Edisi 20 Juli 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 322 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu umanis, 20 Juli 2016

@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Baku Tembak dengan Raider 515 Kostrad Polisi Pastikan Gembong Teroris Santoso Tewas

Palu (Bali Post) – Polisi memastikan satu dari dua orang yang tewas dalam baku tembak di hutan Poso adalah pemimpin kelompok sipil bersenjata, Santoso. ‘’Dari hasil pemeriksaan identifikasi luar, saya selaku kepala operasi menyatakan salah satunya adalah DPO gembong teroris Santoso,’’ kata Kepala Operasi Tinombala Kombes Pol. Leo Bona Lubis di Palu, Selasa (19/7) kemarin. Sementara satu jenazah lainnya berdasarkan hasil identifikasi luar adalah daftar pencarian orang bernama Muhtar. ‘’Ini hasil identifikasi luar,’’ katanya. Leo juga mengatakan untuk kepentingan penyelidi-

kan, polisi masih menunggu sampel DNA dari pihak keluarga. Sampel tersebut sudah diambil namun masih dalam perjalanan menuju Palu. Wakapolda Sulawesi Tengah itu mengatakan sejak Operasi Tinombala berlangsung Januari 2016 kelompok pengikut Santoso sudah terpecah. Tujuh di antaranya ikut dalam kelompok Santoso, sementara lainnya ikut dalam kelompok Basri. Dia mengatakan kontak senjata antara kelompok Santoso dan aparat terjadi di salah satu hutan lebat di Tambarana, Poso Pesisir, sekitar 10 kilometer dari Polsek Poso Pesisir Utara. Hal. 19 Hampir Dipastikan

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman menyebutkan, Batalyon Raider 515 Kostrad, Satgas Tinombala, baku tembak dengan kelompok Santoso dan menyebabkan salah seorang terduga Santoso tewas. ‘’Jadi ada kontak senjata di koordinat UTM 2027-6511. Kontak tembak dari satuan tugas Batalyon Raider 515 Kostrad. Yang jelas tim satgas penugasan pengejaran Santoso,’’ kata Kapuspen TNI, Selasa (19/7) kemarin.

Bali Post/dok

JALAN SETAPAK - Sejumlah prajurit TNI menyusuri jalan setapak dalam hutan untuk memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah.

Jenderal bintang dua ini menyebutkan, baku tembak terjadi pada Senin (18/7) sekitar pukul 17.00 WIT. Ada lima orang yang terlibat baku tembak dengan tim Satgas Tinombala, dua orang di antaranya tewas. Salah satunya diduga Santoso. ‘’Dua orang meninggal salah satu cirinya berjenggot dan mempunyai tahi lalat yang cirinya dicurigai mirip Santoso,’’ jelas Tatang. Hal. 19 Lakukan Identifikasi

Tito Karnavian

Perlu Waktu 11 Hari

PANGLIMA TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris bukan merupakan kriminal biasa, melainkan kejahatan negara. Panglima TNI mengapresiasi kinerja operasi gabungan TNI-Polri Satuan Tugas (Satgas) Tinombala dalam membekuk jaringan kelompok bersenjata radikal Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. ‘’Saya ucapkan apresiasi dan bangga kepada Satgas Tinombala yang terdiri dari TNI dan Polri atas kinerjanya dalam membekuk kelompok Santoso,’’ kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Selasa (19/7) kemarin. Menurutnya, kerja sama yang dibangun oleh TNI-Polri merupakan keterpaduan kerja ber-

tahap dengan kesabaran. Contohnya, tim yang berhasil menewaskan Santoso dan Mukhtar ini, yakni prajurit dari Batalyon Raider 515 Kostrad berangkat sejak 13 hari yang lalu. ‘’Coba anda bayangkan sembilan orang berangkat membutuhkan waktu tiga hari untuk menempuh jarak sekitar 11 kilometer ke tempat persembunyian Santoso. Sementara untuk sampai ke titik penyergapan membutuhkan waktu selama delapan hari. Karena mereka bergerak malam hari dan mengendap-endap ke tempattempat yang sudah dicurigai dengan kampung istri Santoso,’’ jelasnya. Hal. 19 Satgas Tinombala Bali Post/ant

Bali Post/ant

BERJAGA - Beberapa anggota polisi bersenjata lengkap tengah berjaga di depan Ruangan Instalasi Forensik RS Bhayangkara, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (19/7) kemarin. Dari hasil identifikasi luar, dua jenazah itu ditengarai sebagai Santoso dan Muktar. Keduanya tewas setelah baku tembak dengan Satgas Tinombala di Pegunungan Tambarana.

DPR Bentuk Panja Vaksin Palsu

Bali Post/ade

PALSU - Menkes Nila F. Moeloek bertemu wartawan, Selasa (19/7) kemarin. Menkes memastikan vaksin dari pemerintah tidak ada yang dipalsukan serta menyerukan pelayanan imuninasi harus tetap berjalan dengan prinsip keselamatan pasien dan sesuai standar.

Jakarta (Bali Post) Komisi IX DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Palsu. Penyelidikan yang akan dilakukan panja meliputi produksi, distribusi, hingga dari sisi regulasinya. ‘’Dari Panja tersebut kami akan mengeluarkan output rekomendasi yang mampu menutup semua celah peredaran obat dan vaksin palsu. Kami akan inventaris regulasi mana saja yang jadi celah masuknya peredaran obat dan vaksin palsu,’’ kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7) kemarin. Menurut politisi Partai Demokrat ini, selain menyelidiki fenomena vaksin palsu, panja juga akan menyasar persoalan obat palsu. ‘’Kami prediksi peredaran obat palsu bisa jadi tak kalah maraknya

dengan vaksin palsu,’’ ujarnya. Mengenai regulasi yang juga menjadi perhatian serius panja, menurut Dede, sejumlah regulasi yang menjadi perhatian panja adalah peraturan mengenai distribusi obat dan vaksin, serta peraturan mengenai tata niaga obat di Indonesia. ‘’Berdasarkan gambaran kami, regulasi-regulasi itulah yang akan menjadi sasaran revisi. Ke depannya, apakah ada tambahan dilihat nanti saja. Bisa jadi ada penambahan seiring penelusuran yang lebih jauh. Intinya, celah permainan itu harus ditutup,’’ ujarnya. Sementara itu, orangtua korban vaksin palsu berbondong-bondong mendatangi pimpinan DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Mereka menyampaikan keluh-kesah terhadap penderitaan yang dialami kepada pimpinan DPR.

Usai mendapat penjelasan secara langsung dari orangtua korban vaksin palsu, Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar Kementerian Kesehatan membentuk crisis center menindaklanjuti peredaran vaksin palsu. Crisis center diperlukan sebagai pusat informasi terkait perkembangan kasus peredaran vaksin palsu tersebut. ‘’Jadi kalau ada crisis center kan orangtua korban tak perlu bingung karena informasinya jelas melalui satu pintu dan itu yang menyediakan harus Kementerian Kesehatan selaku leading sector satuan tugas (satgas) vaksin palsu,’’ kata Ade yang menekankan crisis center harus tersebar di 14 rumah sakit yang terbukti telah menggunakan vaksin palsu. Hal. 19 Vaksin Palsu

Pro-Kontra Reklamasi

Investor Langgar SK Gubernur

Gubernur Setuju Jangan Dibiarkan Berlama-lama

Pengkajian Gunakan PT Luar Daerah

Denpasar (Bali Post) – Krama adat di Bali telah mengikat janji untuk berjuang terus melawan kapitalisme. Mereka juga terus berjuang untuk menyelamatkan alam Bali dari pengusaha yang rakus. Demikian penegasan Aliansi Tokoh dan Masyarakat Bali (ATMB) Prof. Dr. Ketut Rahyuda, MSIE., Selasa (19/7) kemarin. Oleh karena itu, katanya, pemimpin di Bali harus segera mengambil sikap untuk menolak reklamasi. ‘’Sebab, semakin lama keputusan terbentuk maka semakin parah persepsi masyarakat tentang kesungguhan pemimpin Bali membela rakyatnya. Ketika waktu menjadi permainan maka masyarakat menjadi tambah jauh melihat

kualitas kinerja pemerintah dan legislator,’’ pungkas Guru Besar Unud ini. Sementara itu, Bendesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya mengatakan, pemimpin di Bali semestinya peka dengan aspirasi rakyat. Terkait pernyataan Gubernur yang minta petunjuk kepada Ketua DPRD Bali soal reklamasi, Wijaya yang anggota DPRD Badung itu cukup menyesalkan. Sebab, selaku pemimpin tertinggi di Bali seharusnya tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Dengan sikap yang demikian, maka akan membuat perjuangan rakyak Bali menolak reklamasi semakin panjang. Hal. 19 Belum Jelas

Bali Post/dok

TOLAK REKLAMASI - Ratusan krama Bali menggelar aksi tolak reklamasi di depan kantor Gubernur Bali, beberapa pekan lalu.

Denpasar (Bali Post) Laporan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bali 2015 di DPRD Bali memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah provinsi. Salah satunya terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Pansus menyatakan masalah ini perlu dipikirkan dan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Hal tersebut untuk mencari pemahaman dan pola pikir yang sama terkait dengan maraknya demo masyarakat. ‘’Kalau melihat aturan normatifnya kan ini perpresnya kewenangan presiden. Mungkin kalau di tingkat provinsi membuat keputusan untuk mengumpulkan ataukah menyampaikan aspirasi masyarakat Bali. Tetapi di satu sisi kan punya problem karena awalnya kan dia yang bersurat dulu, kan pemerintah daerah juga ngusulin,’’ ujar Ketua Pansus I

Nyoman Adnyana usai Rapat Paripurna di DPRD Bali, Selasa (19/7) kemarin. Adnyana menambahkan, perlu dibahas pula mengenai isi SK Gubernur Bali No. 1727 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa. Sebab, dalam SK itu (No. 1727/01-B/HK/2013), pemegang izin wajib melakukan kerja sama dalam melaksanakan studi kelayakan dengan perguruan tinggi (PT) setempat. ‘’Tetapi kan investor memakai kajian dari perguruan tinggi di luar Bali. Itu persoalan, makanya itu harus dibahas. Kalau dikaitkan dengan SK itu harus perguruan tinggi setempat (di Bali - red), bisa dikatakan melanggar itu,’’ imbuhnya. Hal. 19 Kerja Sama


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.