini tinggal menunggu keluarnya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari BPN pusat.

Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Loteng mengelola kawasan tersebut, tahun ini sudah ada beberapa program yang di-

Giri Menang (Suara NTB) – Volume sampah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) per hari diperkirakan mencapai 125 meter kubik yang harus diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun pengangkutan sampah ini terkendala lantaran jumlah volume sampah yang ada tidak sebanding dengan sarana unit armada pengangkut sampah yang ada. Demikian pula dengan unit kontainer di TPS tiap kecamatan.

Minimnya sarana armada pengangkut sampah ini, diakui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) melalui Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSL B3), I Nyoman Sucana, S.Sos, di ruang kerjanya, Senin (17/7) lalu.

Menurutnya, jumlah dump truck yang dimiliki saat ini sebanyak 20 unit. Namun dari jumlah itu, hanya 16 unit yang laik beroperasi. Sedangkan

sisanya tidak laik jalan, karena rusak. Bahkan kondisi 16 unit truk ini seluruhnya ratarata 90 persen, karena pengadaannya di bawah tahun 2000-an. “Kalau Tosa Motor roda tiga ada sebelas unit, semua laik beroperasi. Kalau dump truck ada yang batukbatuk (rusak),” kata Sucana.

Sucana berharap, pemda tidak tiap tahun supaya mengalokasikan dana untuk unit armada pengangkut sampah ini, karena tuntutan Perda tentang Sampah harus diimplementasikan.

Jika semua fasilitas ini terpenuhi, Sucana optimis, penanganan masalah sampah di Lobar akan bisa teratasi. “Dalam penanganan sampah, ke depan kita akan menggunakan sistem zonasi, jadi unit armada pengangkut sampah harus maksimal,” harapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pasca terbitnya Perda Lobar No.3 tahun 2017 tentang sampah, penanganan sampah pun diharapkan lebih maksimal. Untuk itu, penanganannya diawali

dari dua kecamatan, yakni Gerung dan Kediri. Kedua kecamatan ini, dinilai memiliki volume sampah yang cukup banyak. “Ya sesuai hasil rapat kami, penanganan sampah kita awali fokus untuk kecamatan Gerung dan Kediri,” paparnya.

Menurut Sucana, pihaknya sudah mulai menata rencana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sementara. Untuk kecamatan Gerung, direncanakan TPA akan dibangun di area Patung Koperasi di Gerung selatan. Sementara di Kecamatan Kediri, TPA sementara akan dibangun di area Rumah Potong Hewan (RPH) Kediri. Di Kecamatan Kediri, lanjut Sucana, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di depan SMPN 1 Kediri, akan direlokasi ke area RPH Montong Are di sebelah timur Ponpes Ishlahudin.

Alasannya, karena TPS ini berada di tengah kota kecamatan, serta berdampingan dengan Ponpes Nurul Hakim. “Kita targetkan Agustus sudah mulai beroperasi,” tegas Sucana. (her)

Praya (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta seleksi ulang jajaran Direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) yang baru.

Jika tidak, DPRD mengancam bakal menangguhkan sisa dana penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah (perusda) bersangkutan. Demikian ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (18/7).

Menurutnya, proses seleksi jajaran direksi PT. LTB yang baru belum lama ini dinilai menyalahi keputusan dari Rapat Umum Pemenang Saham (RUPS) luar biasa, akhir tahun 2016 lalu. Di mana dalam proses seleksi harus ada fit and propertest oleh komisi terkait di DPRD Loteng. Namun pada kenyataan dalam proses seleksi calon direksi PT. LTB yang dilakukan oleh Pemkab Loteng sebelumnya, tahapan fit and proper test oleh DPRD Loteng tidak dilakukan.

“Memang di Perda-nya sendiri tidak mewajibkan harus dilakukan fit and proper test oleh DPRD Loteng. Tapi karena itu amanat dan kesepakatan dalam RUPS LB sebelumnya, maka harus dijalankan,” ujarnya. ‘’Kalau kemudian pemerintah daerah secara sepihak tidak menjalankan kesepakatan, lalu DPRD Loteng ini dianggap apa?’’ tambahnya.

Pihaknya meminta agar eksekutif tidak menyalahkan

DPRD Loteng, jika nanti penyiapan anggaran untuk tambahan penyertaan modal ditangguhkan. Apalagi anggaran tersebut tidak bisa dieksekusi tanpa kesepakatan dengan DPRD Loteng. Pihaknya ingin seleksi ulang calon direksi dilakukan, supaya prosesnya bisa berjalan secara transparan. Hasilnyapun bisa dipertanggungjawabkan, karena DPRD Loteng dalam ini juga ikut terlibat.

Pasalnya, anggaran yang akan dikelola oleh PT. LTB nantinya ada anggaran daerah, sehingga sebagai wakil rakyat, DPRD Loteng harus benar-benar yakin kalau perusda dikelola dengan baik.

Anggaran yang diserahkan juga dikelola oleh orang yang benar-benar tepat.

Pihaknya tidak ingin kasus penunjukan direksi PT. LTB yang pertama terulang tanpa ada proses fit and proper test oleh DPRD, direksi PT. LTB ditunjuk begitu saja. Dan, pada akhirnya jajaran direksinya kini harus berurusan dengan aparat penegak hukum, diduga melakukan korupsi.

Sebelumnya, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., mengaku kalau proses seleksi calon direksi PT. LTB yang baru sudah selesai. Pemkab Loteng pun sudah mengantongi beberapa nama calon dan tinggal penetapan oleh Bupati Loteng. “Tinggal penetapan saja. Kalau proses seleksi sudah berjalan sejak awal tahun lalu,” tandasnya. (kir)

Desa Bug Bug--Bug dan Saribaye Lingsar Butuh Akses Jalan dan Polindes Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar yang berlokasi di perbatasan dengan Kota Mataram memerlukan perhatian besar dari pemerintah, pasalnya sebagai poros perbatasan dengan kota dan desa ini mestinya lebih tersedia akses, terutama jalan. Pihak desa terkait membutuhkan dibangunkan akses jalan yang berbatasan dengan Kota. Selain itu, sarana kesehatan seperti polindes. Selain Desa Bug-bug, Desa Saribaye juga berharap lebih diperhatikan dari sisi akses jalan.

Kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (18/7), Kepala Desa (Kade) Bug-Bug Suhaimi, mengaku, beberapa pekerjaan rumah di desa yang dipimpinnya, di antaranya akses jalan. Namun, yang mendesak katanya adalah sarana polindes. Sebab dari 15 desa yang ada di Lingsar hanya BugBug yang belum memiliki polindes. Padahal di desanya melayani sekitar 3.000 ribu jiwa yang ada di lima dusun.

“Selain itu kami butuh dibangunkan jalan berbatasan dengan Kota Mataram sepanjang 1 kilometer lebih,” kata Suhaimi.

Diakuinya, kendala pembangunan polindes tidak ada lahan milik pemda di wilayahnya. Sementara untuk membangun polindes butuh lahan 4 are. Sejauh ini, pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan polindes. Pihak Dinas Kesehatan (Dikes) sudah turun ke desa, pihaknya juga menawarkan alternatif agar ditempati rumah dinas yang ada di desa setempat , namun belum ada tindaklanjut sampai saat ini.

Akibat tidak adanya polindes ini, jelasnya, warga mesti berobat ke Puskesmas Lingsar dan

alternatif lain ke Puskesmas Sigeorangan. Namun jarak menjadi kendala. Secara kewilayahan, jelasnya, wilayah itu tidak termasuk desanya. Ia sangat berharap agar ada Polindes.

Namun disyukurinya, program KB mencapai 100 persen dan kelahiran di bidan desa. Demikian pula dengan akses jalan juga dianggapnya vital, karena dibutuhkan masyarakat, sebab untuk menunjang ekonomi masyarakat setempat.

Diakui selama kurang lebih lebih memimpin Bug-Bug semenjak mekar tahun 2011 lalu banyak capaian, termasuk dari sisi pembinaan masyarakat menyangkut narkoba dan konflik. Desa setempat yang sebelumnya dikenal daerah yang rawan konflik bisa ditekan. Ke depan ia berupaya mengembangkan potensi sayur kangkung, meskipun lahan yang tersedia 50 are, namun bisa dimanfaatkan oleh warga sehingga mampu menghasilkan Rp 3 juta per bulan. “Dengan hasil ini banyak warga menyekolahkan anak ke perguruan tinggi,” jelasnya.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Sarawan Sukadani Harapan senada disampaikan Kepala Desa Saribaye Sarawan Sukadani. Pihaknya memerlukan pembangunan jalan sepanjang 1,8 km. Akses jalan ini sudah lama masuk prioritas pemda sejak 2015, namun 2016 tidak masuk, karena pemda mendahulukan yang lain. Tahun 2017 ini pun masuk lagi prioritas namun diarahkan untuk pembangunan akses jalan utama Lingsar. Pihaknya tak mempersoalkan, namun pemda diharapkan merealisasikannya tahun 2018.

Diakui, sejauh ini program

Suhaimi infrasturktur dasar di wilayahnya hampir tuntas 100 persen.

Sebab sejak awal menjabat ia fokuskan pembangunan infrastruktur, sehingga tahun 2018 keatas pihaknya fokus untuk menggarap potensi desa baik di sektor pertanian, wisata, perikanan. Menurutnya ada potensi wisaata air terjun di desa yang menjadi fokusnya kedepan, selain itu ada budidaya madu trigona. Di samping sudah dimasukkan penganggaran untuk inovasi lorong sayur di jalan dan ganggang kecil.(her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Guru SD di Sumbawa Diberikan Bimtek K13 Pelaksanaan Kegiatan (TPK), yakni TPK 1 di SD Negeri 3 Alas, TPK 2 di SD Negeri 1 Plampang, TPK 3 di SD Negeri 16 Sumbawa dan TPK 4 di SD Negeri Uma Beringin.

Adapun materi yang disampaikan kepada guru kelas I, kelas II dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Khusus di TPK SD Negeri 16 Sumbawa, pesertanya berjumlah 78 orang. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan selama 6 hari dengan tujuan supaya implementasi K13 di sekolah sasaran pada tahun 2017 terlaksana.

Dalam hal ini sasaran tahun 2017 berbeda dengan sasaran di tahun 2016.

“Sisa yang tahun 2016 sekarang dilanjutkan di tahun 2017 ini. Dan sekolah pelaksana tahun 2017 sudah di SK-kan oleh Kementrian,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) Kabupaten

KSB Tidak Akui Keberadaan MacMahon di PT AMNT Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat secara tegas tidak mengakui keberadaan MacMahon Holdings Limited (MAH) di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pernyataan tersebut dilayangkan lantaran perusahaan yang berasal dari Australia ini belum sama sekali melaporkan keberadaannya.

Pemda setempat juga secara eksplisit mempert(Suara NTB/ils) anyakan keberadaan MacH. Abdul Hamid Mahon, apakah sebagai perusahaan sub kontraktor atau perusahaan lainnya.

“MacMahon hanya ada dalam sebutan katanya akan beroperasi di PT AMNT. Sedangkan dari segi kami (pemerintah) belum mengetahui dan tidak mengenal ‘makhluk’ apa itu MacMahon. Apakah dia perusahaan atau apa, apalagi akan mengerjakan apa di PT tersebut,” ujar Kadis Nakertrans Sumbawa Barat H. Abdul Hamid S. Pd, M. Pd, kepada wartawan, Selasa (18/7).

Dijelaskannya, secara teknis apabila MacMahon merupakan lembaga usaha, maka sudah seharusnya melaporkan diri. Hubungan kerjasama juga nantinya akan ada kewajiban perusahaan yang akan diatur dalam Permen nomor 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksana ketenagakerjaan. Baik itu melalui metode outsourching maupun metode lainnya.

“Itu (laporan) sudah wajib diberikan kepada dinas terkait (Disnakertrans). Bahkan laporan tersebut harus diserahkan secara berkala,” ungkapnya. Bahkan didalam laporan tersebut, bukan hanya aktivitas kerja saja melainkan laporan kedatangan, peralatan yang akan digunakan, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan juga.

Ia menyebutkan, bahkan sementara ini sudah ada beredar informasi bahwa MacMahon sudah melakukan perekrutan karyawan. Apabila hal tersebut benar terjadi, ada banyak hal yang membuat perusahaan tersebut bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan (melanggar). Bahkan dengan “operasi” senyap seperti ini semakin lama akan semakin banyak yang dilanggar oleh perusahaan yang berasal dari Australia ini.

“Karena kita tidak pernah menganggap ada, jadi kita hanya diam menunggu perusahan ini datang melapor. Sementara apa yang dilanggar kita tetap akan pantau terus,” tegasnya. Sementara dari informasi yang beredar, perusahaan ini akan bergerak di bidang mining (penambangan). (ils)

Penerimaan DPM PTSP Meningkat

Dishubkominfo Genjot Pendapatan

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana penerimaan dari sisi retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sumbawa, meningkat tajam. Hal ini tak lepas dari makin membaiknya pelayanan perizinan, terutama retribusi IMB dan HO. Begitu pula dengan Dinas Kominfo dan Statistik menunjukan adanya perbaikan serapan anggaran dan pendapatan.

Sebagaimana disampaikan Kepala DPM PTPS Sumbawa, H. Syahril S.Pd, M.Pd, rencana penerimaan dari DPM PTSP awalnya hanya Rp 749 Juta. Namun direvisi hingga Rp 1,2 Miliar. Total capaian realisasi hingga Juni sudah hampir mencapai Rp 600 Juta. “Dalam waktu enam bulan kedepan, kita akan genjot penerimaan. Kita optimis target tercapai,”terangnya.

Apabila dirinci, penerimaan dari IMB sudah 57 persen. Bahkan izin HO (gangguan) sudah mencapai 161 persen. Selain penerimaan dari izin tenaga kerja asing dan izin trayek. Pihaknya optimis target dicapai apabila melihat potensi yang ada. “Potensinya sudah ada ditangan. Tinggal kita eksekusi,”tukas H. Syahril.

Sementara dari Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Ir. H. Ibrahim menyebutkan secara umum, serapan anggaran pada triwulan kedua hingga Juni cukup tinggi. Begitu pula di Kominfotik yang telah mencapai 42,7 persen. Sementara sektor pendapatan sudah melebihi taget. Namun seperti kata Bupati, etos kerja mesti harus ditingkatkan. OPD harus berpacu terutama dalam menggenjot sektor PAD. “Kita jangan cepat merasa puas.

Bagaimanapun juga kemajuan daerah sangat bergantung dari komitmen kita semua sesuai arah RPJMD. Tanpa kerja keras, tidak mungkin kita berhasil secara baik,”terangnya.

Khusus untuk Diskominfotik, dari target pendapatan Rp 1,3 Miliar, telah dicapai 98,7 persen. Namun pendapatan akan tetap digenjot, sehingga kedepan, target pendapatan bisa menembus angka Rp 2 Miliar. (arn)

H. Ibrahim

H. Syahril

(Suara NTB/ind/arn)

(Suara NTB/ind/arn)

Peserta kegiatan saat pembukaan bimtek K13 di TPK 1 SD Negeri 16 Sumbawa.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Sumbawa, Sudirman, S.Pd dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan berharap, para peserta dapat mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh. Supaya K13 mampu diimplemetasikan sekaligus bisa memberikan imbas kepada yang lainnya. Apa yang diperoleh bisa ditransfer bukan hanya kepa-

da siswa tetapi sekaligus kepada guru yang lain.

Menurutnya, dalam melaksanakan pendidikan haruslah konsisten dan tidak boleh setengah-setengah. Ia selalu menyampaikan, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab termasuk untuk impelemtasi K13 ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yakni

sidik (jujur), amanah dan fatonah (cerdas). Jujur dalam hal ini terlebih dahulu kepada diri sendiri sebelum kepada orang lain. Jika hal tersebut sudah dilakuka, sebagai guru akan mendapatkan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baru-

lah bisa menjadi fatonah (cerdas). Tentunya cerdas ini sebagian kemampuan ada di orang lain dan sebagian lagi pada diri sendiri. Karena orang bisa cerdas dan maju karena orang lain.

“Hari ini pelatihan dan akan dilaksanakan selama 6 hari. Waktu tersebut tidak mungkin cukup, dan serapan

paling maksimal 30 persen.

Makanya pentingnya kebersamaan supaya bisa dilaksanakan dan diimplementasikan dengan bagus,” ujarnya.

Supaya bimtek ini tidak sia-sia, Kadis memita peserta untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas.

Sehingga apa yang dihajatkan bisa terlaksana dengan baik.

“Guru tidak boleh dimanfaatkan tetapi harus bermanfaat. Oleh sebab itu pelatihan K13 ini supaya dapat diikuti semaksimal mungkin. Harapan saya agar guru mampu dan bersinergi dengan yang lain. Manfaatkan waktu, Insya Allah K13 kita genjot di kabupaten sumbawa. Yang penting mari kita laksanakan tiga hal tadi, Sidik, amanah dan fatonah. Tentunya disertai dengan niat tulus ikhlas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Masa Penahanan Berakhir

Tersangka Dugaan Tindak Pidana Perbankan Dibebaskan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tersangka dugaan tindak pidana perbankan di PD BPR NTB Cabang Sumbawa akhirnya menghirup udara segar. Tersangka berinisial I yang merupakan direktur bank setempat dibebaskan karena masa penahanannya berakhir pada Senin (17/7) lalu. Dimana, setelah berakhirnya masa perpanjangan penahanan yang ketiga terhadap yang bersangkutan, berkas kasus tersebut belum dinyatakan lengkap atau P21.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson, SH., SIK yang dikonfirmasi Selasa (18/7) kemarin mengakui sudah mengeluarkan tersangka. Mengingat masa penahanannya berakhir dan berkas perkara belum dinyatakan lengkap atau P21. “Ter-

sangka sudah dikeluarkan hari Senin kemarin, karena masa penahanannya sudah habis,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata Ericson, bukan berarti proses penyidikannya berhenti. Proses hukum kasus ini tetap akan berlanjut. Mengenai berkas

perkara diakuinya sudah dipenuhi sesuai dengan petunjuk jaksa dan sudah dikirimkan kembali pada Kamis lalu.

Dimana pengiriman berkas tersebut sudah yang keempat kalinya dilakukan.

Saat ini pihaknya tengah menunggu berkas diteliti oleh

pihak kejaksaan. Apakah berkas yang dikirim tersebut sudah terpenuhi atau belum.

Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka tersangka akan dijemput untuk dilimpahkan ke pihak kejaksaan. “Kalau sudah dinyatakan P21, maka ditingkatkan ke tahap II. Tentu tersangka akan ditahan kembali di kejaksaan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pihak kepolisian sebelumnya menahan Dirut PD BPR NTB Cabang Sumbawa berinisial I. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam ka-

sus dugaan tindak pidana perbankan di bank setempat.

Bermula saat adanya laporan mengenai pembelian mobil dinas bank setempat Tahun 2015 lalu. Dimana ada cash back pembelian mobil sebesar Rp 70 juta. Dananya masuk ke rekening milik bank.

Namun seorang pegawai diduga diminta mentransfer ke rekening pribadi oknum pimpinan. Dalam kasus ini sudah beberapa kali bolak balik berkas tetapi belum dinyatakan P21. Sementara masa penahanan yang tersangka sudah tiga kali diperpanjang. (ind)

DPPP KSB Akui Temukan Upaya Penyalahgunaan Bantuan PDGR (Suara NTB/ist)

PROPOSAL - Wabup KSB Fud Syaifuddin menyerahkan proposal pembangunan jalan Bertong-Kertasari kepada Dirjen Bina Marga Ary Setyadi.

Wabup KSB Lobi Kementerian PUPR untuk Jalan Simpang Bertong-Kertasari Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST kembali menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selasa (18/7) kemarin, orang nomor dua di KSB ini, menggelar pertemuan dengan Dirjen Bina Marga PUPR, Ary Setyadi di kantor kementerian setempat.

Dalam pertemuan itu, Wabup yang didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD KSB Amiruddin Embeng, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan jembatan Dinas PUPRPP KSB, Armayadi melobi Kementerian PUPR terkait pembiayaan pembangunan jalan Simpang Bertong-Kertasari.

Wabup yang dikonfirmasi media ini, usai pertemuan mengatakan, dirinya mengajukan permohonan anggaran untuk proyek pembangunan ruas jalan Simpang Bertong-Kertasari. Di mana akses jalan tersebut akan disiapkan Pemda KSB untuk menunjang kegiatan pengangkutan material batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari dari dermaga Labuhan Lalar.

“Lewat pak Dirjen kita harap jalan itu bisa dianggarkan lewat APBN 2018 mendatang. Dan alhamdulillah beliau merespon positif permohonan kita tadi,” terangnya.

Adapun anggaran untuk membiayai penuntasan jalan tersebut senilai Rp 8,5 miliar. Menurut Wabup, dana

sebesar itu diharap dapat ditalangi oleh pusat mengingat keberadaan jalan Simpang Bertong-Kertasari ke depannya akan memberikan banyak manfaat bagi daerah.

Tidak saja untuk akses pengangkutan batu bara PLTU Kertasari, tetapi di sepanjang jalan tersebut akan membuka akses perekonomian masyarakat KSB. “Di sepanjang jalan itu kan ada areal pertanian. Belum juga untuk pariwisata.

Jadi saya sampaikan tadi, bahwa jalan yang akan kita bangun itu banyak manfaatnya,” ujarnya.

Wabup menyatakan, Pemda KSB berupaya mencari sumber-sumber penganggaran dari luar APBD. Pasalnya kemampuan akselerasi anggaran untuk percepatan pemenuhan infrastruktur di daerah sangat terbatas. “Kami akan terus menyasar sejumlah kementerian terkait agar infrastruktur kita bisa secepatnya dibenahi,” timpalnya.

Upaya Pemda KSB mencari sumber anggaran di luar APBD, sejak awal telah dilancarkan oleh duet bupati dan wabup H. Musyafirin dan Fud Syaifuddin. Beberapa lobi pun telah membuahkan hasil, seperti misalnya program normalisasi danau Lebo Taliwang. Di mana Pemda KSB berhasil memperoleh bantuan pebangunan tanggul sabuk pengaman danau sepanjang 18 kilo meter (km). Proyek itu sendiri dikerjakan secara bertahap

dan telah dimulai tahun 2017 ini dengan total anggaran sebesar Rp 500 miliar.

Berikutnya bantuan program penanggulangan banjir senilai Rp 25 milyar masih dari Kementerian PUPR. Di mana program tersebut saat ini tengah dalam proses tender oleh di Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1. “Saya juga sampaikan terima kasih kepada pak Dirjen untuk bantuan yang sudah mulai dikerjakan,” sambung Wabup.

Sementara itu wakil ketua Komisi III Amiruddin Embeng yang turut mendampingi Wabup, mengatakan, sangat mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah yang diambil tersebut merupakan cara cerdas menyiasati keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. “Saya kira baik bupati maupu wabup sudah berkerja di atas rel yang benar. Karena kita samasama pahami kalau mengandalkan anggaran sendiri, sangat sulit mengejar pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah,” sebutnya.

Ia pun berharap, upaya lobi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak saja tebatas pada kebutuhan infrastruktur.

Tetapi juga terhadap hal lainnya yang sejauh ini masih belum dapat dipenuhi pemerintah. “Kami dari DPRD tentu akan turut membantu dan mendukung langkah pak bupati dan pak wabup ini,” janjinya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan sejumlah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) ternyata tak luput dari upaya penyalagunaan. Terutama dalam proses penyalurannya, di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap menemukan adanya upaya menyusupkan calon penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) yang melaksanakan dua program bantuan PDPGR, yakni Program Bariri Ternak dan Bariri Pertanian tak menampik adanya praktik tersebut. Modus yang dilakukan para oknum memasukkan data para calon penerima yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan.

“Di kami ada beberapa menemukan seperti itu,” terang Plt. Kepala DPPP KSB, Marlin Hardi, SP, M.Si kepada wartawan, Selasa (18/7).

Ia mengatakan, praktik tersebut umumnya dilakukan oleh oknum agen PDPGR yang bertugas melakukan pendataan calon penerima bantuan. Mereka memasukkan nama-nama keluarga terdekatnya dalam data, atau menempatkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima.

“Kalau tim agen itu jelas tidak bisa mendapatkan bantuan. Apalagi ada misalnya yang ketahuan calon penerimanya itu berstatus PNS (pegawai negeri),” cetusnya.

Menurut Marlin, para oknum agen yang mencoba menusup data calon penerima yang tidak sesuai ketentuan tersebut pasti dengan sadar melakukannya. Pasalnya ketentuan persyaratan calon penerima bantuan sejak awal telah dijelaskan sebelum turun lapangan melakukan pendataan.

“Makanya ini kami melihat ada praktik untuk menyalahgunakan bantuan,” tegasnya.

Sejauh ini memang belum ada data calon penerima bantuan PDPGR di DPPP yang lolos tapi tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Marlin menyatakan, sejak menemukan indikasi tersebut pihaknya secara ketat meminta proses verifikasi agar semakin diperketat. Memastikan setiap calon penerima bantuan baik Bariri Ternak maupun Bariri

Tani memenuhi persyaratan yang telah diatur.

“Saya sengaja kawal dari bawah. Saat data masih di kecamatan kami koordinasi dengan camatnya, kami minta mereka pastikan dulu data calon penerimanya benar-benar sudah clear sesuai persyaratan,” tandasnya.

Ia menilai, praktik demikian tidak boleh dibiarkan. Sebab prorgram PDPGR yang digalakkan Pemda KSB memiliki syarat dan ketentuan yang jelas, di mana program tersebut diperuntukkan untuk kemandirian permodalan terhadap usaha ekonomi yang digeluti masyarakat miskin. “Program ini jelas sasarannya masyarakat miskin. Jadi jangan disalahgunakan,” cetusnya.

Pada bagian lain, ditanya mengenai realiasasi penyaluran bantuan Bariri Ternak dan Bariri Petani. Marlin menyampaikan, sementara ini untuk program Bariri Ternak, pihaknya telah menuntaskan di 6 kecamatan sementara dua kecamatan masingmasing kecamatan Taliwang dan Brang Rea masih dalam proses penyaluran. “Tinggal ternak sapi saja yang belum selesai di dua kecamatan itu. Kalau ternak kecilnya informasi yang saya peroleh sudah tuntas,” klaimnya.

Sedangkan program Bariri Tani, Marlin menyebutkan, penyaluran bantuan Alsintan (alat mesin pertanian) juga telah berproses. Bentuk bantuan Alsintan yang disalurkan berupa traktor, mesin air dan mesin pemipil jagung. “Kalau bantuan benih dan pupuk sudah jalan sejak musim panen sebelumnya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB memberikan bimbingan teknis (bimtek) Kurikulum 2013 (K13) bagi guru sasaran jenjang Sekolah Dasar (SD) tahap III di Kabupaten Sumbawa, Selasa (18/7) kemarin.

Kegiatan yang rencananya dilaksanakan selama 6 hari hingga Minggu (23/7) ini, tujuannya supaya implementasi K13 di sekolah bisa terlaksana. Adapun di Kabupaten Sumbawa, Tempat Pelaksanaan Kegiatan (TPK) di empat sekolah, salah satunya di SDN 16 Sumbawa.

Pelaksana Kegiatan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pedidikan (LPMP) NTB di TPK 3 SDN 16 Sumbawa, Lale Sri Lastatun menyampaikan, kegiatan bimtek ini serempak dilaksanakan di Pulau Sumbawa untuk jenjang SD. Khusus di Kabupaten Sumbawa ada 4 Tempat

Marlin Hardi

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Halaman 7

Kerjasama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Kepada Pelaku UKM, Kadiskop UKM Ingatkan Jangan Mudah Menyerah Dompu (Suara NTB) Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peranan yang cukup strategis dalam pembangunan bangsa karena mampu membuka lapangan kerja dan kemandirian ekonomi. Pelaku usaha pun diingatkan pentingnya mewujudkan UKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing. Untuk mewujudkannya, pelaku usaha dituntut terus meningkatkan SDM dan pantang menyerah dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi keluarga.

Hal itu terungkap dari pembinaan pelaku UKM di Kabupaten Dompu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Dompu di aula kantor Dinas Kominfo Kabupaten Dompu, Selasa (18/ 7) kemarin. Pembinaan yang dikemas dalam bentuk diskusi yang dimoderatori Ir Alwi dengan pemateri, Kepala Dinas Koperasi UKM Dompu, Drs H A Gani dan Kepala Bidang Pembinaan UKM, Ir Hj Serim, MSI ini berlangsung antusias.

Drs. H. A. Gani mengingatkan, pentingnya pelaku usaha dalam pembangunan suatu bangsa dan daerah. Di Dompu, setelah daerah ini menjadi perhatian nasional dan bah-

kan dunia dengan produk jagungnya, pemerintah saat ini juga memfokuskan pada kemajuan UKM. Karena di tangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), produk unggulan seperti jagung bisa memberi nilai tambah.

Selain itu, Dompu juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak untuk dipasarkan secara luas. Seperti mete, kopi, hasil hutan, gadum, umbian, jagung, rumput laut dan berbagai bahan dasar lainnya.

“Harga itu juga sangat dipengaruhi oleh kemasan. Mete ketika dikemas dengan baik, maka harganya bisa meroket. Gandum yang tumbuh di gunung – gunung, kalau diproses dengan baik dan dikemas, ini termasuk produk yang mahal di pasaran modern,” ungkap A Gani.

Pada sektor UKM, keberadaannya cukup strategis dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kebijakan pemerintah selalu mendukung tumbuh kembangnya UKM. Karena UKM bagian dari kemajuan bangsa. Sektor UKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan langsung menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata A Gani.

Tidak Beroperasi, Izin PT Koinesia Terancam Dicabut Dompu (Suara NTB) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri milik PT Koinesia Asal Korea terancam dicabut.

Sejak dikeluarkannya izin tahun 2009 lalu, perusahaan ini tidak pernah melaksanakan kegiatan. Terlebih kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun sudah melayangkan surat teguran pertama terkait ancaman pencabutan.

Hal itu diungkapkan Kepala KPH TPMRW, Dadan Kuswardhana, S.Hut., kepada wartawan di ruang kerjanya.

“Izin sejak Tahun 2009-2010 tapi sampai hari ini tidak pernah melaksanakan kegiatan dan sebetulnya sudah mendapat peringatan dari kementerian,” ujarnya.

Dadan menyebutkan luasan wilayah yang dikelola perusahan mulai Desa Risa sampai Waworada totalnya 41000 Ha, di Dompu kurang lebih 20-30 ribu Ha kawasan yang berada dibawah pengelolaan PT. Koinesia.

Selain tidak beroperasi perusahaan juga menggugurkan kewajibannya untuk melakukan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Hal ini kemudian memaksa KPH untuk melakukan melakukan pengawasan, sebab wilayah ini menjadi rongrongan para pelaku ilegalloging maupun perambahan.

“Sekarang KPH ini yang akhirnya kena getahnya, kelimpungan ngurusin rumah orang, rumah itu sudah di sewa tapi saya yang harus jaga malingnya, harusnya yang nyewa yang jagain rumah,” jelasnya.

Selain itu, persoalan ini telah menyulitkan program pembangunan diinternal KPH, termasuk pemerintah provisi secara umum. Karena imbas dari tidak beroperasinya PT. Koinesia ialah masyarakat sekitar kawasan tidak dapat memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan lantaran terbentur.

Dan sebetulnya, lanjut Dadan, keberadaan perusahaan bisa sangat menguntungkan masyarakat jika beroperasi.

“Karena akan banyak tenaga kerja yang terserap ke sana.”

Pihak kementerian LHK lanjut Dadan, sudah mengevaluasi keberadaan perusahaan, terlebih PT Koinesia saat ini statusnya LDC atau perusahaan dibawah pengawasan ketat, karena investasinya dipertanyakan. Meski tidak pernah beroperasi namun rencana kerja tahunan perusahaan tetap diterima KPH tiap tahunya, 2017 ini mereka berencana menanami 18.000 Ha. “Buat rencana kerjanya luar biasa, rencananya tahun ini dia akan menanami 18.000 Ha, tapi kenyataannya ndak ada, itu yang buat aneh juga,” pungkasnya. (jun)

Menyadari hal itu, pemerintah terus memberikan kemudahan bagi UKM. Untuk mendapatkan ijin usaha cukup melalui kantor Camat secara gratis dan terus dibina melalui ketetapan dalam memperoleh nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan nomor ini menjadi prasarat secara nasional dalam menjamin kualitas produk bisa dipasarkan hingga berskala besar. “Bagi pelaku usaha, pemerintah juga akan membantu dalam hal permodalan,” katanya.

Drs. A. Gani juga mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan syarat kemajuan dan berkembangnya usaha. Seperti kemasan, rasa, dan pasar. Hal ini tidak hanya terkait produk usaha, tapi juga pada pelaku usahanya seperti berpenampilan bersih, ramah dan tempat usahanya juga harus bersih. “Kebersihan ini bukan hanya pada produknya, tapi juga pada pelakunya. Kalau penjualnya kotor dan tidak terawat, bagaimana orang bisa yakin dengan produk yang dijual,” ingatnya.

Selain itu, ada kebiasaan pelaku UKM di daerah yang sering ikut – ikutan dalam membangun usaha. Mestinya pelaku usaha harus memper-

(Suara NTB/ula)

PEMBINAAN – (Foto Kiri) Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H A Gani saat memberikan materi pembinaan terhadap pelaku usaha se-Kabupaten Dompu di aula Dinas Kominfo Dompu, Selasa (18/7) kemarin. (Foto Kanan) Kepala Dinas Koperasi UKM Dompu didampingi Kepala bidang pembinaan UKM Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si dan moderator, Ir. Alwi. hatikan peluang dan moment.

Usaha tidak boleh terpaku pada satu bidang usaha, dan harus dilakoni dengan telaten.

Usaha tidak boleh asal usaha, tapi harus memperhatikan kemitraan dan keuntungan yang kecil tapi berkelanjutan.

“Kalau usaha harus dilakukan dengan sungguh – sungguh. Tidak boleh malu. Kalau berusaha, jangan lupakan

juga pendidikan anak – anaknya, karena nanti yang repot juga orang tua ketika terjerumus masalah,” katanya.

Ir. Hj. Serim, MSI kepala bidang pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, mengatakan, ada 74 UKM yang terdaftar di Kabupaten Dompu dengan 90an produknya. Tetapi pelaku UKM di Dompu hanya sedikut yang

(Suara NTB/ist)

NARKOBA - Uj (29), terduga pengedar Narkoba yang dilumpuhkan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Selasa (18/7).

jin dan 2018 ditargetkan 400 ijin.

Ir. Alwi, selaku moderator mengingatkan, visi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu yaitu mewujudkan koperasi UKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing. Pelaku UKM yang berada langsung di tengah masyarakat merupakan pelopor yang meletakkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (ula/*)

Tingkat Kebocoran Air PDAM Dompu Capai 64 Persen Dompu (Suara NTB) PDAM Dompu masih tergolong belum sehat karena tingginya kebocoran yang mencapai 64 persen. Tingkat kebocoran yang tertinggi bersumber dari meteran mati, sehingga tidak bisa dihitung penggunaan air serta masih adanya kasus pencurian air. Sementara kebocoran di perpipaan diakui tidak banyak, tapi sulit diperbaiki ketika berada di ruas jalan negara.

Dirut PDAM Dompu, Agus Setiawan, SE kepada Suara NTB, Senin (17/7) malam mengaku, tingkat kebocoran air PDAM Dompu masih cukup tinggi. Dari air yang diproduksi dari IPA Oo dan Selaparang, bocorannya mencapai 64 persen. Tapi bila dibandingkan awal 2017 lalu hingga memasuki semester kedua tahun 2017, tingkat kebocoran berhasil ditekan sebanyak 4 persen.

“Dulu kebocorannya 68 persen. Kita berhasil menekannya dalam enam bulan terakhir sampai 4 persen,” katanya.

Agus mengungkapkan komitmen pihaknya untuk menekan tingkat kebocoran hingga

50 persen di tahun 2018 mendatang. Tingkat kebocoran ini terbesar dari meteran dan pencurian air. Dari 8 ribu pelanggan PDAM, meteran yang baik hanya 4 ribu. Sisanya, setengah dari pelanggan PDAM rusak dan tidak berfungsi meteran airnya. Sehingga air yang dipakai pelanggan tidak bisa dideteksi secara pasti.

“Kita hanya menduga penggunaan minimal. Kalau kita catat banyak, kita bisa dikomplain karena tidak ada meterannya,” ungkapnya.

Tapi saat ini, jumlah meteran yang rusak tinggal 2 ribuan.

Masih banyaknya meteran air rusak diakui Agus, karena pi-

haknya hanya mampu mengganti meteran rata – rata 500 unit dan meteran ini harganya sekitar Rp 250 ribu per unit.

Sementara kualitas meteran hanya bertahan beberapa saat.

“Yang bagus kualitasnya itu, yang kuningan. Harganya mungkin sekarang sekitar Rp 400an ribu perbiji, tapi bisa diganti isinya. Tapi masalahnya, kalau kita menggunakan meteran kuningan akan dirusak dan dicuri orang untuk dijual. Makanya kita menggunakan meteran biasa,” ungkap Agus.

Terhadap kebocoran pipa, diakui Agus, tinggal sedikit.

Pihaknya terus mencari keboc-

oran dan dilakukan perbaikan.

Tapi penanganan kebocoran ini yang sulit bagi pihaknya ketika ditemukan kebocoran di bawah jalan negara. Karena aspalnya akan dibongkar untuk menggali sumber kebocoran untuk penanganan.

“Kalau di jalan Kabupaten atau Provinsi, mudah kita koordinasinya. Tapi kalau ada di jalan negara, ribet dan koordinasinya susah,” katanya.

Bahkan, saat perbaikan kebocoran pipa di depan Hamet Market Karijawa, Agus mengaku, pihaknya dipersulit. Surat pemberitahuan sudah disampaikan sejak sebelum puasa lalu, tidak ada tanggapan.

Sehingga disurati kembali beberapa waktu lalu dan diantarkan langsung.

“Bahkan saat itu saya sendiri yang membawa suratnya.

Kita malah diizinkan memperbaiki pipanya dengan jaminan, jalanan dan aspalnya diperbai-

(Suara NTB/ula)

Agus Setiawan ki kembali seperti kondisi sebelumnya. Tadi malah anggota saya yang sedang mengecek pipa yang bocor diancam akan dipolisikan,” jelasnya.

“Padahal, kalau seandainya pipa yang bocor itu ketika tidak ditangani justru akan mempercepat kerusakan jalan,” kata Agus. (ula)

TMMD Ke-99

Ratusan Siswa Antusias Terima Wejangan Wasbang

Pengedar Narkoba Dilumpuhkan Dompu (Suara NTB) Uj (29) terduga pengedar narkoba dilumpuhkan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu karena berusaha kabur saat penggeledahan. Ia diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika. Penangkapan dilakukan di Lingkungan Bada Kelurahan Bali, Senin (17/7) Malam.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S.Sos., mengungkapkan penangkapan dan penggeledahan tersangka buah tindak lanjut informasi masyarakat, bahwa Uj kerap kali menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu. “Ia ditangkap kerena dugaan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika di wilayah Dompu,” katanya kepada wartawan di Mapolres Dompu.

Saat penggeledahan awal ditemukan barang bukti 2 poket sabu yang terbungkus dalam saku celana dan 1 poket narkotika di laci motor. Berikut uang tunai Rp 500 ribu diduga hasil penjualan ikut disita bersama satu buah HP dan 1 buah dompet.

Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut setelah ditimbang sebut Adhar, diketahui berat bruto keseluruhanya 1,010 gram. “Berat bruto keseluruhan sabu 1,010 gram,” ujarnya.

Tak cukup dengan mengantongi barang bukti ini polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyisir kediaman tersangka, di sini ditemukan banyak barang bukti yang menguatkan dugaannya bahwa Uj merupakan pengedar narkoba. Diantaranya dalam satu buah tas pinggang didapati 11 klip plastik sisa sabu dan empat buah korek api.

Sementara di dalam tas kecil yang tersimpan di ruang tamu ditemukan 4 korek api, 1 alat hisap, 1 buah tabung, 5 sedotan sebagai alat takar, satu buah jarum sisa dibakar. “Dan proses penggeledahan itu disaksikan dua orang saksi yakni Muhdar dan Dedi Putra yang tinggal di Kelurahan Bada,” jelasnya.

Atas temuan ini tersangka langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dari hasil pemeriksaan sementara diketahui tersangka merupakan residivis kasus kejahatan lain yang melanggar hukum. (jun)

memiliki legalitas usaha yaitu baru 32 orang yang memiliki nomor PIRT dan sertifikat halal dari MUI, serta sedikit sekali yang memiliki label. “Ini yang terus kita dorong,” katanya.

Dalam mendukung tumbuh kembangnya UKM di Dompu, pemerintah juga memberikan kemudahan melalui subsidi dalam penerbitkan ijin usaha.

Tahun 2017 ini ditargetkan 100

(Suara NTB/uki)

BLOKADE - Nampak warga Desa Rade, memblokade menggunakan jeriken dan batangan kayu, buntut dari kekecewaan belum ada solusi tangani krisis air bersih, Selasa (18/7).

Tagih Solusi Krisis Air Bersih, Warga Rade Blokade Jalan Bima (Suara NTB) Puluhan massa aksi terdiri dari Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat desa Rade, memblokade jalan lintas Dena atau tepatnya di Desa Rade Kecamatan Madapangga, Selasa (18/7) pagi.

Reaksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan massa aksi terhadap pemerintah Kecamatan Madapangga dan Pemerintah Kabupaten Bima. karena hingga kini, belum menjawab solusi, terkait kekeringan dan krisis air bersih di Desa setempat.

Pantauan Suara NTB, massa aksi memblokade jalan, menggunakan beberapa jeriken berisi 20 liter dan batangan kayu. Jalan kembali dibuka, setelah aparat Kepolisian Polsek Madapangga dan Pemerintah Kecamatan bernegosiasi. Memastikan menindaklanjuti tuntutan massa aksi.

Koordinator aksi, Ilias mengatakan, pihaknya memblokade jalan, buntut atau reaksi dari sikap pemerintah. Pasalnya, pemerintah Kecamatan dan Daerah, hingga saat ini belum

merealisasikan tuntutan penangangan krisis air bersih.

“Gerakan yang kami bangun, tidak hanya hari ini saja.

Sebelumnya kami melakukan pertemuan. Membahas solusi krisis air bersih yang dialami warga desa Rade, tapi sampai sekarang nihil,” katanya.

Diakuinya, aksi yang dilakukan pihaknya juga mengevaluasi kembali serta menagih upaya dari Pemerintah Kecamatan yang berencana melakukan pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa Di Kecamatan Madapangga.

“Kami menginginkan agar Kepala Desa, Monggo, Ndano, Candi, Dena dan Rade dihadirkan memusyawarahkan krisis air bersih ini, sehingga ada solusi. Tapi realisasinya tidak ada,” ujarnya.

Diakuinya, lima desa tersebut, merupakan desa yang mengalami krisis air bersih di Kecamatan setempat, yang terparah adalah desa Rade. Kata dia, selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air juga dibutuhkan untuk mengairi sawah. “Persoalan ini terus terjadi dari

tahun ke tahun,” katanya.

Dalam menanggulangi krisis air bersih itu, pihaknya sempat menawarkan solusi.

Menawarkan kepada pemerintah untuk mengebor atau menyedot mata air di Desa Woro. Hanya saja tawaran itu tidak direspon dengan baik.

“Niat baik ini tidak diterima. Makanya sekarang kami mendesak dan meminta seluruh Kepala Desa, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten agar bertemu, untuk membicarakan persoalan ini. Sembari berharap APBD perubahan nanti dialokasikan anggaran pengeboran supaya air bisa berjalan,” harapnya.

Camat Madapangga, M. Safi’i S.H, M.Ap menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi. Menghadirkan para Kepala Desa untuk membahas persoalan krisis air bersih tersebut.

“Secepatnya kita akan musyawarahkan. Hal ini juga saya laporkan ke Bupati dan direspon cukup baik. Bahkan Bupati sendiri berencana menemui warga,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Ratusan siswa SMAN 3 Pekat Kecamatan Pekat tampak antusias menerima wejangan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dari Kodim 1614/ Dompu. Hal itu ditandai partisipasi aktif mereka dalam bertanya soal sekelumit persoalan yang dihadapi. Baik menyangkut bahaya penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, pendidikan maupun ancaman generasi bangsa kedepan.

Danramil Pekat, Lettu Inf. Ibrahim selaku pemateri menanggapi berbagai pertanyaan itu menyampaikan, secara umum beberapa hal diatas memiliki keterkaitan yang cukup erat.

Seperti rendahnya tingkat pendidikan, ini rentan memicu generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Karena tidak adanya pengetahuan, mereka para pemakai ini akhirnya tidak memahami apa dampak yang ditimbulkan atas penggunaan barang haram tersebut,” ujarnya.

Narkoba, jelas dia, bukanlah zat yang dapat menenangkan, tetapi membuat para penggunanya mengalami ketergantungan bahkan meninggal dunia. Saat ketergantungan terse-

but menghantui dan tidak didukung kemampuan ekononomi keluarga yang memadai, tentu persoalan baru akan bermunculan. Biasnya mereka yang kecanduan mencari jalan lain dengan cara mencuri, merampok, menipu bahkan membunuh rekanya sendiri.

Sehingga tak heran kemudian muncul konflik sosial yang dipicu dendam antara satu kelompok dengan kelompok lainya. “Makanya penting kami ingatkan siswa saat ini agar bagaimana bisa memahami ancaman-ancaman ini. Kemudian saya minta kita semua saling menghargai dan menghormati, karena kita beragam suku dan agama,” jelasnya.

Selain itu Ibrahim juga menyampaikan kekecewaannya terhadap siswa yang menerima kelulusan tahun ini, sebab banyak yang melakukan konvoi secara ugal-ugalan dan tidak disertai perlengkapan kesalamatan. Rata-rata dari mereka sebut dia, terbukti kedapatan mengkonsumsi miras dan dalam pengaruh tramadol dan sabu-sabu. “Ini terbukti karena ada yang kedapatan saat konvoi kelulusan kemarin,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

ANTUSIAS - Ratusan siswa SMAN 3 Pekat tampak antusias menerima wejangan Wasbang dari Kodim 1614/Dompu, Senin (17/7).

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Dugaan Pungli di Destinasi Wisata Dinilai Meresahkan Mataram (Suara NTB) Tertangkapnya petugas loket air terjun Sendang Gile, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh tim Saber Pungli setempat tak menjadi pelajaran di objek wisata lainnya. Masyarakat masih mengeluhkan dugaan pungli, sebagaimana pengaduan di Pantai Tanjung Aan dan Pusuk Sembalun. Tim Saber Pungli Provinsi NTB menindaklanjuti pengaduan itu dengan berkoordinasi dengan Satgas setempat. ‘’Laporan masyarakat tetap menjadi perhatian. Informasi dan laporan yang skala kabupaten, kita koordinasikan dan komunikasikan ke Satgas kabupaten atau kota untuk ditindaklanjuti,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/7).

Tindaklanjut tidak saja yang sumber laporannya dari masyarakat. Tapi juga pemberitaan media yang mengabarkan keluhan masyarakat yang ingin menikmati objek dan fasilitas wisata. ‘’Seperti berita ini, secara langsung diposting di WA Satgas untuk mendpat atensi oleh pokja sesuai tugasnya. Teramasuk kabupaten dan kota,’’ kata Ibnu, merujuk pada pemberitaan Suara NTB halaman 9 edisi Selasa (18/7).

Dalam pemberitaan itu, setiap pengunjung wajib membayar Rp 5.000 untuk biaya masuk ke Pantai Tanjung Aan. Petugas menunjukkan karcis fotokopi namun tanpa stempel dan dasar pungutan.

Hal sama juga dijumpai di Taman Wisata Pusuk Sembalun.

Pengelola meminta sejumlah uang sebagai biaya masuk destinasi. Pengelola tidak melengkapi pungutan itu dengan karcis yang sudah distempel dan ditandatangani pemerintah setempat. Sehingga masyarakat menduga bahwa itu merupakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Tidak menutup kemungkinan, banyaknya destinasi wisata di Lombok dan NTB umumnya terjadi pungutan tanpa dasar.

Sehingga tidak jelas pemasukan sebagai retribusi daerah.

Ditambahkan Ibnu Salim, Satgas Saber Pungli Provinsi memang memantau dan mendorong penanganannya di tingkat daerah setelah laporannya masuk. Bahkan laporan bisa saja langsung ditindaklanjuti dengan turun cek lapangan sesuai arahan Ketua Satgas memerintahkan untuk ditangani langsung. ‘’Tapi itu soal teknis.

Intinya adalah setiap laporan diatensi dengan menggunakan mekanisme yang ada,’’ tegasnya.

Ada dua langkah memang disiapkan, selain penindakan jika ada laporan, juga langkah persuasif. Bahkan proses ini yang diutamakan, untuk memaksimalkan upaya pencegahan daripada penindakan. Itu kemudian jadi alasan, selama ini tim pencegahan turun ke Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya untuk sosialisai dengan mendorong OPD bertanggung jawab memfasilitasi dan membuat regulasi untuk pungutan yang masih liar, termasuk di objek wisata. ‘’Langkah ini agar ada payung hukum terhadap pungutan retribusi daerah termasuk kawasan wisata agar tertib,’’ harapnya.

Selama ini, langkah persuasif itulah yang diprioritaskan dan dimaksimalkan. Jadi wajar menurutnya, ketika Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi berkurang karena tim digenjot pada efektivitas pencegahan. ‘’Sehingga kesannya tidak ada OTT. Jadi (alasan) dikatakan Satgas melempem,’’ sindirnya.

Langkah persuasif menurutnya, antara lain sosialisasi dan teguran. Proses ini dikomunikasikan ke aparat desa dan camat, disampaikan bahwa ada potensi pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Disarankan agar segera ditertibkan dengan aturan, laporkan ke bupati supaya pariwisata kita bagus,” harapnya lagi. (ars)

Pilkada NTB 2018

Nasdem Putuskan Amin Jadi Balon Wagub Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem NTB optimis bisa mengusung kadernya dalam Pilkada 2018. Wakil Gubernur (Wagub) NTB petahana, H. Muh. Amin diputuskan untuk menjadi bakal calon (balon) Wagub pada Pilkada NTB 2018 mendatang.

Figur Amin yang juga Ketua DPW Nasdem NTB itu diakui mengungguli elektabilitas kandidat lainnya.

Karenanya Nasdem cukup banyak menjadi lirikan partai lain. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPW Partai Nasdem NTB, Ardany Zulfiqar, SH, bahwa memang sejumlah bakal calon gubernur yang menyatakan kesiapan maju dalam pilkada kali ini, telah banyak melakukan komunikasi dengan partainya.

“Banyak yang ajak kami berkoalisi. Ini karena tidak ada parpol yang dominan bisa mengusung paslon sendiri, termasuk Partai Golkar hingga Demokrat. Jadi, kita yang punya suara kecil tetap diperhitungkan dan bisa menjadi kunci pencalonan,” ungkap Ardany menjawab Suara NTB, Selasa (18/7).

Terkait tawaran agar Amin menjadi nomor dua itu, juga diakui oleh sendiri oleh Amin. Menurutnya sejumlah figur Cagub telah banyak menemuinya untuk mengajaknya berpasangan.

Namun dari sejumlah tawaran itu, Amin membenarkan sudah ada yang dikerucutkan menjadi dua opsi. Salah satunya menjadi pasangan Bacagub yang direkomendasikan Nahdlatul Wathan (NW), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

“Finalnya, ke siapa kita akan merapat berkoalisi ada pada dua figure. Jadi, sangat wajar saya pompa terus kader Nasdem NTB agar tetap kompak dan siap bergerak jika gong pertarungan pilkada ini berjalan. Yang pasti, kita tidak akan ketinggalan kereta, namun bakal jadi pengusung utama,” ujar Amin Amin juga menegaskan bahwa pilihan nomor dua dalam Pilkada kali ini dirasa realistis. Mengingat, jika merujuk topografi kewilayahan, maka sangat sulit figur dari Pulau Sumbawa bisa merebut kursi nomor satu.

“Memang saya berstatus incumbent, tapi kita sadarlah, pemilih terbesar adalah di Pulau Lombok. Jadi, saya putuskan untuk tetap merebut kursi nomor dua dalam persaingan Pilkada kali ini,” pungkasnya. (ndi)

Baliho Kandidat Bupati Marak di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Konstelasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) 2018 sejak dini sudah mulai menghangat. Mulai dari maraknya postingan yang ada di media sosial maupun perang baliho dan spanduk yang bertebaran di jalan yang dipasang secara ilegal kaena tanpa izin dari pemda. Dimintai tanggapan mengenai hal tersebut, Suhardi, Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar menanggapi santai.

Menurut Suhardi, sebagai warga Lobar ia melihat hal itu sebagai bagian dari dinamika di masyarakat untuk lebih mengetahui terkait siapa calon yang akan maju. “Ya itu bagian dari dinamika di masyarakat,”jelas Suhardi. Menyoal pengaruh baliho untuk menopang popularitas dan elektabilitas menurutnya elektabilitas belum tentu linear dengan popularitas. Sehingga berbagai hal inilah sebagai bagian ikhtiar para kandidat.

KPU sendiri berharap, proses menjelang pendaftaran digunakan masyarakat sebagai ajang untuk memilih dan memilah calonnya. Sebab jangan sampai Pemilu ini hanya dianggap pada tanggal 27 Juni, ketika mencoblos saja. Tetapi kerangka pemikiran harus mulai ditumbuhkembangkan mulai saat ini. Mulai dari siapa yang maju, rekam jejak, dan lain sebagainya, agar jangan sampe masyarakat salah pilih.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pihaknya sendiri sejak dini gencar melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah untuk mengubah cara pandang masyarakat yang masih menganggap ajang Pemilu/Pilkada bukan hal yang penting. “Yang menjadi hambatan dalam Pemilu yaitu kesadaran politik masyarakat. Pemilu ini masih dianggap sebagai suatu ritual yang tidak memberi dampak apa-apa. Cara pandang itulah yang coba kita edukasi sehingga masyarakat melihat Pemilu ini sebagai salah satu momentum perubahan,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/ynt)

KECURIAN - Kepala Lingkungan Karang Rundun, Kelurahan Bertais, Abdul Hamid menunjukkan lokasi parkir motornya sebelum digondol pencuri, Selasa (18/7).

Motor Kepala Lingkungan Raib Digondol Pencuri

Mataram (Suara NTB) – Satu unit motor yang diparkir di Lapangan Umum Mataram digondol pencuri pada Selasa (18/7) siang. Motor tersebut diketahui milik Kepala Lingkungan (Kaling) Karang Rundun, Kelurahan Bertais, Abdul Hamid yang datang ke Kantor Walikota Mataram menghadiri acara halal bihalal yang digelar Pemkot Mataram pada Selasa pagi.

Hamid menceritakan saat datang ke Kantor Walikota Mataram pada pagi hari, tempat parkir di sekitar kantor penuh sehingga ia memarkir motornya di Lapangan Umum. Saat memarkir kendaraannya, ia membuka jok

dan mengambil peci. Ternyata ia lupa mencabut kunci motor sesaat setelah menutup jok dan berjalan ke tempat acara.

Setelah acara halal bihalal usai, ia menyadari kunci motornya tak ada di sakunya. Kemudian ia ke tempat parkir dan ditemukan motornya masih ada. “Kuncinya ndak ada dan saya mikir bisa saja kunci saya jatuh,” ceritanya. Ia pun kemudian kembali ke dalam area kantor Walikota mencari kunci dan rekan sesama kepala lingkungannya.

Karena kepala lingkungan yang dicari telah menunggu di tempat parkir, maka ia pun kembali.

Setelah kali kedua balik ke tempat parkir, ia menemukan

motornya raib. Ia pun sempat melihat seorang yang diduga sebagai pencuri mengendarai motornya yaitu Yamaha Mio Soul JT dengan nopol DR 6960 CH telah sampai di barat lapangan. Ia pun sempat mengejar pelaku bersama rekannya tapi ia kehilangan jejak. Setelah kehilangan jejak, Hamid kemudian melapor ke Polsek Mataram.

Hamid pun menyampaikan ciri-ciri pelaku yaitu bertubuh gemuk dan rambut cepak. Dengan kehilangan ini, kerugian Hamid diperkirakan belasan juta. Ia berharap pelaku dapat segera tertangkap dan motornya bisa kembali. (ynt)

Pengedar Sabu di Sekotong Diciduk Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap pengedar sabu kawasan Sekotong, Lombok Barat. Pelakunya, MK alias GI (32), penyedia barang haram untuk para penambang emas ilegal.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra menjelaskan, penangkapan MK membutuhkan waktu penyelidikan selama tiga bulan.

Selain itu, MK juga merupakan buruan dua Subdit Ditresnarkoba lainnya setahun belakangan ini, setelah pelaku keluar dari penjara 2016 lalu.

“Dia ini pengedar, pemakai, dan penyedia tempat pemakaian narkoba,” ujarnya, Selasa (18/7) didampingi Kasubbid Penmas Bidhumas, Kompol Dewa Putu Geria.

MK ditangkap di rumahnya di Dusun Kombang, Desa Buwun Mas, Sekotong Barat, Lobar, Rabu (12/7) lalu tanpa perlawanan berarti.

Sebab, pada saat digerebek, pelaku sedang melayani pesta sabu. “Barang bukti sabu yang ditemukan di TKP yaitu 14,78 gram sabu,” sebutnya.

Barang bukti lainnya, yakni tiga alat hisap, timbangan, korek api, plastik klip, gunting, pipet plastik, serta empat telepon genggam.

“Sejumlah barang itu mengindikasikan pelaku merupakan pengedar sekaligus pemakai,” terang Satra. Kepada para pembeli, MK menjual per poketnya se-

nilai Rp 200 ribu.

Penangkapan pelaku MK, lanjut dia, berangkat dari keresahan masyarakat yang mana di rumah pelaku sering ramai orang keluar masuk. Dugaan transaksi narkoba benar dibuktikan dengan penangkapan itu.

MK pernah dipenjara atas kasus yang sama 2014 silam, dengan vonis 1 tahun 8 bulan. Namun, sekeluarnya dari penjara tahun 2016 lalu, MK tidak juga jera.

Pengakuan MK saat diinterogasi menjelaskan alasan ia kembali berbisnis haram narkoba. “Karena belum ada pekerjaan tetap,” ujar MK bersaksi.

Ia pun mengaku sebagai penyedia sabu bagi para penambang liar emas di wilayah Sekotong. Selama dua tahun ia mengedarkan sabu.

“Karena kalau tidak ada saya tidak ada yang suplai yang nambang emas itu. Kalau beli ke kota, resiko tinggi. Lebih baik satu yang beresiko,” kata MK merasa heroik.

Satra membenarkan mengenai tindak tanduk pelaku di kawasan Sekotong tersebut. “Pengedar khusus pekerja penambang mas. Dia jual poketan juga menyiapkan tempat di rumahnya,” terangnya.

Pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman penjaranya di atas lima tahun,” pungkas Satra. (why)

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/lin)

TANJUNG AAN - Suasana Pantai Tanjung Aan yang kian ramai pengunjung. Terlihat Minggu (16/7) banyak wisatawan yang datang bersama kerabatnya. Ada yang mandi di tepi pantai, ada pula yang hanya mengambil gambar. Pantai ini masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang menjadi salah satu destinasi prioritas di Indonesia.

Praya (Suara NTB) – Pariwisata NTB sedang menggeliat. Berbagai destinasi seakan memanggil-manggil wisatawan untuk berkunjung. Terlebih Lombok, dalam hal ini Kawasan Mandalika menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi prioritas Pemerintah. Hanya saja, itu tidak sejalan dengan pengentasan kemiskinan di sekitar destinasi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya warga yang tidak bergelut dengan pariwisata. Padahal tempat tinggalnya hanya berjarak kurang dari seratus meter.

Amak Dahlan (47), warga Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ini tinggal di sekitar destinasi wisata Kuta. Jarak antara tempat tinggalnya dengan Pantai Kuta kurang dari dua ratus meter, begitupula jarak rumahnya dengan Pantai Seger. Rumah yang laiknya disebut gubuk kumuh itu berada tepat di pinggir jalan utama menuju Pantai Tanjung Aan. Meski demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus membuat anyaman dari alang-alang. “Itupun tidak selalu laku,” ujarnya kepada Suara NTB, di Kuta, Minggu (16/7).

Ia tinggal di gubuk itu bersama isteri dan lima orang anaknya. Semuanya masih kecil dan yang paling besar berusia 18 tahun. Semuanya berjejal tinggal di dalam rumah beratapkan seng itu. Selain membuat anyaman, kadang ia juga melaut dan mencari ikan. Ia tidak pernah terjun ke dunia pariwisata. Karena ia tidak bisa berbahasa asing dan tidak mengerti bagaimana caranya.

“Tidak pernah (antar tamu). Palingan kalau ada bule yang kesulitan, kita bantu di sini. Ndak juga sama bahasanya, ngangguk-ngangguk aja. Kita juga tidak pernah belajar untuk urus pariwisata,” akunya.

Isterinya membantu dengan menjual bensin eceran.

Ia juga kadang bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah Rp 100 ribu perhari. Namun itu tidak menentu. Sehingga ia harus memutar otak mencari cara lain untuk bisa mendapatkan penghasilan.

“Satu-satunya yang bisa saya lakukan yang membuat anyaman. Mau melaut, tidak punya perahu. Mau bertani, tidak punya lahan. Jadi terpaksa melakukan ini, meskipun sudah jarang juga orang beli,” ujarnya.

Ia berharap bisa mengantar anaknya sekolah hingga ke perguruan tinggi. Pasalnya, saat ini anaknya masih berada di bangku SMA. Sehingga anaknya dapat pekerjaan yang lebih layak dan bisa membantu ekonomi keluarganya. “Selama ini tidak pernah dapat bantuan dari Pemerintah. Tidak pernah dikasih modal atau diajari cara mengurus pariwisata. Jadi sama sekali tidak tahu caranya,” akunya. (lin)

Puluhan Kegiatan pada Bulan Pesona Lombok Sumbawa Siap Digelar Mataram (Suara NTB) – Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BPLS) akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan kegiatan yang menjadi event tahunan di NTB itu. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Lombok dan Sumbawa secara keseluruhan.

“Totalnya ada 28 aktivitas event yang akan dilakukan.

Sebagian dipersiapkan oleh masing-masing pemda dan sebagian lagi oleh Dispar. Semoga ini berjalan dengan baik dan tentu saja ini berbeda dengan tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Senin (17/7).

Beberapa kegiatan itu diantaranya rally wisata, block camp Mandalika dan banyak lainnya. Faozal mengatakan bahwa dalam BPLS juga akan dipamerkan berbagai kebudayaan dan kerajinan asli NTB. Sehingga masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui tentang kekayaan budaya yang ada di NTB. Sebab budaya ini juga bisa menjadi daya tarik wisatawan. Hanya saja perlu dikemas dengan lebih baik. Sehingga wisataawan merasa senang saat melihat berbagai atraksi budaya itu.

“Tentu saja ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kita menggunakan Mandalika sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan BPLS. Kita berharap ini bisa menjadi daya Tarik wisatawan,” ujarnya.

Beberapa daerah di Lombok dan Sumbawa juga tengah melakukan berbagai persiapan. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang paling utama, dapat mendatangkan banyak wisatawan untuk menyaksikan atraksi budaya itu. “Kita harapkan para travel agent untuk membawa tamunya pada saat BPLS berlangsung. Jadi mereka bisa melihat bagaimana budaya kita, keunikannya dan membuat mereka ingin kembali lagi nanti,” harapnya.

Maysarakat juga diminta untuk turut menyukseskan kegiatan yang berlangsung selama sebulan penuh itu. Sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

“Kita berharap masyarakat juga ambil bagian dalam menyukseskan kegiatan ini. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memajukan sektor pariwisata,” harapnya. (lin)

Satgas, Solusi Penanganan Sampah Rinjani Mataram (Suara NTB) – Satgas sampah yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB dianggap menjadi salah satu solusi penangangan sampah di Rinjani. Petugas ini secara bergantian akan memantau kebersihan Rinjani di empat pos. Pos satu dan Pelawangan pintu masuk Senaru dan Sembalun. Para petugas ini juga bertugas untuk menegur pendaki yang membuang sampah sembarangan. Selain itu juga bertugas untuk mengumpulkan dan membawa turun sampah sisa pendakian.

“Kita tempatkan para satgas di tempat yang urgent dan biasanya banyak sampah.

Ada empat pos, di pos satu dan Pelawangan Senaru dan Sembalun. Harapan kita ini bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan sampah di Rinjani,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos., M.Si, di Mataram, Senin (17/7).

Ia mengatakan bahwa ini bukanlah satu-satunya solusi dan bukan menjadi solusi yang maksimal untuk menanggulangi sampah. Namun paling tidak, itu akan mengurangi volume sampah

Rinjani. Menurutnya satu-satunya solusi yaitu para pendaki tidak membuang sampah sembarangan dan membawa kembali sampahnya.

“Sementara ini yang bisa kita upayakan. Kami sudah koordinasi dengan Balai TNGR, bahwa satgas sampah ini memang kita perlukan. Disamping memang perlu adanya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” harapnya.

Diketahui bahwa Rinjani saat ini tengah diajukan agar bisa menjadi Universal Global Geopark ke Unesco. Namun hingga saat ini belum menda-

patkan rekomendasi karena berbagai pesoalan. Salah satunya persoalan sampah.

Pendaki semestinya terlebih dahulu diberikan pengetahuan oleh pengelola TNGR sehingga tidak membuang sampahnya sembarangan.

“Pendaki perlu diingatkan juga. Maka dari itu perlu adanya briefing sebelum pendakian. Balai TNGR harus mengagendakan briefing itu bagi siapapun yang akan mendaki.

Nanti pulangnya, diperiksa lagi barang bawaannya,” kata Faozal.

Faozal berharap soal sampah ini dapat teratasi. Sehing-

(Suara NTB/lin)

ISTIRAHAT - Sejumlah pendaki dan porter tengah beristirahat di pos satu pendakian Rinjani melalui jalur Sembalun. Di Pos ini biasanya pendaki dan porter memasak untuk makan siang. Sehingga banyak timbunan sampah. ga Rinjani menjadi gunung yang tidak hanya terkenal dengan treknya namun juga terkenal dengan kebersihannya.

Para pendaki atau wisatawan juga diharapkan meningkatkan kesadarannya untuk tidak membuang sampah se-

lama berada di Kawasan TNGR. “Mari kita jaga bersamasama Rinjani ini. Ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Kalau bersih, banyak yang datang kan bagus untuk mayarakat kita,” ujarnya. (lin)

Poltekpar Berharap Pemda Selesaikan Persoalan dengan Warga

(Suara NTB/lin)

PERBAIKAN FASILITAS - di Kawasan Pantai Kuta yang ada di KEK Mandalika, Minggu (16/7). Dari kejauhan terlihat para pekerja tengah mengangkut paving dan ada pula yang bekerja memasang paving block itu.

Mandalika Mulai Berbenah Sambut Wisatawan Praya (Suara NTB) – Tahun ini Pemerintah Provinsi NTB menargetkan untuk mendatangkan setidaknya 3,5 juta wisatawan. Mandalika sebagai salah satu destinasi prioritas di Indonesia diharapkan mampu mendatangkan banyak wisatawan untuk memenuhi target itu. Sehingga Pemda saat ini tengah melakukan pembenahan untuk memperbaiki dan menambah fasilitas di KEK Mandalika.

“Saat ini Kawasan Mandalika tengah dilengkapi fasilitasnya. Sehingga bisa membuat senang dan nyaman wisatawan yang datang,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M,Si kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (17/7).

Terlihat sejumlah pekerja tengah memasang ubin, memperbaiki jalan dan melakukan pekerjaan lainnya. Beberapa fasilitas seperti tempat parkir, tempat singgah juga sudah diperbaiki. Sehingga wisata-

wan dapat menikmati suasana kawasan Mandalika dengan nyaman.

“Bertahap, saat ini baru di Kawasan Kuta. Selanjutnya di destinasi lain yang ada di KEK Mandalika,” ujarnya.

Ia meminta kepada wisatawan agar bersabar dan memaklumi pekerjaan dan perbaikan fasilitas yang dilakukan saat ini. Sebab itu bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dimasa mendatang.

Pantai Kuta merupakan salah satu spot destinasi unggulan Kawasan Mandalika. Sehingga pembenahan masih dipusatkan di sekitar destinasi itu. Di sekitarnya ada pula Destinasi Pantai Seger, Pantai Tanjung Aan dan pantai lainnya.

“Kalau destinasi di sekitanya akan dilengkapi setelah Pantai Kuta selesai. Tapi kita juga sudah melengkapi fasilitas di Pantai Aan dan lainnya. Hanya saja memang masih perlu dimaksimalkan,” kata Faozal.

Semetara itu, salah satu wisatawan asal Malang mengaku senang saat berkunjung ke Mandalika. Menurutnya sudah semestinya Pemda lebih serius dalam memajukan parwisata di Lombok. Pasalnya terdapat banyak pantai dan destinasi yang indah untuk dikunjungi.

“Sebelum ke Kuta, saya ke Benang Stokel dan beberapa pantai lainnya di Kawasan Senggigi. Memang sudah seharusnya dibenahi, karena pantainya sudah sangat cantik. Fasilitasnya juga harus cantik dan memadai,” ujarnya.

Faozal berharap semua pihak, termasuk wisatawan dapat menjaga kebersihan dan kondusifitas di sekitar destinasi. Sebab hal itu menjadi salah satu syarat utama untuk memajukan pariwisata. Ia juga memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang sudah mulai sadar wisata. Sehingga masyarakat bisa mengambil banyak keuntungan dengan semakin majunya destinasi yang ada di sekitarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Persoalan sengketa lahan antara warga dan Pemda NTB berujung pada penolakan pembangunan gedung Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Ini menjadi salah satu kendala bagi Poltekpar untuk bisa lebih banyak menerima mahasiswa. Pasalnya, keterbatasan ruangan kelas dan fasilitas masih menjadi persoalan.

“Kalau kami memang terima jadi. Persoalan itu menjadi urusan Pemda dengan warga. Kami berharap Pemda NTB segera menyelesaikan persoalan ini. Untuk warga kami berharap pengertiannya, karena ini demi kepentingan umat,” kata Wakil Direktur Poltekpar Lombok Dr.Farid Said kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (18/7).

Ia mengatakan bahwa gedung sementara yang digunakan saat ini sudah cukup memadai. Namun akan lebih leluasa dan lebih lengkap apabila menggunakan gedung Poltekpar sendiri. Sehingga dapat dikonsep sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk proses belajar mengajar.

“Pemda sangat mendukung bahkan sangat antusias dengan adanya Poltekpar ini. Karena pariwisata NTB saat ini sedang menggeliat. Siapa lagi yang akan menjadi tenaga kerja di bidang pariwisata ini kalau bukan warga NTB sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa keberadaan gedung sangat diperlukan. Namun ia juga menyerahkan soal pembangunan gedung kepada Pemda NTB. Pasalnya, pihak poltekpar tidak dapat berbuat banyak kecuali menunggu.

“Dengan ruangan kelas yang ada saat ini, kami tidak bisa menerima banyak

mahasiswa. Tahun ini kami berencana menerima 250 saja, tapi Pemda minta 400. Akhirnya kami putuskan menerima 400 mahasiswa pada tahun ajaran ini,” ujarnya.

Ia melihat animo masyarakat cukup tinggi dengan keberadaan Poltekpar ini. Terlihat dengan peningkatan jumlah pendaftar yang melebihi target.

Peningkatannya pun lebih dari 200 persen. Kedepannya ia memperkirakan bahwa jumlah pendaftar akan semakin bertambah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, Poltekpar memerlukan gedung dan ruang kelas yang memadai.

“Sampai saat ini proses belajar mengajar masih normal dan Pemda pun memberikan tempat untuk praktik bagi mahasiswa. Jadi tidak ada kendala, tapi memang alangkah lebih leluasanya kalau punya gedung sendiri,” katanya. (lin)

(Suara NTB/lin)

Kemiskinan di Lingkar Destinasi Mandalika

Farid Said

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Penambahan Kuota BL

(Suara NTB/yon)

Bebas dari Perpeloncoan UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada pihak sekolah untuk menghindari aksi perpeloncoan terhadap peserta didik baru di sekolahnya masing-masing. ‘’Untuk menghindari itu, pihak sekolah harus melakukan pengawasan dan tidak sepenuhnya memberikan Masa PengeSaiful Islam nalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terhadap Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS),’’ tegas Kepala Unit Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, Saiful Islam kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (18/7).

Dijelaskannya, kegiatan MPLS bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik baru khususnya jenjang SMA/SMK untuk mengenali potensi dirinya masing-masing.

Termasuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah serta sesama siswa. Maka dari itu, katanya, kegiatan MPLS tidak boleh adanya aksi-aksi perpeloncoan.

“Kegiatan MPLS harus dilaksanakan dengan sederhana mungkin, hanya mengenal lingkungan sekolah, diisi dengan materi-materi sehingga siswa mengenal aturan-atuan yang ada di sekolah itu,” harapnya.

Terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMAN 1 Selong, Wirawan, menegaskan, pihak sekolah terus mengawal kegiatan MPLS, terutama oleh masing-masing guru pembina. Kegiatan MPLS, katanya, tidak lagi dilepas di OSIS. “OSIS saat ini berperan misalnya, mengisi absen, memberikan laporan, membimbing siswa baru dan lainnya. Artinya interaksi OSIS dengan siswa baru di waktuwaktu tertentu,” terangnya.

Wirawan menambahkan, kegiata MPLS saat ini lebih identik untuk mengenalkan lingkungan sekolah, guru, tenaga usaha, karakteristik sekolah serta segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Tidak lagi adanya perpeloncoan. (yon)

Dikpora Akui Akibat Tuntutan Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Tingginya tuntutan masyarakat memaksa sekolah menambah kuota untuk jalur Bina Lingkungan (BL) pada jenjang SMP di Kota Mataram. Namun demikian, penambahan kuota itu diyakini tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/7). Ia mengatakan, pihaknya sudah berusaha melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai petunjuk teknis (juknis). “Tetapi kadangkala ada yang mungkin satu dua yang harus keluar dari juknis, karena tuntutan masyarakat,” katanya.

Mantan kepala SMPN 5 Mataram ini mencontohkan, juknis untuk jalur BL maksimal sebanyak 20 persen dari

kuota siswa di sekolah. Tapi kenyataaannya, masyarakat tidak bisa menerima itu.

Akhirnya keinginan masyarakat diakomodir. Namun, pihaknya menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

Siswa yang diterima melebihi kuota itu tetap memperhatikan kemampuan sekolah.

Sidik menyampaikan semua aspek di sekolah menjadi pertimbangan, seperti sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan tenaga kependidikan.

“Tetap kita memperhatikan kemampuan sekolah, supaya sekolah tidak terbebani. Kepentingan masyarakat yang

kita utamakan agar tidak ada yang tidak sekolah,” ujarnya.

Adanya penambahan kuota itu pun, masih ada siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Mereka diharapkan bisa masuk ke sekolah swasta, atau sekolah negeri yang belum memenuhi kuota.

Disinggung terkait sekolah yang belum memenuhi kuota itu, menurutnya tidak terlalu banyak. Sidik mengatakan tidak bisa memaksakan orang tua atau wali murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berada di sekolah pinggiran kota. Salah satu penghambatnya adalah jarak

(Suara NTB/ron)

membatasi kita, kalau dulu tidak dibatasi boleh 15 kelas.

Tahun lalu ada sekolah yang 15 kelas, sekarang maksimal 11,” katanya.

Terkait dengan masih adanya sekolah pinggiran Kota Mataram yang masih belum terpenuhi kuota siswa, menurutnya, bisa jadi penyebaran penduduk usia sekolah. Selain itu masih ada anggapan sekolah yang berada di pinggiran kota dianggap kurang baik, sehingga mencari sekolah yang berada di tengah kota.

Oleh karena itu, pihaknya sudah membicarakan permasalahan ini dengan DPRD Kota Mataram dan meminta dukungan semua pihak agar sekolah yang berada di pinggiran diprioritaskan pengembangannya. ‘’Pemerintah akan mencoba memperhatikan sekolah pinggiran,” janjinya. (ron)

Lobar Dapat Jatah 46 Guru Garis Depan

PGRI Ingatkan Orang Tua Kawal Pendidikan Karakter Mataram (Suara NTB) Pembentukan karakter jadi prioritas pemerintah saat ini. Dibutuhkan peran serta semua pihak mulai guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga orang tua.

Ketua PGRI NTB H. M. Ali H. Arahim, menilai orang tua berperan strategis dalam pembentukan karakter anak. Untuk itu, mereka diharapkan dapat mengawal segala kebijakan pemerintah dalam upayanya untuk H. M. Ali H. Arahim membentuk karakter anak.

Menurutnya, salah satu cara mengawal kebijakan itu ialah orang tua harus sepenuhnya mempercayakan nasib anak-anak mereka ketika berada di sekolah kepada guru-guru mereka. Selama ini ada kasus karena ketidakpercayaan orang tua pada guru. Yang bersangkutan memukul guru, karena tidak terima anaknya diperlakukan atau diberikan hukuman oleh guru. Itu merupakan contoh tidak baik orang tua.

“Harus ada pola pembinaan terpadu antara orang tua dan guru. Artinya ortu harus serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah ketika anak sudah berada di sekolah. Jangan sampai ada cerita orang tua memukul guru. Karena pada dasarnya tidak ada hukuman guru ke muridnya melainkan karena cinta untuk pembentukan karakter ke arah yang lebih baik,” ujarnya mengingatkan, Selasa (18/7).

Selanjutnya, mengingat guru juga telah diberikan kepercayaan menjadi orang tua anak di sekolah, harus mampu menunjukkan perilaku baik dalam bertutur kata dan bertindak. Karena seorang guru ialah yang patut digugu dan ditiru.

“Yang menjadi orang tua anak di sekolah ialah guru. Maka sikap utama guru ialah keteladanan yang jadi acuan bagi siswa, maka guru yang dijadikan teladan bagi siswa harus menjadi orang tua siswa. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan orang tua”.

Lebih jauh, penguatan pendidikan karakter ini juga akan dibawa PGRI NTB dalam Rakornas PGRI se Indonesia di Yogyakarta tanggal 21-23 Juli. Di mana poin berikutnya ialah membuat satu program yang melibatkan seluruh guru di Indonesia terutama sekali orang tua.

Pada bagian lain, pihaknya mendukung program sekolah lima hari sepekan. Namun sebelum menerapkan secara keseluruhan, pemerintah harus dengan sistem uji coba. Nantinya hasil ujicoba itu akan menjadi penilaian dalam melihat keuntungan program sekolah lima hari sepekan.

Menurutnya, sekolah lima hari sepekan sudah berlaku secara nasional. Ada 1.500 sekolah yang siap melaksanakannya. “Kami dari PGRI NTB mendukung program itu tapi dengan sistem uji coba. Di masing-masing jenjang ini, di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota itu masingmasing satu sekolah,” katanya.

Menurutnya, jika melihat kondisi riil di NTB, program sekolah lima hari sepekan belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dari ujicoba itu akan dilihat penilaian evaluasi dari pihak tertentu. Jika dinilai menguntungkan, pada 2020 akan terlaksana seluruhnya.

“Usul kita saat pertemuan di Kemendikbud 20 Juni lalu, kebetulan saya mewakili 34 provinsi sebagai juru bicara nasional, alternatif itulah yang diterima mendikbud dan diberikan petunjuk oleh wakil presiden bahwa dilakukan secara bertahap tidak sekaligus,” jelas Ali. (dys/ron)

yang cukup jauh. “Karena memang terlalu jauh tidak bisa dipaksa, contoh di SMPN 18, anaknya misalnya di Sweta, tidak bisa dipaksa, mungkin akan ditarik ke sekolah swasta,” katanya.

Menurutnya banyak calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, karena pihak Dinas Dikbud Kota Mataram terikat dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB di semua jenjang. Di situ ada batas peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel). Jika sekolah tidak mematuhinya ada sanksi yang cukup tegas akan diberikan.

Namun ada edaran nomor 3 tahun 2017 itu, yang memberi peluang penambahan peserta didik dari yang awalnya 32 siswa menjadi 36 siswa.

Dan jumlah rombel dibatasi sampai 11 Rombel. “Itu yang

(Suara NTB/ron)

FOKUS – Peserta Ujian Seleksi Jalur Mandiri tengah fokus mengerjakan soal ujian, Selasa (17/7) di Kampus Unram. Jalur Mandiri merupakan pintu terakhir bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk ke PTN.

7.184 Peserta Bersaing di Ujian Jalur Mandiri Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Mataram (Unram) dilaksanakan Selasa (18/7). Sebanyak 7.184 peserta mengikuti Ujian Seleksi Jalur Mandiri Unram. Secara umum pelaksanaan berjalan lancar, meskipun di awal pelaksanaan ada beberapa peserta yang kebingungan mencari ruang ujian.

Kasubbag Akademik dan Evaluasi Unram, Dwi Suswanto, dikonfirmasi Selasa kemarin menyebutkan dari 7.184 peserta, sebanyak 7.128 mengikuti ujian di kampus Unram di Mataram, sementara 7.126 orang ujian di Kampus Unram di Mataram. Sisanya 17 orang mengikuti ujian di Kampus Vokasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan 41 orang di Kampus Vokasi di Bima.

Dari pantauan Suara NTB, pelaksanaan ujian seleksi di kampus Unram berjalan relatif lancar. Meski di awal pelaksanaan ujian masih ada peserta yang

salah memasuki ruangan.

Salah seorang penanggung jawab lokasi, Syarifuddin, ditemui di sela-sela pelaksanaan ujian seleksi menyampaikan pelaksanaan ujian berjalan lancar. “Tapi di awal masih ada salah ruangan.

Sepertinya kemarin mereka tidak melihat ruang ujiannya lebih dulu,” katanya.

Ketua Prodi Sosiologi ini menyebutkan, sesi pertama dilaksanakan pukul 08.30 sampai 10.00 WITA dengan mengujikan tes kemampuan dasar. Sesi kedua pada pukul 10.30 sampai dengan 12.00 WITA dengan mengujikan bidang pilihan, Soshum bagi peserta yang memilih Prodi Soshum, dan tes bidang saintek bagi peserta yang memilih Prodi Saintek.

Sebelumnya, Wakil Rektor I Universitas Mataram bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., mengatakan tingkat persaingan di Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri sangat tinggi.

Ribuan peserta dipastikan bakal terpental. Daya tam-

pung untuk Jalur Mandiri bagi Prodi S1 Reguler hanya 1.200 untuk 35 prodi. Sedangkan daya tampung untuk S1 Non Reguler untuk 12 Prodi dan empat Prodi Diploma III sebanyak 1.800 kursi.

Menurut Wiresapta calon mahasiswa yang diterima akan bertambah mencapai total 3.000-an untuk prodi regular dan non regular. Langkah ini dilakukan untuk mengisi kursi kosong karena ada calon mahasiswa yang lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tidak daftar ulang.

“Yang tidak mendaftar ulang biasanya kita isikan melalui penerimaan di Jalur Mandiri,” ujarnya.

Pengumuman kelulusan pada Jalur Mandiri Unram akan dilaksanakan pada 26 Juli mendatang. Penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri sendiri merupakan pintu terakhir bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). (ron)

KEBUTUHAN Lombok Barat (Lobar) terhadap guru di daerah terpencil, sebagian sudah terjawab dengan kebijakan nasional era Nawacita Presiden Joko Widodo. Terutama untuk wilayah Kecamatan Sekotong, prioritas Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui sektor pendidikan telah terjawab melalui pengangkatan guru garis depan (GGD) yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN-RB. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dengan didampingi Kepala BKD PSDM Lobar H. Ahdiat Soebiantoro menyambut gembira uluran kebijakan pusat tersebut dengan menghadiri dan menandatangani Serah Terima Surat Keputusan CPNS untuk 46 GGD di Hotel Peninsula Jakarta, Senin (17/7). Kehadiran Fauzan di hadapan Kepala BKN bersama 7 gubernur dan 43 bupati yang mendapat jatah formasi GGD itu.

Untuk Provinsi NTB, selain Lobar maka jatah tersebut juga diberikan pada Lombok Uara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima. “Gambaran umumnya seluruh GGD se-Indonesia berjumlah 6.296 orang. Diproses pengangkatannya jadi CPNS dalam 2 tahap. Tahap l sebanyak 2.806 orang.

GGD Lombok Barat sendiri mendapat proses Tahap l, seluruhnya sebanyak 46 orang. Dapat terselesaikan sebanyak 39 orang. Sisanya 7 orang karena kurang lengkap persyaratan administrasinya. Harus diselesaikan sebelum bulan Agustus 2017 pada Kantor Regional BKN X Denpasar,” papar Ahdiat Soebiantoro.

Namun hasil penelusuran akhir setelah dikonfirmasi, dari tujuh yang ada sudah ada tambahan sebanyak tiga orang lagi yang melengkapi berkas administrasi. Sisanya yang tiga orang hanya kurang berkas administrasi berupa pengesahan pendidikan dan berkas lain yang dituntaskan cukup di Kantor Regional saja.

Untuk Lobar sesungguhnya kebutuhan terhadap guru berdasarkan rasio rombongan belajar masih sangat besar. Berdasarkan Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) terakhir, untuk SD masih kurang sebanyak 372 guru dan 138 orang untuk tingkat SMP. Mengacu ke kriteria Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) maka Kecamatan Sekotong, Lembar, Batulayar, dan Gunung Sari adalah daerah sasaran bagi para GGD yang telah diproses akhir SK CPNS nya langsung di Jakarta, karena prosedur perekrutan, seleksi, dan penetapan dilaksanakan terpusat di Kemendikbud RI dan BKN Pusat.

Empat puluh enam GGD yang ditetapkan pun distribusinya dilakukan oleh pihak pusat dengan mengacu pada Dapodik yang sudah berbasis online dan terintegrasi di seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia. Ada 31 CPNS akan ditempatkan di SD dan 15 orang GGD untuk SMP. Mereka sebagian besar akan ditempatkan di Kecamatan Sekotong.

Bupati mengakui kebutuhan guru di daerah tersebut sangat spesifik. Tidak hanya dari segi jumlah, namun juga soal motivasi dan integritas dalam kerja. Namun dengan kondisi Sekotong hari ini yang jauh lebih maju dari kondisi sepuluh atau belasan tahun lalu, soal integritas terhadap tugas untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar tidak perlu dikhawatirkan lagi. “Alhamdulillah, saat ini infrastruktur dan fasilitas umum lainnya relatif lebih maju. Akses transportasi pun sudah lebih baik, kecuali di daerah gili dan pangsing di Buwun Mas yang harus melalui jalur laut,” ujar bupati. (her)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama kepala daerah lainnya saat menghadiri serah terima GGD di Jakarta, Senin (17/7).

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Ikuti Triathlon Nasional, Yan Bakhtiar Siap Rebut Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet andalan NTB, Yan Bahtiar akan ambil bagian di Kejurnas Triathlon yang akan berlangsung di Bengkulu, 23 Juli 2017. Mantan atlet atletik andalan NTB itu siap bersaing dengan atlet Pelatnas. Targetnya meraih medali emas.

Demikian dikatakan Yan Bahtiar ketika diwawancara Suara NTB saat menjalani latihan di lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (18/7) kemarin. “Target saya pribadi juara. Meskipun di kejurnas itu akan diikuti sejumlah atlet pelatnas,” ucapnya.

Dikatakan Yan, kejurnas triathlon yang akan berlangsung di Bengkulu merupakan level nasional. Dipastikan sejumlah atlet pelatnas SEA Games dan Pelatnas Asean Games seperti Taufiqurrahman, Andi Wibowo akan ambil bagian di event itu. Yan sendiri mengaku siap bersaing dengan sejumlah atlet nasional penghuni Pelatnas itu.

Menurut Yan, dia siap bersaing dengan beberpa atlet penghuni pelatnas karena dirinya sudah melaksanakan persiapan dengan melakukan latihan khusus sebelum mengikuti event itu. Persiapan yang sudah dilakukan Yan cukup lama, yakni tiga bulan.

Yan mengaku sudah menguasai tiga mata lomba, yakni lari, renang dan bersepeda. Sementara tiga mata lomba di kejurnas nanti adalah renang sepanjang 1.5 Kilometer (Km), sepeda 40 Km dan lari 10 Km. Yan sendiri mengaku sudah melaksanakan persiapan tiga bulan untuk mengikuti event itu, yakni dengan latihan renang di kolam renang Mayura Mataram dan di laut Senggigi Lobar. Selanjutnya dia latihan lari di GOR Turide dan bersepeda di Jalan By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sekarang disebut Jalan By Pass LIA. Lanjutnya, dengan persiapan tiga bulan itu Yan optimis dapat menorehkan prestasi dievent tersebut. Target dia adalah meraih medali emas.

“Target saya pasti juara” ucap juara triathlon internasional Sungailiat tahun 2013 itu. (fan)

SALON Yan Bahtiar

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

(Suara NTB/fan)

LATIHAN MANDIRI - Tiga atlet non Pelatda menjalani latihan mandiri di Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (18/7).

Enam Atlet NTB Perkuat Tim SEA Games Indonesia Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam atlet unggulan NTB akan ambil bagian di SEA Games yang akan berlangsung di Malaysia, 20-30 Agustus 2017. Keenam atlet itu adalah Iswandi, Sudirman Hadi, Fadlin, Andrian, Ardiansyah dan I Gusti Bagus Saputra.

SALON

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Ketua Panitia Pelatda Mayung NTB, Mars Ansori Wijaya yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (18/7) kemarin mengatakan keenam atlet andalan NTB itu sudah berada di Pelatnas di Jakarta untuk persiapan mengikuti SEA Games 2017.

“Ada enam atlet dari NTB yang akan ikut SEA Games 2017. Mereka saat ini sedang di Pelatnas,” ucapnya.

Dikatakan Ansory keikutsertaan enam atlet asal NTB di Pelatnas itu tidak lepas dari prestasi

mereka di kancah nasional. Dan sejak awal tahun 2017 keenam atlet itu sudah dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games 2017.

Masing-masing atlet yang akan ambil bagian di SEA Games itu akan mengikuti tiga mata lomba, yakni atletik, balap sepeda BMX dan muay thai.

Di cabang olahraga atletik Mars Ansori Wijaya

akan diikuti empat atlet yakni Andrian di nomor 400 m e t e r gawang.

Kemudian Iswandi, Fadlin dan Sudirman H a d i akan

ikut di nomor lari jarak pendek 100 meter dan tim estafet 4x100 meter.

Selanjutnya, di cabor balap sepeda BMX akan diwakili I Gusti Bagus Saputra serta Ardiansyah akan ambil bagian di pertandingan cabang olahraga muay thai.

Ansori berharap, keenam atlet unggulan NTB itu dapat mempersembahkan medali untuk tim merah putih.

Khususnya di nomor atletik, muay thai dan balap sepeda BMX merupakan atlet unggulan NTB yang selalu sukses mempersembahkan medali di kancah nasional dan internasional. (fan)

Pertina NTB Kirim 10 Petinju di Kejurnas Remaja Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB akan mengirim sebanyak 10 petinju di Kejurnas Tinju Remaja yang akan berlangsung di Kupang, 1-6 Agustus 2017 .

Keikutsertaan sepuluh atlet tinju remaja NTB itu sebagai ajang uji coba dalam rangka

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

persiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 20-30 September 2017.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Pertina NTB, H. Haryoto AZ kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (18/7) kemarin.

“Kita akan mengirim sepuluh

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

atlet di kejurnas tinju remaja di Kupang,” ucapnya.

Ditanyai soal nama 10 atlet yang akan dikirim di kejurnas tersebut Haryoto belum mau membeberkan namanama atlet tersebut. Pasalnya saat ini mereka masih melakukan seleksi atlet tinju yang akan dikirim. “Yang pasti kita akan mengirim sepuluh atlet di kejurnas di Kupang tanggal 1 Juli nanti,” jelasnya.

Dikatakan Haryoto, sebanyak sepuluh atlet yang akan dikirim pihaknya nanti adalah atlet-atlet asal kabupaten/kota yang tengah mempersiapkan diri mengikuti Popnas di Semarang bulan September tahun 2017.

Alasan mereka mengirim atlet remaja di event itu karena kejurnas tersebut ingin dijadikan ajang uji coba atau uji tanding atlet remaja NTB yang dipersiapkan ke Popnas 2017. “Kami ingin melihat potensi atlet remaja kita di kejurnas nanti. Sehingga kita bisa evaluasi langsung

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

kelemahan dan kekurangan atlet kita,” jelasnya.

Ditambahkan Haryoto, sejumlah atlet tinju remaja yang akan dikirim ke kejurnas itu sedang menjalani pemusatan latihan di kabupaten/kota di daerah. Rencananya sebelum tanggal 1 Juli 2017 pihaknya akan memanggil sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan ke Popnas 2017. (fan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Rabu, 19 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 19 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

Kawal Program Unggulan EKSISTENSI program-program unggulan lingkup Pemprov NTB, dipertanyakan. Sebab, meski sudah lama dicanangkan, hasilnya tidak terlalu nampak. SKPD-SKPD yang terlibat langsung mengurus program unggulan itu terkesan terjebak pada rutinitas. Menurut pihak Pemprov, kesan itu muncul lantaran pada periode kedua ini publikasi mengenai pelaksanaan program unggulan tersebut cukup minim.

Seperti diketahui, sosialisasi program unggulan pada periode sebelumnya sangat intens dilakukan. Dari masyarakat yang tak kenal dengan istilah program Pijar yang merupakan akronim dari Sapi, Jagung dan Rumput Laut menjadi familiar dan terkenal. Intensitas publikasi yang agak minim sehingga terkesan pelaksanaan program itu terkesan rutinitas. Ditambah, program-program unggulan yang dilaksanakan periode kedua ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Sehingga tidak heran kalau kalangan Dewan menyarankan kepada Gubernur untuk mengganti pimpinan SKPD yang terkesan hanya melaksanakan program/kegiatan yang bersifat rutin.

Jauh sebelum gubernur melihat adanya gejala program unggulan dan prioritas yang mandek akibat SKPD yang terjebak kegiatan rutinitas, Dewan mengaku sudah menyuarakan hal tersebut.

Supaya gubernur mengevaluasi pimpinan SKPD yang melaksanakan program-program unggulan dan prioritas.

Dewan berpandangan, masih banyak pejabat yang punya kemampuan untuk memimpin SKPD yang melaksanakan program unggulan dan prioritas. Wakil gubernur dan Sekda harus lebih tegas dan keras lagi menegur pimpinan SKPD yang terkesan melaksanakan kegiatan rutin saja. Saat ini pengawalan terhadap program-program baik unggulan dan prioritas, nampak agak lemah.

Bisa jadi, terkesan mandeknya program unggulan itu lantaran tak ada target yang jelas dibebankan kepada SKPD. Tidak seperti periode pertama, dimana SKPD dibebankan target-target secara kuantitatif yang harus dicapai. Selain itu, keberpihakan dari sisi anggaran untuk program unggulan ini tidak seperti dulu lagi.

Salah satu program unggulan yang terlihat monoton yakni program budidaya rumput laut. Program budidaya rumput laut dari periode pertama sampai saat ini, itu-itu saja kegiatannya. Begitu juga program unggulan lainnya seperti program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan pengembangan jagung. Semestinya, SKPD terkait harus mempunyai terobosan baru supaya produk unggulan daerah ini bukan hanya berbicara kuantitas tetapi juga kualitas.

Untuk itu, kepala daerah harus memompa semangat para pimpinan SKPD untuk melaksanakan program unggulan dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD NTB untuk melaksanakan program unggulan dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD NTB. Karena bagaimanapun juga, pengawalan program unggulan adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam RPJMD NTB. Seyogiyanya, Pemda membuka peluang bagi semua pihak, boleh memberikan masukan, mengkritisi program unggulan Pemprov NTB yang dinilai kurang greget pada periode kedua kepemimpinan Gubernur, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini. Kurang gregetnya pelaksanaan program unggulan ini banyak disorot kalangan Dewan. Kalangan legislatif belum melihat langkah nyata berupa satunya koordinasi dan gerak langkah dari SKPD terkait dengan program unggulan di hilirisasi komoditas unggulan daerah. Padahal, program ini sangat strategis karena diyakini merupakan jalan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah di pasar. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Zonasi Sekolah dan ’’Keputusasaan’’ Pemerataan Kualitas Oleh: Pendidikan merupakan hal yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas.

“Sialnya”, hingga kini sebagian besar gagal mencapai apa yang diharapkan.

Alih-alih membuktikan diri sebagai gagasan cemerlang malah menjadi “putingbeliung” di tengah pro dan kontra. Belum usai kecemasan beberapa remaja desa dan orang tua di pelosok, terhadap wacana kebijakan sekolah full day, kini banyak orang tua mengeluh terhadap zonasi sekolah. Bagaimana tidak, secara tidak langsung, generasi kita dilarang untuk belajar di sekolah yang dia inginkan. Ketakutan terbesar kita adalah proses tersebut memberikan pengaruh buruk yaitu menurunnya (jika tidak mau dikatakan mati) minat belajar siswa.

ENTINGNYA Minat dan Motivasi Motivasi memilih sekolah yaitu keinginan untuk memilih sekolah baik datang dari diri seseorang maupun pihak luar dengan sebuah alasan untuk bertindak, yang menurut Uno (2011) sebagian besar disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Motivasi menjadi hal yang penting karena memiliki kekuatan dalam menyalurkan dan mendukung prilaku manusia agar giat dan memiliki antusias dalam belajar. Dalam hal memilih sekolah, siswa seharusnya diberikan kesempatan untuk memilih sekolah yang mereka minati. Hal ini menjadi penting mengingat antara minat dan motivasi memilih sekolah memiliki hubungan yang signifikan dan dirasa mampu mendongkrak kualitas prestasi belajar siswa. Menurut penelitian Nova D dan Titik M (2014) bahwa terdapat korelasi yang besar antara minat siswa dan motivasi memilih sekolah. Bahkan tidak menutup kemungkinan zonasi sekolah bisa melahirkan siswa-siswa bermasalah yang minat belajarnya kurang di sekolah yang tidak mereka inginkan.

Samsun Hidayat, M.Pd

(Dosen IKIP Mataram dan Direktur ProGrass Institute) Kualitas Pendidikan Sekolah Motivasi memilih sekolah datang karena banyaknya pilihan sekolah yang memiliki kemampuan berbeda (tidak merata). Semua orang tahu, bahwa disparitas kualitas sekolah antar daerah di Indonesia dan antar wilayah di masingmasing daerah kian menganga.

Tidak sedikit pula kebijakan-kebijakan yang dijadikan alat meskipun pada akhirnya sampai pada kekecewaan. Selain kompleksnya masalah pendidikan, ditambah “gonta-ganti” kebijakan di tiap era, kegagalan pendidikan kita sepertinya disebabkan oleh belum adanya gagasan-gagasan komprehensive yang mampu menandingi masalah yang ada. Kualitas pendidikan tidak bisa diperbaiki dengan hanya melihat satu faktor saja, melainkan benyak hal yang masing-masing saling terkait. Berbicara masalah kualitas, paling banyak kita akan berpikir bagaimana meningkatan kualitas sarana fisik, kompetensi guru, kesejahtraan guru, kualitas siswa, relevansi dengan kebutuhan, bahkan hingga kesempatan dan biaya pendidikan secara bersamaan.

Zonasi Sekolah dan Pemerataan Kualitas Penulis tidak bermaksud untuk menolak apalagi menghukum bahwa kebijakan tersebut tidak bermutu. Penulis ingin meninggalkan catatan penting yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan, mengingat tujuannya adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan kualitas yang ditempuh melalui zonasi perlu dipertimbangkan.

Kita sering mendengar, bahwa “setiap sekolah sama, tergantung kita mau belajar atau tidak”. Pernyataan tersebut seolah ingin menipu masyarakat agar tidak menumpuk pada sekolah-sekolah tertentu.

Pernyataan tersebut secara tersirat mengungkapkan bahwa kualitas guru, sarana, dan kemajuan teknologi di setiap sekolah adalah sama.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang kemungkinan besar akan terjadi dengan adanya zonasi sekolah; Pertama, Permasalahan siswa yang kemampuannya di atas rata-rata dan di bawah rata-rata.

Dalam proses pembelajaran, kesulitas terbesar sebagian guru yaitu menghadapi dilema siswa pintar

dan siswa “kurang pintar”. Siswa yang pintar lebih mudah dan cepat menyerap materi pelajaran dibandingkan yang siswa yang kurang. Sebagian besar waktu guru dikelas kemungkinan besar akan tergerus ketika menghadapi siswa yang kemampuannya tertinggal jauh (kecuali guru rela meninggalkannya). Di sisi lain, siswa yang kemampuannya terlalu cepat akan mengalami kejenuhan dan kebosanan belajar ketika guru harus mengulangi atau menjelaskan hal yang sama.

Meskipun sebgai seorang pendidik, kita akan mengatakan “Saya sudah punya strategi”, Tapi melihat disparitas kompetensi guru di setiap wilayah yang cukup besar, dan kompetensi guru NTB masih di bawah rata-rata kompetensi Nasional, bisa jadi sebagaian besar sekolah akan kesulitan menghadapi masalah tersebut. Selain itu, kita tahu bersama bahwa pengalaman guru, ketersedian akses informasi, serta minat belajar guru di masingmasing sekolah sangat berbeda.

Penulis tidak pesimis terhadap kemampuan guru di NTB, justru merasa bahwa zonasi ini akan menambah pekerjaan dan masalah baru bagi guru sebelumnya telah memiliki beban melimpah.

Kedua, Pemerataan Kualitas Tapi tidak Meningkat Zonasi sekolah akan memberikan pemerataan dalam satu hal, yaitu kualitas input siswa di setiap sekolah. Satu sisi hal ini merupakan kabar baik. Di mana setiap sekolah memiliki siswa dengan kategori kemampuan kurang hingga sangat tinggi. Penulis lebih sepakat bahwa kualitas pendidikan tidaklah ditentukan oleh siswa melainkan ditentukan oleh guru. Ketika guru memegang peranan penting dalam perkembangan kualitas pendidikan di sekolah, maka pemerataan kualitas yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah adalah pemerataan kualitas guru. Di tangan guru berkualitas, siswa kemungkinan besar menjadi lebih berkualitas. Sebaliknya, di tangan guru yang tidak berkualitas, siswa yang potensial bisa menjadi “sampah generasi” yang tidak mengenal arah mata angin kehidupan. Sehingga dengan zonasi, siswa berkualitas kemungkinan bisa menurun kualitasnya dan yang tidak berkual-

RADIO

itas bisa bertambah (sedikit) kualitasnya atau bahkan bisa lebih rendah.

Poin penting yang harus kita ingat tentang cita-cita pendidikan yaitu peningkatan kualitas yang merata, bukan pemerataan yang tidak jelas kualitasnya. Pemerataan yang seharusnya didahulukan oleh pemerintah yaitu sarana prasarana, kualitas guru dalam satu wilayah, serta faktor “mendesak” lain yang memberikan sumbangan jelas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun zonasi ini bisa, tapi zonasi perlu bersama-sama dengan pemerataan faktor-faktor lain secara sistematis. Karena ketika zonasi diterapkan tanpa faktor-faktor pendukung peningkatan kualitas yang lain, dikhawatirkan siswa bisa menjadi “kucing eksperimen” setiap kebijakan. Sehingga pada akhirnya masyarakat tidak bisa dipersalahkan ketika menilai bahwa pemerintah telah putus asa dalam memberikan pendidikan berkualitas yang adil dan merata.

Analisa Tim Saber Pungli, pelaku diduga masih bergentayangan dan bermain ‘’cantik’’ Tim butuh kerja keras dan suntikan dana

*** 500 IKM baru akan tumbuh Mudah-mudahan tidak sekadar tumbuh

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 19 Juli 2017

BPKP Rampungkan Hasil Cek Fisik Proyek Pusuk Sembalun Dari Hal. 1 Namun sebelum itu, tim auditor tersebut terlebih dahulu turun ke Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, instansi pemilik proyek, termasuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat Lotim.

Tidak cukup dengan cek fisik, setelah itu, tim menurut Ngatno harus berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penanganan proyek.

Termasuk Inspektorat dan Polres Lotim. Juga dilakukan klarifikasi ke sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan, seperti Dinas Pariwisata yang didalamnya ada PPK dan KPA, rekanan pemenang lelang, konsultan perencana. Diperkirakan, dalam waktu tidak terlalu lama, hasil audit akan segera dirampungkan untuk diserahkan ke penyidik Polres Lotim sesuai permintaan sebelumnya.

Diketahui, anggarannya dalam proyek itu dari Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI tahun 2015 itu dengan total anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Proyek tersebut kemudian dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dis-

budpar) Lotim untuk pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik di Sembalun seperti, pembuatan gapura, penataan taman pusuk Sembalun dan pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Dari total anggaran Rp 2 miliar itu, Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan sarana prasarana pusuk Sembalun.

Dalam penangannya, penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa, Asisten III Setda Kabupaten Lotim, H. Khairil Anwar Mahdi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disbudpar Lotim sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Selain itu, juga diperiksa mantan Kabid ODTS di Disbudpar Lotim, Lalu Hariawan, yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor maupun para tukang serta sejumlah pihak terkait lainnya. (ars)

Pelaku Diduga Masih Bergentayangan dan Bermain ’’Cantik’’ Dari Hal. 1 Ismail menyebutkan, pungli pengurusan sertifikat prona di tingkat desa masih mendominasi laporan dan penindakan pungli di NTB. Kehabisan Anggaran Heboh pengungkapan kasus di awal-awal pembentukannya, semakin hari kinerja Tim Saber Pungli menurun.

Dalihnya, kebutuhan anggaran yang tidak maksimal.

“Anggaran hanya sebatas operasional saja. Selain itu, ada biaya penyelidikan dan penyidikan,” kata Ismail Bafadal.

“Sejauh ini biaya dari Pemda sebatas uang jalan, uang bensin-lah. Jelas itu masih kurang. Penanganan kasus bukan hanya bergerak ke lapangan itu saja,” imbuh Irwasda NTB itu.

Padahal, sambung dia, standar penanganan kasus pungli kualifikasinya masuk ke kategori tindak pidana korupsi, yang dalam proses memerlukan proses penyidikan yang cukup panjang. Berkaitan dengan pembuktian tindak pidana.

Meskipun demikian, dalam konsep penganggaran, tim Saber Pungli tidak memiliki standar. Anggaran diusulkan pada saat akan bekerja. ‘’Sejauh in belum ada patokan khusus. Penyelidikan pungli standar kami gunakan ringan

sampai berat.Kasus pungli masuk pada kualifikasi kasus korupsi,” jelas dia.

Karena pelakunya penyelenggara negara yang termasuk rumit.Butuh saksi ahli yang didatangkan dari luar.Dukungan anggaran tentu lebih besar.

Plafon anggaran penanganan korupsi di Kepolisian mencapai Rp 200 juta per satu kasus, meliputi penyelidikan dan penyidikan. ‘’Tidak mesti harus habis segitu. Misalnya satu kasus bisa sampai Rp 100 juta. Sisanya itu yang kita optimalkan untuk Saber Pungli,” terangnya.

Argumen itu didasarkan pada penanganan dua kasus pungli yang berhasil dituntaskan, yakni pungli persiapan UNBK 2017 di SMPN 6 Mataram, dan pungli penanganan sampah di Gili Trawangan.

Mengatasi persoalan itu, pihaknya mengaku belum menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov NTB, yang diwakili Inspektorat. Ia pun hanya bisa berharap-harap. Mudahan-mudahan dari Inspektorat,Pemda bisa alokasikan anggara untuk tim Saber. ‘’Memang kita secara moral bisa bekerja, tetapi tanpa anggaran memadai tim jadi kurang leluasa bergerak,” pungkasnya. (why)

Hanya Beda Penekanan Dari Hal. 1 Ia mencontohkan, program unggulan Pijar. Pada periode pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi 2008-2013, program ini lebih ditekankan kepada peningkatan produksi.

Namun, sekarang pada periode 2013-2018, selain peningkatan produksi juga diarahkan untuk peningkatan nilai tambah atau hilirisasi produk unggulan daerah. ‘’Jadi, sebenarnya kalau dilihat dari kuantitas jagung di Dompu dan Sumbawa itu sudah over produksi. Sekarang permasalahannya itu kita mengarah kepada hilirisasi produkproduk Pijar itu. Dan itu sudah kita mulai dan sedang kita laksanakan,’’ ujarnya.

Ridwan Syah menjelaskan, dalam hilirisasi produk unggulan Pijar ini Pemda mencari para investor yang mau membangun pabrik pengolahan jagung. Selain Pijar, juga sedang digenjot produk pertanian lainnya seperti tebu. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan pabrik gula di Dompu. ‘’Kalau redup mungkin tidak pas. Tapi kita beda pada penekanan saja,’’ katanya.

Ridwan Syah menambahkan, begitu juga dengan program unggulan dalam bidang

kesehatan seperti Akino dan Basno. Menurutnya, program ini terus digenjot.

Program-program ini dinilai redup kemungkinan promosi yang kurang kencang dari istilah tersebut.

Ia mengklaim, capaian program Basno saat ini sudah tinggi. Bahkan, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten bebas dari buang air besar sembarangan.

Ia menambahkan, dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan sanitasi ini, bukan saja dari pemerintah. Tetapi juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia menyebut ada salah satu LSM yang membangun sambungan air bersih ke Jerowaru dengan melakukan penguatan kepada masyarakat.

Dalam APBD Perubahan 2017, kata Ridwan Syah, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk sambungan air bersih bagi masyarakat miskin di pedesaan. ‘’Jadi, kita berbagi tugas. Provinsi menangani sambungan pipa induk, kabupaten dan desa ada yang dilakukan,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Ahyar Serahkan ke Mekanisme Partai KETUA Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi megaproyek E-KTP yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun. Penetapan Setnov sebagai tersangka, bisa jadi angin segar bagi TGH. Ahyar Abduh. Peluang mendapatkan rekomendasi dari Golkar untuk maju pada Pilkada 2018 cukup besar.

Ahyar Abduh diketahui memiliki kolega kuat dengan petinggi partai berlambang beringin ini.

Sekalipun, rival sekaligus rekannya, H.M. Suhaili FT memiliki kedekatan dengan Setnov.

Ditemui usai halal bihalal, Selasa (18/7) Ahyar Abduh hanya menjawab normatif sejumlah pertanyaan wartawan terkait kemungkinan dirinya menyalip Suhaili FT untuk meraih dukungan Golkar. Ia lebih menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke mekanisme partai. ‘’Persoalan ke depan kan ada mekanisme yang harus ditempuh. Pasti nanti ada suara suara berbagai kader. Iya, kita serahkan sajalah,” katanya.

Untuk mendapatkan duku-

ngan partai berlambang beringin menurut Ahyar, semua kader memiliki peluang yang sama untuk itu. Karena, Golkar sebagai partai yang terbuka akan melihat kepentingan masyarakat. Siapapun yang didukung pasti berdasarkan pertimbangan di internal partai. “Saya kira semua kader punya peluang sama,” jawabnya.

Akan tetapi, Ahyar membantah isu kedekatannya dengan petinggi partai termasuk dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kala.

Sebagai kader Golkar yang berkarier sejak tahun 1980 - an wajar bila dekat dengan pengurus di DPP. Bahkan hingga saat ini, ia tetap menjalin komunikasi. “Saya ikut saja,” jawabnya.

Ikhtiar memperoleh dukungan Golkar diakui sedang diperjuangkan. Apalagi, ia sudah mendapatkan dukungan partai lain untuk maju pada Pilkada 2018 mendatang. Ahyar menggunakan cara yang elegan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut.

Apakahadakemungkinanakan bernegosiasi dengan DPP? “Nanti kita lihat bagaimana perkembangan internal partai,” ujarnya.

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh Di satu sisi, Ahyar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Ketua DPP Partai Golkar Setnov atas penetapannya sebagai tersangka megaproyek pengadaan E-KTP oleh KPK. Ia berharap, Setnov tetap tegar menjalani kasus yang dialami. ‘’Kita doakan saja semoga beliau bisa melewati kasusnya,’’ demikian ujarnya. (cem)

Kenaikan Pendapatan Dewan Tak Bebani Keuangan Daerah Selong (Suara NTB) Rencana kenaikan pendapatan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) sudah mulai dibahas di Lotim pascakeluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dipastikan, kenaikan pendapatan untuk para wakil rakyat itu tidak akan membebani keuangan daerah.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal meyakini sebelum Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 18/ 2017, sudah melalui proses perhitungan yang matang. Dikutip politikus Demokrat ini, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri), Soemarsono sudah menegaskan kenaikan gaji anggota dewan tidak akan bebani APBD. Menurutnya, perhitungan presiden tentunya sama dengan hitungan gaji ke 13 dan gaji 14 untuk kalangan PNS di seluruh wilayah di Indonesia. Samasama menjadi tambahan belanja pegawai bagi daerah-daerah.

Sementara Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan kembali menegaskan gaji untuk para wakil rakyat itu pasti sudah ada anggarannya dipersiapkan. Dirinya mengaku sangat setuju dengan rencana kenaikan pendapatan bagi para wakil rakyat.

Saat ini, gaji para wakil rakyat Lotim diakui sedikit. Seharusnya

dikatakan tidak boleh kurang dari Rp 50 juta per bulan. Hitungan sederhana bupati, jumlah anggota DPRD Lotim 50 orang dikalikan 50 juta maka diperoleh akumulasinya Rp 2,5 miliar. Dikalikan lagi untuk anggaran selama satu tahun, maka untuk gaji dewan ini hanya Rp 30 miliar setahun. “Sangat sedikit,” ucapnya.

Dewan, katanya, ini perlu tambahan gaji, karena para wakil rakyat ini tidak punya uang pensiun. Tidak seperti para PNS yang setiap bulan mendapatkan gaji pensiun. Apa yang dilakukan wakil rakyat selama ini bekerja untuk rakyat. Karenanya, dana aspirasi yang diusulkan dewan sudah disetujui oleh dirinya sebagai bupati. (rus)

Semua Program SKPD untuk Pengentasan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dalam APBD murni 2017, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.

Namun, Ridwan belum bisa merincikan program/kegiatan yang dilakukan masing-masing SKPD terkait pengentasan kemiskinan tersebut. Dalam waktu dekat

akan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut pada semester I. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin di NTB sebesar 40 persen atau 2,4 juta jiwa. Ridwan menjelaskan lambatnya penurunan kemiskinan

dipengaruhi banyak faktor.

Ia menambahkan batas antara masyarakat miskin dan rentan miskin sangat tipis. Sehingga perlambatan penurunan kemiskinan tak terlepas juga dari kebijakankebijakan pemerintah pusat.”Pencabutan subsidi listrik, kejadian bencana alam juga mempengaruhi,” tandasnya. (nas)

Pemprov Terima SK CPNS Guru SMA/SMK Daerah Terpencil Dari Hal. 1 Selain provinsi, kata Fathurahman, pemerintah kabupaten juga mendapatkan alokasi untuk guru daerah terpencil ini. Namun, ia tak hafal jumlahnya secara keseluruhan. Fathurahman menyebutkan seperti Lombok Tengah mereka mendapatkan alokasi sebanyak 26 orang. Para guru daerah terpencil ini akan mulai ditempatkan pada Agustus mendatang.

Sementara itu, terkait dengan pengumuman penerimaan seleksi CPNS yang sudah diusulkan Pemprov ke Kemen PANRB, masih belum ada kabar. Ia mengatakan, Pemprov baru menerima CPNS alokasi khusus untuk guru

daerah terpencil tersebut. “Belum ada informasi juga terkait dengan itu,” tandasnya.

Pertengahan Mei lalu, Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 4.603 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 ke Kemen PANRB. Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/ SMK/SLB paling banyak. 4.603 formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat itu masing-masing tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang.

Usulan formasi ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Dimana, sesuai ABK, kebutuhan PNS Pem-

prov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang. Artinya, Pemprov masih kekurangan 4.603 orang yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan CPNS tahun 2017 ini.

Ia mengatakan, dalam seleksi CPNS ini memang dikhususkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti tenaga bidang pariwisata dan transportasi. Fathurahman mengaku optimis apa yang diusulkan akan mendapatkan perhatian dari pusat. (nas)

Tempuh Jalur Hukum Dari Hal. 1 Menurutnya, Pemprov sudah memiliki bukti-bukti kepemilikan yang kuat terkait lahan tersebut. Bahkan sudah diuji di Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Pihak pengadilan memenangkan Pemprov dalam status sengekta lahan tersebut. ‘’Namun demikian, pemerintah daerah tetap berharap bahwa apapun kondisi yang ada terkait upaya penyelesaian lahan tersebut. Supaya dilakukan secara baik dan tetap dalam koridor hukum yang benar,’’ katanya.

Sehingga, kata mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini, kondusivitas daerah tetap terjaga. Serta tidak menjadi kendala dalam upaya pembangunan dan pengembangan Poltekpar Lombok di tempat tersebut.

Pada akhirnya, kata Irnadi, niat baik pemerintah akan tetap sinkron dengan niat baik masyarakat. Dalam rangka ikut mendukung pengembangan SDM di NTB melalui pemban-

gunan lembaga pendidikan yang berguna bagi masyarakat NTB di masa mendatang.

Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih ragu-ragu menerbitkan sertifikat hibah lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung Lombok Tengah (Loteng). BPN beralasan lahan itu masih dalam proses sengketa meskipun sudah dimenangkan Pemprov NTB dalam pengadilan tingkat pertama.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan tenggat waktu kepada Pemprov untuk menuntaskan sertifikat hibah lahan tersebut hingga pekan kemarin. Pasalnya, groundbreaking pembangunan Kampus Poltekpar Lombok dijadwalkan 17 Juli 2017. Pemprov NTB telah membuat surat jaminan kepada BPN supaya segera menerbitkan sertifikat.

Kemenpar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 150 miliar pada tahun 2017 ini. Anggaran

iniakandigunakanuntukpembangunan fisik Kampus Poltekpar Lombok dan biaya operasional tahun 2017. Anggaran sebesar Rp 150 miliar yang telah disiapkan Kemenpar tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik dan biaya operasional.

Untuk pembangunan fisik Kampus Poltekpar Lombok dialokasikan Rp 130 miliar. Sedangkan untuk biaya operasional sebesar Rp 20 miliar. Masterplan dan Detailed Engineering Design(DED) pembangunan Kampus Poltekpar Lombok sudah rampung tahun 2016. Tahun 2017, tinggal dilakukan pembangunan fisik.

Kampus Poltekpar ini tidak jauh dari kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB yang telah lebih dulu berdiri. Mulai tahun 2016, Poltekpar Lombok telah menerima mahasiswa sebanyak 120 orang. Poltekpar Lombok menempati kampus sementara di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB. (nas)

Golkar NTB Tetap Solid dan Konsentrasi Menangkan Suhaili Mataram (Suara NTB) Penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/ 7), cukup mengejutkan semua kalangan. Tak terkecuali bagi kader Golkar sendiri.

Banyak muncul prediksi pascapenetapan Setnov sebagai tersangka, akan mengubah konstalasi politik di internal Partai Golkar. Termasuk konstalasi politik di NTB, khususnya menjelang Pilkada 2018. Terutama menyangkut rekomendasi Golkar di Pilkada NTB yang sudah menetapkan Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Suhaili FT sebagai bakal calon gubernur. Karena seperti diketahui, selain Suhaili, kader Golkar yang ikut maju, yakni Ahyar Abduh. Ahyar disebut-sebut akan memanfaatkan momemtum tersebut untuk merebut dukungan Golkar dari tangan Suhaili. ‘’Golkar tidak sama dengan partai lain, meskipun terjadi Munaslub dan penggantian pimpinan, tidak ada urusan dengan daerah yang telah melaksanakan konsolidasi,’’ ujar salah satu pengurus DPD Golkar NTB, H. Bahtiar Tamrin.

Apalagi berbicara pencabutan rekomendasi dukungan Golkar pada Suhaili sebagai bakal calon Gubernur NTB. Hal itu sesuatu

hal yang sangat jauh menurut Bahtiar. Sebab, rekomendasi dukungan tersebut sudah bersifat final dan bahkan telah mendapatkan dukungan bulat dari 10 DPD II Golkar se NTB. “Jadi periodesasi kepengurusan Golkar NTB, 20162021 dengan Ketua H. Suhaili FT, SH Insya Allah tidak akan ada perubahan.

Apalagi rekomendasi yang sudah di keluarkan DPP Golkar atas usulan 10 DPD II Golkar se NTB untuk bakal calon gubernur,” tegasnya.

Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi juga menegaskan apa yang menimpa Golkar saat ini di tingkat pusat tidak akan mempengaruhi kekompakan di daerah, termasuk NTB. Sehingga pembacaan sejumlah pengamat di daerah yang mengatakan bahwa Suhaili akan segera didepak dari pencalonan di Golkar oleh Ahyar. Menurut Misbach bahwa hal itu sangat keliru besar.

“Kita ndak ada apa-apa, kita solid saja, kita santai saja. Kalaupun dikatakan Pak Ahyar akan merebut, itu tidak ada mekanisme, ada tata cara di Golkar.

Jadi itu persoalan yang masih berjalan prosesnya, ndak kita tahu endingnya sepeti apa nanti, yang jelas kita disini solid bagaimana menjadikan Suhaili sebagai Gubernur,” jelasnya pada Suara NTB, Selasa (18/7). (ndi)

Pemda Perlu Selektif dan Buat ”Roadmap” Detail Investasi Dari Hal. 1 Kalaupun sudah dibuat, roadmap itu harus didetailkan lagi. ‘’Tapi yang perlu itu harus ada roadmap yang detail. Misalnya masyarakat kita mayoritas pendidikannya masih SMA. Ruang pekerjaan apa yang mereka bisa masuki. Kalau sarjana bagaimana,” katanya.

Selain mendetailkan roadmap investasi, lanjut Firmansyah, Pemda perlu juga selektif menerima investasi. Tujuan utama investasi adalah menyejahterakan masyarakat. Kemudian kedua adalah menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejauh investasi yang masuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat maka pemerintah harus welcome. Namun jika sebaliknya, maka perlu dilakukan kajian.

Misalnya keberadaan retail modern. Di satu sisi ada segmen masyarakat tertentu yang memanfaatkan keberadaan retail modern. Namun di sisi yang lain ada sebagian masyarakat yang mengatakan itu mematikan usaha-usaha lokal, atau orang tak berbelanja lagi di pasar tradisional. ‘’Tapi betul, saya pikir pemda perlu selektif juga memberikan izin investasi,’’ katanya.

Berbicara mengenai nilai tambah investasi, kata Firmansyah, akan lebih luas dinikmati oleh masyarakat ketika investasi tersebut bergerak di sektor industri pengolahan atau manufaktur. Ketika investasi masuk di sektor manufaktur maka akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Jika investasi yang masuk lebih banyak di sektor perdagangan dan jasa umumnya sedikit menyerap tenaga kerja. Investasi di bidang jasa, tambang dan pariwisata memnutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu (high skill).

Sementara NTB, belum secara penuh mengisi ruang-ruang tersebut. ‘’Apalagi perdagangan, banyak investasinya. Tapi justru perdagangan ini tidak terlalu besar menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor manufaktur,’’ tambahnya.

Hal inilah yang menyebabkan investasi triliunan rupiah yang masuk ke NTB belum banyak memberikan efek terhadap penurunan angka kemiskinan.

Salah satu cara menurut Firmansyah, supaya kehadiran investasi di sektor perdagangan dan pariwisata memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pelru dipikirkan sejauh mana manfaat tidak langsung dari keberadaan investasi tersebut. ‘’Manfaat secara tidak langsung itu, masyarakat tidak perlu bekerja secara langsung di bidang investasi yang ada. Tetapi membangun kreativitas, atau memanfaatkan efek dari adanya investasi itu. Investasi itu kan uang yang beredar menjadi melimpah di daerah,’’ terangnya.

Uang yang melimpah di daerah itu harus didorong untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya.

Data DPMPTSP NTB, realisasi investasi di NTB pada 2015 sebesar Rp 9,9 triliun lebih dari target Rp 4,4 triliun. Sementara itu, pada 2016, realisasi investasi menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 9,8 triliun dari target Rp 4,8 triliun.

Berdasarkan data Kajian Ekonomi Regional (KER) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Aktivitas investasi sepanjang tahun 2016 tumbuh cukup tinggi mencapai 8,17 persen (yoy). Pertumbuhan investasi yang tinggi tersebut didorong oleh investasi swasta, khususnya pada penanaman modal asing.

Di sisi lain, investasi pemerintah tahun 2016 yang menurun secara tahunan. Realisasi belanja modal pemerintah baik pemerintah daerah maupun realisasi pemerintah pusat tahun 2016 menurun 9,87 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 27,48 persen (yoy).

Meski masih tumbuh cukup tinggi, pertumbuhan investasi triwulan IV 2016 yang lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya tercermin dari menurunnya realisasi penanaman modal. Pada triwulan III 2016 realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri mencapai Rp 3,11 triliun, sedangkan pada triwulan IV 2016 mencapai Rp 2,60 triliun. Realisasi investasi tersebut selaras dengan volume penjualan semen pada triwulan IV 2016 yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 19 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/dys)

Amanah Ada, Sunarpi Siap Berjihad Mataram (Suara NTB) Silaturahim ke berbagai tempat terus dilakukan Rektor Unram, Prof.

Sunarpi, bahkan volumenya kian diintensifkan.

Dalam kunjungan-kunjungan itu, Sunarpi selalu berpesan pentingnya pendidikan bagi pengembangan akhlak

generasi NTB kedepan.

Di sisi lain, silaturahim ini juga bermakna adanya dukungan dari bawah untuk mengusung Sunarpi menjadi calon orang nomor satu di NTB pada perhelatan Pilkada 2018 mendatang. Menjawab banyaknya undangan untuk silaturahim ke tokoh agama dan masyarakat ke berbagai tempat, Sunarpi menjawab tak lain hanya karena kehendak Allah.

Dirinya bahkan menyebut, jika pun ada amanah yang diberikan masyarakat nanti

untuk maju sebagai calon gubernur, hal tersebut merupakan kehendak yang Maha Kuasa. Jika demikian adanya, dirinya memastikan akan berjihad memperjuangkan amanah yang diberikan masyarakat terhadap dirinya.

“Inilah jihad yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah,” terangnya.

Dalam berjihad memperjuangkan amanah tersebut, tidak boleh diwujudkan dengan cara-cara tidak terpuji, bahkan cenderung zalim. Se-

mua keinginan itu harus diwujudkan dengan cara baik, sesuai aturan agama dan konstitusi. Sebagai contoh, praktik politik transaksional jelas tidak dapat dibenarkan. Untuk itu harus dijauhi. Jalan yang mendekatkan pencapaian tujuan melalui pendekatan politik transaksional pun harus dihindari.

Satu-satunya cara terbaik menurut Sunarpi dalam memperjuangkan amanah masyarakat jika memang amanah itu nantinya ada yakni dengan maju melalui

jalur independen (perseorangan). Jalan inilah yang kini dilaluinya bersama tim pemenangan dengan catatan tetap memperhatikan dasar perjuangan tanpa dasar pemaksaan, intimidasi pada saat pengumpulan KTP. “Karena jika ada intimidasi, berarti tidak ada amanah dari masyarakat.

Yang pas dan sesuai dengan prinsip itu ialah melalui jalur independen”, tegasnya.

Di sisi berbeda, Sunarpi melihat aspek kepemimpinan baik menjadi gubernur mau-

pun rektor sama saja.

Yang membedakan ialah pada tingkat pengabdiannya saja. Menjadi gubernur dan rektor samasama memiliki pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Bagi dia, seorang pemimpin dituntut untuk amanah dalam jabatannya, bukan soal mengejar materi. Maka semakin tinggi tingkat amanah yang diberikan terhadapnya, semakin besarpeluangberdakwah di jalan Allah. (dys/*)

H. Sunarpi

Prodi Sosiologi akan Tambah Jumlah Mahasiswa yang Diterima Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Mataram (Unram) kembali menambah jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun ajaran 2017/2018. Penambahan jumlah mahasiswa ini didukung karena Prodi Sosiologi sudah menempati gedung baru.

Hal itu disampaikan Ketua Prodi Sosiologi Unram, Ir. Syarifuddin, M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/7). Pada tahun ajaran sebelumnya mahasiswa yang diterima sebanyak 90 orang, di tahun ini direncanakan menerima 100 orang. “Dari tahun ke tahun kita ada penambahan mahasiswa. Di tahun ini kita terima 100 mahasiswa, dari jalur mandiri sebanyak 30 orang akan diterima,” katanya.

Disebutkan pada tahun pertama dan kedua dibentuknya Prodi Sosi-

ologi hanya menerima 50 mahasiswa. Di tahun ketiga terjadi peningkatan menjadi 90 orang. Dan di tahun keempat ini menjadi100 orang. Dengan ditempatinya gedung baru ini maka mahasiswa dipastikan cukup menempatinya.

Menurutnya, untuk meningkatkan pengajaran di Prodi Sosiologi, pihaknya mengharapkan ada penambahan dosen berstatus ASN terutama dari jurusan sosiologi.

Kualitas pengajaran di Prodi Sosiologi tetap dikedepankan. “Banyak dosen yang meminta untuk menjadi dosen kontrak, tapi kita batasi, agar menjaga kualitas itu. Diharapkan penambahan dosen dari jurusan yang linier sosiologi. Dosen muda juga diharapkan mau mengembangkan diri untuk ambil S3,” katanya.

Sebelumnya, Syarifuddin men-

gatakan, dalam proses pengajarannya akan dikuatkan dalam metodologi. Terutama dalam pengembangan kemasyarakatan. Serta dilatih juga kepekaan sosial. Karena, katanya, Prodi Sosiologi lebih menekankan menjadikan lulusan sebagai seorang peneliti dan konsultan kemasyarakatan.

“Nantinya, semua mata kuliah, mulai dari sosiologi pembangunan, sosiologi konflik, sampai sosiologi keluarga sudah terperinci betul.

Dilengkapi dengan praktikum. Ada beberapa mata kuliah juga yang tidak,” katanya.

Syarifuddin menjelaskan, melalui pengajaran di Prodi Sosiologi, lulusan diharapkan mampu memberdayakan dan memecahkan masalah sosial di masyarakat. Sehingga lulusan mampu memecahkan masalah sosial di masyarakat. (ron) (Suara NTB/ndi)

CINDERAMATA - Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ary Purwantini memberikan cinderamata pada Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana, usai menerima berbagai arahan dalam memgantisipasi kemunculan transportasi daring.

Antisipasi Polemik Transportasi Daring

Dishub NTB Konsultasi ke Kemenhub RI Jakarta (Suara NTB) Transportasi dalam jaringan (daring) atau online menjadi barang baru di Provinsi NTB. Kehadiran Go-jek maupun Uber yang belum lama beroperasi di Lombok, khususnya Kota Mataram, menarik perhatian publik.

Belajar dari daerah-daerah lain, bahwa kehadiran transportasi daring ini telah menimbulkan konflik, karena dinilai telah mengancam keberadaan transportasi konvensional. Maka dari itu pemerintah NTB berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan RI untuk mengantisipasi konflik tersebut.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ir. Ary Purwantini menegaskan meski usia transportasi daring di NTB baru seumur jagung, namun hal ini tidak menyurutkan langkah Dishub NTB mencari formulasi yang tepat untuk diterapkan di daerah dengan menjalin komunikasi dan belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih dahulu menghadapi persoalan transportasi daring itu.

“Memang saat ini secara realita di lapangan, sudah ada beberapa transportasi online meski masih baru di NTB,” ujar Ary dalam pertemuan dengan Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Ri di Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/7).

Ary menyampaikan, Dishub NTB ingin mendengar penjelasan dan arahan dari Kemenhub terkait persoalan

transportasi daring. Menurut Ary, diskusi seperti ini memiliki andil penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengambil kebijakan dan regulasi terkait transportasi daring.

Ary menilai, di beberapa daerah yang sudah ada transportasi daring lebih dulu masih mengalami gejolak di lapangan, meski mungkin berskala kecil. Ary berharap masukan dan arahan dari Kemenhub mampu menjadi fondasi Dishub dalam menentukan arah kebijakan sektor transportasi daring NTB yang bisa diterima masyarakat, transportasi konvensional, dan transportasi daring.

“Semoga ini bisa menjadi acuan bagi daerah mengatur transportasi online di daerah agar tidak menjadi gejolak,” ungkap Ary. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan sejumlah arahan kepada NTB dalam menyikapi kehadiran transportasi daring. Melalui Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana, yang didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, J.A. Barata, mengatakan pemerintah telah mengambil keputusan yang diyakini menjadi jalan tengah menyikapi polemik taksi daring dengan taksi reguler.

Jalan tengah itu yakni menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan sewa khusus atau taksi daring. Menurut Cucu penera-

pan tarif batas atas dan batas bawah merupakan diterbitkan pemerintah berdasarkan usulan dari daerah.

“Tarif batas atas dan batas bawah dibagi berdasarkan wilayah yakni wilayah satu meliputi Jawa, Sumatera, Bali dengan besaran tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 dan tarif batas atas sebesar Rp 6.000. Sedangkan wilayah dua meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.700 dan tarif batas atas sebesar Rp 6.500,” jelas cucu.

Cucu menambahkan, mengenai kuota armada transportasi daring berada pada kewenangan daerah dengan tetap berkoordinasi dengan pusat. Untuk itu NTB diminta konsultasi dengan Kemenhub terkait kuota armada baik yang taksi daring maupun konvensional.

“Yang harus disampaikan NTB itu untuk dikonsultasikan besaran kuota dengan kita supaya jangan sampai misalnya taksi online 5.000, yang taksi regular 500 unit, dan sebaliknya, itu pasti gejolak,” ucap Cucu.

Terakhir disampaikan oleh Cucu, bahwa pemerintah harus duduk di tengah-tengah dalam mengakomodir kepentingan taksi daring dan taksi reguler.

“Kita duduk di tengah-tengah, kepentingan hanya yakni bagaimana taksi reguler tetap hidup, dan yang (taksi) online juga tetap berjalan,” pungkasnya. (ndi/*)