20 HALAMAN
NOMOR 148 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat wage, 19 januari 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Soal Beras
DPR Minta Pemerintah Jujur Gabah Petani Bali Dikhawatirkan Tidak Terserap
MULAI Maret mendatang, pemerintah menghentikan penyaluran dana LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan). Kebijakan tersebut tentu akan memengaruhi keterserapan hasil pertanian, khususnya gabah. Apalagi pada Maret-April akan terjadi panen raya di Bali. Jumlahnya tiga kali lipat dari gabah yang dihasilkan pada Januari ini. Pada bulan Januari 2018 diprediksi 31.607 ton padi yang dihasilkan petani Bali. Sedangkan pada Februari lebih sedikit lagi yaitu hanya 28.872 ton. Namun menginjak bulan Maret sampai April produksi padi diprediksi meningkat tiga kali lipat yaitu 97.463 ton padi dan April 108.997 ton padi. Peningkatan produksi padi ini terjadi karena bulan Maret dan April merupakan panen raya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Mardiana, M.M. mengatakan, tahun 2017 luas panen 142.321 hektar (ha). Hal. 19 Kering Giling
Jakarta (Bali Post) – Data yang dirilis pemerintah tentang stok beras sangat tidak sinkron. Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan stok cukup untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan diyakini tahun 2018 tidak impor, karena segera panen raya. Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) malah berencana impor. Tujuannya untuk mengamankan stok.
Bali Post/ant
TOLAK IMPOR - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka menunjukkan tulisan tolak impor beras saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kompleks Parlemen, Kamis (18/1) kemarin.
Atas dua data tersebut, anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data pangan. Pemerintah mengklaim ada surplus produksi pangan, padahal harga beras naik cukup tinggi di atas harga eceran tertinggi (HRT). ‘’Saran saya, jujurlah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan ‘hantuhantu’ yang tidak selesai,’’ katanya dalam diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi bertajuk ‘’Mudah Mainkan Data Pangan’’, di Jakarta, Kamis (18/1) kemarin. Ia menjelaskan, selama tiga tahun terakhir, saat ada gejolak harga beras dan kebijakan impor, selalu ada ‘’hantu’’ yang bergentayangan dalam masalah itu. Hal. 19 Mafia Beras
Pemerintah Tetap Impor Beras
Mendag Janji Tak Ganggu Petani
Jakarta (Bali Post) – Banyak komponen bangsa yang meminta pemerintah mengurungkan niat impor beras. Tak hanya organisasi petani, kepala daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi juga meminta hal yang sama; jangan impor beras. Namun, pemerintah tetap melakukannya. Bahkan, menjamin keputusan untuk mengizinkan impor 500.000 ton beras tidak akan mengganggu para petani. Sebab, impor hanya digunakan untuk menghindari
kekosongan stok sebelum masa panen raya pada Maret 2018. ‘’Impor dilakukan untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengakibatkan melambungnya harga beras di berbagai daerah,’’ kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (18/1) kemarin. Menurut data Kementerian Perdagangan hingga 17 Januari 2018 stok beras untuk kewajiban pelayanan publik (Public Service
Obligation/PSO) Perum Bulog sebanyak 854.947 ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah 134.646 ton. Sementara rata-rata penyaluran beras untuk Operasi Pasar (OP) kurang lebih 8.902 ton per hari. Dengan rencana penyaluran pada 18 Januari hingga 31 Maret 2018 sebesar 462.918 ton, maka sisa stok Perum Bulog pada 31 Maret 2018 menurut perkiraan hanya 142.029 ton. Hal. 19 Pasokan Beras
GABAH - Buruh pengangkut gabah di sebuah penggilingan. Bali Post/dok
Agung Laksono Tolak Jadi Saksi Meringankan
Munaslub Hanura Pilih Daryatmo
Dibacakan Pernyataan ’’Sakti’’ Wiranto
Jakarta (Bali Post) – Partai Hanura, Kamis (18/1) kemarin menggelar munaslub. Hasilnya, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Suding menegaskan Partai Hanura hasil Munaslub Cilangkap, Jakarta akan segera mengirimkan surat keputusan hasil munaslub ke Kemenkum HAM guna mendapat pengesahan dari negara. ‘’Kami segera menyiapkan surat keputusannya dan akan mengirimkannya dalam dua hari ke depan,’’ kata Syarifuddin Suding di lokasi Munaslub Partai Hanura, di Cilangkap, Jakarta, Kamis kemarin. Di sela-sela munaslub, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR-RI Dossy Iskandar membacakan pernyataan ‘’sakti’’ dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto pada sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dossy mengatakan, dirinya baru mendapat pesan melalui whatsApp dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto soal konflik internal Partai Hanura. ‘’Saya baru saja mendapat kiriman pesan WA dari Ketua Dewan Pembina kita, Bapak Wiranto. Izinkan saya untuk membacakan pernyataan ‘sakti’ Pak Wiranto,’’ kata Dossy. Pimpinan sidang Rufinus Hutauruk kemudian mempersilakan Dossy Iskandar membacakan pernyataan dari Wiranto, sebelum dilakukan pemilihan ketua umum. Hal. 19 Menko Polkam
Bali Post/ade
GOLKAR - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – KPK memeriksa Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Agung Laksono untuk tersangka Fredrich Yunandi, Kamis (18/1) kemarin. Usai diperiksa, ia mengaku menolak dijadikan saksi atas tersangka kasus menghalangi pemeriksaan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik pada tersangka Setya Novanto. Menanggapi penolakan Agung Laksono, pembicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sebagai saksi berhak menerima atau menolak. ‘’Kalau saksi bersedia atau tidak bersedia itu sepenuhnya merupakan hak dari saksi, penyidik hanya fasilitasi dalam lakukan panggilan dan pemeriksaan,’’ kata Febri Diansyah. Ia mengatakan KPK memfasilitasi pemanggilan Agung sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena Fredrich mengajukan dia menjadi saksi meringankan. ‘’Untuk pemeriksaan tadi
pagi memang ada dijadwalkan pemeriksaan terhadap Agung Laksono, itu karena tersangka Fredrich Yunadi mengajukan saksi yang meringankan jadi sesuai dengan KUHAP tentu kami harus fasilitasi itu,’’ kata Febri. Agung sebelumnya menyatakan menolak menjadi saksi meringankan karena dia tidak mengenal Fredrich. Dia mengaku baru mengenal Fredrich saat menjenguk Setya Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah peristiwa Setya Novanto kecelakaan pada 16 November 2017. Selain itu, dia menyatakan tidak terlibat dalam perkara yang melibatkan Fredrich dan tidak ingin melibatkan diri. ‘’Saya juga tak terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan Pak Fredrich ini, saya sudah tak ingin melibatkan diri dalam perkara-perkara ini, tetapi saya datang ke sini karena saya menghormati KPK dan saya jelaskan sikap saya seperti itu,’’ kata Agung. Hal. 19 Kasus Korupsi
Penolakan Megaproyek Jawa-Bali Crossing Makin Masif
PLN Jangan Paksakan Kehendak
GELOMBANG penolakan terhadap rencana PLN membangun jaringan listrik Jawa-Bali atau Bali Crossing dengan tower (menara) setinggi 376 meter melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di dekat areal Pura Segara Rupek, Desa Pakraman Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng semakin masif. Pasalnya, tidak hanya lembaga umat Hindu di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Tabanan yang menolak, namun seluruh lembaga umat Hindu di kabupaten/kota se-Bali juga menyatakan sikap menolak rencana pembangunan megaproyek tersebut. Penolakan rencana proyek listrik Bali Crossing berkapasitas 500 kilovolt (kV) ini semakin kuat pada saat Ketua PHDI Bali mengumpulkan semua ketua PHDI kabupaten/kota se-Bali di Denpasar, Kamis (18/1) kemarin. Alasan penolakannya, yaitu karena dikhawatirkan mengganggu kesu-
cian pura, mencemari kelestarian lingkungan dan bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bali. Ketua PHDI Buleleng Dewa Nyoman Suardana mengatakan rencana pembangunan Bali Crossing di dekat areal Pura Segara Rupek bertentangan dengan Bhisama PHDI mengenai radius kesucian pura. Sebab, dalam bhisama radius kesucian Pura Kahyangan Jagat, seperti Pura Segara Rupek ditetapkan Apeneleng Alit (sejauh mata memandang 2 kilometer). Selain itu, kekhawatiran timbulnya dampak lingkungan akibat bentangan kabel tegangan tinggi Bali Crossing. Tentu hal tersebut akan bisa berdampak sosial dan mengganggu pariwisata Bali bagian Barat ke depannya. ‘’Sebelum menolak kami sudah melakukan pesamuan madya pada tanggal 28 Juni 2017 dengan mengundang seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh adat, agama,
pemerhati budaya, semuanya menolak dan tidak ada yang menerima, karena pembangunan Bali Crossing tersebut melanggar kesucian pura. Kalau bukan kita yang menjaga kesucian pura siapa lagi?’’ tegasnya, Kamis kemarin. Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarsa menambahkan, tidak hanya lembaga umat Hindu yang menolak rencana pembangunan Bali Crossing tersebut, Bupati Buleleng juga telah melayangkan surat kepada Gubernur Bali untuk membatalkan rencana pembangunan megaproyek tersebut. Pihaknya meminta kepada pemerintah Bali agar menindaklanjuti surat Bupati Buleleng tersebut dan mendengarkan hasil pesamuan dari PHDI Bali, serta ikut menolak rencana pembangunan Bali Crossing tersebut. Hal. 19 Wajib Didirikan
TOLAK - Ketua PHDI Buleleng Dewa Nyoman Suardana, Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarsa, dan Ketua PHDI Jembrana I Komang Arsana menolak secara tegas rencana pembangunan Bali Crossing yang didukung oleh PHDI Bali, Prof. Dr. IGN Sudiana, M.Si., dan seluruh PHDI kabupaten/kota se-Bali, Kamis (18/1) kemarin.